t(
t( i(
NOTAKESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN HUKUMDANHAKASASIMANUSIA INDONESIA REPUBLIK DENGAN K E M E N T E R I AKN E U A N G AR NE P U B L IIKN D O N E S I A KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NEGARA KEJAI(SAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : M,..I|!J:.Q.8.HA4'oJ . oZ TaF.un ?otl
JA / o c/zou TENTANG PENGELOLAANCABANG RUMAHTAHANANNEG,ARADI LUAR KEMENTERIAN H U K U MD A N H A K A S A S IM A N U S I AR E P U B L I KI N D O N E S I A Pada hari ini Kamis, tanggal sembilan,bulan Juni, tahun dua ribu sebelas,bertempatCi Jakarta,kami yang bertandatangandi bawahini: 1.
Pp.TRIALISAKBAR selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik I n d o n e si a ,d a l a m h a l i n i ber tindakuntukdan atas nam a KEM ENTER IANH U KU M ( KEMENKUMDA N H AM R l ) , D AN H A K A S A S | MA N USTA REPUBL|KTNDONESTA berkedudukandi Jl. HR RasunaSaid Kav.6-7 Kuningan,JakartaSelatan,selanjutnya d i se b u tP IH A KP E R T A M A.
2.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO,selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia, d al a m h a l i n i b e rti n d akuntuk dan atas nama KEM ENTER:AN K EU AN GAN R EP U B L IKIN D ON E S IA(KEMENi( EURl) ,ber kedudukan di Jl. DF..W ah i di nR ay a 1 JakartaPusat,selanjutnya disebutPIHAKKEDUA.
3.
J E N D E R A L P OL IS I D rs . TIMUR PRADOPO selaku Kepala Kepoli s i anN egar a Republik Indonesia,dalam hal ini bertindakuntuk dan atas nama KEPOLISIAN N EGA R A R E P U B L IKIN DONESIA( Polr i) ,ber kedudukandi Jalan Trunoj oy o3, KebayoranBaru,Jakarta12110,yang selanjutnya disebutsebagaiPIHAK KETIGA. B A S R IE FA R IE F ,se l a kuJ aksa Agung RepublikIndonesia,dalamhal i ni ber ti ndak untuk dan atas nama KEJAKSAATIIREPUBLIKINDONESIA,berkedudukandi Jl. SUltanHasanudin1 JakartaSelatan,selanlutnya disebutPIHAK KEEMPAT.
4.
PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PTHAKKEEMPAT selanjutnya secara bersama-samadisebutPARA PIHAK,terlebihdahulumenerangkanhat-halsebagai berikut: a . b a h w a K e me n te ri a nH u ku mdan Hak Asasi ManusiaRepubliklndonesiam er upak an institusipemerintahanyang tugasnyamelaksanakan kebijakandi bidang penyusunan peraturan perundang-undangan, pe,nbinaanpengembanganhukum dan pemajuan terhadapperlindunganHak AsasiManusia;
2
b.
c.
d.
bahwaKementerian Keuangan Republik Indonesiamerupakan institusipemerintahan yanE tugasnyamenyusundan menyelenggarakan kebijakandi bidanEpelaksanaan anggaran; bahwa KepolisianNegaraRepublikIndonesia(Polri),merupakanalat negarayang berperandalam memeliharakeamanandarr ketertibanmasyarakat(Kamtibmas) memberikanperlindungan, Pengayoman, Pelayanan, dan penegakanhukum, dalam rangkaterpeliharanya keamanan dalamnegeri;dan banwa Kejaksaan Republik Indonesiaadalah lembaga pemerintahanyang melaksanakankekuasaannegara di bidang penuntutanserta kewenanganlain berdasarkan undang-undang.
Denganmempernatikan peraturan perundang-undangan sebagaiberikut: 1. Undang-Undang Nomor B Ta.hun1981 tentangKitabUndang-Undang HukumAcara Pidana; 2. Undang-Undang Nomor12Tahun1995tentangpemasyarakatan; 3. 4.
