PESAN SINGKAT SEBAGAI ALAT BUKTI HUKUM YANG SAH DALAM TRANSAKSI DAGANG ELEKTRONIK SKRIPSI

PESAN SINGKAT SEBAGAI ALAT BUKTI HUKUM YANG SAH DALAM TRANSAKSI DAGANG ELEKTRONIK

SKRIPSI Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Disusun oleh : ISKANDAR SAWALEO 050200211 DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN PROGRAM KEKHUSUSAN PERDATA DAGANG

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009 Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

PESAN SINGKAT SEBAGAI ALAT BUKTI HUKUM YANG SAH DALAM TRANSAKSI DAGANG ELEKTRONIK

SKRIPSI Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun oleh : ISKANDAR SAWALEO 050200211 DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN PROGRAM KEKHUSUSAN PERDATA DAGANG

Disetujui oleh : KETUA DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN

Prof. Dr. Tan Kamello, SH.,MS. NIP: 196204211988031004 Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Tan Kamello, SH.,MS. NIP: 196204211988031004

Muhammad Husni, SH.,MH. NIP: 195802021988031004

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009 Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala hikmat dan kebijaksanaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum yang Sah dalam Transaksi Dagang Elektronik” ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menerima bimbingan, bantuan, dan dorongan semangat dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH.,MH., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Syafruddin Hasibuan, SH.,MH.,DFM., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 4. Bapak Prof. Dr. Tan Kamello, SH.,MS., selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan selama penulisan skripsi ini. 5. Bapak Muhammad Husni, SH.,MH., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan juga sebagai Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini. 6. Ibu Dr. Agusmidah, SH.,M.Hum., selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan asuhan akademik kepada penulis selama masa perkuliahan. 7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan. Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

8. Para staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara atas segala bantuan yang penulis terima. 9. Orang tua dan saudara-saudari penulis yang telah banyak memberi bantuan dan dukungan moril maupun materiil kepada penulis. 10. PT Media Warta Kencana (Harian Analisa) sebagai tempat penulis bekerja dan Bapak Supandi Kusuma selaku Pemimpin Umum Harian Analisa. 11. Bapak Paulus M. Tjukrono selaku Managing Editor Harian Analisa dan Bapak Mulyadi Franseda selaku Redaktur Harian Analisa yang membawahi penulis, serta Bapak Syariful Anwar, Linda Wijaya, dan rekan-rekan sekerja lainnya yang telah membantu dan menyemangati penulis. 12. Sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan bantuan dan dorongan baik di dalam maupun di luar perkuliahan yaitu Lydia, SH., Lodewik, SH., Fandy Japto, SH., Frans Margo Leo, SH., Fendy Chandra, Effendi, Omri Y. Gea, dan Hasudungan Sidauruk, SH. 13. Rekan-rekan angkatan 2005 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan semua pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satupersatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan ataupun kekeliruan. Untuk itu penulis juga mengharapkan segala masukan, kritik, dan saran membangun untuk menyempurnakan skripsi ini dan karya tulis di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Medan,

November 2009

Penulis Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar ....................................................................................................... i Daftar Isi ............................................................................................................... iii Abstrak .................................................................................................................. v

Bab I Pendahuluan …………………………………………………………….. 1 A. Latar Belakang …………………………………………………………... 1 B. Perumusan Masalah ……………………………………………………. 11 C. Tujuan dan Manfaat Penulisan …………………………………………. 11 D. Keaslian Penulisan ……………………………………………………... 12 E. Tinjauan Kepustakaan ………………………………………………….. 13 F. Metode Penelitian ………………………………………………………. 17 G. Sistematika Penulisan …………………………………………………... 18

Bab II Tinjauan Umum Tentang Pesan Singkat ……………………………. 20 A. Pengertian Pesan Singkat ………………………………………………. 20 B. Sejarah Pesan Singkat ………………………………………………….. 25 C. Pengaturan Hukum Pesan Singkat ……………………………………... 27 D. Penggunaan Pesan Singkat Sebagai Media dalamTransaksi Dagang ...... 36

Bab III Tinjauan Umum Tentang Transaksi Dagang Elektronik …………. 43 Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

