Yohanna Ameilya Panjaitan Agus Sardjono. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS PENAYANGAN POTONGAN-POTONGAN GAMBAR ATAU VIDEO DARI YOUTUBE PADA PROGRAM-PROGRAM TELEVISI DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA Yohanna Ameilya Panjaitan Agus Sardjono Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

ABSTRAK Judul :

Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta atas Penayangan Potongan-potongan Gambar atau Video dari YouTube pada Program-program Televisi di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hak cipta yang diberikan atas penayangan potongan-potongan gambar atau video dari YouTube pada program-program televisi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang mengkaji rumusan masalah dari sudut pandang perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa pihak televisi tidak menghargai hak cipta dari video-video dari YouTube yang mereka gunakan dengan tidak mencantumkan nama pemilik video-video tersebut namun menggunakannya untuk kepentingan komersial serta mendapatkan keuntungan atas itu. Pencantuman “courtesy of YouTube” belum melegalkan tindakan pihak televisi dalam memanfaatkan video-video dari YouTube tersebut. Pihak televisi harus menghargai hak cipta yang melekat pada video-video yang mereka gunakan.

Kata kunci: Hak cipta; penayangan video dari YouTube; program televisi.

ABSTRACT Title

:

Legal Analysis of Copyright Protection on Broadcasting Pieces Picture or Video from YouTube on television programs in Indonesia Based on the Act Number 19 of 2002 Regarding Copyright

This thesis discusses the giving copyright protection of broadcasting the pieces of pictures or videos from YouTube on television programs in Indonesia. This is a normative study that examines the formulation of the problem from the point of view of the applicable legislation. Based on the results obtained that the television does not respect the copyright of the videos from YouTube that they use by not include the name of the owner of these videos, but use 1 Tinjauan yuridis..., Yohanna Ameilya Panjaitan, FH UI, 2013

them for commercial purposes and get benefit from them. The phrase "courtesy of YouTube" not legalize the act of television on utilizing the videos from YouTube. Television must respect copyright attached to the videos they use. Keywords: Copyright; broadcasting videos from YouTube; television program.

PENDAHULUAN Fenomena yang sedang marak terjadi di pertelevisian Indonesia sekarang ini adalah munculnya program-program televisi yang menampilkan potongan-potongan gambar atau video dari salah satu media sosial di internet yaitu YouTube. YouTube adalah sebuah situs web video sharing (berbagi video) populer dimana para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis, didirikan pada Februari 2005 oleh tiga orang bekas karyawan PayPal: Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim.1 Program-program acara televisi yang menayangkan potongan-potongan gambar atau video dari YouTube tersebut menyajikannya dengan tema atau bahkan peringkat tentang kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena yang unik yang biasanya dapat langsung dinonton lewat YouTube. Ditambah lagi penayangan acara televisi tersebut pada jam prime time ketika harga iklan saat itu tentunya amat tinggi karena disiarkan dengan jumlah penonton terbanyak. Hampir semua stasiun televisi memiliki program acara ini, misalnya Trans 7 dengan On The Spot yang menjadi pelopor program acara ini pada tahun 2010, untuk slot pagi Trans 7 juga menayangkan program acara serupa yaitu Spotlite, Global TV dengan Hot Spot, ANTV dengan Wooow!, RCTI dengan Top 5, yang dimana program-program acara ini menempati rating yang tinggi dalam pertelevisian. Ketika menonton acara televisi tersebut dapat dilihat adanya tulisan kecil pada potongan gambar atau video yang biasanya bertuliskan “courtesy of YouTube” atau ada juga yang menayangkan alamat URL dari video yang ditayangkan tersebut. Berdasarkan Oxford Dictionary Online, courtesy yang berarti:2 1. The showing of politeness in one’s attitude and behavior towards others: 2. Behavior marked by polished manners or respect for others

1

http://id.wikipedia.org/wiki/youtube diakses pada tanggal 11 Oktober 2012.

2

http://oxforddictionaries.com/ diakses pada tanggal 11 Oktober 2012.

2 Tinjauan yuridis..., Yohanna Ameilya Panjaitan, FH UI, 2013

3. Consideration, cooperation, and generosity in providing something (as a gift or privilege); also: agency, means —used chiefly in the phrases through the courtesy of or by courtesy of or sometimes simply courtesy of. Pada definisi ketiga, terlihat bahwa kata “courtesy” berarti “kemauan, kerjasama dan kedermawanan untuk menyediakan sesuatu (sebagai hadiah atau keistimewaan). Artinya, kalau ada istilah “courtesy of YouTube”, seharusnya ini berarti bahwa YouTube mempersilahkan atau memberikan hak untuk menggunakan setiap video yang dimilikinya. Jika mengacu pada ketentuan penggunaan (terms of service), maka jelas sekali pemakaian video yang ada di YouTube untuk keperluan siaran tak bisa dibenarkan. Tertulis dalam terms3 tersebut: 1. Anda sepakat untuk tidak mendistribusikan bagian apa pun dalam bentuk apa pun dari konten atau layanan tanpa izin tertulis dari YouTube. 2. Anda setuju untuk tidak mengubah atau memodifikasi bagian apapun dari layanan. 3. Anda sepakat untuk tidak menggunakan layanan untuk penggunaan komersial, kecuali Anda sudah mendapatkan izin tertulis dari YouTube. YouTube menghargai hak pemegang hak cipta dan penayang serta mewajibkan semua pengguna untuk mengonfirmasi bahwa mereka memiliki hak cipta atau memiliki izin dari pemegang hak cipta untuk mengunggah konten.4 Selain itu jelas tercantum dalam pertanyaan yang sering diajukan atau frequently asked question (faq) bahwa YouTube tidak bisa memberikan hak bagi broadcaster untuk menayangkan video dalam layanan mereka pada siaran televisi atau film. Dalam faq itu tertera jawaban "Jika Anda tertarik menggunakan video YouTube dalam siaran atau film, Anda harus menghubungi langsung pembuat video atau si pengunggah. Anda bisa melakukan ini dengan mengklik link di kanal pengguna pada tombol yang tertulis kirim pesan. Anda bisa meminta pemilik untuk izin penggunaan konten tersebut.” Yang menjadi kontroversial atas fenomena ini adalah apakah tayangan-tayangan tersebut dengan hanya menyertakan tulisan “Courtesy YouTube” atau “Courtesy of YouTube” ataupun pencantuman URL video yang bersangkutan dianggap sudah cukup sebagai izin pengambilan hak siarnya. Di lain hal, YouTube adalah media jaringan social yang menerima unggahan video-video dari berbagai pihak di seluruh dunia. Hak cipta (copyright) hanya dimiliki oleh pengunggah video, dimana berarti ia berhak secara penuh atas karyanya, dan orang lain yang menggunakan video tersebut dengan tujuan apapun harus 3

