IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN TEMPAT-TEMPAT UMUM, JALAN-JALAN UMUM DAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN PASAL 12 PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN ( Studi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto )
ARTIKEL Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum
Oleh: YUDHISTA AFRIL RIYADI NIM. 0910111054
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM MALANG 2013
1
LEMBAR PERSETUJUAN Judul Skripsi
:IMPLEMENTASI KEBERSIHAN,
PENYELENGGARAAN KEINDAHAN
TEMPAT-
TEMPAT UMUM, JALAN-JALAN UMUM DAN
RUANG
BERDASARKAN
TERBUKA
HIJAU
PASAL 12 PERATURAN
DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 15 TAHUN
2003
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN (Studi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto) Identitas Penulis
:
a. Nama
: Yudhista Afril Riyadi
b. NIM
: 0910111054
Konsentrasi
: Hukum Administrasi Negara
Jangka Waktu Penelitian
: 6 bulan
Disetujui pada tanggal :14 Januari 2013 Pembimbing Utama,
Pembimbing Pendamping,
Agus Yulianto, SH., MH. NIP: 19590717 198601 1 001
Dr. Shinta Hadiyantina, SH,, MH. NIP: 19770305 200912 2 001
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara
Lutfi Effendi, SH., M.Hum. NIP: 19600810 198601 1 002
2
LEMBAR PENGESAHAN IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN TEMPAT-TEMPAT UMUM, JALAN-JALAN UMUM DAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN PASAL 12 PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN (Studi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto) Disusun Oleh : YUDHISTA AFRIL RIYADI NIM. 0910111054 Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal : Pembimbing Utama,
Pembimbimng Pendamping,
Agus Yulianto, SH., MH. NIP: 19590717 198601 1 001
Dr. Shinta Hadiyantina, SH., MH. NIP: 19770305 200912 2 001
Ketua Majelis Penguji,
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara
Agus Yulianto, SH., MH. NIP: 19590717 198601 1 001
Lutfi Effendi, SH, M.Hum. NIP: 19600810 198601 1 002
Mengetahui Dekan Fakultas Hukum
Dr. Sihabudin, SH., MH NIP: 19591216 198503 1 001
3
ABTRAKSI
YUDHISTA AFRIL RIYADI, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2013, Implementasi Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan Tempat-tempat Umum dan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan (Studi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto), Agus Yulianto, SH,MH; Dr. Shinta Hadiyantina, SH,MH. Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas masalah Implementasi Penyelenggaraan Kebersihan, Tempat-tempat Umum dan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan. Hal ini dilatarbelakangi dengan kondisi perumahan dan pemukiman yaitu pada lahan ruang terbuka hijau banyak pemukiman secara tidak terkendali yang menimbulkan kawasan kumuh atau slum area. Perlu adanya campur tangan pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam penataan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Kondisi ini menggambarkan bahwa penyelenggaraan kebersihan dan keindahan kota kurang memperhatikan jalan umum, tempat umum dan RTH. Manfaat RTH meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman dan mewujudkan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan. Dalam mengetahui implementasi penyelenggaraan kebersihan dan keindahan kota, kendala-kendala yang dialami dan upaya agar RTH di Kota Mojokerto dapat terkendali. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah Yuridis Sosiologis, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang menjadi fakta empiris secara yuridis dengan melihat fakta empiris yang obyektif. Kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif kualitatif . Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa implementasi penyelenggaraan kebersihan dan keindahan kota adalah sesuai dengan prosedur bahwa Dinas Kebersihan dan Keindahan melaksanakan dengan agenda dan sasaran dengan tujuan menciptakan kawasan bersih, indah, rapi dan nyaman dengan memfokuskan arah program kebijakan yang telah dibuat dengan berbagai agenda kerja di bidang kebersihan untuk jalan-jalan umum dan tempat-tempat umum dan bagian pertamanan untuk RTH. Pelanggaran yang terjadi adalah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin berdasarkan RTRW kota. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam kebersihan dan kurangnya tindakan pengawasan dan penyidikan pelanggaran. Dinas Kebersihan dan keindahan melakukan beberapa upaya yaitu mengadakan sosialisasi, menerapkan sanksi administrasi dan pidana sesuai dengan regulasi dan melakukan peningkatan SDM pegawai sebagai bentuk dari implementator dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlunya kesadaran diri dari masyarakat dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap kebersihan lingkungan khususnya RTH agar dapat terkendali. Dan sikap aktif dari pemerintah Kota Mojokerto untuk membina dan mengadakan sosialisasi secara rutin untuk meningkatkan masyarakat yang sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan hidup sebagai upaya untuk meminimalisir pelanggaran dibidang lingkungan dan menekan tercapainya standar luas area RTH.
