BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2.
Pemerinlah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3.
Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4.
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6.
Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7.
Kotamadya adalah Kotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8.
Walikotamadya adalah Walikotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9.
Dinas Pemadam Kebakaran adalah Dinas Pemadam Kebakaran Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 11. Suku Dinas Pemadam Kebakaran adalah Suku Dinas Pemadam Kebakaran Kotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 12. Sektor adalah wilayah operasional penanggulangan kebakaran dan bencana lain, yang pembentukannya berdasarkan analisis resiko kebakaran dan bencana, serta analisis waktu tanggap.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Dinas Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan kebakaran. (2) Dinas Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (3) Dinas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di koordinasikan oleh Asislen Tata Praja dan Aparatur. Pasal 3 (1) Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha pencegahan penanggulangan kebakaran serta pertolongan dan atau penyelamatan terhadap bencana lain.
dan
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan kebakaran serta pertolongan dan penyelamatan terhadap bencana lain; b. pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran serta pertolongan dan penyelamatan
terhadap bencana lain; c. pertolongan, penyelamatan pertama sebagai akibat kebakaran dan bencana lain termasuk pelaksanaan pelayanan angkutan ambulan atau evakuasi; d. pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran barang dan bahan yang mudah terbakar; e. pengadaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka penanggulangan kebakaran; f. pemberdayaan masyarakat di bidang usaha pencegahan dan pengendalian kebakaran; g. penelitian bahan yang berhubungan dengan masalah penanggulangan kebakaran di laboratorium; h. pengkoordinasian dan bimbingan teknis terhadap unit-unit pemadam kebakaran instansi pemerintah, swasta atau masyarakat; i. penelitian dan penyelidikan sebab-sebab terjadinya kebakaran dan bencana, bekerjasama dengan instansi lain; j. pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga bantuan pemadam kebakaran dalam penanggulangan kebakaran serta pertolongan dan penyelamatan terhadap bencana lain; k. pengelolaan dukungan teknis dan administratis; l. pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Suku Dinas.
BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 4 (1) Dinas Pemadam Kebakaran terdiri dari: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.
Kepala Dinas; Wakil Kepala Dinas; Bagian Tata Usaha; Subdinas Pencegahan; Subdinas Partisipasl Masyarakat; Subdinas Penyelamalan; Subdinas Sarana Operasi; Subdinas Operasi; Subdinas Bina Program; Suku Dinas Pemadam Kebakaran Kotamadya; Sektor Pemadam Kebakaran; Unit Pelaksana Teknis Dinas; Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 5 (1) Kepala Dinas mempunyai tugas: a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; b. memimpin dan mengendalikan operasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan tingkal III dan IV; c. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Bagian, Subdinas, Suku Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas.
Bagian Ketiga Wakil Kepala Dinas Pasal 6 (1) Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas: a. b. c. d.
membantu Kepala Dinas dalam memimpin pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; melaksanakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas; melaksanakan tugas Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya; melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(2) Wakil Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bagian Keempat Bagian Tata Usaha Pasal 7 (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan korps musik. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. b. c. d. e. f.
pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan; pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; pelaksanaan urusan kepegawaian; pengelolaan administrasi keuangan; pelaksanaan urusan perlengkapan; pelaksanaan kegiatan korps musik.
(3) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. pasal 8 (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari: a. b. c. d.
Subbagian Kepegawaian; Subbagian Keuangan; Subbagian Perlengkapan; Subbagian Korps Musik.
(2) Tiap Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. Pasal 9 (1) Subbagian Umum mempunyai tugas: a. b. c. d. e.
menerima, mencatat, dan mengendalikan surat masuk dan surat keluar; melaksanakan pengetikan, penggandaan, penyimpanan, dan pengiriman naskah dinas; menyusun, merawat, dan menyajikan arsip dan dokumen; menyediakan sarana penunjang pengolahan persuratan dan kearsipan; melaksanakan pemeliharaan kebersihan dan keindahan kantor serta menjaga tata tertib dan keamanan kantor; f. mengatur penyelenggaraan upacara, rapat dinas, keprotokolan, dan urusan kerumahtanggaan lainnya. (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas: a. mengurus kenaikan pangkat, cuti, pensiun, dan administrasi kepegawaian lainnya; b. menyiapkan usulan calon peserta pendidikan dan pelatihan; c. melakukan upaya pembinaan pegawai, termasuk mengusulkan pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi dan penjatuhan sanksi bagi pegawai yang melanggar disiplin;
d. mengurus kesejahteraan pegawai; e. mengurus pelaksanaan pembinaan mental spiritual pegawai; f. memberikan bantuan kepada pegawai yang mengalami sengketa hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas: a. b. c. d. e.
menyusun rencana anggaran dan pendapatan; menghimpun, meneliti, mengolah dan mengurus penyajian anggaran; mengelola dan mengerjakan pertanggung jawaban penggunaan keuangan; menerima, membukukan dan menyetorkan retribusi dan penerimaan lainnya; melaksanakan administrasi keuangan.