https://www.youtube.com/t/terms diakses pada tanggal 19 Desember 2012.

4

http://www.youtube.com/t/copyright_what_is?gl=ID&hl=id diakses pada tanggal 11 Oktober 2012.


meminta izin terlebih dahulu. Esensi dari hak cipta ada pada dua hal: hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah atribusi atau pengakuan atas karya seseorang (hak cipta menuntut kejelasan dalam perkara ini karena menyangkut kerja individual atau kelompok kecil), sementara hak ekonomi merujuk pada kompensasi yang (perlu atau seharusnya) didapat seseorang atas hasil kerja kreatifnya tersebut.5 Konsep hak cipta timbul dari ide bahwa hakhak hukum bagi karya-karya cipta harus ditetapkan dan dilindungi dan bahwa orang yang menghasilkan karya budaya harus dilindungi dari segi sosial dan ekonomi.6 Yang menjadi pertanyaan adalah apakah televisi telah menghargai karya cipta dari para pengkreasi video tersebut (baik amatir maupun profesional) dengan menyebut secara jelas siapa pencipta video itu sesungguhnya dan apakah pula televisi kita telah mengkompensasi hak ekonomi dari para kreator itu? Berdasarkan latar belakang inilah, Penulis ingin membahas permasalahan yang dirumuskan mengenai perlindungan terhadap pemegang hak cipta atas potongan-potongan gambar atau video yang ditayangkan dalam program-program acara televisi di Indonesia dan apakah dengan mencantumkan “courtesy of YouTube” dalam tayangannya telah melegalkan penayangan potongan gambar atau video tersebut atau ternyata stasiun-stasiun televisi tersebut telah melakukan pelanggaran hak cipta.

PEMBAHASAN YouTube adalah sebuah situs web video sharing (berbagi video) populer dimana para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis.7 YouTube dibuat oleh mantan tiga karyawan PayPal pada Februari 2005, Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Pada saat web portal untuk pertama kalinya dibuka, video pertama yang diunggah berjudul “me at the zoo”, yang menampilkan Jawed Karim di kebun binatang San Diego. Selang enam bulan setelah diluncurkannya web tersebut, tak disangka apresiasi dari pengguna internet banyak yang merespon positif, setiap harinya 100 juta pengunjung membuka portal

5

Tamotsu Hozumi, Buku Panduan Hak Cipta Asia Versi Indonesia “Asian Copyright Handbook Indonesian Version”, Penerjemah: Masri Maris (Jakarta: Asia/Pacific Centre for UNESCO (ACCU) dan Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi), 2006), hlm. 22. 6

Ibid., 4.

7

http://id.wikipedia.org/wiki/YouTube diakses pada 19 Desember 2012.


YouTube tersebut, dan tercatat 650.000 video yang telah diunggah ke dalam situs YouTube setiap harinya. Video dari YouTube dapat dimaknai sebagai salah satu dari karya audio visual. Perbedaan yang sangat mencolok adalah bahwa dalam perkembangan awalnya, sinematograf hanya mampu merekam gambar geraknya saja tanpa suara. Kemudian muncul kamera video yang sudah mampu merekam gambar dan suara sekaligus. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa film, video, dan sinematografi merupakan unsur sekaligus bentuk dari teknologi audio visual. Aturan hukum mengenai audio visual works di Indonesia khususnya dalam hal hak ciptanya tidak diatur secara khusus. Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menjelaskan mengenai bidang-bidang yang dilindungi hak ciptanya yaitu pada Pasal 12: a. Buku, program komputer, pamphlet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; termasuk karawitan dan rekaman suara;8 e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; g. Arsitektur; h. Peta; i. Seni batik; j. Fotografi; k. Sinematografi; l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan. Kategori karya audio visual jelas termasuk sinematografi, tetapi relatif lebih luas dari itu, termasuk tampilan slide, video game, rekaman CCTV, dan lain-lain. Sehingga untuk pengaturan mengenai hak ciptanya kembali mengacu inti dari Undang-undang Hak Cipta ini sendiri. Dalam rekaman video amatir, rekaman candid camera, rekaman CCTV, atau jenis karya audio visual apapun apa yang disiarkan dapat dilindungi oleh hukum hak cipta. Dengan 8

http://www.haki.lipi.go.id/utama.cgi?prestasi&108182 diakses pada tanggal 30 Maret 2013.