A. Pengertian Transaksi Dagang Elektronik ………………………………. 43 B. Awal Perkembangan Transaksi Dagang Elektronik ................................. 52 C. Pengaturan Hukum Transaksi Dagang Elektronik ……………………... 59 D. Bentuk Perjanjian yang Digunakan dalam Transaksi Dagang Elektronik 66

Bab IV Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum yang Sah dalam Transaksi Dagang Elektronik ............................................................................................. 73 A. Peran Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Transaksi Dagang Elektronik ................................................................................... 73 B. Penerapan Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti dalam Transaksi Jual Beli Elektronik ................................................................................................. 83 C. Aspek Global dari Transaksi Dagang Elektronik ..................................... 94

Bab V Kesimpulan dan Saran ......................................................................... 101 A. Kesimpulan ............................................................................................. 101 B. Saran ....................................................................................................... 103

Daftar Pustaka

Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

ABSTRAK Kehadiran teknologi informasi telah berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia, khususnya dalam bidang perekonomian dan perdagangan. Transaksi perdagangan yang seharusnya dilakukan dengan cara konvensional dimana penjual dan pembeli bertemu langsung secara fisik telah beralih menjadi sistem digital dimana para pihak tidak perlu bertemu secara langsung lagi, tetapi cukup melalui jaringan internet, yang merupakan salah satu wujud teknologi informasi. Selain itu, juga terjadi perubahan tata cara berkomunikasi yang semakin mutakhir yaitu dengan memanfaatkan teknologi nirkabel yang diaplikasikan pada telepon selular. Kehadiran telepon selular juga telah dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan ekonomi, dimana penggunanya bisa melakukan transaksi bisnis melalui ponsel dengan menggunakan layanan pesan singkat atau SMS. Salah satu transaksi jual beli yang dilakukan lewat layanan pesan singkat adalah transaksi pengisian pulsa. Namun, penggunaan layanan pesan singkat telah memunculkan isu hukum apakah sebuah SMS dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Lalu sejauh apakah kekuatan pesan singkat sebagai alat bukti dan bagaimana kedudukannya dalam hukum acara serta kaitan antara transaksi elektronik dengan kehidupan global menjadi permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Dalam melakukan penulisan skripsi ini dipergunakan metode penelitian yuridis normatif atau doktrinal sebagaimana halnya penulisan ilmiah dalam bidang hukum. Metode penelitian yang dipergunakan dilakukan dengan menginventarisir hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas untuk menemukan landasan hukum yang jelas, serta berdasarkan pada peninjauan kepustakaaan terhadap perundang-undangan, buku, tulisan dari media cetak maupun internet, dan literatur-literatur lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Dari hasil penelitian tersebut, didapatkan hasil berupa pengakuan peraturan perundang-undangan terhadap pesan singkat sebagai alat bukti hukum yang sah. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Pesan singkat sendiri telah memenuhi kualifikasi sebagai informasi maupun dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut sehingga dianggap juga sebagai alat bukti hukum yang sah. Kedudukan SMS sebagai alat bukti dianggap sebagai perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara Indonesia. Sedangkan hubungan transaksi elektronik dengan kehidupan global adalah menciptakan perdagangan lintas batas negara karena dilakukan secara elektronik melalui teknologi informasi sehingga menjadi instrumen efektif dalam perdagangan global. Masukan dari penelitian ini adalah pemerintah seharusnya membentuk regulasi khusus yang mengatur transaksi elektronik melalui layanan pesan singkat dan mengakui SMS sebagai alat bukti hukum yang sah yang berdiri sendiri, bukan perluasan dari alat bukti yang lain. Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Sejak terjadinya Revolusi Industri di Inggris pada abad ke-18, kehidupan manusia telah berkembang sedemikian rupa sehingga dalam aktivitasnya seharihari manusia tidak luput dari persentuhan dengan kebudayaan teknologi. Dikatakan sebagai kebudayaan karena begitu tingginya ketergantungan hidup manusia pada wujud teknologi tersebut. Kehidupan manusia yang dinamis terus berkembang seiring dengan perkembangan yang pesat dalam dunia teknologi, sehingga dapat dikatakan bahwa sejak masa dulu hingga sekarang manusia seolah-olah tidak dapat dipisahkan dari teknologi. Dan begitu juga seterusnya di masa depan, kecenderungan manusia untuk tergantung kepada teknologi akan semakin besar. Memasuki abad ke-21, peran teknologi dalam kehidupan manusia seharihari menjadi sangat dominan. Implementasi teknologi sudah merambah semua bidang kehidupan manusia. Teknologi sebagai alat memang terbukti membantu manusia untuk mengelola kehidupannya dengan lebih baik. Negara-negara maju yang ada di dunia berhasil menggunakan teknologi untuk memacu pertumbuhan


negara mereka. Sementara mereka yang tidak menggunakan teknologi dalam mengelola kehidupannya akan tertinggal di belakang.

