YUZANDRE MUSFALRI NPM

PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MEWAKILI PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI MENGHADAPI GUGATAN PERDATA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN

JURNAL

Oleh: YUZANDRE MUSFALRI NPM : 1110005600022

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG 2015

0

PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MEWAKILI PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI MENGHADAPI GUGATAN PERDATA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN Yuzandre Musfalri NPM: 1110005600022, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang, 79 halaman, Tahun 2015 ABSTRAK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 ayat 1 bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Tugas Kejaksaan dibidang Perdata yakni mewakili pemerintah dalam beracara perdata baik diluar maupun didalam pengadilan, yang biasanya dikenal dengan sebutan jaksa pengacara negara. Jaksa pengacara negara adalah jaksa dengan kuasa khusus bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang perkara perdata dan tata usaha negara. Berdasarkan pembahasan tersebut, penulis tertarik merumuskan masalah dalam penelitian ini, Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Mewakili Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai Menghadapi Gugatan Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Untuk menjawab pertanyaan mengenai rumusan masalah tersebut maka dipergunakanlah metode penelitian yusridis sosiologis. Berdasarkan Penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Mewakili Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai Menghadapi Gugatan Perdata sangatlah besar. Kejaksaan Negeri Tua Pejat adalah Kejaksaan negeri yang berwenang menangani perkara diwilayah hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Beberapa bantuan hukum yang telah diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara seperti melawan : Mendrofa, SH. MH, Tukirin dan Paziyem, PT. Revanza Graha Prakarsa, PT. Rama Utama Mandiri, yang amar putusannya dimenangkan oleh jaksa pengacara negara. Kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Tua Pejat adalah: 1 Selambatya dalam waktu 1 hari setelah draft gugatan disetujui oleh KAJARI, Unit Pelaksana harus sudah mendaftarkan gugatan ke pengadilan, sementara Kejaksaan Negeri Tua Pejat harus beracara di pengadilan negeri padang di padang yang jarak tempuhnya lebih dari satu hari perjalanan. 2 belum adanya peraturan daerah sebagai petunjuk bagi pemerintahan daerah dalam menggunakan jasa Jaksa Pengacara Negara dalam berpekara perdata dipengadilan. 3 Jika diindikasikan ada pidana lain seperti korupsi, maka jaksa pengacara negara tidak bisa mewakili pemerintah dalam berpekara perdata dipengadilan.

1

A. Latar Belakang Masalah Pendiri republik ini telah mencita-citakan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum bukan kekuasaan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 kembali menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai suatu negara hukum, maka sudah selayaknya juga segala sesuatu yang dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara juga harus sesuai dengan norma hukum. Hukum diciptakan untuk mengatur hak dan kewajiban baik bermasyarakat maupun bernegara. Hukum juga memiliki alat paksa dalam upaya penegakan hukum berupa aparatur penegakan hukum. Hukum dapat berperan baik dan benar ditengah masyarakat jika aparatur pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum, seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan. Salah satu diantara aparatur penegakan hukum di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 ayat 1 bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2004 , jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undangundang. Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan antara lain: a. melakukan penuntutan; b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2

Menurut Mr. M.H Tirtaamidjono1, kejaksaan adalah suatu alat pemerintah yang bertindak sebagai penuntut umum dalam suatu perkara pidana terhadap pelanggar hukum pidana. Kejaksaan yang mempertimbangkan apakah kepentingan umum mengharuskan supaya perbuatan yang dapat dihukum itu harus dituntut atau tidak. Kepada Kejaksaan juga diserahkan penuntutan perbuatan-perbuatan yang dapat diuhukum. Kemudian, apakah ada kewenangan Kejaksaan dibidang perdata. Tugas Kejaksaan dibidang Perdata yakni mewakili pemerintah dalam beracara perdata baik diluar maupun didalam pengadilan, yang biasanya dikenal dengan sebutan jaksa pengacara negara. Jaksa pengacara negara adalah jaksa dengan kuasa khusus bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang perkara perdata dan tata usaha negara. Hal tersebut diperkuat lagi pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2004 yang berbunyi bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Menurut Suhadibroto2 Untuk menjalankan wewenang dalam perdata dan tata usaha negara, dan wewenang lain, kejaksaan harus bertindak berdasarkan hukum. Sebutan jaksa pengacara negara (JPN) secara eksplisit memang tidak tercantum dalam Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang - Undang sebelumnya yaitu Undang Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Namun, makna “kuasa khusus” dalam bidang keperdataan dengan sendirinya identik dengan “pengacara”, ditambahkan lagi pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 040 / A/J.A/ 12 /2010 Tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia melalui jaksa pengacara negaranya. Perjanjian atau kontrak yang dijalani oleh pemerintah dengan kontraktor biasanya dalam hal pembangunan atau pengadaan alat kelengkapan kepemerintahan. Sistem keuangan negara yang terkadang berbeda dengan sistem keuangan kontraktor sering menjadi latarbelakang terjadinya permasalahan antara pemerintah dengan kontraktor. Permasalahan tersebut sering terjadi pada pemerintahan yang baru berkembang, yang biasanya terjadi pada tingkat kabupaten seperti contohnya adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kabupaten Kepulauan Mentawai mulai berdiri semenjak tahun 1999. Pada tahun 2015, umur Kabupaten Kepulauan Mentawai sekitar 16 Tahun. Selama 16 tahun Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan pengembangan disemua sektor, baik sektor pemerintahan maupun sektor kemasyarakatan. Untuk pengembangan tersebut tentulah banyak terjadi permasalahan, baik ditingkat pemerintahan, kemasyarakatan maupun dengan 1 2

