c{n/
NBNCANA PEMBANGIINANT JA1TGITA lIIENDNGAH I}ANNAH ( RPJIrITD )
20-13 20(}8 I(OTAnIOBAGU I(OTA DOKUMENTASI
&
ARSI{'
BAPPENAS -aa o". *o. , c..*:.//
ilu';r""'','.:.::.:.:.:':re'7tr/"' checked,'i"'.T.: ;.:i'):;"il" "
PEMERTNTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR : 01 TAHUN 2OO9 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
TAHUN 2008 - 2013 KOTA KOTAMOBAGU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WATJKOTA KOTAMOBAGU
Menimbang :
a.
bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota, perlu disusun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang merupakan
penjabaran visi, misi, dan program Walikota dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan ProvinsiSulawesi Utara;
b.
bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8
tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, pasal 15 ayat (i) dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c. bahwa sehubungan
dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kota Kotamobagu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD) Kota Kotamobagu Tahun 2008-2013;
Mengingat : 1. Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);
2.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a389);
3.
Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a42L);
4. Undans unAano../
4
Undang-Undang Nomor
32 Tahun 20M tentang Pemerintahan
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor L25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
;
sebagaimana telah
diubah bebarapa kali; terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9aa);
5
Undang-Undang Nomor
4
Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kota
Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a680);
6
Peraturan Pemerintah Nomor
20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
8
Perafuran Pemerintah Republik Indonesia nomor
B tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 21)
9
7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009 (Lembaran Negara Republik Peraturan Presiden Nomor
Indonesia Tahun 2004 Nomor 11).
10 Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 40 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAil RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
Dan WALIKOTA KOTAMOBAGU
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATUMN
DAEMH KOTA KOTAMOBAGU TENIANG RENCANA
JANGKA MENENGAH DAEMH (RPJMD) TAHUN 2008
PEMBANGUNAN
- 2013 KOTA KOTAMOBAGU. I BABr.#,. a
BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal
1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan
:
a. Daerah adalah Kota Kotamobagu; b. Walikota adalah Walikota Kotamobagu;
c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008 -
2013, yang
/
disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun
selanjutnya ditulis
2008 sampai dengan tahun 2013;
d.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2008
- 2013, yang selanjutnya ditulis Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013.
II
BAB RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJIIID) TAHUN 2008 - 2013 KOTA KOTAMOBAGU Pasal 2
(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota hasil (2)
Pemilihan Walikota yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2008. RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
a.
Satuan Kerja Perangkat Daerah guna menyusun Rencana Strategis
b.
Satuan Kerja Perangkat Daerah; Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 3
Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pasal 4 Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah Kota dapat mefakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan RPJMD Kota. Pasal 5
Kepala BAPPEDA melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMD yang difuangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pasal 6
(1)
Sistematika RPJMD Tahun 2008
-
2013 disusun sebagai berikut :
I Pendahuluan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah c. BAB III Visi dan Misi d. BAB IV Strategi Pembangunan Daerah a. b.
BAB
V Arah Keb'tjakan Keuangan Daerah f . BAB VI Kebijakan Umum e.
g. h.
BAB
BAB
VII
BAB
VIII Penutup
Program Pembangunan Daerah
(2) Isi besefta uraian terinci RPJMD Tahun 2008 - 2013 sebagaimana
dimaKud
pada ayat (1) pasal ini, tertuang dalam Naskah RPJMD Tahun 2008
-
2013
yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 7
Peraturan Daerah
ini menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat
(SKPD), Kecamatan dan Kelurahan SKPD, Camat dan Lurah
/ Sangadi
/
Daerah
Desa dalam menyusun Keputusan Kepala
tentang Renstra
/
RPJMD Kelurahan
/
Desa.
III
BAB
PERATURAN PERALIHAN Pasal 8
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
ini
maka semua Peraturan yang
mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. BAB
IV
KETENTUAN PENUTUP Pasal 9
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah
ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Walikota. Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.
di
Disahkan Kotamobagu pada tanggal 12 Juni 2009
OTAMOBAGU
Diundangkan di Kotamobagu Padatanggal 15 Juni 2009 PLt. SEKRETARIS DAERAH
NIP. 19531203 198702
l
001
Lembman Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2009 Nomor 01
dt
DAFTAR ISI Haf
DAFTAR ISI DAFTAR TABEL
BAB
I
i
ii
PENDAHULUAN LATAR BELAKANG
1 1
'.1. MA.KSUD DAN TUJUAN I.2. I.3. LANDASAN HUKUM. I.4. HUBUNGAN RPJM DAERAH DENGAN DOKUMEN
3
4
PERENCANAAN LAINNYA
BAB II
6
KONDISI UMUM DAERAH II.1. KONDISI GEOGRAFI
B
II.2. PEREKONOMTAN DAERAH. II.3. SOSIAL BUDAYA...... II.4. PRASARAN DAN SARANA DAERAH II.5. PEMERINTAHAN UMUM
BAB III
VISI DAN MISI. 111.1.
VtSt...
lft.2. Mtsl
BAB IV
STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH IV.1. ANALISIS ISU-lSU STRATEGIS.
1. 2.
LINGKUNGA.N INTERNAL
L]NGKUNGAN EKSTERNAL IV.2- STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH BAB V
ARAH KEBTJAKAN KEUANGAN DAERAH V.1. MASALAH...... V.2. SASARAN......
ARAH KE BI JA.}
BAB
VI
5
I.5. SISTEMATIKA PENULISAN.
KEBIJAKAN UMUM
VI.1. TUJUAN PEMBANGUNAN... V1.2. SASARAN PEMBANGUNAN...
VI.3. KEBIJAI(AN UMUM PEMBANGUNAN... VI.4. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI.
Vt.4.1. Kondisi Ekonomi Makro 2AOO-2007 Vi.4.2. Arah Kebijakan Pembangunan EkonomiTahun 200g_ 2013
B
9 12
15 16
19 19 2A
2'l 21 21
24 26 29 31 31
32 32 33 36 38 41
44 46 50 60 60 61
62 70 7A
72
fr.U342 -Kota -KotamoSagnz zoo9 - 2or3
BAB VII
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. PERLUASAN DAN PEMERATAAN PENDIDIKAN
79
VII.1.
BERMUTU
vn.2. PEMtsANGUNAN KESEHATAN, vll.3. PENGEMBANGAN BUDAYA HUKUM DI SEMUA LAPISAN MASYARAKAT vn.4. PEMANTAPAN KOMITMEN KEBANGSAAN, vlt.5. PEMANTAPAN FUNGSI, PERAN, DAN KEDUDUKAN AGAMA SEBAGAI LANDASAN SPIRITUAL. MORAL DAN
v't.6- PEMtsANGUNAN MASYARAKAT YANG MEMPUNYAI
BUDAYA MODERN DAN AGAMIS PEMBANGUNAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN REFORMASI BIROKRASI......... VII.B. PEMBANGUNAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERSINERGI.-.... --. vil.9. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH... vil.10. PEMBANGUNAN OTONOMI DAERAH. vU.11. PENGUATAN KEDUDUKAN, PERAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK vn.12. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENATAAN RUANG..... VII.13. PEMBANGUNAN PERDESAAN, REVITALISASI PERTANIAN, KEHUTANAN, KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN vfi.14. PENINGI(AIAN INVESTAS'... ... vlt.15. PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN vil.16. PENGEM BANGAN USAHA MASYARAKAT vn.17_ PEMBANGUNAN PARIWISATA vlt.1B. PEMBANGUNAN PERIKANAN... . vtf.19. PENGEMBANGAN RISET DAN TFKNOLOGI vil.20. PENGEMBANGAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNII(ASI vlt.21. PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SUM BER DAYA ALAM. vtl.22. PENGUATAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
vlt.7.
BAB VIII
PENUTUP VIII. 1. KAIDAH PELAKSANAAN
VIII.2. PROGRAM TRANSISI
ll
79 86 B9
90
93 95 97 100 103 107
108
113
126 135 138
143 145 146 149 153 157 160
162 162 163
1lU3/D -Kota -KotamoSaqu zooS - 2or3
DAFTAR TABEL
Hal
Tabel
1
Kota Kotamobagu Menurut Harga Berlaku Tahun (dalam jutaan
rupiah)... Tabel 2
Tabel 3
Tabel 4
Nilai Dan Kontribusi pad Dan Dana perimbangan Terhadap APBD Kota Kotamobagu, Tahun 2009-2009........
40
Estimasi Nilai pendapatan dan Kontribusi rerhadap Total ApBD Kota Kotamobagu, 2A0B eA8......
45
I:^"iir.:L9qn ]arget Belanja Daerah Kota Kotamobagu
2008 Tabel 5
Tabef 6
10
-
2013 (Rupiah)......
51
Alokasi Anggaran tvtelygt Kerompok program pembangunanDi Kota Kotamobagu, 2008 - 2009............ .... ...:......
TargetAtokasi Anggaran
program prioritas pembangunan Di
Kota Kotamobagu, Z0O9 {eg.u1ut 2O1 9...... ... ...........
-
Tabet 7
B
59
Estimasirarget pertumbuhan Ekonomi tuienurut Lapangan usaha Di
Kota Kotamobagu 2008 Tabel
54
-
201J...
Estimasi Kebutuhan rnvestasi Kota Kotamobagu zoog-zo1 g..
ru
74
77
fr?Jzr'D -Kota -KotamoSagnz zoog - Zo.rj
BAB
I
PENDAHULUAN
I.1.
LATAR BELAKANG
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RpJMD) Kota Kotamobagu adalah dokumen perencanan untuk lima tahun dan merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program WalikotaMakil walikota yang disusun berdasarkan referensi aturan perundang undang-undangan yang berlaku.
Kota Kotamobagu Sebagai daerah otonom baru hasil pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2AA7 dan diresmikan pada tanggal 23 Mei 2AO7, memertukan perencanaan pembangunan yang menjadi lanflasan dan fondasi awal bagi pelaksanaan pembangunan di segala bidang.
RPJMD adalah rujukan dan landasan yuridis-formal bagi pelaksanaan pembangunan, serta sekatigus merupakan pengejawSntahan cita-cita dan tujuan pembentukan Kota Kotamobagu sebagai daerah otonom sesuai dengan fungsi dan kebutuhan tersebut, RPJMD diperfukan sebagai arah dari pefaksanaan pembangunan lima tahun ke depan, guna meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan Kota Kotamobagu. Penyusunan RPJMD, merupakan kewajiban Wali Kota A/fakil Wali Kota terpilih yang dikembangkan berdasarkan visi, misi dan program kerja yang diajukan pada saat pencalonan pada pemilihan WalikotaAl/akil Walikota. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (sppN) menggariskan, RpJM Daerah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah pafing fambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri Repubtik Indonesia.
Disamping itu undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, RpJp Daerah dan RJMD
ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada peraturan Pemerintah khususnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor g Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian Dan
t-I
,
RU342,Kota -KotamoSagru zoo9 - 2or3
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang menegaskan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri.
Selanjutnya ditegaskan pula dalam PP tersebut, bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala
Daerah dilantik serta Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri. Penyusunan RPJMD Kota Kotamobagu tahun 2008-2013 tidak hanya
memenuhi kewajiban legal-formal dari seorang WalikotaAl/akil Walikota, namun isinya terkandung alasan dan tujuan yang febih substansial dan melebihi dari sekadar kebutuhan pragmatis dan praktis bagi Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu periode 2008-2013. Oleh sebab itu, substansi
dan cakupan dalam RPJMD selain memuat visi, misi, dan program kerja walikota dan wakit walikota, juga mencakup sendi-sendi dasar yang menjadifondasi awalyang kokoh bagi pembangunan Kota Kotamobagu. Keberhasilan pada tahapan pembangunan 5 tahun kedepan merupakan kerangka landasan dan modal
dasar yang akan membawa
terwujudnya
Kota Kotamobagu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional menuju masyarakat sejahtera, sehat, cerdas dan berbudaya.
RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, juga merupakan penjabaran dari Rencana pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJP-Daerah) yang berkedudukan sebagai perencanaan induk dengan orientasi waktu 20 tahun. selain itu, RpJMD mengacu pula pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Utara.
Dengan demikian penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu merupakan sebuah rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dari program nasional, propinsi dan program daerah yang secara teknis diturunkan pada rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) periode satu tahunan, Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) lima tahunan dan Rencana Keria SKPD Kota Kotamobagu, untuk satu tahunan,
fr%2/2 -Kota -KotamoSa1nt zooS - 2or3
Uraian tersebut menggambarkan sistem perencanaan pembangunan daerah
(RPJMD) sebagai proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu demi meningkatkan kesejahteraan sosial di lingkungan wilayah Kota Kotamobagu.
1.2.
MAKSUD DAN TUJUAN
UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menggariskan, proses penyusunan RpJMD mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun dengan memperhatikan lima pendekatan yang saling terintergrasi :
a. b. c. d. e.
Pendekatan politis; Pendekatan teknokratis; Pendekatan partisipatif Pendekatan atas-bawah (top-down); dan Pendekatanbawah-atas (boftom-up).
Pendekatan politis memandang bahwa Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu merupakan hasil pemilihan demokratis yang dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, langsung, jujur dan adil. Rakyat yang memilih telah melihat dan tertarik pada visi, misi dan program-program pembangunan yang ditawarkan Walikota dan WakilWalikota terpilih pada masa kampanye.
Perencanaan dengan pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilakukan oleh lembaga atau satuan kerja yang _
secara fungsional bertugas dan berkewajiban untuk itu yang didalam prosesnya memerlukan partsipasi dan peran serta masyarakat dan semua pemang ku kepenting an (sta ke h o lde r$ terhadap pemba
n
gu
nan.
Pendekatan partisipatif menghendaki keterlibatan masyarakat sejak pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, agar dokumen RpJMD
ini dapat menyerap aspirasi dan harapan-harapan masyarakat, disamping membangun rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap kelangsung pembangunan di Kota Kotamobagu. Dalam pelaksanaannya, ketiga pendekatan tersebut dikombinasikan dengan pendekatan top4own dan bottom-up, yang dilaksanakan menurut jenjang
;t
fr?J2/2 -Kota -Kotamofagu zooS - 2orj
pemerintahan yang diselaraskan melalui musyawarah pembangunan di Keluharan/Desa, Kecamatan, Kota, Provinsi dan tingkat Nasional.
Penyusunan RPJMD Kota Kotamobagu, mempunyai berikut:
',.
tujuan
sebagai
Menjadi acuan pembangunan bagi sefuruh masyarakaukelompok masyarakat
di Kota Kotamobagu, karena memuat sefuruh
kebijakan
publik;
2. Menjadi pedoman dan rujukan dalam menyusun
Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD), karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah.
3. Menjamin kepastian kebijakan, karena merupakan
komitmen
Pemerintah;
4. 5.
Memperkuat koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah; Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah;
6. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
7. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya
pembangunan
secara efisien, efektif dan berkesinambungan.
I.3.
LANDASAN HUKUM
Penyusunan RPJMD periode 2008-20013 Kota Kotamobagu mengacu pada:
1. UU Rl No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
(Lembaran
47, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4286)
2. uu Rl No. Nomor 1 Tahun za04 tentang perbendaharaan
Negara.
3- UU Rl No. 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4- uu Rl No.25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Nasional; 5. uu Rl No- 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, khususnya pasal 150 tentang Perencanaan;
;t
fr.UfulD -Kota -KotamoSagru zoo9
uu Rl No. 33 Tahun
6.
-
2orj
20a4 tentang Perimbangan Keuangan pusat dan
Daerah;
uu. Rl No. 4 Tahun 2ao7 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu.
7.
8. PP No.
20 tahun 2A04 tentang Rencana Kerja pemerintah (RKp);
Peraturan Presiden
9.
