MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:
1.
Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3.
Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4.
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6.
Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7.
Kotamadya adalah Kotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8.
WaIikotamadya adalah Walikotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9.
Dinas Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Dinas Tramtib dan Linmas adalah Dinas Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 11. Suku adalah Suku Dinas Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat di Kotamadya Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 12. Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pelaksana Dinas dalam kegiatan operasional Satuan Polisi Pamong Praja di lapangan; 13. Satuan Perlindungan Masyarakat adalah organisasi masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk penanggulangan bencana; 14. Kecamatan adalah Kecamatan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 15. Camat adalah Camat di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Seksi Dinas Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat adalah Seksi Dinas Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Kecamatan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Tempat Usaha adalah tempat usaha yang diatur dalam Undang-undang Gangguan (Stbl. Tahun 1926 Nomor mengikutinya;
226)
dan
seluruh
peraturan
perundang-undangan
yang
18. Polisi Pamong Praja adalah aparat perangkat Pemerintah Daerah yang bertugas untuk membantu Kepala Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
19. Perlindungan Masyarakat adalah setiap upaya melindungi dan menyelamatkan
masyarakat, harta benda dan lingkungannya akibat bencana.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Dinas Tramtib dan Linmas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. (2) Dinas Tramtib dan Linmas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (3) Dinas Tramtib dan Linmas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Tata Praja dan Aparatur. Pasal 3 (1) Dinas Tramtib dan Linmas mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan ketenteraman, ketertiban masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan perlindungan masyarakat. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tramtib dan Linmas mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat; b. penyusunan pedoman dan petunjuk operasional bidang ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat; c. penyusunan program kegiatan pembinaan bidang ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat; d. pembinaan personil, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja satuan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat; e. pengkoordinasian pembinaan bidang ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat; f. pemberian izin tempat usaha tertentu; g. pengelolaan dukungan teknis dan administratif; h. pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan suku dinas; i. pembinaan personil polisi pamong praja.
BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 4 (1) Dinas Tramtib dan Linmas terdiri dari: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.
Kepala Dinas; Wakil Kepala Dinas; Bagian Tata Usaha; Subdinas Ketertiban Masyarakat; Subdinas Pembinaan dan Pelatihan; Subdinas Ketertiban Sarana dan Prasarana Perkotaan; Subdinas Perizinan dan Pengawasan Tempat Usaha; Subdinas Kesiagaan; Subdinas Penanggulangan; Suku Dinas Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat; Seksi Dinas Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kecamatan; Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 5 (1) Kepala Dinas mempunyai tugas: a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; b. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Bagian, Subdinas, Suku Dinas, Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat serta Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas.
Bagian Ketiga Wakil Kepala Dinas Pasal 6 (1) Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas: a. membantu Kepala Dinas dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; b. melaksanakan koordinasi dan pengendalian administrasi atas pelaksanaan segala kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas; c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas; d. mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bagian Keempat Bagian Tata Usaha Pasal 7 (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kerumah-tanggaan, penyusunan program dan pelaporan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. b. c. d. e. f. g.
penyusunan rencana kegiatan dan program kerja; pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan; pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; pelaksanaan urusan keuangan; pelaksanaan urusan kepegawaian; pelaksanaan urusan perlengkapan; penyusunan laporan kegiatan dinas.
(3) Bagian Tata Usaha dipimpin o!eh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 8 (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari: a. b. c. d.
Subbagian Umum; Subbagian Keuangan; Subbagian Kepegawaian; Subbagian Perlengkapan.
(2) Tiap Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
Pasal 9 (1) Subbagian Umum mempunyai tugas: a. b. c. d. e.
menyimpan, meneliti, dan mengolah bahan penyusunan rencana kegiatan program kerja; menerima, mencatat, menyampaikan dan mengendalikan surat masuk dan surat keluar; melakukan pengetikan, penggandaan dan pengelolaan administrasi kearsipan; menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan Dinas; mengatur, memelihara kebersihan dan keindahan kantor, menjaga tata tertib dan keamanan kantor serta urusan kerumahtanggaan lainnya.
