-24. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan
-312. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 15.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor
062/U/1995
tentang
Pemilikan,
Penguasaan, Pengalihan dan Penghapusan Benda Cagar Budaya dan/Situs; 16.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya; 17.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor
064/U/1995
tentang
Penelitian
dan
Penetapan Benda Cagar Budaya dan/Situs; 18.Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM. 012/HK.001 MKP-01 Tentang Pedoman Perijinan Usaha Pariwisata; 19.Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 23/PW.007/ MKP/2007
tentang Penetapan Situs dan
Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala yang berlokasi di wilayah Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur sebagai Benda Cagar Budaya, Situs atau Kawasan Cagar Budaya yang dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya; 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008
Nomor
4 Seri E);
21. Peraturan
-421. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7); 23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN
GUBERNUR
TENTANG
ORGANISASI
DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah
Daerah
Provinsi Jawa Timur. 2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 3. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. 4. Kepala
Dinas
adalah
Kepala
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata Provinsi Jawa Timur. 5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. 6. Kepala UPT adalah Kepala UPT Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. BAB II
-5BAB II NOMENKLATUR DAN KEDUDUKAN UPT Bagian Kesatu Nomenklatur Pasal 2 UPT terdiri atas: a. UPT Museum Negeri Mpu Tantular; b. UPT Taman Budaya; c. UPT Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya (STKWS); d. UPT
Pengembangan
Ekonomi
Kreatif
Taman
Candra
Wilwatikta. Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3 (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan UPT Dinas yang melaksanakan tugas-tugas teknis operasional di lapangan. (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. BAB III UPT MUSEUM NEGERI MPU TANTULAR Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 4 UPT Museum Negeri Mpu Tantular mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengumpulan, perawatan, pengawetan, penyajian, penelitian koleksi dan penerbitan hasilnya serta memberikan bimbingan edukatif kultural dan penyajian rekreatif benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.
Pasal 5
-6Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Museum Negeri Mpu Tantular, mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan, perawatan, pengawetan dan penyajian benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah; b. pelaksanaan bimbingan edukatif kultural dan penyajian rekreatif benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah; c. pelaksanaan publikasi hasil penelitian koleksi benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah; d. pelaksanaan urusan perpustakaan dan dokumentasi ilmiah; e. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan; f. pelaksanaan pelayanan masyarakat; dan g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bagian Kedua Organisasi Pasal 6 (1) Susunan Organisasi UPT Museum Negeri Mpu Tantular terdiri atas: a. Kepala UPT; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Koleksi dan Konservasi; d. Seksi Preparasi dan Bimbingan Edukasi. (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT. Pasal 7 Kepala
UPT
mengawasi
mempunyai dan
tugas
memimpin,
mengendalikan
mengkoordinir,
pelaksanaan
kegiatan
pengelolaan Museum Negeri Mpu Tantular, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. Pasal 8 (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas: a. melaksanakan
pengelolaan
surat
menyurat,
rumah
tangga, kehumasan dan kearsipan; b. melaksanakan
-7b. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat berupa pelayanan informasi seni budaya; c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; f. melaksanakan perawatan, dan pemeliharaan keamanan lingkungan serta peralatan teknik; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain
yang diberikan
oleh
Kepala UPT. (2) Seksi Koleksi dan Konservasi mempunyai tugas: a. melaksanakan rencana kegiatan; b. melaksanakan survei dan pengadaan koleksi; c. melaksanakan inventarisasi dan registrasi koleksi; d. melaksanakan penyusunan sumber data koleksi; e. melaksanakan dokumentasi dalam bentuk tulisan, audio dan visual; f. melaksanakan penyusunan dan penerbitan naskah hasil penelitian koleksi; g. melaksanakan alih tulis dan alih bahasa naskah kuno; h. melaksanakan pemeliharaan dan renovasi tata pameran tetap museum; i. melaksanakan konservasi preventif dan kuratif koleksi museum; j. melaksanakan restorasi dan reproduksi koleksi; k. melaksanakan penelitian kerusakan koleksi; dan l. melaksanakan tugas-tugas lain
yang diberikan
oleh
Kepala UPT. (3) Seksi Preparasi dan Bimbingan Edukasi mempunyai tugas: a. melaksanakan rencana kegiatan; b. melaksanakan penataan pameran tetap di museum; c. melaksanakan pameran khusus dan keliling; d. melaksanakan pembuatan sarana dan prasarana tata pameran; e. melaksanakan program publikasi dan promosi museum; f. melaksanakan
bimbingan
edukatif
kultural
bagi
pengunjung museum; g. melaksanakan pemutaran film tentang koleksi museum; h. melaksanakan
penyusunan
video
pembuatan
alat
program
tentang
koleksi; i. melaksanakan
peraga
bimbingan
edukasi; j. melaksanakan
-8j. melaksanakan
peragaan
dan
pergelaran
koleksi
tradisional museum; dan k. melaksanakan tugas-tugas lain
yang diberikan
oleh
Kepala UPT. BAB IV UPT TAMAN BUDAYA Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 9 UPT