No. 7 Tahun 2oas tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 10.
Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor
8 Tahun
20ag
tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, pengendarian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
11.surat Edaran Mendagri No. 050/s20za/S,J, tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RpJp Daerah dan RpJM Daerah;
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Utara.
1,4.
HUBUNGAN RPJM DAERAH DENGAN DOKUMEN
PERENCANAAN LAINNYA Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri dari : RpJpD, RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). RPJPD merupakan dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun), RPJMD dan Renstra-sKpD bersifat jangka menengah
(5
tahun), sementara RKPD dan Renja sKpD merupakan dokumen
perencanaan pembangunan jangka pendek (1 tahun).
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Kepala DaerahM/akil Kepala Daerah terpilih. RPJMD disusun berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJMD provinsi. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja pemerintah (RKPD) yang menjadi
pedoman satuan Kerja Perangkat Daerah (sKpD) dalam menyusun Rencana strategis (Renstra SKPD), Rencana Kerja (Renja) sKpD, dan Rencana Kerja dan Anggaran (Rl(A) SKPD.
RKP Daerah dan RIG-SKPD inirah yang menjadi pedoman dan rujukan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
I-5
?
frUi/2
-Kota -KotamoSagru zooS - 2ot3
Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut diatas
memiliki sifat hierarkis dalam arti, dokumen yang dikeluarkan pemerintah
yang lebih tinggi menjadi rujukan bagi dokumen perencanaan
yang
dikeluarkan pemerintah di bawahnya.
I.5.
SISTEMATIKA PENULISAN
RPJMD periode 2AAB-2Afi Kota Kotamobagu disusun dengan sistimatika sebagai berikut :
BAB
I PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJM Daerah,
maksud dan tujuan penyusunan, landasan normatif penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penulisan.
BAB
II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Bab ini menguraikan gambaran umum kondisi daerah dengan
maksud untuk menggambarkan keadaan daerah pada berbagai bidang dan
aspek kehidupan sosial ekonomi daerah yang akan diformulasikan melalui sejumlah kebijakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. BAB III VISI DAN MISI
Bab ini memuat rumusan visi, misi sebagai pernyataan tekad untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
Bab ini berisi uraian tentang analisis strategis (internaUeksternat) yang
bertujuan untuk memudahkan proses perumusan arah kebijakan dan program Kepala Daerah sebagai rujukan didalam merumuskan visi dan misi. Didalam bab ini juga, mencantumkan prinsip-prinsip strategi pembangungan
yang
dijadikan dasar implementasi program bagi seluruh pemangku
kepentingan di wilayah Kota Kotamobagu.
r-6
+
RUil2 BAB
-Kota ,Kotamoiagru zooS - 2otg
V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Bab ini menjelaskan kebijakan bidang pendapatan, belanja
dan
pembiayaan serta kebijakan umum anggaran
BAB
VI
KEBIJAKAN UMUM
Bab ini berisikan arah kebijakan umum yang berkaitan
dengan
program dari kepala daerah terpilih yang akan dijadikan oleh SKPD maupun
lintas SKPD sebagai arah dalam merumuskan kebijakan untuk mencapai kinerja SKPD sesuaitugas pokok dan fungsinya. BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Bab ini berisikan program pembangunan daerah
dengan
memperhatikan rancangan RENSTRA masing-masing SKPD serta indikatorindikator yang diharapkan akan terealisasi apabila program-program tersebut dilaksanakan secara efektif dan efisien. BAB VIII PENUTUP
Ban ini memuat tentang kaidah pelaksanaan program pembangunan, serta uraian yang terkait dengan antisipasi terjadinya kekosongan dokumen perencanaan daerah pada masa transisi pemerintahaan.
1
-.r-7 d
3,Ui/2
-Kota -Kotamo5a6ru zoo9 - 2or3
BAB
II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
ll. 1, Kondisi Geografi Kota Kotamobagu merupakan salah satu dari empat kota di Sulawesi utara, atau satu dari 15 Kabupaten/Kota didaerah Nyiur Melambai.
Kota Kotarnobagu ditetapkan dengan Undang-undang Rl No. 4 Tahun 20a7 dan telah diresmikan pada tanggal 23 Mei 2OA7 sebagai hasit pemekaran
dari Kabupaten Bolaang Mongondow. secara geografis, Kota Kotamobagu terfetak antara 0" 30' - 1" 0' Lintang Utara dan 123" - 124" Bujur Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan Kec. Passi Timur & passi Barat - Sebelah Timur dengan Kec. Modayag - Sebelah Selatan dengan Kec. Lolayan - Sebelah Barat dengan Kec. Passi Barat
Kota Kotamobagu secara administratif terbagi dalam
4
Kecamatan
dan 32 Desa/Kelurahan yang luas keseluruhannya mencapai 1g4,33 KM2. Kota Kotamobagu memiliki ketinggian yang bervariasi. Desa yang tertinggi adalah Desa Moyag Todulan dengan ketinggian 650 M di atas permukaan laut (dpl), diikuti Desa Moyag Tampoan dengan ketinggian 635 M (dpl). Topografi bergunung-gunung dan berbukit-bukit. Bukit Tudu in Bakid yang terletak di Desa Pontodon serta Bukit di sekitar Gogagoman yang menjadi
lokasi kuburan Bogani, merupakan dua bukit yang sangat dikenal memiliki nilai sejarah yang berhubungan dengan kutturT Bolaang Mongondow. lklim di Kota Kotamobagu memilik curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun. Curah huian tertinggi terjadi pada Desember-Januari, dan terendah pada bulan Agustus-september. suhu udara berada di kisaran 19" c
- 28"c.
Sebagian besar wilayah digunakan untuk kegiatan pertanian, diikuti pemukiman, perkantoran, dan perdagangan.
Terdapat sejumlah aliran sungai yang melintasi Kota Kotamobagu diantaranya yang terbesar adalah ongkag Mongondow yang bermuara di fnobonto bergabung dengan ongkag Dumoga. sungai-sungai tain adalah
r
il-8
,
R?J.1,/2 -Kota -KotamoSagru zoo8
-
2otj
sungai Kotobangon, sungai Gogagoman, sungai Moayat (irigasi moayat di Desa Poyowa Besar) dan beberapa sungai kecil lainnya.
Tidak terdapat bebatuan yang menonjol, namun terdapat sejumlah titik sumber air panas dan aliran panas bumi (geotermal) yang bersumber dari Gunung Ambang di Kabupaten Boltim.
Secara regional, Kota Kotamobagu dikelilingi oleh Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim),
serta berdekatan dengan Kabupaten Minahasa Selatan. Jarak antara Kotamobagu dengan Manado 183,72 Km (melalui lnobonto) dan 207,26 Km (melalui Modoinding). Kota Kotamobagu merupakan pusat kegiatan ekonomi terkemuka di bagian barat Sulawesi Utara.
ll. 2. Perekonomian Daerah
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kota Kotamobagu tahun 2AO7 mencapai Rp. 636,7 mitiar. Kontribusi terbesar
diberikan oleh sektor jasa-jasa sebesar Rp. 181,5 miliar atau 28.,sov' Kontibusi kedua, ketiga, keempat dan kelima berturut-turut diberikan oleh sektor bangunan sebesar Rp128,4 miliar (20,12oh), keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar Rp90,2 miliar (14,17o/o), perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp. 83,7 rniliar (13,14o/o), dan sektor pertanian sebesar Rp63,3 miliar (9,95%). sektor industri berada pada posisi keenam dengan nilai kontribusi sebesar Rp. 33,7 miliar (5,30%), diikuti sektor transportasi dan
komunikasi sebesar Rp. 33,.3 miliar (s,24yo), pertambangan dan galian senilai Rp19,B miliar (3,11yo), dan sektor listrik, gas dan air bersih sebesar
Rp.2,7 miliar (0,43%). Struktur ekonomi Kota Kotamobagu didominasi oleh sektor tersier fiasa) dengan kontribusi sebesar 61,05%, diikuti sektor sekunder (industri) sebesar 25,89o/o dan sektor primer (pertanian) sebesar
13,06%.
I
4
lt
-9
R.UA/2 -Kota -KotamoSagu zooB - 2o-/J
Tabel
1.
PDRB Kota Kotamobagu Menurut Harga Berlaku Tahun 20A7 (dalam jutaan rupiah)
No
Lapangan Usha
1
Jumlah
%
Pertanian
63.328,73
9,95
2
Pertambangan dan Penggalian
19.805,82
3,11
3.
Industri Pengolahan
33.745,84
5,30
4
Listrik, Gas dan Air Minum
2.717,14
4,43
5
Bangunan
128.382,59
24,17
6
Perdagangan, Hotel dan Restoran
83.660,56
13,14
7
Transportasi dan Komunikasi
33.354,12
5,24
I
Keuangan, Persewaan
90.193,36
14,17
181.470,51
29,50
636.658,67
100
dan
Jasa
Perusahaan
I
Jasa-jasa
Jumlah Sumber: BPS Bolmong-Bappeda Kota Kotamobagu, 2008
Semua sektor ekonomi yang membentuk PDRB Kota
Kotamobagu
mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi dicapai sektor jasajasa sebesar 18,32 persen, diikuti sektor keuangan, persewaan dan jasa
perusahaan sebesar 6,19 persen, bangunan sebesar 5,12 persen, pertambangan dan penggalian sebesar 4,05 persen, dan sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 4,O1 persen. Pertumbuhan ekonomi
pada 2006 mencapai 6,610/o, meningkat menjadi 7,83o/o pada 2A07. sementara PDRB/kapita mencapai Rp. 3,5 juta pada zaoi meningkat menjadi Rp. 3,9 juta pada 2A07.
sebagai penyumbang nomor lima terhadap FDRB, sektor pertanian merupakan salah satu tumpuan hidup masyarakat. Produksi padi Kota Kotamobagu naik dari 500 ton pada 2006, meningkat tajam menjadi 1.s00 ton pada 2047. Luas areal tanaman padi 9.321 hektare dengan produksi
mencapai 50.274 ton, rata-rata 5,39 ton/hektare. Luas areal jagung 3.0s9 hektare, produksi 9.165 ton, rata-rata per hektare menghasilkan 2,99 ton. Produktivitas ubi kayu mencapai 17,09 ton/hektare, dengan total produks7
il-10
&U2/2
-Kota -Kotamofagru zoo9 - 2o,tj
1-145 ton pada areal tanam 67 hektare. Kacang tanah memiliki areal seluas
122 hektare, produksi 195 ton, dengan produksi poer hektare mencapai 1,6
ton. Kedelai ditanam pada areal sefuas 274 hektare, produksi 324 ton, dengan produksi 1,2 ton per hektare. Produksi kacau hijau mencapai 37 ton pada areal seluas 23 hektare, dengan produksi per hekare mencapai 1,6 ton. Tanaman perkebunan meliputi kelapa, cengkih, kopi, kakao, dan kayu
manis. Produksi kelapa terus menurun, sekitar 1 ton per hektare. Luas tanaman kelapa mencapai 928,69 hektare, produksi mencapai 932,13 ton,
atau 1,003 ton per hektare. Areal tanaman kopi mencapai 33,59 hektare, dengan 229,OO ton, atau kurang dari 1 ton per hektare. Cengkih memiliki areal 491,83 hektare, produksi hanya 48,51 ton. Sementara kakao memiliki areal 515,80 hektare, produksi 148,84 ton, dan kayu manis 134,09 hektare, dengan produksi 82,81 ton.
Produksi buah-buahan mefiputi alpokat, duku, durian, langsat, mangga, manggis, rambutan, pepaya, salak, pisang, sirsak, dan nangka. Buah matoa dan nenas merupakan ikon Kotamobagu. Produksi nenas pada
2006 mencapai 24.611 ton, tahun 2AA7 mencapai 25.956 ton. Akan halnya produksi matoa masih di bawah 100 ton. Usaha peternakan sapi di Kota Kotamobagu mencapai 357 buah, dengan populasi sapi 1.785 ekor. Usaha uy"r 42 buah, kambing 27A buah, babi 80 buah, dan usaha peterenakan itik i 5 buah. Populasi kambing 4.044 ekor, babi 400 ekor, dan kuda 15 ekor pada Desember 2OO7. Nilai tukar petani (NTP) pada tahun 2007 mencapai 121.3 dan tahun
2008 mencapai 1 18. Jumlah penduduk miskin tahun 2AOB, berjumfah 27 .99A
orang. Penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 10.365 orang, konstruksi 97 orang, transportasi 285 orang, perdagangan, hotet dan restoran 315 orang, pertambangan -, industri 37 orang, jasa keuangan 27 orang dan penduduk yang bekerja di sektor jasa-jasa sebanyak 4.357 orang.
Tingkat pengagguran terbuka pada tahun 2007 sebanyak 2.610 orang dan pada tahun 2008 sebesar 3.063 orang.
Kotamobagu memiliki 13 bank umum dan
2
BPR, Pada bulan Desember 2006 aktivita rupiah dan valuta asing pada semua bank di Kotamobagu mencapai Rp. M2,9 miliar, menjadi Rp. 701,8 miliar pada tahun I
{
ll -
11
fr.fffu/2 -Kota -KotamoSagru 2oog - 2or3
2aa7. Jumlah dana pihak ketiga (DpK) di semua bank mencapai Rp. 436,6 miliar, terdiri dari giro Rp.7B,7 mifiar, simpanan berjangka Rp. 72,9 miliar, dan tabungan Rp, 285,0 miliar. Total kredit yang disalurkan oleh semua bank
di Kotamobagu mencapai Rp418,56 miliar, dengan tingkat LDR (loan to deposit rasio, perbandingan kredit terhadap DpK) mencapai g5,g5%. sektor pertanian mendapatkan kucuran kredit sebesar Rp.88,56 miliar (21,16yo),
industri Rp. 12,51 miliar (2,ggo/o), perdagangan, hotel dan restoran Rp. 183,26 miliar (43,78%), listrik, gas dan air minum Rp. 12g miliar (3o,g2o/o), dan sektor konstruksi mendapatkan kredit senilai Rp. 6,23 miliar (1,4g%). Usaha mikro( modal dibawah Rp. 50 juta) mendapatkan kucuran kredit sebesar Rp.375,65 miliar (s6,18%), usaha kecil (modal Rp. 50-500 juta) sebesar Rp,205,68 miliar (3o,760/o), dan usaha menengah (modat Rp.500 juta hingga 5 miliar) mendapatkan kredit sebesar Rp.87,34 miliar (13,06%). Data ini menunjukkan, usaha
di Kota Kotamobagu mayoritas kelas
mikro
hingga kecil. Kredit tersebut digunakan untuk investasi sebesar Rp.3g,27 miliar, modal kerja sebesar Rp.277,33 miliar, dan untuk kegiatan konsumtif mencapai Rp.367,58 miliar.
Koperasi produksi di Kota Kotamobagu berjumlah 11 buah, koperasi konsumen 16 buah, simpan pinjarn 11 buah, pemuda s buah, pertanian 20
buah, kehutanan 5 buah dan koperasi karyawan 9 buah. Koperasi serba usaha mencapai 84 buah, angkutan darat 6 buah, pasar 3 buah, veteran 2 buah, pensiunan 2 buah dan koperasiwanita 7 buah. Induk koperasi rakyatT buah, KUD Mandiri g buah, rKN 1 buah, TER 1 buah, ABRI 1 buah, _dan
koperasi pegawai negeri 26 buah. Untuk kantor asuransi terdiri dari AJB Bumiputera dan Asuransi Jiwasraya. Juga terdapat perum pegadaian dengan uang pinjaman sebesar Rp.45,T1mithr pada tahun 2oor.