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas: a. b. c. d. e.
menghimpun, meneliti dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran; menyusun program dan rencana anggaran; mengurus pengajuan anggaran; mengatur pelaksanaan anggaran; melaksanakan pembukuan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
(3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas: a. menyiapkan dan menyajikan data kepegawaian; b. menyusun rencana kebutuhan pegawai; c. mengurus, menyiapkan bahan mutasi, promosi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, cuti, izin belajar, pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pegawai; d. menyusun peta kebutuhan pendidikan dan diploma; e. mengurus, menyiapkan bahan pelatihan dan melaksanakan peningkatan kemampuan pegawai; f. memantau dan memproses pelaksanaan disiplin pegawai; g. melaksanakan pembinaan mental/rohani pegawai; h. mengurus kesejahteraan pegawai dan keluarganya. (4) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas: a. menyediakan, menerima, menyimpan, dan mendistribusikan perlengkapan kantor; b. mengurus, merawat dan mengadministrasikan barang inventaris, termasuk kendaraan dinas; c. menyusun rencana kebutuhan barang unit (RKBU) dan rencana kebutuhan perawatan barang unit (RKPBU); d. menyusun dan mengajukan konsep standarisasi barang dan harga barang; e. menginventarisasi perlengkapan kantor dan peralatan operasional; f. membuat kartu barang dan atau keperawatan peralatan kantor; g. menata dan merawat gedung barang inventaris kantor.
Bagian kelima Subdinas Ketertiban Masyarakat Pasal 10 (1) Subdinas Ketertiban Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian operasional, penenteraman, penertiban serta pengamanan acara protokoler dan obyek vital, pengaduan masyarakat, penyelesaian sengketa serta kerjasama antar aparat ketertiban dan instansi terkait lainnya. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Ketertiban Masyarakat mempunyai fungsi: a. penyusunan program dan pedoman, penenteraman pengendalian operasional pengamanan/pengawalan, pelaksanaan operasional, pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur; b. penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis penenteraman, penertiban dan melakukan pengamanan kegiatan protokoler serta pengawasan obyek-obyek vital; c. penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis penenteraman dan penertiban terhadap pengaduan masyarakat serta melakukan upaya penanganan sengketa; d. penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis penenteraman dan penertiban serta melakukan kerjasama antar aparat terkait lainnya. (3) Subdinas Ketertiban Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 11 (1) Subdinas Ketertiban Masyarakat terdiri dari: a. b. c. d.
Seksi Pengendalian Operasional; Seksi Protokoler dan Pengamanan Obyek Vital; Seksi Pengaduan dan Sengketa; Seksi Kerjasama Antar Aparat.
(2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Ketertiban Masyarakat. Pasal 12 (1) Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas: a. menyusun program dan pedoman pengendalian operasional; b. melakukan koordinasi operasi penertiban lerhadap para pelanggar Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur; c. melakukan koordinasi operasi penertiban terhadap penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, perjudian, perdagangan/peredaran minuman keras tanpa izin; d. Melakukan penenteraman dan penertiban akibat perkelahian masyarakat dan gangguan ketertiban lain. (2) Seksi Protokoler dan Pengamanan Obyek Vital mempunyai tugas: a. menyusun program dan pedoman pengawalan, pengamanan, penenteraman/penertiban acara protokoler dan obyek vital; b. melakukan pengawalan dan pengamanan acara protokoler; c. melakukan pengamanan dan penertiban di lingkungan obyek vital. (3) Seksi Pengaduan dan Sengketa mempunyai tugas: a. menyusun program dan pedoman pelayanan pengaduan masyarakat; b. melakukan upaya penyelesaian pengaduan masyarakat yang menyangkut sengketa tanah, bangunan dan sengketa lain; c. melakukan operasi penertiban terhadap pendudukan tanah/bangunan tanpa hak yang disengketakan. (4) Seksi Kerjasama Antar Aparat mempunyai tugas: a. menyusun program dan pedoman kerjasama antar aparat ketertiban; b. melakukan kerjasama/koordinasi dengan aparat ketertiban di lingkungan Pemerintah Daerah; c. melakukan kerjasama/koordinasi dengan aparat ketertiban pada instansi lain.
