BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 3. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 6. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 7. Kotamadya adalah Kotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 8. Walikotamadya adalah Walikotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 11. Suku Dinas adalah Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 12. Kecamatan adalah Kecamatan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 13. Camat adalah Camat di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 14. Seksi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Seksi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kecamatan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 15. Koperasi adalah Badan yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan; 16. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi; 17. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orangseorang; 18. Koperasi Skunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi; 19. Koperasi Pertanian adalah koperasi yang melakukan kegiatan usaha dan meningkatkan nilai tambah di sektor pertanian dalam arti luas yang antara lain di bidang usaha pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan; 20. Koperasi Perdagangan dan Jasa adalah koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan dan jasa yang mencakup kegiatan usaha antara lain: jual-beli, distribusi, promosi, pengelolaan prasarana dan sarana, dan usaha jasa lainnya; 21. Koperasi Fungsional adalah koperasi yang melakukan kegiatan usaha dalam lingkup organisasi fungsional tertentu pada instansi pemerintah, BUMN/BUMD, dan swasta seperti: koperasi Pegawai Negeri, koperasi anggota TNI-Polri, koperasi pensiunan, veteran dan koperasi lainnya; 22. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah Koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsrp koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat
berdasarkan azas kekeluargaan yang melakukan kegiatan usahanya secara khusus menyediakan dan memberikan pinjaman kepada anggota; 23. Unit Simpan Pinjam (USP) adalah salah satu kegiatan yang ada dalam organisasi koperasi yang melakukan kegiatannya dengan memberikan pinjaman kepada anggota dan menerima simpanan dan anggota dengan tingkat bunga, yang disepakati bersama melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT); 24. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) meliputi sektor informal dan tradisional; 25. Usaha Sektor Informal Tradisional (USIT) adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum antara lain usaha pertanian, industri rumah tangga, pedagang kaki lima, pedagang keliling, asongan dan pemulung, pedagang warung dan usaha jasa lainnya; 26. Asongan adalah kegiatan usaha dengan cara mengasong pada persimpangan lalu lintas pusat perbelanjaan/rekreasi dan atau tempat umum lainnya; 27. Pemulung adalah kegiatan usaha orang-orang yang menjadikan barang bekas/sampah menjadi sumber pendapatan dengan cara: mengutip, mengumpulkan, membersihkan, mengolah dan menjual; 28. Usaha Kaki lima adalah kegiatan usaha perdagangan yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum seperti badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan dan lain sebagainya; 29. Aneka Usaha Jasa adalah kegiatan usaha dagang jasa yang belum termasuk dalam kriteria yang diakomodasi dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995; 30. Perajin Rumah Tangga adalah kegiatan orang per orang yang memproduksi sesuatu baik bersifat barang dan sandang pangan maupun barang lain yang berbentuk seni budaya; 31. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari perca kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan Usaha Kecil dengan kriteria sebagai berikut: - memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; - milikwarga negara Indonesia; - berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar; - berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum. 32. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan; 33. Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; 34. Pemasaran dalam arti luas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang seorang atau sekelompok orang dalam melakukan ekonomi dengan cara mengenalkan dan menjual produk yang dihasilkan terhadap konsumen dengan berbagai cara baik langsung maupun tidak langsung yang tujuan akhirnya menciptakan keuntungan melalui pelayanan yang memuaskan. Pemasaran dalam arti sempit adalah pasar tempat pertemuan antara penjuat dan pembeli; 35. Distribusi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan cara
memindahkan barang baik secara fisik maupun non fisik ke tempat yang memberikan nilai tambah secara ekonomis baik langsung maupun tidak langsung; 36. Promosi adalah suatu kegiatan usaha yang berbentuk PT, Koperasi, CV dalam rangka memperkenalkan produk-produknya atau sistem yang dijalankan dalam rangka meningkatkan penjualan baik melalui display, pameran, masmedia dan media elektronik; 37. Publikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau Non Pemerintah dalam rangka memberikan informasi secara luas kepada masyarakat baik melalui media elektronik maupun melalui media cetak guna memperkenalkan program dan hasil program; 38. Pengawasan dan Pengendalian adalah suatu kegiatan yang dilakukan setelah perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan untuk melihat dan mengetahui hasil yang sudah direncanakan sebelumnya dengan mengambil langkah-langkah preventif dan represif terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah. (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian. Pasal 3 (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan rencana peningkatan dan pengembangan produksi dan pemasaran, memfasilitasi pengembangan kelembagaan, penyediaan pembangunan sarana dan prasarana, bimbingan dan pelalihan, penyuluhan SDM, pengawasan dan pengendalian bagi koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Usaha Sektor Informal/Tradisional (USIT). (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
l. m. n. o. p.