II,3. SOSIAL BUDAYA Kota Kotamobagu merupakan pusat rujukan kehidupan sosial budaya di Bolaang Mongondow pada umumnya. Kebudayaan Bolmong merupakan entitas yang diakuidan dipraktikkan sejak bangsa-bangsa barat befum 1ba di
Nusantara. Kekayaan budaya ini mencakup berbagai aspek, mulai dari sistem nilai budaya, etos, orientasi hidup, hingga pada haLhat praktirs aanT
,t-12
3.U.2/2 -Kota -Kotamo5a6ru zooS - zot3
kasat mata seperti bentuk pakaian, topi, keris, dan asesoris dalam rumah tangga. Semua kekayaan itu kini tinggal dapat dilihat dalam upacara perkawinan, tarian, atau upacara adat tertentu.
Pesan dan warisan leluhur tentang kepemimpinan dalam masyarakat Mongondow bersumber dari "dodandian Paloko dan Kinalang" serta
kehidupan pogogutat (persaudaraan) didsarkan pada
sembuyan
Mototompiaan, Mototabian, Mototanoban, bo Mooaheran yang tetap terawat
dan menjadi etik sosial budaya di Bolmong pada umumnya, termasuk Kotamobagu. Nilai sosial budaya ini merupakan modal sosial (social capital) yang sangat berharga bagi pembangunan Kota Kotamobagu yang berjati diri
dan punya karakter, namun harus dicegah pemanfaatan dan pendangkalan nilai-nilai leluhur itu untuk kepentingan dan tujuan politik praktis.
Hingga Desember 2007, penduduk Kota Kotamobagu mencapai 99.519 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk berkurang dari 3,ogyo pada periode 1981-1991, menjadi 1,lgyo pada periode 1991-2001. penduduk berjenis ketamin laki-laki mencapai s1.o41jiwa (51 ,2go perempua n 4g.47g ), jiwa (48,71%), dengan seks rasio 105,29. Jumlah rumah tangga di Kota
Kotamobagu mencapai 25.186, rata-rata 3,95 orang per rumah tangga. Penduduk terbanyak bermukim di Kotamobagu Barat, mencapai 34.147 jiwa,
diikuti Kotamobagu selatan sebanyak 25.565 jiwa, Kotamobagu Timur mencapai 25.404 jiwa, dan di Kotamobagu Utara sebanyak 14.404 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk mencapai s3g,g0 jiwa per kilometer persegi, terdapat di Kotamobagu Barat, terjarang di-Kotamobagu Utara. Mayoritas penduduk Kota Kotamobagu berada pada kelompok umur 15-19 tahun dan 4549 tahun. piramida penduduk masih membesar di
bagian tengah, dan hanya sedikit penduduk berusia lanjut. struktur demografi seperti ini menunjukkan jumtah pasangan usia subur (pus) yang besar sehingga tingkat kelahiran masih akan tetap tinggi. penduduk pada usia kerja juga sangat besar, disamping memberi gambaran sebagian besar penduduk Kota Kotamobagu berada pada ketompok usia produktif. Dalam keadaan tingkat pengangguran sedikit, jumfah penduduk produktif sangat menguntungkan. Akan tetapi, pada kondisi tingkat pengagguran tinggi, jumfah penduduk usia produktif menjadi beban pembangunan. Dala n
ianska4l
il-13
RU.l/2
-Kota -KatamoSagnt zoo9 - 2or3
menengah hingga jangka panjang, harus tersedia lapangan kerja yang berkesinambungan agar kelompok usia produktif menjadi sumberdaya pembangunan, disamping diperlukan pembangunan saran dan prasarana publik yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mayoritas penduduk pada usia tersebut.
Kota Kotamobagu memiliki Puskesmas Pembantu,
5 buah rumah sakit, 5 puskesmas,
10
3
Puskesmas Keliling dan 30 posyandu. Apotik sebanyak 12 buah, toko obat 16 buah. Dokter ahli B orang, umum 10 orang, dan apoteker 10 orang. Rumah sakit pemerintah memilik, 177 tempat tidur, swasta 23 buah, TNI 19 buah, dan rumah sakit bersalin meiliki 23 tempat tidur. Dokter yang bertugas di keseluruhan rumah sakit tersebut menca pai 28 orang, paramedis 109 orang.
status gizi buruk balita
di
Kota Kotamobagu pada tahun 2008 sebanyak 10 dari 6.157 balita, berkurang dibandingkan dengan gizi buruk tahun 2a07 sebanyak 6 kasus dari 1.472 balita. Tahun 2oo7 Kota Kotamobagu bebas rawan gizi, dan mencapai target Indonesia sehat tahun 2414. Angka usia harapan hidup penduduk Kota Kotamobagu tahun 2AO7
rata-rala 70,9
tahun, sedangkan penduduk sulawesi Utara rata-rata 71
tahun dan penduduk lndonesia rala-rata 62 tahun. Angka kematian bayi (lnfant Moftality Rafe) tahun 2008 sebesar 22t'1.744 Kelahiran hidup.
sedangkan angka kematian ibu (Mother Mortality Rate) 1orangl1.744 kelahiran hidup yang disebabkan
oleh
sebesar
tumor otak dan
hiperemesi berat.
Sekitar 46,85yo warga Kotamobagu telah memitiki tempat buang air besar sendiri, sekitar 12,47 persen lainnya menggunakan tempat air besar
secara bersama-sama, dan sisanya sekitar 40,69 persen
belum
menggunakan tempat pembuangan air besar yang khusus. Rumah dalam kategori ideal, luas lantai perkapita minimal 10 meter persegi, masih jauh dari 'harapan. 'Data susenas tahun 2aor menyebutkan, 66,gg persen rumah tangga menempati luas lantai antara 20 - 49 meter persegi. Rumah dengan
dinding tembok (beton) 78,o2o/a, berdinding kayu l7,goa/o, dan yang berdinding bambu 3,58%. Jaminan pemeliharaan kesehatan melalui ASKES 12.681 orang (13
o/o
), JAMSOSTEK 305 orang dari 671 orang (4soh
* ll-14
3.Ui/2
-Kota -KotamoSagru 2oo8
), kartu miskin 25.076
orang
-
2oij
(25o/o ), dana sehat 13 kelompok dengan
jumfah 7.51A orang (74Yo ), lain-lain (54,6oh ). Akses penduduk terhadap air bersih mencapai 23%. Sementara dari 18.818 pasangan usia subur (PUS), yang menjadi peserta KB sebanyak 14.881. Panti asuhan sebanyak 3 buah, dengan kapasitas 170 anak, saat inidihunioleh 128 anak.
Sekitar 77% penduduk Kota Kotamobagu beragama lslam, Protestan, 2,43o/o Katolik, Hindu dan budha masing-masing 1Yo dan
19o/o
O,31Yo.
Mesjid berjumlah 101 buah, gereja Protestan 25 buah, Gereja Katolik 2 buah,
Pura dan Vihara masing-masing 1 buah. Etik Bolmong mencapai 67,11o/a,
diikuti etnik Minahasa 13,49o/o, Gorontalo 5,95o/o, Sangir 3,01o/o dan Jawa 2,44Vo. Kerukunan hidup sosial maupun antarumat beragama
di
Kota
Kotamobagu berjalan dan terbina dengan baik.
Tingkat melek huruf di Kota Kotamobagu mencapai gg,43o/o. Sekolah Taman kanak-kanak (TK) berjumlah 19 buah, SD 70 buah, SLTP 19 buah,
SMU 13 buah, SMK
5
buah, SLB 1 buah, Madrasah lbtidaiyah
4 buah,
2 buah dan Madrasah Aliyah 1 buah. Perguruan tinggi berjumlah 3 buah, akademi 1 buah dan 'l buah tempat kursus Madrasah Tsanawiyah
komputer. Rasio guru dan murid di tingkat TK mencapai 19, SD sebesar 70, SLTP sebanyak 19, SMU sebanyak 13, dan SMK sebanyak 31.APK, APM sekarang
Indeks Pembangunan Manusia (lPM) atau Human Development lndex Kota Kotamobagu pada tahun 20a7 mencapai 72,6, nomor 2 di sulut, atau peringkat 92 di Indonesia.
II,4. PRASARANA DAN SARANA DAERAH Infrastruktur sosial dan infrastruktur ekonomi di Kota Kotamobagu relatif lebih baik dibandingkan dengan empat kabupaten di Bolmong, Bolmut,
Bolsel, dan Boltim. Namun masih belum memadai dibandingkan dengan kondisi di kota-kota lain di Sulut seperti Manado, Bitung, dan Tomohon.
Secara umum infrastruktur sosial dan infrastruktur
di Kota
Kotamobagu
sudah tersedia, tetapi kondisi, kelengkapan dan kuatitasnya masih jauh dari
4l-
memadai.
il-15
RU.lt/2 -Kota -Kotamofagnt zooB - 2o!j
Produksi listrik oleh pLN mencapai 6T.g7g MHw, terjual 66.312 MHW, dengan jumlah pelanggan 27.973. Suplai listrik masih bermasalah, dengan
rnasih sering dilakukan pemadaman bergilir. Sementara suplai air bersih yang dilakukan oleh PDAM Botmong sudah tidak seimbang dengan
tingkat
permintaan dan kebutuhan warga Kota Kotamobagu. Kantor telepon, dan sentraf telepon masing-masing berjumlah 1 buah. Total sambungan telepon mencapai 3.219. Hingga kini, sejumlah operator
telepon selular sudah beroperasi di Kota Kotamobagu. Meskipun demikian, pengiriman data lewat internet masih terkendala pada terbatasnya kapasitas warnet (warung internet) yang ada yaitu baru terdapat 2 warnet Terdapat
Kantor Pos dan Tetekomunikasi yang juga berfungsi melayani kebutuhan masyarakat di Bolmong pada umumnya.
Total Panjang jaran di Kota Kotamobagu mencapai 266,7T Km yang terdiri darijalan negara 10 Km, jaran propinsi 36 Km dan Jatan Kota 220,77
Km. Kondisi jalan rusak ringan sepanjang 96,77 Km dan rusak berat sepanjang 89.20 Km.
Terdapat 2 buah pasar milik pemerintah, serta 2 buah terminal. Toko dan kios masing-masing berjumlah 116 buah dan 236 buah. Sementara hotel yang dibangun swasta terdiri dari ; 1 buah hotet bintang 1, 3 buah hotef mefati 3, 6 buah hotel melati 2, dan 3 buah hotef melati 1, disamping itu terdapat 1 buah pondok witasa. Total kamar hotel yang tersedia 224 kamar dengan 343 tempat tidur. Lamanya tamu menginap rata-rata t hari. puluhan restoran sudah beroperasi, beberapa di antaranya sudah memenuhi standar yang memadai. Fasilitas lainnya yang disediakan oleh swasta terdapat 3 buah SPBU dengan kapasitas tampung 84 kiloliter bensin dan 48 kiloliter solar. Terdapat puluhan agen minyak tanah, jasa layanan cuci mobil, ganti oli dan jasa_jasa lainnya II.5. PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Kotamobagu dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah, undang-undang Nomor 33 tahun 2ao4 tentang
{ il-16
1
R.U3./D -Kota -KotarnoSagru zoog - 2ors
Perirnbangan Keuangan pemerintah pusat dan Daerah, dan berbagai p.r"ng,k/ut peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inti dari semua perangkat peraturan itu adalah memberi otonomi yang seluasJuasnya kepada daerah dalam
menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dengan tetap berpedoman pada perangkat undang-undang dan peraturanperaturan yang melingkupinya, didedikasikan untuk kesejahteraan rakyat, serta tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Dalam usia yang masih muda-belia, Kota Kotamobagu sudah melahirkan sejumlah peraturan Daerah (perda) yang menjadi landasan yuridis bagi penjabaran dan pelaksanaan otonomi daerah. Bersamaan dengan itu dilakukan penataan kelembagaan dan pengaturan dukungan staf dan pembiayaan yang memadai di seluruh Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD), penerapan pp 41 Tahun zaaT yang mengarah pada birokrasi yang efisien dan efektif, dan pembinaan aparatur pemerintahan pada umumnya. Dalam waktu yang berjalan, terus dilakukan pemantapan hubungan yang mutualistik dan berkualitas antara WalikotaMakil Walikota dan DpRD Kota
Kotamobagu, hubungan dengan instansi vertikaf terutama lewat forum kemuspidaan, hubungan antar sesama daerah terutama daerah-daerah di lingkup Bolaang Mongondow Raya, hubungan dengan pemerintah provinsi sulawesi Utara, dan hubungan dengan pemerintah pusat, DpR, DpD dan lembagalembaga tinggi negara lainnya.
sebagaimana
di daerah-daerah lain, perangkat daerah di
Kotamobagu memiliki mencakup tiga aspek, yakni
Kota
:
1. Aspek kelembagaan.
Berdasarkan perda Nomor 1 tahun zaaz tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan sekretariat DpRD Kota Kotamobagu, perda Nomor 2 Tahun 2o0T
tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kota Kotamobagu, perda No. 3 Tahun zo07 tentang pembentukan organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kotamobagu dan Perda No. 4 Tahun zoar tentang pembentukan organisasi dan pemerintah Tata Kerja Kecamatan Kota Kotamobagu serta mengacu
( n-17
,
fr.UAl2 -Kota -KotamoSagru zooS - 2oij
pada PP No 41 Tahun 2AA7 tentang organisasi perangkat daerah, maka struktur pemerintahan di Kota Kotamobagu terdiri dari sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, 3 Asisten, 10 Dinas, 3 Badan,
4
Kantor,
1
Rumah sakit Umum yang sampai saat
ini berum
diserahkan, 7 Bagian dan 4 Kecamatan.
2-
Aspek
kepegawaian. Aspek
ini
mencakup pengangkatan,
penempatan, pemindahan dan mutasi jabatan, serta pemberhentian pegawai negeri. Bersamaan dengan itu ditakukan pemberdayaan
dan peningkatan kualitas sumberdaya aparat Pemerintah Kota melalui peningkatan disiplin dan program kaderisasi, Pendidikan dan Latihan (Diklat) PlM, dan diklat teknis dan fungsional. PNS di di Kota Kotamobagu berjumlah 2.086 pegawai yang terdiri dari 5g5 pegawai Golongan lv, 1.196 pegawai Golongan ilt, rt 313 pegawai Golongan ll,
dan 10 pegawai Golongan l. Tingkat pendidikan mereka mencakup jenjang s2 sebanyak B pegawai, s1 berjumlah 1.213 pegawai, Dipolma mencapai 33'l pegawai, dan tamatan sMA, sMK dan sLTp masing-masing 524, 5, dan 5 pegawai. Mayoritas adatah perempuan yang mencapai 1.188 pegawai, dan laki-laki BgB pegawai.
3, Aspek ketatalaksanaan.
Pada aspek ini dilakukan inventarisasi dan
penajaman tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja sebagaimana diatur dalam peraturan daerah/kota, Keputusan
walikota dan Instruksi warikota. selang tahun 2oo7-2ao}, telah dihasilkan 55 buah.Perda, 17 Perkot dan 153 Keputusan walikota, Hingga saat ini sedang dilakukan proses penyelesaian penyerahan
aset dari Pemkab Bolmong kepada pemkot Kotamobagu. proses ini dilakukan hingga tahun ketiga usia pemekaran Kota Kotamobagu. Terhadap
aset-aset yang sudah diserahkan, Pemkot Kotamobagu mengelota dan mendayagunakannya secara efektif guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sambil melakukan proses penyerahan aset, jajaran pemerintah
kota mengiventarisir semua aset yang kini sudah di bawah penguasaan dan sudah diserahkan sepenuhnya kepada pemkot Kotamobagu.