4
ABSTRACT
YUDHISTA Afril Riyadi, State Administrative Law, Faculty of Law, UB, in February 2013, Implementation Implementation of Hygiene, Public Places Beauty and Green Open Space Under Article 12 of Regulation Mojokerto District No. 15 of 2003 on the Implementation of Hygiene and Beauty (Studies in the Department of Hygiene and Landscape Mojokerto), Agus Yulianto, SH, MH; Dr.. Shinta Hadiyantina, SH, MH. In writing this paper the author discusses the problems Implementation Implementation of Hygiene, Public Places and Open Space Green Under Article 12 of Regulation Mojokerto District No. 15 of 2003 on the Implementation of Hygiene and beauty. It is motivated by the condition of housing and settlements on land that is a lot of green open space in an uncontrolled settlements that give rise to slums or slum areas. Need for government intervention as policy makers in the arrangement and use of green space. This condition suggests that the implementation of the cleanliness and beauty of the city less attention to public roads, public areas and green space. Benefits of green space to improve the quality of the urban environment a healthy, beautiful, clean and comfortable and achieving a balance of urban ecosystems. In knowing the implementation of the cleanliness and beauty of the city administration, the obstacles faced and the efforts to be green space in Mojokerto be controlled. Then the approach is used Juridical Sociological, assess and analyze the problems which became legally empirical facts with an objective look at the empirical facts. Then all data were analyzed by descriptive qualitative Based on the results of the study, the authors obtained answers to existing problems, the implementation of the implementation of the cleanliness and beauty of the city is in accordance with the procedures that the Department of Hygiene and Beauty implement the agenda and objectives with the purpose of creating clean, beautiful, neat and comfortable by focusing the direction of policy programs have been made with a variety of work in the field of hygiene agenda for public streets and public places and the landscape for RTH. Violations is the use of space that is not in accordance with the license by the city spatial planning. Constraints faced is the lack of awareness in hygiene and lack of oversight and investigation of infringement actions. Department of Hygiene and beauty made several attempts of conducting socialization, administrative and penal sanctions in accordance with the regulations and make improvements to HR employees as a form of implementers in performing the duties and functions of government. In response to the above facts, the need for self-awareness of the public and legal compliance community towards environmental cleanliness especially RTH to be restrained. And the active stance of the government Mojokerto to foster socialization and held regularly to enhance public aware of the importance of environmental hygiene in an effort to minimize the environmental field and suppress violations of standards of achievement of green space area.
