-1-
PROVINSI GORONTALO KEPUTUSAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR :
/
/
/ 2015
TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT KOTA GORONTALO TAHUN 2016 WALIKOTA GORONTALO, Menimbang
:
a. bahwa Program Kerja Pengawasan Tahunan merupakan salah satu tugas dan fungsi Inspektorat Kota Gorontalo dalam rangka pengawasan internal; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan internal Pemerintah Kota Gorontalo, perlu membuat Program Kerja Pengawasan Tahunan; c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota
Gorontalo
tentang
Program
Kerja
Pengawasan
Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Gorontalo Tahun 2016; Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000
Nomor
258,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4060); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
-24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587)
sebagaimana
telah
beberapa
kali
diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 5679); 5. Peraturan Pedoman
Pemerintah Pembinaan
Nomor dan
79
Tahun
Pengawasan
2005
tentang
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peraturan
Pemerintah
Pembagian
Urusan
Nomor
38
Tahun
Pemerintahan
2007
antara
tentang
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman
tentang
Tata
Cara
Pengawasan
atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di
-3Lingkungan
Departemen
Dalam
Negeri
dan
Pemerintah
Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
:
Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Gorontalo Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
:
Program
kerja
sebagaimana
dimaksud
Diktum
KESATU
dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Gorontalo dalam rangka pengawasan tahunan. KETIGA
:
Inspektorat Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas : a.
Melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sesuai norma pemeriksaan.
b.
Melaksanakan monitoring terhadap program pembangunan yang tidak tercakup dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
c.
Melakukan penelitian / klarifikasi / pemeriksaan kebenaran pengaduan masyarakat.
KEEMPAT
:
Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Kota Gorontalo wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Walikota Gorontalo melalui Sekertaris Daerah Kota Gorontalo.
KELIMA
:
Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2016.
KEENAM
:
Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Walikota Gorontalo
Nomor
:
390/1/XII/2015
tentang
Program
Kerja
-4Pengawasan
Tahunan
(PKPT)
Inspektorat
Kota
Gorontalo
Tahun 2015 dinyatakan tidak berlaku. KETUJUH
:
Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal WALIKOTA GORONTALO,
MARTEN A. TAHA Tembusan disampaikan kepada yth. : 1. Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 2. Gubernur Gorontalo. 3. Inspektur Provinsi Gorontalo. 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo. 5. Para Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor se- Kota Gorontalo. 6. Para Camat se-Kota Gorontalo. 7. Para Lurah se-Kota Gorontalo.
2015
-1LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR :
/
/
/ 2015
TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT KOTA GORONTALO TAHUN 2016 I.
PENDAHULUAN Inspektorat Kota Gorontalo adalah Lembaga Teknis dalam lingkup Pemerintahan Kota Gorontalo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pengawasan atas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Kota Gorontalo mempunyai fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan b. Pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan untuk tujuan tertentu c. Pelaksanaan urusan administratife lingkup inspektorat d. Penyusunan laporan hasil pengawasan Berkenaan dengan tugas Inspektorat Kota Gorontalo yaitu menyusun rencana dan program di bidang pengawasan, maka disusun Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2015, guna menjadi pedoman / panduan dalam pelaksanaan tugas pengawasan selama 1 (satu) tahun.
II.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA GORONTALO Sesuai Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gorontalo. Berikut ini adalah penjabaran dari Tugas dan Fungsi Inspektorat
Kota
Gorontalo sebagai berikut : 1. Inspektur a. Inspektur Kota Gorontalo, mempunyai tugas: Melakukan Pengawasan daerah,
dan
pemerintahan
atas pelaksanaan urusan pemerintahan di
pelaksanaan kecamatan
dan
pembinaan kelurahan
perundang-undangan untuk kelancaran tugas.