Penyelenggaraan Kependudukan
di bidang
Catatan Sipil diorientasikan
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.
selang
I
d
lt -18
RU?12 -Kota.KotamoSagu zooB - 2or3
tahun 2008 dikeluarkan 1.125 akta kelahiran, 107 akta kematian, dan 14 'akta kawin di antara 24 permohonan yang masuk. Tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu pada 2006 mencapai 403 kasus, di Pengadilan Negeri Kotamobagu mencapai 13 kasus.
Sampai dengan tahun 2008
belum dilakukan pemekaran
wilayah
kecamatan maupun kelurahan/desa di Kota Kotamobagu. Dalam tahun 2009
diupayakan penambahan/pemekaran satu kecamatan untuk memenuhi lima
kecamatan sebagai salah satu syarat pembentukan sebuah kota berdasarkan perundang-undangan yang berfaku. Bersamaan dengan itu dilakukan penyelesaian dan dipuakan keputusan bersama mengenai tapal batas wilayah Kota Kotamobagu dengan kabupaten lainnya melalui jatan musyawarah dan mufakat..
salah satu organ dan fungsi penting dalam penyelenggaraan tugastugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan adalah aspek pengawasan. Fungsi pengawasan diarahkan pada efisiensi dan efektifitas atas pelaksanaan tugas-tugas internal dan fungsional pemerintahan-
Disamping itu dibuka akses bagi masyarakat luas untuk mefakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan- Pengawasan eksternal diharapkan memberi kontribusi terhadap pengembangan pola tindak dan mental aparatur yang berdasarkan etika dan moral menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta terciptanya penegakan supremasi
hukum di lingkungan aparatur Pemkot Kotamobagu. Pengawasan internal dan eksternal disinergikan dengan berbagai kebijakan dan program Pemkot Kotamobagu untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Govemance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Govemment). Secara umum kehidupan politik dan stabilitas keamanan berjalan baik
dan relatif berkuafitas. Hal ini tergambar dari keberhasilan Kota Kotamobagu melaksanakan Pemilihan Walikota dengan aman, lancar dan tertib pada tahun 2008. L
q
il-19
fr.4.?/2.Kota -KotamoSagu zooS
- 20-13
BAB III
VISI DAN
MISI
lll,1. Visi Visi merupakan pandangan yang melahirkan cita-cita sebagai acuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Kotamobagu.
Visi dan Misi akan dijadikan kerangka acuan dalam penyusunan program kebijakan pembangunan period e 2OOB-20 1 3.
Visi Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut
KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA, SEHAT, CERDAS, DAN BERBUDAYA,
Sasaran Operasional
:
PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL, yakni terciptanya Kotamobagu sebagai Kota Jasa yang menjadi pusat pengembangan kegiatan ekonomi khususnya dalam wilayah "Totabuan Bolaang Mongondow Raya" dan Sulawesi Utara pada umumnya.
Seuxrenn, yakni tercapainya 'masyarakat Kota Kotamobagu yang berkdmampuan ekonomi untuk hidup secara layak, aman, nydman, *harmonis, untuk menuju kehidupan yang damaidan makmur.
Sener - cERDAs, yakni terciptanya masyarakat Kota Kotamobagu yang memiliki kualitas hidup yang layak, lingkungan hidup yang bermutu, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdaya saing tinggi.
BeReuonya, yakni terciptanya masyarakat Kota Kotamobagu yang memiliki
etos peradaban modern, religius serta berlandaskan pada kepribadian yang dinamis, kreatil inovatil dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan global tanpa mengabaikan nilai-nilai dan jati diri dan warisan leluhur masyarakat Bolaang Mongondow. f
d
III-20
RU342 -Kota -KotamoSagru zoo9 - 2ol3
lll,2, Misi Pencapaian visidi atas difakukan merarui misi sebagai berikut
1- Menjadikan Kota Kotamobagu sebagai pusat pertumbuhan
:
ekonomi
regional di kawasan Bolmong Raya berbasis jasa dengan dukungan infrastruktur, perayanan pubrik yang memadai, dan didukung ofeh. ikrim usaha yang kondusif dan kompetitif. (Asp ek peftumbuhan)
2- Menjadikan Kota Kotamobagu sebagai pusat peningkatan nilai tambah produk pertanian mefafui program agroindustri, agrobisnis dan ekonomi kerakyatan. (Aspek pemerataan)
3- Menjadikan Kota Kotamobagu sebagai pusat pengembangan dan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. (Aspek kesejahteraan)
4. Menjadikan Kotamobagu sebagai kota yang memiliki kualitas lingkungan yang sehat dan bersih, tertata dan berkembang sebagai kota modern yang memiliki karakteristik yang khas berbasis
kultur
setempat. (Aspek li ngkungan)
5. Menjadikan Kotamobagu sebagai kota dinamis dan kreatif yang didukung oleh masyarakat egafiter, menghargai kesetaraan gender,
menghormati supermasi hukum, berkeadilan dan demokratis bersendikan Fatsafah Dodandian paloko-Kinatang, serta didukung oleh pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip Good
Govemance dan ctean Govemment. (Aspek partisipasi, demokrasi, keadilan, kepastian hukum dan pemerintahan yang baik)
I
III-21
R.U2/2 -Kota -KotamoSagu zoo? _ 2orj
BAB
IV
STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
IV.1 ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
1. Lingkungan Internal Pada tanggar 23 Mei 2009 Kota Kotamobagu genap berusia dua tahun. Usia daerah yang tergolong relatif muda masih diperhadapkan pada berbagai permasarahan khususnya yang berkaitan
dengan petetakan
kerangka dasar pembangunan sebagai fondasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan kemasyarakatan. Kegagalan
didalam meletakkan kerangka dasar akan berakibat terhambatnya program pembangunan Kota Kotamobagu dimasa datang.
untuk memperbesar peruang tercapainya masa depan Kota Kotamobagu yang gemilang, diperfukan perencanaan pelaksanaan pembangunan berdasarkan tahapan yang diatur di dalam perundangan_ undangan, Dokumen perencanaan harus dengan tepat merumuskan permasalahan
- permasafahan yang akan dihadapi saat ini dan yang akan datang- Dengan demikian dapat diproyeksikan tujuan dan target_target pembangunan yang hendak dicapai melarui serangkaian program dan
kegiatan pembangunan sesuai dengan waktu yang terukur berdasarkan dukungan anggaran yang memadai.
Kota Kotamobagu yang pemerintahannya baru berusia dua tahun, telah mencapai tingkat pembangunan sosial yang retatif memadai.
Indeks Pembangunan Manusia (rpM) Kota Kotamobagu pada tahun 2ao7 mencapai 74,6- IPM atau Human Deveropment Index (HDr) merupakan gabungan antara usia harapan hidup, tingkat merek hurul tingkat kematian bayi, dan
pendapatan perkapita. IPM yang tinggi menggambarkan capaian pembangunan sosiaf dan ekonomi suatu daerah. Dengan angka 74,6 menunjukkan rpM Kota Kotamobagu tetah berada di atas rata_rata rpM
Nasionaf dan nomor dua di Sulut.
Kota Kotamobagu merupakan sarah satu daerah di surut yang hampir nihil penduduknya yang tergorong buta huruf. Tingkat merek huruf di Kota
I rv
-22
1
R.Ui42 -Kota,Kotamoiaqru zooS - 2olj
Kotamobagu mencapai 99,43 persen. sementara usia harapan hidup mencapai 70,9, masih di bawah rata-rata usia harapan hidup sulut yang mencapai 71 tahun pada tahun 2a07. pendapatan per kapita mencapai Rp.3,5 juta pada 2007, dan tingkat kematian bayi hanya 10 dari 6.1s7 kelahiran, atau 1,6 dari 1.000 kelahiran. Hal ini mencerminkan tingkat kemajuan pembangunan sosial dan ekonomi di Kota Kotamobagu relatif mencapai kondisi yang memadai.
Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu menca pai T,g3o/o pada tahun 2AO7. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini refatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Sutut, bahkan lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi Sulut dan secara Nasional pada tahun 2007. Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB diberikan oteh sektor jasajasa (tersier) sebesar 61 ,O5oA, disusul sektor sekunder (industri manufaktur) sebesar 25,8a/o dan sektor primer (pertanian) sebesa 13,A60/o. Struktur ekonomi seperti ini menunjukkan perekonomian Kota Kotamobagu dominan digerakkan oleh sektor jasa-jasa (tersier), dengan ditopang oleh sektor industri manufaktur dan pertanian. Dengan kenyataan ini, Kota Kotamobagu
r
ke
depan memiliki dasar-dasar perekonomian yang kuat
untuk
dikembangkan sebagai kota jasa.
Akan tetapi, besarnya kontribusi sektor tersier (asa-jasa) terhadap pembentukan PDRB Kota Kotamobagu relatif memberi manfaat ekonomi yang terbatas kepada penduduk. sektor tersier hanya menampung 4.gg4 tenaga sektor industri mempekerjakan 134 orang, sementara sektor -kerja, pertanian menampung 10.365 tenaga kerja. Beban sektor pertanian sangat besar, padahal output sektor primer tersebut di Kota Kotamobagu tergolong kecil. Hal ini tercermin dari kontribusi sektor primer terhadap PDRB yang hanya 13,06vo. Dengan output yang terbatas itu, sektor pertanian menampung 66,g4% dari totar penyerapan tenaga kerja di semua sektor ekonomi. sudah pasti, penduduk yang bekerja di sektor pertanian tersebut juga menanggung beban atas mereka yang tidak bekerja,
atau sudah bukan usia produktif dan sedang bersekolah. Angka_angka tersebut menunjukan kondisi sebagai berikut
:
1
{
rv -23
RUi?/2 -Kota -Kotamodagru 2oo8 - 2orj
1.
Pertumbuhan ekonomi atau kemajuan ekonomi di Kota Kotamobagu
dalam beberapa tahun terakhir rebih banyak dinikmati
oleh
sekelompok masyarakat.
2. Pertumbuhan ekonomi yang
retatif
tinggi dicapai oleh
Kota
Kotamobagu dalam dua tahun terakhir menimbulkan kesenjangan ekonomiyang tak bisa dibiarkan.
3.
Pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu yang relatif tinggi befum mampu menyerap banyak tenaga kerja.
4. Pertumbuhan ekonomi
tersebut justru justru berpotensi melahirkan
kemiskinan baru.
5. Pembangunan ekonomi yang dilakukan belum diorientasikan pada transformasi lapangan pekerjaan penduduk dari sektor pertanian ke non pertanian.
Kondisi inilah yang membuat pengangguran meningkat dari 2.610 orang pada tahun 2007 menjadi 3.063 orang pada tahun 2008, dan jumlah penduduk miskina mencapai 27.gg0 orang atau 2g,12 persen dari total penduduk Kota Kotamobagu. Memperbaiki kondisi ini akan diperhadapkan pada kebutuhan pembangunan yang harus disinergikan. Untuk mendorong
transformasi pekerjaan penduduk dari sektor pertanian ke sektor non pertanian secara lebih besar memerlukan dukungan fasilitas dan kualitas lembaga pendidikan yang memadai dan dapat dijangkau oleh masyarakat.
Disamping
itu
meningkatkan pertumbuhan sektor jasa dan industri manufaktur membutuhkan ketersediaan infrastruktur dan iklim berusaha yang kondusif dan kompetitif,
Mengkorelasikan kebutuhan-kebutuhan tersebut, dapat dilakukan perencanaan dengan memberi fokus pada pengembangan identitas dan tatanan ekonomi Kotamobagu sebagai kota jasa di tengah masyarakat yang kebanyakan hidup di sektor pertanian dan berkultur agraris. Hal ini menuntun kebijakan dan program pembangunan yang mendorong perkembangan
Kotamobagu kearah memperkuat identitas dan tatanannya sebagai kota jasa yang ditopang oleh peningkatan produksi dan nilai tambah sektor pertanian, disertai terbuka luasnya berbagai peluang dan kemungkin^n
*
IV -24
RUi42
-Kota,Kotamobaqnt zooS _ 2or3
terjadinya transformasi lapangan pekerjaan penduduk dari sektor pertanian ke sektor non pertanian.
Program
ini hasrus didukung oleh
birokrasi yang melaksanakan prinsip-prinsip good govemance dan clean govemmenf, serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada semua jenjang pendidikan. Termasuk di sini peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur pemerintah kota. Hal lain yang tak kalah pentingnya, peningkatan ketersedaian dan kulitas rumah sakit, penciptaan lingkungan yang berkualitas, dan pengembangan budaya Bolaang Mongondow yang menjadi perekat dan jati diri masyarakat, serta modal sosial untuk memajukan Kota Kotamobagu.
2.
Lingkungan Eksternal Globalisasi dan kapitalisme global telah membuat dunia menjadi "pasar tunggal' dan ekonomi antar negara saling terintegrasi. Kompetisi antar negara berlangsung dengan sangat ketat, dan untuk memenangkan kompetisi tersebut setiap negara harus memiliki keunggufan
komparatif (comparative advantage) dan keunggulan kompetitif (competitive advantage).
Pada era sekarang kekayaan sumberdaya aram tidak ragi
menjadi
keunggulan, karena kehebatan dan keandalan sebuah negara ditentukan oleh keungguran manajemen, teknorogi, network, sumberdaya
manusia, finansial, dan social capital- Dilain pihak teknologi komunikasi dan info'nasi (TlK) tefah membuat dunia makin kecil, perubahan bertangsung dengan sangat cepat, dan tingkat ketidakpastian sangat tinggi.. Kota Kotamobagu tidak dapat menghind ari dan kenyataan itu. Banyak hal yang perlu disesuaikan, diubah dan direncanakan agar Kotamobagu
mampu mengikuti dinamika perubahan yang bergerak cepat.
Datam
pembangunan ekonomi sulit menampik pengaruh globafisasi dan integrasi ekonomi ke dafam pasar dunia, tetapi juga tersedia pirihan_pirihan untuk membangun ekonomi yang tahan terhadap goncangan dan gejotak dari ruar. sebagai daerah yang memiliki kemampuan dan daya saing relatif terbatas, Kota Kotamobagu harus dapat memilih dengan tepat strategi dan kebijakan
pembangunan daerah yang memberdayakan masyarakat
membuat maju secara ekonomi dan lokal. I
6
N
-2s
RUfu/D -Kota -KotamoSagu 2oog - 2ot3
Dalam lingkup Provinsi Sulawesi Utara, persaingan merebut peluangpeluang ekonomi akan terjadi antar sesama KabupatenlK-ota.-Demikian juga
dalam lingkup Bolaang Mongondow (Bolmong) Raya yang mencakup Kota Kotamobagu, Bolmong, Bolmong utara, Bolmong selatan dan Bolmong Timur. Kota Kotamobagu potensial memenangkan persaingan tersebut. Akan tetapi, persaingan tidak hanya berlangsung dalam lingkup Kab/Kota se-Sulut,
atau lingkup Bolmong Raya, melainkan persaingan akan terjadi antar Kab/Kota di Provinsi-Provinsi di sekitar Sulut. Bahkan, jika ingin punya akses
pada pasar ASEAN Timur di kawasan BIMP-EAGA (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippine - East ASEAN GroMh Area), Kotamobagu harus bersaing dengan daerah-daerah lain
di
masing-masing negara di
kawasan ini.
saat ini dan di masa datang, kawasan Asia pasifik menjadi pusat pergerakan ekonomi dunia. Kawasan ini bertumbuh sangat cepat dan merupakan pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Semua negara hingga daerah-daerah beriorientasi untuk merebut pefuang ekonomi di kawasan ini, karena masa depan dunia berada di kawasan Asia pasifik. Kota Kotamobagu merupakan salah satu kota yang berpefuang berinteraksi fangsung dan mengambil manfaat dari kemajuan ekonomi di kasawan Asia Pasifik. Strategi dan kebijakan pembangunan yang tepat akan membuat Kota
Kotamobagu dapat menarik keuntungan dari pergerakan ekonorni di kawasan Asia Pasifik. Untuk dapat memanfaatkan peluang tersebut terletak pada kemarnpuan daya saing masyarakat dan daya saing daerah. Tantangan terbesar bagi
Kota Kotamobagu untuk meraih peluang yang terbuka di kawasan Asia Pasifik adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, membangun infrastruktur ekonomi dan sosial, penguasaan teknologi dan manajemen modern, serta membangun networking yang luas dan efektil Di tengah berbagai tantangan dan peluang tersebut, Kotamobagu diperhadapkan pada
keterbatasan dana sehingga memerlukan strategi perencanaan yang baik untuk menyelesaikan masalah-masalah krusiat tainnya. Alternatif strategi yang tepat harus didasarkan atas karakteristik dan jati diri ekonomi Kota Kotamobagu sebagai kota jasa, sambil meningkatkan ber
o^nv
rv
-26
frU3/2
-Kota -Kotamofagru zooS
-
2otj
upaya yang menjadikan
Kotamobagu benar-benar menjadi kota yang menarik minat dan menguntungkan secara ekonomi. pada saat yang bersamaan, Kota Kotamobagu memiliki daya pikat untuk layanan sosial di bidang pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, di samping penciptaan
iklim keamanan dan kenyamanan yang menampilkan jati diri kesatuan masyarakat Kota Kotamobagu yang menjunjung tinggi warisan leluhur dan etos budaya yang mendorong masyarakat menggapai kecemerlangan di masa depan.