demikian, kita dapat melihat bahwa hukum hak cipta adalah sebuah konsep yang luas yang berniat untuk melindungi aspek kreatif dari pencipta. Tetapi hak cipta tidak melindungi ideide penciptaan. Walaupun tidak disebutkan secara khusus dalam undang-undang hak cipta yang berlaku di Indonesia, karya audio visual tetap dilindungi hak ciptanya di Indonesia. Segala kreativitas manusia yang telah dilahirkan dalam bentuk apapun mendapatkan perlindungan Hak Cipta. Hal mana sesuai dengan ketetapan dalam Konvensi Bern sebagai salah satu Perjanjian Internasional yang menyepakati mengenai perlindungan terhadap karya cipta sastra dan karya seni. Jika seseorang membuat karya asli yang ditetapkan dalam media fisik, dia secara otomatis memiliki hak cipta atas karya tersebut. Kepemilikan hak cipta memberikan pemilik hak eksklusif atas penggunaan karya dengan cara tertentu dan spesifik. Banyak jenis karya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, termasuk:9 1. Karya audio visual, misalnya acara TV, film, dan video online; 2. Rekaman suara dan komposisi musik; 3. Karya tulis, misalnya kuliah, artikel, buku, dan komposisi musik; 4. Karya visual, misalnya lukisan, poster, dan iklan; 5. Video game dan perangkat lunak komputer; 6. Karya drama, misalnya sandiwara dan musikal. Dasar hukum pengaturan hak cipta diatur dalam UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Selain itu diatur juga dalam Pasal 2 ayat (1) Berne Convention, yaitu: “The expression “literary and artistic works” shall include every production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression, such as books, pamphlets and other writings; lectures, addresses, sermons and other works of the same nature; dramatic or dramatic-musical works; choreographic works and entertainments in dumb show; musical compositions with or without words; cinematographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to cinematography; works of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving and lithography; photographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography; works of applied art; illustrations, maps, plans, sketches and three-dimensional works relative to geography, topography, architecture or science.” Dengan memperhatikan ketentuan isi Hak Cipta sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pencipta karya video memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak karya video yang dibuatnya dan mengumumkannya termasuk dalam 9

http://www.youtube.com/yt/copyright/id/what-is-copyright.html


pengertian tersebut adalah mempertunjukkan, menyiarkan, atau mendistribusikannya dan menyebarluaskan atau mengkomunikasikan sendiri secara langsung kepada khalayak atau publik. Selain itu, pencipta dapat memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan haknya. Hak Cipta atas karya audio visual sebagai bagian dari sistem HaKI memiliki sifat yang berbeda sebagai ciri khas dari HaKI itu sendiri. Dalam cabang hukum lain, sesuatu yang bersifat berwujud penguasaannya secara fisik dari sebuah benda sekaligus membuktikan kepemilikan yang sah atas benda tersebut.10 Misalnya, jika seseorang membeli buku dengan uangnya sendiri, orang itu hanya berhak atas buku tersebut (benda secara fisik) untuk penggunaan secara pribadi (misalnya dibaca di tempat lain). Hak eksklusif berupa hak untuk mengumumkan dan memperbanyak tidaklah termasuk di dalam pembelian buku tersebut karena di dalam sistem HaKI yang dibeli adalah benda fisik bukan Hak Ciptanya. Hal serupa berlaku juga bagi pengguna YouTube. Hak yang dimiliki si penonton hanyalah untuk menonton dan memutar karya audio visual yang ada di YouTube tersebut secara pribadi. Sedangkan hak eksklusif berupa hak untuk mengumumkan dan memperbanyak video tersebut masih berada di tangan pemegang Hak Ciptanya.11 Menurut konsep hukum kontinental bahwa hak pencipta (droit auteur, author rights) terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan bernilai ekonomis seperti uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta. Hal ini dimaksudkan bahwa pemilikan atas Hak Cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi hak moralnya tetap tidak terpisahkan dari penciptanya. Hak moral merupakan hak khusus serta kekal yang dimiliki oleh pencipta atas hasil ciptaannya, dan hak tersebut tidak dapat dapat dipisahkan dari penciptanya.12 Berne Convention sebagai Konvensi Internasional Hak Cipta tertua, telah mengatur mengenai hak moral dalam Hak Cipta. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 6 Berne Convention yaitu bahwa: “… pengarang atau pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas perubahan, pemotongan, pengurangan, 10

Alfared Damanik, ”Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Sinematografi Tinjauan Khusus Hak Penyewaan Karya Sinematografi Dalam Bentuk VCD”, (Tesis Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 42. 11

Tomo Suryo Utama, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 15. 12

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 72.