(4) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas: a. mengurus penyediaan dan distribusi alat-alat tulis, perlengkapan kantor, barang cetakan, dan kebutuhan Kantor Dinas lainnya; b. mengurus pemeliharaan gedung-gedung dan rumah jabatan Kantor Dinas; c. mengurus barang-barang inventaris milik Kantor Dinas; d. mengurus kebutuhan perlengkapan pegawai. (5) Subbagian Korps Musik mempunyai tugas; a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan hiburan musik dan hiburan lainnya bagi anggota Dinas untuk memelihara dan meningkatkan disiplin dan jiwakorsa; b. memberikan iringan musik pada upacara-upacara di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; c. bekerjasama dengan instansi lain dalam hubungannya dengan kegiatan-kegiatan Korps Musik; d. memelihara peralatan musik milik Dinas.
Bagian Kelima Subdinas Pencegahan Pasal 10 (1) Subdinas Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha pembinaan teknis pencegahan dan pengawasan bangunan serta prasarana fisik lingkungan terhadap ancaman bahaya kebakaran. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas pencegahan mempunyai fungsi: a. b. c. d. e.
pembinaan teknis pencegahan terhadap ancaman kebakaran; pemberian pelayanan teknis pencegahan kebakaran kepada masyarakat; pengawasan terhadap bangunan serta prasarana fisik lingkungan terhadap ancaman bahaya kebakaran; pembinaan teknis terhadap kegiatan pendataan bangunan dan lingkungan; pemberian rekomendasi dan sertifikasi terhadap bangunan dan lingkungan dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
(3) Subdinas Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 11 (1) Subdinas Pencegahan terdiri dari: a. Seksi Bina Teknis dan Pencegahan; b. Seksi Rekomendasi; c. Seksi Sertifikasi. (2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Pencegahan.
Pasal 12 (1) Seksi Bina Teknis dan Pencegahan mempunyai tugas: a. melakukan kompilasi peraturan dan sumber-sumber yang berkaitan dengan bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran; b. merumuskan bahan kebijakan teknis yang berkaitan dengan bidang pencegahan kebakaran; c. menghimpun data hasil pemeriksaan dan pengawasan bangunan dan lingkungan termasuk aksesibilitas mobil pemadam kebakaran, sumber air, dan tempat berhimpun di lingkungan untuk kepentingan pengawasan dan penyusunan rencana operasi kebakaran; d. memberikan layanan teknis pencegahan kebakaran kepada masyarakat; e. melakukan pembinaan teknis terhadap kegilaan pendataan bangunan dan lingkungan. (2) Seksi Rekomendasi mempunyai tugas: a. menerima dan meneliti berkas permohonan rekomendasi yang berkaitan dengan penerapan persyaratan pencegahan kebakaran bangunan dan lingkungan yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran sedang dua, tiga dan tinggi; b. melakukan pemeriksaan dan uji coba serta mengusulkan rekomendasi terhadap persyaratan pencegahan kebakaran bangunan dan lingkungan yang mempunyai ancaman kebakaran dua, tiga dan tinggi; c. melakukan pembinaan teknis terhadap kegiatan pemberian rekomendasi bangunan dan lingkungan. (3) Seksi Sertifikasi mempunyai tugas: a. mengadakan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala dan atau sewaktu-waktu pada bangunan dan lingkungan hunian terhadap potensi ancaman bahaya kebakaran, sarana keselamatan jiwa, kesiapan sarana pencegahan kebakaran, aksesibilitas kendaraan dan petugas pemadam kebakaran, termasuk manajemen sistem pengamanan kebakaran; b. mengusulkan pemberian sertifikat terhadap bangunan dan lingkungan hunian yang telah memenuhi persyaratan; c. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tata cara penyimpanan dan penggunaan serta pengangkutan barang mudah terbakar dan bahan-bahan berbahaya (B3); d. melakukan kegiatan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan penanggulangan kebakaran; e. melakukan pembinaan teknis terhadap kegiatan pemeriksaan berkala dan atau sewaktu-waktu pada bangunan dan lingkungan.