atas
penyelenggaraan
berdasarkan
peraturan
-2b. Dalam melaksanakan tugas Inspektur Kota Gorontalo menyelenggarakan fungsi: 1) Merencanakan
program
pengawasan
pelaksanaan
urusan
pemerintahan daerah sesuai kebutuhan untuk peningkatan kinerja pengawasan; 2) Merumuskan kebijkan teknis dan fasilitas pengawasan berdasarkan program kerja pengawasan tahunan sebagai dasar pelaksanaan tugas unit; 3) Melakukan pemeriksaan,pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan secara berkala dan sewaktu-waktu untuk menghindari penyimpangan; 4) Mengorganisir pelaksanaan system pengawasan sesuai mekanisme kerja untuk tertibnya pelaksanaan tugas; 5) Mengendalikan pelaksanaan tugas pengawasan secara terpadu untuk menghindari terjadinya penyimpangan; 6) Mengarahkan pelaksanaan tugas pengawasan secara berjenjang untuk peningkatan kinerja unit; 7) Membina pelaksanaan tugas pengawasan baik intern dan ekstern untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 8) Mendistribusikan tugas-tugas pengawasan kepada bawahan sesuai job untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 9) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan secara menyeluruh untuk efektivitas dan efisiensi kegiatan unit; 10) Mengevaluasi
pelaksanaan
rapat/pertemuan
untuk
tugas mengetahui
pengawasan perkembangan
melalui hasil
pelaksanaan tugas; 11) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit terkait melalui rapat/pertemuan untuk kesatuan pendapat dalam pelaksanaan tugas; 12) Menyusun laporan hasil pelaksanaan secara berkala sebagai bahan evaluasi; 13) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan. 2. Sekertaris a. Sekertaris, mempunyai tugas: Melaksanakan tugas pelayanan administratif dan fungsional di bidang pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.
-3b. Dalam melaksanakan tugas Sekertaris menyelenggarakan fungsi: 1) Menghimpun
kebijakan
teknis
di
bidang
pengawasan
sesuai
kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas unit; 2) Menyusun rencana kegiatan pengawasan sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit; 3) Menghimpun dan menyusun data laporan hasil pengawasan sesuai kebutuhan sebagai bahan penatausahaan dalam proses penanganan pengaduan; 4) Mengelola laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional sesuai jenis sebagai bahan tindak lanjut; 5) Melakukan penilaian laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah sesuai bidangnya untuk keakuratannya; 6) Melakukan
penyimpanan
laporan
hasil
pengawasan
aparat
pengawasan fungsional melalui file sebagai bahan dokumentasi; 7) Melakukan tugas pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga unit sesuai jenis untuk kelancaran tugas unit; 8) Mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk; 9) Mengkoordinasikan
pelaksanaan
tugas
dengan
para
Inspektur
Pembantu melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat; 10) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job untuk tertibnya pelaksanaan tugas; 11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sesuai bahan evaluasi; 12) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan. 3. Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas: Melaksanakan tugas penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan berdasarkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi: 1) Menyiapkan
kebijakan
teknis
penyusunan
rencana
/
program
pengawasan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas; 2) Mengumpul dan mengelola data hasil pengawasan sesuai jenis sebagai bahan laporan dan statistik Inspektorat; 3) Menyusun anggaran Inspektorat berdasarkan skala prioritas untuk kelancaran tugas pengawasan;
-44) Menyiapkan
dan
memfasilitasi
rencana
kerja
pengawasan
sesuai
program untuk kelancaran tugas-tugas pengawasan; 5) Menginventarisir dan menyiapkan dokumentasi hasil pengawasan sesuai jenis sebagai bahan tindak lanjut; 6) Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut; 7) Mengkoordinasikan
pelaksanaan
tugas
dengan
kepala-kepala
sub
Bagian melalui pertemuan/rapat untuk menyatukan pendapat; 8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; 9) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan. 4. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas: Melaksanakan tugas pengevaluasian laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis untuk tertibnya pelaksanaan tugas-tugas pengawasan. Dalam
melaksanakan
tugas
Sub
Bagian
Evaluasi
dan
Pelaporan
menyelenggarakan fungsi: 1) Menyiapkan
kebijakan
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai
kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas-tugas pengawasan; 2) Menyusun rencana kegiatan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit; 3) Menghimpun hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan melalui aparat pengawasan fungsional sebagai bahan evaluasi; 4) Melakukan evaluasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai bidang untuk keakuratannya; 5) Menyusun