perumusan kebijakan teknis di bidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah; penyusunan program kegiatan pembinaan koperasi, usaha kecil, menengah dan USIT; peningkatan mutu, desain, produksi, bahan dan fasilitas produksi; peningkatan promosi, publikasi, distribusi dan bina pasar; pelaksanaan wujud kemitraan, pembinaan, konsultasi usaha dan pemberian advokasi; penyediaan, penetapan, pengelolaan sarana, prasarana dan lokasi usaha; peningkatan kemampuan SDM; pengawasan dan pengendalian usaha Koperasi, UKM dan USIT; pemantauan dan evaluasi tugas operasional usaha Koperasi, UKM dan USIT; perizinan usaha dan lokasi usaha Koperasi, UKM dan USIT; pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada para pelaku usaha dan masyarakat luas; penetapan badan hukum koperasi; peningkatan pengembangan lembaga keuangan koperasi, UKM dan USIT; pemberian bantuan modal dan peralatan; pengelolaan dukungan teknis dan administratis; pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan suku dinas.
BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 4 (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari:
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Kepala Dinas; Bagian Tata Usaha; Subdinas Koperasi; Subdinas Usaha Kecil dan Menengah; Subdinas Fasilitas Usaha; Subdinas Bina Usaha; Subdinas Pengawasan dan Pengendalian; Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Seksi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kecamalan; Unit Pelaksana Teknis Dinas; k. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 5 Kepala Dinas mempunyai tugas: a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Bagian, Subdinas, Suku Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha Pasal 6 (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi;
a. b. c. d. e. f.
penyusunan rencana dan program kerja; pengurusan surat menyurat dan kearsipan; pengelolaan dan pengurusan administrasi keuangan; pengelolaan administrasi kepegawaian; pengurusan urusan perlengkapan; pengurusan rumah tangga.
(3) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 7 (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari:
a. Subbagian Umum; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Kepegawaian; d. Subbagian Perlengkapan. (2) Tiap Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. Pasal 8 (1) Subbagian Umum mempunyai tugas:
a. b. c. d. e. f.
menyusun program pembinaan, rencana prosedur, mekanisme, System pelayanan dan kegiatan lainnya; mencatat dan meneliti surat masuk dan surat keluar; memproses, menggandakan dan mendistribusikan surat; menghimpun, mengidentifikasikan, mengklasifikasikan dan mengarsipkan surat; merencanakan, menyusun dan mengendalikan sistem informasi mencakup piranti lunak dan keras; menghimpun bahan dan menyusun laporan kegiatan dinas.
(2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kebutuhan dan memproses penempatan kepegawaian; b. menatausahakan, menyiapkan dan menyajikan data kepegawaian; c. mengurus, menyiapkan bahan mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, cuti, pengangkatan, pemberhentian, pensiun pegawai, kesejahteraan pegawai dan keluarganya; d. merencanakan, mengurus, menyiapkan bahan pendayagunaan personil; e. memantau dan memproses hasil disiplin serta hak dan kewajiban pegawai. (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
a. b. c. d.
menerima usulan, meneliti dan membuat rencana anggaran; menyusun pengajuan anggaran; meneliti, mengelola dan mengerjakan pertanggungjawaban penggunaan keuangan; menerima, membukukan dan menyetorkan retribusi dan kontribusi yang dilakukan oleh Dinas; e. melaksanakan administrasi keuangan. (4) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas:
a. b. c. d.
menyusun rencana kebutuhan barang; melaksanakan pengadaan, penyaluran, penyimpanan, pemeliharaan dan perawatan barang; menyusun, meneliti dan mengajukan penghapusan barang; memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan tata tertib kantor; e. mengurus, mengatur penyelenggaraan rapat dinas dan keprotokolan serta kerumahtanggaan.