5
Kata Kunci : implementasi, jalan-jalan umum, tempat-tempat umum dan ruang terbuka hijau Pendahuluan Kemajuan alat dan pertumbuhan jalur transportasi dan system utilitas sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan warga kota, juga telah menambah jumlah bahan-bahan pencemar dan telah menimbulkan berbagai ketidaknyamanan di lingkungan perkotaan, untuk mengatasi kondisi lingkungan kota seperti ini sangat diperlukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai suatu teknik yang relative lebih murah, aman, sehat dan menyamankan. RTH di wilayah perkotaan merupakan bagian dari penataan ruang kawasan perkotaan yang memiliki manfaat kehidupan yang sangat tinggi, tidak saja dapat menjaga dan mempertahankan kualitas lingkungan tapi juga dapat menjadi nilai kebanggaan identitas kota serta meningkatkan kualitas udara yang bersih di sekitar kawasan perkotaan. Peraturan perundangan tengan RTH tersebut mulai dari undang-undang yang bersifat pokok seperti undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang hingga peraturan pelaksanaannya berupa Keputusan Menteri atau Peraturan Menteri antara lain, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2007 tentang pentaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan, Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan hutan lindung, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup di daerah kabupaten dan kota serta beberapa peraturan perundangan lainnya yang keseluruhannya memuat fungsi, kriteria, jenis, pengelolaan, standar luas RTH dan berbagai hal yang terkait dengan RTH perkotaan. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW pada hakekatnya merupakan suatu paket kebijakan pengembangan daerah. Rencana tata ruang merupakan hasil perencanaan wujud structural dan pola pemanfaatan ruang. Bagi wilayah Kota Mojokerto, kebijakan yang dirumuskan pada dokumen ini merupakan dasar strategi pembangunan spasial, baik kegiatan sektoral seperti kawasan perdagangan, industri, pemukiman serta fasilitas umum dan sosial. Didalam implementasinya, pemanfaatan ruang dipengaruhi oleh faktor, baik internal maupun eksternal, sehingga apabila nyata-nyata dirasakan terjadi suatu penyimpangan atau pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW,
6
maka Pemerintah Kota Mojokerto perlu untuk menyempurnakannya, mampu mengakomodir aktivitas kota dan dapat dipedomani oleh setiap stakeholder dalam pembangunan kota. Dalam operasionalnya, rencana penyelenggaraan ruang terbuka hijau harus memiliki kekuatan hukum berupa Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan keindahan, didalam pasal 12 peraturan daerah tersebut dijelaskan mengenai ketentuan penyelenggaraan kebersihan dan keindahan tempat-tempat umum, jalan-jalan umum dan ruang terbuka hijau. Maka untuk mengatasi dan mengantisipasi perkembangannya yang tidak terkendali dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan, pengembangan wilayah perumahan dan permukiman di Kota Mojokerto pada masa yang akan datang hendaknya di dasarkan pada penyelenggaraan. Hal ini terkait dengan pengimplementasian suatu produk kebijakan pemerintah, yaitu Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik guna mengatur pengembangan wilayah ruang terbuka hijau di Kota Mojokerto. Berkaitan dengan penyelenggaraan kebersihan dan keindahan dan pemanfaatan potensi wilayah di Kota Mojokerto, tanpa mengurangi keberadaan sektor lain tetapi memang sektor ruang terbuka hijau memiliki arti strategis dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, serta bagaimana agar pengembangannya tidak berdampak kemunduran bagi sektor lain dan lingkungan sekitar, maka dalam penelitian ini penulis mengangkat judul “Implementasi Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan Tempat-tempat Umum, Jalan-jalan Umum dan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan (Studi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto)”. Masalah Berdasarkan latar belakang sebagaimana di uraikan sebelumnya maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: 1.
Bagaimanakah implementasi penyelenggaraan kebersihan, keindahan tempat-tempat umum, jalan-jalan umum dan ruang terbuka hijau
7
berdasarkan pasal 12 peraturan daerah Kota Mojokerto No. 15 Tahun 2003 tentang kebersihan dan keindahan? 2.
Apakah kendala-kendala dan solusi yang dihadapi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto dalam penyelenggaraan kebersihan dan keindahan jalan-jalan umum, tempat-tempat umum dan ruang terbuka hijau agar dapat terkendali?
