-1-
SALINAN
KABUPATEN MALANG KECAMATAN WAGIR PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA GONDOWANGI NOMOR 11 TAHUN 2015, KEPALA DESA PANDANLANDUNG NOMOR 7 TAHUN 2015, KEPALA DESA PARANGARGO NOMOR 4 TAHUN 2015, KEPALA DESA MENDALANWANGI NOMOR 6 TAHUN 2015, KEPALA DESA SITIREJO NOMOR 7 TAHUN 2015, KEPALA DESA PANDANREJO NOMOR 11 TAHUN 2015, KEPALA DESA PETUNGSEWU NOMOR 6 TAHUN 2015, KEPALA DESA SUMBERSUKO NOMOR 9 TAHUN 2015, KEPALA DESA DALISODO NOMOR 6 TAHUN 2015, KEPALA DESA SUKODADI NOMOR 15 TAHUN 2015, KEPALA DESA JEDONG NOMOR 7 TAHUN 2015, DAN KEPALA DESA SIDORAHAYU NOMOR 6 TAHUN 2015.
TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESA PENGELOLAAN ASET DANA BERGULIR HASIL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN DAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA GONDOWANGI, KEPALA DESA PANDANLANDUNG, KEPALA DESA PARANGARGO, KEPALA DESA MENDALANWANGI, KEPALA DESA SITIREJO, KEPALA DESA PANDANREJO, KEPALA DESA PETUNGSEWU, KEPALA DESA SUMBERSUKO, KEPALA DESA DALISODO, KEPALA DESA SUKODADI, KEPALA DESA JEDONG, DAN KEPALA DESA SIDORAHAYU Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa-Desa dalam satu wilayah kecamatan bisa membentuk Badan Kerja sama antar-Desa sebagai pelaksana Kerja sama antar-Desa;
b. bahwa ......
-2b. bahwa dalam rangka penataan dan pengelolaan Aset Dana bergulir hasil Program Pengembangan Kecamatan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kecamatan Wagir perlu adanya Kerja sama Antar Desa yang diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerja Sama Antar Desa. Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme ....
-3Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan , dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296); 9. Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 10. Peraturan Desa Gondowangi Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Kerja Sama Desa Lembaran Desa Gondowangi Tahun 2015 Nomor 10 11. Peraturan Desa Pandanlandung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kerja Sama Desa Lembaran Desa Pandanlandung Tahun 2015 Nomor 5; 12. Peraturan Desa Parangargo Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kerja Sama Desa Lembaran Desa Parangargo Tahun 2015 Nomor 3; 13. Peraturan Desa Mendalanwangi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kerja Sama Desa Lembaran Desa Mendalanwangi Tahun 2015 Nomor 5; 14. Peraturan
Desa Sitirejo Nomor 4 Tahun 2015
Tentang Kerja Sama Desa Lembaran Desa Sitirejo Tahun 2015 Nomor 4;
15. Peraturan Desa Pandanrejo Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Kerja Sama Desa Lembaran Desa Pandanrejo Tahun 2015 Nomor 10; 16. Peraturan Desa Petungsewu Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kerja Sama Desa Lembaran Desa Petungsewu Tahun 2015 Nomor 4; 17. Peraturan Desa Sumbersuko Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kerja Sama Desa Lembaran Desa Sumbersuko Tahun 2015 Nomor 8; 18. Peraturan Desa Dalisodo Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kerja Sama Desa Lembaran Desa Dalisodo Tahun 2015 Nomor 5;
19. Peraturan Desa Sukodadi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kerja Sama Desa Lembaran Desa Sukodadi Tahun 2015 Nomor 13; 20. Peraturan Desa Jedong
Nomor 6 Tahun 2015
Tentang Kerja Sama Desa Lembaran Desa Jedong Tahun 2015 Nomor 6;
21. Peraturan Desa Sidorahayu Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kerja Sama Desa Lembaran Desa Sidorahayu Tahun 2015 Nomor 5. MEMUTUSKAN ....
-4MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA GONDOWANGI, KEPALA DESA PANDANLANDUNG, KEPALA DESA PARANGARGO, KEPALA DESA MENDALANWANGI, KEPALA DESA SITIREJO, KEPALA DESA PANDANREJO, KEPALA DESA PETUNGSEWU, KEPALA DESA SUMBERSUKO, KEPALA DESA DALISODO, KEPALA DESA SUKODADI, KEPALA DESA JEDONG, DAN KEPALA DESA SIDORAHAYU TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESA PENGELOLAAN ASET DANA BERGULIR HASIL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN DAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan: 1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 4. Badan Permusyawaratan Desa kmudian disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 6. Musyawarah Antar Desa yang kemudian disingkat MAD adalah musyawarah yang diikuti oleh delegasi desa yang melakukan kerjasama antar-Desa. 7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 8. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur. 9.Peraturan Bersama ....