1

Salah satu bentuk teknologi yang sangat mendunia adalah teknologi informasi (TI). Menurut Cahyana Ahmadjayadi, teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data/informasi tersebut dilakukan dalam batas-batas ruang dan waktu 2. Teknologi informasi adalah sebuah jenis teknologi yang diciptakan dengan tujuan untuk memudahkan penyebaran informasi kepada seluruh manusia di dunia. Salah satu bentuk teknologi informasi yang fenomenal adalah internet. Kehadiran internet telah berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer disebut digital economics atau perekonomian digital. Hal itu ditandai dengan terjadinya ribuan transaksi setiap hari di seluruh dunia yang dilakukan dengan memanfaatkan media komputer (internet) yang melintasi batas wilayah dan jurisdiksi negara-negara. Transaksi

perdagangan

yang

seharusnya

dilakukan

dengan

cara

konvensional dimana penjual dan pembeli bertemu langsung secara fisik dan barang yang akan dijual berada di hadapan mereka, beralih menjadi sistem online

1

Cahyana Ahmadjayadi, Peran Teknologi Informasi dalam Penyebarluasan Informasi Hukum di Indonesia, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 6. 2 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Transaksi Elektronik, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 1. Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

dimana penjual dan pembeli tidak perlu bertemu langsung dan barang yang diperjualbelikan hanya berbentuk gambar atau tulisan yang menerangkan spesifikasi dari barang yang akan diperdagangkan. Hal ini menyebabkan transaksi dapat dilakukan setiap saat dan dimana saja dengan cara mengakses situs produk yang diinginkan saat terhubung ke jaringan internet. Transaksi dengan cara demikian disebut juga dengan nama electronic commerce (e-commerce). Dewasa ini pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka transaksi elektronik bagi hubungan-hubungan yang bersifat privat sudah semakin meluas. E-commerce menjadi ciri khas lahir dan berkembangnya budaya baru dalam masyarakat dunia di millenium ketiga. Perkembangan e-commerce dan etransaction dalam bidang ini semakin marak dan menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Selain dalam lingkup privat, pemanfaatan teknologi informasi juga berkembang dalam hubungan-hubungan hukum yang bersifat publik. Administrasi kependudukan dan pemerintahan, pelayanan kesehatan, perpajakan, dan lain sebagainya merupakan beberapa contoh bidang yang sudah mulai memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan transaksinya.

3

Selain internet, wujud dari teknologi informasi lainnya adalah piranti atau aplikasi yang dengan mudah dapat kita jumpai di sekeliling kita sehari-hari, diantaranya radio, telepon, komputer, mesin faks, pager, handy talkie, dan yang paling fenomenal yaitu telepon selular (ponsel).

3

Ibid., hal. 54.


Ponsel atau handphone (HP) merupakan benda fenomenal yang telah mengubah tata cara orang berkomunikasi pada masa sekarang ini. Dari metode komunikasi yang tradisional (pos), lalu berkembang dengan menggunakan medium kabel, hingga sekarang ini melalui gelombang elektronik di udara (nirkabel) sehingga kita tidak perlu bersusah payah untuk berkomunikasi lagi. Dalam aktivitas sehari-hari, sebagian besar masyarakat tidak dapat dipisahkan dari sebuah perangkat telekomunikasi yang disebut ponsel. Perkembangan teknologi yang semakin canggih juga terjadi pada ponsel, dari yang awalnya berukuran besar dan hanya bisa digunakan untuk bertelepon saja kemudian berkembang pesat menjadi ponsel yang berukuran kecil dan tidak hanya sekedar bisa bertelepon, namun juga memiliki banyak fitur/layanan mutakhir yang bisa menunjang segala aktivitas manusia. Selain perubahan tata cara komunikasi yang semakin mutakhir, kehadiran ponsel juga telah merambah ke bidang kehidupan manusia lainnya. Salah satunya yaitu dimanfaatkan dalam menunjang kehidupan ekonomi. Melalui ponsel, orangorang bisa mengadakan suatu transaksi bisnis seperti m-banking, m-ticket, belanja online (e-wallet), pengisian pulsa (e-voucher), dan sebagainya. Transaksi tersebut dilaksanakan dengan memanfaatkan sebuah fitur/layanan yang disebut pesan singkat atau Short Message Service (SMS). Layanan SMS sudah sangat lazim dan akrab dengan masyarakat awam. Layanan ini bahkan menjadi killer application sejak kemunculannya di tahun