IV. 2 STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
strategi pembangunan daerah Kota kotamobagu, implementasinya berlandaskan pada prinsip-prinsip sebagai berikut
dalam
;
1. Prinsip Keberpihakan. Prinsip paling utama dalam strategi pembangunan adalah mengutamakan masyarakat yang terabaikan agar mereka memperoleh kesempatan memiliki peran dan manfaat dalam kegiatan program pembangunan.
Keberpihakan terhadap golongan masyarakat yang terabaikan bukan
berarti bahwa golongan masyarakat lainnya pertu di abaikan. Keberpihakan ini febih pada upaya mencapai keseimbangan perlakuan terhadap berbagai golongan yang ada dalam masyarakat,
seperti mengutamakan golongan miskin agar
kehidupannya
meningkat.
2. Pinsip
Penguatan Masyarakat.
Prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui proses pengkajian kondisi, pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan, sampai pada pemberian penilaian dan korekasi terhadap kegiatan pembangunan. Dengan demikian unsur penguatan
dapat menjadikan masyarakat memiliki akses (peluang) dan kontrol (menentukan) terhadap program pembangunan, sehingga akan
menempatkan masyarakat sebagai penerima dan sebagai penentu kebijakan program pembangunan. ,
6
IV -27
RU1{D -Kota -Kotamofagnt zoo9 - 2orj
3.
Prinsip Masyarakat sebagai pelaku, pemerintah (watikota) sebagai fasilitator.
Menempatkan masyarakat sebagai pusat dari kegiatan pembangunan, berarti pemerintah harus menyadari perannya sebagai fasilitator dan bukan sebagai guru, penyuluh atau bahkan instruktur. Perlu sikap ini untuk menempatkan warga masyarakat sebagai sumber utama dalam memahami masyarakat itu sendiri. Dengan demikian secara bertahap
peran pembangunan dialihkan prakarsa kegiatannya kepada masyarakat itu sendiri.
4.
Prinsip menghargai perbedaan.
salah satu prinsip dalam strategi pembangunan adalah pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan tradisionat masyarakat. Hal ini
bukan berarti bahwa masyarakat setamanya benar dan harus dibiarkan tidak berubah. Kenyataan memperlihatkan bahwa dalam banyak hal faktor tradisi tidak dapat mengejar perubahan yang terjadi dan tidak ampuh dalam memecahkan masalah pembangunan. namun
sebaliknya modernisasi pembangunan yang diperkenalkan tidak semua memecahkan masalah karena dianggap tidak cocok. Karenanya pengalaman dan pengetahuan masyarakat dan pengetahuan pemerintah saling melengkapi dan sama bernilai, dengan demikian maka proses pemerintahan dan 'pembangunan adalah ajang komunikasi antara kedua sistem pengetahuan itu untuk melahirkan sesuatu yang baik.
5. Pinsip
Informal
Kegiatan pembangunan dan pemerintahan diselenggarakan dalam suasana yang bersifat transparan dan tidak memaksa, agaf dapat
menimbulkan suasana yang akrab, karena pemerintah akan berproses masuk sebagai anggota masyarakat dan bukan sebagai tamu asing yang oleh masyarakat harus disambut dengan segala bentuk kegiatan protokoler. I
4
rv
-28
RU3/2 -Kota.KotamoSagu zooS - 2or3
6. Prinsip Keberlanjutan. Prinsip keberfanjutan menuntut program pembangunan
yang
dilaksanakan selalu memiliki kesinambungan sehingga pada titik tertentu tercapai beberapa rangkaian proses pembangunan yang
berlanjut, dan secara bertahap harapan-harapan masyarakat terpenuhi, dalam arti pembangunan dapat menyentuh kepentingan masyarakat pada umumnya.
7.
Prinsip Keterbukaan.
Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan harus menerapkan prinsip keterbukaan, dan tidak terlalu menekankan pada satu acuan. Keterbukaan dimaksud agar semua program pembangunan dapat melibatkan anggota masyarakat mulai dari perencanaan sampai pada
pelaksanaan. Seluruh program harus disosialisasikan
kepada
masyarakat sehingga masyarakat tidak semata-mata menjadi objek pembangunan namun harus juga sebagai subyek pembangunan.
secara menyeluruh prinsip-prinsip strategi pembangunan dapat disimpulkan kedalam tiga hal, yaitu
. ' '
di atas
:
Pemihakkan dan pemberdayaan masyarakat. Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan di daerah yang mengembangkan peran masyarakat Pembangunan mefafui penajaman dan pemantapan arah perubahan
struktur sosial ekonomi dan budaya yang bersumber pada peran masyarakat lokal. t
{
rv -29
frUiLO
-Kota -KotamoSagu zoo9
-
2orj
BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian
dari
penyelenggaraan pembangunan. Sehubungan dengan terus berjalannya sistim penyelenggaraan otonomi daerah yang menuntut lebih tertibnya
pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai hasil-hasii pembangunan yang diharapkan, maka kebijakan keuangan daerah harus dilaksanakan dengan lebih berhati-hati dan akurat. Melalui pengelolaan keuangan daerah yang tertata dengan baik dapat diketahui dengan segera kinerja keuangan daerah, kegiatan apa saja yang
sudah terealisasi, apa hasilnya, bagaimana manfaatnya bagi masyarakat dalam jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu, sistem ini juga
membantu proses penghitungan untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban anggaran oleh pemerintah daerah yang dapat dilakasanakan dalam waktu yang singkat.
Otonomi daerah dengan konsep money follows function, memberikan
kewenangan kepada Pemerintah untuk mengatur daerahnya sendiri sebagaimana yang tercantum dalam uu No. 32 tahun 2oo4 tentang Pemerintahan Daerah dan dibalik kewenangan tersebut, diperlukan kebijakan keuangan untuk membiayai kewenangan tersebut yang termasuk dafam uu No- 33 tahun 2oo4 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Anggaran berbasis kinerja (pertormance budgeting) secara teori adatah anggaran yang menghubungkan pengeluaran dengan hasil yang diinginkan. Melalui proses anggaran berbasis kinerja pemerintah daerah menetapkan keluaran dan hasil dari masing-masing program dan pelayanan, dengan demikian pengeluaran dapat diprioritaskan dan unit kerja dapat
bertanggung jawab terhadap hasil (oufco me). Anggaran berbasis kineria mengedepankan value of money yaitu asas ekonomis, efisien, dan efektif
(asas 3E) dan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good goveman*,
t
v
-30
RU24I) -Kota -KotamoSagnt 2oog - 2ar3
Menyadari pentingnya value for money, pemerintah daerah harus memiiiki kemampuan dan kapasitas untuk mengelola keuangan secara bertanggung jawab, akuntabilitas, transparan, efisien dan efektif serta bertujuan untuk mensejahterakan kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah melaksanakan kewenangan berupa kewenangan wajib dan kewenangan tainnya untuk mencapai tujuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sehingga mewujudkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat, mengurangi kesenjangan dan mendorong investasi daerah. Hal ini dilakukan melalui:
-
peningkatan pelayanan (public seruice obligation) pemberdayaan masyarakat (partisipasi dan demokrasi)
peningkatan daya saing daerah Semuanya itu bisa dicapai melalui good govemance. reformasi sistem
pengeloiaan keuangan daerah dimana anggaran kinerja dan peraporan mengacu pada standar Akuntansi pemerintahan (sAp) dan standar Pefayanan Minimar. Good govemance diwujudkan dengan: a. Disiplin Anggaran (Budget Disciptine)
b. Kesinambungan (Sustainability) c, Transparansi (kansparency) d. Efisiensi (Efficiency) e.
Akuntabilitas (Acco u ntabi tity) Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan mefiputi
perencanaan, peraksanaan, penatausahaan, peraporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. pemerintah Daerah Kota Kotamobagu harus mengikuti proses dalam pengelolaan keuangan karena didorong oleh:
-
ketaatan terhadap ketentuan hukum pengamanan dini melaluipemeriksaan dan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku
-
sesuaidenganspesifikasiteknis menghindaripelanggaranterhadap ketentuan perundang_undangan dan memberikan keyakinan bahwa uang daerah dikelola dengan benar
t
6 v
-31
fr.U3/2 -Kota -Kotamohagru zoo9 - 2orj
Manajemen keuangan daerah merupakan bagian dari kapasitas manajemen kewirausahaan yang sangat penting. untuk itu membangun system informasi manajemen keuangan daerah mutfak untuk ditaksanakan. Melalui system ini, dapat diketahui dengan cepat kinerja keuangan daerah.
Kegiatan apa saja yang sudah terealisasi, hasilnya apa, bagaimana manfaatnya bagi masyarakat dalam jangka menengah dan jangka panjang. selain itu, dengan sistem ini mampu mempercepat proses perhitungan dan lapora n perta ngg ungjawaban
a
ngga ra n oleh pemerintah daerah.
selanjutnya yang perlu diperhatikan dan ditangani dengan serius kedepan adalah pengelolaan aset-aset daerah. Hal ini muflak untuk dilaksanakan karena
ke depan dengan
keterbatasan sumber-sumber penerimaan fiskal yang ada, pengefolaan aset daerah secara profesional menjadi salah satu sumber potensial untuk mendukung penerimaan pemerintah daerah.
V.1 MASALAH
1- Terbatasnya kemampuan sumber Daya Manusia pengelota keuangan di Kota Kotamobagu terutama dikalangan SKpD. Rendahnya pendapatan asli daerah.
2. 3. Ketergantungan dana pada pemerintah pusat masih besar 4- Ketidakefektifan pada anggaran daram hubungannya dengan rencana kegiatan.
5- Kurang efektifnya fungsi perencanaan berdasarkan
kebutuhan
daerah.
6.
Belum maksimalnya proses penatausahaan dan pertanggunjawaban keuangan daerah.
7. Belum maksimalnya manajemen pengeloraan keuangan daerah. 8. Belumteridentifikasinya potensisumber daya alam Kota Kotamobagu V.2 SASARAN
1- Meningkatnya 2- Meningkatnya
secara signifikan pAD di Kota Kotamobagu. proporsi pAD terhadap PDRB.
3. Terwujudnya Neraca
Daerah pada tahun 2010.
& v
-32
fr.U2/2 -Kota -Kotamohagru zoo9 - 2or3
45.
Terbangunnya "sistem informasi keuangan" yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholders) pada tahun zo1a. Tersedianya teknologi dan informasi keuangan dalam mendukung
pengelolaan keuangan daerah serta menjamin keamanan data
6-
7.
keuangan. Terwujudnya struktur ApBD dengan komponen belanja publiumodaf yang terus meningkat. Terwujudnya pelayanan prima aparatur pemda sehingga mendorong
peran aktif masyarakat, terutama dalam memenuhi
kewajiban membayar pajak dan retribusi. 8. Meningkatnya kuatitas sDM aparat pengelota Keuangan Daerah. 9. Meningkatnya sarana pelayanan yang mendorong peningkatan pendapatan daerah. 1 0. Terkelolanya kekayaan daerah. 11. Melakukan secara berkala evaluasi dan pembinaan atas aturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan. 12-Tertatanya sistem peraporan keuangan dan barang inventaris setiap SKPD sesuai dengan SAp 1 3. Terwujud nya "angga ra n berbasis kinerja,,. 14.Belum terlaksananya pemerataan pembangunan.
V.3 ARAH KEBTJAKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Pesat tidaknya peraksanaan pembangunan tergantung dari
ketersediaan
dana yang akan digunakan untuk
membiayai program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Untuk itu
Pemerintah daerah senantiasa mengupayakan berbagai cara yang efektif
dan
efisien untuk memaksimalkan ketersediaan dana melalui pendapatan daerah. pendapatan Daerah meriputi semua pemerimaan uang
melalui rekening kas umum daerah, yang
menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
Sejauh ini sumbangan yang keseluruhan penerimaan daerah Pada tahun tahun 2008
contohnya,
dari
diberikan PAD
terhadap
masih cukup
rendah.
total penerimaan
daerah
jumlah PAD adatah 1.14 %. Mengingat potensi daerah yang dimiliki, angka ini diharapkan terus meningkat, khususnv{. v
-33
fr.U.1/2,Kota -Kotamobagu zooS - 2or3
dengan berkreasi membuka pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah yang baru, maupun dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan pengelolaan yang sedang dijalankan. V.3.1 Dasar Pengelolaan Pendapatan Daerah
Pengelolaan Kebijakan pemerintah yang bersifat khusus pendapatan daerah, landasan hukumnya ialah:
a.
di
bidang
undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1977 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah.
b.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
c.
Peraturan Pemerintah Nomor
66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah.
d- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, memberikan arah kepada pemerintah daerah untuk melakukan upaya-upaya menggali potensi sumber penerimaan yang optimal agar dapat menjamin pembebanan belanja bagi Pembangunan Daerah. V.3.2 Sumber Pendapatan Daerah
seiring dengan meningkatnya tuntutan kebutuhan dana untuk penyelenggaraan desentralisasi penyerahan wewenang pemerintahan melalui otonomi daerah, maka kebijakan umum pemerintah berdasarkan undang-undang No. 32 Tahun 2004 (pasal 157) telah menetapkan sumbersumber pendapatan daerah sebagai berikut; Dalam undang-undang Nomor 32 Tahun
2OO4
(pasat 157) disebutkan
bahwa sumber-sumber pendapatan daera h terd iri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah yang seranjutnya disebut pAD meliputi 1. Hasif Pajak Daerah. 2, Hasil Retribusi Daerah. 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahka"
t v
-34
frUil2
-Kota -Kotamobagu 2oo9 - 2ots
4. PAD fainJain yang sah.
b.
Dana perimbangan (Bagi Hasil pajaUBukan pajak, DAU) Pendapatan Daerah lain-lain yang sah.
c.
Untuk Kabupaten/Kota yang ada
di
SULUT sumber-sumber
pendapatan daerah secara rinci adafah:
A.
Bagian Pendapatan Asli Daerah 1. Pajak daerah:
a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran
c.
Pajak Hiburan
d. Pajak Reklame e. Pajak Penerangan
Jalan Pajak Pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Gofongan 2. Retribusidaerah :
f.