-59. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur. 10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 11. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainya yang sah. 12. Aset Dana Bergulir adalah Dana yang berasal dari Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan, dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang telah dikembalikan ke Badan Kerjasama Antar Desa melalui unit kerja pengelola dana bergulir dan digulirkan kembali ke masyarakat. 13. Aset Bergerak dan Aset Tidak Bergerak adalah aset yang dihasilkan dari pengelolaan dan pengembangan dana bergulir sebagai penunjang kegiatan pengembangan dana bergulir. 14. Program Pengembangan Kecamatan kemudian disebut PPK adalah program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, memperkuat institusi lokal, dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. 15. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan kemudian disebut PNPM-MPd adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis pada pembangunan partisipatif 16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 17. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. 18. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 19. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan. 20. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten. 21. Kerjasama antar-Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antarDesa dalam bidang pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa, bidang keamanan dan ketertiban. 22. Badan Kerjasama Antar Desa kemudian disebut BKAD adalah pelaksana kerjasama antar-Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Bersama Kepala Desa. 23.Badan Usaha ....
-623. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud Maksud kerjasama antar desa adalah untuk melakukan usaha bersama antara desa-desa yang melakukan kerja sama dalam pemeliharaan, pengembangan aset dana bergulir hasil kegiatan PNPM-MPd dan PPK. Pasal 3 Tujuan (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; Meningkatkan pendapatan asli desa; Menumbuhkan aspirasi masyarakat; Meningkatkan kerja sama di dalam penanggulangan kemiskinan; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pola pemberdayaan yang didukung oleh kelembagaan yang transparan dan akuntabel; (7) Meningkatkan potensi sumber daya lokal dalam pembangunan melalui penerapan pola pembangunan partisipatif dan berkelanjutan; (8) Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kerjasama antar desa yang harmonis dan dinamis; (9) Meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam pengelolaan keuangan mikro dalam rangka pelayanan penyediaan modal guna mendorong peningkatan usaha masyarakat miskin; (10) meningkatkan, melindungi, dan mengembangkan aset produktif masyarakat; (11) meningkatkan dan menumbuh-kembangkan nilai-nilai luhur budaya lokal guna mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang madani. BAB III RUANG LINGKUP DAN BIDANG KERJASAMA Bagian Kesatu Ruang lingkup Pasal 4 Ruang lingkup kerjasama antar-Desa meliputi : a. Pengembangan usaha bersama antar desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing; b.Kegiatan ....
-7b. Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa dalam wilayah kecamatan dan antar kecamatan. c. Pengembangan pembangunan kawasan perdesaan dalam satu wilayah kecamatan dan antar kecamatan. Pasal 5 (1) Kerja sama antar-Desa ini dilaksanakan oleh Desa-Desa dalam wilayah Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. (2) Desa-Desa yang melaksanakan hubungan hukum Kerja sama antarDesa sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. Desa Gondowangi; b. Desa Pandanlandung; c. Desa Parangargo; d. Desa Mendalanwangi; e. Desa Sitirejo; f. Desa Pandanrejo; g. Desa Petungsewu; h. Desa Sumbersuko; i. Desa Dalisodo; j. Desa Sukodadi; k. Desa Jedong; dan l. Desa Sidorahayu. (3) Hubungan Hukum kerjasama antar-Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diwakili oleh Delegasi dalam MAD dan dengan penetapan Surat Keputusan Kepala Desa. Bagian Kedua Bidang Kerjasama Pasal 6 Bidang Kerjasama antar-Desa yang dilakukan dapat meliputi: a. Pengembangan Usaha ekonomi bersama dalam pengelolaan Aset dana bergulir hasil Program Pengembangan Kecamatan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ; b. Pengembangan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antarDesa sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat 2; c. Pembentukan BUMDesa Bersama; d. Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro; e. Pengembangan usaha pasar antar-Desa; f. Pegembangan usaha produk unggulan Desa g. Pendayagunaan sumberdaya alam dan lingkungan. h. Pengembangan usaha Wisata Desa i. Pengembangan Usaha bidang pertanian. j. Bidang lainnya dalam rangka pengembangan aset dana bergulir.
BAB IV ...
