Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia i
Sapta Tertib Pertanahan
i
Daftar Isi
ii
Daftar Tabel, Grafik dan Gambar
iv
Kata Pengantar
vii
Ikhtisar Eksekutif
ix
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
1
B. Maksud dan Tujuan
3
C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
3
D. Struktur Organisasi
4
E. Sumber Daya Manusa dalam Organisasi
5
F. Sistimatika Penyajian LAKIP
8
BAB II A. Rencana
RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA
Pembangunan
Jangka
Menengah
(RPJM)
10
Nasional 2010-2014 B. Rencana Strategis 2010-2014
13
C. Penetapan Kinerja Tahun 2013
16
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ii
A. Pengukuran Kinerja
19
B. Capaian Indikator Kinerja Utama
22
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
23
1. Sasaran 1: Terwujudnya jaminan kepastian hukum
D.
hak atas tanah 2. Sasaran 2: Terwujudnya pengendalian dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan akses terhadap sumber ekonomi 3. Sasaran 3: Terciptanya pengaturan, dan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara optimal dan berkeadilan 4. Sasaran 4: Berkurangnya sengketa, konflik, dan perkara pertanahan di seluruh Indonesia 5. Sasaran 5: Terpenuhinya Infrastruktur Pertanahan Di Indonesia Kinerja Lainnya
E.
Akuntabilitas Keuangan
BAB IV
23 36
39
45 48 51 65
PENUTUP
Penutup
LAMPIRAN 1. Rencana Strategis 2010-2014 2. Penetapan Kinerja 2013 3. Pengukuran Kinerja
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia iii
71
Daftar Tabel, Grafik dan Gambar No.
Nama
Hal
1.
Gambar 1.1
Struktur Organisasi
5
2.
Tabel 1.1
Pegawai berdasarkan unit kerja
6
3.
Grafik 1.1
Pegawai berdasarkan unit kerja
6
4.
Tabel 1.2
Pegawai berdasarkan Golongan
6
5.
Grafik 1.2
Pegawai berdasarkan Golongan
6
6.
Tabel 1.3
Pegawai berdasarkan Pendidikan
6
7.
Grafik 1.3
Pegawai berdasarkan Pendidikan
6
8.
Tabel 1.4
Pegawai berdasarkan Usia
7
9.
Grafik 1.4
Pegawai berdasarkan Usia
7
10.
Tabel 1.5
Pegawai berdasarkan Jabatan
7
11.
Grafik 1.5
Pegawai berdasarkan Jabatan
7
12.
Tabel 1.6
Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin
7
13.
Grafik 1.6
Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin
7
14.
Tabel 2.1
Penetapan Kinerja BPN-RI Tahun 2013
17
15.
Tabel 3.1
Kategorisasi Kinerja
20
16.
Gambar 3.1
Peta Kinerja unit kerja daerah tahun 2013
21
17.
Gambar 3.2
Peta Output Fisik Unit Kerja Daerah tahun 2013
21
18.
Tabel 3.2
Capaian IKU tahun 2013
22
19.
Gambar 3.3
Penyerahan sertipikat di Palembang
23
20.
Grafik 3.1
Perbandingan Target Legalisasi Aset dalam Renstra dan Tapkin (2010-2014)
24
21.
Tabel 3.3
Capaian IKU-1 pada SS-1
24
22.
Grafik 3.2
Persentase Realisasi Capaian IKU-1
25
23.
Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Legalisasi Aset tahun 2012 dan 2013
25
24.
Tabel 3.5
Capaian sertipikasi Prona 2010-2013
26
25.
Grafik 3.3
Capaian sertipikasi Prona 2010-2013
26
26.
Tabel 3.6
Capaian sertipikasi UKM 2010-2013
28
27.
Grafik 3.4
Capaian sertipikasi UKM 2010-2013
28
28.
Tabel 3.7
Capaian Sertipikasi Pertanian 2010-2013
30
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia iv
29.
Tabel 3.8
Capaian Sertipikasi Nelayan 2010-2013
31
30.
Tabel 3.9
Capaian Sertipikasi Transmigrasi 2010-2013
32
31.
Gambar 3.4
Pelayanan malam di daerah Duren Sawit
32
32.
Tabel 3.10
Capaian Sertipikasi MBR 2010-2013
33
33.
Tabel 3.11
Kategorisasi Indeks Kepuasan Masyarakat
34
34.