Bagian Keenam Subdinas Partisipasi Masyarakat Pasal 13 (1) Subdinas Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas meningkatkan ketahanan dan partisipasi masyarakat lingkungan terhadap kebakaran dan bencana lain. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi: a. b. c. d.
peningkatan ketahanan masyarakat lingkungan terhadap bahaya kebakaran dan bencana lain; pelaksanaan publikasi dan dokumentasi; pelaksanaan kerjasama dengan lembaga/Daerah lain dalam penanggulangan kebakaran; pemberian penjelasan dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
(3) Subdinas Partisipasi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 14 (1) Subdinas Partisipasi Masyarakat terdiri dari a. b. c. d.
Seksi Ketahanan Kebakaran dan Bencana; Seksi Publikasi dan Dokumentasi; Seksi Kerjasama Penanggulangan kebakaran; Seksi Pengaduan Masyarakat.
(2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Partisipasi Masyarakat. Pasal 15 (1) Seksi Ketahanan Kebakaran dan Bencana mempunyai tugas; a. b. c. d. e.
memfasilitasi pembentukan sistem ketahanan kebakaran dan bencana lain yang berbasis lingkungan; menyusun dan menyebarluaskan strategi-strategi ketahanan kebakaran dan bencana lain; melaksanakan kegiatan penyuluhan kebakaran dan bencana lain lintas wilayah; memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan kebakaran dan bencana lain; melakukan pembinaan teknis terhadap kegiatan pembentukan sistem ketahanan kebakaran dan bencana lain.
(2) Seksi Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas: a. mendokumentasikan kegiatan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; b. menyebarluaskan informasi kegiatan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; c. merancang jumpa pers dan melayani media, khususnya yang berkaitan dengan kejadian kebakaran dan bencana; d. melakukan pembinaan teknis terhadap kegiatan kehumasan. (3) Seksi Kerjasama Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas: a. merencanakan hubungan kerjasama dengan lembaga terkait dan Daerah lain dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan bencana; b. mempersiapkan bahan dan melaksanakan program kerjasama dalam pencegahan dengan penanggulangan kebakaran dan bencana; c. melakukan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana. (4) Seksi Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas: a. menerima pengaduan, keluhan, saran dan laporan dari masyarakat yang berkaitan dengan kinerja Dinas baik langsung maupun tidak langsung; b. melakukan penelitian terhadap kebenaran pengaduan, keluhan, dan laporan masyarakat; c. memberikan penjelasan dan menindaklanjuti pengaduan, keluhan, dan saran dari masyarakat.
Bagian Ketujuh Subdinas Penyelamatan Pasal 16 (1) Subdinas Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha penyelamatan transportasi, bangunan runtuh, penyelamatan air, ketinggian, penyelamatan bahan berbahaya serta pertolongan darurat. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayal (1), Subdinas Penyelamatan mempunyai fungsi: a. b. c. d. e.
pelaksanaan usaha penyelamatan transportasi, dan bangunan runtuh; pelaksanaan kegiatan bantuan penyelamatan air dan ketinggian; pelaksanaan usaha penyelamatan terhadap bahan-bahan bahaya; pelaksanaan kegiatan pertolongan darurat; pemberian informasi dan saran tindak, taktik, dan strategi operasi kepada Kepala Dinas pada saat operasi penyelamatan tingkat III dan IV.
(3) Subdinas Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 17 (1) Subdinas Penyelamatan terdiri dari: a. Seksi Penyelamatan Transportasi dan Bangunan Runtuh; b. Seksi Penyelamatan Air dan Ketinggian;
c. Seksi Penyelamatan Bahan Berbahaya dan Beracun; d. Seksi Pertolongan Darurat. (2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Penyelamatan. Pasal 18 (1) Seksi Penyelamatan Transportasi dan Bangunan Runtuh mempunyai tugas; a. b. c. d.
