PENERAPAN ALAT BUKTI TERTULIS DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PEMBUKTIAN. Dalam Hukum Acara Perdata menjadi kewajiban bagi kedua belah pihak yang berperkara untuk membuktikan. Pembuktian ini untuk meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil yang disampaikan kedua belah pihak, sebelum hakim mengambil keputusan. Hal ini seperti ketentuan dalam pasal 1865 BW yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Ketentuan seperti itu juga terdapat dalam pasal 163 HIR /283 Rbg. Jadi berdasarkan ketentua-ketentuan diatas dapat diambil suatu ajaran tentang pembuktian yaitu : Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatnya, sedangkan Tergugat wajib pula membuktikan dalil-dalil bantahan atau sanggahannya. Pembuktian ini sangat penting bagi hakim dalam menyelesaikan/memutus suatu perkara. Dengan kata lain hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara tanpa alat bukti. MACAM-MACAM ALAT BUKTI. Yang dimaksud dengan alat-alat bukti, bisa berupa kata-kata yang diucapkan orang didalam persidangan , dokumen ( surat-surat ), dan berupa benda selain dokumen ( surat ). Menurut ketentuan pasal 164 HIR terdapat 5 (lima) macam alat bukti, yakni; 1. Alat bukti tertulis ( surat ) 2. Alat bukti saksi. 3. Persangkaan 4. Pengakuan. 5. Sumpah. Dari sekian alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam hukum acara pedata, maka yang dibahas dalam makalah singkat ini adalah mengenai alat bukti tertulis. ALAT BUKTI TERTULIS. Page 1 of 7 Makalah Yazid
Alat bukti tertulis diatur dalam pasal 164. 284, 285, 293, 294, Rbg. Pasal 1867 -1894 KUHPerdata ( BW ). Pengertian alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca dimaksud mencurahkan isi hati dan buah pikiran dipergunakan sebagai pembuktian. Adapun alat bukti tertulis dimaksud berupa : a. Akta, yakni surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar dan suatu hak atau perikatan yang dimuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Akta tersebut terdiri dari : 1. AKTA OTENTIK, yaitu akta yang dibuat oleh dihadapan pejabat umum yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan yang telah ditetapkan.(psl.285 Rbg.)
SYARAT FORMILNYA : -
Pada prinsipnya bersifat partai.
-
Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang.
-
Memuat tanggal (hari), bulan, dan tahun pembuatan.
-
Ditandatangani oleh yang membuat. SYARAT MATERILNYA :
-
Isi yang tertuang didalamnya berhubungan langsung dengan apa yang diperjanjikan atau diperkarakan.
-
Isi akta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum.
-
Pembuatannya sengaja untuk dipergunakan untuk alat bukti.
Adapun kekuatan nilai pembuktiannya adalah sempurna (volledeg) dan mengikat ( bidende ), sepanjang tidak dilawan dengan alat bukti yang sederajat dengannya. ( psl. 285 Rbg. Psl.1868 KUHPerdata.). manakala ada perlawanan dengan akta yang sederajat dengannya, maka alat bukti otentik dimaksud kekuatan nilai pembuktiannya menjadi bukti permulaan, sehingga harus ditambah dengan alat bukti lain, agar mencapai batas minimal pembuktian. Page 2 of 7 Makalah Yazid
2. AKTA DIBAWAH TANGAN. Akta Dibawah Tangan, ialah; akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa melibatkan/bantuan pejabat umum yang berwenang. SYART FORMILNYA : -
Bersifat partai.
-
Pembuatannya tidak dihadapan pejabat.
-
Harus bermaterai,
-
Ditandatangani oleh kedua belah pihak yang melakukan perikatan/perjanjian., ( yang disamakan dengan tandatangan ini ialah cap jempol. ( psl. 286 Rbg. Psl. 1.a Ordonansi 1867 No.29, (Akta seperti ini dapat disyahkan oleh Pejabat/Notaris, dan bertanggal. Dan pejabat tersebut harus menyatakan/menerangkan bahwa ia kenal atau diperkenalkan dengan orang yang bercap jempol tersebut, dan isi surat itu sudah dibacakan dengan terang dihadapan orang itu sebelum dibubuhkan cap jempolnya.Surat itu dibukukan oleh Pejabat.)