M.H. Tirtaamidjono, Kedudukan Hakim dan Djaksa, Fasco, Jakarta, 1953, hal. 15; Suhadibroto, Pembaruan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. KHN-Kejaksaan AgungMa PPI FH UI , Jakarta , 2005. Hal 26;

3

pihak lain yang berbadan hukum, seperti pihak pengembang swasta yang menjadi rekan kerjasama. Diantara permasalahan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mengembangkan pemerintahaannya, salah satunya adalah ketika PT. Arupadhatu Adisesanti menggugat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai perihal pemutusan kontrak kerja yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam hal terjadinya keadaan diatas, menimbulkan pertanyaan terutama mengenai bantuan hukum yang bisa diperoleh oleh pihak pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Apabila meminta bantuan hukum kepihak lain atau swasta akan menimbulkan biaya besar. Besaran biayanya bahkan bisa hampir mencapai jumlah ganti rugi yang diminta oleh pihak penggugat atau lawan. Hal inilah peran kejaksaan dengan jaksa pengacara negaranya. Jaksa pengacara negara dapat membantu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mendampingi pemerintah dalam memberikan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, serta tindakan hukum lainnya dalam berpekara baik diluar maupun didalam pengadilan secara keperdataan sesuai yang telah diatur oleh Undangundang. Melihat Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan kabupaten kepulauan yang baru berkembang, serta belum lengkapnya lembaga penegakan hukum seperti lembaga peradilan dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Kejaksaan Negeri setempat melalui Jaksa Pengacara negaranya harus beracara di Pengadilan Negeri Padang di Kota Padang, sesuai denga peta yuridiksi wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang. Pengadilan Negeri Padang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umum yang masuk dalam wilayah Pengadilan Tinggi Sumatera Barat yang memiliki 2 wilayah yurisdiksi yaitu Wilayah Kota Padang meliputi 11 kecamatan dan Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai meliputi 4 kecamatan.3 Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No.148/J.A/12/1994 tanggal 22 desember 1994 Tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, UU No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 040 / A/J.A/ 12 /2010 Tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara, HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (HIR) REGLEMEN INDONESIA yang DIPERBAHARUI (RIB), mengalami banyak kendala dan hambatan dalam mendampingi pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam memberikan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, serta tindakan hukum lainnya. Berdasarkan Uraian-uraian diatas, dikaitkan dengan berbagai kenyataan yang ada dan kemungkinan yang akan terjadi terkait peran kejaksaan dengan jaksa pengacara negaranya dalam memberikan penegakan hukum, bantuan 3

www.pn.padang.go.id, Peta Yuridiksi, diakses 2 November 2014;