atau modifikasi lain serta tindakan pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut, dimana hal-hal tersebut merugikan pengarang atau pencipta.”13 Ketentuan Pasal 6 Berne Convention menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak moral pencipta tidak hanya sebatas plagiat saja. Pelanggaran hak moral termasuk pula jika dilakukannya perubahan, pemotongan, pengurangan, atau modifikasi lain yang dilakukan terhadap suatu karya cipta tanpa seizin pencipta.14 Dimana berarti hak moral sangat menghargai integritas dari suatu ciptaan. Hak eksklusif yang lain yang dimiliki oleh Pencipta adalah hak ekonomi. Konsep hak ekonomi dalam Hak Cipta terlahir ketika ciptaan tersebut diperbanyak dan menjadi konsumsi masyarakat sehingga menimbulkan atau menghasilkan keuntungan-keuntungan bagi si pencipta. Kebutuhan akan perlindungan hak-hak ekonomi pencipta dirasakan semakin meningkat manakala terdapat pihak-pihak lain yang turut memperbanyak ciptaan si pencipta dan mengambil sendiri keuntungan dari hasil penjualan ciptaan milik pencipta asli tersebut.15 Terkait dengan penelitian ini sesuai dengan penjelasan ketentuan ini Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut, maka hak menyiarkan kembali atau mengumumkan video ke dalam program televisi merupakan hak ekslusif dari pihak yang mengunggah video tersebut ke dalam YouTube yaitu sebagai pencipta atau pemegang hak cipta video di YouTube tersebut. Apabila pihak televisi ingin melakukan penayangan video dari YouTube ke dalam program televisi, maka harus dengan sepengetahuan dan seizin dari pemegang hak cipta video tersebut. Hal ini juga sesuai dengan yang dikatakan YouTube dalam websitenya “Jika Anda berminat menggunakan video YouTube di siaran atau film, Anda harus menghubungi pembuat atau pengunggah video itu secara langsung. Anda dapat melakukannya dengan mengeklik tautan di saluran pengguna tersebut yang berbunyi "Kirim Pesan," dan meminta izin pemilik untuk menggunakan konten miliknya.” Situs ini cuma bertindak sebagai media untuk ‘menyiarkan’ video tersebut. Itulah mengapa dalam guidelinenya YouTube menganjurkan stasiun televisi untuk mengontak pengunggah video secara langsung dan meminta izin untuk menyiarkannya. Mencantumkan link dari sebuah video YouTube tak bisa menggugurkan kewajiban untuk minta izin ke pengunggah videonya. 13

World Intellectual Property Organization, Treaty on the International Registration of Audio visual Works, (Geneva: WIPO Publication, 1989), Pasal 6. 14

Rini Hariani, “Tinjauan Yuridis Sensor Film dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hak Cipta Karya Sinematografi”, hlm. 41-42. 15

Ibid.


Dengan kata lain, kompleksitas konsep hak cipta yang melekat pada video YouTube tidak bisa diterobos hanya dengan mencantumkan link video dan ucapan terima kasih ke YouTube, sebab isu pokoknya adalah ada atau tidaknya izin. Setiap pihak yang ingin menggunakan video dari YouTube dapat tidak meminta persetujuan atau izin dari si pencipta atau pemegang hak cipta video tersebut jika pemakaiannya adalah dengan kepentingan yang wajar (fair use). Pada penjelasan Pasal 15 huruf a UUHC, yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan. Hal tersebut juga serupa dengan yang diutarakan oleh Brian A. Prastyo, Direktur Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam artikelnya yang berjudul pembajakan lagu16, yaitu: Bahwa dalam lingkup hukum hak cipta, yang dipersoalkan tidak hanya apakah tujuannya untuk komersial atau tidak, tetapi apakah merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak cipta atau tidak. Dengan demikian, walaupun melakukan perbanyakan tidak untuk mencari profit/keuntungan, tetapi kalau tindakan itu merugikan kepentingan (tentunya kepentingan ekonomi) yang wajar dari pemegang hak cipta, maka dapat dianggap melanggar Hak Cipta. Dalam penayangan potongan-potongan gambar atau video dari YouTube oleh program-program televisi di Indonesia, pihak yang akan menayangkannya terlebih dahulu harus melihat jenis lisensi yang digunakan pada video yang akan digunakannya, Lisensi Standar YouTube atau Lisensi Creative Commons berupa Lisensi CC BY. Dalam penggunaannya, YouTube menggunakan Lisensi Creative Commons untuk memberikan kemudahan bagi penggunanya dalam penggunaaan konten di dalam YouTube. Lisensi Creative Commons menyediakan cara standar bagi para pembuat konten untuk memberikan orang lain izin untuk menggunakan karya mereka. YouTube memungkinkan pengguna menandai videonya dengan Lisensi Creative Commons CC BY. Video ini selanjutnya dapat diakses pengguna YouTube untuk digunakan, bahkan untuk tujuan komersial, dalam video mereka sendiri melalui Video Editor YouTube.17 Atribusi otomatis di bawah lisensi CC BY, artinya semua video yang dibuat oleh Pencipta menggunakan konten Creative Commons otomatis akan menampilkan judul video 16

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6954/pembajakan-lagu diakses pada tanggal 2 April

2013. 17

http://www.youtube.com/yt/copyright/creative-commons.html diakses pada tanggal 23 April 2013.


sumber di bawah pemutar video. Pencipta memiliki hak cipta dan pengguna lain dapat menggunakan kembali karyanya sesuai dengan ketentuan lisensi. Kemampuan untuk menandai video yang diunggah dengan lisensi Creative Commons hanya tersedia untuk akun pengguna yang berada dalam performa yang baik. Pengunggah tidak dapat menandai video dengan lisensi Creative Commons jika ada ID Konten klaim di atasnya. Dengan menandai video asli dengan lisensi Creative Commons, pengunggah memberikan hak untuk menggunakan kembali dan mengedit video. Pengunggah konten hanya dapat menandai video yang diunggah dengan lisensi Creative Commons jika seluruhnya terdiri dari konten Licensable oleh pengunggah di bawah lisensi CC BY. Beberapa contoh konten yang dapat diberikan lisensi tersebut adalah: 1. Konten asli yang dibuat oleh Pencipta 2. Video lain ditandai dengan lisensi CC BY 3. Video dalam domain publik Dalam penayangan potongan-potongan gambar atau video dari YouTube oleh program-program televisi di Indonesia, harus sesuai dengan lisensi yang dipergunakan pada video yang digunakan. Apabila video tersebut menggunakan Lisensi Creative Commons CC BY, maka setiap orang diberikan hak oleh pencipta untuk mengumumkan, mengubah, menyesuaikan, dan mengadaptasi tersebut bahkan untuk tujuan komersial, sepanjang pengguna video tersebut mengatribusi Pencipta untuk ciptaan asli. Yang dimaksud dengan mengatribusi pada kalimat tersebut adalah dengan tetap melakukan pencantuman nama Pencipta untuk karya aslinya. Dengan kata lain, lisensi ini tetap berpegang teguh pada penghargaan atas hak cipta dari karya orang lain. Pihak televisi yang menggunakan video dari YouTube dengan lisensi CC BY, dapat menggunakan secara bebas video tersebut bahkan untuk tujuan komersial, menayangkan video-video tersebut pada acara program-program televisi mereka. Namun yang harus digarisbawahi, pihak televisi harus tetap mengatribusi video yang mereka gunakan, dengan melakukan pencantuman nama Pencipta dalam penayangan tersebut. Lisensi lain yang digunakan oleh YouTube adalah Lisensi Standar YouTube. Dengan lisensi standar, pengunggah video mengizinkan semua orang untuk menonton videonya di YouTube tanpa membayar, tapi tetap melarang pengunduhan, redistribusi, modifikasi, komersialisasi atau penggandaan atas videonya. Semua pengunggah video secara otomatis 10 Tinjauan yuridis..., Yohanna Ameilya Panjaitan, FH UI, 2013