SYARAT MATERILNYA : -
Isi Akta berkaitan langsung dengan apa yang diperjanjikan/diperkarakan.
-
Isi akta tidak beretentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum,
-
Sengaja dibuat untuk alat bukti.
Adapun kekuatan nilai pembuktiannya sama dengan bukti otentik, selama isi dan tandatangannya diakui atau tidak disanggah. Akan tetapi bila isi dan tandatangannya tidak diakui atau disanggah, maka nilai kekuatan pembuktiannya menjadi bukti permulaan, sehingga harus ditambah dengan bukti yang lain. 3. AKTA SEPIHAK. Akta sepihak adalah akta yang ditulis dan ditanda tangani sendiri (sepihak). Contoh bukti pembayaran dengan kwetansi. SYARAT FORMILNYA :
Page 3 of 7 Makalah Yazid
-
Ditulis sendiri seluruhnya oleh yang menandatangani, atau sekurang-kurangnya menulis sendiri dengan huruf (untuk sejumlah uang ), bukan dengan angka.
-
Diberi tanggal, bulan dan tahun, serta ditandatangani oleh pembuat.
SYARAT MATERILNYA : -
Isi Akta berkaitan dengan yang diperjanjikan/diperkarakan,
-
Isi Akta tidak bertentangan dengan hukum, susila, agama,dan ketertiban umum.
-
Sengaja dibuat untuk alat bukti.
Adapun kekutan nilai pembuktiannya sama dengan akta otentik, bila isi dan tandatangannya diakui. Bila tidak diakui isi dan tandatangannya, maka jadilah ia sebagai bukti permulaan, sehingga diperlukan bukti tambahan, dan nilai pembuktiannyapun menjadi bebas ( tidak mengikat ). PERAKTEK PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN. Perlu diketahui dari sekian alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam hukum acara perdata, maka alat bukti yang paling utama adalah alat bukti surat, terlebih-lebih menyangkut hak kepemilikan, hak penguasaan terhadap suatu benda, dan perjanjian/perikatan. Oleh sebab itu didalam persidangan, majelis hakim harus mendahulukan untuk mendapatkan alat bukti tertulis daripada alat bukti lainnya, bahkan meskipun telah selesai tahap pembuktian, dimana para pihak masih mengajukan alat bukti tambahan berupa alat bukti surat, patut diterima dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Perlu diingat pula, bahwa semua surat- surat yang dijadikan alat bukti dipersiddangan harus di nazegelen (dimateraikan) terlebih dahulu dikantor pos. (UU.No.13 Thn.1985 dan Penjelasannya), agar surat tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti. Bahwa surat-surat dalam bentuk fotocopy yang dijadikan alat bukti dipengadilan, pihak yang mengajukan berkewajiban menunjukkan asli surat tersebut kepada Majelis Hakim, yang kemudian Majelis Hakim membubuhkan tulisan singkat pada sudut atas surat terbut bahwa surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian difaraf oleh Ketua Majelis. Bahwa semua surat surat yang dijadikan alat bukti dipengadilan, oleh majelis Hakim diberi tanda pada sudut sebelah atas surat sbb: Page 4 of 7 Makalah Yazid
-
Surat-surat yang diajukan Penggugat diberi tanda ; P1, P2, dst.
-
Surat-surat yang diajukan Tergugat diberi tanda : T1, T2, dst.
-
Sebaiknya dibedakan tinta tanda tersebut, yang biasa dilakukan, bila bukti Penggugat memakai tinta hitam, dan bukti Tergugat memakai tinta merah.
-
Surat-surat bukti tersebut diperlihatkan kepada pihak lawan.