4

hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, serta tindakan hukum lainnya secara keperdataan baik itu didalam maupun diluar pengadilan, membuat penulis merasa tertarik untuk meneliti hal tersebut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Mewakili Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai Menghadapi Gugatan Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan” B. Perumusan Masalah Berdasarkan judul diatas maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah peran jaksa pengacara negara dalam mewakili Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai menghadapi gugatan perdata? 2. Apakah kendala jaksa pengacara negara dalam mewakili Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam menghadapi gugatan perdata dan bagaimana cara mengatasinya? C. Peranan Kejaksaan 1. Pengertian Kejaksaan Kejaksaan yang merupakan lembaga perwujudan penegakan hukum di Indonesia meliki tugas dan wewenang dalam kedudukannya yang diatur secara tegas dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 pasal 30. Diantaranya di bidang pidana, bidang perdata, bidang tata negara dan di bidang ketertiban serta ketentraman umum. Selain itu dalam perannya ahli hukum berpendapat, Kejaksaan memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengendalikan perbuatan anti sosial dalam masyarakat, Herbert L. Packer sebagaimana dikutip Ketut Gde Widjaja mengatakan : “... a social problem that has a important legal dimension, the problem of trying to control anti social behavior by imposing punishment on people found quilty of violating rules of conduct called criminal states...”4 “(… masalah sosial yang memiliki dimensi hukum yang penting, pada masalah mencoba untuk mengontrol perilaku anti sosial dengan menerapkan hukuman pada orang yang ditemukan melanggar aturan perilaku yang disebut dengan Negara criminal …)” Menurut Mr. M.H Tirtaamidjono5, Kejaksaan adalah suatu alat pemerintah yang bertindak sebagai penuntut umum dalam suatu perkara pidana terhadap si pelanggar hukum pidana. Sebagai demikian itu ia mempertahankan kepentingan masyarakat. Ia yang mempertimbangkan apakah kepentingan umum mengharuskan supaya perbuatan yang dapat dihukum itu harus dituntut atau tidak. Kepadanya pulalah semata-mata diserahkan penuntutan perbuatan-perbuatan yang dapat diuhukum. Berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan adalah suatu alat pemerintah yang bertindak sebagai penuntut umum dalam suatu perkara pidana terhadap pelanggar hukum pidana. Kejaksaan 4

Herbert L. Packer dalam Ketut Gede Wijaya, Fungsi Kejaksaan dalam Kejaksaan. Laporan hasil Penelitian Disertasi, 2003, hal 3. 5 Ibid.

5

yang mempertimbangkan apakah kepentingan umum mengharuskan supaya perbuatan yang dapat dihukum itu harus dituntut atau tidak. Kejaksaan juga diberikan wewenang dalam hal penuntutan dan perbuatanperbuatan yang dapat dihukum. Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku suatu asas bahwa penuntut umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari penuntut umum, yaitu lembaga Kejaksaan karena hanya penuntut umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana kemuka sidang pengadilan6. Lembaga kejaksaan sebagai salah satu unsur aparatur pemerintah yang bertugas sebagai penegak hukum ternyata tidak hanya mengemban tugas pokok sebagai penuntut umum, tetapi juga dibebani tugas lain termasuk dalam perkara perdata, di mana jaksa Pengacara Negara dalam kedudukannya selaku kuasa hukum pemerintah. Dalam fungsi dan tugas sebagai pengacara negara dalam pengembalian keuangan dan atau aset negara, jaksa akan bertindak baik sebagai penggugat maupun bisa juga sebagai tergugat berhadapan dengan berbagai pihak yang telah mengambil keuangan dan atau aset negara hasil tindak pidana korupsi maupun atas dasar kerugian keperdataan. 2. Tugas dan kewenangan Kejaksaan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. a) Tugas dan kewenangan Kejaksaan Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan antara lain: 1. Melakukan penuntutan. 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. 4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. 5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana.7 b) Tugas dan wewenang kejaksaan dibidang perdata. 6

Yudi Kristiana, Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 52; 7 Marwan Efendi, Kejaksaan RI,Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005,hal.105;

6

Suhadibroto menjelaskan, untuk menjalankan wewenang dalam perdata dan tata usaha negara, dan wewenang lain, kejaksaan harus bertindak berdasarkan hukum8. JPN atau jaksa pengacara negara diberi wewenang sebagai aktor yang berprofesi membela hak-hak negara dalam mengambil harta kekayaan atau aset yang merugikan negara, bukanlah masalah atau hal yang baru karena telah menjadi hukum berdasarkan Koninklijk Besluit tertanggal 27 April 1922, kurang jelas alasan-alasannya mengapa sampai tahun 1977 fungsi tersebut terlupakan.9 Dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara atas terjadinya tindak pidana korupsi melalui instrumen hukum perdata, gugatan ganti rugi tersebut dapat dilakukan oleh instansi yang dirugikan atau dikuasakan kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN). Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 040 / A/J.A/ 12 /2010 Tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia melalui jaksa pengacara negaranya ada di Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN). Secara garis besar tugas dan fungsi Seksi DATUN di Kejaksaan dapat dibagi kedalam lima kelompok, yaitu: a. Penegakan Hukum b. Bantuan Hukum c. Pertimbangan Hukum d. Pelayanan Hukum e. Tindakan Hukum Lain 3. Tugas dan Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI No.040/A/JA/12/2010 : a) Tugas Jaksa Pengacara Negara Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI No.040/A/JA/12/2010 : Tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 040/A/J.A/12/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara. Menurut peraturan tersebut, tugas Jaksa Pengacara Negara meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayan hukum, penegakan hukum, dan tindakan hukum lain. a. Bantuan Hukum b. Pertimbangan Hukum c. Pelayanan Hukum. d. Penegakan Hukum. e. Tindakan Hukum Lain. D. PEMBAHASAN 1. Peran jaksa pengacara negara dalam mewakili Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai menghadapi gugatan perdata 8 9

