BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 3. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 6. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 7. Kotamadya adalah Kotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 8. Walikotamadya adalah Walikotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 11. Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 12. Kecamatan adalah Kecamatan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 13. Camat adalah Camat di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 14. Seksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Seksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kecamatan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 15. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri; 16. industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, barang setengah jadi, dan/atau barang menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri; 17. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang/jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang, jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi perdagangan; 18. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas; 19. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran; 20. Kegiatan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Wilayah Pabean Indonesia ke luar Wilayah Kepabean Indonesia; 21. Kegiatan impor adalah kegiatan memasuki barang dari luar Wilayah Pabean ke dalam Wilayah Kepabean Indonesia.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perindustrian dan perdagangan. (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian. Pasal 3 (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan, pembinaan, pengembangan, usaha perindustrian dan perdagangan barang dan jasa yang berwawasan lingkungan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan barang dan jasa yang berwawasan lingkungan; b. pembinaan terhadap pertumbuhan dan pengembangan usaha perindustrian dan perdagangan dalam dan luar negeri; c. fasilitasi sarana, prasarana, permodalan, pemasaran perindustrian dan perdagangan; d. pengawasan mutu, penerapan standar industri dan perdagangan; e. pemeriksaan dan pengujian standar alat ukur (metrologi); f. pengujian mutu hasil industri dan perdagangan; g. penelitian, pengembangan, industri dan perdagangan serta rekayasa industri; h. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, penyuluhan, bimbingan industri dan perdagangan; i. pembinaan dan penyelenggaraan pameran promosi hasil industri dan perdagangan; j. pengawasan, penataan, pengendalian, usaha industri dan perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; k. pemberian izin industri, perdagangan serta fasilitas sarana dan prasarana industri dan perdagangan; l. pengelolaan dukungan teknis dan administratif; m. pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan suku dinas.
BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 4 (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.
Kepala Dinas; Wakil Kepala Dinas; Bagian Tata Usaha; Subdinas Rencana dan Program; Subdinas Perindustrian Logam Mesin, Eleklronika dan Aneka; Subdinas Perindustrian Kimia, Agro dan Hasil Hutan; Subdinas Perdagangan Dalam Negeri; Subdinas Perdagangan Luar Negeri; Subdinas Industri Kecil dan Dagang Kecil; Subdinas Lingkungan; Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya ; Seksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kecamatan; Unit Pelaksana Teknis Dinas; Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 5 (1) Kepala Dinas mempunyai tugas: a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 keputusan ini; b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Bagian, Subdinas, Suku Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas.
Bagian Ketiga Wakil Kepala Dinas Pasal 6 (1) Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas: a. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 keputusan ini; b. melaksanakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas; c. melaksanakan tugas Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugas; d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (2) Wakil Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bagian Keempat Bagian Tata Usaha Pasal 7 (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. b. c. d.
pengolahan urusan surat menyurat kearsipan, kerumahtanggaan dan kehumasan; pengelolaan administrasi keuangan; pengelolaan administrasi kepegawaian; pengelolaan administrasi perlengkapan.
(3) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 8 (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari: a. b. c. d.
Subbagian Umum; Subbagian Keuangan; Subbagian Kepegawaian; Subbagian Perlengkapan.
(2) Tiap Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
Pasal 9 (1) Subbagian Umum mempunyai tugas: a. b. c. d. e. f. g.
mencatat dan meneliti surat masuk dan surat keluar; mengerjakan penggandaan, dan mendistribusikan surat; menghimpun, mengindentifikasi, mengklarifikasi dan mengarsipkan surat; melakukan koordinasi administrasi dinas; mengurus penyelenggaraan rapat dinas dan keprotokolan dan kerumahtanggaan; melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat; melakukan pelayanan terhadap keluhan masyarakat dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian terhadap kegiatan perindustrian dan perdagangan.
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas: a. b. c. d. e.
menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran; mengurus pengajuan penggunaan anggaran; mengelola dan mengerjakan pertanggungjawaban penggunaan keuangan; memungut, membukukan dan menyetorkan retribusi; melakukan pemantauan pelaksanaan pungutan.
(3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas: a. menyusun rencana kebutuhan pegawai; b. mengurus dan menyiapkan bahan mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, cuti, pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pegawai; c. mengurus, menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan pegawai; d. memantau dan memproses pelaksanaan disiplin pegawai; e. mengurus kesejahteraan pegawai dan keluarga; f. melakukan evaluasi, pengendalian dan menyusun laporan kepegawaian. (4) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas: a. merencanakan dan mengurus perencanaan kantor dan kendaraan dinas; b. menyelenggarakan inventarisasi dan registrasi barang-barang perlengkapan kantor dan perlengkapan dinas; c. melaksanakan distribusi pemakaian perlengkapan kantor dan kendaraan dinas; d. melaksanakan pemeliharaan perlengkapan kantor dan kendaraan dinas; e. menata dan memelihara gedung kantor, menjaga tata tertib, keamanan, kebersihan dan keindahan kantor.
