Yogyakarta, 13 Desember 2013
Banyaknya Fasilitator kelurahan yang masuk-keluar (turn over); terutama Faskel Infrastruktur - karena faktor-2 : gaji yang relatif lebih rendah (dibanding program sejenis lain), tugas yang makin berat ketika ada tambahan kegiatan baru, karir di bidang pemberdayaan masyarakat bukan pilihan, dan sebagainya. Perlu dilakukan langkah-2 : Kenaikan gaji untuk Faskel yang ditetapkan secara berjenjang menurut lama bekerja di P2KP/ PNPM Mandiri Perkotaan. Person yang sudah lama mengabdi di program ini menunjukkan semangat dan loyalitas yang perlu diapresiasi. Diberikannya tunjangan khusus untuk Faskel / Tim Faskel yang bertugas di lokasi yang sulit, biaya tranportasi yang mahal, dan kondisi khusus lainnya. Besarnya tunjangan terkait tingkat kesulitan dan kemahalan diusulkan oleh Daerah (Provinsi, Kota / Kabupaten) Diberikannya tunjangan khusus untuk Faskel / Tim Faskel yang memperoleh tambahan kegiatan (program)
Pemberian peluang yang besar untuk mengisi jabatan tingkat di atasnya (Korkot) Memotivasi dan penyegaran pengetahuan melalui bimbingan, pelatihan, supervisi, dan sebagainya. Dilakukan rotasi lokasi dampingan agar memperoleh wawasan dan pengalaman yang lebih banyak serta tidak terjadi kejenuhan. Melakukan sosialisasi (pengenalan) tentang bidang pemberdayaan masyarakat kepada perguruan tinggi dan asosiasi profesi, dan sebagainya. Mengoptimalkan evaluasi kinerja personil 3 bulanan, dan memberikan umpan balik untuk perbaikan kinerja dan motivasi. Satker PBL dan OC/OSP dapat menyesuaikan rasio komposisi Tim Faskel disesuaikan dengan kondisi lokasi (khusus) dan jumlah lokasi dampingan
Pada dasarnya BOP Tim Faskel untuk membiayai pengelolaan tim, bukan tambahan pendapatan untuk Faskel. Oleh karenanya pembayaran BOP tidak dikaitkan dengan gaji personil Faskel, sepanjang tim Faskel berjalan. Besarnya BOP Tim Faskel diusulkan perhitunganya berdasarkan jumlah kelurahan. Dengan resiko dalam pelaksanaan tugas, terkait dengan kesehatan dan kecelakaan, setiap Faskel diberikan tunjangan asuransi. Pihak OCX/OSP/Korkot disarankan agar memfasilitasi pengurusan asuransi secara kolektif bekerja sama dengan perusahaan (provider) asuransi.
Berdasarkan PMK 190 tanggal 29 November 2012, sebelum terbit SK baru maka SK lama masih berlaku. Penerbitan SK Satker tahun 2014 diterbitkan pada bulan Januari 2014, terlepas ada perubahan ataukah tidak. POK dan petunjuk lainnya sebagai dasar pelaksanaan tugas terkait dengan pengelolaan DIPA diharapkan telah disosialisasikan diawal tahun.
Untuk pengendalian BLM Reguler melaluiu EMonitoring perlu ada petugas untuk entry data e-Monitoring BLM PIP khusus yang menangani P2KP/PNPM setiap kota/kabupaten dengan uraian tugas yang jelas. Honnor petugas e-Monitoring dialokasikan pada DIPA PBL.
Hubungan kerja sama antara Satker PBL dengan OC/OSP agar lebih efektif perlu dilakukan : Pertemuan koordinasi untuk penyusunan perencanaan, pembahasan progres (minimal bulanan), dan agenda khusus lainnya. Monitoring pengelolaan personil Tim Faskel & Korkot : rekrutmen, evaluasi, dan lain-lain. Monitoring bersama ke lapangan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan masyarakat.
Evaluasi kinerja terhadap Fasilitator dan Korkot telah dilakukan secara rutin setiap 3 bulan. Hasil evaluasi menjadi masukan bagi perbaikan kinerja dan strategi penguatan kapasitas yang akan dilakukan KMW terhadap Korkot dan Fasilitator. Dipandang bahwa instrumen yang saat ini berlaku kurang menunjukkan kinerja hasil pendampingan lapangan secara mendalam, instrumen bersifat normatif dan tidak menggambarkan kinerja pelaku secara menyeluruh. Diharapkan ada perbaikan mekanisme dan instrumen evaluasi kinerja individu Faskel, SF, Askot, & Korkot.
Biaya untuk pelatihan dasar Faskel dari lokasi kepulauan dan lokasi sulit lainnya perlu mendapat alokasi lebih besar dan perlakukan khusus (biaya transport, dll) Nilai biaya pelatihan dasar Faskel per hari perlu disesuaikan dengan SBU (standar biaya umum)
