\[-,BG TAWAS {''TARA itnraru-ffi ba-bnan NoMr)n lb rmun 2014

-_\

ffiUPAT'I PAE]/\[-,BG TAWAS {''TARA itnRAru-ffi

S UTARA

ba-Bnan

NoMr)n

lb rmuN 2014

TtrNTANG

PADAIIG .I?E;RATURAI{ DAERAII I(ABIIPATEN PERIIBAHAH I(ADUA ATAS g rAlin'N iOtO tprrrurC- ORGANISASI DAI{ TATA NoMOR UrARA LAwAs PADA'}TG LAWAS UTARA KDRJA LE}iIBAGA TBI(NIS PATiNATI I{ABIIPATEN ESA DENGANRAHIYI/\T TITI{AN YA]{G MAII.A

BIIPATI P/IDANG LAU/AS UTARA'

Mcnimbang :

a'

(2) Pasal 7 Peraturan Pemerintah bahva b,:rdasarkan ayat -2007 tentang Pembagian Urusal Nomor 38 Tahr-rn Pemerintahl Pemerintah Daera]r Pemerintahan ;;" Kabupaten/Kota

Provinsi dan Pemerintah Daerah Daerah menegas[
yang berdiarkan kriteria pembargian Pemerintaha *".,;uai- kewenangarnya - adalah, urusan ;il oleh Pemcrini.tahan yang *ajlb diselenggarakan dengart Pcmcrint ahan ltabrfpatet'i Xot^ berkaitan Pelayanan Dasar; 47 Peraturan Pemerintah b. biilru,a b:rdasarkan ayat (1) Pasal Perangkat Nomor '11 Tahun 2OA7 rcntang Organisasi dan Daerah ditegaskan bahwa t"'ti'tk meningkatkan perizinan keterperduan pclaya-nan masyarakat dibidang unit yang bersilat tintas sektor, Bupati dapat membentuk pclayanan tcrPadu; 2 ayat (1) (bahwa dalzun rligh menindaJ
perJu dilalcr-rkan sebutan Bada, atau l{antoi, maj
d.

a dimaksud bahrva berdasarkan pertimUat'gan sebagaiman perlu'fluftutu't' pada hurr-tf n, hruruf t a^t' r"'t'itr "' *#a Daerah' Kabupaten perubahan kedua ata's Peraturan 9 Tahun 2010 tentang Padang l,arvas Utara -iott Nornor Teknis Daerah - Kerja Lembaga Organistsi a*tt Jtttgan melakukan f-1was -otg*"isasi Kabupat.en .Utara Perangkat Da'erah yar:g ""a-tg penataa-:r k"l";;;?Daerah' penetap, \nnya den[an Perah:ran

i'r "

Mengingat

::' i

Vl:ii?'

il';rjF*X#i.dtPf,1.V{'q+:r'gr't!s

:1.Undang-UncangNomor8tahun1gT4tentangPokokRepublik Indonesia pokok

I(.;;;;raan

(Lembaran Negara

Lembaran Negara Tahun L9-,74 Nomoi SS, tambahan sebagaiT*'a ]11P Republik I odonesia Tahun 3041 )

1999 ( diubah aen[an Undang- Undang Nomgr.43 Tahun Nomor nepriU,t< tndonesia Tah*n 1999 t embaga ii:e; Indonesia 169, T,rmbailan Lembaran Negara Republik

Nomor 1i890); tentang Keuangan 2. Unciang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 Tahun 2003 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia RePublik Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara Indoncsia Nomor a2B6); Tahun 2OO4 tentang 3. U"a*e-Undang Nomor(kmbaran Negara Republik Perbenc.arr"rrai Negara Lembaran Indonesia Tah..-rn zoo+ Nomor 5, Tambahan N"g^.o Republik Indonesia Nomor 1?:1 2oo+ tentans 33 rahun. -- r- Yl.^ai T-\an Nomor r\urrr,r ;;T;;;-u;;;;; 4. Undang-unoang

perimbangan ("'ot'gu''' . ""t*1, l^t:t31*,r*:::"?.ffi F:'J:ffi ff' ; ;;;"h i i" -u"'an N e gara \enuprik Y*:^"^"11 Negara Tahun 2OO4 Nomor 126, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor aa38); Tahun 2OO7 tenta'ng 5. Undang-Unciang -Nomor 25 . Indonesia Penanaman tuolal 1r't*Unran Negara Repubiik Negara Lembaran Tahun 2OOg Nomor 1!2, Tambahan Republik Inclonesia Nomor 5038);

6.