Metode Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis sosiologis melalui jenis penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis atau dapat pula disebut penelitian lapang. Penelitian ini mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat. Dengan cara mendasarkan pada peraturan- peraturan yang berlaku dan juga dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi sebenarnya di lapangan. 1 Penelitian ini secara umum menganalisa kebijakan pemerintah daerah Kota Mojokerto dalam hal penyelenggaraan kebersihan keindahan tempat-tempat umum, jalan-jalan umum dan ruang terbuka hijau.. Penelitian ini tidak hanya bertujuan memberikan gambaran tentang fakta – fakta yang ada yang diperoleh di lapangan maupun dari studi kepustakaan. Tetapi setelah dipelajari ketentuan hukumnya dan diteliti di lapangan, diadakan analisa untuk memperoleh implementasi
penyelenggaraan
kebersihan
dan
keindahan
kota
dengan
hambatannya serta dampak yang ditimbulkan dengan berjalannya imlpelentasinya. Penelitian menggunakan data primer dan sekunder yang didapat dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi di lokasi penelitian, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto. Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah. Berdasarkan analisis data tersebut akan diperoleh berbagai alternatif untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara dekriptif kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan dan menggunakan hasil-hasil penelitian baik berupa data primer
1
Mukti Fajar & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm 153.
8
maupun data sekunder, kemudian dilakukan analisa guna mengkaji permasalahan penelitian. Hasil dari analisis digunakan untuk merumuskan kesimpulan dan saran sesuai dengan perumusan pembahasan. Pembahasan 1. Implementasi Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Jalanjalan Umum dan Tempat-tempat Umum. Untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta citra kota yang bersih, indah dan nyaman perlu adanya penanganan sampah yang serius di jalanjalan umum, tempat-tempat umum dan ruang terbuka hijau sehingga pengendalian kebersihan dan keindahan kota yang mencakup RTRW kota yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto dapat terlaksana dengan efektif dengan penimbunan pada bak-bak sampah rumah tangga dan diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir ( TPA ) yang berlokasi di sekitar jalan By Pass tepatnya di Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto Bidang kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Mojokerto dalam mengimplementasikan penyelenggaraan kebersihan dan keindahan jalan-jalan umum dan tempat-tempat umum berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota. Kegiatan administrasi tersebut mempunyai tujuan yang jelas dan dicapai seperti diantaranya : a.
Penyusunan rencana kebutuhan peralatan dan teknis operasional kebersihan jalan-jalan raya, taman-taman kota, lapangan terbuka, saluran dan trotoar;
b.
Penyelenggaraan pembersihan sampah di jalan-jalan raya, tamantaman kota, lapangan terbuka dan trotoar;
c.
Penyelenggaraan pembangunan, penetapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
kebersihan, baik berupa Tempat Pembuangan
Sementara ( TPS ), jembatan pemindahan sampah ( transfer depo ) maupun Tempat Pembuangan Akhir ( TPA ); d.
Pemeliharaan ketertiban pembuangan sampah, baik pada TPS, transfer depo maupun TPA;
9
e.
Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap segala kegiatan masyarakat yang dapat mengganggu terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, rapi dan indah;
f.
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas.
Kegiatan administrasi ini diadakan tentunya memiliki sasaran kegiatan agar setiap kegiatan yang akan dilaksanakan bisa terwujud sesuai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh sebab itu adanya sasaran kegiatan ini untuk memfokuskan arah program kebijakan yang telah dibuat sebelumnya. Dengan agenda kerja pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan bagian kebersihan sebagai berikut : a.
Menyiapkan peralatan kerja untuk membersihkan / menyapu jalan raya dan pengangkutan sampah;
b.
Menyapu jalan raya, trotoar dan fasilitas umum agar tampak bersih;
c.
Membersihkan rumput dan kotoran lainnya yang berada di jalan raya, trotoar dan fasilitas umum;
d.
