BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3.
Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4.
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6.
Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7.
Kotamadya adalah Kotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8.
Walikotamadya adalah Walikotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9.
Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 11. Suku Dinas Pariwisata adalah Suku Dinas Pariwisata di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 12. Wisata adalah kegiatan perjalanan secara individu maupun berkelompok dengan berbagai motivasi dan aktivitasnya yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk mengunjungi suatu destinasi; 13. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata; 14. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan pelayanan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata serta berbagai usaha dan jasa lain yang terkait; 15. Kepariwisataan adalah segala yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata; 16. Destinasi pariwisata adalah daerah tujuan wisata; 17. Sumber daya pariwisata adalah segenap anugerah sumber daya alam, sumber daya perkotaan dengan segala aktifitasnya serta sumber daya manusia dalam suatu destinasi; 18. Masyarakat pariwisata adalah komunitas pelaku kepariwisataan yang berada di suatu destinasi; 19. Kelembagaan pariwisata adalah segala bentuk organisasi baik formal maupun informal yang bergerak di bidang kepariwisataan dan organisasi lainnya yang terkait; 20. Tata ruang pariwisata adalah pengelolaan dan penataan sumber daya pariwisata yang bersifat fisik maupun non-fisik suatu destinasi yang be manfaat bagi kegiatan kepariwisataan; 21. Ekonomi pariwisata adalah segala sumber daya kepariwisataan yang memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat; 22. Sosial budaya pariwisata adalah segala sumber daya sosial dan budaya yang bermanfaat bagi kegiatan kepariwisataan;
23. Kewirausahaan pariwisata adalah segala bentuk kreativitas kewirausahaan masyarakat yang berkembang dan bermanfaat bagi kegiatan kepariwisataan; 24. Industri pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan bisnis pariwisata dan usaha pendukung lainnya yang terkait; 25. Usaha obyek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan di bidang usaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha sejenisnya dalam penyelenggaraan kepariwisatawan; 26. Usaha sarana pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan di bidang usaha akomodasi, usaha penyediaan makanan dan minuman serta usaha-usaha sejenisnya dalam penyelenggaraan kepariwisatawan; 27. Usaha jasa pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan di bidang usaha jasa biro perjalanan wisata, usaha jasa konsultasi pariwisata, usaha jasa impresariat, usaha jasa penyelenggara pameran dan konvensi, usaha jasa penerbitan media pariwisata, usaha jasa pramuwisata dan usaha jasa lainnya yang terkait dalam penyelenggaraan kepariwisataan; 28. Sistem informasi pariwisata adalah suatu kesatuan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi kepariwisataan melalui pemanfaatan teknologi informasi; 29. Regulasi pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan kegiatan kepariwisataan dan kegiatan lain yang terkait dalam lingkup daerah, nasional, regional dan internasional; 30. Dampak lingkungan pariwisata adalah dampak ikutan dari kegiatan kepariwisataan yang bersifat fisik maupun non-fisik; 31. Atraksi pariwisata adalah seni, budaya, warisan sejarah, tradisi, kekayaan alam, hiburan, jasa dan Iain-Iain hal yang merupakan daya tarik wisatawan di daerah tujuan wisata.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan. (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (3) Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasi-kan oleh Asisten Perekonomian. Pasal 3 (1) Dinas Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan, pelayanan, koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kepariwisataan Daerah. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata mempunyai fungsi: a. b. c. d. e. f. g.
perumusan kebijakan teknis di bidang kepariwisataan; penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang kepariwisataan; pembinaan dan pengembangan industri dan bisnis kepariwisataan; pengembangan dan pengelolaan atraksi pariwisata; pengembangan tata ruang dan kawasan destinasi pariwisata; pelaksanaan kegiatan riset dan pengembangan kepariwisataan daerah; pembinaan sumber daya alam, sumber daya perkotaan, sumber daya manusia, dan pemberdayaannya sebagai potensi pariwisata;
h. penyelenggaraan pemasaran, promosi, publikasi dan media kepariwisataan pembinaan hubungan dan advokasi internasional di bidang kepariwisataan; i. penyelenggaraan dan pembinaan hubungan kerjasama kelembagaan kepariwisataan regional dan internasional; j. pemberian perizinan tertentu di bidang kepariwisataan; k. pengelolaan fasilitas pelayanan pariwisata milik Daerah; l. pengembangan teknologi informasi kepariwisataan; m. pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan kepariwisataan; n. pengelolaan dukungan teknis dan administratif; o. pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan suku dinas.
BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 4 (1) Dinas Pariwisata terdiri dari: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
Kepala Dinas; Bagian Tata Usaha; Subdinas Pembinaan Industri Pariwisata; Subdinas Pengelolaan Atraksi Pariwisata; Subdinas Pembinaan dan Bimbingan Masyarakat dan Kelembagaan Pariwisata; Subdinas Pemasaran dan Hubungan Internasional; Subdinas Pengembangan Tata Ruang Pariwisata; Subdinas Penelitian Pengembangan Pariwisata; Suku Dinas Pariwisata; Unit Pelaksana Teknis Dinas; Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan susunan organisasi Dinas Pariwisata adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 5 Kepala Dinas mempunyai tugas: a. b.
memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 keputusan ini; memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Bagian, Subdinas, Suku Dinas, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha Pasal 6 (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam merumuskan kebijakan teknis dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga dinas. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. pengelolaan administrasi umum, kehumasan dan keprotokolan; b. pengelolaan administrasi keuangan dinas; c. pengelolaan administrasi perlengkapan dan rumah tangga;
d. pengelolaan administrasi kepegawaian, peningkatan kemampuan, disiplin dan kesejahteraan pegawai; e. penyusunan laporan kegiatan Dinas. (3) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 7 (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari: a. b. c. d.
Subbagian Umum; Subbagian Keuangan Subbagian Kepegawaian Subbagian Perlengkapan.
(2) Tiap Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. Pasal 8 (1) Subbagian Umum mempunyai tugas: a. b. c. d. e. f.
meneliti dan mencatat surat masuk dan surat keluar; mengerjakan, menggandakan dan mendistribusikan surat; menghimpun, mengidentifikasikan, mengklasifikasikan dan mengarsipkan surat; mengatur penyelenggaraan rapat dinas dan keprotokolan; menyiapkan bahan kegiatan hubungan masyarakat; menghimpun bahan dan menyusun laporan kegiatan Dinas.
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas: a. b. c. d. e. f.
mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana kebutuhan anggaran; menyiapkan dan mengurus pengajuan anggaran; mengelola dan mengerjakan administrasi keuangan; menerima, membukukan dan mendistribusikan anggaran; menerima, membukukan dan menyetorkan retribusi; melakukan evaluasi, pengendalian dan menyusun laporan kegiatan keuangan.
(3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas: a. menyusun rencana kebutuhan pegawai; b. mengurus dan menyiapkan bahan mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, cuti, pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pegawai; c. menyusun rencana, mengurus dan melaksanakan peningkatan kemampuan pegawai; d. mengurus, mengatur pelaksanaan pelatihan dan praktek kerja pegawai; e. memantau dan memproses pelaksanaan disiplin pegawai; f. mengurus kesejahteraan pegawai dan keluarganya. (4) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas: a. menyusun rencana kebutuhan perlengkapan dan rumah tangga dinas; b. mengurus, memelihara dan mendistribusikan perlengkapan kantor serta kendaraan dinas; c. menata, memelihara gedung, menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan, kesejukan dan kenyamanan kantor.