Tahun 2OO7 tentang ttUupaten Padang Larvas Utara di Provinsi

Undang-Undang Nomor 37 Pembentut*an

Sr-rmateraUtaralt-embarani.te-garaR-epubliklndonesia

7.

Talrun 2O)7 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Irrdonesia Nomor a681); Pajak Undang-U, O*g- nfo*ot 2B fafrun 2OO9 tentang

9.

82' Republik Indonesia Tahun 2ort Nomor Nomor Tambat an Lembaran Negara Republik Indonesia 523a); tentang Peratur rn Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003

Reiribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Daerah da:r ltoh,.., 2OOg Nomor 130, Tambahan Lembaran f"a""";f" Negara Rcp'ublik Indonesia Notnor 5O49; 2OL1 tentang 8. Uniang-Uirdang Nomor 12 Tahun (i.embax?lL Pembentukan Feraturan Perund'ang-undlnqan

ir;;;;

10.

100 Tahun Pembairan Atas Peraluran Pemerintah Nomor 2OOO tcntang f".,g*tglatan Pegawai I"g*T..Sipil -dalam Jabatar strukruri lr,Jmuaran li'.g*o Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 33, tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor al94; tenta'ng Peratr:rirn Plmerintah Nomor 9 Tahun 2OOg

;"#;:;; fi ;&*;;, emin-dahan {an f ",T-b:11:1}3 ff;Hi,i;;;0%" #;t"s fini;;d;; l\ gara T"a,lX l"*:i::i nomor 15, tambaf,an Lembaran Negara p

e

;;fr;;"

Republik l:adonesia Nomor 4263\''

2OO4 tentang 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun pedoman l)embenfukan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Nomor (Lembaran N;;;; Republik Indonesia Tahun 2oa4 Indonesia bahL lembaran Negara Republik

Ll2,

Tan:

Nomor 44i'.8); 2OOS tentarrg Desa 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahr'rn

flJembaranx.g*"RepublikIndonesiaTahun20C5Nonor

13.

Republik Indonesia 158, Tarrrbahan Lembaran Negara Nornor 4587) 2005 tentang Perattlran Pemerintah Nomor 73 Tahun

Indonesia Tahun Kelurahan (Lembaran Negara Republik Negara RePublik 2005 Nomor 159, Tambahan I-emUaran Ind.onesia Nomor 4588)'

Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Antara Pemerintah' Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah -Ju" t:*:ltd P'o'i""i' Pemerintah ;;; Negara Republik Indonesia Kabupate,'lr
14. Peraturan

15.

G"Ufit

pt*td"t"f'

In'lonesia Nomor 4737);

tentang

Tahun -2007 i**"ti"t"f' Nomor t-"41*bttol N egara Republik O rgani sa"i l';;;;;s-\{-D "zOoz i."'^l-' Nomor ag' ta'mbahan Lembaran Incionesia 1'"h;; 4741);

Peraturan

1

Nomor Negara Rep''rUtitt Indonesia 19

Tahun 2OOB tentartg p"me'intaft Nomor Peraturan 16. Republik Indonesia Tahun

Kecamattrn (l'cmbaran N"g*" Negara' Republik 2oOB r.lo-,,I1';, ?il^fini*f."rriu"."" Indonesier Nomor 4826lr; Indonesia Nomor 27 Tahun n"p'blik ri**ijtt' Peraturrt 17. iltp"a" Satu Pintu dibidang 2OOg te: rtang Pelayanan Penanarr an Modal 06 Tahun 2010 tentang Urusart 18. Peratur., p^"-'of' Nomor. Klwenangut' ?-"3tah Kabupaten Peme rin t #;;;'menj adi o"&urt Kabupaten Padang Pada'ng r..*i" u"t*o L*u^i* Lawas U'.ara Nomor 06 Tahun 2QlO; Lawas Utara Nomor Peraturu. O^*'ah Kabupo; Padang 19.

0gTahrrn2010tentaanf'Ot;;;l-i.danTataKerja Pad'ang Lawas Utara Lembager T";;- Dearah r?b"pittn Utara Nomor Lawas (Lembarr,* Oa"'uf' faUupaten i'aaang oe);

Dengart Persetujuarr Bergama

DEVIANPERWAIilLANR/II(YATDAERAHPADANGLAWASUTARA dan BUPATI PA.DANG LAWAS UTARA MtrMUTUSI(AN

MenetaPkan

PERATURI${DAERAIITENTANGPERIIBAIIANI{EDUAATAS PEPAT*G LAWAS UTARA PERATIIIU'}T DGRAII KABIIPAiPU ORGANISASI DAN TATA NOMOR 9 TAIIUN iOTO TENTANC I(ABUPATEI{ PADANG I(ERJA LI;MBAAATEXTUS DG'RAII LAII/AS UTARA

."11.,".