-8-
(1) (2)
(3)
(4)
BAB IV TATA CARA DAN KETENTUAN PELAKSANAAN KERJASAMA Bagian Kesatu Perencanaan Kerja sama Pasal 7 Desa-Desa yang akan melaksanakan kerja sama antar-Desa telah menyusun dan menetapkan Peraturan desa tentang Kerja sama desa. Desa-Desa yang akan melaksanakan kerja sama antar-Desa telah membahas rencana kerja sama antar-Desa dan membentuk Delegasi Desa dalam Musyawarah Desa. Delegasi desa dipimpin Kepala Desa dengan beranggotakan dari unsur yang meliputi : a. Perangkat Desa; b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; c. Lembaga Kemasyarakatan Desa; d. Lembaga Desa lainnya; dan e. Tokoh Masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan Gender. Delegasi Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. Pasal 8
Tugas Delegasi Desa meliputi : a. Mengikuti MAD; b. Membahas bidang kerja sama antar-Desa dalam MAD; c. Membahas dan menyepakati terbentuknya Badan Kerja sama antarDesa; d. Memprakarsai tersusunnya Peraturan Bersama Kepala Desa; e. Menginformasikan hasil-hasil MAD Kepada masyarakat dalam musyawarah Desa; Bagian Kedua Musyawarah Antar Desa Pasal 9 (1) Musyawarah Antar Desa untuk selanjutnya disingkat dengan MAD adalah forum musyawarah para delegasi desa yang ditetapkan sebagai anggota BKAD Kecamatan Wagir yang membahas dan menyepakati hal yang bersifat strategis. (2) Hal yang bersifat strategis yang dimaksud dalam ayat (1)meliputi : a. Pembentukan BKAD; b. Mengusulkan dan Menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa Pelaksanaan Kerjasama antar desa, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD; c. Mengusulkan dan Menetapkan perubahan Peraturan Bersama Kepala Desa Pelaksanaan Kerjasama antar desa, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD; d. Memilih, menetapkan dan atau memberhentikan Pengurus Harian BKAD; e. Mengusulkan dan Menetapkan pengangkatan dan atau pemberhentian Unit Kerja BKAD; f.Perencanaan ...
-9-
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
f. Perencanaan, pelaksanaan dan pemantaun program pembangunan, Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi antar desa yang menggunakan dana bergulir aset hasil PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan; g. Menetapkan Rencana Kerja kelembagaan BKAD h. Membahas dan menetapkan laporan Kegiatan Kelembagaan BKAD yang bersumber dari hasil pengelolaan aset dana bergulir; i. Hal strategis lainnya yang disepakati para delegasi desa dalam forum MAD. MAD yang dimaksud dalam ayat (1) berkududukan di tingkat kecamatan dan atau antar desa sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan anggota Badan Kerja Sama Antar Desa. MAD diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel. MAD diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun. MAD dapat berlangsung jika dihadiri 2/3 dari jumlah delegasi, dan apabila belum mencapai kuorum dilakukan penundaan yang secara teknis diatur dalam AD/ART. Keputusan MAD dinyatakan syah apabila disetujui sekurang-kurangnya 50% plus 1 (satu) dari jumlah delegasi desa yang hadir. Hal lain yang bersifat teknis penyelenggaraan MAD diatur dalam AD/ART Kelembagaan BKAD.
Bagian Ketiga Badan Kerjasama Antar Desa Paragraf 1 Umum Pasal 10 (1) BKAD adalah sebagai lembaga pelaksana Kerjasama antar-Desa. (2) Badan Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibentuk atas dasar kesepakatan MAD. (3) Anggota BKAD adalah seluruh delegasi desa dari desa-desa yang bersepakat melakukan kerjasama antar desa dalam MAD. Paragraf 2 Struktur Organisasi BKAD Pasal 11 Struktur Organisasi BKAD terdiri dari : a. Dewan Pembina; b. Dewan Pengawas; c. Pengurus Harian; dan d. Unit unit Kerja Pasal 12 (1) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a adalah Camat Wagir. (2) Tugas dan wewenang Dewan Pembina meliputi : a. Melakukan koordinasi bersama kepala desa yang tergabung dalam keanggotaan BKAD terhadap perkembangan pelaksanaan organisasi kerja BKAD; b.Melakukan ....
- 10 b. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan MAD; c. Menerima konsultasi dari kepala desa, pengurus harian BKAD dan unit-unit kerja BKAD apabila ditemukan kendala, masalah, perselisihan yang timbul akibat kerjasama antar desa; d. Menetapkan dan mengesahkan pengangkatan Kepala Desa sebagai dewan pengawas BKAD dengan surat keputusan camat; e. Melakukan pembinaan kebersamaan dan kekompakan pelaksanaan kerja sama antar desa; f. Melakukan pembinaan pengembangan pelestarian aset yang dikelola oleh kelembagaan BKAD; dan g. Melakukan Pembinaan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 13 (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b adalah Kepala Desa yang melakukan kerjasama antar desa. (2) Dalam hal Kepala Desa yang terpilih menjadi pengurus harian BKAD maka tidak dapat menjadi dewan pengawas. (3) Tugas dan wewenang Dewan Pengawas meliputi : a. Melakukan pemantaun dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja BKAD; b. Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerja BKAD; c. Memberikan masukan dan pengarahan dalam rapat koordinasi pengurus harian BKAD untuk meningkatkan kinerja dan perkembangan organisasi BKAD; d. Berkoordinasi dengan camat sebagai pembina untuk melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan yang timbul akibat kerjasama antar desa; e. Melakukan pemantauan dan pengawasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (4) Hak Dewan Pengawas meliputi : a. Mendapatkan informasi perkembangan kegiatan BKAD; b. Hak mengemukakan pendapat, saran dan Rekomendasi hasil pengawasan dalam MAD; c. Mendapatkan Biaya operasional yang timbul dari pelaksanaan tugas sebagai dewan Pengawas dan telah tersusun dalam Rencana kerja Dewan Pengawas serta ditetapkan melalui MAD. d. Dewan pengawas berhak untuk mengusulkan diadakannya MAD Pasal 14 (1) Pengurus harian BKAD berasal dari anggota BKAD, yang telah memenuhi kualifikasi untuk dipilih dan ditetapkan menjadi pengurus harian dalam MAD. (2) Pengurus harian BKAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setidaknya terdiri dari : a. Ketua; b. Sekretaris; c. Bendahara; dan (3) Untuk Menjadi calon Pengurus harian BKAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki kualifikasi sebagai berikut : a.Jujur ...