Bagian Keenam Subdinas Pembinaan dan Pelatihan Pasal 13 (1) Subdinas Pembinaan dan Pelatihan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan/pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja serta mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan pembinaan dan pelatihan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Pembinaan dan Pelatihan mempunyai fungsi: a. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan pelaksanaan pendidikan/pelatihan teknis substantif Satuan Polisi Pamong Praja; b. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan pelaksanaan pendidikan/pelatihan teknis substantif Satuan Perlindungan Masyarakat; c. penyusunan pedoman dan perencanaan teknis substantif pendidikan/pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja; d. pelaksanaan analisa dan evaluasi kegiatan pembinaan, pendidikan dan pelatihan teknis substantif
Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja. (3) Subdinas Pembinaan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 14 (1) Subdinas Pembinaan dan Pelatihan terdiri dari: a. b. c. d.
Seksi Pelatihan Polisi Pamong Praja; Seksi Pelatihan Perlindungan Masyarakat; Seksi Perencanaan; Seksi Analisa dan Evaluasi.
(2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Pembinaan dan Pelatihan. Pasal 15 (1) Seksi Pelatihan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas: a. melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis substantif Polisi Pamong praja; b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan Pembentukan Polisi Pamong Praja; c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan Penyegaran bagi Mantri Polisi Pamong Praja, Komandan Regu, Anggota Polisi Pamong Praja dan Aparat Ketenteraman dan Ketertiban; d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan dasar SAR bagi anggota Polisi Pamong Praja. (2) Seksi Pelatihan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas: a. b. c. d.
melaksanakan pendidikan dan pelatihan dasar Pertahanan Sipil; melaksanakan pendidikan dan pelatihan Suskorlak; melaksanakan pendidikan dan pelatihan Suskapim; melaksanakan pendidikan dan pelatihan Peningkatan Keterampilan Satuan dan Aparat Perlindungan Masyarakat.
(3) Seksi Perencanaan mempunyai tugas: a. melaksanakan perencanaan kegiatan teknis substantif perlindungan masyarakat; b. melaksanakan perencanaan kegiatan teknis substantif Polisi Pamong Praja. (4) Seksi Analisa dan Evaluasi mempunyai tugas: a. melaksanakan analisa seluruh kegiatan pembinaan dan pelatihan; b. mengadakan evaluasi hasil kegiatan pembinaan dan pelatihan; c. menyiapkan rekomendasi untuk penyempumaan hasil pelaksanaan tugas.
Bagian Ketujuh Subdinas Ketertiban Sarana dan Prasarana Perkotaan Pasal 16 (1) Subdinas Ketertiban Sarana dan Prasarana Perkotaan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan penertiban fasilitas sosial, sarana umum, dan sarana/prasarana pemukiman serta lepas pantai. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Ketertiban Sarana dan Prasarana Perkotaan mempunyai fungsi: a. penyusunan program, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan, penenteraman dan penertiban fasilitas sosial; b. penyusunan program, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan, penenteraman dan penertiban sarana umum; c. penyusunan program, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan penenteraman dan penertiban kawasan pemukiman dan lepas pantai. (3) Subdinas Ketertiban Sarana dan Prasarana Perkotaan dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam
rnelaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 17 (1) Subdinas Ketertiban Sarana dan Prasarana Perkotaan terdiri dari: a. Seksi Ketertiban Fasililas Sosial; b. Seksi Ketertiban Sarana Umum; c. Seksi Ketertiban Pemukiman dan Lepas Pantai. (2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Ketertiban Sarana dan Prasarana Perkotaan. Pasal 18 (1) Seksi Ketertiban Fasilitas Sosial mempunyai tugas: a. menyusun program dan pedoman pengawasan dan penertiban penyalahgunaan fasilitas sosial; b. melakukan koordinasi penertiban terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial, lingkungan tempat-tempat ibadah, lingkungan sekolah, rumah potong hewan tanpa izin; c. melakukan pengawasan terhadap panti-panti sosial/badan sosial tanpa izin dan lingkungan tempat pengobatan; d. melakukan koordinasi penertiban terhadap penyelenggaraan dan pengedar undian/sumbangan sosial tanpa izin. (2) Seksi Ketertiban Sarana Umum mempunyai tugas: a. menyusun program dan pedoman pengawasan, penenteraman dan penertiban penyalahgunaan sarana umum; b. melakukan penertiban media informasi dan promosi tanpa izin; c. melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima, parkir liar, bengkel liar; d. melakukan koordinasi penertiban angkutan umum tanpa izin, penyalahgunaan taman jalur hijau, bantaran kali, badan jalan dan sejenisnya. (3) Seksi Ketertiban Pemukiman dan Lepas Pantai mempunyai tugas: a. menyusun program dan pedoman pengawasan, penenteraman dan penertiban di lingkungan pemukiman, lepas pantai dan kepulauan serlbu; b. melakukan pengawasan dan koordinasi penertiban terhadap penampungan tenaga kerja/tunawisma tanpa izin, rumah kos/sewa, sarana olah raga, tempat pemancingan, penggalian/pengurugan dan pengangkutan tanah tanpa izin; c. melakukan pengawasan dan koordinasi penertiban penggalian pasir dan bagan di lepas pantai dan perairan kepulauan seribu.
Bagian Kedelapan Subdinas Perizinan dan Pengawasan Tempat Usaha Pasal 19 (1) Subdinas Perizinan dan Pengawasan Tempat Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perizinan tempat usaha, inventarisasi, dokumentasi, evaluasi perizin tempat usaha, pengawasan tempat usaha, hiburan dan rekreasi dan melakukan penenteraman dan penertiban tempat usaha, termasuk penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Perizinan dan Pengawasan Tempat Usaha mempunyai fungsi: a. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan pengadministrasian perizinan tempat usaha; b. penyusunan pedoman, petunjuk teknis, inventarisasi dan dokumentasi serta evaluasi tempat-tempat usaha; c. penyusunan pedoman, petunjuk teknis penenteraman, penertiban dan pengawasan tempat usaha termasuk usaha hiburan dan rekreasi. (3) Subdinas Perizinan dan Pengawasan Tempat Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 20 (1) Subdinas Perizinan dan Pengawasan Tempat Usaha terdiri dari: a. Seksi Perizinan; b. Seksi Inventarisasi dan Dokumentasi; c. Seksi Pengawasan Tempat Usaha. (2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Perizinan dan Pengawasan Tempat Usaha. Pasal 21 (1) Seksi Perizinan mempunyai tugas: a. menerima, memeriksa kelengkapan, mencatat dan mengeluarkan surat ketetapan retribusi kepada pemohon surat izin tempat usaha; b. melaksanakan pemeriksaan lapangan dan memproses penyelesaian izin tempat usaha yang telah memenuhi persyaratan; c. menyampaikan izin tempat usaha yang telah selesai ditandatangani Kepala Dinas. (2) Seksi Inventarisasi dan Dokumentasi mempunyai tugas: a. melaksanakan inventarisasi dan pendataan tempat-tempat usaha yang tidak memiliki izin, memberikan penjelasan pentingnya izin serta melakukan pemanggilan; b. menyiapkan, menyampaikan data dan berkas izin tempat usaha serta mendistribusikan salinan perizinan yang telah diterbitkan; c. membuat laporan administrasi perizinan yang diterbitkan. (3) Seksi pengawasan Tempat Usaha mempunyai tugas: a. melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap tempat-tempat usaha yang mengajukan penyelesaian perizinan, usaha-usaha tanpa izin termasuk usaha hiburan; b. melaksanakan pemeriksaan lapangan atas keberatan masyarakat atas gangguan serta tempat usaha; c. melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap tempat-tempat usaha yang melanggar ketentuan, membuat rekomendasi atas permohonan pertunjukan hiburan serta bersama-sama anggota Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan penertiban.