Tabel 3.12
Unsur-unsur yang dinilai pada IKM
34
35.
Tabel 3.13
Peringkat Indeks Kepuasan Masyarakat tahap II tahun 2013
35
36.
Tabel 3.14
Pencapaian IKU pada SS-2
36
37.
Tabel 3.15
Pencapaian IKU pada SS-3
39
38.
Tabel 3.16
Capaian Konsolidasi Tanah 2010-2014
41
39.
Grafik 3.5
Capaian Konsolidasi Tanah 2010-2014
41
40.
Grafik 3.6
Jumlah bidang hasil Konsolidasi Tanah Tahun 2010-2013
41
41.
Tabel 3.17
Target IKU pada Renstra 2010-2014
43
42.
Tabel 3.18
Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja
44
43.
Grafik 3.7
Realisasi Redistribusi Tanah Tahun 2010-2013
45
44.
Gambar 3.5
Peninjauan Lokasi sengketa di Mesuji Lampung
45
45.
Tabel 3.19
Tabulasi jumlah sengketa Konflik perkara pertanahan nasional
47
46.
Tabel 3.20
Pencapaian IKU Tahun 2013
48
47.
Tabel 3.21
Pencapaian IKU pada SS-5 Tahun 2013
48
48.
Gambar 3.6
Peta dasar pertanahan Tahun 2013
49
49.
Gambar 3.7
Peta Tematik pertanahan Tahun 2013
50
50.
Gambar 3.8
Peta Zona Nilai Tanah dan Kawasan Tahun 2013
50
51.
Gambar 3.9
Loket khusus Pelayanan One Day Service
51
52.
Gambar 3..10
Waktu Pelayanan Layanan Cepat (Quick Service)
53
53.
Gambar 3.11
Biaya dan Waktu Penyelesaian Layanan Cepat (Quick Service)
53
54.
Gambar 3.12
Weekend Service
53
55.
Gambar 3.13
Suasana Layanan
54
56.
Gambar 3.14
Layanan Tujuh Menit
55
57.
Gambar 3.15
Jenis, Waktu dan Biaya LANTUM
56
58.
Gambar 3.16
Pengguna Kiosk
56
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia v
59.
Gambar 3.17
BPN Go Mobile
59
60.
Kata Kunci/Prefix pada Layanan SMS Pertanahan Layanan Anggota Masyarakat
60
61.
Tabel 3.22 Gambar 3. 18
62.
Gambar 3. 19
Penandatanganan MoU
61
63.
Tabel 3.23
Realisasi Anggaran BPN-RI Tahun 2013
66
64.
Gambar 3.19
Peta serapan Anggaran Unit Kerja Daerah Tahun 2013
66
65.
Tabel 3.24
Alokasi Anggaran Per Program Tahun 20102013
67
66.
Grafik 3.8
Realisasi Anggaran BPN-RI tahun 2010-2013
67
67.
Tabel 3.24
Realisasi Penerimaan PNBP BPN-RI Tahun 20102013
68
68.
Grafik 3.9
Persentase Realisasi Penerimaan PNBP BPN-RI Tahun 2010-2013
69
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia vi
61
Kata Pengantar Segala
puja,
puji,
dan
syukur
senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nya
pula
maka
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(LAKIP)
Badan
Pertanahan
Nasional
Republik
Indonesia (BPN-RI) Tahun 2013 ini Hendarman Supandji Kepala BPN-RI
dapat diselesaikan pada waktunya.