Bagian Kelima Subdinas Rencana dan Program Pasal 10 (1) Subdinas Rencana dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kegiatan industri, perdagangan, iklim usaha, kerja sama lintas sektor serta pendataan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan perdagangan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Rencana dan Program mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi rumusan kebijakan rencana dan program industri dan perdagangan; b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang industri dan perdagangan; c. penyusunan usulan rencana program di bidang perindustrian dan perdagangan; d. pengumpulan dan pengelolaan rencana dan program kegiatan aparatur sarana dan prasarana dan publik di bidang perindustrian dan perdagangan; e. penyiapan, penelitian, kajian dan penataan lokasi kawasan industri dan perdagangan serta kawasan berikat; f. pengumpulan dan pengolahan data, penyiapan informasi, penyusunan data base industri dan perdagangan; g. penyiapan bahan pembinaan, kebijakan iklim usaha, peningkatan kerjasama lintas sektor daerah, regional dan internasional di bidang industri dan perdagangan;
h. koordinasi, pendataan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan industri dan perdagangan. (3) Subdinas Rencana dan Program dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertangggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 11 (1) Subdinas Rencana dan Program terdiri dari: a. b. c. d.
Seksi Penyusunan Rencana dan Program Perindustrian; Seksi Penyusunan Rencana dan Program Perdagangan; Seksi Pendataan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama Lintas Sektoral.
(2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Rencana dan Program. Pasal 12 (1) Seksi Penyusunan Rencana dan Program Perindustrian mempunyai tugas: a. melakukan koordinasi pengumpulan, pengolahan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan perindustrian; b. menyiapkan rencana penelitian, pengkajian dan penataan industri; c. melakukan koordinasi perizinan kawasan industri dan kawasan berikat; d. menyusun data base industri; e. melakukan penelitian usulan rencana program perindustrian; f. melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas program perindustrian. (2) Seksi Penyusunan Rencana dan Program Perdagangan mempunyai tugas: a. melakukan koordinasi pengumpulan, pengolahan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan perdagangan; b. menyiapkan rencana, penelitian, pengkajian dan penataan perdagangan; c. melakukan koordinasi perizinan kawasan perdagangan; d. menyusun data base perdagangan; e. melakukan penelitian rencana usulan perdagangan; f. melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas program perindustrian. (3) Seksi Pendataan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas: a. menyiapkan standarisasi dokumen-dokumen perizinan; b. melakukan koordinasi mengumpulkan serta mengolah pendataan, pemantauan dan evaluasi pengembangan industri dan perdagangan; c. melakukan koordinasi dalam penyusunan pelatihan-pelatihan yang bersifat teknis; d. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pemasukan hasil-hasil kegialan pemantauan, evaluasi, pengendalian serta penyusunan laporan kegiatan pendataan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. (4) Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama Lintas Sektoral mempunyai tugas: a. melakukan koordinasi pembinaan iklim usaha yang mendorong perkembangan perindustrian dan perdagangan; b. melakukan koordinasi pemberian fasilitas dalam rangka menumbuhkembangkan kewirausahaan; c. menyiapkan kerja sama dengan asosiasi industri dan perdagangan dalam meningkatkan struktur ekonomi yang kuat; d. menyiapkan kerja sama dengan instansi terkait dalam pengadaan dan distribusi barang kebutuhan pokok dan primer masyarakat; e. menyiapkan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan ekspor dan perlindungan usaha kecil dan menengah terhadap persaingan usaha yang tidak sehat; f. melakukan koordinasi kerja sama antardaerah dan lintas sektoral serta luar negeri di bidang perindustrian dan perdagangan; g. melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas kegiatan usaha dan kerja sama lintas sektoral.
Bagian Keenam Subdinas Perindustrian Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Pasal 13 (1) Subdinas Perindustrian Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha industri, peningkatan kerja sama dan pemantauan serta evaluasi di bidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Perindustrian Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan industri logam, mesin, elektronika dan aneka; b. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan penyiapan perizinan serta pedoman kegiatan usaha; c. penyiapan dan pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi; d. penyiapan dan perumusan kebijakan teknis pembinaan, dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI); e. pengembangan usaha industri melalui pola kemitraan antara sektor industri dengan sektor ekonomi lainnya; f. pengawasan dan pengendalian yang menyangkut keamanan dan keselamatan, kesehatan dan keselamatan kerja; g. pengawasan dan pengendalian bengkel kendaraan bermotor; h. pemberian izin usaha industri logam, mesin, elektronika, dan aneka; i. pemungutan retribusi perizinan usaha industri; j. pelaksanaan daftar ulang secara berkala bagi usaha industri yang sudah mendapatkan izin; k. pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka. (3) Subdinas Perindustrian Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka dipimpin oleti seorang kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 14 (1) Subdinas Perindustrian Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka terdiri dari: a. b. c. d.
Seksi Industri Logam, Mesin, dan Perekayasaan; Seksi Industri Alat Angkut dan Perbengkelan; Seksi Industri Tekstil dan Produk Tekstil; Seksi Industri Elektronika dan Aneka.