Bagian Kesembilan Subdinas Kesiagaan Pasal 22 (1) Subdinas Kesiagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, dan fasilitas pelaksanaan kegiatan kesiagaan menghadapi gangguan, ancaman, bahaya serta bencana dalam rangka pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Kesiagaan mempunyai fungsi: a. penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis dan melakukan kegiatan pemantauan serta mitigasi bencana; b. penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis dan melakukan kegiatan bimbingan serta penyuluhan penanggulangan bencana; c. penyusunan program, pedoman dan petunjuk teknis serta melakukan penyiapan bahan-bahan berupa sarana/prasarana yang diperlukan dalam rangka menghadapi bencana; d. penyusunan program, pedoman dan petunjuk teknis serta melakukan penyiapan bahan-bahan dalam membangun sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana. (3) Subbdinas Kesiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 23 (1) Subdinas Kesiagaan terdiri dari; a. b. c. d.
Seksi Pemantauan dan Mitigasi; Seksi Bimbingan dan Penyuluhan; Seksi Penyiapan Sarana Penanggulangan Bencana; Seksi Informasi dan Komunikasi.
(2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Kesiagaan. Pasal 24 (1) Seksi Pemantauan dan Mitigasi mempunyai tugas: a. melaksanakan pemantauan secara dini terhadap bencana; b. mengumpulkan dan mengolah data dan kerjasama dengan instansi terkait tentang pemantauan dan mitigasi bencana yang meliputi data bencana banjir, data gempa bumi, data huru hara (kerusuhan), dan data bencana kebakaran; c. mempersiapkan prosedur tindakan tanggap darurat terhadap kebencanaan; d. melaksanakan survey, analisa dan pelaporan dampak bencana. (2) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas: a. b. c. d.
melaksanakan bimbingan dan penyuluhan tentang bencana kepada masyarakat dan aparat Pemerintah; melaksanakan pemasyarakatan dan sosialisasi mitigasi bencana; melaksanakan kegiatan gladi posko dan gladi lapang tentang penanggulangan bencana; melaksanakan bimbingan dan penyuluhan tentang penggunaan alat komunikasi radio.
(3) Seksi Penyiapan Sarana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas: a. menyiapkan pengadaan sarana dan prasarana ruang pusat informasi penanggulangan bencana (crisis centre); b. menyiapkan pengadaan perlengkapan pakaian seragam Linmas serta perlengkapan peserta diklat; c. menyiapkan pengadaan perlengkapan Linmas terhadap bencana seperti perahu karet, dayung, jas hujan, tabung, pelampung, generator, tenda, cangkul dan Iain-Iain. (4) Seksi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas: a. menyusun rencana operasional sistem informasi dan komunikasi; b. menyiapkan rancang bangun prosedur dan kontijensi plant (rencana tanggap darurat) serta penanggulangan bencana; c. menyiapkan perlengkapan alat informasi dan komunikasi; d. menyusun call sign penggunaan alat komunikasi radio.
Bagian Kesepuluh Subdinas Penanggulangan Pasal 25 (1) Subdinas Penanggulangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dalam pengerahan potensi masyarakat, penyelamatan, rehabilitasi, pengendalian bantuan dan koordinasi, relokasi serta rekonstruksi dalam rangka upaya penanggulangan bencana. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Penanggulangan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengerahan potensi masyarakat dalam penanggulangan bencana; b. penyusunan, perumusan kebijakan dan melakukan koordinasi dalam penyelamatan dan rehabilitasi korban bencana; c. perumusan kebijakan dan melakukan pengendalian dan penyaluran bantuan kepada korban bencana dan pengungsi; d. perumusan kebijakan, mengkaji dan melakukan koordinasi relokasi dan rekonstruksi bagi korban bencana.
(3) Subdinas Penanggulangan dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 26 (1) Subdinas Penanggulangan terdiri dari: a. b. c. d.