dianggap memilih opsi ini jika tidak memilih lisensi CC BY. Sehingga dengan demikian, setiap pengguna YouTube harus kembali memperhatikan terms of service YouTube jika ingin menggunakan video di YouTube. Seperti yang telah disebutkan, YouTube tidak memegang hak cipta atas suatu video di YouTube. Hak cipta atas video tersebut sepenuhnya milik pencipta atau pihak yang mengunggah video tersebut di YouTube. Dalam hal ini, YouTube hanyalah sebagai pihak yang mengumumkan, broadcasting, atau menayangkan video di YouTube. Untuk kepentingan lain, YouTube menganjurkan untuk langsung menghubungi pemilik video tersebut. Untuk menggunakan video yang menggunakan lisensi standar YouTube, pihak televisi tidak sebebas menggunakan video seperti video berlisensi CC BY. Terlebih dahulu pihak televisi haru menghubungi pemilik atau Pencipta video tersebut. YouTube sebagai penyedia layanan, memberikan kemudahan bagi pihak yang ingin langsung berhubungan dengan Pencipta atau pemilik video, dengan mengklik tombol pada profil pemilik video. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi pihak televisi untuk tidak menghubungi pemilik video. Bukan hanya sampai disitu, menggunakan video dari YouTube untuk ditayangkan pada program televisi tentu memiliki tujuan komersial. Pihak televisi harus mendapatkan izin dari si pemilik atau Pencipta video atas tindakan itu. Apabila mendapat izin, pihak televisi berhak untuk menggunakan kembali video tersebut sesuai dengan perjanjian yang terjadi. Apabila tidak mendapat izin, pihak televisi dilarang untuk menggunakan video tersebut. Bagaimana dengan tindakan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada si pemilik atau Pencipta video? Tentu saja hal ini melanggar hak cipta. Tindakan penayangan video milik orang lain tanpa sepengatahuan si Pencipta bahkan dengan maksus komersial, merupakan tindakan melanggar hukum. Dan pihak yang melakukannya, dapat dikenakan sanksi atas hal tersebut. Berkaitan dengan penayangan potongan gambar atau video dari YouTube oleh pihak televisi, hak cipta merupakan sesuatu yang sangat penting bagi suatu program acara televisi karena saat ini televisi merupakan suatu peluang industri hiburan yang sangat besar. Semakin besarnya suatu peluang untuk mendapatkan keuntungan maka secara otomatis semakin banyak pula saingan yang ada. Pernyataan mengenai pentingnya hak cipta dalam siaran televisi diungkapkan juga oleh Vincent Porter dalam Second Munich Symposium on Film and Media Law. Di dalam symposium tersebut, ia mengungkapkan bahwa: “Copyright law is the economic linchpin of the television broadcasting business. In nearly every country of the world, the domestic law permits the owner of the copyright 11 Tinjauan yuridis..., Yohanna Ameilya Panjaitan, FH UI, 2013

in a literary or artistic work to prevent that work from being copied, broadcast and communicated to the public by cable.”18 Yang menjadi pembahasan dalam subbab ini adalah apakah pihak televisi menghargai adanya hak cipta atas video-video dari YouTube yang mereka gunakan dalam acara program televisi mereka? Dengan modal menuliskan “courtesy of YouTube” atau mencantumkan alamat URL yang tidak jelas pada saat penayangan, ataupun mengucapkan terima kasih kepada YouTube di akhir acara, apakah melegalkan pemanfaatan yang mereka lakukan? Sebelumnya, akan dibahas terlebih dahulu mengenai apa sebenarnya pengertian dari courtesy itu sendiri. Berdasarkan Oxford Dictionary Online, courtesy berarti:19 1. The showing of politeness in one’s attitude and behavior towards others: 2. Behavior marked by polished manners or respect for others 3. Consideration, cooperation, and generosity in providing something (as a gift or privilege); also: agency, means —used chiefly in the phrases through the courtesy of or by courtesy of or sometimes simply courtesy of. Bila dikaitkan dengan permasalahan ini, definisi yang lebih tepat adalah pada definisi ketiga. Pada definisi ketiga, terlihat bahwa kata “courtesy” berarti “kemauan, kerja sama dan kedermawanan untuk menyediakan sesuatu (sebagai hadiah atau keistimewaan). Artinya, kalau ada istilah “courtesy of YouTube”, seharusnya ini berarti bahwa YouTube mempersilahkan atau memberikan hak untuk menggunakan setiap video yang dimilikinya atau sudah terjadi kerja sama antara kedua belah pihak mengenai penayangan video-video tersebut. Namun, hal tersebut belum dapat dipastikan telah terjadi kerja sama antara kedua belah pihak, sehingga dapat disimpulkan YouTube tidak memberikan video-video di situsnya kepada pihak televisi. Jika mengacu pada ketentuan penggunaan (terms of service), maka pemakaian video yang ada di YouTube untuk keperluan siaran tak bisa dibenarkan. Tertulis dalam terms20 tersebut: 1. Anda sepakat untuk tidak mendistribusikan bagian apa pun dalam bentuk apa pun dari konten atau layanan tanpa izin tertulis dari YouTube. 2. Anda setuju untuk tidak mengubah atau memodifikasi bagian apapun dari layanan.