(2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Perindustrian Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka. Pasal 15 (1) Seksi Industri Logam, Mesin, dan Perekayasaan mempunyai tugas: a. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman bimbingan teknis pembinaan, pengembangan sarana, usaha, produksi, pengawasan mutu, standarisasi, dan peningkatan kerja sama dengan dunia usaha lainnya; b. memproses pemberian izin usaha industri logam, mesin, perekayasaan; c. memungut restribusi izin usaha industri; d. menyusun data base kegiatan industri, logam, mesin dan perekayasaan; e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas kegiatan industri logam, mesin dan perekayasaan. (2) Seksi Industri Alat Angkut dan Perbengkelan mempunyai tugas: a. mengumpulkan dan rnengolah bahan penyusunan pedoman bimbingan teknis pembinaan, pengembangan sarana, usaha produksi, pengawasan mutu, standarisasi dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha lainnya; b. memproses pemberian izin industri alat angkut dan perbengkelan; c. melakukan pendaftaran tipe dan varian kendaraan bermotor; d. menyusun data base kegiatan industri alat angkut dan perbengkelan;
e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas kegiatan industri alat angkut dan perbengkelan. (3) Seksi Industri Tekstil dan Produk Tekstil mempunyai tugas: a. mengumpulkan dan rnengolah bahan penyusunan pedoman bimbingan teknis pembinaan, pengembangan sarana, usaha, produksi, pengawasan mutu, standarisasi dan peningkatan kerja sama dengan dunia usaha lainnya; b. memproses pemberian izin usaha industri tekstil; c. menyusun data base kegiatan industri tekstil dan produk tekstil; d. melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas kegiatan industri tekstil dan produk tekstil. (4) Seksi Industri Elektronika dan Aneka mempunyai tugas: a. mengumpulkan dan rnengolah bahan penyusunan pedoman bimbingan teknis pembinaan, pengembangan sarana, usaha produksi, pengawasan mutu, standarisasi dan peningkatan kerja sama dengan dunia usaha lainnya; b. memproses pemberian izin usaha industri elektronika dan aneka; c. melakukan proses tanda pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia di bidang elektronika; d. menyusun data base atas kegiatan industri elektronika dan aneka; e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas kegiatan industri elektronika dan aneka.
Bagian Ketujuh Subdinas Perindustrian Kimia, Argo dan Hasil Hutan Pasat 16 (1) Subdinas Perindusirian Kimia, Agro dan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, industri, peningkatan kerja sama dan pemantauan serta evaluasi di bidang industri kimia, agro, dan hasil hutan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Perindustrian Kimia, Agro dan Hasil Hutan mempunyai fungsi: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan industri kimia, agro, dan hasil hutan; penyusunan rencana dan program; penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan penyiapan perizinan serta pedoman kegiatan usaha; penyiapan dan pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, dan produksi; analisis iklim usaha dan peningkatan kerja sama dengan dunia usaha; penyiapan dan perumusan kebijakaan teknis pembinaan, dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI); pengembangan usaha industri melalui pola kemitraan antara sektor industri dengan industri ekonomi lainnya; pembinaan izin usaha industri kimia, agro, dan hasil hutan; pengawasan dan pengendalian yang menyangkut keamanan, dan keselamatan kerja; pelaksanaan daftar ulang bagi usaha industri secara berkala yang sudah mendapatkan izin; pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan kebijaksanaan teknis.
(3) Subdinas Perindustrian Kimia, Agro dan Hasil Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 17 (1) Subdinas Perindustrian Kimia, Agro dan Hasil Hutan terdiri dari: a. b. c. d.
Seksi Industri Kimia dan Agro; Seksi Industri Makanan dan Minuman; Seksi Industri Hasil Hutan dan Bangunan; Seksi Industri Percetakan.
(2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Perindustrian Kimia, Agro dan Hasil Hutan.
Pasal 18 (1) Seksi industri Kimia dan Agro mempunyai tugas: a. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman bimbingan teknis pembinaan, pengembangan sarana, usaha, produksi, pengawasan mutu, standarisasi, analisa iklim usaha dan peningkatan kerja sama dengan dunia usaha lainnya; b. memproses pemberian izin industri kimia dan agro; c. menyusun data base kegiatan industri kimia dan agro; d. melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas kegiatan industri kimia dan agro. (2) Seksi Industri Makanan dan Minuman mempunyai tugas: a. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman bimbingan teknis pembinaan, pengembangan sarana, usaha, produksi, pengawasan mutu, standarisasi dan peningkatan kerja sama dengan dunia usaha lainnya; b. memproses pemberian izin industri makanan dan minuman; c. menyusun data base kegiatan industri makanan dan minuman; d. melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas kegiatan industri makanan dan minuman. (3) Seksi Industri Hasil Hutan dan Bangunan mempunyai tugas: a. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman bimbingan teknis pembinaan, pengembangan sarana, usaha produksi, pengawasan mutu, standarisasi, analisis iklim usaha dan peningkatan kerja sama dengan dunia usaha lainnya; b. memproses pemberian izin industri hasil hutan dan bangunan; c. menyusun data base kegiatan industri hasil hutan dan bangunan; d. melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas kegiatan industry hasil hutan dan bangunan. (4) Seksi Industri Percetakan mempunyai tugas: a. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman bimbingan teknis pembinaan, pengembangan sarana, usaha, produksi, pengawasan mutu, standarisasi dan peningkatan kerja sama dengan dunia usaha lainnya; b. memproses pemberian izin industri percetakan dan kertas; c. menyusun data base kegiatan industri percetakan; d. melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas kegiatan industri percetakan.