Mengangkut sampah dan kotoran lainnya yang berada di jalan, trotoar, fasilitas umum dan tepi / bantaran saluran air / sungai ke TPS dan TPA;
e. Melaporkan kepada pengendali apabila ada sampah dalam jumlah besar untuk diangkut; f. Melaporkan kerusakan peralatan kerja kepada pengendali; g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pengendali. Petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto sudah melakukan penertiban pada aspek kebersihan jalan-jalan umum dan tempattempat umum namun masih tetap ada pelanggaran karena kurangnya pengawasan. Dinas tersebut juga telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan langsung di lapangan tapi mekanisme pembuangan yang dilakukan masyarakat belum memenuhi prosedur yang telah ditetapkan pada peraturan daerah yang mencakup hukum positif mengenai pengendalian kebersihan dan keindahan kota. Pelanggaran ini dikarenakan perilaku masyarakat yang melanggar aturan sebagai penanggung jawab kebersihan dan keindahan jalan-jalan umum dan tempat-
10
tempat umum kurang ikut berpartisipasi pada implementasi kebijakan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan kota. Hasil evaluasi pelaksanaan aturan kebersihan dari aspek kebijakan dan masyarakat yaitu melarang buang sampah sembarangan dan memberikan denda jika melanggar namun perilaku masyarakat yang melanggar aturan bersih sampah yaitu buang sampah sembarangan masih belum optimal. Belum ada penegakkan secara tegas oleh aparat dalam hal buang sampah dikarenakan sulit untuk mencari bukti dilapangan, selanjutnya masyarakat menilai fasilitas tempat sampah yang ada belum sesuai dengan penempatan ideal sehingga membuat masyarakat buang sampah sembarangan. 2. Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Ruang Terbuka Hijau. Ketentuan proporsi Ruang Terbuka Hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, dengan asumsi 20% untuk Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau privat yang diatur dalam pasal 29 Undangundang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Ruang terbuka hijau lebih lanjut diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan bahwa, luas ideal Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan ( RTHKP ) minimal 20% dari luas kawasan perkotaan yang mencakup
RTHKP publik,
dan 10% untuk privat
dengan penyediaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten atau kota yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah untuk RTHKP publik sedangkan untuk privat menjadi tanggung jawab pihak atau lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh pemerintah kabupaten atau kota. Peranserta masyarakat dalam pengendalian kebersihan dan keindahan RTH dimulai dari pembangunan visi dan misi, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian yang dapat dilakukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penataan RTHKP, kerjasama dalam pengelolaan, kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan.
11
Tabel 4.1 Data Rencana RTH Kota Mojokerto Ruang Terbuka Hijau No
Lokasi
Rencana
Eksisting
1.
Kecamatan Prajuritkulon
388,02 (ha)
131,68 (ha)
2.
Kecamatan Magersari
430,5 (ha)
129,74 (ha)
Jumlah
818,52 (ha)
261,42 (ha)
Sumber : Data Sekunder diolah, 2012 Dari data yang di dapat bahwa rencana RTHKP privat dan publik Kota Mojokerto untuk Kecamatan Prajuritkulon adalah 388,02 (ha) sedangkan untuk Kecamatan Magersari 430,5 (ha), namun ruang terbuka hijau yang tersedia hanya 131,68
(ha) untuk Prajuritkulon dan 129,74 (ha) untuk Kecamatan
Magersari dengan luas wilayah Kota Mojokerto 16,47 km2. Dari hasil tabel tersebut dapat diketahui bahwa RTH di Kota Mojokerto hanya 15,9 % dari luas wilayah kota sedangkan menurut ketentuan Undang-undang Penataan Ruang luas RTH 30% dari luas wilayah Kota. Hal ini dikarenakan luas Kota Mojokerto banyak digunakan untuk kawasan pertanian, pemukiman , fasilitas umum, perkantoran, kawasan lindung dan kawasan budidaya. Untuk pengendalian kebersihan dan keindahan ruang terbuka hijau kota diatur dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto sesuai dengan fungsinya yang diatur pada
Peraturan
Walikota
Mojokerto
Nomor
25
Tahun
2008.
Untuk
menyelenggarakan tugasnya dalam kebersihan ruang terbuka hijau dilaksanakan oleh bidang pertamanan dengan fungsi administrasi sebagai berikut : a.
Penyusunan rencana teknis kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi dibidang pertamanan;
b.