Bagian Keempat Subdinas Pembinaan Industri Pariwisata Pasal 9 (1) Subdinas Pembinaan Industri Pariwisata mempunyai tugas menyusun pedoman kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan serta pengendalian penyelenggaraan kegiatan industri pariwisata. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Pembinaan Industri Pariwisata mempunyai fungsi:
a. penyusunan pedoman teknis pembinaan, pengembangan dan pengendalian industri pariwisata; b. pemberian izin penyelenggaraan usaha akomodasi, restoran dan bar, perjalanan wisata, konvensi dan impresariat dan hiburan umum; c. pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha akomodasi, restoran dan bar, perjalanan wisata, konvensi dan impresariat dan hiburan umum; d. penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha pariwisata; e. pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Suku Dinas dalam pembinaan dan pengembangan industri pariwisata; f. pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Subdinas Pembinaan Industri Pariwisata. (3) Subdinas Pembinaan Industri Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 10 (1) Subdinas Pembinaan Industri Pariwisata terdiri dari: a. b. c. d. e.
Seksi Akomodasi; Seksi Restoran; Seksi Perjalanan Wisata; Seksi Konvensi dan Impresariat; Seksi Hiburan Umum.
(2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Pembinaan Industri Pariwisata. Pasal 11 (1) Seksi Akomodasi mempunyai tugas: a. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyelenggaraan akomodasi; b. mengumpulkan dan mengolah bahan pemberian izin usaha akomodasi dan sejenisnya; c. mengumpulkan dan mengolah bahan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha akomodasi dan sejenisnya; d. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman teknis, pemberian bimbingan dan pengawasan terhadap Suku Dinas dalam membina dan mengembangkan penyelenggaraan usaha akomodasi; e. mengumpulkan dan mengolah bahan evaluasi kegiatan Suku Dinas dalam membina dan mengembangkan penyelenggaraan usaha akomodasi. (2) Seksi Restoran mempunyai tugas: a. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan, pengembangan, pengamanan dan pengendalian penyelenggaraan Restoran dan Bar; b. mengumpulkan dan mengolah bahan pemberian izin usaha restoran dan bar; c. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman teknis pemberian bimbingan dan pengawasan terhadap kegiatan Suku Dinas dalam membina dan mengembangkan penyelenggaraan restoran dan bar; d. mengumpulkan dan mengolah bahan evaluasi terhadap kegiatan Suku Dinas dalam membina dan mengembangkan penyelenggaraan usaha restoran dan bar. (3) Seksi Perjalanan Wisata mempunyai tugas: a. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan, pengembangan, pengamanan dan pengendalian penyelenggaraan perjalanan wisata; b. mengumpulkan dan mengolah bahan pemberian izin usaha perjalanan wisata; c. melakukan pengendalian, evaluasi dan menyusun laporan kegiatan Seksi Perjalanan Wisata. (4) Seksi Konvensi dan Impresariat mempunyai tugas: a. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyelenggaraan usaha konvensi dan impresariat; b. mengumpulkan dan mengolah bahan pemberian izin usaha penyelenggaraan konvensi dan impresariat.
(5) Seksi Hiburan Umum mempunyai tugas: a. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyelenggaraan usaha hiburan umum dan rekreasi; b. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman teknis pemberian bimbingan dan pengawasan terhadap kegiatan Suku Dinas dalam membina dan mengembangkan penyelenggaraan usaha hiburan umum dan rekreasi; c. mengumpulkan dan mengolah bahan pemberian izin usaha hiburan umum dan rekreasi; d. mengumpulkan dan mengolah bahan evaluasi terhadap kegiatan Suku Dinas dalam membina dan mengembangkan penyelenggaraan usaha hiburan umum rekreasi.
Bagian Kelima Subdinas Pengelolaan Atraksi Pariwisata Pasal 12 (1) Subdinas Pengelolaan Atraksi Pariwisata mempunyai tugas menyusun pedoman kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan serta pengendalian penyelenggaraan kegiatan atraksi pariwisata. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Pengelolaan Atraksi Pariwisata mempunyai fungsi: a. b. c. d.