Bagian Kedelapan Subdinas Perdagangan Dalam Negeri Pasal 19 (1) Subdinas Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha perdagangan, perlindungan konsumen larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pengadaan distribusi, pendaftaran perusahaan. promosi dagang, kerja sama antardaerah, koordinasi lintas sektoral pemantauan serta evaluasi di bidang perdagangan dalam negeri. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan di bidang perdagangan dalam negeri; b. penyusunan petunjuk teknis pembinaan, pengembangan dan pedoman kegiatan usaha di bidang perdagangan dalam negeri; c. pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana usaha perdagangan, pergudangan, pengadaan dan distribusi, perlindungan konsumen, larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat dan pendaftaran perusahaan dan promosi serta peningkatan penggunaan hasil produksi dalam negeri; d. pemberian/penerbitan izin usaha perdagangan; e. promosi dan peningkatan penggunaan hasil produksi dalam negeri; f. penyusunan petunjuk teknis pembinaan, pengembangan, pendaftaran, dan pengawasan penerapan Hak Atas Kekayaan intelektual (HAKI) di bidang perdagangan dalam negeri; g. pemantauan, pengadaan, keamanan dan kelancaran distribusi barang, harga sembako, analisis iklim usaha dan pengendalian inflasi; h. peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan dunia usaha antardaerah dan lintas sektoral di bidang
perdagangan dalam negeri; penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan, usaha perdagangan, asosiasi komoditi, usaha dan profesi, Perizinan jasa di bidang perdagangan, sertifikasi usaha, kelembagaan dan jasa, perdagangan; j. pengawasan dan penyidikan barang yang beredar di pasar; k. pelaksanaan wajib lapor secara berkala bagi perusahaan perdagangan yang sudah mendapalkan SIUP; l. pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang perdagangan dalam negeri. i.
(3) Subdinas Perdagangan Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 20 (1) Subdinas Perdagangan Dalam Negeri terdiri dari: a. b. c. d.
Seksi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen; Seksi Pengadaan dan Distribusi; Seksi Pendaftaran Usaha; Seksi Sarana dan Promosi Perdagangan.
(2) Tiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Perdagangan Dalam Negeri. Pasal 21 (1) Seksi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas: a. mengumpulkan dan mengolah serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman bimbingan teknis pembinaan, pengembangan usaha perdagangan, perlindungan konsumen, pengawasan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha perdagangan; b. menyiapkan sistem pembinaan dan penataan kegiatan usaha serta pemberian izin usaha perdagangan barang dan jasa, waralaba dan minuman beralkohol; c. melakukan koordinasi penyiapan fasilitas proses penanganan perkata yang berkaitan dengan pendaftaran merek, perlindungan konsumen dan larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat; d. melakukan bimbingan teknis, pembinaan perdagangan dan pengembangan perpasaran; e. memberikan izin perpasaran swasla, perizinan perpasaran modern, perkulakan, swalayan, hipermarket, pusat pertokoan dan perbelanjaan; f. melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas kegiatan usaha perdagangan dan perlindungan. (2) Seksi Pengadaan dan Distribusi mempunyai tugas: a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pemantauan dan informasi harga barang-barang dan jasa; b. menyusun prognosa kebutuhan pangan per semester; c. mengumpulkan dan mengolah serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman bimbingan teknis, pembinaan, pengembangan pasar induk komoditi, pergudangan, pengadaan stok barang, distribusi dan pengangkutan barang; d. mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi dan menyajikan data serta informasi mengenai perkembangan pengadaan barang, kebutuhan, distribusi, pengangkutan/harga barang-barang dan jasa dalam rangka pengendalian inflasi di daerah; e. melakukan analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang pengadaan, distribusi dan pengangkutan; f. melakukan pemantauan dan pengendalian kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan pemantauan sistem pemanfaatan pergudangan serta kerja sama dengan dunia usaha bidang pengadaan; g. melakukan pemantauan dan pengawasan barang-barang yang beredar dipasaran berkaitan dengan kemasan, standarisasi barang, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kesehatan lingkungan dan moral; h. melaksanakan pemberian izin pengadaan, distribusi, pengangkutan dan usaha pergudangan; i. melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas kegiatan pengadaan dan distribusi. (3) Seksi Pendaftaran Usaha mempunyai tugas: a. menyusun bahan kebijakan pendaftaran perusahaan dan penyusun petunjuk teknis pelaksanaan pendaftaran perusahaan serta pengadaan dan pengelolaan formulir daftar perusahaan; b. mengumpulkan dan mengolah serta menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan, pelaksanaan
pendaftaran perusahaan, memberikan informasi, melakukan penyidikan dan pemberkasan perkara; c. menerbitkan direktori/profil perusahaan per semester/tahun; d. melaksanakan pemberian informasi perusahaan pada dunia usaha, instansi pemerintah maupun swasta dan investor yang membutuhkan; e. melaksanakan pengelolaan daftar perusahaan dalam data base pendaftaran Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan; f. melakukan koordinasi dan pengawasan atas penerbitan tanda daftar perusahaan; g. melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas kegiatan pendaftaran usaha. (4) Seksi Sarana dan Promosi Perdagangan mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana promosi dan pameran, peningkatan kerja sama dan melakukan koordinasi dengan dunia usaha; b. melakukan pembinaan dan promosi penggunaan produksi dalam negeri; c. pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakaan bidang promosi dan pameran; d. mengumpulkan dan mengolah serta menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan, pengembangan sarana, promosi dan pameran, periklanan, serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha; e. mengelola pemberian pendaftaran dan persetujuan izin usaha pameran perdagangan; f. menyiapkan bahan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan serta promosi komoditi termasuk pemanfaatan trading house pemerintah dan swasta; g. melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas kegiatan sarana dan promosi perdagangan.