18

Becker, Jurgen and Manfred Rehbinder (eds.), European Coproduction in Film and Television: Second Munich Symposium on Film and Media Law, (Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1989). 19

http://oxforddictionaries.com/ diakses pada tanggal 11 Oktober 2012.

20

https://www.youtube.com/t/terms diakses pada 19 Desember 2012.


3. Anda sepakat untuk tidak menggunakan layanan untuk penggunaan komersial, kecuali Anda sudah mendapatkan izin tertulis dari YouTube. YouTube menghargai hak pemegang hak cipta dan penayang serta mewajibkan semua pengguna untuk mengonfirmasi bahwa mereka memiliki hak cipta atau memiliki izin dari pemegang hak cipta untuk mengunggah konten.21 Selain itu jelas tercantum dalam pertanyaan yang sering diajukan atau frequently asked question (faq) bahwa YouTube tidak bisa memberikan hak bagi broadcaster untuk menayangkan video dalam layanan mereka pada siaran televisi atau film. Dalam faq itu tertera jawaban "Jika Anda tertarik menggunakan video YouTube dalam siaran atau film, Anda harus menghubungi langsung pembuat video atau si pengunggah. Anda bisa melakukan ini dengan mengklik link di kanal pengguna pada tombol yang tertulis kirim pesan. Anda bisa meminta pemilik untuk izin penggunaan konten tersebut.” YouTube adalah media jaringan sosial yang menerima unggahan video-video dari berbagai pihak di seluruh dunia. Hak cipta (copyright) hanya dimiliki oleh pengunggah video, dimana berarti ia berhak secara penuh atas karyanya, dan orang lain yang menggunakan video tersebut dengan tujuan apapun harus meminta izin terlebih dahulu. Esensi dari hak cipta ada pada dua hal: hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah atribusi atau pengakuan atas karya seseorang (hak cipta menuntut kejelasan dalam perkara ini karena menyangkut kerja individual atau kelompok kecil), sementara hak ekonomi merujuk pada kompensasi yang (perlu atau seharusnya) didapat seseorang atas hasil kerja kreatifnya tersebut.22 Konsep hak cipta timbul dari ide bahwa hak-hak hukum bagi karya-karya cipta harus ditetapkan dan dilindungi dan bahwa orang yang menghasilkan karya budaya harus dilindungi dari segi sosial dan ekonomi. Melindungi kepentingan pribadi Pencipta dapat terlihat dari tetap dicantumkannya nama Pencipta pada Ciptaan yang diciptakan, walaupun Hak Cipta atas karya tersebut telah dialihkan. Hak untuk dicantumkan nama Pencipta merupakan salah satu hak dari hak moral itu sendiri agar Pencipta atas karya tersebut tetap merasa terlindungi dan merasa diakui atas karya yang telah diciptakannya. Mengenai hak moral ini diakui oleh Undang-undang Hak

21

http://www.youtube.com/t/copyright_what_is?gl=ID&hl=id diakses pada 11 Oktober 2012.

22

Tamotsu Hozumi, Buku Panduan Hak Cipta Asia Versi Indonesia “Asian Copyright Handbook Indonesian Version”, Penerjemah: Masri Maris, (Jakarta: Asia/Pacific Centre for UNESCO (ACCU) dan Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi), 2006), 22.


Cipta yang diatur dalam pasal 24 sampai dengan pasal 26 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hak eksklusif lain dari hak cipta adalah hak ekonomi. Hak ekonomi diperhitungkan karena Hak atas Kekayaan Intelektual dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan.23 Hak tersebut meliputi:24 1. Hak Reproduksi atau Penggandaan (Reproduction Right); 2. Hak Adaptasi (Adaptation Right); 3. Hak Pengumuman atau Making a Work Available to the Public;25 a) Hak Distribusi (Distribution Right); b) Hak Pertunjukan (Public Performance Right); c) Hak Penyiaran (Broadcasting Right); d) Droit de suite;26 4. Hak Pinjam Masyarakat (Public Lending Right). Dalam hal penayangan potongan gambar atau video dari YouTube oleh program televisi di Indonesia, pengunggah atau uploader video di YouTube berhak untuk mendapatkan hak moral dan hak ekonomi tersebut karena mereka merupakan Pencipta atau pemegang hak cipta dari video-video tersebut. Hak moral yang bisa didapatkan adalah hak untuk pencantuman namanya pada Ciptaannya dan hak untuk tidak dilakukan perubahan atas Ciptaannya. Hak ekonomi yang didapatkan adalah hak untuk mengumumkan dan memperbanyak Ciptaannya. Dan pertanyaannya adalah apakah televisi telah menghargai karya cipta dari para pengkreasi video tersebut (baik amatir maupun profesional) dengan

23

Muhammad Abdulkodir, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan, ke-1, 2001), 19. 24