- 11 a. Jujur; b. Bertanggung jawab; c. Mempunyai jiwa kader dan pengabdian kepada masyarakat; d. Mempunyai pengalaman dalam organisasi; e. Mempunyai bakat kepemimpinan lokal; f. Memiliki visi dan perspektif membangun masyarakat; g. Mempunyai ketrampilan komunikasi dan fasilitasi; h. Mempunyai kemampuan/keterampilan dalam melakukan resolusi penyelesaian masalah; i. Mempunyai motivasi untuk mengembangkan lembaga dan atau organisasi; dan j. Sehat Jasmani dan Rohani. Pasal 15 (1) Pengurus Harian BKAD dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga )tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 periode berikutnya. (2) Pengurus Harian BKAD berhenti atau diberhentikan oleh MAD karena : a. Meninggal dunia; b. Permintaan sendiri; c. Berakhir masa jabatannya; d. Indisipliner, tidak masuk kerja selama lebih dari 50% jumlah ketentuan hari kerja dalam satu bulan dan atau tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selama lebih 3 bulan; e. Menyalahgunakan wewenang, melakukan kecurangan dan merugikan BKAD; f. Melanggar ketentuan Peraturan Bersama Kepala; g. Tidak memenuhi syarat lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) Peraturan Bersama ini. Pasal 16 (1) Tata cara pemilihan Pengurus harian BKAD meliputi : a. Persiapan; b. Pelaksanaan pemilihan pengurus harian BKAD dilakukan dalam MAD; (2) Pengurus Harian BKAD terpilih ditetapkan dengan Surat Keputusan Bersama Kepala Desa; (3) Tata cara lebih lanjut pemilihan pengurus harian BKAD diatur dalam AD/ART kelembagaan BKAD. Paragraf 3 Tugas dan fungsi Pengurus Harian BKAD Pasal 17 (1) Tugas Pengurus Harian BKAD meliputi : a. melaksanakan Peraturan Bersama Kepala Desa dan ketentuan lain yang ditetapkan dalam MAD; b. melaksanakan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BKAD Kecamatan Wagir serta mewakili dihadapan dan diluar pengadilan; c. mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan dan atau MAD bersama camat selaku pembina; d.melestarikan ....
- 12 d. melestarikan, mengelola dan mengembangkan aset dana bergulir hasil PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan; e. mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkompenten terhadap pengembangan kelembagaan BKAD; f. memberikan bantuan teknis dan advokasi ke desa desa secara berkala atau sesuai kebutuhan; g. melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pengembagan usaha bersama antar desa; h. bersama unit kerja BKAD membuat Rencana Strategis, dan Rencana Kerja serta Anggaran Biaya kegiatan; i. bersama camat melakukan mediasi dan atau fasilitasi perselisihan yang timbul akibat kerjasama antar desa melalui Musywarah antar desa; j. memelihara dan memastikan keamanan berkas hasil kegiatan, pembukuan, bukti-bukti kas dan surat-surat penting berkaitan dengan pengelolaan kegiatan BKAD; dan k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diamanatkan oleh MAD. (2) Fungsi BKAD Meliputi : a. sebagai Lembaga pelaksana Kerjasama Antar Desa; b. Memfasilitasi pembinaan dan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif dan kelompok simpan pinjam diperdesaan; c. Memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi kelompok masyarakat melalui peningkatan kapasitas, akses jaringan produksi dan pemasaran. Paragraf 4 Hak dan Kewenangan Pengurus Harian BKAD Pasal 18 (1) Hak Pengurus Harian BKAD meliputi : a. dapat menerima biaya operasional kegiatan yang besarnya sesuai dengan UMK dan tunjangan lainnya yang diatur dalam AD/ART dan SOP; b. biaya perjalanan dinas; dan c. biaya lainnya yang tidak melanggar aturan kerjasama antar desa. (2) Kewenangan Pengurus Harian BKAD meliputi : a. membuat kebijakan pengelolaan kegiatan BKAD secara partispatif yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan SOP yang disepakati dalam MAD; b. membentuk unit-unit kerja BKAD c. memonitor dan memberikan bimbingan teknis kepada unit kerja BKAD; d. memfasilitasi mekanisme kerjasama desa dengan pihak ketiga atas persetujuan MAD; dan e. membantu penyelesaian perselisihan antar desa. Paragraf 5 Unit Kerja BKAD Pasal 19 (1) BKAD membentuk unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan, pengawasan dan verifikasi kegiatan-kegiatan dalam kerjasama antar desa. (2)Dalam membentuk ....
