2
Begitu vitalnya peran profesi Notaris di negeri ini sebagai pejabat umum, ini dikuatkan lagi dengan akta yang dikeluarkan adalah alat bukti yang
sempurna,
sepanjang
tidak
dibuktikan
sebaliknya.
Ini
memperlihatkan secara tegas bahwa jabatan ini adalah jabatan yang sangat penting dan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam menjalankan
roda-roda
pemerintahan dan
membawa
kewibawaan
pemerintah dalam menjalankan jabatannya. Notaris disebut sebagai pejabat umum namun notaris bukanlah pegawai negri sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris merupakan swasta yang terikat dengan peraturan jabatannya dan selanjutnya notaris bebas dalam menjalankan profesinya. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah namun notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Pendapatan Notaris diperoleh dari honorarium kliennya. 2 Arti penting dari jabatan Notaris ini tentunya haruslah berjalan lurus dengan pembentengan dirinya akan hal-hal baik, sebagai penunjang dalam menjalankan profesinya sebagai officium nobile, yaitu suatu profesi yang mulia. Sebagai jabatan kepercayaan, Notaris harus senantiasa menjunjung tinggi harkat dan martabat karena profesi yang diembannya itu merupakan profesi yang mulia. Notaris dalam melaksanakan jabatannya itu harus secara cermat, mengedepankan prinsip kehati-hatian, selalu objektif terhadap siapapun klien yang datang padanya dan selalu
2
Ibid., hlm. 16
3
ingat akan sumpah jabatan yang pernah diucapkannya dan tentunya harus senantiasa mengedepankan etika profesi di atas segalanya karena ini merupakan kompas menjalankan profesinya. Selain itu Notaris sebagai profesi yang mandiri harus melaksanakan jabatannya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala kewajibannya itu. Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dibentengi oleh tiga kecerdasan sebagai modal yaitu kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ).3 Kesadaran akan kemuliaan profesinya inilah yang harus ditekankan oleh setiap Notaris pada dirinya sendiri, bahwa ia menjalankan sebagian tugas Negara dibidang keperdataan berarti mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam menjalankan setiap tugas dan jabatannya, diantara keistimewaan yang menggambarkan bahwa Notaris adalah merupakan profesi yang mulia yaitu, bahwa tidak semua jabatan di Pemerintahan
yang
boleh
menggunakan
lambang
garuda
dalam
melaksanakan jabatannya, Notaris merupakan salah satu jabatan yang berwenang untuk menggunakan lambang simbol Negara Indonesia tercinta ini, betapa mulianya jabatan seorang Notaris yang membawa keabsahan dan kewibawaan lambang negaranya sendiri, tentunya harus dibarengi dengan sikap sadar diri atas suatu kemuliaan profesi yang telah diembannya.
3
Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2009, Jati Diri Notaris Indonesia, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 139
4
Hal ini tentunya untuk menjaga harkat dan martabat jabatan Notaris dan tentunya menjaga nama baik profesinya, agar tidak terjadi halhal yang tidak diinginkan yang dapat merusak nama baik profesinya dan menurunkan harkat serta martabat notaris sebagai profesi yang mulia. Selain itu seorang Notaris tentu harus menanamkan pada dirinya nilai-nilai luhur falsafah Negara Indonesia, yang terdapat dalam Pancasila sebagai dasar Negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UndangUndang Dasar 1945, sekaligus merupakan cita-cita bangsa Indonesia bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan nilai dasar yang normatif yang harus diterapkan oleh seluruh penyelenggara Negara Republik Indonesia termasuk Notaris. Pancasila merupakan norma dasar (Grundnorm) yang menciptakan semua norma-norma yang lebih rendah dalam sistem norma hukum di Indonesia.4 Notaris sebagai profesi yang mulia harus mempunyai kesadaran yang tinggi mengenai Pancasila, sehingga dalam menjalankan jabatannya ia berjalan lurus sesuai koridornya, sehingga arah dan tujuannya dalam melaksanakan jabatannya tidak menyimpang dari Pancasila. Bagi profesi Notaris
disini
adalah
bagaimana
memahami,
menghayati,
dan
mengamalkan Pancasila dalam menjalankan jabatannya sebagai profesi yang mulia. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Notaris yang memiliki peranan yang sangat signifikan dalam lalu lintas kemasyarakatan dan 4
Oetojo Oesman dan Alfian, Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, hlm. 71
5