penyusunan pedoman teknis pembinaan, pengembangan dan pengendalian atraksi pariwisata; penyelenggaraan atraksi wisata pada tingkat daerah, nasional dan internasional; penyusunan kalender acara (calender of event) pariwisata; penyusunan pedoman teknis pembinaan terhadap kegiatan Suku Dinas dalam membina dan mengembangkan atraksi pariwisata; e. pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Suku Dinas dalam membina dan mengembangkan atraksi pariwisata; f. pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Subdinas Pengelolaan Atraksi Pariwisata. (3) Subdinas Pengelolaan Atraksi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 13 (1) Subdinas Atraksi Pariwisata terdiri dari: a. Seksi Atraksi Obyek Pariwisata; b. Seksi Atraksi Kesenian; c. Seksi Atraksi Pameran dan Festival. (2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Atraksi Pariwisata. Pasal 14 (1) Seksi Atraksi Obyek Pariwisata mempunyai tugas: a. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyelenggaraan atraksi obyek pariwisata; b. mengatur dan mengkoordinasikan penyelenggaraan atraksi pada obyek pariwisata; c. mengumpulkan dan mengolah bahan calender of event obyek pariwisata; d. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman teknis pemberian bimbingan dan pengawasan terhadap kegiatan Suku Dinas dalam membina dan mengembangkan penyelenggaraan atraksi obyek pariwisata; e. mengumpulkan dan mengolah bahan evaluasi terhadap kegiatan Suku Dinas dalam membina dan mengembangkan penyelenggaraan atraksi obyek pariwisata. (2) Seksi Atraksi Kesenian mempunyai tugas: a. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyelenggaraan atraksi kesenian; b. mengatur dan mengkoordinasikan penyelenggaraan atraksi kesenian;
c. mengumpulkan dan mengolah bahan kalender acara (calender of event) kesenian; d. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman teknis pemberian bimbingan dan pengawasan terhadap kegiatan Suku Dinas dalam membina dan mengembangkan penyelenggaraan atraksi kesenian; e. mengumpulkan dan mengolah bahan evaluasi terhadap kegiatan Suku Dinas dalam membina dan mengembangkan penyelenggaraan atraksi kesenian. (3) Seksi Atraksi Pameran dan Festival mempunyai tugas: a. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyelenggaraan atraksi pameran dan festival; b. mengumpulkan dan mengolah bahan calender of event atraksi pameran dan festival; c. menyusun bahan-bahan pengaturan dan pengkoordinasian penyelenggaraan atraksi pameran dan festival; d. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman teknis pemberian bimbingan dan pengawasan terhadap kegiatan Suku Dinas dalam membina dan mengembangkan penyelenggaraan atraksi pameran dan festival; e. mengumpulkan dan mengolah bahan evaluasi terhadap kegiatan Suku Dinas dalam membina dan mengembangkan penyelenggaraan atraksi pameran dan festival.
Bagian Keenam Subdinas Pembinaan dan Bimbingan Masyarakat dan Kelembagaan Pariwisata Pasal 15 (1) Subdinas Pembinaan dan Bimbingan Masyarakat dan Kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman kebijakan teknis dan pengkoordinasian pembinaan dan bimbingan masyarakat dan kelembagaan pariwisata. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Pembinaan dan Bimbingan Masyarakat dan Kelembagaan Pariwisata mempunyai fungsi: a. b. c. d. e. f. g. h.
penyusunan pedoman kebijakan teknis dibidang pembinaan, bimbingan dan kelembagaan pariwisata; penyusunan pedoman program pembinaan ketenagakerjaan pariwisata; penyelenggaraan pembinaan ketenagakerjaan pariwisata; penyusunan pedoman program pembinaan peran serta, pemberdayaan dan ketahanan sosial budaya, serta ekonomi masyarakat; penyelenggaraan pembinaan peran serta masyarakat; penyusunan pedoman teknis pembinaan terhadap kegiatan Suku Dinas dalam melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat pariwisata; pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Suku Dinas dalam melaksanakan bina masyarakat pariwisata; pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Subdinas Pembinaan dan Bimbingan Masyarakat dan Kelembagaan Pariwisata.
(3) Subdinas Pembinaan dan Bimbingan Masyarakat dan Kelembagaan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 16 (1) Subdinas Pembinaan dan Bimbingan Masyarakat dan Kelembagaan Pariwisata terdiri dari: a. b. c. d.