Bagian Kesembilan Subdinas Perdagangan Luar Negeri Pasal 22 (1) Subdinas Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan ekspor dan impor, promosi dan kerja sama luar negeri serta pemantauan dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan di bidang perdagangan luar negeri; b. penyusunan rencana dan program kegiatan, petunjuk teknis, pembinaan, penyiapan perizinan serta pedoman pelaksanaan kegiatan usaha di bidang perdagangan iuar negeri; c. pemberian persetujuan ekspor, terhadap barang-barang yang diatur dan diawasi ekspornya; d. pengawasan terhadap mutu barang ekspor; e. memberikan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha, perizinan, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kuota ekspor tekstil dan produk tekstil, kopi; f. penyiapan dan penerbitan Sertifikat Ekspor (SKA), serta pemanfaatannya kepada dunia usaha bidang ekspor hasil industri dan non industri; g. peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dan pelaksanaan promosi (Exhibition) di Luar Negeri; h. penyiapan bahan pengembangan fasilitasi ekspor dan impor, peluang pasar, pemasyarakatan fasilitas perdagangan internasional (ketentuan Bilateral/Multilateral WTO); i. pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas kegiatan perdagangan luar negeri. (3) Subdinas Perdagangan Luar Negeri dipimpin oleh Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 23 (1) Subdinas Perdagangan Luar Negeri terdiri atas: a. b. c. d.
Seksi Ekspor Hasil Industri; Seksi Ekspor Hasil Non Industri; Seksi Impor; Seksi Promosi dan Analisa Pasar.
(2) Tiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Perdagangan Luar Negeri.
Pasal 24 (1) Seksi Ekspor Hasil Industri mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha dan pengawasan mutu barang ekspor; b. melakukan proses pelayanan umum, penyiapan, penelitian, penerbitan dokumentasi ekspor hasil industri serta penerbitan ekspor terdaftar tekstil dan produk tekstil; c. menyiapkan bahan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Pemerintah Pusat di luar negeri dalam penyelesaian sengketa dagang (verifikasi) yang melibatkan eksportir hasil industri; d. melakukan analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha bidang ekspor hasil industri; e. menyusun dan mengelola data base kegiatan ekspor hasil industri; f. melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas kegiatan ekspor hasil industri. (2) Seksi Ekspor Hasil Non Industri mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan ekspor dan pengawasan mutu barang ekspor; b. melakukan proses pelayanan umum dan penertiban dokumen ekspor hasil non industri dan penerbitan rekomendasi eksportir terdaftar kayu, kopi; c. menyiapkan bahan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Pemerintah Pusat di luar negeri dalam penyelesaian sengketa dagang (verifikasi) yang melibatkan eksportir hasil non industri; d. menyusun dan mengelola data base kegiatan ekspor hasil non industri; e. melakukan analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha bidang ekspor hasil non industri; f. melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas kegiatan ekspor hasil non industri. (3) Seksi Impor mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bimbingan teknis pembinaan kegiatan impor dan pengawasan mutu barang impor; b. melakukan proses pelayanan umum dan pembinaan importir, penerbitan angka pengenal impor (API); c. menyiapkan bahan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Pemerintah Pusat di luar negeri dalam penyelesaian sengketa dagang yang melibatkan importir; d. melakukan analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang impor; e. menyusun dan mengelola data base kegiatan impor; f. melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas kegiatan impor. (4) Seksi Promosi dan Analisa Pasar mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bimbingan teknis pembinaan, pengembangan sarana, promosi dan pameran, serta exhibition dan misi dagang luar negeri; b. menyusun rencana dan program promosi luar negeri; c. melaksanakan analisis iklim usaha dan pemantauan serta evaluasi petaksanakan kebijakan bidang promosi dan pameran, exhibition di luar negeri; d. mengkoordinasikan dengan instansi terkait dan dunia usaha dalam mempromosikan produk unggulan dan andalan daerah di luar negeri; e. menyiapkan bahan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengembangan dan pemasaran komoditi termasuk pemanfaatan trading house pemerintah dan swasta; f. melakukan koordinasi kunjungan misi dagang dan peningkatan kerja sama antardaerah dan antarkota di luar negeri; g. melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pasar serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha; h. mengelota dan mengembangkan data base peluang pasar internasional; i. melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas kegiatan promosi dan analisis pasar.