Taman
Budaya
mempunyai
tugas
melaksanakan
sebagian tugas dinas dalam pengembangan dan penyajian seni
dan
budaya,
ketatausahaan,
dan
pelayanan
masyarakat. Pasal 10 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, UPT Taman Budaya mempunyai fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengembangan dan penyajian seni dan budaya; b. pelaksanaan
lomba,
seminar,
sarasehan,
diskusi,
lokakarya, workshop dan peningkatan apresiasi seni dan budaya; c. peningkatan profesionalisme pembina dan pekerja seni; d. peningkatan
ketrampilan
seni
dan
budaya
bagi
masyarakat; e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan seni budaya; f. penyelenggaraan kerjasama presentasi karya seni; g. pelaksanaan pendokumentasian seni dan budaya; h. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat; i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bagian
-9Bagian Kedua Organisasi Pasal 11 (1) Susunan Organisasi UPT Taman Budaya terdiri atas: a. Kepala UPT; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pengembangan Seni dan Budaya; d. Seksi Penyajian Seni dan Budaya. (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT. Pasal 12 Kepala
UPT
mempunyai
mengkoordinasikan,
mengawasi
tugas
memimpin,
dan
mengendalikan
pengelolaan Taman Budaya, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. Pasal 13 (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas: a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, rumah tangga, kehumasan dan kearsipan; b. mengelola
keamanan,
kebersihan,
keindahan
dan
kenyamanan; c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; f. melaksanakan
penatausahaan
dan
pelayanan
masyarakat; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. (2) Seksi Pengembangan Seni dan Budaya mempunyai tugas: a. melaksanakan peningkatan kemampuan teknis dan non teknis berkesenian bagi pembina dan pekerja seni dan budaya; b. melaksanakan peningkatan ketrampilan seni dan budaya bagi masyarakat; c. melaksanakan
- 10 c. melaksanakan seminar, sarasehan, diskusi, lokakarya, workshop dan dialog seni; d. melaksanakan inventarisasi dan pendokumentasian seni dan budaya; e. melaksanakan kegiatan pembinaan, monitoring dan supervisi perkembangan seni dan budaya; dan f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. (3) Seksi Penyajian Seni dan Budaya mempunyai tugas: a. melaksanakan pagelaran dan pameran karya seni dan budaya; b. melaksanakan festival dan lomba seni dan budaya secara reguler dan temporer; c. melaksanakan inventarisasi, monitoring dan evaluasi sanggar; d. menerbitkan majalah atau tabloid seni budaya; e. melaksanakan kunjungan duta wisata seni; dan f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. BAB V UPT STKWS Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 14 UPT STKWS mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang pendidikan tinggi dan pengembangan seni. Pasal 15 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, UPT STKWS mempunyai fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, analisis data dan publikasi informasi pendidikan seni; b. pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang pendidikan seni;
pada
c. pelaksanaan kurikulum dan evaluasi pendidikan seni; d. pelaksanaan diskusi, lokakarya dan seminar pendidikan tinggi seni; e. pelaksanaan
- 11 e. pelaksanaan penyajian seni pertunjukan dan pameran seni rupa produk pendidikan seni tinggi; f. penyelenggaraan peningkatan profesionalisme dosen dan karyawan di lingkungan UPT STKWS; g. pelaksanaan fasilitasi pendidikan seni tinggi; h. penyelenggaraan kerjasama di bidang pendidikan tinggi seni; i. penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitasi pendidikan sebagai media pembelanjaan penelitian dan pengabdian seni; j. pelaksanaan pendokumentasian kesenian sebagai bahan kajian dan pembelajaran; k. pemberian penghargaan civitas akademi yang berprestasi dan narasumber pendidikan tinggi seni; l. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat dibidang pendidikan seni; dan m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bagian Kedua Organisasi Pasal 16 (1) Susunan Organisasi UPT STKWS terdiri atas: a. Kepala UPT; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT. Pasal 17 Kepala
UPT
mempunyai
mengkoordinasikan
tugas
pelaksanaan
memimpin, administrasi
mengawasi, kegiatan
pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dibidang
pendidikan
tinggi
seni
sesuai
peraturan
Perundangan yang berlaku.
Pasal 18
- 12 Pasal 18 (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas: a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan; b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; d. melaksanakan
pengelolaan
sarana
dan
prasarana
pendidikan tinggi seni; e. melaksanakan
penatausahaan
dan
pelayanan
akademik; dan f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. (2) Tenaga Fungsional mempunyai tugas: a. melaksanakan
kegiatan
proses
pembelajaran,
penelitian, pengabdian kepada masyarakat secara aktif, kreatif, efektif, inovatif, sportif dan beretika; b. melaksanakan kegiatan peningkatan profesionalisme sesuai dengan bidangnya; c. melaksanakan
evaluasi
dan
penelitian
hasil
pembelajaran; dan d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. BAB VI UPT PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF TAMAN CANDRA WILWATIKTA Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 19 UPT
Pengembangan
Ekonomi
Kreatif
Taman
Candra
Wilwatikta mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
dalam
pemberdayaan
penyelenggaraan sumberdaya
kegiatan
manusia
di
bidang
ekonomi
kreatif,
peningkatan produktivitas ekonomi kreatif, penyelenggaraan etalase, pengelolaan aset, pelaksanaan dokumentasi dan informasi
serta
pelayanan
kepada
masyarakat
ekonomi
kreatif.