Seksi Sumber Daya Manusia Pariwisata; Seksi Sosial Budaya Pariwisata; Seksi Ekonomi dan Kewirausahaan Pariwisata; Seksi Kelembagaan Pariwisata.
(2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Pembinaan dan Bimbingan Masyarakat dan Kelembagaan Pariwisata. Pasal 17 (1) Seksi Sumber Daya Manusia Pariwisata mempunyai tugas:
a. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan sumber daya manusia pariwisata; b. mengatur dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pembinaan sumber daya manusia pariwisata. (2) Seksi Sosial Budaya Pariwisata mempunyai tugas: a. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan sosial budaya pariwisata; b. mengumpulkan dan mengolah bahan rencana pembinaan sosial budaya pariwisata; c. melakukan kegiatan pembinaan sosial budaya pariwisata. (3) Seksi Ekonomi dan Kewirausahaan Pariwisata mempunyai tugas: a. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan ekonomi dan kewirausahaan pariwisata; b. mengatur dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pembinaan ekonomi dan kewirausahaan pariwisata; c. melakukan pengendalian, evaluasi dan menyusun laporan kegiatan Seksi Ekonomi dan Kewirausahaan Pariwisata; d. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman teknis pemberian bimbingan dan pengawasan terhadap kegiatan Suku Dinas dalam membina dan mengembangkan penyelenggaraan pembinaan sosial budaya pariwisata; e. mengumpulkan dan mengolah bahan evaluasi terhadap kegiatan Suku Dinas dalam membina dan mengembangkan penyelenggaraan sosial budaya pariwisata. (4) Seksi Kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas: a. b. c. d.
mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan kelembagaan pariwisata; mengumpulkan dan mengolah bahan rencana pembinaan kelembagaan pariwisata; melakukan kegiatan pembinaan kelembagaan pariwisata; mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman teknis pemberian bimbingan dan pengawasan terhadap kegiatan Suku Dinas dalam membina dan mengembangkan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan pariwisata; e. mengumpulkan dan mengolah bahan evaluasi terhadap kegiatan Suku Dinas dalam membina dan mengembangkan penyelenggaraan kelembagan pariwisata.
Bagian Ketujuh Subdinas Pemasaran dan Hubungan Internasional Pasal 18 (1) Subdinas Pemasaran dan Hubungan Internasional mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan mengkoordinasikan pembinaan, pengembangan serta pengawasan penyelenggaraan pemasaran pariwisata dan hubungan internasional. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Pemasaran dan Hubungan Internasional mempunyai fungsi: a. penyusunan pedoman teknis pembinaan, pengembangan dan pengendalian pemasaran dan hubungan internasional; b. penyediaan bahan penyelenggaraan pemasaran pariwisata di dalam negeri dan luar negeri; c. penyediaan bahan penyelenggaraan promosi, publikasi dan pemberian pelayanan informasi kepariwisataan di dalam negeri dan luar negeri; d. penyeleksian bahan-bahan penyelenggaraan hubungan internasional; e. pelaksanaan kegiatan promosi, publikasi dan hubungan internasional; f. penyusunan pedoman teknis pembinaan terhadap kegiatan Suku Dinas dalam melaksanakan publikasi dan informasi kepariwisataan; g. pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Suku Dinas dalam melaksanakan publikasi dan informasi kepariwisataan; h. pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Subdinas Pemasaran dan Hubungan Internasional. (3) Subdinas Pemasaran dan Hubungan Internasional dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 19 (1) Subdinas Pemasaran dan Hubungan Internasional terdiri dari: a. b. c. d.
Seksi Promosi Dalam Negeri; Seksi Promosi Luar Negeri; Seksi Komunikasi dan Media Pariwisata; Seksi Hubungan Internasional.