Loc.cit Kejaksaan Agung RI, Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia 1945-1985, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 1985. Hal 226-227;

7

Kejaksaan Negeri Tua Pejat adalah Kejaksaan negeri yang berwenang menangani perkara (perdata dan pidana) diwilayah hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, seperti dalam membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam berperkara secara perdata di pengadilan dengan jaksa pengacara negaranya dalam melakukan pendampingan hukum. Kabupaten Kepulauan Mentawai mulai berdiri semenjak tahun 1999. Pada tahun 2015, umur Kabupaten Kepulauan Mentawai sekitar 16 Tahun. Selama 16 tahun Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan pengembangan disemua sektor, baik sektor pemerintahan maupun sektor kemasyarakatan. Untuk pengembangan tersebut tentulah banyak terjadi permasalahan, baik ditingkat pemerintahan, kemasyarakatan maupun dengan pihak lain yang berbadan hukum, seperti pihak pengembang swasta yang menjadi rekan kerjasama. Diantara permasalahan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mengembangkan pemerintahaannya dengan pihak swasta terlihat pada tabel I Tabel I Daftar Bantuan Hukum yang telah diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Tua Pejat Kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Besreta Amar Putusan Hakim Tata Usaha Negara (Tahun 2011-2014) No

PENGGUGAT

TERGUGAT

1

Mendrofa, SH. MH

1. Tukirin dan Paziyem 2. Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai 3. Kadis Kesehatan 4. Dirut RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai

2

Tukirin dan Paziyem

1. Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai 2. KadisKesehatan 3. Dirut RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai

3

PT. Revanza

Dinas PU

AMAR PUTUSAN HAKIM TATA USAHA NEGARA 1. Menerima eksepsi tergugat 2.Menyatakan Pengadilan TUN tidak berwenang mengadili perkara Quo Dalam Perkara 1. Oleh karena Pengadilan TUN tidak berwenang mengadili perkara ini, maka pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara 1. Mengabulkan permohonan Penggugat 2. Menyatakan bahwa perkara No 28/pdt.g/2012/PN Pdg dicabut pada tanggal 10 September 2012 3. Memerintahkan supaya perkara tersebut dicoret dari register perkara Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 5.516.000,1. Menolak gugatan penggugat

8

Graha Prakarsa

4

PT. Rama Utama Mandiri

Kabupaten Kepulauan Mentawai

1. Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai 2. Dinas PU Kabupaten Kepulauan Mentawai 3. PPK Dinas PU 4. Kadis DPPKA Kabupaten Kepulauan Mentawai Sumber: Kejaksaan Negeri Tua Pejat

untuk seluruhnya 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian 2. Membebankan biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada tergugat

Tabel I memperlihatkan beberapa bantuan hukum yang telah diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Tua Pejat kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Beserta amar putusan hakim tata usaha negara mulai tahun 2011 sampai tahun 2014, seperti: Mendrofa, SH. MH, Tukirin dan Paziyem, PT. Revanza Graha Prakarsa, PT. Rama Utama Mandiri, pada tabel 2 terlihat jelas bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara memenangkan perkara di pengadilan Tata Usaha Negara (TUN), seperti melawan Mendrofa, SH. MH yang menggugat Tukirin dan Paziyem, Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kepala Dinas Kesehatan, dan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan perihal gugatan Pembelian lahan tanah atas nama pemilik hak atas tanah Tukirin dan Paziyem dengan sertifikat hak milik nomor: 150 yang terletak di desa Tua Pejat KM 10 Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jaksa Pengacara Negara memenangkan perkara di pengadilan dengan amar putusan menerima eksepsi tergugat, menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara Qu dalam perkara, Oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini, maka pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi, menghukum pengingat untuk membayar biaya perkara. Tukirin dan Paziyem yang menggugat Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kepala Dinas Kesehatan, dan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan perihal gugatan Tanpa izin pemilik tanah, dimana tergugat telah mendirikan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jaksa Pengacara Negara memenangkan perkara di pengadilan dengan amar putusan mengabulkan permohonan Penggugat, menyatakan bahwa perkara No 28/pdt.g/2012/PN Pdg dicabut pada tanggal 10 September 2012, memerintahkan supaya perkara tersebut dicoret dari register perkara, menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 5.516.000,-. 9