statistik
hasil
pengawasan
berdasarkan
skedul
untuk
kemudahan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan; 6) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala-kepala Sub Bagian melalui rapat/pertemuan untuk beroleh penyatuan pendapat; 7) Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; 8) Melaksanakan
tugas
lain
yang
diperintahkan
oleh
atasan
untuk
kelancaran tugas kedinasan. 5. Sub Bagian Administrasi dan Umum, mempunyai tugas: Melaksanakan
tugas
pengelolaan
urusan
kepegawaian,
keuangan,
penatausahaan surat-menyurat dan urusan rumah tangga berdasarkan juklak dan juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
-5Dalam
melaksanakan
tugas
Sub
Bagian
Administrasi
dan
Umum
menyelenggarakan fungsi: 1)
Menyiapkan
kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan
perlengkapan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas; 2)
Menyusun rencana kegiatan pengelolaan adminsitrasi dan perlengkapan sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit;
3)
Melakukan tugas pengelolaan administrasi perkantoran dan kearsipan berdasarkan pedoman untuk peningkatan pelayanan;
4)
Melaksanakan tugas pengelolaan adminsitrasi keuangan berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi keuangan;
5)
Melaksanakan tugas pengelolaan urusan kepegawaian berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan / Petunjuk Teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
6)
Membuat rencana pengadaan barang inventaris
sesuai kebutuhan
untuk kelancaran kegiatan unit; 7)
Melaksanakan
tugas
pengelolaan
dan
pemeliharaan
perlengkapan
rumah tangga berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi barang milik unit; 8)
Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk;
9)
Mengkoordinasikan
pelaksanaan
tugas
dengan
Kepala-kepala
sub
bagian melalui rapat / pertemuan untuk beroleh penyatuan pendapat; 10) Menyusun laporan secara berkala sebagai bahan evaluasi; 11) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan. 6. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV a. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV mempunyai tugas: Melaksanakan
pembinaan
dan
pengawasan
terhadap
urusan
pemerintahan daerah dan kasus pengaduan masyarakat pada SKPD di lingkungan
Pemerintah
Kota
Gorontalo
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. b. Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV menyelenggarakan fungsi: 1)
Menghimpun
peraturan
teknis
pengawasan
sesuai
kebutuhan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2)
Menyusun rencana program kerja pembinaan dan pengawasan secara periodik untuk menjadi program unit;
3)
Menyusun Program Kerja Pemeriksaan (PKP) melalui langkah kerja pemeriksaan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
-64)
Melakukan
pembinaan pengawasan
pada SKPD di lingkungan
Pemerintah Kota Gorontalo secara berkala untuk peningkatan kinerja unit; 5)
Melakukan pengawasan dan pemeriksaan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo secara periodic untuk mengetahui penyimpangan kinerja unit;
6)
Menghimpun
hasil
pemeriksaan
Pemeriksaan
(KKP)
sebagai
melalui
dasar
review
penyusunan
Kertas
Kerja
Laporan
Hasil
Pemeriksaan (LHP); 7)
Menyusun Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) sebagai bahan evaluasi;
8)
Menyampaikan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) melalui obyek pemeriksaan untuk beroleh tanggapan;
9)
Melakukan klarifikasi hasil temuan pemeriksaan melalui unit terkait untuk beroleh data yang akurat;
10) Menyusun laporan hasil pemeriksaan berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) untuk ditindaklanjuti; 11) Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut; 12) Mengkooordinasikan pelaksanaan tugas dengan Sekretaris dan para Inspektur Pembantu melalui rapat / pertemuan untuk penyatuan pendapat; 13) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang untuk tertibnya pelasanaan tugas; 14) Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; 15) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan. 7. Kelompok Jabatan Fungsional Berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2009 Bab II Pasal 4 Kelompok
Jabatan
Fungsional
Pengawasan
Pemerintahan
Urusan
Pemerintahan Daerah (P2UPD) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas
penyelenggaraan
teknis
urusan
pemerintahan
di
Daerah
diluar
pengawasan keuangan, yang meliputi Pengawasan Urusan Pemerintahan, Pengurusan
atas
Pembinaan
Pelaksanaan
Urusan
Pemerintahan,
Pengawasan atas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan, Pengawasan atas Peraturan Daerah, Pengawasan atas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Pengawasan
untuk
Tujuan
Tertentu
dan
Penyelenggaraan Teknis Pemerintahan di Daerah.