(2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Pemasaran dan Hubungan Internasional. Pasal 20 (1) Seksi Promosi Dalam Negeri mempunyai tugas: a. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyelenggaraan promosi dalam negeri; b. mengumpulkan dan mengolah bahan rencana promosi dalam negeri; c. mengumpulkan dan mengolah bahan penyelenggaraan promosi dalam negeri; d. melaksanakan promosi pariwisata dalam negeri. (2) Seksi Promosi Luar Negeri mempunyai tugas: a. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyelenggaraan promosi luar negeri; b. mengumpulkan dan mengolah bahan rencana promosi luar negeri; c. mengumpulkan dan mengolah bahan penyelenggaraan promosi luar negeri; d. melaksanakan promosi pariwisata luar negeri. (3) Seksi Komunikasi dan Media Pariwisata mempunyai tugas: a. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyelenggaraan komunikasi, pelayanan informasi serta media pariwisata; b. mengumpulkan dan mengolah bahan komunikasi, pelayanan informasi serta media pariwisata; c. menyelenggarakan komunikasi, pelayanan informasi serta media pariwisata; d. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman pemberian bimbingan dan pengawasan terhadap kegiatan Suku Dinas dalam menyelenggarakan komunikasi, pelayanan informasi serta media pariwisata; e. mengumpulkan dan mengolah bahan evaluasi terhadap kegiatan Suku Dinas dalam menyelenggarakan komunikasi, pelayanan informasi serta media pariwisata. (4) Seksi Hubungan Internasional mempunyai tugas: a. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyelenggaraan hubungan internasional; b. mengumpulkan dan mengolah bahan penyelenggaraan hubungan internasional; c. menyelenggarakan hubungan internasional; d. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman pemberian bimbingan dan pengawasan terhadap kegiatan Suku Dinas dalam menyelenggarakan hubungan internasional; e. mengumpulkan dan mengolah bahan evaluasi terhadap kegiatan Suku Dinas dalam menyelenggarakan hubungan internasional.
Bagian Kedelapan Subdinas Pengembangan Tata Ruang Pariwisata Pasal 21 (1) Subdinas Pengembangan Tata Ruang Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan mengkoordinasikan kegiatan pengembangan tata ruang pariwisata. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Pengembangan Tata Ruang Pariwisata mempunyai fungsi: a. penyusunan arahan rencana program kegiatan Subdinas Pengembangan Tata Ruang Pariwisata; b. penyusunan pedoman kebijakan teknis dan strategi pengembangan tata ruang pariwisata;
c. d. e. f. g.
penyusunan pedoman program kegiatan pengembangan destinasi pariwisata; penyusunan pedoman program kegiatan pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan pariwisata; penyusunan pedoman standarisasi pembangunan industri pariwisata; penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi pengembangan tata ruang pariwisata; pemantauan dan evaluasi program kegiatan pengembangan tata ruang pariwisata.
(3) Subdinas Pengembangan Tata Ruang Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 22 (1) Subdinas Pengembangan Tata Ruang Pariwisata terdiri dari: a. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata; b. Seksi Dampak Lingkungan Pariwisata; c. Seksi Standardisasi Pembangunan Pariwisata. (2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Pengembangan Tata Ruang Pariwisata. Pasal 23 (1) Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas: a. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman/petunjuk teknis pengembangan destinasi pariwisata; b. melakukan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengembangan destinasi pariwisata. (2) Seksi Dampak Lingkungan Pariwisata mempunyai tugas: a. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman/petunjuk teknis kegiatan pengendalian dampak lingkungan pariwisata; b. melakukan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengendalian dampak lingkungan. (3) Seksi Standardisasi Pembangunan Pariwisata mempunyai tugas: a. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman/petunjuk teknis standardisasi pembangunan industri pariwisata; b. melakukan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan penetapan standarisasi pembangunan industri pariwisata.