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan b. Retribusi Pelayanan persampahan / kebersihan c- RetribusiPenggantian Biaya cetak KTp dan Akte capil d. Retribusi Kewenangan Jenis dan Tarif pungutan pada Dinas
e. f
.
g. h.
i. j.
Perhubungan dan Telekomunikasi Retribusi pasar
Retribusi pemeriksaan Arat pemadam Kebakaran Retribusi pungutan perikanan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Rumah potong Hewan
RetribusiTempatpendaratan Kapal k. RetribusiTempat Rekreasi dan olah raga l. Retribusi pengawasan Norma Keselamatan dan Kesejah. Kerja m. Retribusi penjualan produksi Usaha Daerah n. Retribusi ljin peruntukkan penggunaan Tanah
o.
p' q.
Retribusi lzin Mendirikan Bangunan Retribusi rempat penjuaran Minuman Berarkohol Retribusi lzin Gangguan t
d
v
-35
c
fr.?J1/D -Kota -Kotamofagnt zoo9 - 2ot3
r.
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan
3. BaEian Laba perusahaan Daerah
a. PT. Bank Sulut b. Perusahaan Daerah Air Minum
c. Perusahaan
Daerah lainnya
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
a. Jasa Giro b. Sumbangan pihak Ketiga
c.
Penerimaan Ganti RugiAtas Kekayaan Daerah (TP/TGR) Denda Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Daerah
d. e. Angsuran
cicilan Kendaraan Bermotor Penerimaan Lain-lain.
t. B.
Baglan Dana perimbangan 1. Bagi Hasil pajak
a.
Pajak Bumidan Bangunan
-
:
Perkotaan lPerdesaan Perkebunan Migas
b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan c. Bagi Hasil pajak penghasilan (psl. 21) d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor e-
f.
Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN_KB)
g-
Pajak Pemanfaatan Air Bawah ranah dan Air permukaan 2. Bagi HasilBukan pajak
a. b.
luran Hasil Hutan
c.
luran Tetap
luran Hak pengusahaan Hutan
d. luran Eksplorasi dan Eksploitasi e. lunan Kuasa Usaha pertambangan
f.
Pungutan Hasil perikanan
g.
Minyak
fiI
Bumi
v -36
frU.1t42 -Kota -KotamoSagu zooS _ zol3 l
h.
Gas Alam
3. Dana Alokasi Umum
a. Dana Alokasi Umum (DAU) b. Dana Kontinjensi/ penyeimbang 4. Dana Alokasi Khusus
a. b-
c.
Dana Reboisasi Dana Arokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jaran Dana AfokasiKhusus Bidang Infrastruktur rrigasi
d. Dana Arokasi Khusus Bidang fnfrastruktur e. Dana AlokasiKhusus Bidang Infrastruktur
Kesehatan pendidikan
5. Dana Darurat Bencana Alam
C.
Bagian pinjaman Daerah 1. Pinjaman dalam negeri
D. E.
2. Pinjaman luar negeri Bagian LainJain penerimaan yang Sah Bagian Urusan Kas dan perhitungan 1. Penerimaan dari propinsi 2. Penerimaan dari Kabupaten lKota Lainnya 3. Penerimaan lain_lainnya
Dalam kurun waktu fima tahun terakhir, pengeroraan pendapatan Daerah mengalami berbagai perubahan sebagai implementasi dari pada kebijakan-kebijakan ditempuh oleh Pemerintah Pusat yang harus dipedomani Pemerintah Daerah. Ketentuan peratuan perundang-undangan tersebut, memberikan arah bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya-upaya menggafi potensi sumber penerimaan yang optimal agar dapat menjamin pembebanan belanja bagi pembangunan daerah.
v-3.3 Jenis Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Kotamobagu V.3.3.1 Pajak Daerah Beberapa jenis pajak daerah yang tetah ditaksanakan oleh pemerintah Kota Kotamobagu berdasarkan pada beberapa peraturan daerah (perda),
sebagaiberikut
q_.f v
-37
frU1l2
-Kota -KotamaSagru zoo9 - 2or3
1. Perda Kota Kotamobagu nomor 28 tahun 2008 tentang pajak hiburan 2- Perda Kota Kotamobagu nomor 29 tahun 2008 tentang pajak Penerangan Jalan
3.
Perda Kota Kotamobagu nomor 30 tahun 2008 tentang pajak hotel dan restoran
4- Perda Kota Kotamobagu nomor 31 tahun 200g tentang pajak Reklame
5. Perda Kota Kotamobagu
nomor 45 tahun 2008 tentang pajak galian
Golongan C
Retribusi Daerah Beberapa jenis retribusi di tetapkan berdasarkan beberapa peraturan
V.3.3.2
daerah dijelaskan di bawah ini:
1- Perda Kota Kotamobagu Nomor 01 Tahun
2OOB
tentang retribusi
2OOg
tentang retribusi
parkir ditepi jalan umum
2. Perda Kota Kotamobagu Nomor 03 Tahun perijinan bidang kesehatan kesos
3'
Perda Kota Kotamobagu Nomor 04 Tahun 2008 tentang retribusi pelayanan kesehatan
4-
Perda Kota Kotamobagu Nomor 05 Tahun 2008 tentang retribusi izin usaha industri serta pungutan retribusi atasnya
5- Perda Kota Kotamobagu
Nomor 06 Tahun 2008 tentang retribusi izin usaha pertambangan dan energi serta pungutan retribusi atasnya
6. Perda Kota Kotamobagu Nomor 07 Tahun 2008 tentang
retribusi
kemetrologian dan pungutan retribusi atasnya 7' Perda Kota Kotamobagu Nomor g Tahun 2OO8 tentang retribusi pasar B- Perda Kota Kotamobagu Nomor 10 Tahun 200g tentang izin usaha
9'
perdagangan serta pungutan retribusi atasnya Perda Kota Kotamobagu Nomor 11 Tahun 2008 tentang retribusi izin mendirikan bangunan serta pungutan retribusi atasnya
10'Perda Kota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 200g Ketentuan tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran serta pungutan retribusi atasnVa trl_
v
-38
fr.?J2/2 -Kota .KotamoSagru zoo9 - 2org
11-Perda Kota Kotamobagu Nomor 13 Tahun 2008 tentang pendaftaran dan pebgujian sarana produksi pertanian serta pungutan retribusi atasnya
12.Perda Kota Kotamobagu Nomor 14 Tahun 2008 tentang retribusi rumah potong hewan
13'Perda Kota Kotamobagu Nomor 15 Tahun 2008 tentang retribusi hasil perikanan dan budidaya perikanan darat 14.Perda Kota Kotamobagu Nomor 16 Tahun 2008 tentang petayanan kependudukan dan catatan sipilserta pungutan atasnya
15'Perda Kota Kotamobagu Nomor 17 Tahun 2008 tentang retribusi izin gangguan (HO)
16.Perda Kota Kotamobagu Nomor
1g Tahun 200g tentang
Pemanfaatan kekayaan daerah dan pungutan retribusi atasnya 17 'Perda Kota Kotamobagu Nomor 19 Tahun 2004 tentang retribusi
atas
pemberian pefayanan jasa perhubungan 18' Perda Kota Kotamobagu Nomor 20 Tahun 2008 tentang retribusi atas pemberian pelayanan perizinan bidang perhubungan
19.Perda Kota Kotamobagu Nomor 21 Tahun 200g tentang izin usaha kepariwisataan dan kebudayaan serta pungutan retribusi atasnya 20.
Perda Kota Kotamobagu Nomor 22 Tahun 2008 tentang jasa pelayanan ketenagakerjaan dan pungutan retribusi atasnya
21-Perda Kota Kotamobagu Nomor
23 Tahun 200g tentang
lzin
ketenagakerjaan dan pungutan retribusi atasnya
22-Perda Kota Kotamobagu Nomor
24 Tahun 200g tentang
rzin pelayanan dan informasi serta pungutan retribusiatasnya 23. Perda Kota Kotamobagu Nomor 25 Tahun 200g tentang pengelolaan persampahan/ kebersihan dan pungutan retribusi atasnya
24-Perda Kota Kotamobagu Nomor 26 Tahun 200g tentang retribusi penggantian biaya cetak peta dan pelayanan jasa ketatausahaan 25.Perda Kota Kotamobagu Nomor 27 Tahun 20og tentang rzin tempat usaha dan pungutan retribusi atasnya 26.
Perda Kota Kotamobagu Nomor g2 Tahun 200g pengendalian pelaksanaan penanaman
modal {
tentang
I v
-39
frU2/2
-Kota -Kotamosagu zooS - 2or3
27.Perda Kota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2008 tentang pengaturan
teknis- terhadap keberadaan organisasi dan
penerbitan surat
rekomendasi kegiatan diwilayah Kota Kotambagu. V,3.4 Perkembangan Kinerja pendapatan Daerah
Kondisi ekonomi daerah yang relatif baik dengan semangat sebagai daerah otonom baru, mendorong pemerintah kota Kotamobagu untuk menargetkan peningkatan pAD dua kali lipat (100 persen) di tahun 2009 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai kebijakan yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat, propinsi maupun kebijakan dari pemerintah Kota Kotamobagu sendiri. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhiperkembangan pendapatan Daerah selama ini, yaitu: a. Kebijakan Pemerintah
b. Pendapatan Masyarakat c- Ffuktuasi Harga Komoditas d. Kebijakan Moneter, dan e. Dunia Usaha.
Andalan.
selain faktor-faktor tersebut, kondisi daerah yang aman menjamin pertumbuhan ekonomi, berdampak pada peningkatan penerimaan pendapatan daerah. Hal initercermin dari : 1. Meningkatnya kesadaran mernbayar pajak
2-
3.
Meningkatnya penerimaan paiek dan retribusidaerah Kinerja aparat yang semakin baik dan berdisiplin.
Adapun kontribusi pendapatan Asti Daerah (pAD) dan Dana Perimbangan terhadap Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dafam kurun waktu (2000 s/d 2005), digambarkan pada Tabel2 berikut ini:
/-
v
-40
frUil2
-Kota -Kotamofagru 2oog
_
zolj
TABEL 2 N]LAI DAN KONTRIBUSI PAD DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP APBDKOTA KOTAMOBAGU, TAHUN 2008-2009 No
2008
Jenis Pendapatan
2009
ribuan(Rp) 1
PAD
Pajak Daerah
RetribusiDaerah
DANA PERIMBANGAN
Bagihasil pajak & bkn pajak
DAU
1.14
3,000,000
1.01
500,000
0.38
845,000
o-29
0.76
1,984,250
0.64
27O,75A
0.09
77.O3
265,696,940
89.72
7.44
9,752,49A
3.29
1,000,000
0.00
100,970,ilo
9,752,490
79,200J6a
I
60.42
192,537,46A
65.01
9.17
63,397,000
21.41
28,613,771
21.83
27,4571AO
9.27
Pendapatan hibah Kab.
5,857,142
4.47
Dana Darurat
5,000,000
3.81
3,000,000
1.41
4,600,000
3.51
4,600,000
1.55
6,382,690
4.87
6,500,000
4.96
0.00
0.21
0.00
DAK
3
%
1,500,000
Lain-lain PAD yg sah
2
ribuan {Rp)
%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH
DBH pajak prop. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus
Bantuan Keuangan dari prop
Jasa Giro
JUMLAH
12,018,000
273,937
131,094,471
r00.00
0.00
19,857,100
296,UU,040
6.71
100.00
v41
R?Ji42 -Kota -Kotamofagu zooS - 2or3
Realisasi kinerja pendapatan daerah dalam APBD Kota Kotamobagu
untuk tahun 2008 didominasi oleh dana perimbangan dengan kontribusi terhadap total pendapatan sebesar 77,a3vo, kemudian kontribusi pAD terhadap APBD relatif kecil yaitu hanya 1,14oh dan sisanya 21 ,83oh dari totat
pendapatan dalam APBD Kota Kotamobagu berasal
dari
lain-lain
pendapatan yang sah.
Dengan semangat sebagai daerah otonom baru, pemerintah Kota Kotamobagu telah menargetkan peningkatan PAD sebesar 10O % dari tahun sebelumnya yaitu dari 1,5 rniliar rupiah di tahun 2AAB ditargetkan meningkat meniadi 3,00 miliar rupiah. Walaupun begitu PAD yang ditargetkan tersebut belum mampu menunjukan peningkatan peranan kemandirian daerah karena
ketergantungan APBD kepada dana perimbangan semakin besar yaitu hampir 90% ditahun ini, sedangkan peranan PAD hanya lebih sedikit dari 1%.
v.3.5 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah rahun 20092013
Lima tahun kedepan (2008-2013), pemerintah Kota Kotamobagu harus melakukan langkah-langkah yang dapat menjamin terselengg aranya peningkatan kinerja Pendapatan Daerah tanpa pembebanan yang lebih berat
pada masyarakat. Hal ini dipahami sebagai wujud dari komitmen untuk menjadikan Kota Kotamobagu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional untuk menuju masyarakat yang sejahtera, sehat, cerdas, dan berbudaya. Pengelolaan Pendapatan Daerah harus mengacu pada potensi yang dimiliki dari daerah yang bersangkutan termasuk Kota Kotamobagu sendiri.
Selain dari sumber-sumber pendapatan yang sudah dikelola selama ini, masih terdapat beberapa sumber-sumber pendapatan Daerah yang
berpotensi untuk digali dan dioptimalkan penerimaannya. Kebijakan Pemerintah Kota Kotamobagu dapat dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah sebagai sumber penerimaan APBD dengan memperhatikan serta memperh itungkan kemampuan ekonomi masyarakat. Penetapan kebijakan di bidang pendapatan, di satu sisi, pendapatan harus terus dimaksimalkan penerimaannya dalam rangka membiaya i Belania
OI
v
-42
R?f-?/D-Kota -Kotamodagu zoo8 - 2or3
APBD. Di sisi lain, upaya peningkatan pendapatan tidak
berdampak
menghambat perkembangan usaha ekonomi masyarakat. Dengan demikian, peni n gkata n pendapatan daerah hendak lah arrf memperhitu ngka n kewaja ra n
antara kemarnpuan ekonomi masyarakat dan besaran pungutan wajib yang harus disetor oleh masyarakat wajib pajak. Sedangkan pada komponen
retribusi perlu diperhatikan kesesuaian antara besaran pungutan dengan jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib retribusi. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
QPBO;, maka kebijakan khusus terfokus pada Pendapatan Asti Daerah (PAD) yang menjadi kewenangan otonom daerah di bidang pendapatan. Potensi pendapatan masih menantang di depan baik dari segi objek maupun subjek pendapatan. Potensi ini memberi harapan bahwa ke depan masih
ada peluang untuk terus dapat di tingkatkan pendapatan sebagai sumber penerimaan APBD.
Arah kebijakan umum yang akan dilakukan pada periode Rencana Pembangunan Jangkah Menengah (RPJM) tahun 2oog-2013, agar terjadi peningkatan kinerja pengelolaan Pendapatan Daerah, yaitu menggali dan mendayagunakan seluruh potensi pendapatan daerah guna memperkuat perekomomian daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah. Upaya menggali sumber potensi dimaksud perlu dibaringi dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kemudian kebijakan khusus, akan diarahkan pada optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asti Daerah sebagai andalan sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Untuk mewujudkan arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah tersebut, pemerintah Kota Kotamobagu secara bertahap menata infrastruktur dan suprastnrktur daerah, satu dengan yang lainnya koheren dan konkuren,
berinteraksi dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih. Prioritas penataan pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Kotamobagu, dilakukan terhadap:
1.
Fenegakan suprernasi hukum pengeroraan pendapatan
daer$ v43
llUAl2
-Kota KotamoSagu 2oo8 - 2or3
menjamin berlangsungnya kondisi dinamis dan kondusif, maka pengelolaan pendapatan daerah akan semakin baik dan profesional.