Undang-Undang llomor2 Tahun2002tentang Kepolisian lndonesia; NegaraRepublik Undang-Undang Nomor16Tahun2004tentangKejaksaan Republik lndonesia; 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun2006 tentangPerubahanatas Undang-Undang Nor,ror10 Tahun'1995tentangKepaceanan; 6. Undang-UndangNomor39 Tahun2007tentangPerubahanatas Undang-Undang Nomor 11Tahun1995tentang Cukai; 7. PeraturanPemerintahNonror58 Tahun1999tentangSyarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, TugasdanTanggung JawabPerawatan Tahanan; B. PeraturanPemerintahNomor58 Tahun 2010 tentangPerubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor27 Tahun1983tentangPelaksanaan KUHAP; 9. Keputusan Presiden No.56/PTahun2010tanggal 20 Mei2010; 10. lnstruksiPresiden Nomor09 Tahun201i tanggal12 Mei2011tentangRencanaAksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun2011; 11. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor:M.09-PR.07.03 Tahun1992, tanggal 28 Desember Tahun 1992 tentangTempatTahanan KejaksaanAgung RepubfiklndonesiaSebagaiCabangRutan JakartaPusat,di KejaksaanAgung RepublikIndonesia; 12. Keputusan MenteriKehakiman Republik Indonesia Nomor:M,09-PR.07.03 Tahun1996, tanggal 16 AgustusTahun 1996 tentangTenrpatKantorKejaksaanNegeriJakarta SelatanSebagaiCabangRutanJakartaSelatan; 13. Keputusan MenteriKehakiman Republik Indonesia Nomor:M.01-PR.07.03 Tahun2007, tanggal 2 FebruariTahun 2007 tentangTempatTahananpada Markas Kepolisian NegaraRepublikIndonesia Tertentu Sehagai CabangRumahTahananNegara; 14. KeputusanMenteriKehakimanRepublikIndonesiaNomor: M.10-PR.02.03 Tahun 2007, tanggal 11 Juli 2007 tentangTempatTahananpada KantorPusat Direktorat JenderalBea dan CukaiDepartemen Keuangan RepublikIndonesia sebagaiCabang RumahTahananNegara; dan 15. SuratKeputusan KepalaKepolisian No.pol.:Skepi991/XlllzOO4, tanggal29 Desember Tahun 2004, tentangPedomanAdminstrasi FenugasanAngggotaPolri di _Luar Organisasi Polri. / , Y
Berdasarkan........
3
Berdasarkanhal-haltersebutdi atas, PAR,APIHAK sepakatmembuat'NotaKesepahaman terttang PengelolaanCabang RumahTahananNegaraDi Luar KementerianHukum Dan Hak Asasi ManusiaRepubliklndonesia,denganketentuansebagaiberikut:
BAB I MAKSUDDANTUJUAN Pasal1 ( 1)
MaksuddariNotaKesepahaman ini untukmemudahkan kerjasamadi antara PARA FIHAK dalammelaksanakan kegiatan Pengelolaan CabangRumahTahananNegara (CabRutan)di LuarKementerian Hukumdan llak AsasiManusiaRepubliklndonesia yang ditetapkanberdasarkanSurat KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia.
(2)
Tujuan dari Nota Kesepal"raman ini adalahuntuk menertibkankembalitata cara Pengelolaan CabangRumahTahananNegara(Cab Rutan)di Luar Kementerian Hukumdan HakAsasiManusiaRepublik hukum lndonesiasesuaidenganketentuan yangberlaku.
BAB II RUANGLINGKUF Pasal2 RuangLingkupNotaKesepahaman inimeliputi: a. Pengangkatan, Pemberhentian KepaladanDokterCabangRutan; b. Penempatan Tahanandi CabangRutan; WewenangdanTanggung c. Jawab; d. Hubungan Kerja;dan Peninjauan e. KembaliStatusCabangRutan. BAB III PEL,AKSANAAN BagianKesatu Pengangkatan, Pemberhentian Kepaladan DokterCabangRutan Pasal3 (1) (2)
PIHAK PERTAMA mengangkatdan memberhentikan Kepala dan Dokter Cabang RUtanberdasarkanusulanPIHAKKEDUA.PIHAKKETIGAdan PIHAKKEEMPAT. Penempatan personel dibawah Kepala Cabang Rutan menjadi wewenang dan tar,ggungjawab PIHAKKEDUA,PIHAKKETIGAdan PIHAKKEEMPAT.