Bagian Kesembilan Subdinas Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Pasal 24 (1) Subdinas Penelitian dan Pengembangan Pariwisata mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dalam merumuskan perencanaan, kebijakan dan pelaksanaan program kegiatan kepariwisataan daerah, pengembangan riset sumber daya, riset pasar, penyusunan regulasi dan sistem informatika pariwisata. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Subdinas Penelitian dan Pengembangan Pariwisata mempunyai fungsi: a. penyusunan arahan rencana program kegiatan Subdinas Penelitian dan Pengembangan Pariwisata; b. pemberian dukungan teknis dalam merumuskan perencanaan, arah kebijakan, strategi dan pelaksanaan program kegiatan kepariwisataan daerah; c. pengembangan riset sumber daya pariwisata; d. pengembangan riset pasar pariwisata; e. penyusunan regulasi pariwisata daerah dan arahan program sosialisasi regulasi; f. penyusunan sistem informatika pariwisata; g. penyusunan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan dan program kegiatan kepariwisataan Daerah.
(3) Subdinas Penelitian dan Pengembangan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 25 (1) Subdinas Penelitian dan Pengembangan Pariwisata terdiri dari: a. b. c. d.
Seksi Riset Sumber Daya Pariwisata; Seksi Riset Pasar Pariwisata; Seksi Perencanaan dan Sistem Informatika Pariwisata; Seksi Regulasi Pariwisata.
(2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Penelitian dan Pengembangan Pariwisata. Pasal 26 (1) Seksi Riset Sumber Daya Pariwisata mempunyai tugas: a. mengumpulkan dan mengolah bahan pedoman teknis penyusunan riset sumber daya pariwisata; b. melakukan riset sumber daya pariwisata; c. merumuskan dan menghimpun hasil riset sumber daya pariwisata. (2) Seksi Riset Pasar Pariwisata mempunyai tugas: a. mengumpulkan dan mengolah bahan pedoman teknis Penyusunan Riset Pasar Pariwisata; b. melakukan kegiatan riset pasar pariwisata; c. merumuskan dan menghimpun hasil riset pasar pariwisata. (3) Seksi Perencanaan dan Sistem Informatika Pariwisata mempunyai tugas: a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi bahan penyusunan rencana kegiatan kepariwisataan Daerah; b. mengumpulkan dan menyajikan data dan informasi kepariwisataan; c. menghimpun bahan penyusunan system informatika pariwisata; d. melakukan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program kegiatan kepariwisataan Daerah serta sistem informatika pariwisata. (4) Seksi Regulasi Pariwisata mempunyai tugas: a. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan regulasi pariwisata; b. melakukan kegiatan penyusunan regulasi pariwisata; c. menghimpun dan mempersiapkan bahan sosialisasi regulasi pariwisata.
Bagian Kesepuluh Suku Dinas Pariwisata Pasal 27 (1) Di setiap Kotamadya dibentuk Suku Dinas Pariwisata. (2) Suku Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas. (3) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Suku Dinas bertanggung jawab secara teknis dan administratif kepada Kepala Dinas dan secara taktis operasional kepada Walikotamadya yang bersangkutan. Pasal 28 (1) Suku Dinas Pariwisata mempunyai tugas membina dan mengembangkan kepariwisataan di Kotamadya sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas kebijakan operasional yang ditetapkan oleh Walikotamadya. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Suku Dinas Pariwisata mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap usaha sarana pariwisata, obyek dan daya tarik wisata di wilayahnya; b. pelaksanaan penyuluhan kepariwisataan kepada masyarakat; c. pemberian petunjuk teknis tentang kegiatan usaha sarana pariwisata, obyek dan daya tarik wisata; d. pemberian perizinan dan atau rekomendasi terhadap kegiatan dan usaha pariwisata; e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan melaporkan kegiatan kepada Kepala Dinas dan Walikotamadya di wiiayah yang bersangkutan; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 29 (1) Suku Dinas Pariwisata terdiri dari: a. b. c. d. e. f.
Subbagian Tata Usaha; Seksi Usaha Sarana Pariwisata; Seksi Usaha Rekreasi dan Hiburan; Seksi Atraksi Pariwisata; Seksi Peran Serta Masyarakat; Seksi Pengawasan Usaha Pariwisata.