- 13 (2) Dalam membentuk unit kerja BKAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus mengutamakan pengembangan Unit kerja yang telah dibentuk dalam pelaksanaan PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan. (3) Unit kerja BKAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini meliputi: a. Unit Pengelola Kegiatan yang disingkat dengan (UPK); b. Pengawas Unit Pengelola Kegiatan yang disingkat dengan (P-UPK); c. Tim Verifikasi yang disingkat dengan (TV); dan d. Unit kerja lainnya sesuai dengan kebutuhan. Pasal 20 (1) Pengurus UPK sekurang-kurangnya terdiri dari : a. ketua; b. sekretaris; c. bendahara; (2) Pengurus UPK adalah berasal dari tenaga profesional yang direkrut oleh BKAD melalui mekanisme seleksi dan ditetapkan dengan surat keputusan Ketua BKAD. (3) Yang dapat dipilih menjadi pengurus UPK harus memenuhi kualifikasi meliputi : a. bukan Pegawai Negeri Sipil; b. bukan Aparat Desa; c. bukan perorangan yang di danai dari ABPN dan APBD d. bukan Pengurus Partai Politik dan atau calon anggota legeslatif; e. bertempat tinggal diwilayah Kecamatan Wagir; dan f. Lulus seleksi (4) Pengurus UPK dipilih untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat dipilih kembali pada periode selanjutnya sesuai hasil evaluasi kinerja dari pengurus harian BKAD. (5) Pengurus UPK berhenti dan diberhentikan oleh BKAD karena: a. Meninggal dunia; b. Permintaan sendiri; c. Indisipliner, tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik; d. Melakukan kecurangan dan merugikan BKAD; e. Terjadi sesuatu hal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar; dan f. Tidak memenuhi syarat lagi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini (6) Pengurus UPK berperan sebagai pelaksana operasional kegiatankegiatan pengelolaan dan pengembangan aset dana bergulir hasil PNPM Mandiri dan bertanggungjawab kepada BKAD. (7) Ketentuan lebih teknis tentang pemilihan, tugas dan hak, serta ketentuan lainnya dalam penyelenggaran kegiatan UPK akan diatur lebih lanjut dalam AD/ART dan SOP kelembagaan BKAD. Pasal 21 (1) Pengawas UPK (P-UPK) sekurang-kurangnya terdiri dari : a. ketua; b. sekretaris; dan c. anggota.
(2)Pengawas UPK ....
- 14 (2) Pengawas UPK dibentuk oleh BKAD melalui proses musyawarah mufakat dalam rapat harian BKAD yang dihadiri perwakilan 1 (satu) orang delegasi desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua BKAD. (3) Masa Jabatan Pengawas UPK adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya sesuai hasil evaluasi kinerja dari pengurus harian BKAD. (4) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas UPK (P UPK) harus memenuhi kualifikasi meliputi : a. bukan Pegawai Negeri Sipil; b. bukan Aparat Desa/Perangkat Desa; c. bukan perorangan yang didanai dari APBN dan APBD; d. bukan calon dan atau anggota legeslatif; e. bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Wagir; dan g. bukan pasangan atau anggota keluarga pengurus UPK. (5) Pengawas UPK dibentuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pemeriksaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan UPK dan bertanggungjawab kepada BKAD. (6) Ketentuan lebih teknis tentang pemilihan, tugas, dan hak, serta ketentuan lainnya dalam penyelenggaran kegiatan P-UPK akan diatur lebih lanjut dalam AD/ART dan SOP kelembagaan BKAD. Pasal 22 (1) Tim Verifikasi dapat dibentuk apa bila tidak ada pengurus tetap UPK yang bertugas melakukan verifikasi. (2) Tim Verifikasi sekurang-kurangnya terdiri dari : a. koordinator; b. anggota; dan c. jumlah anggota disesuaikan dengan kebutuhan. (3) Tim Verifikasi dibentuk bersifat sementara (ad hock) untuk mendukung kinerja UPK dalam melakukan penilaian suatu usulan kegiatan dan atau pinjaman kelompok masyarakat berkaitan dengan rencana pencairan dana bergulir. (4) Tim Verifikasi dibentuk oleh BKAD melalui proses musyawarah mufakat dalam rapat pengurus harian BKAD yang dihadiri perwakilan 1 (satu) orang delegasi desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua BKAD. (5) Ketentuan lebih teknis tentang pemilihan, tugas, dan hak, serta ketentuan lainnya dalam penyelenggaran kegiatan Tim Verifikasi akan diatur lebih lanjut dalam AD/ART dan SOP kelembagaan BKAD. Pasal 23 (1) Dalam kondisi tertentu pengurus UPK berhak mengajukan pembentukan Tim Khusus Penyehatan Pinjaman kepada BKAD, yang berperan membantu penyelesaian tunggaan dan atau pinjaman bermasalah; (2) Tim Penyehatan Pinjaman dalam kelembagan BKAD bersifat sementara (ad hock) dibentuk sesuai dengan kebutuhan. (3) Tim Penyehatan Pinjaman dibentuk oleh BKAD melalui proses musyawarah mufakat dalam rapat pengurus harian BKAD yang dihadiri perwakilan 1 (satu) orang delegasi desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua BKAD.