LAKIP BPN-RI Tahun 2013 merupakan dokumen pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi instansi BPN-RI kurun waktu tahun 2013, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BPN-RI 2010-2014 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPN-RI 2013. Oleh karenanya, melalui penyusunan laporan ini dapat ditelaah berbagai target dan realisasi atas segala hal yang dicanangkan dan yang telah dicapai melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) beserta upaya perbaikan dan peningkatan kinerja jajaran BPN-RI pada tahun-tahun berikutnya, baik di lingkungan Kantor Pusat maupun
semua
Kantor
Wilayah
Provinsi
dan
Kantor
Pertanahan
Kabupaten/Kota. Sebagai cerminan kinerja jajaran BPN-RI Tahun 2013, LAKIP BPN-RI Tahun 2013 ini merangkum semua capaian atas program dan kegiatan seluruh Satuan Kerja (Satker) secara nasional dari Pusat, Wilayah, dan Daerah. Dari padanya, akan dapat dinilai pencapaian atas target selama satu tahun yang sekaligus menjadi gambaran tentang tahapan dalam penjabaran terhadap visi, misi, kebijakan, dan program serta kegiatan BPN-RI dalam upaya menjadikan tanah dan pertanahan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Besar harapan, kiranya dengan LAKIP BPN-RI Tahun 2013 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia vii
ini akan menjadi bahan bagi penilaian kinerja tahun bersangkutan yang menjadi pula titik-tolak dalam perbaikan mutu perencanaan dan pelaksanaan atas program dan kegiatan di tahun-tahun mendatang, demi pencapaian visi dan misi BPN-RI. Jakarta, 12 Maret 2014 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
HENDARMAN SUPANDJI
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia viii
Ikhtisar Eksekutif LAKIP BPN-RI Tahun 2013 ini merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengacu
yang
teknis
pada
Peraturan
Pendayagunaan
Aparatur
penyusunannya Menteri
Negara
Negara
dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPN-RI dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja BPN-RI. Dalam upaya mewujudkan agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2010-2014, yaitu: 1) Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai; 2) Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis; dan 3) Menciptakan Kesejahteraan Rakyat Indonesia, maka dalam rangka pembangunan di bidang pertanahan telah ditetapkan visi pembangunan
pertanahan,
yaitu:
“Menjadi
lembaga
yang
mampu
mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Republik Indonesia”. Berdasarkan visi dimaksud ditetapkan misi pembangunan pertanahan yang akan dilaksanakan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam tahun 2010-2014, sebagai berikut: 1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran
rakyat,
pengurangan
kemiskinan
dan
kesenjangan
pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan;
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ix
2. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T); 3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari; 4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat; dan 5. Penguatan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas. Secara umum, beberapa capaian utama kinerja BPN-RI tahun 2013 adalah sebagai berikut:
Sasaran Strategis (SS)
IKU
a. Jumlah bidang tanah yang dilegalisasi/ Sasaran Strategis 1 (SS-1) disertipikatkan Terwujudnya jaminan kepastian hukum hak atas b. Indeks Kepuasan Masyarakat tanah terhadap pelayanan legalisasi aset tanah Sasaran Strategis 2 (SS-2) Jumlah Keputusan Terwujudnya pengendalian penetapan tanah dan pemberdayaan terlantar yang masyarakat dalam rangka ditetapkan. peningkatan akses terhadap sumber ekonomi Sasaran Strategis 3 (SS-3) a. Jumlah bidang tanah Terciptanya pengaturan, yang teratur dan dan penataan penguasaan, tertata. pemilikan, penggunaan b. Jumlah redistribusi dan pemanfaatan tanah tanah dalam rangka secara optimal dan rangka tatanan berkeadilan
Target
Realisasi
%
928.695 Bidang
839.918 Bidang
90,44
B
B
100,00
74 SK
48,36
153 SK
4.430 Bidang
175.500 Bidang
2.656 Bidang
159.480 Bidang
52,00
90,87
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia x
kehidupan bersama yang lebih berkeadilan Sasaran Strategis 4 (SS-4) Berkurangnya sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan di Indonesia
Jumlah kasus pertanahan yang terselesaikan
Sasaran Strategis 5 (SS-5) Terpenuhinya infrastruktur pertanahan di Indonesia
Luas cakupan peta pertanahan
2.800 Kasus
2.632 Kasus
94,00
2.894.200 Ha
2.531.542 Ha
87,47
Capaian kinerja pada tahun 2013 secara umum dapat memenuhi target yang ditetapkan. Sasaran yang terwujud dengan capaian yang tinggi
meliputi
jaminan kepastian hukum hak atas tanah, berkuranganya sengketa, konflik dan perkara pertanahan, terciptanya pengaturan, dan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara optimal dan berkeadilan, serta terpenuhinya infrastruktur pertanahan di Indonesia. Selain pemenuhan infrastruktur pertanahan yang tertera di dalam penetapan kinerja, juga terpenuhi pemetaan pertanahan seluas 23.912.709 Ha yang realisasinya mencapai 100%. Capaian yang terendah adalah terwujudnya pengendalian dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan akses terhadap sumber ekonomi.
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia xi
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia xii