Bagian Keempat Subdinas Koperasi Pasal 9 (1) Subdinas Koperasi mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan rencana perumusan kebijakan pembinaan koperasi pertanian, koperasi perdagangan dan aneka jasa, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dan koperasi fungsional. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Koperasi mempunyai fungsi:
a. penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan koperasi;
b. c. d. e. f.
penyusunan pengembangan usaha/produksi; penyusunan pengembangan pemasaran dengan perkuatan sarana dan prasarana koperasi; pembinaan dan pengembangan permodalan koperasi; penyusunan rencana pemisahan dan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam; penyusunan rencana klasifikasi koperasi.
(3) Subdinas Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 10 (1) Subdinas Koperasi terdiri dari:
a. Seksi Koperasi Pertanian; b. Seksi Koperasi Perdagangan dan Aneka Jasa; c. Seksi Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam; d. Seksi Koperasi Fungsional. (2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Koperasi. Pasal 11 (1) Seksi Koperasi Pertanian mempunyai tugas:
a. b. c. d.
menyusun konsep kebijakan pembinaan koperasi pertanian; melaksanakan pengumpulan bahan/data koperasi pertanian; menyusun program pengembangan usaha dan produksi pertanian; memfasilitasi penyelenggaraan bimbingan teknis berproduksi; e. menyusun program pembinaan dan pengembangan permodalan koperasi pertanian. (2) Seksi Koperasi Perdagangan dan Aneka Jasa mempunyai tugas:
a. b. c. d.
menyusun konsep kebijakan pembinaan koperasi perdagangan dan aneka jasa; melaksanakan pengumpulan bahan/data koperasi perdagangan dan aneka jasa; menyusun pengembangan usaha/produksi koperasi perdagangan dan aneka jasa; menyusun pembinaan dan pengembangan permodalan koperasi perdagangan dan aneka jasa; e. memfasilitasi penyelenggaraan bimbingan teknis bidang produksi bagi koperasi perdagangan dan aneka jasa. (3) Seksi Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam mempunyai tugas:
a. b. c. d.
menyusun konsep kebijakan pembinaan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam; melaksanakan pengumpulan bahan/data koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam; menyusun program pengembangan usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam; menyusun program penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam; e. menyusun program pelaksanaan klasifikasi perkoperasian. (4) Seksi Koperasi Fungsional mempunyai tugas:
a. menyusun konsep kebijakan pembinaan koperasi fungsional; b. melaksanakan koordinasi dalam rangka mempersiapkan pengumpulan bahan/data koperasi fungsional; c. menyusun program pengembangan koperasi fungsional. Bagian Kelima Subdinas Usaha Kecil dan Menengah Pasal 12 (1) Subdinas Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyusun rencana kebijakan pelaksanaan mengenai pedagang kaki lima, aneka usaha jasa, kerajinan rumah tangga, asongan dan pemulung, usaha kecil dan menengah.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana pedoman teknis operasional usaha pedagang kaki lima, aneka usaha jasa, kerajinan rumah tangga, asongan dan pemulung, usaha kecil dan menengah; b. penyusunan rencana program pembinaan dan pengembangan usaha pedagang kaki lima, aneka usaha jasa, kerajinan rumah tangga, asongan dan pemulung, usaha kecil dan menengah; c. inventarisasi usaha pedagang kaki lima, aneka usaha jasa, kerajinan rumah tangga, asongan dan pemulung, usaha kecil dan menengah; d. pemantauan terhadap kegiatan usaha pedagang kaki lima, aneka usaha jasa, kerajinan rumah tangga, asongan dan pemulung, usaha kecil dan menengah. (3) Subdinas Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 13 (1) Subdinas Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari:
a. Seksi Pedagang Kaki Lima; b. Seksi Usaha Kecil; c. Seksi Usaha Menengah. (2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Usaha Kecil dan Menengah. Pasal 14 (1) Seksi Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas:
a. menyusun bahan pedoman teknis pembinaan usaha pedagang kaki lima, asongan dan pemulung; b. melaksanakan inventarisasi pedagang kaki lima, asongan dan pemulung; c. mengumpulkan data, menganalisa dan menyajikan inforrnasi, konsultasi usaha untuk peningkatan pedagang kaki lima, asongan dan pemulung;
d. menyusun program pembinaan dan pengembangan pedagang kaki lima, asongan dan pemulung; e. melaksanakan pemantauan dan analisa kegiatan pedagang pelaksanaan retribusi.