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia, hlm. 72. 25

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 87. 26

Droit de suite dalam konteks hak eksklusif Pencipta untuk mendistribusikan karya cipta ke publik (distribute to the public) adalah sebagai doktrin yang memberikan Pencipta kesempatan untuk memperoleh penghargaan berupa nilai dari karyanya saat setelah dijual kembali oleh orang yang telah memperoleh penghargaan berupa nilai dari karyanya saat telah dijual kembali oleh orang yang telah memperoleh pengalihan Hak Cipta darinya. Jadi, Pencipta boleh memperoleh berapa persen dari keuntungan penjualan tersebut. Doktrin ini dikenal di beberapa negara. (Margreth Barret, Emanuel CrunchTime: Intellectual Property, Third Edition, (New York: Aspen Publishers Online, 2008), 176).


menyebut secara jelas siapa pencipta video itu sesungguhnya dan apakah pula televisi telah mengkompensasi hak ekonomi dari para kreator itu? Dalam Pasal 57 Undang-Undang Hak cipta, menjelaskan bahwa ciptaan yang diambil tanpa izin pencipta tidak boleh digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan

yang

berkaitan

dengan

kegiatan

komersial.

Endang

Purwaningsih

mengungkapkan segala bentuk perbanyakan atau pengumuman dengan menggunakan media apapun merupakan suatu pelanggaran dan kepada pihak-pihak yang melanggar, harus diberikan sanksi agar pelanggaran ini tidak dapat terulang kembali. Untuk dapat menggunakan hasil ciptaan seseorang harus sesuai prosedur pemindahan Hak Cipta. Jika dikaitkan stasiun televisi menggunakan video YouTube dengan Pasal 57 UndangUndang Hak cipta, tindakan yang dilakukan oleh pihak televisi atas video-video dari YouTube merupakan tindakan pelanggaran hak cipta. Pada dasarnya, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang Hak Cipta.27 Dalam hal ini, pihak stasiun televisi telah melanggar hak moral Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan tidak mencantumkan nama Droit de suite dalam konteks hak eksklusif Pencipta untuk mendistribusikan karya cipta ke publik (distribute to the public) adalah sebagai doktrin yang memberikan Pencipta kesempatan untuk memperoleh penghargaan berupa nilai dari karyanya saat setelah dijual kembali oleh orang yang telah memperoleh penghargaan berupa nilai dari karyanya saat telah dijual kembali oleh orang yang telah memperoleh pengalihan Hak Cipta darinya. Jadi, Pencipta boleh memperoleh berapa persen dari keuntungan penjualan tersebut. Pencipta dalam penayangan karya ciptanya di program televisi. Bila dikaitkan juga dengan lisensi yang digunakan oleh pemilik video YouTube atas videonya, baik Lisensi Standar YouTube maupun Lisensi CC BY, kedua lisensi tersebut juga mengharuskan adanya atribusi yang harus diberikan oleh setiap pengguna terhadap pemilik video tersebut yaitu dalam bentuk pencantuman nama Pencipta dalam penayangan video di program televisi. Selain itu, pihak televisi juga melanggar hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta video dari YouTube dengan menayangkan karya cipta dari si Pencipta untuk kepentingan komersial serta mendapatkan keuntungan dari video yang diambil tanpa izin 27

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual dilengkapi dengan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual, (Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual – EC Asian Intellectual Property Rights Cooperation Program, 2006), 18.


sehingga pencipta atas video tersebut tidak dapat menikmati hasil dari keuntungan yang diperoleh stasiun televisi. Berdasarkan hal tersebut, walaupun terdapat pencantuman “courtesy of YouTube” atau alamat URL yang tidak jelas ataupun ucapan terima kasih kepada YouTube diakhir program acara, belum melegalkan tindakan pihak televisi dalam memanfaatkan video-video dari YouTube tersebut. Si pengunggah atau uploader dari videovideo tersebut tetap tidak mengetahui bahwa video-video milik mereka diumumkan atau disiarkan di televisi dan televisi mendapatkan keuntungan atas penayangan tersebut. Hingga sampai saat ini, belum ada pihak, pemilik, Pencipta, atau pemegang Hak Cipta atas video dari YouTube yang ditayangkan oleh program televisi di Indonesia, yang melaporkan atau mengadukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak televisi kepada pihak yang berwenang. Sehingga pihak-pihak televisi tersebut masih melaksanakan programprogram acaranya tanpa mengindahkan Hak Cipta atas video-video dari YouTube. Sejauh ini, sudah banyak yang memberikan komentar atas tindakan pihak televisi tersebut, melalui tulisan di blog ataupun di jurnal-jurnal umum. Namun pihak televisi seakan menutup mata dan telinga terhadap komentar-komentar tersebut. Dalam menggunakan video YouTube sebaiknya stasiun televisi membuat perjanjian terlebih dahulu terhadap pihak YouTube atau langsung dengan pencipta video tersebut, hal ini untuk menghindari jika nanti timbul adanya perselisihan di kemudian hari. Lebih baik sedikit repot dalam meminta izin kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas video-video dari YouTube yang akan ditayangkan serta mencantumkan nama Pencipta dalam penayangan video-video tersebut dalam program televisi, daripada suatu saat bisa saja terjadi perselisihan yang justru akan semakin memperbesar masalah dan semakin merugikan pihak televisi. Dalam penayangan itupula, sudah kewajiban pihak televisi untuk patuh pada hukum yang berlaku di Indonesia dan peraturan yang digunakan oleh YouTube.