melaksanakan
Evaluasi
-7Berdasarkan PermenPAN Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 Bab II Pasal 4 ayat (1), tugas pokok auditor adalah melaksanakan kegiatan Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan Teknis, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan yang meliputi Audit, Evaluasi, Reviu, Pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain, seperti Konsultasi, Sosialisasi, Asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola unit yang diawasi. Berdasarkan Perka BKN Nomor 60 Tahun 2012, auditor kepegawaian adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundangundangan bidang kepegawaian (pengawasan, pengendalian kepegawaian) pada instansi Pusat dan Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. III. RUANG LINGKUP PENGAWASAN Ruang lingkup pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Gorontalo Tahun 2016, mencakup : 1.
Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi Administrasi Umum Pemerintahan dan Urusan Pemerintahan;
2.
Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Gorontalo;
3.
Audit kinerja atas peyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Gorontalo, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara (seperti audit kinerja atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran; audit kinerja atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana; dan audit kinerja atas pengelolaan aset dan kewajiban) dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Gorontalo (seperti audit kinerja
atas
fungsi
kepariwisataan
dan
audit
kinerja
atas
fungsi
kebudayaan); 4.
Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Gorontalo, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo dan reviu atas laporan kinerja Pemerintah Kota Gorontalo;
5.
Evaluasi
atas
penyelenggaraan
tugas
dan
fungsi
Pemerintah
Kota
Gorontalo, seperti evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi / Tugas Pembantuan, evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi LPPD, dan pengarusutamaan gender ;
-86.
Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Gorontalo.
7.
Pembangunan Zona Integritas, Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
8.
Pemantauan pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindaklanjutnya termasuk evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
9.
Pengawasan atas pengelolaan anggaran pendidikan;
10. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 11. Pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan; 12. Pemantauan perkembangan indikator kinerja; 13. Koordinasi pembinaan dan pengawasan; 14. Tugas lain selain kebijakan Walikota antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkup Daerah. IV. SASARAN PENGAWASAN Pelaksanaan
tugas
pengawasan
Inspektorat
Kota
Gorontalo
tetap
mengacu pada kebijaksanaan Pengawasan Nasional yang berlaku di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dengan tetap mempertimbangkan kondisi obyektif yang ada, meliputi : 1. Tuntutan kebutuhan masyarakat akan peranan Aparat pengawasan Intern di Daerah; 2. Kualitas dan kuantitas / kemampuan Operasional Aparat Pengawasan atau Sumber Daya Manusia (SDM); 3. Dukungan dana penunjang dari Pemerintah Daerah Kota Gorontalo; 4. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai; 5. Dukungan Walikota dalam sasaran pemeriksaan pengawasan dan hasil-hasil pengawasan. Bertolak dari pertimbangan tersebut, maka ditetapkan sasaran pengawasan Inspektorat Kota Gorontalo Tahun 2016, sebagai berikut : 1. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Gorontalo; 2. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Gorontalo;
-93. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Gorontalo yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). V.
OBJEK PEMERIKSAAN Adapun yang menjadi obyek pengawasan Inspektorat Kota Gorontalo Tahun 2016 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena untuk tahun 2016, Inspektorat Kota Gorontalo melakukan penilaian risiko untuk penentuan obyek pengawasannya.