-r.'i\ ,; i,

'(:/:i.i rrr.

r't{'f

i,Tn-i#i.}iltr,.ffi:ffi

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam P(:raturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 9 Tahun 2OLO T:ntang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Dacrah l(abupaten Padlrng Larvas Utara diubah:

1. I(etentr-ran Pasal 2

an5lkir

6, dirubah menjadi: Badan

Pelayanan

Perizinarn Terpadu dan Penanaman Modal

2.

Ketentr-ran

berikut

Pasal 8, clirubah,

sehingga Pasal

B berbunyi

sebagai

:

Pasal 8

terdiri dari (1) Organisasi Baclan Perencanaan Pembangunan Daerah

a. b.

:

Bacian

Sekretariat, terdiri Jari : 1) Sub Bagian Urr um 2) Sub Bagian Kerlangan 3) Sub Bagian Prcglam terdiri dari : c. Bidang Perencantnan Ekonomi,Alam dan Pertanian il S',iU eiaang Surnber Daya Perdagangan dan Perencanaan ;\ SrU Bidalg E)konomi, Pembangunan D;lerah; d.. Bidang Perencanaa.n Sosial dan Budaya terdiri dari : Tenaga

1) Sub Bidang Kes'ejahteraan Ralqlat, Kesehatan dan I(erja

2) Sub Bidang P':merintahan, e.

Pendidikan,

Pariwisata Biclang Perencanaetn Wilayah, terdiri d^T

Budaya dan

t

1)SubBidangP,emban,gunanWilayahdarrTataRuangdan Permukiman

f. g. [.

2)SubBidangl(o.:rdinasiperencananaPembangunan Bidang Penelidan l)an Pengembangan' terdiri dari : 1) Sul giaang Stzrtistik, Pengkajian dan Survey 2) st u eiJ;[ P.''g"*bangan Potensi dan Pengendalian UF I" Badan

I(clomPok Jabatan Fungsional Daerah (2) Bagan organisasi, Br:dan Perenco.,aan dan Pembangunan bagian sebagaimana tercantrrm pada lampiran I _dan r:rypuk"tt yang"riciak dapat dipisahlcin dari Peraturan Daeral: ini.

21' Pasal Ketentuan judul pacia BAB VIII diubah, dan Pasal 2A, Pasal 22, dan Pasal 23 iirb*h, sehingga berbunYi menjadi : BAB VIiI TERPADU DAN PENANAMAN MODAL PERIZINAN BADAN PtrLAYANAN Bergian Pertama OI.TGANISASI, KtrD]]DUI(AN, TUGAS' DAN FUNGSI Paea1 2O

(1)BacianPelayananPe:.izinanTerpadudanPenanamanillocar mcrLlPakan ..r"r." pcnctukung tugas Bupati'

lin

rE;:r

,

.

. i

,

:

:,:!:l]L::, r:r .::ir:ir::irl:fi$:X$I;riiil1lJsa:1r

izinan Terpadu dan Penanaman Modal )crangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang merupal
Badan Pelayanan

Per

llasal 21 T\rgas

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas pokot melaksanakan pen]rusunan, pelaksanaan dan pelgkoorclinasian kebijakan daerah dibidang Pelayanan .PerDinan, pelayanan Non Perizinan, pcnanarnan modal, Standarisasi dan Pengaduan.

Pasal22 Fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Baclan pelayanan Pe riiinan Terpadu dan Penanaman Modal menyelenggarakan funl ;si : a. perllmusan kebijal:an Teknis dibidang Pelayanan Penanaman