menyusun panduan pembuatan rencana operasi penyelamatan transportasi dan bangunan runtuh; mengkaji ulang prosedur pelaksanaan operasi penyelamatan transportasi dan bangunan runtuh; memantau kesiapan peralatan dan keterampilan personil; melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam kegiatan penyelamatan transportasi dan bangunan runtuh; e. melaksanakan kegiatan bantuan penyelamatan transportasi dan bangunan runtuh; f. memberikan pembinaan teknis terhadap kegiatan penyelamatan transportasi dan bangunan runtuh. (2) Seksi Penyelamatan Air dan Ketinggian mempunyai tugas: a. b. c. d. e. f.
menyusun panduan pembuatan rencana operasi penyelamatan air dan ketinggian; mengkaji ulang prosedur pelaksanaan operasi penyelamatan air dan ketinggian; memantau kesiapan peralatan dan keterampilan personil; melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam kegiatan penyelamatan air dan ketinggian; melaksanakan kegiatan bantuan penyelamatan air dan ketinggian; memberikan pembinaan teknis terhadap kegiatan penyelamatan air dan ketinggian.
(3) Seksi Penyelamatan Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas: a. b. c. d.
menyusun panduan pembuatan rencana operasi penyelamatan bahan berbahaya dan beracun; mengkaji ulang prosedur pelaksanaan operasi penyelamatan bahan berbahaya dan beracun; memantau kesiapan peralatan dan keterampilan personil; melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam kegiatan penyelamatan bahan berbahaya dan beracun; e. melaksanakan kegiatan bantuan penyelamatan bahan berbahaya dan beracun; f. memberikan pembinaan teknis terhadap kegiatan penyelamatan bahan berbahaya dan beracun. (4) Seksi Pertolongan Darurat mempunyai tugas: a. melaksanakan kegiatan pelayanan pertolongan pertama pada kecelakaan, pertolongan darurat dan ambulan, serta evakuasi lanjutan ke rumah sakit terhadap korban bencana dan atau gawat darurat lainnya; b. menyusun panduan pembuatan tata cara pertolongan darurat; c. mengkaji ulang prosedur pelaksanaan pertolongan darurat; d. memantau kesiapan peralatan dan keterampilan personil; e. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam kegiatan pelayan medis; f. menyelenggarakan poliklinik dalam rangka pemeliharaan kesehatan pegawai; g. memberikan pembinaan teknis terhadap kegiatan pertolongan darurat.
Bagian Kedelapan Subdinas Sarana Operasi Pasal 19 (1) Subdinas Sarana Operasi mempunyai tugas melaksanakan pengadaan, distribusi, menyiapkan sumber air dan bahan pemadam lainnya, serta dukungan logistik pada saat operasi kebakaran dan penyelamatan tingkat III dan IV. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Sarana Operasi mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan peralatan teknis operasional kebakaran dan bencana Iain; b. penyimpanan, penyaluran, dan pemeliharaan terhadap peralatan teknis operasional dan bahan-bahan lain;
c. penyediaan dan pengendalian penggunaan bahan pemadam kebakaran; d. pelaksanaan inventarisasi terhadap peralatan teknis operasional; e. pemberian informasi dan saran tindak serta dukungan logistik pada saat operasi kebakaran dan penyelamatan tingkat III dan IV. (3) Subdinas Sarana Operasi dipimpin oleh seorang Kepaia Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepaia Dinas. Pasal 20 (1) Subdinas Sarana Operasi terdiri dari: a. b. c. d.
Seksi Pengadaan; Seksi Distribusi; Seksi Bahan Pemadam; Seksi Inventarisasi.
(2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Sarana Operasi. Pasal 21 (1) Seksi Pengadaan mempunyai tugas: a. menyusun rencana kebutuhan peralatan teknis operasional kebakaran dan bencana lain; b. mengadakan peralatan teknis operasional kebakaran dan bencana lain; c. menginformasikan kondisi peralatan teknis operasional kepada atasan pada saat operasi kebakaran dan penyelamatan; d. mengurus dokumen peralatan teknis operasional kebakaran dan bencana lain; e. menyiapkan dan mengadakan suku cadang untuk perbaikan kendaraan operasional; f. melakukan pembinaan teknis terhadap kegiatan pengadaan. (2) Seksi Distribusi mempunyai tugas: a. b. c. d. e.
melakukan penyimpanan persediaan teknis operasional dan bahan-bahan lain; mengatur penyaluran peralatan teknis operasional dan bahan-bahan lain; melakukan pemeliharaan terhadap persediaan barang-barang di gudang; mengerjakan dan mempertanggungjawabkan administrasi pergudangan; melakukan pembinaan teknis terhadap kegiatan pemeliharaan dan penyimpanan barang.