Kesimpulan Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Video-video yang ditayangkan di YouTube merupakan salah satu bentuk audiovisual works yang dapat dilindungi oleh Hak Cipta. Dalam sistem Hak Cipta, perlindungan yang diberikan mencakup hak ekonomi dan hak moral. Hak moralnya adalah hak untuk pencantuman namanya pada Ciptaannya dan hak untuk tidak dilakukan 16 Tinjauan yuridis..., Yohanna Ameilya Panjaitan, FH UI, 2013

perubahan atas Ciptaannya. Sedangkan hak ekonominya adalah hak untuk mengumumkan dan memperbanyak Ciptaannya. Dalam penayangan potonganpotongan gambar atau video dari YouTube yang dilakukan oleh pihak stasiun televisi dalam program-program acaranya, pihak stasiun televisi telah melanggar hak moral Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan tidak mencantumkan nama Pencipta dalam penayangan karya ciptanya di program televisi. Selain itu, pihak televisi juga melanggar hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta video dari YouTube dengan menayangkan karya cipta dari si Pencipta untuk kepentingan komersial serta mendapatkan keuntungan dari video yang diambil tanpa izin sehingga pencipta atas video tersebut tidak dapat menikmati hasil dari keuntungan yang diperoleh stasiun televisi. 2. Pencantuman “courtesy of YouTube” atau alamat URL yang tidak jelas ataupun ucapan terima kasih kepada YouTube diakhir program acara, tidak menjadikan tindakan pihak televisi dalam memanfaatkan video-video dari YouTube tersebut sesuai dengan hukum. Si pengunggah atau uploader dari video-video tersebut tetap tidak mengetahui bahwa video-video milik mereka diumumkan atau disiarkan di televisi dan televisi mendapatkan keuntungan atas penayangan tersebut. YouTube bukanlah sebagai pemilik atau pemegang hak cipta dari video-video tersebut melainkan sebagai media perantara. Sehingga untuk menggunakan video-video dari YouTube harus menghubungi langsung pengunggah video sebagai pencipta atau pemegang hak cipta video tersebut berdasarkan layanan yang disediakan oleh YouTube.

Saran Adapun saran yang dapat Penulis berikan berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Program acara televisi yang menayangkan potongan-potongan gambar atau video dari YouTube perlu memperhatikan aturan-aturan dalam YouTube dan peraturan yang mengatur mengenai hak cipta di Indonesia. Pihak stasiun televisi harus menghargai adanya hak cipta yang melekat pada video-video yang mereka gunakan. Dalam hal ini, pihak stasiun televisi perlu menghubungi langsung dengan pencipta video tersebut, hal ini untuk menghindari jika nanti timbul adanya perselisihan di kemudian hari. 17 Tinjauan yuridis..., Yohanna Ameilya Panjaitan, FH UI, 2013

2. Program acara televisi harus mengikuti anjuran dari YouTube dalam menggunakan video-video tersebut, yaitu dengan menyebutkan nama asli pengunggah video yang ditampilkan. Nama pencipta atau pemilik video tersebut tidak boleh dihilangkan begitu saja, karena hal tersebut merupakan hak moral yang dimiliki oleh pencipta. Mencantumkan “courtesy of YouTube” atau alamat URL yang tidak jelas belum menghargai hak moral pencipta, sehingga harus dengan mencantumkan nama si pencipta atau pengunggah video dalam penayangan video-video tersebut di program acara televisi. 3. Para pembuat program televisi yang menggunakan video YouTube perlu menyertakan deklarasi bahwa semua video yang mereka tampilkan diperoleh dengan sah dan tidak melanggar hak cipta. Dengan deklarasi ini, para pembuat acara tersebut mendidik mereka sendiri dan masyarakat untuk menghargai karya cipta. Penghargaan atas hak cipta pada gilirannya akan merangsang pembuatan karya-karya cipta berbasis kreativitas, sains dan informasi yang berkontribusi pada kemajuan peradaban manusia.

DAFTAR PUSTAKA Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang Hak Cipta, UU No. 19 Tahun 2002, Lembaran Negara Nomor 85, Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220. Indonesia. Undang-Undang Penyiaran, UU No. 32 Tahun 2002, Lembaran Negara Nomor 139, Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252.

Konvensi Internasional United States of America. Copyright Law of the United States and Related Laws Contained in Tıtle 17 of the United States Code. World Intellectual Property Organization. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. Geneva: WIPO Publication, 1979. World Intellectual Property Organization. Beijing Treaty on Audiovisual Performances. Beijing: WIPO Publication, 2012.


World Intellectual Property Organization. Treaty on the International Registration of Audio visual Works. Geneva: WIPO Publication, 1989.

Buku dan Tulisan Ilmiah A., Morissan, M. Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio & Televisi, Ed. Rev. Cet. 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008. Abdulkodir, Muhammad. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan, ke-1, 2001. Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997. Hozumi, Tamotsu. Buku Panduan Hak Cipta Asia Versi Indonesia “Asian Copyright Handbook Indonesian Version”. Diterjemahkan oleh Masri Maris. Jakarta: Asia/Pacific Centre for UNESCO (ACCU) dan Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi), 2006. Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin. Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004. Saidin, H. OK. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004. Sardjono, Agus. Hak Cipta dalam Desain Grafis. Jakarta: Yellow Dot Publishing, 2008. Utama, Tomo Suryo. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010 Widjaja, Gunawan. Seri Hukum Bisnis Lisensi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.

Internet http://www.creativecommons.org/ http://www.youtube.com/ http://www.haki.lipi.go.id/


Kamus http://www.thefreedictionary.com/ Garner, Bryan A., ed. Black’s Law Dictionary Eighth Edition. Minnesota: West Group, 1999. Oxford Learners Pocket Dictionary, Third Edition. New York: Oxford University Press, 2009.


Yohanna Ameilya Panjaitan Agus Sardjono. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Recommend Documents