(4)Ketentuan ....
- 15 (4) Ketentuan lebih teknis tentang pemilihan, hak dan kewajiban serta tugas dan tanggungjawab Tim Penyehatan Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini lebih lanjut diatur dalam AD/ART dan SOP BKAD. BAB V JANGKA WAKTU Pasal 24 Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku jangka waktu kerja sama antar-Desa ini dilaksanakan sampai tujuan tercapai. BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 25 Desa dalam pelaksanaan kerja sama antar desa, memilik hak : a. Ikut serta secara aktif melalui delegasi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kerja BKAD; b. Mengajukan salah satu dari delegasi desa untuk dipilih dan atau memilih pengurus harian BKAD; c. Mendapatkan manfaat dan atau hasil dari pelaksanaan Kerjasama Antar Desa secara adil berdasarkan musyawarah mufakat; d. Memiliki hak dan kedudukan yang sama untuk mengeluarkan pendapat pada MAD; e. Mengajukan pendapat, usul dan saran untuk perbaikan kinerja BKAD; f. Memperoleh informasi dan penjelasan mengenai laporan keuangan dan kegiatan dari unit-unit kerja BKAD. Pasal 26 Desa dalam pelaksanaan Kerjasama Antar Desa, memilik kewajiban : a. menjalankan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Bersama Kepala Desa; b. mentaati dan menjaga hasil MAD dan Peraturan Bersama Kepala Desa; c. tidak mencampuri secara langsung pengelolaan BKAD; d. mengembangkan dan melestarikan hasil-hasil pelaksanaan Program kerja BKAD.
BAB VII PENDANAAN Bagian Kesatu Modal Dasar Pasal 27 (1) Pendanaan kegiatan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Wagir yang kemudian menjadi modal dasar, bersumber dari : a. perubahan atau konversi kepemilikan dari Aset dana bergulir hasil kegiatan PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan; b. swadaya masyarakat; c. partisipasi dunia usaha (pihak ketiga) (2)Penghitungan aset ...
- 16 (2) Penghitungan aset dana bergulir hasil kegiatan PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan didasarkan pada hasil laporan pertanggung-jawaban kelembagaan kerjasama antar desa tahun 2014, dan disempurnakan dengan laporan hasil inventarisasi aset dana bergulir hasil kegiatan PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan serta dilaporkan dalam MAD Penetapan kelembagaan kerjasama antar desa. (3) Aset dana bergulir hasil kegiatan PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan meliputi : a. dana bergulir yang berada dipemanfaat atau peminjam kelompok SPP dan UEP; b. dana bergulir yang tersimpan di dalam rekening Bank SPP dan UEP; c. tunggaan pinjaman yang masih menjadi kewajiban peminjam untuk mengembalikan kepada kelembagaan kerjasama antar desa; dan d. aset bergerak dan aset tidak bergerak yang menjadi kekayaan kelembagaan kerjasama antar desa. (4) Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dipergunakan untuk modal pengembangan dana bergulir dan pengembangan kegiatan Usaha bersama lainnya yang ditetapkan dalam MAD. (5) Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan modal bersama masyarakat seluruh desa yang diwakili oleh Pemerintah Desa yang pengelolaannya dilaksanakan BKAD Kecamatan Wagir.
(1)
(2) (3)
(4) (5)
Bagian Kedua Pembiayaan Kelembagaan BKAD Pasal 28 Pembiayaan kegiatan kelembagaan BKAD bersumber dari : a. alokasi surplus pengelolaan dana bergulir besarnya maksimal 30% dari surplus, b. sumbangan masyarakat; dan c. partisipasi dunia usaha (pihak ketiga). Pembiayaan kelembagaan BKAD harus dituangkan dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) setiap tahunnya dan ditetapkan dalam MAD. Anggaran dan Biaya kelembagaan BKAD digunakan untuk : a. Insentif pengurus harian BKAD; b. Insentif Pengawas UPK c. operasional pengurus harian BKAD, Pengawas UPK, Dewan Pembina dan Dewan Pengawas BKAD; d. biaya-biaya rapat-rapat, kunjungan kerja, monitoring, pelatihan dan peningkatan kapasitas unit kerja dan kelompok Pemanfaat. Penanggungjawab anggaran dan biaya kelembagaan BKAD adalah ketua harian BKAD. Pengurus harian BKAD melaporkan penggunaan anggaran dan biaya kelembagaan BKAD setiap tahun dalam MAD.