(3) Seksi Bahan Pemadam mempunyai tugas: a. menyusun bahan kebijakan teknis dan rencana penyediaan bahan pemadam; b. melakukan pengecekan lapangan mengenai persediaan bahan pemadam secara berkala dan sewaktuwaktu; c. mengendalikan penggunaan dan menjamin kelancaran pasokan bahan pemadam; d. mengadakan kerjasama dengan instansi lain dalam penentuan lokasi sumber air; e. melakukan pembinaan teknis terhadap kegiatan pemeliharaan dan penggunaan bahan pemadam. (4) Seksi Inventarisasi mempunyai tugas: a. b. c. d. e.
mengadakan survei dan pemeriksaan tentang kondisi peralatan teknis operasional; mengendalikan pemeliharaan peralatan teknis operasional; melakukan mutasi dan penghapusan peralatan teknis operasional; mengatur penggunaan kendaraan operasional; melakukan pembinaan teknis terhadap kegiatan inventarisasi peralatan teknis operasional.
Bagian Kesembilan Subdinas Operasi Pasal 22 (1) Subdinas Operasi mempunyai tugas menyusun rencana dan melakukan pengawasan serta memberikan saran tindak strategi dan taktik dalam operasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan tingkat III dan IV.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Operasi mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana operasional penanggulanan kebakaran; b. pembinaan, pengembangan dan informasi serta komunikasi dalam rangka penanggulangan kebakaran dan bencana; c. pengawasan terhadap operasi penanggulangan kebakaran dan bencana; d. penyajian informasi terhadap kegiatan operasional penanggulangan kebakaran dan bencana lain. (3) Subdinas Operasi dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 23 (1) Subdinas Operasi terdiri dari: a. b. c. d.
Seksi Rencana Operasi; Seksi Komunikasi; Seksi Pengawasan Operasi; Seksi Penyajian Informasi.
(2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Operasi. Pasal 24 (1) Seksi Rencana Operasi mempunyai tugas: a. menyusun panduan pembuatan rencana operasi penanggulangan kebakaran; b. mengkaji ulang rencana operasi dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan lingkungan; c. menyelenggarakan pemantauan kesiapan peralatan dan keterampilan personil untuk menjamin kesiapan operasi; d. menyelenggarakan kegiatan latihan gabungan operasi penanggulangan kebakaran; e. memberikan pembinaan teknis terhadap kegiatan rencana operasi. (2) Seksi Komunikasi mempunyai tugas: a. mengupayakan pengembangan sistem informasi dan komunikasi dalam rangka penanggulangan kebakaran dan bencana; b. membina dan memelihara jaringan kerjasama komunikasi dengan instansi-instansi lain dalam rangka penanggulangan kebakaran dan bencana; c. memelihara dan merawat perangkat komunikasi dalam rangka menjamin efektifitas kelancaran dan kontinuitas sistem komunikasi; d. mengatur dan mengembangkan jaringan sistem alarm kebakaran dari instansi lain dan masyarakat dengan pos komando atau ruang data; e. mengatur jaringan komunikasi Dinas, mengamati dan mencatat secara terus menerus lalu lintas berita serta melayani komunikasi pos komando; f. melakukan pembinaan teknis terhadap kegiatan komunikasi. (3) Seksi Pengawasan Operasi mempunyai tugas: a. b. c. d. e.
mengawasi kesiapan petugas dan peralatan operasional dalam pelaksanaan operasi; mengawasi ketaatan terhadap prosedur kerja baku dan keselamatan petugas saat operasi; memberikan rekomendasi atas kinerja petugas dalam pelaksanaan operasi; melaporkan pelaksanaan operasi sebagai bahan evaluasi; melakukan pembinaan teknis terhadap kegiatan pengawasan operasi.
(4) Seksi Penyajian Informasi mempunyai tugas: a. mengumpulkan informasi atau laporan mengenai kegiatan penanggulangan kebakaran dan bencana lain; b. menganalisa, mengevaluasi dan menyajikan data yang ada hubungannya dengan aktivitas operasional penanggulangan kebakaran dan bencana lain; c. mengumpulkan atau membuat peta-peta jaringan jalan, gas, air, lislrik, sumber air, denah-denah, obyek vital, peta situasi dan Iain-Iain; d. merawat dan menjaga kemutakhiran data; e. menyajikan informasi kepada masyarakat saat kejadian; f. melakukan pembinaan teknis terhadap kegiatan penyajian informasi.