Penyelenggaraan
pengelolaan
pertamanan,
dekorasi
kota
dan
pemakanam umum; c.
Penyelenggaraan penghijauan taman kota termasuk lapangan olah raga, ruang terbuka dan tempat-tempat umum;
12
d.
Penyelenggaraan kegiatan pembibitan tanaman hias dan tanaman lindung untuk pertamanan dan penghijauan kota;
e.
Pelaksanaan pengawasan dan penyelamatan kelestarian taman, ruang terbuka hijau dan lapangan olah raga;
f.
Pemberian perizinan dan rekomendasi pemanfaatan ruang terbuka hijau;
g.
Pelaksanaan registrasi dan administrasi pemakamam umum;
h.
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap permasalahan dibidang pertamanan dan pemakaman umum.
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto malaksanakan kebijakan pengendalian kebersihan dan keindahan ruang terbuka hijau dengan proses dan tahapan yang telah disusun dalan data beban kerja sebagai berikut : a.
Menyiapkan peralatan kerja untuk memlihara ruang terbuka hijau dan pemakaman umum;
b.
Merapikan taman, lapangan terbuka, pohon lindung dan pemakaman umum agar tampak rapi dan indah;
c.
Melakukan penyulaman tanaman untuk menggantikan tanaman yang rusak atau mati;
d.
Membersihkan kotoran yang ada di taman, ruang terbuka hijau dan dekorasi kota agar taman, lapangan terbuka, pohon lindung dan pemakaman umum tampak bersih;
e.
Memelihara monument atau tugu peringatan agar tampak bersih, rapi dan indah;
f.
Mengontrol, memasang dan memperbaiki sarana dan prasarana untuk menjaga kontinuitas dekorasi taman kota;
g.
Melaporkan kepada pengawas ruang terbuka hijau dan pemakaman umum apabila ada kerusakan taman atau pohon lindung;
h.
Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pengawas bila diperlukan pengawas dapat langsung memantau di lapangan dengan harapan agenda berjalan optimal.
Pengendalian pemanfaatan ruang terbuka hijau dimaksudkan agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai rencana tata ruang yang salah satunya
13
mencakup asas perlindungan kepentingan hukum. Pengendalian dan pemanfaatan bertujuan agar RTH sesuai dengan arahan perencanaan, sehingga keberadaannya terjaga secara kualitas dan kuantitas serta menghindari konflik pemanfaatan ruang. Pada aspek kelembagaan dan infrastruktur untuk pengendalian RTH belum optimal penegakan oleh aparat dalam hal buang sampah pada taman kota. Sedangkan dari aspek kebijakan dan masyarakat perlu adanya denda jika melanggar dalam hal buang sampah sembarangan karena volume sampah dari RTH harus langsung dibuang di TPA yang menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto dengan dilakukan penyapuan pengangkutan dan pengolahan. 3. Pengenaan Sanksi Pelanggaran RTRW Sanksi dikenakan pada kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW dalam bentuk : 1.
Pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi di daerah;
2.
Pemanfaatan ruang tanpa izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
3.
Pelaksanaan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
4.
Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang ditertibkan berdasarkan RTRW;
5.
Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
6.
Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
Pelanggaran terhadap RTRW ini dikenakan sanksi administrasi dan/atau pembatalan kebijakan daerah, sanksi administratif dikenakan atas pelanggaran pemanfaatan ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang. Sanksi administratif pasal 63 Undang-undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 dapat berupa : 1.
Peringatan tertulis;
2.
Penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang di lapangan;
3.
Penghentian sementara pelayanan umum/administrative;
14
4.
Penutupan lokasi;
5.
Pencabutan izin pemanfaatan ruang;
6.
Pembatalan izin;
7.
Pembongkaran bangunan;
8.
Pemulihan fungsi ruang;
9.
Denda administratif.
1. Kendala dan Upaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Kebersihan, Keindahan Jalan-jalan Umum, Tempat-tempat Umum Dan Ruang Terbuka Hijau Kendala Adapun kendala yang muncul selama pelaksanaan peraturan daerah tersebut adalah : 1.