(1) Dalam melaksanakan

1:Ugas

Mocia-l;

b. pemberian dukungan atas penyelenggalaan Pemerintahan Daerah dibidang Pelayanan Pcrizinan Terpadu dan Penanaman Moclal;

clan pelaksanaan tugas, sesuai dengan bidang tugas clar-r fr:ngsinYa; cl. pclal<sanaan pcnyusunan Program Badan; c. pcnyclenggaraan pelavanan administrasi perizinan; f. petat<*artaL iooordinasi proses pelayana' perizinan; g, pclalcsanaan administrasi pelayanan perizinan; Il. pemastauan dan evalrrasi pto"es pemberian pelayanan perizinan; i. pelaksanaan tugas jain yang diue.lt ut oleh Bupali, sesuai dengan tugas dan funSsinYa. (2) I(ewenang* p"tandatarlganan dan pengkoordinasian peiayanan perizinari dilaksanakan otef, Kepala Badan Pelayanan Perizinan ierpaclu clan Penanaman Modal yang diatur dan ditetapkan dengan Peralurau l(epa1a Daeralt, """,-,n'i kJtentuan Peratrrran PerundangUndangam,

c. pcmbinaan

Srreurrart Organieaei

Pasal 23

(1) Organisasi Bad.an Pelal 'a.;- Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, terdiri dari :

a. Badan; b. Sckrctariat terdiri d ari 1. Sub Bagian Um:m 2. Sub Bagian Prol;ram dan Keuangan c. Bidang Perizinan d. Bidane Non Perizinr rn :

e. f. g.

Bidang Penanaman Nlodal, terdiri dari l. Sub Bidang Stanclarisasi; 2. Sub Bidang Pe ngaduan. Unit Pelalcsana Teknis Badan I(elomPok Jabata:r Fungsiona-l

:

(2) Bagan brganisasi, Bad,an pelayanan Perizinan TerpaduII Dan dan Penanamr.r, n{oaa sebagaimana tercaltum pada iampiran Peraturan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Daerajr ini. Pasal

II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan' pengundangan Daerah Peraturan Daerah Ini denfan penempatannya da-lam Lembaran Kabupaten Padang Lawas Utara'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerinta.hkan

Ditetapkan di Gun-ungfua Pada

ianggal

rc 5anuan wt^

PADANG LAITAS UTARA,

RIIM HARAHAP Diundangkan di Gunungtua ..lada tanggal, ao jaruari eol, KRETAITTS DAERAII I{.I 'BIIPATEN PADANG LAWAS UTARA' 1

'v 2OI4 LEMBARAN DAERAH KABUP;\TBN PADANG LAWAS UTARA TAHUN

NoMoR

'

19

.

i-,Jq i.:.i I- [I ii.r:, .... : .,. . ]i i .-_, : -r;,::. :'r .

1I,:

kie'::n.. -.1 j'.,i:,..,., ::. ', l(EirA:-,'\ lJ,'.,.i l;l'.:.

.

,,_. ;

';1, :.1;;'t

.:lUtl'i

z =< <-=

-/

,=

=

-/

.J:

<-.:

^-<.: ;_^

--: -)

--ra

:-

:-

=< .\4

*' dp

d

frl

U)

o

l) '7'/ F/

'z*

)'/ ; v<> \)1 v) Z; <-J

\J

o

4'z

>a ?e

Z

J

o<

z )

"7

'< !, () _rJ

.tt

/-/ .;itl]E,

'7

ori() nC..A

ci o? tri '-1{S aAtt\ a\ oi a o

*F -F

o a

rl,L)?

frl

A

J

z

s o U)

ozs z
rd

d E]

O.

z

n

a

z o o M

D

F ;) M F

U)

a<Er { ryl rl

EHU xv<

<.-z :'r Fl,;sF

llJ

F

;-< s .:nr-

a=< *,s:,;* @e
a4nZ

!
s*L4

YL)-t atts

?Xi d-

Lu

m @

4<

U)

C)

r!

I.l.]Q< O-z til A.

co

<-l

F>

rtY

7u)

eifr 'a4a
\<< z. .2, L.;

3d

;2< Y
J

o

tJ -z Z.

zro <^z oYo

EfrV cLu

n( => Q<. F !^

3-: o4 l,

!J

tr.)

OAO-z HHF,-

ad/-4

qH 3 s-=E9

v-?fr a\ u s ^-r.4

r:-

) a

*.4w g

*/ '7

'/= v;.

<

,. :,

>7

<-

=/. -:

=

-:

.1'

:' *z

=

2z

a>

o

o

z a

z

z zrd

az.

z

..j p =

O"

o 3 H

o"

I

.^7

Z<



=< Ic:

O

=

e.l

z

ZZ

u

a

F Z

QE V<

J

ds c-Z

frl

z N

a,

F.V 1? :f

E]

V

CI

Z

Z

z

oZ

tzN

<& O rll

-] rd

nz

o*

z

\n

E3 l-'-

LU

F

L.]

m

a a

z a x

O

& D

F

xF

U)

F lrl

+J

< -rLA ,Z a-,

Y

XLn

qq. =2, tst

z o< ZZ


8E ca El o_

t/)

Fil

F