Bagian Kesepuluh Subdinas Bina Program Pasal 25 (1) Subdinas Bina Program mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendataan, penyusunan rencana dan pengendalian program serta perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Bina Program mempunyai fungsi: a. b. c. d.
pelaksanaan kegiatan pendataan di bidang penanggulangan kebakaran dan bencana lain; penyusunan rencana program di bidang penanggulangan kebakaran dan bencana lain; pengendalian pelaksanaan program di bidang penanggulangan kebakaran dan bencana lain; pengembangan sumber daya manusia di bidang penanggulangan kebakaran dan bencana lain.
(3) Subdinas Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 26 (1) Subdinas Bina Program terdiri dari: a. b. c. d.
Seksi Pendataan; Seksi Penyusunan Program; Seksi Pengendalian Program; Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Bina Program. Pasal 27 (1) Seksi Pendataan mempunyai tugas: a. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data yang berkaitan dengan kegiatan penanggulangan kebakaran dan bencana lain; b. memelihara kemutakhiran data dan menyajikan untuk kepentingan kegiatan penanggulangan kebakaran dan bencana lain; c. mengelola perangkat sistem informasi manajemen kebakaran; d. melakukan pembinaan teknis terhadap kegiatan pendataan data penanggulangan kebakaran dan bencana lain. (2) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas: a. menghimpun dan mengolah masukan dari masyarakat dan satuan kerja dinas; b. menganalisa dan menyusun rencana progam secara menyeluruh baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang; c. mengusulkan rencana program kegiatan; d. melakukan kajian kebijakan dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan program. (3) Seksi Pengendalian Program mempunyai tugas: a. b. c. d.
menghimpun laporan seluruh pelaksanaan kegiatan; mengevaluasi konsistensi pelaksanaan kegiatan; membuat laporan evaluasi kegiatan. mensosialisasikan petunjuk teknis pelaksanaan program.
(4) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas: a. menyusun rencana kebutuhan pegawai/Sumber Daya Manusia; b. merencanakan dan mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental petugas; c. merancang standar test untuk proses seleksi pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; d. mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis
penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; e. menyusun standar kompetensi dan penilaian kinerja pegawai; f. melakukan pengkajian komprehensif tentang kinerja pegawai secara berkala dan atau sewaktu-waktu untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
Bagian Kesebelas Suku Dinas Pemadam Kebakaran Pasal 28 (1) Di setiap Kotamadya dibentuk Suku Dinas Pemadam Kebakaran. (2) Suku Dinas Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas. (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Suku Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dan menerima petunjuk dari Walikotamadya yang berkaitan dengan tugas preventif dan administratif serta memberikan laporan baik secara periodik maupun sewaktu-waktu kepada Walikotamadya. Pasal 29 (1) Suku Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melakukan usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran serta penyelamatan aKibat kebakaran dan bencana lain di wilayahnya. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Suku Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi: a. pendataan dan pemeriksaan kesiapan bangunan dan lingkungan wilayahnya dari ancaman bahaya kebakaran dan bencana lain, sesuai kewenangannya; b. pelaksanaan kegiatan peningkatan ketahanan lingkungan hunian terhadap bahaya kebakaran dan bencana lain; c. pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat; d. pelaksanaan kegiatan penanggulangan kebakaran, termasuk komando operasional pemadaman kebakaran dan penyelamatan tingkat II; e. pemeliharaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka penanggulangan kebakaran; f. pelaksanaan kegiatan pertolongan/penyelamatan jiwa akibat kebakaran dan bencana lain, termasuk pertolongan darurat dan angkutan ambulan; g. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pendataan kejadian kebakaran termasuk bencana lain bekerja sama dengan instansi lain; h. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan/peralatan kantor, Rumah Dinas/Jabatan, pos pemadam kebakaran dan peralatan operasional; i. pemantauan dan pengevaluasian keterampilan tenaga penanggulangan kebakaran dan bencana lain; j. pengkoordinasian operasional penanggulangan kebakaran dengan instansi terkait; k. pengkoordinasian dan bimbingan teknis terhadap unit-unit operasional penanggulangan kebakaran serta pertolongan/ penyelamatan jiwa instansi pemehntah, swasta dan masyarakat di wilayahnya; l. pelaksanaan tugas bantuan sesuai dengan permintaan dari daerah/instansi lain sesuai dengan perintah Kepala Dinas; m. pelaksanaan urusan kegiatan ketatausahaan. Pasal 30 (1) Suku Dinas Pemadam Kebakaran terdiri dari: a. b. c. d. e.