kaki
lima, asongan, pemulung dan
(2) Seksi Usaha Kecil mempunyai tugas:
a. menyusun rencana pedoman teknis operasional kegiatan aneka usaha jasa, kerajinan rumah tangga dan usaha kecil;
b. menginventarisasi dan mengidentifikasi pengusaha kecil dan jenis kegialan usaha kecil; c. melaksanakan bimbingan teknis dalam bidang pengembangan produksi, mutu, desain dan penggunaan teknologi tepat guna, diversifikasi usaha;
d. mengumpulkan data, menganalisa dan menyajikan informasi, konsultasi usaha untuk peningkatan usaha kecil;
e. memfasililasi jaringan informasi produksi; f.
melaksanakan pemantauan dan analisa kegiatan usaha kecil.
(3) Seksi Usaha Menengah mempunyai tugas:
a. b. c. d.
menyusun rencana pedoman teknis operasional kegiatan usaha menengah; menginventarisasi dan mengidentifikasi pengusaha menengah dan jenis kegiatan usaha menengah; melaksanakan bimbingan teknis produksi dan alih teknologi; mengumpulkan, menganalisa dan menyajikan informasi, konsultasi usaha untuk peningkatan usaha menengah; e. meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha menengah; f. melaksanakan pemantauan dan analisa kegiatan usaha menengah.
Bagian Keenam Subdinas Fasilitas Usaha Pasal 15 (1) Subdinas Fasilitas Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan menyediakan fasilitas fisik (sarana dan prasarana), fasilitas permodalan, pengelolaan izin usaha, badan hukum, pemeliharaan dan peningkatan sarana. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Fasilitas Usaha mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan pelaksanaan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan sarana dan prasarana;
b. pendataan terhadap kegiatan pembangunan dan pengadaan peralatan sarana prasarana usaha; c. pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan sarana prasarana usaha untuk usaha kecil baik yang dikelola oleh pemerintah maupun dikelola masyarakat;
d. analisa dan pengendalian teknis usaha penyiapan sarana prasarana dan penggunaan alat perlengkapan baik perangkat keras maupun perangkat lunak;
e. perencanaan, pendistribusian dan pengendalian permodalan; f. penerbitan perizinan dan badan hukum; g. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan konsultasi usaha. (3) Subdinas Fasilitas Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 16 (1) Subdinas Fasilitas Usaha terdiri dari:
a. Seksi Perizinan/Badan Hukum; b. Seksi Permodalan; c. Seksi Sarana Prasarana. (2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Fasilitas Usaha. Pasal 17 (1) Seksi Perizinan/Badan Hukum mempunyai tugas:
a. menyusun rencana pedoman teknis operasional; b. mengumpulkan data, analisa dan menyajikan informasi serta pengelolaan izin usaha kecil dan badan hukum;
c. melaksanakan administrasi perizinan, penetapan badan hukum dan mempersiapkan rekomendasi; d. menerbitkan, memperpanjang, mencabut izin usaha kecil akibat pelanggaran dan waktu masa berlakunya. (2) Seksi Permodalan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana pedoman teknis operasional; b. mengumpulkan data, analisa dan menyajikan informasi fasilitas permodalan; c. mengatur dan mengendalikan pinjaman modal usaha; d. melakukan kerjasama dengan mitra lembaga keuangan non bank, perbankan untuk peningkatan permodalan; e. meneliti dan mengevaluasi serta merekomendasikan permohonan pinjaman, pengembalian dan jaminan pinjaman modal usaha; f. memfasilitasi pembinaan dan bimbingan nasabah (debitur). (3) Seksi Sarana Prasarana mempunyai tugas:
a. menyusun rencana pedoman teknis operasional; b. mengumpulkan dan menyajikan data teknis operasional; c. mengumpulkan data, analisa dan menyajikan informasi sarana dan prasarana;
d. e. f. g.
menyusun dan menyajikan pola pemetaan sarana dan prasarana; menyusun rencana pembangunan, alat-alat, rambu-rambu sarana dan prasarana usaha; memfasilitasi bimbingan dan penyuluhan untuk mengatasi perubahan-perubahan fisik bangunan; melaksanakan study kelayakan, penelitian dan kerjasama; h. menyusun standarisasi, mengendalikan penggunaan sarana dan prasarana.