Bagian Kesepuluh Subdinas Industri Kecil dan Dagang Kecil Pasal 25 (1) Subdinas Industri Kecil dan Dagang Kecil mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, industri, perdagangan, peningkatan kerja sama dan pemantauan serta evaluasi di bidang industri dagang kecil dan menengah.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Industri Kecil dan Dagang Kecil mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan di bidang industri kecil dan dagang kecil; b. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan koordinasi serta pedoman kegiatan usaha di bidang industri kecil, dagang kecil dan menengah; c. penyiapan bahan pembinaan di bidang industri dagang kecil dan menengah; d. penyiapan dan memberikan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi di bidang industri dagang kecil dan menengah; e. analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri dagang kecil dan menengah; f. penyiapan dan perumusan kebijakan pengembangan usaha industri dagang kecil dan menengah; g. pengembangan usaha industri melalui pola kemitraan antara sektor industri dengan sektor ekonomi lainnya; h. pengawasan dan pengendalian yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat proses serta hasil produksi dan termasuk pengangkutannya; i. pengelolaan wajib lapor bagi usaha industri kecil dan dagang kecil yang sudah mendapatkan izin industri dan SIUP secara berkala; j. pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penyusunan laporan kegiatan industri kecil dan dagang kecil. (3) Subdinas Industri Kecil dan Dagang Kecil dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 26 (1) Subdinas Industri Kecil dan Dagang Kecil terdiri dari: a. b. c. d.
Seksi Pengelolaan; Seksi Penyuluhan; Seksi Pengendalian; Seksi Bantuan Sarana dan Prasarana.
(2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Industri Kecil dan Dagang Kecil. Pasal 27 (1) Seksi Pengelolaan mempunyai tugas: a. menyusun petunjuk teknis dan pedoman kegiatan usaha industri di bidang industri dagang kecil dan menengah; b. meneliti, mengusulkan dan mengajukan cara-cara peningkatan efisiensi dan produktivitas pada proses produksi serta peningkatan kualitas produk dalam meningkatkan daya saing dan ekspor produk industri dagang kecil dan menengah; c. meneliti bagi pengembangan industri dagang kecil dan menengah; d. mempersiapkan data base industri dagang kecil dan menengah; e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas kegiatan pengelolaan industri kecil dan dagang kecil. (2) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas: a. melaksanakan penyuluhan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan; b. memberikan informasi mengenai lokasi industri kecil dan dagang kecil; c. memberikan pedoman informasi dalam hal proses produksi guna meningkatkan efisiensi industri dagang kecil dan menengah; d. memberikan dan melaksanakan petunjuk dan bimbingan untuk membentuk organisasi; e. melakukan pemantauan evaluasi, pengendalian dan atas kegiatan penyuluhan industri kecil dan dagang kecil. (3) Seksi Pengendalian mempunyai tugas: a. menyusun standar minimal produksi komoditi industri kecil serta menengah; b. melakukan pengawasan mutu produksi untuk memenuhi standarisasi; c. melakukan pembinaan peningkatan kualilas maupun kuantitas sumber daya manusia terhadap industri dagang kecil dan menengah; d. mengadakan evaluasi terhadap persaingan industri dagang kecil dan menengah;
e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian kegiatan industri kecil dan dagang kecil. (4) Seksi Bantuan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas: a. meneliti dan menyiapkan fasilitasi dalam rangka mendorong perkembangan kewirausahaan industri dagang kecil dan menengah; b. meneliti dan memfasilitasi hasil produksi industri dagang kecil dan menengah untuk mendapatkan HAKI; c. mendukung pameran, promosi untuk perkembangan industri kecil dan dagang kecil dalam dan luar negeri; d. melaksanakan hubungan kerja sama instansi terkait dalam bidang industri dagang kecil dan menengah; e. melakukan proses perizinan industri dagang kecil dan menengah; f. melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas sarana dan prasarana kegiatan industri dagang dan dagang kecil.
Bagian Kesebelas Subdinas Lingkungan Pasal 28 (1) Subdinas Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan pengendalian dan pengawasan, penyuluhan, penertiban pelanggaran, sarana dan prasarana serta evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang lingkungan industri dan perdagangan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Lingkungan mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana dan program kegiatan; b. penyusunan petunjuk teknis, pembinaan dan persiapan serta pedoman pengelolaan kualitas lingkungan akibat kegiatan industri dan perdagangan; c. penyelenggaraan arahan/tanggapan teknis dan pengesahan terhadap setiap dokumen upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan (UKL dan UPL) dokumen pengolahan Lingkungan (DPL) dan persetujuan atas surat pengolahan lingkungan (SPPL) kegiatan industri dan perdagangan; d. penyelenggaraan penyuluhan, penanggulangan pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri dan perdagangan; e. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan sebagai dampak dari kegiatan industri dan perdagangan; f. penerapan berbagai sarana pengelolaan lingkungan serta kerjasama fisik di bidang pengendalian dan pengelolaan lingkungan industri dan perdagangan; g. penyelenggaraan penertiban pelanggaran akibat kegiatan industri dan perdagangan; h. pemantauan, evaluasi, pengendalian dan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang lingkungan. (3) Subdinas Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 29 (1) Subdinas Lingkungan terdiri dari: a. b. c. d.
Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan; Seksi Penertiban Pelanggaran Lingkungan; Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan; Seksi Penyuluhan lingkungan.
