+
FUNGSI PEMERINTAH Alokasi, Distribusi & Stabilisasi Perencanaan Pembangunan
Mata Kuliah
Pembiayaan Pembangunan http://chairululid.lecture.ub.ac.id
+
sejarah singkat
KLASIK < 1870 NEOKLASIK > 1870
Aliran Klasik (Adam Smith, Robert Malthus, David Ricardo & John Stuart Mill)
menganut kebebasan pasar, menganggap campur tangan pemerintah sebagai suatu yang menghambat dan mengganggu bekerjanya kekuatan objek6f dari pasar yang disebut sebagai mekanisme pasar.
Aliran Neoklasik (Alfred Marshall, Leon Walras & Knut Wicksell)
Penerusnya para penganut aliran neoklasik bahkan menuduh bahwa campur tangan pemerintah dapat menghambat kebebasan individu yang merupakan fondasi dari sistem demokrasi
+
sejarah singkat Aliran Keynesian (J.M. Keynes)
Berbeda dengan aliran klasik dan neoklasik, adl pandangan yang melihat peran pemerintah sebagai keniscayaan. Tanpa campur tangan pemerintah, akan terjadi persaingan bebas yg merugikan kelompok ekonomi lemah. Akibatnya yang terjadi bukan kebebasan pasar, melainkan restriksi pasar dalam bentuk monopoli oleh golongan ekonomi kuat Kebabasan pasar, tanpa ada campur tangan pemerintah, 6dak akan mampu melakukan alokasi sumber daya dan output secara op6mal (Fullemployment of Outputs) (Keynes, 1936)
KEYNESIAN 1936
+
sejarah singkat Aliran Neoliberalism (Robert Nozick, Keith Joseph)
Kemunculan aliran neoliberalism sebagai kri6k terhadap kri6k terhadap keynesian, dengan melihat pengaruh poli6k dalam thd harga pasar minyak, yg mengantarkan pada depresi ekonomi dunia Melalui World Bank dan Washington Consensus menjadi wacana dunia mendorong negara berkembang untuk: 1. 2. 3. 4. 5.
Liberalisasi perdagangan: penghapusan restriksi Kesamaan perlakuan antara investasi domes6k dan investasi asing Priva6sasi badan usaha milik negara Kompe66f pasar di6ngkatkan melalui kebijakan deregulasi dan restriksi Perlindungan thd property right, baik di sektor formal maupun informal
NEOLIBERAL 1973
+
Peran Pemerintah menurut 3 Kelompok Aliran Ekonomi i.
NEOLIBERAL campur tangan pemerintah sebagai sesuatu yang menghambat kebebasan individu. Sikap terbaik pemerintah adalah sedikit campur tangan dalam urusan ekonomi (the best government is the least government)
ii.
WELFARE ECONOMICS disebut jg market failure approach. Kelompok ini melihat pen5ngnya campur tangan pemerintah dalam pengadaan dan distribusi barang-‐barang tertentu secara efisien tanpa melalui pasar. Barang-‐barang tsb antara lain ‘Public Goods’ dan ‘Pioneers Project’
+ … WELFARE ECONOMICS
Pada PUBLIC GOODS terdapat ke5dak-‐mampuan pasar dalam pengaturan pengadaan dan distribusinya. Karena itu, 6dak dapat diserahkan kepada pihak swasta. Ada dua ciri pokok dari barang-‐ barang ini yang menyebabkan kesulitan pengaturan melalui pasar. Pertama, sulit dibedakan antara yang membayar dengan yang 6dak
membayar, baik dalam pengadaan maupun dalam distribusi (non-‐ exclusiveness). Semua orang tanpa membayar dapat menggunakan barang atau memanfaatkan pelayanan itu secara bebas (free riders).
Kedua,
pemakaiannya dilakukan secara bersama, bukan bersifat sendiri-‐sendiri (non-‐rivalness). Contoh dari public goods ini adalah keamanan nasional, lampu jalan raya dan sebagainya.
+ … WELFARE ECONOMICS
Demikian juga dengan PIONEER PROJECT. Pengadaan dan pengelolaannya 6dak mungkin diadakan berdasarkan perhitungan pasar. Proyek-‐proyek ini boleh jadi 5dak ekonomis jika dilihat dalam jangka waktu pendek, tetapi ekonomis dinilai dalam jangka panjang. Termasuk dalam proyek-‐proyek pionir ini antara lain adalah jalan-‐jalan terobosan didaerah ter6nggal, pembukaan lahan atau proyek percontohan, dan sarana lain yang diperlukan dalam pembukaan daerah baru.