1990-an yang hingga sekarang belum dapat ditandingi oleh fitur manapun yang terdapat pada ponsel, karena bentuk dan penggunaannya yang sederhana. Melalui SMS, layanan aplikasi yang otomatis telah tertanam (embedded) dalam setiap ponsel, orang-orang bisa berkomunikasi dengan cara mengetikkan pesan yang hendak disampaikan kemudian dikirimkan kepada nomor ponsel tujuan. Dewasa ini fitur SMS juga telah mengalami perubahan fungsi dari yang sebelumnya sebagai layanan untuk berkomunikasi lalu berkembang menjadi layanan untuk mengadakan transaksi elektronik seperti halnya yang terjadi pada transaksi dagang online di internet. Salah satu transaksi elektronik berbasis SMS adalah layanan pengisian pulsa. Perkembangan layanan ini memuncak sejak awal tahun 2000-an dimana pihak operator bekerjasama dengan berbagai server/provider, telah membuka keran penjualan pulsa yang bisa dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat. Data Dirjen Postel tahun 2008 menunjukkan bahwa 95% dari 132 juta pengguna aktif ponsel di Indonesia adalah pengguna nomor prabayar

4

, sehingga bisnis

penjualan/pengisian pulsa merupakan bagian yang penting dalam mendongkrak keuntungan operator telekomunikasi. Sebelumnya bisnis penjualan/pengisian pulsa dijalankan langsung oleh operator dengan melibatkan beberapa distributor besar yang kemudian disalurkan kepada toko pengecer. Kemudian masyarakat pengguna bisa mendapatkannya berupa voucher dalam bentuk fisik. Namun seiring dengan perkembangan teknologi yang menjurus ke arah digital, voucher 4

http://techno.okezone.com/read/2008/01/10/54/74204/54/pemerintah-dorongpenggunaan-pascabayar, diakses tanggal 25 November 2009, 1.25 am. Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

pulsa yang tadinya dalam bentuk fisik berubah menjadi bentuk elektronik yang tidak tampak wujudnya (intangible). Perubahan wujud voucher fisik menjadi elektrik tersebut juga berpengaruh kepada cara operator menjalankan bisnis pulsanya. Para operator selanjutnya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan transaksi pengisian pulsa secara elektronik. Metode pengisian pulsa secara elektronik itu dilakukan secara sederhana melalui SMS. Dengan hanya mengetikkan beberapa kode dan nomor tujuan ponsel yang hendak diisi pulsanya kemudian pesan dikirimkan ke suatu nomor server, maka beberapa saat kemudian pulsa pada nomor ponsel yang diisi akan bertambah disertai dengan pesan balasan dari server bahwa transaksi pengisian pulsa telah berhasil dilaksanakan. Cara bertransaksi demikian telah berkembang pesat hingga lapisan masyarakat terbawah turut menjadi penjual/pengecer layanan pengisian pulsa secara elektronik. Sesungguhnya transaksi dagang melalui SMS tidak terlepas dari teknologi internet. Transaksi elektronik awalnya populer dilakukan melalui komputer yang terhubung dengan jaringan internet, barulah kemudian berbagai metode baru lahir sehingga transaksi elektronik tidak hanya dilakukan melalui internet saja, tetapi juga melalui ponsel. Selain melalui SMS, transaksi pengisian pulsa tersebut juga dapat dijalankan melalui fasilitas messenger (chatting) pada internet. Semua metode transaksi elektronik yang digunakan oleh masyarakat itu, walaupun berbeda-beda caranya, namun tetaplah merupakan bagian dari teknologi informasi. Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi saat ini telah menyebabkan

hubungan

dunia

menjadi

tanpa

batas

(borderless),

dan

menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, namun sekaligus juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

