GORONTALO GUBERNUR GORONTALO GUBERNUR KEPUTUSAN
NOMOR 0? I ca I t
12011
TENTANG DAN BAGIPIMPINAN INTENSIF KOMUNIKASI TUNJANGAN PENETAPAN PENUNJANG MKYATDAEMHDANBELAN]A PERWAKITAN DEWAN ANGGOTA MKYATDAEMH PERWAKILAN DEWAN PIMPINAN OPEMSIONAL TAHUNANGGAMN2011 GORONTALO PROVINSI
GORONTALO, GUBERNUR Menimbang
Nomor24 Pemerintah pelaksanaan Peraturan : a. bahwasebagai dan Keuangan Protokoler Tahun2004tentangKedudukan RakyatDaerah dan AnggotaDewanPenrrakilan Pimpinan kali diubahterakhirdengan telah beberapa sebagaimana 21 Tahun2007dan Peraturan lr,lomor Pemerintah Peraturan Keuangan DaerahNomorB Tahun2004tentangKedudukan RakyatDaerah dan AnggotaDewanPerwakilan Pimpinan telah diubah dengan ProvinsiGorontalosebagaimana PeraturanDaerahNomor 1 Tahun 2007, perlu diatur Intensif dan BelanjaPenunjang TunjanganKomunikasi Operasional; Intensif Bagi b. bahwa pemberianTunjanganKomunikasi sefta Daerah Rakyat DewanPerwakilan danAnggota Pimpinan DewanPerwakilan Pimpinan Operasional BelanjaPenunjang keuangan kemampuan RakyatDaerahmempertimbangkan daerah; dimaksud pertimbangan sebagaimana c. bahwaberdasarkan Keputusan dalamhurufa dan hurufb, perlumenetapkan Intensif Komunikasi Tunjangan tentangPenetapan Gubernur Daerah Rakyat DewanPenvakilan danAnggota BagiPimpinan PimpinanDewan dan Belanja PenunjangOperasional PerwakilanRakyat Daerah ProvinsiGorontaloTahun
Mengingat
.
1
Nomor 38 Tahun 2000 tentang Undang-Undang PembentukanProvinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor258, Tambahan RepublikIndonesia Nomor4060); Indonesia NegaraRepublik Lembaran
Nomor17 Tahun2003tentangKeuangan 2 . Undang-Undang Tahun2003 Indonesia NegaraRepublik Negara(Lembaran Indonesia NegaraRepublik Lembaran Nomor47,Tambahan Nomor4286); Ncmor 1 3 . Undang-Undang
Tahun 2004 tentang
Indonesia Republik (Lembaran Negara Negara Perbendaharaan Republik Negara Lembaran Tahun2004Nomor5, Tambahan a355); Nomor Indonesia Nomor10Tahun2004tentangPembentukan 4 . Undang-Undang NegaraRepublik (Lembaran Perundang-Undangan Peraturan Tahun 2004 Nomor53, TambahanLembaran Indonesia 4389); Nomor Indonesia Republik Negara Nomor15 Tahun2004tentangPemeriksaan 5 . Undang-Undang dan TanggungJawab KeuanganNegara Pengelolaan Tahun2004Nomor66, Indonesia Republik (Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400); Nomor 32 Tahun 2004 tentang 6. Undang-Undang (Lembaran Indonesia NegaraRepublik Daerah Pemerintahan Negara Lembaran Tahun 2A04 Nomor I25, Tambahan telahdiubah sebagaimana Nomor4437), Indonesia Republik NomorLZ Tahun2008 terakhirdenganUndang-Undang Nomor32 Keduaatas Undang-Undang tentangPerubahan (Lembaran Negara Daerah Tahun2004tentangPemerintahan RepublikIndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Nomor4844); Republik Indonesia Negara Lembaran Nomor 27 Tahun 2009 tentangMajelis 7. Undang-Undang Rakyat,Dewan Rakyat,DewanPerwakilan Permusyawaratan RakyatDaerah Penruakilan Daerah,dan DewanPerwakilan (Lembaran Tahun2009Nomor NegaraRepublik Indonesia L23, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia
B. PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan danAnggota DewanPerwakilan (Lembaran Rakyat Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor90, TambahanLembaran NegaraRepublik Inoonesia Nomor4416)sebagaimana telah beberapa kalidiubalrterakhirdenganPeraturan Pemerintah Nomor21 Tahun2007(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomora7lzi; 9. PeraturanPemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun2005 NomorI4A, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578); 10.PeraturanPemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsidan Pemerintahan Daerah (Lembaran Kabupaten/Kota Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor4737); ll.Peraturan DaerahNomorB Tahun2004tentangKedudukan Keuangan Pimpinan dan AnggotaDewanperwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana telahdiubahdengan Peraturan Daerah Nomor1 Tahun2007; 12.Peraturan DaerahProvinsi Gorontalo Nomor3 Tahun2010 tentangAnggaran Pendapatan dan BelanjaDaerahTahun Anggaran 2011(Lembaran Daerahprovinsi Gorontaro Tahun
Memperhatikan:
2010 Nomor 3, TambahanLembaranDaerahprovinsi Gorontalo Nomor 3). 1, Peraturan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor13 pengelolaan Tahun2006tentangPedoman Keuangan Daerah sebagaimana telahdiubahdenganperaturan MenteriDalam Negeri Nomor59Tahun2007; 2. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor2r rahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan KeuanganDaerah, penggunaan Penganggaran dan Pertanggungjawaban Belanja pimpinan Penunjang operasional Dewanperwakilan
Komunikasi Tunjangan seftaTataCai'aPengembalian Daerah Intensif danDanaOperasional; Indonesia Nomor MenteriDalamNegeriRepublik 3. Keputusan Peraturan Evaluasi Rancangan 903- 1049Tahun201Ctentang Pendapatan Dan tenbang Anggaran DaerahProvinsi Gorontalo TahunAnggaran 2011dan Provinsi Belanja Daerah Gorontalo Peraturan tentangPenjabaran Rancangan Gorontalo Gubernur Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo Anggaran danBelanja Tahun Anggaran 2011. MEMUTUSKAN :
Menetapkan KESATU
Penetapan Tunjangan Komunikasi IntensifBagiPimpinan dan Anggota DewanPenryakilan Rakyat Daerah Penunjang danBelanja Operasional Pimpinan DewanPenruakilan RakyatDaerahProvinsi Tahun Anggaran Gorontalo 2011;
KEDUA
TunjanganKomunikasi Intensifsebagaimana dimaksudpada DiKumKESATU diberikan dalambentukuangyangdibayarkan setiapbulan,dan dikenakan PajakPenghasilan Pasal21 atas penerimaan lain yang Cibebankan kepadayang bersangkutan perundang-undangan perpajakan; sesuai ketentuan di bidang
KFNGA
SelainTunjangan Komunikasi IntensifkepadaPimpinan Dewan Perwakilan RakyatDaerahProvinsi Belanja Gorontalo disediakan Penunjang setiapbulandenganmempertimbangkan Operasional kemampuan keuangan daerah;
KEEMPAT
Besarnya TunjanganKomunikasi Intensifbagi Pimpinan dan Anggota Dewan Penruakilan Rakyat Daerah Penunjang danBelanja Operasional Pimpinan DewanPenruakilan RakyatDaerah Provinsi Gorontalo ditetapkan sebagai berikut: a. Tunjangan Komunikasi IntensifPimpinan danAnggota Dewan Penruakilan Rakyat Daerah ProvinsiGorontalosebesar perbulan; (tigajutarupiah) Rp3,000.000,b. BelanjaPenunjang Operasional Pimpinan DewanPenrvakilan Rakyat Daerah Provinsi : Gorontalo - Ketua Rp6.000.000,jutarupiah) (enam perbulan - WakilKetuaRp3.600.000,(tiga juta enam ratus ribu
KELIMA
ini dibebankan Keputusan Biayayangtimbulakibatpelaksanaan pada AnggaranPendapatan dan BelanjaDaerahProvinsi Pelaksanaan Anggaran TahunAnggaran 2011Dokumen Gorontalo DewanPerwakilan DaerahSekretariat SatuanKerjaPerangkat
KEENAM
Daerah Provinsi Rakyat Gorontalo; padatanggal Keputusan inimulaiberlaku ditetapkan. Ditetapkan di Gorontalo padatanggal6 Jarnuri 2011 NTALO,
GUSNARISMAI Tembusan: 1. 2. 3. 4.
Yth.MenteriDalamNegeriRepublik di Jakarta Indonesia Yth.KetuaDewanPeruvakilan RakyatDaerahProvinsi Goron Yth.InspekturProvinsi Gorontalo Yth.Kepala BadanKeuangan Daerah Provinsi Gorontalo