Bagian Ketujuh Subdinas Bina Usaha Pasal 18 (1) Subdinas Bina Usaha pengembangan usaha.
mempunyai
tugas
melaksanakan
pembinaan,
pemasaran,
kemitraan
dan
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Bina Usaha mempunyai fungsi:
a. b. c. d.
penyusunan rencana kebijakan dan petunjuk teknis operasional; pengumpulan, penyajian data peningkatan pemasaran, kemitraan dan pengembangan usaha; fasilitasi kegiatan peningkatan, pemasaran, kemitraan dan pengembangan usaha; kerjasama antar instansi dan lembaga untuk promosi, publikasi dan kontribusi guna pengembangan usaha; e. pengembangan dan penyebarluasan informasi potensi pasar. (3) Subdinas Bina Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 19 (1) Subdinas Bina Usaha terdiri dari:
a. Seksi Pemasaran; b. Seksi Kemitraan; c. Seksi Pengembangan Usaha. (2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Bina Usaha. Pasal 20 (1) Seksi Pemasaran mempunyai tugas:
a. b. c. d.
menyusun rencana petunjuk teknis tentang pemasaran; melaksanakan kerjasama promosi dan publikasi; memfasilitasi kegiatan promosi dan publikasi; melaksanakan kegiatan promosi dan publikasi pemasaran; e. melaksanakan kerjasama dalam rangka peningkatan distribusi dan jaringan pemasaran. (2) Seksi Kemitraan mempunyai tugas:
a. b. c. d.
menyusun rencana pedoman teknis operasional; mengumpulkan dan menyajikan data peningkatan kemitraan; memfasilitasi kerjasama antar pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar; melakukan kerjasama antar lembaga perbankan, non bank dalam mengembangkan jaringan usaha skala kecil, menengah dan besar; e. melaksanakan kerjasama lintas program, lintas sektoral untuk pengembangan usaha. (3) Seksi Pengembangan Usaha mempunyai tugas:
a. menyusun rencana pedoman teknis operasional; b. mengumpulkan data, menganalisa, mengkaji usaha-usaha yang dapat dikembangkan;
c. merencanakan jaringan informasi teknologi usaha; d. merencanakan kegiatan promosi dan publikasi usaha; e. memfasilitasi dan mensosialisasikan sumber pengembangan bisnis; f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan perpasaran.
Bagian Kedelapan Subdinas Pengawasan dan Pengendalian Pasal 21 (1) Subdinas Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian, penyuluhan, pemantauan serta evaluasi. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi:
a. b. c. d.
penyusunan rencana pedoman kebijakan teknis operasional pengawasan dan pengendalian; pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan koperasi usaha kecil dan menengah; pengendalian kegiatan koperasi, usaha kecil dan menengah diselaraskan kebijakan pembinaan; pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang diperlukan bagi usaha koperasi, usaha kecil dan menengah; e. pengumpulan data informasi atas hasil pemantauan dan evaluasi. (3) Subdinas Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 22 (1) Subbidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari:
a. b. c. d.
Seksi Pengawasan; Seksi Pengendalian; Seksi Penyuluhan; Seksi Pemantauan dan Evaluasi.
(2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Pengawasan dan Pengendalian. Pasal 23 (1) Seksi Pengawasan mempunyai tugas:
a. b. c. d. e.
menyusun rencana pedoman teknis operasional; mengumpulkan data, analisa dan menyajikan informasi pengawasan; menyusun rencana program pengawasan; menyusun program bimbingan, penyuluhan dan motivasi untuk pelaku usaha; melaksanakan teguran, panggilan dan peringatan; f. melaksanakan penelitian lapangan terhadap mitra binaan yang bermasalah. (2) Seksi Pengendalian mempunyai tugas:
a. b. c. d.