(2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Lingkungan. Pasal 30 (1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan mempunyai tugas: a. mengumpulkan dan mengolah bahan serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknik pengendalian dan pengawasan pencemaran di bidang industri dan perdagangan; b. melaksanakan pengawasan preventif pada perusahaan industri dan perdagangan yang menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku; c. melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan industri dan perdagangan serta membantu mengurangi dampak negatif di lingkungan industri dan perdagangan; d. melakukan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan pengendalian dan pengawasan lingkungan. (2) Seksi Penertiban Pelanggaran Lingkungan mempunyai tugas: a. mengumpulkan dan mengolah bahan serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis penertiban, pelanggaran pencemaran di bidang industri dan perdagangan; b. melaksanakan koordinasi penyidikan dengan aparat terkait untuk melakukan penertiban pelanggaran lingkungan di bidang industri dan perdagangan; c. melaksanakan inventarisasi industri dan perdagangan yang melakukan penceramaran lingkungan; d. melakukan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan penertiban pelanggaran lingkungan. (3) Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan mempunyai tugas: a. mengumpulkan dan mengelola serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis sarana dan prasarana pencemaran di bidang industri dan perdagangan; b. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dan dunia usaha untuk melestarikan lingkungan sebagai dampak dari kegiatan industri dan perdagangan; c. memberikan bantuan teknis dan non teknis perbaikan dan penyempurnaan untuk penanggulangan pencemaran di bidang industri dan perdagangan; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan sarana dan prasarana lingkungan. (4) Seksi Penyuluhan Lingkungan mempunyai tugas: a. mengumpulkan, mengolah serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis penyuluhan pencemaran di bidang industri dan perdagangan; b. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku tentang pengendalian pencemaran lingkungan industri dan perdagangan; c. melaksanakan arahan/tanggapan teknis dan pengesahan setiap dokumen UKL dan UPL serta persetujuan atas SPPL kegiatan industri dan perdagangan; d. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan dalam rangka penanggulangan pencemaran lingkungan dan penerapan sistem manajemen lingkungan; e. melakukan pemantauan dan evaluasi alas kegiatan penyuluhan lingkungan.
Bagian Keduabelas Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pasal 31 (1) Di setiap Kotamadya dibentuk Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan. (2) Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas. (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Suku Dinas bertanggung jawab secara teknis administratif kepada Kepala Dinas dan secara taktis operasional kepada Walikotamadya yang bersangkutan. Pasal 32 (1) Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian usaha perindustrian dan perdagangan barang dan jasa yang berwawasan lingkungan sesuai kebijaksanaan teknis yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas dan kebijaksanaan operasional oleh Walikotamadya yang bersangkutan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana dan program pengembangan industri dan perdagangan; b. pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah serta menyiapkan pelaksanaan tugas bidang perindustrian dan perdagangan; c. bimbingan dan penyuluhan kegiatan industri dan perdagangan; d. pelaksanaan promosi dan memfasilitasi pemasaran hasil industri; e. pelaksanaan koordinasi dan kemitraan dengan instansi terkait dan dunia usaha; f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, penyediaan, dan distribusi serta perizinan bidang perindustrian
dan perdagangan; pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; penghimpunan dan pengelolaan serta pelaporan retribusi tanda daftar perusahaan; pemberian informasi perusahaan pada dunia usaha dan instansi yang membutuhkan; penyusunan proknosa kebutuhan pangan per semester; penyusunan data base perindustrian dan perdagangan; penciptaan pertumbuhan wirausaha baru; pelaksananaan wajib lapor usaha industri dan perdagangan; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian lingkungan industri dan perdagangan; o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian industri dan perdagangan. g. h. i. j. k. l. m. n.
Pasal 33 (1) Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya terdiri dari: a. b. c. d. e. f. g.
Subbagian Tata Usaha; Seksi Pendaftaran Usaha; Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan; Seksi Industri Logam, Mesin, Aneka dan Elektronika; Seksi Pengadaan dan Distribusi; Seksi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen; Seksi Ekspor dan Impor.
(2) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Pasal 34 (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas: a. b. c. d. e. f. g.
menyiapkan program dan pola operasional kegiatan; mencatat dan meneliti surat/dokumen masuk dan keluar serta mengelola arsip; mengerjakan penggandaan dan pendistribusian surat; mengurus pengelolaan alat perlengkapan kantor; mengerjakan urusan kerumahtanggaan; mengelola administrasi umum, kehumasan dan keprotokolan; mengatur, mengurus administrasi, kesejahteraan dan disiplin pegawai; mengurus pengelolaan keuangan.
(2) Seksi Pendaftaran Usaha mempunyai tugas: a. b. c. d. e. f.
melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan kebijakan pendaftaran perusahaan; melaksanakan pendaftaran perusahaan, menyajikan buku pendaftaran perusahaan dan data base; melaksanakan pengawasan dan penyidikan terhadap perusahaan; menghimpun dan mengelola serta melaporkan retribusi tanda daftar perusahaan; memberikan informasi perusahaan pada dunia usaha serta instansi yang membutuhkan; melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian dan kegiatan pendaftaran usaha.