+
Peran Pemerintah menurut 3 Kelompok Aliran Ekonomi iii. INSTITUTIONALISM pertanyaan yang bekaitan dengan pandangan atau aliran ini adalah bagaimana pemerintah itu berfungsi? Pemerintah dalam melakukan kegiatannya dapat ber6ndak secara langsung atau boleh jadi secara 6dak langsung, melalui kemitraan dengan pihak lain. Baik dengan pihak swasta domes6k, swasta asing atapun dengan pemerintah asing Semua 6ndakan pemerintah ini harus dilakukan dengan menggunakan lembaga dan prosedur tertentu. Baik lembaga permanen yang sudah ada ataupun dengan membentuk lembaga sementara (Ad Hoc atau Comission)
+ VS
Peran pemerintah
Mengatur, memperbaiki atau mengarahkan ak6vitas sektor swasta. Karena sektor swasta 6dak dapat sepenuhnya mengatasi masalah perekonomian
+
PERAN PEMERINTAH dalam ekonomi modern
1. PERAN ALOKASI pemerintah dalam alokasi sumber-‐sumber ekonomi 2. PERAN DISTRIBUSI peran pemerintah dalam distribusi kekayaan/pendapatan 3. PERAN STABILITAS peran pemerintah sebagai alat menjaga kestabilan kondisi perekonomian
+
PERAN ALOKASI sumber ekonomi Mengalokasikan sumberdaya ekonomi sbg barang privat dan barang publik, serta mengeluarkan aturan mengenai cara pemanfaatan masing-‐masing sumberdaya Barang Privat Barang yang dapat disediakan melalui sistem pasar, yaitu melalui transaksi antara penjual dan pembeli Barang-‐barang tersebut mempunyai sifat pengecualian Barang Publik Barang yang 6dak dapat disediakan melalui sistem pasar, karena manfaat dari adanya barang tersebut 6dak hanya dirasakan secara pribadi akan tetapi dapat dinikma6 orang lain Barang-‐barang tersebut tdak mempunyai sifat pengecualian/ eksludibilitas (non excludable) atau dapat dilakukan pengencualian tapi 6dak ekonomis dan 6dak memiliki sifat bersaing (non rivalry)
+
Non Rivalness
Rivalness
Excludable
Non Excludable
BARANG PRIVAT: SUMBERDAYA BERSAMA • dihasilkan oleh swasta (QUASI PUBLIC/CPRs) : • dijual memalui pasar • barang dirasakan dan dikonsumsi bersama tapi dapat terjadi • dibiayai dari hasil penjualan kepadatan • dijual melalui pasar atau langsung dari pemerintah BARANG KLUB BARANG PUBLIK: (QUASI PRIVATE) : • dihasilkan oleh pemerintah • barang swasta yang • disalurkan oleh pemerintah menimbulkan eksternalitas • dijual melalui pasar atau langsung oleh pemerintah • dibiayai dari hasil penjualan atau APBN
+
PERAN DISTRIBUSI pendapatan & kekayaan Distrubi pendapatan tergantung pada: Pemilikan faktor-‐faktor produksi Permintaan dan penawaran faktor produksi Sistem warisan dan hukum yang berlaku Kemampuan memperoleh pendapatan Distribusi kekayaan dan pendapatan yang di6mbulkan oleh sistem pasar mungkin dianggap 6dak adil oleh masyarakat Keadilan bersifat dinamis dan rela6f tergantung dari persepsi masyarakat terhadap keadilan DPR merumuskan keadilan publik, selanjutnya pemerintah melalui kebijaksanaan fiskal dan moneter merubah keadaan masyarakat dengan distribusi pendapatan baik secara langsung atau 6dak langsung
+
PERAN STABILITAS perekonomian Jika perekonomian yang sepenuhnya diserahkan kepada sektor swasta akan sangat peka terhadap goncangan keadaan dan akan menimbulkan pengangguran dan inflasi Inflasi dan deflasi harus ditangani pemerintah melalui kebijaksanaan moneter dan fiskal Peran pemerintah dalam alokasi sumber ekonomi, distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi dapat menimbulkan pertentangan kebijaksaan pemerintah
+
KEGAGALAN PEMERINTAH
Sebab kegagalan pemerintah dikelompokkan menjadi dua jenis: Omossion Failure dan Commision Failure Omossion Failure Memburuknya fasilitas transportasi dan komunikasi menyebabkan naiknya biaya produksi Pemeliharaan fixed nominal exchange rate berbenturan dgn laju inflasi
Commision Failure
BUMN yang ongkosnya mahal dan 6dak efisien
Pemborosan dalam program investasi pemerintah
Kontrol pemerintah yang memakan biaya mahal
Defisit anggaran akibat pemborosan, mengakibatkan inflasi, gangguan alokasi sumberdaya dan menghambat tabungan rumah tangga
+
KEGAGALAN PEMERINTAH Pemerintah 6dak selamanya bisa mempengaruhi ak6vitas perekonomian dengan menghimbau masyarakat agar jangan menimbulkan polusi, agar bersikap inova6f atau yang lainnya. Instrumen utama yang dapat dipergunakan adalah : a.