Pasal 20
- 13 Pasal 20 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, UPT Pengembangan Ekonomi Kreatif Taman Candra Wilwatikta mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelayanan peningkatan kreatifitas sumberdaya manusia di bidang
ekonomi
kreatif
berbasis
seni
budaya
dan
teknologi; b. pelayanan peningkatan kualitas dan produktifitas produk ekonomi kreatif berbasis seni budaya dan teknologi; c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data informasi, publikasi dan dokumentasi di bidang ekonomi kreatif; d. pelaksanaan penyelenggaraan etalase produk ekonomi kreatif; e. pelaksanaan
ketatausahaan,
kerumahtanggaan
dan
pengelolaan aset untuk pelayanan masyarakat; dan f.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bagian Kedua Organisasi Pasal 21
(1) Susunan organisasi UPT Pengembangan Ekonomi Kreatif Taman Candra Wilwatikta terdiri atas: a. Kepala UPT; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi
Peningkatan
Sumberdaya
Manusia
Ekonomi
Kreatif; dan d. Seksi Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif. (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT. Pasal 22 Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan
pelaksanaan
kegiatan
pengelolaan
ekonomi kreatif dan pengelolaan aset di Taman Candra Wilwatikta Kabupaten Pasuruan. Pasal 23
- 14 Pasal 23 (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas: a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan; b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; d. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana; e. melaksanakan penatausahaan, kerumahtanggaan dan administrasi pelayanan fasilitas pengelolaan ekonomi kreatif; f. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat menyangkut pemanfaatan aset; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. (2) Seksi Peningkatan Sumberdaya Manusia Ekonomi Kreatif mempunyai tugas: a. melaksanakan perencanaan kegiatan peningkatan sumberdaya manusia ekonomi kreatif; b. melaksanakan pendataan pelaku ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Timur; c. melaksanakan penghargaan prestasi pelaku ekonomi kreatif; d. melaksanakan kegiatan workshop, lokakarya, diskusi dan seminar ekonomi kreatif; e. melaksanakan monitoring kegiatan ekonomi kreatif; f. melaksanakan kajian sumberdaya manusia ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Timur; g. melaksanakan usulan hak cipta bagi kreator ekonomi kreatif; h. melaksanakan sosialisasi ekonomi kreatif kepada masyarakat; i. melaksanakan pelaporan kegiatan Seksi Peningkatan Sumberdaya Manusia Ekonomi Kreatif; dan j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. (3) Seksi Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif mempunyai tugas: a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif; b. melaksanakan pendataan keberagaman produk ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Timur; c. melaksanakan kajian produk ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Timur;
d. melaksanakan
- 15 d. melaksanakan workshop, lokakarya, diskusi dan seminar produk ekonomi kreatif; e. melaksanakan peningkatan kualitas produk ekonomi kreatif; f. melaksanakan pameran dan penyajian produk ekonomi kreatif; g. melaksanakan penyebarluasan keberagaman produk ekonomi kreatif; h. melaksanakan pelaporan kegiatan Seksi Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif; dan i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. BAB VII TATA KERJA Pasal 24 (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi lain dan para pihak pemangku kepentingan. (2) Setiap pimpinan unit organisasi UPT berkewajiban memimpin, mengawasi, mengadakan koordinasi, mengarahkan dan mengendalikan, memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal 25 Bagan Susunan Organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 123 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 123 Seri E1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 90 Tahun 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 90 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 27
- 16 Pasal 27 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. Pasal 28 Peraturan
Gubernur
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 26 April 2013 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd.
Dr. H. SOEKARWO Diundangkan di Surabaya pada tanggal 26 April 2013 KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
SUPRIANTO, S.H.,M.H.
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 28.
MPIRAN
- 17 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 28 TAHUN 2013 TANGGAL : 26 APRIL 2013 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR I.BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT MUSEUM NEGERI MPU TANTULAR
KEPALA UPT
SUB BAGIAN TATA USAHA
SEKSI KOLEKSI DAN KONSERVASI
SEKSI PREPARASI DAN BIMBINGAN EDUKASI
II.BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT TAMAN BUDAYA
KEPALA UPT
SUB BAGIAN TATA USAHA
SEKSI PENGEMBANGAN SENI DAN BUDAYA
SEKSI PENYAJIAN SENI DAN BUDAYA
BAB III
-- 218- III. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH TINGGI KESENIAN WILWATIKTA SURABAYA (STKWS)
KEPALA UPT
SUB BAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
IV. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF TAMAN CANDRA WILWATIKTA
KEPALA UPT
SUB BAGIAN TATA USAHA
SEKSI PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF
SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK EKONOMI KREATIF
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd.
Dr. H. SOEKARWO