(3) Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan mempunyai tugas: a. melaksanakan bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi bidang industri kimia, agro dan hasil hutan; b. melaksanakan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil industri, penerapan standar, pengawasan mutu dan diversifikasi produk; c. melaksanakan analisis iklim usaha dan peningkatan kerja sama dengan dunia usaha bidang industri kimia, agro dan hasil hutan; d. melaksanakan pemberian izin usaha industri kimia, agro dan hasil hutan; e. melaksanakan promosi dan memfasilitasi pemasaran hasil industri kimia, agro, dan hasil hutan; f. melaksanakan koordinasi dan kemitraan dengan instansi terkait dan dunia usaha di tingkat Kotamadya dan lintas daerah; g. menyusun data base industri kimia, agro dan hasil hutan; menciptakan pertumbuhan wira usaha baru; h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian atas kegiatan industri kimia, agro dan hasil hutan. (4) Seksi Industri Logam, Mesin. Aneka dan Elektronika mempunyai tugas:
a. melaksanakan bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi bidang industri logam, mesin, aneka dan elektronika; b. melaksanakan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil industri, penerapan standar, pengawasan mutu dan diversifikasi produk; c. melaksanakan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha bidang industri logam, mesin, aneka dan elektronika; d. melaksanakan pemberian izin usaha bidang industri logam, mesin, aneka dan elektronika; e. melaksanakan promosi dan memfasilitasi pemasaran hasil industri logam, mesin, aneka dan elektronika; f. melaksanakan koordinasi dan kemitraan dengan instansi terkait dan dunia usaha di tingkat Kotamadya dan lintas daerah; g. menyusun data base industri logam, mesin, aneka dan elektronika; h. menciptakan pertumbuhan wira usaha baru; i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian atas kegiatan industri, logam, mesin, aneka dan elektronika. (5) Seksi Pengadaan dan Distribusi mempunyai tugas: a. melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan kebijakan dan pengembangan, pengadaaan, pengamanan dan distribusi barang dan jasa serta harga; b. melaksanakan pemantauan, pelaporan pengadaan dan distribusi barang dan jasa; c. melakukan pemberian izin usaha pengadaan dan distribusi barang dan jasa; d. menyusun proknosa kebutuhan pangan per semester; e. melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian atas kegiatan pengadaan dan distribusi. (6) Seksi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas: a. mengumpulkan dan mengolah data serta melaksanakan bimbingan teknis menjadi atas kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen; b. melaksanakan pemberian izin usaha perdagangan, barang dan jasa serta pergudangan; c. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian atas kegiatan usaha perdagangan dan perlindungan konsumen. (7) Seksi Ekspor dan Impor mempunyai tugas: a. melaksanakan bimbingan teknis atas kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan perdagangan ekspor dan impor; b. melaksanakan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha, sarana; c. melaksanakan pemberian sertifikat ekspor dan rekomendasi angka pengenal Impor; d. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian atas kegiatan ekspor dan impor.
Bagian Ketigabelas Seksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kecamatan Pasal 35 (1) Di Kecamatan tertentu dapat dibentuk Seksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. (2) Pembentukan Seksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kecamatan ditetapkan dengan keputusan Gubernur tersendiri. (3) Seksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara teknis administratif kepada Kepala Suku Dinas dan secara taktis operasional kepada Camat yang bersangkutan. Pasal 36 (1) Seksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kecamatan mempunyai tugas: a. b. c.
d.
melaksanakan penyuluhan bidang perindustrian dan perdagangan; melaksanakan inventarisasi, penyajian informasi perindustrian dan perdagangan di wilayah Kecamatan; melaksanakan pembinaan terhadap industri dan perdagangan baik kelompok, sentra maupun non sentra di Kecamatan yang bersangkutan kelompok usaha industri (sentra/non sentra) dan perdagangan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan; mengumpulkan, mengolah data dan melaporkan perkembangan harga serta distribusi barang dan jasa;
e. f.
mengkoordinasikan penyidikan dan penertiban usaha industri dan perdagangan di wilayah Kecamatan; melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengawasan, pengendalian dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang perindustrian dan perdagangan di Kecamatan.
Bagian Keempatbelas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 37 (1) Di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kebutuhan. (2) Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
Bagian Kelimabelas Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 38 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan keahliannya masing-masing. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya berlanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Sesuai dengan kebutuhan, Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub-subkelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. (4) Jumlah subkelompok maupun tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja. (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV TATA KERJA Pasal 39 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi terkait yang berhubungan dengan fungsmya. (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun dalam hubungan dengan Instansi lain, baik Pemerintah maupun swasta. Pasal 40 (1) Tiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Tiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengorganisasikan bawahan masingmasing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas. (3) Tiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk, serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi penyusunan diolah dan dipergunakan sebagai
bahan penyusunan laporan kepada atasan dan petunjuk kepada bawahan.
BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 41 Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI KEUANGAN Pasal 42 Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 43 Dengan berlakunya keputusan ini maka ketentuan pelaksanaan yang mengatur organisasi dan tata kerja Dinas Perindustrian dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 44 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Mei 2002 GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd. SUTIYOSO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2002 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd. H. FAUZI BOWO NIP 470044314 LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2002 NOMOR 61