Bagian
. BagianKedua -lahanan Penempatan di CabangRutan Pasal4 (1)
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(B)
Tahanandapatditempatkan di CabangRutanpada Kementerian KeuanganRepublik lndonesiac.q. DirektoratJenderalBea dan Cukai,l(epolisianNegara Republik Indonesia dan Kejaksaan RepublikIndonesia yangtelahditetapkan oleh Menteri HukumdanHakAsasiManusia Fepublik Indonesia. CabangRutanMarkasKomandoBrimobhanyadiperuntukkan bagi tahananteroris dan anggotaPolri. CabangRutandi Kepolisian NegaraRepublik Indonesia(MarkasBesarPolri,Polda SumateraUtara, Polda SumateraSelatan,Polda Jawa Timur, Polda Sulawesi Selatan)hanyadiperuntukkan bagitahanan anggotaPolri. Cabang Rutan di KantorPusat Kementerian KeuanganRepublikIndonesiac.q. DirektoratJenderalBea dan Cukai hanya bagi tahananpelaku tindak pidana Kepabeanan danCukai. CabangRutandi KejaksaanRepublikIndonesia(Kejaksaan Agung dan Kejaksaan NegeriJakartaSelatan)hanyaur,tuktahananpelakutindak pidanatertentuyang ditanganilangsungolehKejaksaan Republiklndonesia. J'ahananyang ditempatkan KeuanganRepublik di CabangRutandi Kementerian lndonesia c.q. Direktorat JenderalBea dan Cukai, dan KejaxsaanRepublik prosespenyidikan/penuntutan Indonesia,dan sudahselesaimenjalani wajibsegera dikirimke Rutanlnduk. Jangka Waktu penempatan tahananCabangRutan di KementerianKeuangan Republiklndonesiac.q. Direktorat JenderalBea dan Cukai, KepolisianNegara Republiklndonesia, dan Kejaksaan RepuL'lik Indonesia sesuaidengankewenangan instansimasing-masing: a. penempatantahanandi CabangRutanKepolisianRepubliklndonesiadapat dilakukansampai tingkat penyidikandan untuk penempatanpenahanan berikutnya sesuaikewenangan dariKejaksaan danPengadilan; KeuanganRepublik b. penempatantahanandi CabangRutandi Kementerian lndonesiac.q. DirektoratJenderalBea dan Cukai dibatasisampai dengan penyelesaianproses penyidikandan perkaranyadilimpahkanke Kejaksaan RepublikIndonesia; dan c. penempatan tahanandi CabangRutanKejaksaan RepublikIndonesiadibatasi sampaiperkaranya dilimpahkan ke Pengadilan. Dalam hal tertentukarena pertimbangan keamananatau keterbatasanfasilitas, penyidikan tahanandapatdipindahkan belumselesai. ke RutanIndukmeskipun Bagianketiga WewenangdanTanggungJawab Pasal5
(1) PIHAKPERTAMA, jawabuntuk: berwenang danbertanggurrg a. mengangkatdan memberhentikan Kepala Cabang Rutan dan Dokter Cabang
'Rutan yangmengelola atasusulInstansi CabangRutan;
5
b . melakukan bimbingan teknisterhadap pelaksanaan pengelolaan CabangRutandi
Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q.Direktorat JenderalBeadan Cukai, Kepolisian NegaraRepublik lndonesia, dan K.ejaksaan Republik Indonesia; melakukanpengawasan secaraberkalamaupuninsidentil terhadappelaksanaan pengelolaan CabangRutandi Kementerian KeuanganRepublikIndonesia c.q. DirektoratJenderalBea dan Cukai,Kepolisian NegaraRepublikIndonesiadan KejaksaanRepublik lndonesia; dan
d , melakukanevaluasisekurang-kurangnya satu kali dalam setahun terhadap
pengelolaan CabangRutandi Kementerian KeuanganRepublikIndonesiac.q. Direktorat BeadanCukai,Polridan KejaksaanRepublik Jenderal Indonesia. (2)
PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA DAN PIHAK KEEMPAT berwenangdan jawabuntuk: bertanggung yangberlaku; pengelolaan a. melaksanakan CabangRutansesuaidenganketentuan kepala dan dokter Cabang b. mengusulkanpengangkatan atau pemberhentian kepadaPIHAKPERTAMA; c, memberikanakses kepadaKementerian Hukumdan HAM dalam melakukan pengelolaan bimbinganteknis,pengawasan, dan evaluasiterhadappelaksanaan cabangRutan; hasilevaluasiyang dilakukan d. melakukanlangkahtindaklarriutatas rekomendasi Kementerian Hak Asasi Manusia; oleh Hukumdan pcngelolaan datt e. membiayai CabangRutanyangberadadi bawahnya; f. struktur Organisasidibawah Kepala Cabang Rutan menjadi wewenangdan tanggungjawabPIHAKKEDUA,PIHAKKETIGAdanPIHAKKEEMPAT.