PT. Revanza Graha Prakarsa yang menggugat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan perihal gugatan Pemutusan Kontrak Kerja yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jaksa Pengacara Negara memenangkan perkara dengan amar putusan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. PT. Rama Utama Mandiri yang menggugat Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, PPK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kepala Dinas DPPKA Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan perihal gugatan Pembayaran pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penggugat. Jaksa Pengacara Negara memenangkan perkara di pengadilan denangan amar putusan mengabulkan gugatan penggugat sebagian, membebankan biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada tergugat. Tabel 2 diatas menjelaskan bahwa sangat besarnya Peran jaksa pengacara negara dalam mewakili Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai menghadapi gugatan perdata. Dilihat dari amar putusan pengadilan, Jaksa pengacara negara dapat memenangkan perkara dalam mewakili Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurut Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tua Pejat, Imme Kirana, SH. MH, peran jaksa pengacara negara dalam mewakili Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai menghadapi gugatan perdata sangatlah besar. Banyak keuntungan yang dapat diperoleh pihak Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai jika menggunakan jasa jaksa pengacara negara dalam menghadapi gugatan perdata di pengadilan dibandingkan menggunakan pihak swasta. Keuntungan tersebut antara lain adalah: 1. Jaksa Pengacara Negara diwajibkan memberikan pelayanan hukum kepada klien dituntut bersifat profesional karena Jaksa Pengacara Negara juga PNS yang terikat dengan kode etik profesional dan juga terikat dengan PP N0.53 thn 2010 tentang Disiplin PNS. 2. Dalam mewakili klien, Jaksa Pengacara Negara dilindungi oleh UU No.16 Tahun 2004 dan tidak tunduk kepada UU No.18 thn 2003 tentang Advokat 3. Jasa Jaksa Pengacara Negara tidak dipungut biaya.10 Dalam penggunaan jasa jaksa pengacara negara dalam mewakili Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai menghadapi gugatan perdata di pengadilan, pihak Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai merasa aman dan nyaman. Tingkat profesionalitas yang tinggi dan mengikat pada undang-undang yang berlaku serta sebagai aparatur pemerintahan bertindak untuk dan atas nama negara yang biaya atas pelayanan jasa Jaksa pengacara negara tidak dibebankan kepada pihak pemerintahan, seperti halnya jika menggunakan jasa pihak swasta. 10

Wawancara dengan Imme Kirana, SH. MH. Hari Senin Tanggal 1 Juni 2015 di Kejaksaan Negeri Tua Pejat.

10

2. Kendala jaksa pengacara negara dalam mewakili Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam menghadapi gugatan perdata Sesuai Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 040 / A/J.A/ 12 /2010 Tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara Pasal 6 dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam kedudukan sebagai penggugat, penyelesaian secara Litigasi berbunyi: 1. Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak SKK ditandatangani, Unit Pelaksana harus sudah selesai menyusun draft gugatan dan menyampaikan kepada JAM DATUN, KAJATI, KAJARI secara berjenjang untuk mendapatkan petunjuk. 2. Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari sesudah draft gugatan diterima, JAM DATUN, KAJATI, KAJARI harus sudah memberikan petunjuk. Apabila dipandang perlu, JAM DATUN/SES JAM DATUN/Direktur, KAJATI/AS DATUN, KAJARI/KASI DATUN dapat memerintahkan Unit Pelaksana untuk melakukan pemaparan/ ekspose terhadap draft gugatan tersebut, maka waktu penyusunan draft gugatan dapat ditambah 3 (tiga) hari. 3. Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari setelah draft gugatan disetujui oleh JAM DATUN, KAJATI, KAJARI, Unit Pelaksana harus sudah mendaftarkan gugatan ke pengadilan. Dari poin nomor 3 (tiga) pasal 6 diatas jelas sangat sulit untuk diterapkan mengingat kondisi dan situasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam berperkara harus berperkara di Pengadilan Negeri Padang di Kota Padang, sesuai dengan peta yuridis wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang termasuk Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tua Pejat Belum adanya peraturan daerah (Perda) sebagai petunjuk teknis (Juknis) bagi pemerintahan daerah juga menjadi kendala dalam menggunakan jasa Jaksa Pengacara Negara dalam berpekara perdata dipengadilan. Menurut Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tua Pejat, Imme Kirana, SH. MH, Kendala yang ada dalam mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam melakukan pendampingan hukum adalah ketika ada perbenturan kepentingan antara pemerintah daerah dengan masyarakat banyak, maka jaksa pengacara negara juga tidak bisa mewakili pemerintah dalam beracara melawan masyarakat banyak, atau diindikasikan ada pidana lain seperti korupsi, maka jaksa pengacara negara tidak bisa mewakili pemerintah dalam berpekara perdata dipengadilan melawan aparatur hukum, namun upaya pengembalian kerugian keuangan negara atas terjadinya tindak pidana korupsi tersebut, jaksa pengacara negara bisa berperan melalui instrumen hukum perdata, gugatan ganti rugi tersebut dapat dilakukan oleh instansi yang dirugikan atau dikuasakan kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN)11.