(2) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Pasal 30 (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas: a. b. c. d. e. f. g. h. i.
menyiapkan dan menyajikan data kegiatan ketatausahaan; menyiapkan program dan pola operasional kegiatan tata usaha; mencatat dan meneliti surat masuk dan keluar serta mengarsipkan surat; mengerjakan, menggandakan dan mendistribusikan surat; mengurus, menyediakan, memelihara dan mendistribusikan alat perlengkapan kantor; menata dan memelihara ruangan kantor; mengatur, mengurus administrasi, kesejahteraan dan disiplin pegawai; menyusun, mengelola dan mengerjakan pertanggungjawaban keuangan; melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan tata usaha dan laporan suku dinas.
(2) Seksi Usaha Sarana Pariwisata mempunyai tugas: a. mengumpulkan dan mengolah bahan pemberian izin usaha sarana pariwisata; b. mengumpulkan dan mengolah bahan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha sarana pariwisata dan sejenisnya; c. mengumpulkan dan mengolah bahan evaluasi kegiatan Suku Dinas dalam membina dan mengembangkan penyelenggaraan usaha sarana pariwisata. (3) Seksi Usaha Rekreasi dan Hiburan mempunyai tugas: a. mengumpulkan dan mengolah bahan pemberian petunjuk teknis, bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha rekreasi dan hiburan umum; b. mengumpulkan dan mengolah bahan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan usaha rekreasi dan hiburan umum. (4) Seksi Atraksi Pariwisata mempunyai tugas: a. mengatur dan mengkoordinasikan penyelenggaraan atraksi pariwisata; b. mengumpulkan dan mengolah bahan Calender Of Event Obyek Pariwisata; c. mengumpulkan dan mengolah bahan evaluasi kegiatan dalam pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan atraksi pariwisata (5) Seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas: a. mengumpulkan dan mengolah bahan rencana pembinaan peran serta masyarakat; b. melakukan kegiatan pembinaan peran serta masyarakat; c. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman teknis pemberian bimbingan dan pengawasan terhadap kegiatan Suku Dinas dalam membina dan mengembangkan penyelenggaraan pembinaan peran serta masyarakat;
d. mengumpulkan dan mengolah bahan evaluasi terhadap kegiatan Suku Dinas dalam membina dan mengembangkan penye-lenggaraan peran serta masyarakat. (6) Seksi Pengawasan Usaha Pariwisata mempunyai tugas: a. b. c. d.
menyusun program kegiatan pengawasan usaha pariwisata; menerima, menampung dan memproses pengaduan masyarakat di bidang kepariwisataan; menyiapkan bahan dan alat perlengkapan pemantauan dan pengendalian; melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan kepariwisataan, mutu produk dan pelayanan; e. melaksanakan tindakan administratif terhadap pelanggar peraturan kepariwisataan; f. membantu penyelesaian proses hukum terhadap pelanggar peraturan kepariwisataan; g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan pemantauan, pengendalian dan penyelesaian proses hukum.
Bagian Kesebelas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 31 (1) Di lingkungan Dinas Pariwisata dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kebutuhan. (2) Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
Bagian Keduabelas Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 32 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pariwisata sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Sesuai dengan kebutuhan, Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. (4) Jumlah sub kelompok maupun tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis, dan beban kerja. (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV TATA KERJA Pasal 33 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pariwisata menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi terkait yang berhubungan dengan fungsinya. (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Dinas Pariwisata maupun dalam hubungan-hubungan dengan instansiinstansi lain baik Pemerintah maupun Swasta.
Pasal 34 (1) Tiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata wajib mengawasi bawahannya masingmasing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Tiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masingmasing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas. (3) Tiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kepada atasan dan petunjuk kepada bawahan.
BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 35 Kepegawaian Dinas Pariwisata diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI KEUANGAN Pasal 36 Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Pariwisata dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 37 Dengan berlakunya keputusan ini, maka ketentuan pelaksanaan yang mengatur organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 38 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2002 GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd. SUTIYOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2002
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd. H. FAUZI BOWO NIP 470044314
LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2002 NOMOR 15