Tenaga kebersihan yang terbatas dikarenakan banyak yang pensiun. Sehingga hal ini mempengaruhi kinerja dinas dalam melaksanakan tugasnya.
2.
Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya tujuan citra kota yang indah dan bersih seperti alat pengangkutan sampah yang tua akan mempengaruhi tingkat aksesbilitas untuk pembuangan sampah ke TPA kurang efektif.
3.
Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan, kenyamanan dan keindahan kota yang kurang optimal, misalnya membuang sampah di saluran air dan disembarang tempat, pembuangan sampah skla besar tidak langsung ke TPA yang menyebabkan timbunan sampah pada TPS menumpuk.
4.
Faktor cuaca merupakan kendala bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan misalnya hujan dan banjir dapat menyebabkan pohon tumbang hingga mengganggu akses jalan perkotaan.
5.
Kurangnya
tindakan
pengawasan
dan
penyidikan
terhadap
pelanggaran di bidang kebersihan dikarenakan Dinas Kebersihan dan Pertamanan sulit untuk mencari bukti sehingga pelaksanaan peraturan daerah ini belum efektif.
15
6.
Wilayah Kota Mojokerto yang terbatas sehingga lahan ruang terbuka hijau sangan sedikit2
Upaya 1. Peningkatan SDM petugas kebersihan dengan melakukan team bulding agar lebih mengusai tugas yang harus dilaksanakan di lapangan. 2. Penambahan tenaga kerja out sourcing yang dikelola sendiri oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto. 3. Armada dan alat berat pengakutan sampah diperbaiki dan mengajukan ke pemerintah untuk penggantian armada sehingga pengendalian kebersihan dan keindahan kota dapat terkendali apabila armada dalam keadaan baik. 4. Pembersihan dan penebangan pohon lindung di sekitar jalan raya dengan teratur agar dapat terkendali ketika hujan, memperbaiki sarana dan prasarana untuk menjaga kontinuitas dekorasi taman kota dengan pemupukan dan penyiraman. 5. Mengadakan pengawasan yang insentif dalam pemungutan retribusi sampah untuk mengoptimalkan retribusi khususnya toko dan tempat usaha. 6. Mengadakan sosialisasi pada masyarakat agar ikut berpartisipasi menjaga kebersihan dan keindahan kota dengan agenda di setiap kelurahan wilayah Kota Mojokerto yang dihadiri perwakilan tokoh masyarakat setempat untuk menghimbau ke RT dan RW. 7. Pemerintah daerah bekerja sama dengan instansi lain seperti Badan Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, Dinas Kesehatan Kota Mojokerto dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto dalam meningkatkan kebersihan dan keindahan kota3 Kesimpulan Pada bab terakhir ini penulis akan menyampaikan beberapa kesimpulan dan saran atas uraian yang telah penulis sampaikan pada bab-bab terdahulu dan
2
Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Bidang Kebersihan dan Kepala Sub Bagian Bidang Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto, 18 September 2012 3 Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Bidang Kebersihan dan Kepala Sub Bagian Bidang Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto, 18 September 2012
16
mencoba memberikan beberapa pemikiran yang berkaitan dengan implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Kota Mojokerto. 1.
Kebijakan pendukung
yang memiliki substansi hukum yang
sebenarnya di implementasikan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kebersihan dan keindahan kota, namun pada kenyataan
kebijakan
pendukung
yang
ada
juga
belum
di
implementasikan secara benar sehingga aturan yang ada berbeda dengan kenyatan dilapangan. Terutama tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap kebersihan lingkungan masih rendah. Meskipun sudah ada sosialisasi tentang pengendalian kebersihan dan keindahan kota yang dilakukan oleh pemerintah kota Mojokerto. Masyarakat kurang menyadari pentingnya kebersihan dan keindahan lingkungan agar menciptakan citra kota yang bersih, rapi, indah dan nyaman dan pentingnya penataan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau Belum ada penegakan secara tegas oleh aparat dalam hal buang sampah. Elemen pemerintah hanya dapat memberikan penyuluhan dan bimbingan yang tidak diimbangin oleh kesadaran masyarakat sehingga dalam penegakkan Peraturan Daerah belum efektif. 2.