11

Wawancara dengan Imme Kirana, SH. MH. Hari Senin Tanggal 1 Juni 2015 di Kejaksaan Negeri Tua Pejat.

11

Dalam kaitannya dengan penggunaan instrumen perdata dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara, maka sebelumnya telah ada perbuatan melawan hukum (wederrechtelikheid) dari suatu perbuatan tindak pidana korupsi dan karena sesuatu hal sebagaimana diatur dalam UndangUndang tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 huruf c, maka selanjutnya digunakan instrumen hukum perdata dalam bentuk gugatan ganti kerugian terhadap perbuatan melawan hukum dalam ruang lingkup tindak pidana korupsi dan kemudian bergeser ke arah perbuatan melawan hukum dalam ruang lingkup hukum perdata (onrechtmatig daad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dengan demikian bisa terjadinya kurang optimalisasinya peran jaksa pengacara negara dalam melakukan pendampingan hukum terhadap pemerinntah daerah setempat, dikarenakan Jaksa Pengacara Negara adalah aparatur pemerintahan yang tunduk dengan Undang-Undang 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang siap berperan membantu negara dalam melakukan upaya perlindungan terhadap keuangan negara bukan tunduk pada Undang-Undang advokat. Cara mengatasi kendala jaksa pengacara negara dalam mewakili Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam menghadapi gugatan perdata Sesuai Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 040 / A/J.A/ 12 /2010 Tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara Pasal 6 dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam kedudukan sebagai penggugat, penyelesaian secara Litigasi berbunyi: 1. Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak SKK ditandatangani, Unit Pelaksana harus sudah selesai menyusun draft gugatan dan menyampaikan kepada JAM DATUN, KAJATI, KAJARI secara berjenjang untuk mendapatkan petunjuk. 2. Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari sesudah draft gugatan diterima, JAM DATUN, KAJATI, KAJARI harus sudah memberikan petunjuk. Apabila dipandang perlu, JAM DATUN/SES JAM DATUN/Direktur, KAJATI/AS DATUN, KAJARI/KASI DATUN dapat memerintahkan Unit Pelaksana untuk melakukan pemaparan/ ekspose terhadap draft gugatan tersebut, maka waktu penyusunan draft gugatan dapat ditambah 3 (tiga) hari. 3. Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari setelah draft gugatan disetujui oleh JAM DATUN, KAJATI, KAJARI, Unit Pelaksana harus sudah mendaftarkan gugatan ke pengadilan. Poin nomor 3 (tiga) pasal 6 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia diatas jelas sangat sulit untuk diterapkan mengingat kondisi dan situasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam berperkara harus berperkara di Pengadilan Negeri Padang di Kota Padang, sesuai dengan peta yuridis wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang termasuk Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tua Pejat.