Subbagian Tata Usaha; Seksi Pemeliharaan Keterampilan; Seksi Sarana Operasi; Seksi Operasi; Seksi Pencegahan.
(2) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertangguang jawab kepada Kepala Suku Dinas. Pasal 31 (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
a. b. c. d. e. f. g.
melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan; melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan; melaksanakan administrasi keuangan dan kepegawaian; mendata dan melaporkan kinerja; mengusulkan rencana dan pelaksanaan kegiatan tahunan; memberikan pembinaan teknis terhadap kegiatan ketatausahaan Sektor; melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan/peralatan kantor, serta barang-barang inventaris milik Dinas.
(2) Seksi Pemeliharaan Keterampilan mempunyai tugas: a. melaksanakan program pelatihan petugas operasional dalam usaha pemeliharaan keterampilan dan peningkatan mutu kinerja operasional; b. menata dan mengevaluasi pelaksanaan latihan petugas pemadam dan penyelamatan pada Suku Dinas dan sektor; c. melakukan penilaian terhadap kesiapan fisik, keterampilan dan mental petugas; d. mengusulkan pemberian penghargaan dan hukuman kepada petugas sesuai ketentuan yang berlaku; e. membuat laporan atas pelaksanaan latihan secara berkala kepada Kepala Suku Dinas dan satuan kerja terkait sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Seksi Sarana Operasi mempunyai tugas: a. menyusun rencana kebutuhan peralatan teknis dan sarana operasional penanggulangan kebakaran dan bencana lain di wilayahnya; b. menyimpan, mendistribusikan, merawat peralatan teknis operasional kebakaran dan bencana lain serta mempertanggungjawabkan administrasinya sesuai ketentuan yang berlaku; c. memelihara sarana operasional penanggulangan kebakaran dan bencana di wilayahnya; d. mendata, mengadakan survey/pemeriksaan dan menginformasikan kondisi peralatan teknis operasional, serta bahan pemadam baik secara berkala maupun pada saat operasi kebakaran dan penyelamatan tlngkat II; e. mengadakan dan menyiapkan peralatan teknis operasional kebakaran dan bencana lain diwilayahnya; f. mengurus dokumen peralatan teknis operasional kebakaran dan bencana lain di wilayahnya; g. melakukan pemeliharaan terhadap persediaan barang-barang dan mempertanggungjawabkan administrasi pergudangan. (4) Seksi Operasi mempunyai tugas: a. membantu mengatur jaringan komunikasi dan mengamati, mencatat/memantau alur berita/informasi serta melayani komunikasi pos komando Suku Dinas; b. menyusun rencana operasi untuk wilayahnya sesuai dengan fungsi dan resiko; c. mengelola dan memelihara perangkat lunak dan perangkat keras komunikasi ruang komando operasi dalam rangka menjamin efektifitas kelancaran dan kontinuitas jalur komunikasi pada Suku Dinas; d. memberikan informasi operasi kepada Kepala Suku Dinas pada saat operasi kebakaran dan penyelamatan tingkat II; e. membina dan mendukung upaya memelihara kerjasama jalur informasi dengan instansi terkait dalam rangka penanggulangan kebakaran dan bencana lain; f. melakukan pengawasan kesiapan dan ketaatan petugas terhadap prosedur kerja baku, kesiapan peralatan operasional serta menyampaikan laporan dan alau rekomendasi kinerja pelaksanaan operasi; g. menghimpun data informasi atau laporan kejadian kebakaran berikut kegiatan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, termasuk menganalisa, mengevaluasi, menyajikan dan menjaga kemutakhiran data untuk pengembangan operasi penanggulangan kebakaran dan bencana lain di Wilayah; h. menyelenggarakan kegiatan gladi rencana operasi penanggulangan kebakaran; i. membantu melaksanakan penelitian dan penyelidikan sebab terjadi kebakaran dan bencana; j. mengevaluasi pelaksanaan operasi di wilayahnya; k. membantu mengumpulkan atau membuat peta-peta jaringan jalan, gas, air, listrik, sumber air, denahdenah, objek vital, peta situasi dan Iain-Iain; l. menyajikan informasi kepada masyarakat saat kejadian kebakaran dan bencana lain di wilayahnya; m. mengkoordinasikan dan melakukan bimbingan teknis terhadap unit-unit operasional penanggulangan kebakaran instansi Pemerintah, swasta dan masyarakat di wilayahnya, serta mengkoordinasikan kegiatan operasional penanggulangan kebakaran dengan instansi terkait. (5) Seksi Pencegahan mempunyai tugas: a. melaksanakan pendataan bangunan/gedung di wilayahnya untuk kepentingan pencegahan dan inspeksi; b. melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap kesiapan sarana proteksi aktif dan pasif