Tertib pengelolaannya mulai pada tahapan pendataan potensi sumbersumber di daerah sampai pada penghitungan tentatif besarnya alokasi pada APBD, adanya sosialisasi kebijakan pemerintah di bidang pajak negara yang dapat menjangkau seluruh masyarakat. Di sisi lain, kebijakan pemerintah di
bidang Pendapatan Daerah diharapkan memperoleh pemahaman yang benar dari masyarakat sehingga proses pemungutan dapat berjalan lebih fancar, diikuti dengan pemberian bukti-bukti penerimaan yang akuntabel yang pada gilirannya menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat bahwa membayar pajak dan retribusi adalah kewajiban setiap warga negara. Selain itu sanksi-sanksi terhadap ketidakpatuhan pada kewajiban pajak dan retribusi, diterapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta dilakukan oleh aparat yang berkewenangan atasnya dengan tidak mengabaikan juga adanya penghargaan bagi yang taat dan berprestasi.
Setiap penerimaan dari berbagai jenis Pendapatan Daerah, harus dapat
dipertanggung jawabkan melalui pencatatan pembukuan yang tertib dan teratur, sehingga seberapa besar penerimaan daerah demikian besarnya pula yang dapat membiayai pembebanan Belanja Daerah.
V.3.6 Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2008-2013
Memperhatikan dasar kewenangan, arah kebijakan, potensi serta
strategi dan prioritas serta tantangan pertumbuhan ekonomi kedepan, penataan pengelolaan pendapatan tersebut, maka sasaran peningkatan kinerja pendapatan daerah Kota Kotamobagu 5 tahun kedepan (2008-2013)
khusus PAD diproyeksikan rneningkat rata-rata 7,59Vo pertahun mengikuti target perturnbuhan ekonomi. Mengacu pada target penedmaan PAD tahun 2009 sebesar lebih dari
3
miliyar rupiah maka proyeksi rata-rata penerimaan PAD, Dana Pedmbangan, dan lain-lain Pendapatan Yang sah tahun 2008-2013 ' t tt...d ditunjukkan pada Tabel 3 dibawah iai
v
-45
lQ,?JfulD.Kota "Kotamosagu zoo8
-
2orj
TABEL 3
Estimasi Nilai Pendapatan dan Kontribusi rerhada,p Total APBD Kota Kotamobagu, 20Og _ 2013
Tah'un
PAD
(Ribu Rp)
DANA PERIMBANGAN (Ribu Rp)
LAIN.LAIN
TOTAL
PENDAPATAN
PENDAPATAN
YANG SAI.I (Ribu Rp)
2008
1,500,000,00
100,970,640,00 28,613,771,33
2009
3,000,000.00
265,686,940.00 27,457,100,00
Kontribusi PAD dan Lain.lain pendapatan
APBD
(%)
(Ribu Rp)
Kontribusi Dana Perimbangan (%)
,33
22,97
77 na
296,144,040,00
10.28
89.72
9.95
90.05
9.60
90.40
9,29
90.71
9.00
91.00
131,084,41
1
2010
3,224,271.59
282,026,696.91
27,936,720.00
313,197,679.40
3,46'6,296,46
299,004,693,36
28,299,569.92
330,770,559.73
3,727,722,78
316,645,970.26
28,690,147.15
349,063,840.20
4,020,017,67
335,01 1,436.54
29,1 16,909.19
368,148,362.40
2311
2:012
2013
v
-46
fr.?JA/O -Kota-Kotamofiagu zoo9 - 2ot3
Proyeksi penerimaan didasarkan atas data historis tahun 2008 dan hasit penetapan APBD 2009 dengan asumsi: a. Perkembangan
ekonomi daerah relatif stabil, dengan
pertumbuhan
diperkirakan rata-rata sekitar 7,5O Vo setiap tahun, pertumbuhan sektor jasa
antara 5,80%-6,1SYo, dan sektor jasa pemerintahan antara 7,3
-
7,5o/o per
tahun. b. Adanya peningkatan daya beli masyarakat.
c. Penyediaan
jasa pelayanan pemerintah yang memadai dan sernakin
membaik.
d. Peraturan Pemerintah Nomor
25
Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom tidak
berubah. e. Adanya suasana kondusif yang menunjang pelaksanaan pembangunan di
daerah.
V.4 ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN BELANJA DAERAH Pengelolaan belanja daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal : l. Masih relatif banyak penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan,
disamping masih relatif banyak pula penduduk yang rentan untuk jatuh dibawah garis kemiskinan.
2.
Angka pengangguran masih relatif tinggi dikarenakan kurang tersdianya lapangan kerja maupun rendahnya kualitas tenaga kerja itu sendiri.
3.
Kondisidan struktur perekonomian yang ada berum cukup mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4.
Terbatasnya kemampuan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam
5.
Relatif belum tersedianya produk unggulan yang mampu ber saing dengan produk-produk luar daerah.
6.
Kualitas pelayanan pubtik masih rendah.
/
6
v47
R?/i/D
-Kota.KotamoSztgru zooS - 2or3
Dengan memperhatikan kondisi diatas, pemerintah daerah menetapkan beberapa prioritas untuk pemanfaatan belanja daerah yang diarahkan pada :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Peningkatan kesempatan kerja melalui peningkatan kualitas tenaga kerja.
Revitalisasipertanian. Peningkatan kemampuan teknologi, khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada. Peningkataninfrastruktur. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan. Penegakan hukum. Pemantapan keamanan dan ketertiban.
Tuntutan-tuntutan tersebut diharapkan dapat dijawab oleh pemerintah daerah melalui program-program dari setiap SKPD yang dijabarkan kedalam
kegiatan-kegiatan.
untuk
pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya akan
tercermin dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen ini selanjutnya menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran yang lebih bersifat tehnis dan operasional. Pada dasarnya alokasi belanja tahunan daerah tercermin pada APBD yang
merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat besaran dana yang dialokasikan untuk masing-masing kegiatdn. Sudah semestinya penganggaran tetap mengacu pada norma dan prinsianggaran yaitu
a.
:
Transparan dan Akuntabel.
Anggaran daerah yang transparan dan akuntabel yaitu anggaran yang dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan datam penetapan kebijakan umum anggaran, skala prioritas dan penetapan alokasi dengan melibatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing satuan kerja yang disusun dalam format Rencana Kerja Anggaran (RKA)
harus menyajikan informasi yang jelas tujuan, sasaran serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai. Dalam hal ini penerpan anggaran
berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggn"*
v48
RUJ(DKota -KotamoSagu zooS - 2or3
negara berkewajiban untuk bertannggung jawab atas hasil, proses dan penggunaan sumber dayanya.
b.
Disiplin Anggaran.
Anggaran daerah merupakan satu-satunya instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan dan belanja daerah. Bahwa untuk menjamin agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan
benar, maka diaturlah landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran serta aspek penata usahaan yang harus diikuti secara
tertib dan taat asas. selain itu, daram rangka disiplin anggaran, penyusunan anggaran baik " pendapatan" maupun "belanja" juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya apakah itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, peraturan Daerah ataupun Keputusan Kepala Daerah. Beberapa prinsip disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain : 1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan,
sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2- Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan
adanya
kepastian tersedianya penerimaan daram jumtah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau
3.
tidak mencukupi kredit anggarannya daram ApBD/perubahan APBD. semua pemasukan dan pengeruaran daerah dalam tahun anggaran
yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah. Keadilan Anggaran.
Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seturuh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan
I
d
v49
7l?Ji.11) -Kota -Kotamofagru zooS - 2or3
prinsip kewajaran "horizontal" dan kewajaran "vertikal". prinsip kewajaran horizontal menekankan pada persyaratan bahwa warga masyarakat
dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama pura, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib
pajak/retribusi untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi/banyak diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk penyeimbang kedua prinsip tersebut, pemerintah daerah dapat mefakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Selain itu dalam aspek belanja, pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan
merata agar relatif dapat dinikmati oleh seturuh kelompogwarga masyarakat tanpa diskriminasi, .khususnya dalam pemberian pelayanan umum.
d.
EfisiensidanEfektivitasAnggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perfu diperhatikan :
1'
Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai; dan
2' Penetapan
prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.
Penyusunan anggaran memerlukan strategi dan prioritas yang ditetapkan
terlebih dahulu. strategi merupakan upaya pencapaian target
kinerja
berdasarkan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kondisi lingkungan. Sehubungan dengan implementasi strategi, yang perlu dipertimbangkan adalah : pencapaian tingkat pelayanan, kekuatan dan kelemahan daerah, peluang dan tantangan daerah dimasa yang akan datang serta aspek resiko dan manfaat
dalam
implementasinya. sedangkan prioritas merupakan upaya mendahufukan/mengutamakan sesuatu daripada yang lain. untuk itu oerw v
-50
f,
RUA/D -Kota -Kotamofagu zooS - 2or3
adanya pertimbangan-pertimbangan menyangkut : Skala dan bobot pelayanan berdasarkan urgensi dan jangkauan, pencapaian terhadap pelayanan yang diharapkan, serta ketersediaan sumber daya dan waktu untuk pelaksanaan program/kegiatan.
Aspek penting lainnya dalam penyusunan anggaran, yaitu penetapan anggaran berbasis kinerja. Di dalam penetapan anggaran berbasis kinerja, harus terdapat unsur-unsur sebagai berikut
a. Standar analisa belanja, yang
:
mencerminkan penilaian kewajaran
beban kerja dan penilaian kewajaran kerja.
b. Tolok ukur kinerja,
menunjukkan ukurann keberhasilan yang dicapai
pada setiap unit kerja, standar pelayanan dan indikator kinerja.
c. Standar biaya, dimana harga satuan unit biaya yang
berlaku
dimasing-masing daerah telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian untuk mencapai pengelolaan belanja daerah yang efisien dan efektif maka arah kebijakan di bidang pengelolaankeuangan daerah, hendaknya berpedomanpada hal-hal sebagai berikut
1.
:
Meningkatkan kualitas dan profesionalisme pengelola keuangan setiap SKPD sesuaidengan aturan yang ditetapkan dalam pengelolaan keuangan daerah.
2-
Meningkatkan kualitas, akurasi dan keamanan data, serta penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan adanya sistem informasi keuangan daerah.
3.
Meningkatkan fungsi perencanaan berjafan seefektif
dan
seefisien
mungkin dan aturan yang terkait didalamnya.
4.
Meningkatkan peran pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah dengan adanya sistem dan prosedur penatausahaan keuangan serta akuntansi keuangan daerah yang akuntabel.
5. Meningkatkan pengelolaan kekayaan daerah khususnya
,manajemen
investasi dan aseUbarang daerah serta adanya revaluasi terhadap
df-
aseUbarang daerah.
v
-51
R?JA4D -Kota -KotamoSaqru zooS
6.
-
2orj
Meningkatkan evaluasi khususnya rancangan Peraturan Daerah tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pembinaan lewat asistensi penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
V.5 KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
Kondisi APBD Tahun 2008 Kota Kotamobagu menunjukan bahwa belanja langsung masih relatif dominan dalam alokasi belanja daerah ini yaitu lebih dari 670/o dari total belanja atau dengan nilai sebesar 88,52 miliar rupiah dan sisanya sekitar 33% merupakan belanja tidak langsung. Kemudian dengan semangat membangun sebagai daerah otonom baru dan dengan terpilihnya pimpinan definitif yang baru juga, total belanja meningkat menjadi hampir dua
kali lipat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar lebih dari 301 miliar rupiah dan berani menetapkan anggaran untuk belanja tangsung yang didominasi belanja pegawai yaitu sebesar 131.23 miliar rupiah atau 43,5BYo dari total belanja dan belanja tidak langsung ditetapkan sebesar 169,92 mitiar rupiah atau dengan
kontribusisebesar 56,42yo daritotalbetanja yang ditetapkan pada tahun ini. Dari tahun sebelumnya dan berdasarkan penetapan anggaran untuk tahun 2009, maka dapat diproyeksikan total belanja hingga tahun 2013 menjadi 368,15 miliar rupiah. Dari total belanja yang diproyeksikan selang tahun 2O1O
hingga 2013, belanja tidak langsung memiliki proporsi terbesar yaitu rata-rata lebih dari 55% setiap tahun dan didominasioleh belanja modal sebagai sumber investasi pemerintah kota dalam membangun daerah ini untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan sebagai wujud dari kepe rcayaan masyarakat
Kota Kotamobagu dalam mengemban tugas membangun daerah ini. Lebih jefasnya dapat dilihat pada tabel 4 di bawah
ini; L q
v
-s2
R.?Ji42 -Kota-KotamoSa2tu zoog - 2or3
Tabel 4 Realisasi dan Target Belanja Daerah Kota Kotamobagu 2008 -2013 (Rupiah) Befanja
Tahun
Langsung Nilai (Rp)
Tidak Langsung
JUMLAH
%
Nilai (Rp)
%
2008
88,522,495,280.00
67.47
42,679,838,549.00
32.53
131,202,333,929.00
2009
131,230,655,212.00
43.58
169,915,979,330.00
s6.42
30'1,146,634,542.00
2010
139,301,340,507.54
44.48
173,886,337,893.72
55.52
313,197,679,401.26
20'11
147,697,291 ,206.09
M.65
183,083,277,527.16
55.35
330,770,559,733.25
2012
156,400,930,797.25
44.81
192,663,009,399.82
55.19
349,063,840,197.07
2013
165,472,A79,993.49
44.95
202,676,283,412.35
55.05
368,148,362,395.84
Selanjutnya dilihat
dari alokasi anggaran menurut urusan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang dikelompokan menurut program pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang Ingin dicapai dalam pembangunan Kota
Kotamobagu 2008-2013 untuk tahun 2008 dan 2009 menunjukan bahwa program bidang politik, pemerintahan, hukum dan keamanan dialokasikan anggaran sebesar sekitar 30% dari total anggaran yang ada yaitu dengan nilai 39,15 miliar rupiah di tahun 2008 dan ditetapkan meningkat menjadi 91,g0 miliar rupiah ditahun 2009. Program pembangunan bidang pendidikan pada tahun 2008 dialokasikan
anggaran yang terbesar yaitu 46,B3yo dari total anggaran yang ada, atau dengan nilai sebesar lebih dari 61,44 miliar rupiah. Tahun 2OOg alokasi anggaran untuk pembangunan bidang ini mengalami peningkatan nilainVa
v
-s3
!
R?J.1,/2 -Kota -KotamoSagu zoog
-
2otj
dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 77,54 miliar rupiah, walaupun begitu distribusi persentasenya menurun yaitu sebesar 2S,7So/o dari total anggaran yang tersedia.
selain bidang pendidikan, sarah satu program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas daya saing Sumber Daya Manusia adalah kesehatan masyarakatnya. Untuk itu bidang ini menjadi salah satu program
utama pembangunan Kota Kotamobagu kedepan yang tercermin dari visi daerah ini menuju masyarakat yang sehat. Tahun 2008 alokasi anggaran bidang kesehatan hanya sebesar 3,610/0 dengan nilai sebesar tidak lebih dari 4,73
mifiar rupiah, meningkat signifikan di tahun 20Og sebesar hamper 21,83 miliar
rupiah dengan distribusi sebesar l,2so/o dari total anggaran yang tetah ditetapkan.
Pembangunan kependudukan dan pelayanan sosial budaya juga merupakan prioritas pengembangan untuk lima tahun kedepan. Tahun 2008 program pembangunan bidang ini hanya dialokasikan anggaran sebesar 2,56%o dengan nilai sebesar 3,36 miliar rupiah dan meningkat di tahun 2009 menjadi
hampir 8,04 miliar rupiah dengan distribusi persentase terhadap total anggaran sebesar 2,670/0.