Seksi Pengerahan Potensi; Seksi Penyelamatan dan Rehabilitasi; Seksi Pengendalian Bantuan; Seksi Relokasi dan Rekronstruksi.
(2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Penanggulangan. Pasal 27 (1) Seksi Pengerahan Potensi mempunyai tugas: a. melaksanakan dan mempersiapkan Hansip dan Potmas guna mendukung kegiatan penanggulangan bencana; b. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan instansi lain; c. mempersiapkan kegiatan-kegiatan dalam pengerahan untuk menanggulangi segala bentuk bencana dan ancaman bencana. (2) Seksi Penyelamatan dan Rehabilitasi mempunyai tugas: a. melakukan kegiatan teknis penyelamatan untuk mencari, menolong dan menyelamatkan korban bencana; b. merehabilitasi atau perbaikan-perbaikan terhadap korban yang diakibatkan oleh bencana. (3) Seksi Pengendalian Bantuan mempunyai tugas: a. mengadakan kerjasama dalam melaksanakan tugas pengendalian penyaluran bantuan terhadap korban bencana; b. melakukan penanganan pengungsi. (4) Seksi Relokasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas: a. melakukan pengkajian dan kerjasama dengan instansi lain termasuk perguruan tinggi dalam rangka relokasi; b. melakukan pengkajian dan koordinasi relokasi serta rekonstruksi Korban bencana.
Bagian Kesebelas Suku Dinas Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Pasal 28 (1) Di setiap Kotamadya dibentuk Suku Dinas Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat. (2) Suku Dinas Ketenteraman, Ketertiban. dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas. (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Suku Dinas bertanggung jawab secara teknis administratif kepada Kepala Dinas dan secara taktis operasional kepada Walikotamadya yang bersangkutan. Pasal 29 (1) Suku Dinas Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan ketenteraman. ketertiban masyarakat, penegakkan Peraturan Daerah dan perlindungan masyarakat di wilayahnya. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Suku Dinas Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan operasional penenteraman, penertiban serta pengamanan acara protokoler, pengawasan obyek vital, pengaduan masyarakat, penyelesaian sengketa dan kerja sama antar aparat di wilayahnya; b. pelaksanaan tugas penenteraman dan penertiban fasilitas sosial, sarana umum, sarana kota serta sarana/prasarana pemukiman dan lepas pantai di wilayahnya; c. pelaksanaan pengadministrasian izin tempat usaha yang menjadi wewenang serta pengawasan, pengamanan, penenteraman dan penertiban tempat usaha terrnasuk penyelenggaraan hiburan/rekreasi di wilayahnya; d. pelaksanaan kegiatan kesiagaan menghadapi gangguan, ancaman, bahaya dan bencana dalam upaya perlindungan masyarakat di wilayahnya; e. pelaksanaan pengerahan potensi masyarakat, penyelamatan dan rehabilitasi, pengendalian dan koordinasi relokasi serta rekonstruksi bagi korban bencana di wilayahnya; f. pelaksanaan pengerahan petugas Satuan Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya perlindungan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, penegakkan Peraturan Daerah serta Keputusan Gubernur di wilayahnya; g. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan penyusunan program, pemberian pelayanan teknis administratif kepada Kepala Suku Dinas dan unit kerja di lingkungannya. Pasal 30 (1) Suku Dinas Ketenteraman. Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari: a. b. c. d. e. f. g.
Subbagian Tata Usaha; Seksi Ketertiban Masyarakat; Seksi Ketertiban Sarana dan Prasarana Perkotaan; Seksi Perizinan dan Pengawasan Tempat Usaha; Seksi Kesiagaan; Seksi Penanggulangan; Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat.