Pajak yang memperkecil konsumsi atau investasi pribadi agar tersedia sumberdaya untuk pembelanjaan umum, termasuk jenis pajak yang tujuannya untuk merangsang atau mencegah kegiatan ekonomi tertentu
b.
Pembelanjaan yang mendorong perusahaan atau pekerja menghasilkan suatu jenis barang atau jasa tertetu
c.
Regulasi atau pengendalian yang merupakan pengarahan bagi orang agar melaksanakan atau menghen6kan ak6vitas ekonominya
+
1.
Menetapkan tujuan dan diterjemahkan dalam target kuan6ta6f
2.
Mengukur ketersediaan sumberdaya dan kendala yang ada, misalnya tabungan, bantuan luar negeri, penerimaan pemerintah dan ekspor, serta keterbatasan organisasi dan administrasi.
3.
Memilih berbagai cara (kegiatan dan alat) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
4.
Proses pemilihan kegiatan dan program untuk mencapai tujuan nasional (welfare funcBon) tanpa ada gangguan dari kendala
+
1. Komisi Perencanaan Komisi perencanaan yang diorganisir dengan tepat, dibagi menjadi bagian dan sub bagian, serta beranggotakan orang-‐orang yang profesional 2. Data Statistik informasi dan data sta6s6k dan sumber-‐sumber potensial seper6 SDA, SDM dan modal yang dimiliki akan sangat menentukan arah pioritas suatu perencanaan. 3. Tujuan tujuan yang hendak dicapai harus realis6s dan sesuai dengan kondisi perekonomian negara tersebut
+
4.
5.
Penetapan Sasaran dan Prioritas Penetapan sasaran dan prioritas untuk pencapaian suatu tujuan dibuat secara makro dan sektoral. Sasaran makro mencakup se6ap aspek perekonomian dan dapat dikuan6fikasikan. Sasaran sektoral harus disesuaikan dengan sasaran makro agar tercipta keselarasan untuk mencapai tujuan. K e s e ra s i a n u n t u k m e n c a p a i t u j u a n m e m e r l u k a n s k a l a prioritas. Skala prioritas ditentukan berdasar kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang dengan memperha6kan SDM dan SDA yang tersedia. Mobilisasi Sumber Daya Pe n eta p a n p e m b i aya a n p e m b a n g u n a n o l e h p e m e r i nta h menjadi dasar mobilisasi sumberdaya yang tersedia. Sumber pembiayaan berasal dari sumber dalam negeri (tabungan, laba perusahaan negara, dan pajak) dan sumber luar negeri (bantuan luar negeri dan penanaman modal asing)
+
Jangan mengakibatkan efek inflasioner dan tekanan pada neraca pembayaran dan harus mampu mendo-‐ rong tabungan & investasi bagi sektor perusahaan dan rumah tangga dalam negeri. 6. Keseimbangan dalam Perencanaan
perencanaan pembangunan harus bisa menjamin keseimbangan dalam perekonomian untuk menghindarkan kelangkaan maupun surplus pada periode perencanaan. Keseimbangan fisik, melipu6 keseimbangan antar input dan output dari berbagai sektor perekonomian Keseimbangan moneter, melipu6 keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran negara, investasi, jml produksi, pendapatan masyarakat, barang konsumsi.
+
7. Sistem Administrasi yang Efisien administrasi yang baik, efisien dan 6dak korup adalah syarat mutlak bagi keberhasilan suatu perencanaan pembangunan 8. Kebijaksanaan Pembangunan yang Tepat Penyidikan potensi pembangunan Penyediaan prasarana yang memadai Penyediaan sarana la6han dan pendidikan yang memadai Perbaikan landasan hukum bagi kegiatan perekonomian Penciptaan iklim pasar yang baik Membina pengusaha yang potensial Pemanfaatan sumberdaya yang lebih baik
+
9. Dasar Pendidikan Administrasi yang baik dan efisien memerlukan dasar pendidikan yang kuat 10. Teori Konsumsi Perencanan pembangunan harus didasarkan pada teori konsumsi. Kebutuhan dasar harus diproduksi secara berdaya guna dan tersedia, kebutuhan lainnya harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat 11. Dukungan Masyarakat Dukungan rakyat sangat pen6ng bagi keberhasilan perencanan pembangunan suatu negara yang demokra6s.
+
perencana
Mendefinisikan masalah
masyarakat Menganalisis sis-‐ tem fisik, ekonomi dan sosial
Fisik, ekonomi & sosial Kelompok kep. Umum & khusus
Penafsiran nilai2 masyarakat
perencana
evaluasi
Badan2 implemen-‐ tasi
IMPLEMENTASI RENCANA
PEMERINTAH
Menentukan ke-‐ lemahan2 suatu sistem
Menentukan kebutuhan publik Menetapkan tujuan &sasaran
Merancang alterna6f2
Kriteria evaluasi alterna6f
Mengevaluasi alterna6f Alterna6f terbaik
Rencana terinci
+
E.N.D Terimakasih …