Hambatan yang dialami oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto dalam menyelenggarakan kebersihan dan keindahan kota kurangnya tindakan pengawasan dan penyidikan dibidang kebersihan dikarenakan sulit untuk mencari bukti. Sarana dan prasarana untuk melaksanakan kebijakan Peraturan Daerah sebagian mulai tidak layak pakai karena usia yang tua sehingga menyebabkan mekanisme pengelolaan sampah belum berjalan secara optimal. Namun upaya untuk mengatasi hambatan diatas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota memiliki beberapa solusi diantaranya peningkatan SDM pegawai, memperbaiki sarana, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan bekerja sama dengan instansi pemerintah Kota Mojokerto.
17
Saran 1.
Melakukan penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi tentang masalah kebersihan dan keindahan kota beserta peraturan perundang-undangan kepada
masyarakat
pemanfaatan
ruang
khususnya serta
permasalahan
persampahan
untuk
penataan
dan
meningkatkan
pemahaman dan kesadaran mereka akan pentingnya pengendalian lingkungan hidup agi masyarakat itu sendiri dan bagi citra kota yang bersih, rapi, indah dan nyaman serta meningkatkan kepatuhan mereka terhadap ketentuan-ketentuan manajemen pengelolaan sampah yang ada beserta sanksi-sanksi hukumnya melalui media cetak, elektro, spanduk dan papan himbauan. 2.
Melakukan perbaikan sarana dan prasarana agar implementasi Peraturan Daerah tersebut dari aspek kelembagaan dan infrastruktur dapat berjalan secara optimal.
3.
Pemerintah Kota Mojokerto segera mengoptimalkan
Penyidik
Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) agar sanksi dan penegakkan hukum bagi pelanggaran khususnya pembuangan sampah dengan volume besar dari toko atau tempat usaha. 8. Peningkatan efektifitas penegakkan hukum terhadap pelanggaran regulasi di bidang penataan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau kebersihan dan keindahan kota Dan menerapakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 13 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan. 4.
Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat khusunya bagi toko atau tempat usaha untuk patuh membayar retribusi kebersihan serta berperan aktif sesuai peraturan perundang-undangan kebersihan dan keindahan kota yang berlaku.
18
Daftar Pustaka Buku-buku Kurniawan Agung, 2005, Transformasi Pelayanan Publik, Pembaruan, Yogyakarta. Daud Silalahi, 2001, Hukum Lingkungan, Alumni, Bandung. Fajar Mukti & Achmad Yulianto, 2009, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Harsono Hanifah, 2002, Implementasi Kebijakan dan Politik, Rinheka Karsa, Yogyakarta. Juniarso Ridwan, 2008, Hukum Tata Ruang, Nuansa, Bandung. Kaloh J, 2002, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, PT Rineka Cipta, Jakarta. Markuz Zahnd, 2006, Perancangan Kota Secara Terpadu, Kanisius, Yogyakarta. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto, 2009-2014, Mojokerto. Setiawan Guntur, 2004, Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan, Cipta Karya, Jakarta. Solichin Abdul, 2002, Analisis Kebijaksanaan ; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta. Sunarno Siswanto, 2005, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Usman Nurdin, 2002, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Perundang-undangan Undang-undang Dasar 1945. Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaa. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaa. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jatim. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto2012-2032.
19
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto. Majalah / Koran / Jurnal Bappeko Mojokerto, Lahan RTH Kota Semrawut, diakses dari http://bappeko.mojokertokota.go.id/index.php?option=com_content&view=article &id=109:lahan-rth-kota-semrawut&catid=59:berita-terbaru&Itemid=72, tanggal 27 Juli 2012 www.penataanruang.net
20