TEMUAN DALAM PERKARA BANDING. 1. Reg.No. 110./Pdt.G/2011/Ms.Ksg. Jenis Perkara : Harta bersama. Pgt. (isteri) Menggugat suami agar harta bersama sebuah rumah dan lembu dibagi. Oleh suami tidak rela dengan alasan rumah telah dihibahkannya kepada anaknya dan lembu sudah dijualnya. Dan surat bukti hibah, dan surat bukti penjualan lembu. Untuk kedua tidak ditanggapi oleh isteri. Oleh Majelis Hakim mempertimbangkan kedua alat bukti itu tidak dapat diterima dengan alasan bahwa bukan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 2. Reg. No. 47/Pdt.G/2011/Ms.Kc. Jenis Perkara : Waris mal waris. Perkara tersebut diputus dengan mengabulkan gugatan sebagian. ( 5 bidang tanah yang Dikabulkan, 1 bidang yang ditolak ). Majelis Hakim memutus perkara ini sama sekali tanpa ada bukti surat-surat, baik yang menyangkut soal kewarisan, maupun yang menyangkut harta warisan. Perkra ini diputus hanya berdasarkan pengakuan, saksi-saksi dan hasil pemeriksaan setempat (dessente). Dari kedua temuan tersebut diatas dapat diambil suatu penilaian sbb 1. Kurang pemahaman tentang akta. 2. Kurangnya pemahaman betapa pentingnya alat-alat bukti, khususnya alat bukti surat. 2. Kurangnya pengertian terhadap descente ( pemeriksaan setempat ). Menurut psl. 180 Rbg. Bila kita cermati bahwa; pemeriksaan setempat itu sebenarnya dilaksanakan untuk lebih meyakinkan hakim terhadap bukti-bukti yang diajukan para pihak, agar kelak putusan tidak menimbulkan masalah, dan dapat dilaksanakan Page 5 of 7 Makalah Yazid
eksekusinya. Jelasnya descente tersebut bukan dijadikan sebagai alat bukti, sebab itu adalah kepentingan hakim karena jabatanya. 3. Kurangnya pemahaman terhadap bukti “ pengakuan “. Pengakuan sebagai alat bukti, harus benar benar difahami! Bahkan Prof. R.Subekti, SH. Mengatakan tidak tepat memasukkan “pengakuan” sebagai alat bukti, sebab pengakuan itu membebaskan pihak Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sedangkan menurut Prof.Schoeten dan Load Enggens berpendapat ( yang dikutip oleh H.M.Abdurrachman SH.) pengakuan yang diterima sebagai alat bukti adalah : -
Pengakuan terhadap hal-hal dikuasai sepenuhnya oleh yang mengakuinya. (contohnya, apakah saudara benar menguasai harta si pulan ? ia benar. Maka pengakuan dapat dijadikan sebagai alat bukti.)
-
Pengakuan terhadap hal-hal kebendaan miliknya sendiri. (contohnya, apakah penggugat ahli waris sipulan? Atau apakah yang sudara kuasai itu harta warisan dari si pulan? Ia benar. Maka pengakuannya itu tidak diterima sebagai alat bukti, sebab yang diakuinya itu milik orang lain, bukan miliknya. Boleh jadi harta itu bukan milik pewaris. Mungkin milik serikat ( harta bersama ), atau telah dialihkan kepada orang lain semasa hidupnya para ahli tidak tahu. Justeru itu sangat dibutuhkan bukti surat, kalau yang disengketakan itu berupa tanah setidak-tidaknya ada surat keterangan dari kepala desa, kalau tidak mampu mengajukan surat kepemilikanya. ( mungkin belum disertifikatkan, atau mungkin dikuasai oleh Tergugat yang tidak dapat ditunjukkan oleh penggugat.) ( Lihat PP. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah).
-
Pengakuan terhadap sesuatu tindakan/peristiwa yang dilakukannya sendiri. ( contohnya, benarkan saudara punya hutang pada penggugat ? apakah benar sudara tidak meberi nafkah kepada isteri saudara? Iya benar. Maka pengakuan dalam hal seperti itu dapat diterima sebagai alat bukti.). Dan karena itu pula “ pengakuan “dikenal sebagai alat bukti sepihak (keterangan dari pihak yang mengakui ).
Demikianlah makalah ini ditulis guna memenuhi bahan diskusi kita, mudahmudahan ada manfaatnya. Amin!!! Mari kita berdiskusi. Wassalam. Page 6 of 7 Makalah Yazid
Penulis/Pemakalah. H.YAZID BUSTAMI DALIMUNTHE SH. HAKIM TINGGI MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH.
Page 7 of 7 Makalah Yazid