kehidupan kemanusiaan, dalam melakukan hubungan hukum, harus menjunjung tinggi harkat dan martabat profesinya yang mulia tersebut. Pada kenyataannya dewasa ini sesuai dengan perkembangan zaman, Notaris sebagai bagian dari individu dalam masyarakat menghadapi tantangan yang sangat berat untuk menjaga keluhuran martabatnya. Disatu sisi Notaris diminta menjaga idealisme sebagai pejabat umum, namun disisi lain Notaris dihimpit oleh kehidupan materialisme yang gemerlap yang dapat merobohkan benteng nurani apabila tidak membentengi dirinya dengan kompas yang menunjukkannya kearah yang lurus. 5 Dasar utama dari suatu profesi notaris ini adalah kepercayaan sehingga menanggung amanah yang berat atas kepercayaan yang diemban kepadanya. Nilai lebih dari suatu profesi adalah sejauh apakah seorang profesional mampu menahan godaan atas kepercayaan yang diemban kepada mereka padahal godaan untuk menyelewengkan kepercayaan begitu besar. Tak jarang ditemukan sebagian oknum Notaris, mempraktikan falsafah berdagang dari pada menjalankan perannya sebagai pejabat umum. Mereka proaktif turun kepasar (mendatangi klien) seolah menjemput bola, menawarkan jasa, melakukan negoisasi honor, dan melakukan perikatan layaknya seorang pebisnis pada umumnya. Dalam beberapa kasus bahkan ada Notaris yang menurunkan honor dan saling menjelekkan satu sama lain antara sesama rekan sejawatnya. Ini tentu
5
Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, op,cit, hlm. 94
6
tidak sesuai dengan keluhuran martabat Notaris sebagai profesi yang mulia. Selain itu kita pernah mendengar adanya oknum Notaris yang menjadi penikmat hotel prodeo, yang notabene penjara adalah tempat untuk setiap warga Negara yang melanggar hukum dan telah dinyatakan bersalah untuk masuk kedalamnya. Tentu naluri kita bertanya-tanya, apakah pantas seorang pejabat umum yang profesinya mulia berada di dalam penjara?. Tentu jawaban kita serentak dan sama, yaitu tidak pantas. Seseorang tidak akan dihukum apabila tidak melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum, disinilah kebanyakan oknum Notaris menyalah gunakan jabatannya dengan kewenangan yang ia miliki, ia terjerumus akan godaan untuk mencapai kekayaan semaksimalnya dengan tidak lagi memperhatikan nilai-nilai kepatutan yang harus dipegang teguh, yaitu menjalankan jabatannya dengan bertopang pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris Indonesia sebagai kompasnya dan mengedepankan akhlak moral serta menjadi manusia yang berdasarkan Pancasila.6 Oknum notaris yang demikian ini tak lagi ingat akan sumpah jabatannya. Pemerintah mewajibkan pengucapan sumpah dan janji jabatan Notaris sebagai salah satu syarat pengangkatan Notaris untuk memberikan pesan moral kepada Notaris, bahwa seorang Notaris tidak hanya harus tunduk pada peraturan dan perundangan yang dibuat oleh manusia, namun juga pada hukum Tuhan yang mengikat moral dan kesusilannya. Sumpah jabatan adalah bagian dari pesan moral dimana apabila dilanggar seorang Notaris tidak hanya akan berhadapan dengan hukum pidana dan perdata, namun juga dengan hukum Tuhan yang mengandung konsekuensi lebih besar. Selain itu dalam salah satu syarat dan tata cara pengangkatan Notaris bahwa salah satu syaratnya adalah bertaqwa kepada Tuhan Yang 6
Ibid.,
7
Maha Esa, agar nantinya calon Notaris dapat bertindak jujur dan adil karena segala perbuatan yang dilakukannya harus bisa dipertanggung jawabkan sebagai makhluk Tuhan yang bermartabat. Melihat pada kenyataan bahwa terdapatnya oknum Notaris yang tersandung kasus dewasa ini, yang seakan tidak ingat akan kemuliaan jabatannya dan tidak membentengi dirinya dengan nilai-nilai luhur, dirasakan sangat miris sekali bahwa suatu jabatan yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dan membawa kewibawaan pemerintah melakukan tindakan dan menjalankan jabatannya diluar koridor yang berlaku sehingga berakibat pada tercorengnya keluhuran, harkat dan martabat profesi Notaris. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk lebih mengetahui akan kesadaran Notaris sebagai officium nobile dan penerapannya sehingga menuangkan permasalahan ini dalam bentuk karya tulis (tesis) yang berjudul : “KAJIAN TERHADAP PENGAMALAN PANCASILA DALAM RANGKA MENJAGA HARKAT DAN MARTABAT JABATAN NOTARIS SEBAGAI OFFICIUM NOBILE”
8
B. Rumusan Masalah 1. Apakah dalam melaksanakan kewenangan, kewajiban, larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15, 16, 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, seorang Notaris dalam pembuatan akta otentik telah mengamalkan Pancasila? 2. Bagaimanakah agar Notaris dapat menjaga harkat dan martabat jabatannya sebagai officium nobile? C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengamalan Pancasila oleh Notaris dalam melaksanakan kewenangan, kewajiban, larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15, 16, 17 Undang-Undang Jabatan Notaris dalam pembuatan akta otentik. 2. Untuk mengetahui pedoman agar Notaris dapat menjaga harkat dan martabat jabatannya sebagai officium nobile. D. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 1. Secara Teoritis Sebagai bahan masukan atau kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum khususnya pada bidang kenotariatan yakni kajian terhadap pengamalan Pancasila dalam rangka menjaga harkat dan martabat jabatan Notaris sebagai officium nobile.