Pasal 29 (1) Pembiayaan Unit Kerja BKAD bidang pengelolaan perguliran atau usaha lainnya bersumber dari jasa pinjaman perguliran dan usaha lainnya maksimal 40%. (2) Pembiayaan Unit kerja BKAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi : a. UPK; b. TV; c.Tim Penanganan ....
- 17 c. Tim Penanganan Masalah; d. Tim Pendanaan; dan atau e. Unit kerja lainnya sebagai penunjang kinerja pengembangan dan pengelolaan dana bergulir. (3) Pembiayaan kelembagaan Unit kerja BKAD harus dituangkan dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) setiap tahunnya dan ditetapkan dalam MAD. (4) Penggunaan Anggaran Biaya Unit Kerja BKAD bidang pengelolaan perguliran SPP dan UEP atau usaha lainnya meliputi : a. Honor dan atau tunjangan pengurus UPK; b. Insentif Tim Verifikasi; c. Insentif Tim Penanganan masalah; d. Operasional kegiatan pengurus UPK, Tim Verifikasi, Tim Pendanaan dan Tim Penanganan Masalah; dan e. Kegiatan lainnya sebagai penunjang kinerja Unit Kerja BKAD. Bagian Ketiga Bagi Hasil Pasal 30 (1) Bagi hasil Usaha kegiatan Kerjasama antar desa bersumber dari surplus berjalan pengelolaan usaha pengembangan dana bergulir dalam jangka waktu satu tahun. (2) Surplus berjalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah hasil penghitungan dari penghasilan jasa pinjaman dana bergulir dikurangi biaya operasional Unit kerja BKAD dan kolektabilitas V dalam jangka waktu satu tahun dan hasil surplus usaha lainnya. (3) Biaya operasional Unit kerja BKAD sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) ini mengacu sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2). Pasal 31 Surplus Hasil Usaha pengelolaan aset dana bergulir hasil PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan dialokasikan meliputi : a. pengembangan modal usaha minimal 40% dari surplus tahun berjalan; b. bantuan langsung rumah tanggga miskin minimal 10% dari surplus tahun berjalan; c. pendanaan kegiatan kelembagaan BKAD maksimal 30% dari surplus tahun berjalan; dan d. bagi hasil ke desa sebagai pendapatan asli desa maksimal 20 % dari surplus tahun berjalan. (1) (2) (3) (4) (5)
Pasal 32 Pembagian Surplus hasil Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf d menggunakan perhitungan gabungan pembagian proporsional dan pembagian merata. Pembagian surplus gabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dengan penghitungan pembagian proposional sebesar 70% dan pembagian merata sebesar 30%. Pembagian proporsional yang dimaksud ayat (2) mempertimbangkan serapan dana bergulir di masing-masing desa dan tunggakan jatuh tempo per 31 Desember sebelum ditangani secara hukum. Pembagian Surplus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam MAD Kelembagaan BKAD. Pembagian surplus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib dicantumkan dalam APBDesa pada kode katagori Pendapatan Asli Desa kolom hasil usaha Desa. BAB VIII ....
- 18 BAB VIII TATA CARA PERUBAHAN, PENUNDAAN, DAN PEMBATALAN Pasal 33 (1) Perubahan, penundaan dan pembatalan Kerjasama antar Desa harus melalui MAD. (2) MAD yang dimaksud ayat (1) berpedoman pada pasal 9 peraturan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 34 Perubahan kerjasama antar Desa dapat dilakukan apabila: a. terjadi situasi force majeur; b. atas permintaan salah satu pihak yang melakukan kerja sama; c. atas hasil pengawasan dan evaluasi Dewan Pengawas BKAD. Pasal 35 Penundaan kerjasama antar Desa dapat dilakukan apabila : a. terjadi situasi force majeur; b. atas permintaan salah satu pihak yang melakukan kerjasama. Pasal 36 Pembatalan kerjasama antar desa dapat dilakukan apabila: a. salah satu pihak dan atau para pihak melanggar kesepakatan; b. kerjasama antar desa bertentangan dengan ketentuan diatasnya; dan c. merugikan kepentingan desa-desa yang melaksanakan kerjasama.