menyusun rencana pedoman teknis operasional; mengumpulkan data, analisa dan menyajikan informasi pengendalian; melaksanakan dan menindaklanjuti pengaduan yang berhubungan dengan dinas; memberikan bimbingan dan pengarahan dalam rangka upaya mencegah pelanggaran; e. melaksanakan penertiban terhadap pelanggaran. (3) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana pedoman teknis operasional; b. mengumpulkan data, analisa dan menyajikan informasi advokasi; c. mempersiapkan ketentuan-ketentuan, peraturan yang menyangkut koperasi, usaha kecil dan menengah;
d. memberikan bantuan hukum, pembelaan dan perlindungan hukum; e. melaksanakan kegiatan penyuluhan yang diperlukan bagi usaha koperasi, usaha kecil dan menengah. (4) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas:
a. b. c. d.
menyusun rencana pedoman teknis operasional; mengumpulkan data, analisa dan menyajikan informasi pemantauan dan evaluasi; mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data kegiatan dinas; menganalisa, menyusun dan merekomendasikan tindak lanjut perbaikan kinerja.
Bagian Kesembilan Suku Dinas Koperasi, Usaha KeciI dan Menengah Pasal 24 (1) Di setiap Kotamadya dibentuk Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. (2) Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas. (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Suku Dinas bertanggung jawab secara teknis administratif kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional kepada Walikotamadya yang bersangkutan. Pasal 25 (1) Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan koperasi, usaha kecil, usaha menengah, pedagang kaki lima, aneka usaha jasa, asongan dan pemulung, menyediakan dan mengatur sarana dan prasarana usaha serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:
a. b. c. d. e. f.
penyusunan rencana kegiatan operasional; pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; pengawasan dan pengendatian usaha koperasi usaha kecil dan menengah; pembinaan produksi, pemasaran dan konsultasi usaha serta promosi usaha; melaksanakan perencanaan dan penataan sarana dan prasarana usaha. pengendalian, distribusi dan pengembalian pinjaman modal usaha, pemberian penyuluhan dan konsultasi usaha; g. penyuluhan konsultasi usaha. Pasal 26 (1) Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari:
a. b. c. d. e. f.
Subbagian Tata Usaha; Seksi Koperasi; Seksi Usaha Kecil; Seksi Usaha Menengah; Seksi Pedagang Kaki Lima; Seksi Sarana dan Prasarana; g. Seksi Pengawasan dan Pengendalian. (2) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Pasal 27 (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
a. b. c. d.
menyusun program dan rencana kegiatan; mencatat dan meneliti surat masuk dan surat keluar; memproses, menggandakan dan mendistribusikan surat; menghimpun, mengidentifikasikan, mengklasifikasikan dan mengarsipkan surat;
e. menyiapkan bahan mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, cuti, usul pengangkatan, pemberhentian, pensiun pegawai, kesejahteraan pegawai dan keluarganya;
f. menyusun rencana kebutuhan anggaran keuangan dan barang; g. mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan dan barang. (2) Seksi Koperasi mempunyai tugas:
a. b. c. d. e. f. g.
melaksanakan pendataan perkoperasian; melaksanakan pembinaan dan pengembangan perkoperasian; melaksanakan pemantauan dan evaluasi usaha koperasi; melaksanakan kemitraan; menetapkan badan hukum koperasi primer dan mengusulkan badan hukum koperasi skunder; mengusulkan rencana pelatihan serta melaksanakan bimbingan dan penyuluhan; melaksanakan pemisahan unit simpan pinjam, penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam; h. memfasilitasi pengembangan akses permodalan; i. melaksanakan konsultasi usaha di bidang produksi, pemasaran, promosi dan kelembagaan koperasi; j. memfasilitasi pengembangan usaha koperasi dan penyebaran informasi teknologi tepat guna; k. melaksanakan klasifikasi koperasi. (3) Seksi Usaha Kecil mempunyai tugas:
a. b. c. d. e.
melaksanakan pendataan dan identifikasi usaha kecil, aneka usaha jasa dan kerajinan rumah tangga; mengusulkan rencana kebutuhan anggaran keuangan, barang, sarana prasarana dan petugas lapangan; melaksanakan pendaftaran usaha kecil, aneka usaha jasa dan kerajinan rumah tangga; melaksanakan dan menyusun rencana program peningkatan kemampuan usaha; melaksanakan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan usaha kecil, aneka usaha jasa dan kerajinan rumah tangga; f. memfasilitasi usaha kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan) kegiatan usaha kecil; g. menginformasikan penggunaan teknologi tepat guna dan akses permodalan. (4) Seksi Usaha Menengah mempunyai tugas
a. b. c. d. e. f.