9
2. Secara praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan informasi kepada penulis, para Notaris, Organisasi Ikatan Notaris Indonesia, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan ilmu kenotariatan. E. Keaslian Penelitian Sepanjang pengetahuan dan penelusuran kepustakaan yang telah penulis lakukan pada perpustakaan Universitas Gadjah Mada, tidak ditemukan adanya karya tulis apapun yang meneliti tentang kajian terhadap pengamalan Pancasila dalam rangka menjaga harkat dan martabat jabatan Notaris sebagai officium nobile. Karya-karya tulis yang ditemukan pada umumnya hanya meneliti tentang pengamalan Pancasila secara umum, tidak dikaitkan dengan profesi Notaris. Adapun karya tulis yang terkait dengan ruang lingkup atau tema penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah, sebagai berikut : 1. Penelitian oleh Bejo Rudiantoro, 2012, Alih Budaya dengan Tingkat Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Ideologi. Penelitian ini berangkat dari dua fenomena yakni fenomena maraknya prilaku menyimpang dikalangan remaja dan fenomena mulai terkikisnya pemahaman dan pengamalan Pancasila dikalangan anak bangsa.7
7
Rudiantoro, Bejo, “Hubungan Bentuk Pergaulan, Alih Budaya dengan Tingkat Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Ideologi”, Tesis, Program Studi Magister Ketahanan Nasional UGM, Yogyakarta, 2012.
10
2. Penelitian oleh Diki Elnanda Caniago, 2013, Eksistensi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Constitutional Review Di Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini membahas mengenai eksistensi nilai-nilai Pancasila dalam constitutional review di Mahkamah Konstitusi, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi Pancasila dalam constitutional review sebuah undang-undang serta mengetahui pelaksanaan penerapan nilai-nilai tersebut dalam pengujian undangundang
terhadap
UUD
yang
dilaksanakan
oleh
Mahkamah
Konstitusi.8 3. Penelitian oleh Soejadi, 1998, Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil berupa pemahaman ilmiah filsafati mengenai arti atau maksud yang terkandung dalam tema tersebut karena mengandung makna yang mendasar yaitu “Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum Republik Indonesia”.9 Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ditemukan adanya beberapa penelitian yang mengkaji tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila, akan tetapi
secara
mendalam
penelitian
mengenai
“Kajian
Terhadap
Pengamalan Pancasila Dalam Rangka Menjaga Harkat dan Martabat Jabatan Notaris Sebagai Officium Nobile” belum pernah diteliti oleh penulis lain. Jadi penulisan tentang Kajian Terhadap Pengamalan
8
Elnanda Caniago, Diki, “Pancasila Dalam Constitutional Review di Mahkamah Konstitusi” Tesis, Program Studi Magister Hukum UGM, Yogyakarta, 2013. 9 Soejadi, “Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia” Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Filsafat UGM, Yogyakarta, 1998.
11
Pancasila dikaitkan dengan officium nobile Notaris ini, yang akan diuraikan lebih lanjut dalam penelitian ini merupakan prioritas yang akan diteliti. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, masih bersifat penulisannya.
baru, sehingga
dijamin keoriginalan