12

Dalam mengatasi kendala tersebut pihak kejaksaan harus mengkoordinasikan dengan baik semua kegiatannya yang menyangkut persoalan beracara ke Pengadilan Negeri Padang, seperti membuat kantor perwakilan Kejaksaan Negeri Tua Pejat di Padang, sehingga dalam menyangkut teknis beracara dipengadilan, pihak Kejaksaan tidak tersangkut kendala yang tertera dalam peraturan perundang-undangan. Cara lain dalam mengatasi kendala diatas adalah dengan mengatur tempo waktu pengesahan draft gugatan yang disetujui oleh KAJARI, untuk didaftarkan kepengadilan, seperti contohnya mempercepat pembuatan draft gugatan dan langsung dikirimkan ke kantor perwakilan Kejaksaan Negeri Tua Pejat di Padang dengan menggunakan kapal yang disewa sendiri untuk didaftarkan ke Pengadilan Negeri Padang dalam tempo 1 X 24 Jam. Belum adanya peraturan daerah (Perda) sebagai petunjuk teknis (Juknis) bagi pemerintahan daerah dalam menggunakan jasa Jaksa Pengacara Negara dalam berpekara perdata dipengadilan, kendala ini bisa diatasi dengan cara mengadakan kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Kejaksaan Negeri Tua Pejat tentang Bantuan penanganan permasalahan perdata dan tata usaha negara pada Pemerintah Daerah Kebupaten Kepulauan Mentawai. Dengan adanya MoU tersebut Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki dasar hukum dalam meminta bantuan hukum kepada Kejaksaan Negeri Tua Pejat. Ketika ada perbenturan kepentingan antara pemerintah daerah dengan masyarakat banyak, maka jaksa pengacara negara juga tidak bisa mewakili pemerintah dalam beracara melawan masyarakat banyak, atau diindikasikan ada pidana lain seperti korupsi, maka jaksa pengacara negara tidak bisa mewakili pemerintah dalam berpekara perdata dipengadilan. Hal seperti ini dapat dihindari atau diketahui terlebih dahulu sebelum adanya permintaan bantuan hukum dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada Kejaksaan Negeri Tua Pejat, maka dilakukan diskusi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tua pejat dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Tua Pejat mengenai halhal yang berkaitan dengan kasus perdata tersebut, jika diindikasikan adanya keterkaitan antara perkara yang diwakili jaksa pengacara negara berbenturan dengan masyarakat banyak, maka jaksa pengacara negara harus mundur dari perkara tersebut, jika diindikasikan perkara tersebut ada unsur seperti tindak pidana korupsi, maka jaksa pengacara negara harus mundur dalam memberikan Bantuan Hukum dan mendahulukan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Bidang yang berhak menangani perkara tindak pidana korupsi dikejaksaan adalah Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus), namun upaya pengembalian kerugian keuangan negara atas terjadinya tindak pidana korupsi tersebut, jaksa pengacara negara bisa berperan melalui instrumen hukum perdata, gugatan ganti rugi tersebut dapat dilakukan oleh instansi yang dirugikan atau dikuasakan kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN). Dalam kaitannya dengan penggunaan instrumen perdata dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara, maka sebelumnya telah ada perbuatan melawan hukum (wederrechtelikheid) dari suatu perbuatan tindak

13

pidana korupsi dan karena sesuatu hal sebagaimana diatur dalam UndangUndang tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 huruf c, maka selanjutnya digunakan instrumen hukum perdata dalam bentuk gugatan ganti kerugian terhadap perbuatan melawan hukum dalam ruang lingkup tindak pidana korupsi dan kemudian bergeser ke arah perbuatan melawan hukum dalam ruang lingkup hukum perdata (onrechtmatig daad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata E. Kesimpulan 1. Peran jaksa pengacara negara dalam mewakili Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai menghadapi gugatan perdata. Kejaksaan Negeri Tua Pejat adalah Kejaksaan negeri yang berwenang menangani perkara (perdata dan pidana) diwilayah hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, seperti dalam membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam berperkara secara perdata dengan jaksa pengacara negaranya dalam melakukan pendampingan hukum. 2. Kendala jaksa pengacara negara dalam mewakili Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam menghadapi gugatan perdata Sesuai Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 040 / A/J.A/ 12 /2010 Tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara Pasal 6 poin nomor 3 berbunyi Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari setelah draft gugatan disetujui oleh JAM DATUN, KAJATI, KAJARI, Unit Pelaksana harus sudah mendaftarkan gugatan ke pengadilan. Dari poin nomor 3 (tiga) pasal 6 diatas jelas sangat sulit untuk diterapkan mengingat kondisi dan situasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam berperkara harus berperkara di Pengadilan Negeri Padang di Kota Padang, sesuai dengan peta yuridis wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang termasuk Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tua Pejat Belum adanya peraturan daerah (Perda) sebagai petunjuk teknis (Juknis) bagi pemerintahan daerah juga menjadi kendala dalam menggunakan jasa Jaksa Pengacara Negara dalam berpekara perdata dipengadilan, ketika ada perbenturan kepentingan antara pemerintah daerah dengan masyarakat banyak, maka jaksa pengacara negara juga tidak bisa mewakili pemerintah dalam beracara melawan masyarakat banyak, atau diindikasikan ada pidana lain seperti korupsi. Cara mengatasi kendala jaksa pengacara negara dalam mewakili Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam menghadapi gugatan perdata adalah sebagai berikut: Dalam mengatasi jarak, pihak kejaksaan harus mengkoordinasikan degan baik semua kegiatannya yang menyangkut persoalan beracara ke Pengadilan Negeri Padang, seperti membuat kantor perwakilan Kejaksaan Negeri Tua Pejat di Padang, sehingga dalam menyangkut teknis beracara dipengadilan, pihak Kejaksaan tidak tersangkut kendala yang tertera dalam peraturan perundang-undangan. Cara lain dalam mengatasi kendala jarak