Hanya
SKPD
yang
berisiko
tinggi
yang
diaudit
pada
tahun 2016. Ada beberapa SKPD yang risikonya sedang dan rendah yang nantinya akan diaudit setiap 2 atau 3 tahun sekali. Adapun rincian objek pengawasan untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. Sekretariat Daerah
:
1
Satuan Kerja, terdiri dari 9 bagian
2. Sekretariat DPRD
:
1
Satuan Kerja
3. Dinas
:
13
Satuan Kerja (termasuk 9 Puskesmas yang akan diaudit pada Tahun 2016)
4. Badan
:
7
Satuan Kerja
5. RSUD
:
1
Satuan Kerja
6. Kantor
:
1
Satuan Kerja
7. SMP/ A / K Negeri
:
26
Sekolah
8. SD Negeri
:
26
Sekolah
9. Kecamatan
:
5
Satuan Kerja, terdiri dari 26 Kelurahan (kecamatan yang diaudit pada Tahun 2016 adalah kecamatan yang penilaian risikonya tinggi)
VI.
PERSONIL DAN DANA PENUNJANG 1. Personil Tenaga yang tersedia yang melaksanakan tugas pengawasan serta tugas kesekretariatan adalah : a. Inspektur
:
1 orang
b. Sekertaris dan Inspektur Pembantu Wilayah :
5 orang
c.. Kepala Sub Bagian
:
3 orang
d. Auditor
:
15 orang
e. P2UPD
:
11 orang
f. Audiwan
:
4 orang
f. Staf Administrasi
:
16 orang
- 10 2. Jumlah Anggaran NO
JENIS PEM ERIKSAAN
ANGGARAN
1
Pemeriksaan Reguler
788,625,000
2
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Rp
118,800,000
3
Opname Kas, Persediaan dan Aset SKPD
Rp
41,625,000
4
Evaluasi SAKIP SKPD
Rp
37,500,000
5
Evaluasi ZI (Stranas PPK)
Rp
40,500,000
6
Evaluasi LPPD
Rp
15,750,000
7
Evaluasi 8 Program Unggulan PEMKOT
Rp
31,500,000
8
Reviu Laporan Kinerja SKPD
Rp
13,200,000
9
Reviu Laporan Kinerja PEMKOT
Rp
13,200,000
10 Reviu LK-SKPD
Rp
18,750,000
11 Reviu LK PEMKOT
Rp
30,375,000
12 Reviu RKA 13 Reviu KK Assesor PMPRB (Stranas PPK) JUM LAH
Rp
37,500,000
Rp
37,500,000
Rp 1,224,825,000
3. Jumlah Hari Pemeriksaan NO
JENIS PEM ERIKSAAN
ORANG HARI (OH)
1
Pemeriksaan Reguler
5245
2
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
720
3
Opname Kas, Persediaan dan Aset SKPD
275
4
Evaluasi SAKIP SKPD
240
5
Evaluasi ZI (Stranas PPK)
260
6
Evaluasi LPPD
105
7
Evaluasi 8 Program Unggulan PEMKOT
200
8
Reviu Laporan Kinerja SKPD
88
9
Reviu Laporan Kinerja PEMKOT
88
10 Reviu LK-SKPD
120
11 Reviu LK PEMKOT
195
12 Reviu RKA
240
13 Reviu KK Assesor PMPRB (Stranas PPK)
240
JUM LAH
8016
VII. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN YANG DITERBITKAN Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan direncanakan sebanyak 136 LHP.
- 11 VIII. PENUTUP Demikian
Program
Kerja
Pengawasan
Tahunan
Inspektorat
Kota Gorontalo Tahun 2016 disampaikan untuk menjadi pedoman / panduan dalam pelaksanaan tugas-tugas Pengawasan di Kota Gorontalo. WALIKOTA GORONTALO,
MARTEN A. TAHA
- 12 z
INSPEKTORAT KOTA GORONTALO
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN ( PKPT ) TAHUN 2015
GORONTALO,
JANUARI 2015
- 13 -