bangunan/gedung dengan ketinggian menengah ke bawah serta bangunan industri; c. mengadakan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala dan atau sewaktu-waktu pada bangunan dengan ketinggian menengah ke bawah, bangunan industri dan lingkungan hunian terhadap potensi ancaman bahaya kebakaran rendah dan sedang satu untuk sarana keselamatan jiwa, kesiapan sarana pencegahan kebakaran, aksesibilitas kendaraan dan petugas pemadam kebakaran, termasuk manajemen sistem pengamanan kebakaran; d. melakukan pendataan terhadap tata cara penyimpanan dan penggunaan serta pengangkutan barang dan bahan-bahan berbahaya (B3); e. mengusulkan rekomendasi dan sertifikat hasil pemeriksaan terhadap bangunan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan; f. mengumpulkan dan menganalisa data yang ada hubungannya dengan kebakaran dan penyelamatan, mendokumentasikan kegiatan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, serta menyebarluaskan informasi kegiatan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di wilayahnya; g. melakukan kegiatan penegakkan hukum terhadap pelanggaran peraturan penanggulangan kebakaran dengan berkoordinasi dengan instansi terkait; h. memberikan layanan teknis pencegahan kebakaran kepada masyarakat; i. melaksanakan pembentukan sistem ketahanan kebakaran dan bencana lain yang berbasis lingkungan, serta menyebarluaskan strategi-strategi ketahanan kebakaran dan bencana lain; j. membantu melakukan kegiatan yang berkaitan dengan masalah pengaduan masyarakat, keluhan, saran dan laporan dari masyarakat yang berkaitan dengan kinerja dinas baik langsung maupun tidak langsung.
Bagian Keduabelas Sektor Pemadam Kebakaran Pasal 32 (1) Di setiap wilayah tertentu dibentuk Sektor Pemadam Kebakaran. (2) Sektor Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. (3) Pembentukan Sektor Pemadam Kebakaran dan pembagian wilayah kerjanya ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Pasal 33 Sektor Pemadam Kebakaran mempunyai tugas: a. melaksanakan operasi pemadaman dan penyelamatan tingkat I; b. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan unit-unit operasional bantuan dan bekerja sama dengan instansi lain dalam pertolongan kecelakaan dan pelayanan ambulan; c. memelihara kesiapan peralatan teknis operasional; d. memantau kesiapan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran di wilayah sektornya, termasuk pengendalian medan; e. membantu melaksanakan tugas pemadaman dan pertolongan ke wilayah lain; f. memberikan informasi kekuatan kepada Suku Dinas pada saat operasi kebakaran dan penyelamatan tingkat II; g. membuat laporan insiden kebakaran penyelamatan jiwa dan harta benda akibat kebakaran dan bencana lainnya.
Bagian Ketigabelas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 34 (1) Di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kebutuhan. (2) Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
Bagian Keempatbelas Kelompok Jabatan Fungsonal Pasal 35 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran sesuai dengan keahliannya masing-masing. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Sesuai dengan kebutuhan, kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. (4) Jumlah subkelompok maupun tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis, dan beban kerja. (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV TATA KERJA Pasal 36 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pemadam Kebakaran menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi terkait yang berhubungan dengan fungsinya. (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran maupun dalam hubungan dengan instansi lain baik Pemerintah maupun swasta. Pasal 37 (1) Tiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Tiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masingmasing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas. (3) Tiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kepada atasan dan petunjuk kepada bawahan.
BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 38 Kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI KEUANGAN Pasal 39 Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 40 Dengan berlakunya keputusan ini,maka ketentuan pelaksanaan yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja Dinas Kebakaran dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 41 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2002 GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd. SUTIYOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2002 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd. H. FAUZI BOWO NIP 470044314 LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2002 NOMOR 20