Satu hal juga yang perlu dilakukan oleh pemerintah yang ada di suatu daerah/wilayah tertentu adalah pengembangan wilayah yang untuk Kota kotamobagu tercermin dari pembangunan infrastruktur perkotaan. Tahun 200g pembangunan infrastruktur perkotaan daerah ini dialokasikan anggaran sebesar
hampir 19,08 miliar rupiah atau dengan distribusi alokasi sebesar 14,54o/o. seiring dengan peningkatan anggaran yang ada di tahun 2oog maka pembangunan infrastruktur juga mengalami peningkatan dengan skala yang lebih diprioritaskan yaitu sebesar hampir 79,08 miliar rupiah dengan alokasi anggaran sebesar 26,260/o daritotal anggaran yang telah ditetapkan untuk tahun ini sebesar 301,15imiliar ruOiah.
(
v
-54
RU34D -Kota -KotamoSagu zooS - 2ot3
Program prioritas pembangunan yang terakhir yang terfokus untuk
meningkatkan pendapatan masyarakat, menguranEi kemiskinan dan menanggulangi pengangguran adalah program pembangunan bidang ekonomi, lingkungan hidup, dan sumberdaya alam. Tahun 2008 program pembangunan bidang ini hanya dialokasikan anggaran sebesar2,620/o dari total anggaran yang
ada atau dengan nilai sebesar lebih dari 3,44 miliar rupiah. Meningkat di tahun
2009 sebesar lebih dari 22,87 miliar rupiah atau dialokasikan sebesar 7,600 dari anggaran yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5 alokasi anggaran tahun 200S-2009.
df
v
-55
3.U3/2 -Kota -Kotamodagu zoo9 - 2orj
Tabel 5 Alokasi Anggaran Menurut Kelompok Program Pembangunan Di Kota Kotamobagu, 2008 - 2009 Program Pembangunan dalam
No
2008
Urusan/SKPD
Nilai (Rp)
POLITIK, PEMERINTAHAN, HUKUM, DAN KEAMANAN Perencanaan Pem bangunan
2009 %
Nilai(Rp)
%
39,151,715.231 1,009,893,835
29.84 0.77
91.796.757-062 3,883,975,711
30.48
878,061,034
0.67
2,418,969,477
0.80
37,263,760,362
28.40
85,493,811,874
28.39
PENDIDIKAN
61,41,087,594
46.83
77,537,272,121
25.75
Pendidikan
61,441,087,594
46.83
77,537,272,121
25.75
KESEHATAN
4,729,936,900
3.61
21,827,102,211
7.25
a
Kesehatan
4,729,936,800
3.6'l
21,827,102,211
7.25
3,360,763,947
a
KEPENDUDUKAN DAN PELAYANAN SOSIAL BUDAYA Kependudukan dan Catatan Sipil
8't2,525,791
2.56 0.62
8,037.313.530 1,649,811,051
2.67 0.55
2,160,078,199
1.65
3,966,832,592
1.32
79,697,200
0.06
1,402,667,196
0.47
308,459,757
o.24
1,018,002,691
0.34
INFRASTRU KTUR PERKOTAAN
19,075,045,035
14.54
79,075,94/.,320
26-26
a
Pekerjaan Umum
18,989,505,035
14.47
74,789,443,U3
-24.83
b
Penataan Ruang
85,540,000
o.o7
4,286,500.977
1.42
3,443,785,222
2.62
22,972,245,299
7-60
a
PEMBANGUNAN EKONOMI, LINGKUNGAN HIDUP, DAN SUMBERDAYA ALAM Perhubungan
816,760,696
0.62
3,601,198.132
1.20
b
Lingkungan Hidup
352,893,783
o.27
2,854,379,926
0.95
1,342,9U,726
1.O2
14,140,130,178
4-70
931,226,017
o.71
2,276,537,62
o-76
131,202,333,929
100.00
301,146,634,il2
100.00
1
a
b
1.29
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Otonomi Daerah, Pemerintahan
c
Umum,Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian 2 a 3
4
|
Pernberdayaan Perempuan dan b
Pedindungan Anak
c
Sosiaf
d
Kearsipan & Perpustakaan
5
6
c Pertanian d
Perdagangan
JUMLAH
v
-56
frU%2
-Kota -KotamoSagu 2oo9 - 2or7
Berdasarkan identifikasi awal dari alokasi anggaran menurut program prioritas untuk tahun 2008 dan 2009 seperti di atas, dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan anggaran yang signifikan yaitu lebih dari dua kali lipat selang dua tahun tersebut. Untuk itu sebagai dasar rumusan arah kebijakan keuangan daerah Kota Kotamobagu hingga tahun 2013 adalah pengalokasian anggaran di
tahun 2009. Hal ini disebabkan karena dinilai bahwa alokasi anggaran untuk tahun 2009 ini lebih realistis dari tahun sebelumnya dan penetapan anggaran di
tahun ini sudah
di bawah kendali pemerintahan definitif dari kepala
daerah
terpilih (Walikota dan Wakil Walikota) yang akan memimpin daerah ini selama lima tahun ke depan.
Adapun arah kebijakan anggaran Pemerintah Kota Kotamobagu 20092013 disusun dengan arah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah ini yang tertuang dalam visi kepala daerah terpilih yaitu
"
KOTA KOTAMOBAGU
SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA, SEHAT, CERDAS DAN BERBUDAYA. DaTi visi tersebut, pembangunan Kota Kotamobagu lima tahun ke depan difokuskan
melalui pendekatan yang disebut sebagai "triple track" pembangunan Kota Kotamobagu yaitu : : KOTAMOBAGU SEBAGA| pusAT PERTUMBUHAN
EKoNoMl REGIONAL (Pro-Growth), PENGURANGAN KEMtsKtNAN (proPooT) dan PENANGGULANGAN PENGANGGURAN (PTo-Job), seTta PENfNGI(ATAN DAYA sAtNG DAERAH (competitive advantage). Untuk mencapai hal tersebut ditetapkan penggerak utama pembangunan (pimemover) daerah Kota Kotamobagu yaitu: Jasa (econ omy seruices), pendidikan, dan kesehatan (socrb/ serurbes). Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut perlu didukung dengan apa yang disebut sebagai pra-syarat pemicu pembangunan yaitu berupa: Tata kepemerintahan yang baik; pengelolaan keuangan daerah yang baik; dan stabilitas keamanan daerah yang terjaga. Adapun program prioritas pembangunan daerah ini yang tertuang dalam
visi misi kepala daerah terpilih ada 7 ttujuh) program yaitu: 1) Ekonomi; 2) Politik, Pemerintahan, dan keamanan; 3) pendidikan dan Kesehatan; 4) Lingkungan hidup, dan Pengeloraan sumberdaya alam;
t s) pengem' Dangaw
v
-57
RUJI'/2.Kota -Kotamoiagru zoog _ 2orj
wilayah; 6) Agama, dan sosiar budaya; serta 7) Hukum. Dari ke tujuh program tersebut, untuk arah kebijakan penganggaran dieraborasi menjadi 6 (enam) program, yaitu: 1) program poritik, pemerintahan, hukum dan keamanan; 2) Program Pendidikani 3) Kesehatan; 4) Kependudukan dan perayanan sosial budaya; 5) pembangunan infrastruktur perkotaani dan 6) program pembangunan ekonomi, ringkungan hidup, dan sumberdaya aram. Adapun kebijakan anggaran pemerintah Kota Kotamobagu untuk 2009 _ 2013
dialokasikan sepenuhnya untuk keenam program prioritas pembangunan daerah iniyaitu:
1' Program pembangunan bidang poritik, pemerintahan, hukum dan keamanan- Tahun 2aog bidang ini diarokasikan anggaran sebesar 30,4|yo dari totar anggaran tahun tersebut, atau sebesar hampir 91,g0 miliar rupiah. Dengan pertimbangan prinsip efisiensi dan efektifitas
pendayagunaan aparatur daerah merarui peningkatan ta."
kepemerintahan yang baik dan bersih maka ditetapkan arokasi anggaran untuk program pembangunan bidang ini semakin rama semakin menurun distribusi persentasenya dan diharapkan hingga akhir tahun 2ol3alokasi anggaran tinggar 20,00o6 daritotaranggaran untuk tahun tersebut.
2' Program pembangunan pendidikan bermutu.
peningkatan kuafitas sumber Daya Manusia (sDM) Kota Kotamobagu satah satunya diukur dari keberhasiran tercapainya program ini dan ini sudah menjadi *":i,T."" dari pemerintahan Kota Kotamobagu daram pembangunan untuk rima tahun kedepan. untuk itu dengan pengarokasian anggaran
pada tahun 2009 ini sebesar 2s,7syo terasa berum memadai dan ditargetkan hingga tahun 2013 pembangunan bidang pendidik""
;;;
diafokasikan anggaran hingga 3o,ooyo dari totar anggaran pada tahun tersebut.
3. Frogram pembangunan kesehatan.
sebagaimana bidang pendidikan, kesehatan juga menjadi satah satu ukuran keberhasifan pembangunan manusia daerah ini. Masyarakat Kota Kotamobagu yang sejahtera dan sehat menjadi idaman setiap insan yang ada di daerah ini. Untuk itu L (A
v-58
1lU2/D -Kota -Kotamofagu zoog - 2orj
diprioritaskan pembangunan bidang ini yang pada tahun 2009 didistribusikan anggaran sebesar 7,2svo dari totar anggaran yang tersedia di tahun ini, dan ditetapkan pengafokasian anggaran sampai
tahun 2013 akan menjadi sebesar minima
t la,ooyo dari totat anggaran
yang tersedia untuk tahun tersebut.
4- Program pembangunan kependudukan dan perayanan sosiaf. Masalah kependudukan dan pelayanan sosial masih merupakan masafah
mendasar yang terjadi terutama di daerah perkotaan. Kemiskinan, urbanisasi, anak terrantar, kaum jompo, tuna susira,
dan sebagainya merupakan masalah yang perlu penanganan serius baik saat ini maupun ke depan, dan bukan tidak mungkin ini terjadi dan akan terjadi di daerah ini' untuk itu penanganan masalah ini perlu diperhatikan dan diantisipasi sedini mungkin karena akan mengganggu tata kehidupan, norma dan budaya kehidupan masyarakat di daerah ini. penanganan masafah ini perlu penganggaran yang memadai. Tahun 200g program pembangunan bidang ini dialokasikan anggaran sebesar tidak lebih dari g,04 miliar rupiah dengan distribusi sebesar 2,67yo dari total anggaran, dan untuk itu ditargetkan hingga tahun 2013 bidang ini mendapat atokasi anggaran hingga mencapai minimaf s,}oo/o dari total anggaran yang tersedia di tahun tersebut.
5- Program pembangunan infrastruktur perkotaan.
pengembangan
wilayah kota merupakan har muflak daram pembangunan suatu daerah. segala fasilitas infrastruktur perkotaan yang patut disediakan oreh pemerintah idealnya harus dibangun ofeh pemerintah setempat. setain itu pembangunan infrastruktur merupakan cermin nyata dari alokasi investasi pemerintah dan sebagai bentuk dari modar pemacu investasi swasta- sefain itu secara psikorogis pembangunan infrastruktur sangat mempengaruhi pandangan masyarakat setempat bahwa pemerinlah
'benar-benar merakukan pembangunan seerra nyata. untuk itu pembangunan infrastruktur perkotaan di daerah ini muflak untuk
diprioritaskan. Tahun 2oog alokasi anggaran pembangunan infrastruktu7
v
-59
R.U!1t42 -Kota
-Kotamoiagu 2oo9 - 2or3
sebesar hampir 79,08 miliar rupiah dengan distribusi persentase sebesar 26,260/o, besaran alokasi ini terus dipertahankan hingga 2011 dan
dengan pertimbangan keterbatasan wilayah serta pembangunan yang dilaksanakan sebagian besar tinggal masa pemeliharaan intrastruktur maka alokasi anggaran hingga tahun 2013 berkisar 2S,OOo/o dari total anggaran tahun yang bersangkutan.
Program pembangunan ekonomi, lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Program ini sebagai salah satu tujuan dalam mencapai visi yang telah
ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut telah ditetapkan juga fokus pelaksanaan pembangunan dengan "triple track' pembangunan
Kota
Kotamobagu. Fokus pembangunan tersebut sebagian besar pefaksanaannya melalui program prioritas ini yaitu berupa program pembangunan ekonomi dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan (susfa inable developmenf) dengan memperhatikan pengelofaan lingkungan hidup. Ekonomi kerakyatan
dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pengembangan industri kecil dan kerajinan rumahtangga yang berbasis komoditi lokal dikembangkan dalam program ini. pengembangan sektor pertanian melalui revitalisasi pertanian dan peningkatan nilai tambah produk pertanian daerah ini merupakan bagian dari program prioritas bidang ini, tanpa mengabaikan fasilitasi dan pengembangan sektor-sektor lain yang merupakan keunggulan daerah ini seperti sektor perdagangan, sektor keuangan, fasilitas
pendukung pariwisata dan terutama memfasilitasi investasi swasta dan masyarakat untuk berusaha dan berkembang di daerah ini. Untuk itu pembangunan bidang ini harus dilakukan dan dialokasikan anggaran yang memadai. Tahun 2009 bidang ini dialokasikan anggaran sebesar lebih dari 22,87 miliar rupiah dengan distribusi sebesar 7,6ovo darijumlah anggaran tahun ini, dan ditargetkan sampai tahun 2olgprogram prioritas pembangunan bidang
ini akan dialokasikan anggaran sebesar lebih dari 10%. Untuk lebih jelasnya dapatdilihat pada table 6 berikut : L
v
-60
1??I3/D .Kota .Kotamofiarla zo o8
. 2 ot3
Tabel 6 Target Alokasi Anggaran Menurut program prioritas pembangunan Di Kota Kotamobagu,20Og _ ZOf SNo
PR0GRAM PR|OR|TAS PETv|BANGUNAN
IUUY
Nilai(Rp)
I
3
4
91,796,757,062
PENDIDIIGN
77,537,272,121
KESEHATAN
21,827,102,211
8,037,313,530
IIIFRASTRUKTUR PERKOTMN PEMBAilGUNAN
0
Nilai(Rp)
Yo
Nilai(Rp)
wll o/o
2A13 0l
Nilai(Rp)
t0
Nilai(Rp)
30,48
IJ,Ii tL\)
97,379,362,274
83,934,297,912
u.w
8'1,039,796,990
24,50
26,80
92,615,756,445
28.00
24,595,232,754
28,942,423,999
75,049,725,642
olo
104,719,152,059
32,299,405,219
21,50
73,629,672,479
20,00
30,00
110,444,509,719
30.00
v.tc
36,814,936,240
10.00
18,407,418,120
(nn
KHPENDUDUKAN DAN PTUYMNT.I SOSIAL BUDAYA
5
Yo
2011
PoLtTtK, PEMERINTAHAN, HUKUM, DAil KEAMAT'IAN
2
2010
79,075,944,320
LOt
to.ta
10,904,974,905
91,428,796,394
3,45
14,057,748,746
4,25
16,590,532,409
26,00
86,000,345,271
26.00
89,01 1,279,250
lc.cu
92,037,090,599
IJ,UU
8,00
28,115,497,492
Q(n
5,745,619
900
36,914,936,240
10.00
gi
100.00
369,149,362,396
100,00
EKot\toM[-
LII{GKUNGAiI HIDUP, DN SUMBERDAYA
22,872,245,299
/,01
25,055,014,272
ALAM
JUMLAI{
30'1,146,634,542
100,00
313,187,679,401
100,00
330,770,558,733
v
-61
100,00
31 ,41
349,063,940,1