(1) (2) (3) (4) (5)
BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIAN Pasal 37 Setiap Perselisihan yang timbul dalam Kerjasama Antar Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan. Apabila terjadi perselisihan kerjasama antar desa dalam kesatuan wilayah administrasi Kecamatan Wagir penyelesaiannya difasilitasi oleh Camat selaku pembina. Apabila terjadi perselisihan kerjasama antar desa dalam kesatuan wilayah kecamatan yang berbeda penyelesaiannya difasilitasi Bupati. Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) bersifat final dan dibuat berita acara dan ditanda tangani para pihak. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai maka ditempuh melalui jalur hukum.
BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 38 1) Pembinaan pelaksanaan kerjasama antar desa dilakukan oleh dewan Pembina BKAD dalam hal ini dilaksanakan oleh camat. 2) Pengawasan pelaksanaan kerjasama antar desa dilakukan oleh Dewan pengawas BKAD dan dilaporkan dalam MAD. BAB XI ....
- 19 -
- 20 -
- 21 -
- 22 -
- 23 -
PENJELASAN ATAS PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA GONDOWANGI NOMOR 11 TAHUN 2015, KEPALA DESA PANDANLANDUNG NOMOR 7 TAHUN 2015, KEPALA DESA PARANGARGO NOMOR 4 TAHUN 2015, KEPALA DESA MENDALANWANGI NOMOR 6 TAHUN 2015, KEPALA DESA SITIREJO NOMOR 7 TAHUN 2015, KEPALA DESA PANDANREJO NOMOR 11 TAHUN 2015, KEPALA DESA PETUNGSEWU NOMOR 6 TAHUN 2015, KEPALA DESA SUMBERSUKO NOMOR 9 TAHUN 2015, KEPALA DESA DALISODO NOMOR 6 TAHUN 2015, KEPALA DESA SUKODADI NOMOR 15 TAHUN 2015, KEPALA DESA JEDONG NOMOR 7 TAHUN 2015, DAN KEPALA DESA SIDORAHAYU NOMOR 6 TAHUN 2015. TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESA PENGELOLAAN ASET DANA BERGULIR HASIL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN DAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN I. PENJELASAN UMUM Kerjasama antar-Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antarDesa. Kerjasama antar-Desa bidang ekonomi merupakan pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing. Aset Dana bergulir hasil Program Pengembangan Kecamatan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kecamatan Wagir merupakan aset milik masyarakat se-Kecamatan Wagir. Untuk itu, penataan dan pengelolaannya harus dibentuk Kerja sama Antar Desa yang diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Desa. Ketentuan pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kerjasama antar-Desa dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 cukup jelas. Pasal 2 cukup jelas. Pasal 3
- 24 Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
cukup jelas. 4 cukup jelas. 5 cukup jelas. 6 cukup jelas. 7 cukup jelas. 8 cukup jelas. 9 cukup jelas. 10 cukup jelas. 11 cukup jelas. 12 cukup jelas. 13 cukup jelas. 14 cukup jelas. 15 cukup jelas. 16 cukup jelas. 17 cukup jelas. 18 cukup jelas. 19 cukup jelas. 20 cukup jelas. 21 cukup jelas. 22 cukup jelas. 23 cukup jelas. 24 cukup jelas. 25 cukup jelas. 26 cukup jelas. 27 Ayat (2) Aset Dana Bergulir Kecamatan Wagir per 31 Desember 2014, berdasarkan Laporan Pertanggung-jawaban Tahun Anggaran 2014 sebesar: a. Dana bergulir beredar di masyarakat Rp. 2.945.844.320,b. Dana bergulir tersimpan di bank Rp. 1.001.247.392,c. Tunggakan pinjaman Rp. 132.191.000,d. Aset bergerak dan tidak bergerak Rp. 690.693.550,-
- 25 Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
e. Total a+b+c+d = Rp. 4.769.976.262,28 Biaya Kelembagaan BKAD= (maksimal) surplus berjalan x 30% 29 Ayat (1) Biaya Unit Kerja BKAD= (maksimal) surplus bruto x 40% 30 cukup jelas. 31 cukup jelas. 32 Ayat (2) Pembagian Proporsional=(bagi hasil desa x 70%) Pembagian merata=(bagi hasil desa x 30%) Ayat (3) Cara pembagian proporsional dihitung sebagai berikut: Pembagian Proporsional = Prop Dana bergulir = D Dana bergulir pada masng-masing desa = D1 Tunggakan jatuh tempo = T Tunggakan jatuh tempo pada satu desa masing-masing = T1 Rumus pembagian dana proporsional ke masing-masing desa: Dana ke Desa = Prop x
{
D1 – T1 D-T
}
Cara pembagian merata: Pembagian Merata = Peta Rumus pembagian dana merata ke masing-masing desa: Dana ke Desa = Peta : 12 Pasal 33 cukup Pasal 34 cukup Pasal 35 cukup Pasal 36 cukup Pasal 37 cukup Pasal 38 cukup Pasal 39 cukup Pasal 40 cukup Pasal 41 cukup
jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. ------------------