BagianKeempat Hubungan Kerja Pasal6 (1)
Dalam hal teknispengelolaan CabangRutan,KepalaCabangRutanbertanggung jawabkepadaPIHAKPERTAMA melaluiKepalaRutanInduk.
(2)
Kepala Cabang Rutan memb,ratlaporanberkaladan insidentilkepada PIHAK PERTAMAmelaluiKepalaRutanInduk.
(3)
KepalaCabangRutandapatmeminiabimbingan tekniske RutanInduk.
BagianKelima PeninjauanKembaliStatusCabangRutan Pasal7 (1)
Status Cabang Rutan di KementerianKeuanganRepubliklndonesiac.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KepolisianNegara Republiklndonesia,dan Kejaksaan Republik Indonesia dapat ditinjau kembali berdasarkanhasil evaluasi PIHAK PERTAMA dan atau usulan PARA PIHAK berdasarkankewenangannya m asi n g .
6
(2)
Evaluasisebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukansecara berkala paling sedikitdua kalidalamsatutahun.
BAB IV PEMBIAYA.AN PasalI Segala biaya yang timbul berkenaan denganpelaksanaanNota Kesepahaman ini (sosialisasi, bimbinganteknis,pengawasan, dan evaluasi)dibebanl
BABV PENYELESAIAN PERSELISTHAN Pasal9
Apabilaterjadiperbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbulakibatdari pelaksanaan pARA NotaKesepahaman ini, PIHAKsepakatuntrrkmenyelesaikannya secara musyawarah untukmencapaimufakat.
BAB VI JANGKAWAKTU Pasal10 (1) (2)
(3)
Nota Kesepahamair ini berlakuuntukjangkawaktu paling lama S (lima)Tahun terhitungsejaktanggalditandatangani. Nota Kesepahamandapat diubahatau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARAPIHAK,denganterlebihdahuludilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunyaNota Kesepahaman ini. Nota Kesepahamanini dapatdiakhirisebelum jangkawaktusebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuanPIHAK yang bermaksud mengakhiriNota Kesepahamanwajibmemberitahukan maksudtersebutsecaratertuliskepadapIHAK lainnya, selambaflambatnya3 (tiga) bulan sebefum waktu d:akhirinya Nota Kesepahaman ini.
BAB VII
7
BAts VII PENUTUP Pasal11 pada hari,tanggal,bulan,dan tairun DemikianNota Kesepahamanini, ditandatangani kekuatan tersebutdi atas,dibuatdalamrangkap4 (empat), bermaterai cukup,mempunyai hukumyangsama,dandipegang olehPARAPIHAK.
-*eo$tA
ffi affi
NEGARA RI,
*
ATRIALISAKtsAR
ME N T E R IK E U A N GANRI.
.?Nsj'*fr6.e*ry ,?ph.'*ffi=ffi*Jffipo *m JAKSA AGUNG RI, /
\iitgr*
{/zt--* \r---_
*(cus
/
D.W. MARTOWARDOJO
BASRIEFARIE