14

adalah dengan mengatur tempo waktu pengesahan draft gugatan yang disetujui oleh KAJARI, untuk didaftarkan kepengadilan, seperti contohnya mempercepat pembuatan draft gugatan dan langsung dikirimkan ke kantor perwakilan Kejaksaan Negeri Tua Pejat di Padang dengan menggunakan kapal yang disewa sendiri untuk didaftarkan ke Pengadilan Negeri Padang dalam tempo 1 X 24 Jam. Belum adanya peraturan daerah (Perda) sebagai petunjuk teknis (Juknis) bagi pemerintahan daerah dalam menggunakan jasa Jaksa Pengacara Negara dalam berpekara perdata dipengadilan, kendala ini bisa diatasi dengan cara mengadakan kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Kejaksaan Negeri Tua Pejat tentang Bantuan penanganan permasalahan perdata dan tata usaha negara pada Pemerintah Daerah Kebupaten Kepulauan Mentawai. F. Saran Tugas Kejaksaan dibidang Perdata yakni mewakili pemerintah dalam beracara perdata baik diluar maupun didalam pengadilan, yang biasanya dikenal dengan sebutan jaksa pengacara negara. Jaksa pengacara negara adalah jaksa dengan kuasa khusus bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang perkara perdata dan tata usaha negara Bagaimana agar peran jaksa pengacara negara dalam mewakili Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai menghadapi gugatan perdata lebih optimal mengigat Kendala jaksa pengacara negara dalam mewakili Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam menghadapi gugatan perdata, diantaranya yaitu: 1. Memperkenalkan Tugas dan fungsi serta kewenangan Jaksa Pengacara Negara kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebaiknya diadakan suatu penyuluhan secara berkala kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, agar pihak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mengetahui Tugas dan funsi Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai menghadapi gugatan perdata 2. Peran jaksa pengacara negara lebih optimal apabila dalam mewakili Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai menghadapi gugatan perdata dengan menggunakan sistem ”jemput bola”. 3. Untuk menghindari agar kepentingan jaksa pengacara negara dalam mewakili Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai menghadapi gugatan perdata tidak berbenturan dengan bidang lain seperti adanya unsur tindak pidana korupsi, sebaiknya sebelum perkara perdata itu masuk, diadakan suatu rapat atau diskusi dengan pimpinan atau bidang lain untuk membahas ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsinya. 4. Jaksa Pengacara Negara juga dapat memberi bantuan hukum berupa pelayanan hukum kepada masyarakat, namun banyak masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut, untuk itu sebaikanya Jaksa Pengacara

15

Negara perlu melakukan suatu penyuluhan tentang Peran Jaksa Pengacara Negara dalam memberi pelayanan hukum kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA A. Buku Herbert L. Packer dalam Ketut Gede Wijaya, Fungsi Kejaksaan dalam Kejaksaan, Laporan hasil Penelitian Disertasi, 2003 Kejaksaan Agung RI, Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia 1945-1985, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 1985. Hal 226-227 Marwan Effendy, Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum,PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2005 M.H. Tirtaamidjono, Kedudukan Hakim dan Djaksa, Fasco, Jakarta:1953 Suhadibroto, Pembaruan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, KHNKejaksaan Agung-MaPPI FH UI, Jakarta: 2005 Yudi Kristiana, Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006 B. Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Herziene Inlandsch Reglement (HIR) dan Rectstreglement voor de Buitengewesten (RBg) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Keputusan Jaksa Agung RI No 147/J.A/12/1994 Tanggal 22 Desember 1994 Tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Keputusan Jaksa Agung RI No 148/J.A/12/1994 Tanggal 22 Desember 1994 Tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Keputusan Jaksa Agung RI No 40/A/J.A/12/2010 Tanggal 22 Desember 2010 Tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara. C. Sumber Lain www, pn.padang.go.id, Peta Yuridiksi, diakses 2 November 2014

16