(2) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan trap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Pasal 31 (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas: a. melaksanakan urusan surat menyurat dan pembinaan kearsipan; b. melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan penyusunan program; c. melaksanakan kegiatan teknis administratif; d. menyusun laporan kegiatan suku dinas. (2) Seksi Ketertiban Masyarakat mempunyai tugas: a. melaksanakan penenteraman koordinasi penertiban terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya; b. melaksanakan operasional penenteraman dan penertiban minuman keras tanpa izin, barang cetakan/rekaman, narkotika, obat-obat terlarang, perjudian dan perkelahian warga masyarakat; c. melaksanakan pengamanan kegiatan protokoler dan pengawasan obyek vital; d. melaksanakan pelayanan pengaduan masyarakat, penanganan sengketa; e. melakukan kerjasama dengan instansi terkait di wilayahnya. (3) Seksi Ketertiban Sarana dan Prasarana Perkotaan mempunyai tugas: a. melaksanakan penenteraman dan koordinasi penertiban terhadap para pelanggar Peraturan Daerah atas fasilitas sosial, sarana umum sarana kota dan sarana pemukiman lainnya; b. melaksanakan pengendalian dan koordinasi penertiban bagan-bagan liar, terumbu karang dan pasir pantai di wilayah Kotamadya Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. (4) Seksi Perizinan dan Pengawasan Tempat Usaha mempunyai tugas: a. melaksanakan administrasi pelayanan pemberian izin tempat usaha yang menjadi kewenangannya; b. melaksanakan pengendalian kegiatan tempat-tempat usaha, usaha hiburan dan rekreasi serta usaha lainnya yang melanggar ketentuan;
c. melaksanakan tindakan administrasi atas pelanggaran usaha. (5) Seksi Kesiagaan mempunyai tugas: a. melaksanakan pemantauan, mitigasi, bimbingan dan penanggulangan bencana; b. melaksanakan pemeliharaan dan penyiapan sarana penanggulangan bencana; c. melaksanakan penyiapan sarana informasi dan komunikasi perlindungan masyarakat akibat bencana. (6) Seksi Penanggulangan mempunyai tugas: a. b. c. d.
melaksanakan pengerahan potensi perlindungan masyarakat dalam menanggulangi akibat bencana; melaksanakan penyelamatan dan rehabilitasi akibat bencana; melaksanakan kerjasama pengendaiian bantuan masyarakat akibat bencana; melaksanakan relokasi dan rekonstruksi korban bencana.
(7) Seksi Operasional Satuan Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas: a. mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja dan aparat keamanan lainnya dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur; b. mengerahkan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam pemberian perlindungan kepada masyarakat; c. melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pemberkasan perkara pelanggar Peraturan Daerah untuk diajukan ke pengadilan.
Bagian Keduabelas Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kecamatan Pasal 32 (1) Disetiap Kecamatan dibentuk Seksi Dinas Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat. (2) Seksi Dinas Ketenteraman. Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara teknis administratif kepada Kepala Suku Dinas dan secara taktis operasional kepada Camat yang bersangkutan. Pasal 33 Seksi Dinas Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Kecamatan mempunyai tugas: a. b. c.
melaksanakan penenteraman, penertiban terhadap segala gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat; penegakkan Peraturan Daerah/Keputusan Gubernur; perlindungan masyarakat, bimbingan dan penyuluhan di bidang tugasnya secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
Bagian Ketigabelas Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Pasal 34 (1) Di lingkungan Dinas Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat. (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Bagian Keempatbelas Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 35 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas dan fungsi Dinas Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan keahliannya masing-masing. (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Sesuai dengan kebutuhan, Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. (4) Jumlah subkelompok maupun tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis, dan beban kerja. (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV TATA KERJA Pasal 36 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi terkait yang berhubungan dengan fungsinya. (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Dinas Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat maupun dalam hubungan dengan instansi lain baik Pemerintah maupun swasta. Pasal 37 (1) Tiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Tiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas. (3) Tiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kepada atasan dan petunjuk kepada bawahan.
BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 38 Kepegawaian Dinas Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI KEUANGAN Pasal 39 Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 40 Dengan berlakunya keputusan ini, maka ketentuan pelaksanaan yang mengatur organisasi dan tata kerja Kantor Ketenteraman dan Ketertiban tidak berlaku lagi. Pasal 41 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penampatannya ke dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2002 GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd. SUTIYOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2002 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd. H. FAUZI BOWO NIP 470044314 LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2002 NOMOR 27