melaksanakan pendataan dan identifikasi usaha menengah; mengusulkan rencana kebutuhan anggaran keuangan, barang dan sarana prasarana; melaksanakan pendaftaran usaha menengah; melaksanakan rencana program pembinaan usaha menengah; melaksanakan inventarisasi dan kualifikasi program pembinaan usaha menengah; melaksanakan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan; g. melaksanakan pemantauan dan analisis usaha menengah; h. memfasilitasi kegiatan kemitraan kegiatan usaha menengah; i. menginformasikan penggunaan teknologi tepat guna bagi usaha menengah. (5) Seksi Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas :
a. b. c. d. e. f.
melaksanakan pendataan dan identifikasi pedagang kaki lima, asongan dan pemulung; melaksanakan pendaftaran pedagang kaki lima, asongan dan pemulung; melaksanakan rencana program pembinaan pedagang kaki lima, asongan dan pemulung; melaksanakan bimbingan dan penyuluhan; melaksanakan penataan dan pengelolaan pedagang kaki lima; melaksanakan penetapan lokasi dan jumlah pedagang kaki lima; g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pedagang kaki lima, asongan dan pemulung. (6) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :
a. b. c. d. e. f. g.
melaksanakan pendataan jenis, jumlah sarana dan prasarana; melaksanakan penataan tata ruang sarana dan prasarana; mengkoordinasikan, mengkonsultasikan dan mengusulkan rencana lokasi sarana dan prasarana usaha; mengusulkan pemeliharaan, lokasi sarana dan prasarana; memberikan pelayanan, perizinan, mengelolaan sarana dan prasarana; memberikan pelayanan permodalan, pemasaran peralatan dan jasa; melaksanakan pembuatan rambu-rambu lokasi sarana usaha; h. memfasilitasi kegiatan kemitraan dalam pengelolaan sarana dan prasarana;
i.
memfasilitasi pelayanan jaringan distribusi.
(7) Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas:
a. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan dan pelaku usaha; b. memberikan motivasi dan bimbingan serta penyuluhan terhadap pelaku usaha agar bertindak sesuai dengan ketentuan;
c. melaksanakan pengawasan, ketertiban, kebersihan lingkungan; d. melaksanakan pengendalian terhadap pelaku dan kegiatan usaha; e. memberikan sanksi pada pelaku usaha baik kelompok maupun perorangan yang melanggar ketentuan yang berlaku;
f. melaksanakan penertiban. Bagian Kesepuluh Seksi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kecamatan Pasal 28 (1) di setiap Kecamatan dibentuk Seksi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. (2) Seksi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara teknis administratif kepada Kepala Suku Dinas dan secara taktis operasional kepada Camat yang bersangkutan. Pasal 29 Seksi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kecamatan mempunyai tugas: a. melaksanakan pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah, pedagang kaki lima, aneka usaha jasa, asongan dan pemulung sesuai dengan kewenangannya; b. melaksanakan pendataan, pendaftaran, pengawasan, pengendalian koperasi, usaha kecil dan menengah, pedagang kaki lima, aneka usaha jasa, asongan dan pemulung; c. melaksanakan penataan lokasi dan pembangunan sarana usaha dan kegiatan usaha didasarkan pada daya dukung lingkungan; d. mengusulkan Badan Hukum Koperasi dan merekomendasikan izin usaha; e. melaksanakan pemungutan retribusi.
Bagian Kesebelas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 30 (1) Di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kebutuhan. (2) Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Bagian Keduabalas Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 31 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan keahliannya masing-masing. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Sesuai dengan kebutuhan Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. (4) Jumlah Subkelompok maupun tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja. (5) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV TATA KERJA Pasal 32 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi terkait yang berhubungan dengan fungsinya. (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah maupun dalam hubungan dengan instansi lain baik Pemerintah maupun swasta. Pasal 33 (1) Tiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Tiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas. (3) Tiap satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kepada atasan dan arahan kepada bawahan.
BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 34 Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI KEUANGAN Pasal 35 Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 36 Dengan berlakunya keputusan ini, maka ketentuan pelaksanaan yang mengatur organisasi dan tata kerja Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 37 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2002 GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd. SUTIYOSO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2002 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
ttd. H. FAUZI BOWO NIP 470044314 LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2002 NOMOR 34