5

Perkembangan teknologi telekomunikasi elektronik juga telah melahirkan sebuah kebiasaan baru yang mengembangkan perdagangan atau transaksi komersial dengan menggunakan media elektronik. Transaksi dagang ini juga dikenal dengan sebutan e-commerce, yang berbasis internet sebagai sarana untuk menghubungkan antara penjual dan pembeli secara elektronik. Transaksi yang dilakukan tetap memperdagangkan barang-barang yang pada umumnya menjadi objek perdagangan biasa, namun terdapat implikasi tertentu karena karakteristik dari transaksi jenis ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan adanya informasi, metode pembayaran, yurisdiksi hukum, dan kerahasiaan informasi konsumen. Internet

secara luas sebagai suatu

alat

alternatif modern bagi

pengembangan dunia perdagangan tentu saja akan membawa masyarakat dalam permasalahan yang bersifat teknis dan yuridis. Permasalahan yang bersifat teknis

5

Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 1. Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

adalah permasalahan yang menyangkut teknologi itu sendiri beserta piranti-piranti pendukungnya dalam penggunaannya sebagai media perniagaan. Sedangkan permasalahan yuridis adalah masalah yang menyangkut akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari penggunaan teknologi itu sendiri dalam dunia perdagangan.

6

Menurut Ahmad M. Ramli, kehadiran teknologi informasi telah membawa persoalan tersendiri, karena penegak hukum seringkali dihadapkan pada kesulitan untuk mengkualifikasikan perbuatan hukum termasuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dunia maya ini karena hukum positif yang ada seringkali belum dapat menjangkau hal-hal tersebut. Hal ini dipersulit lagi dengan kesulitan pembuktian dimana aparat penegak hukum masih banyak yang belum memahami secara utuh bentuk-bentuk pelanggaran di sektor ini.

7

Seringkali muncul pertanyaan, apakah hukum positif yang ada, relevan dengan kegiatan dunia maya, yang semula diperuntukkan untuk dasar perbuatan hukum di dunia nyata apakah dapat diterapkan terhadap kasus-kasus dan pelanggaran hukum di dunia maya. Dalam hal ini perlu pemikiran yang sangat mendalam, sebab penerapan ketentuan-ketentuan yang ada melalui metode analogi terhadap kasus-kasus pidana di dunia maya memiliki risiko teringkarinya keadilan dan kepastian hukum itu sendiri.

8

Harus dipahami bahwa ada perbedaan yang sangat besar antara aktivitas virtual (dunia maya) dengan aktivitas dunia nyata dalam segi tindakan dan 6

M. Arsyad Sanusi, E-Commerce: Hukum dan Solusinya, PT Mizan Grafika Sarana, Jakarta, 2001, hal. 71. 7 Badan Pembinaan Hukum Nasional, op.cit., hal. 64. 8 Ibid., hal. 64-65. Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

perbuatan hukum, dampak yang diakibatkan, penerapan sanksi, dan juga pembuktiannya. Di samping itu, jika pun ada hukum positif yang secara substantif dapat langsung diterapkan dalam pelanggaran dunia maya, maka diperlukan adanya suatu kaidah penunjuk sebagai pemberlaku kaidah-kaidah tersebut dalam perbuatan hukum dunia maya.

9

Berbicara tentang layanan pesan singkat dan transaksi elektronik (ecommerce) di atas tentunya tidak bisa terlepas dari aspek hukum yang memayunginya. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan hukum yang statis akan selalu tertinggal dari perkembangan dalam kehidupan masyarakat yang cepat. Derasnya penetrasi sebuah teknologi informasi dalam kegiatan bisnis yang berbasis transaksi elektronik sebagaimana digambarkan di atas ternyata belum diikuti dengan perkembangan hukum yang dapat mengikuti percepatan perkembangan implementasi teknologi. Oliver Wendell Holmes dalam bukunya yang berjudul Speeches (1934) menulis: “It cannot be helped, it is as it should be, that the law is behind the times.” Adagium yang menggambarkan bahwa hukum senantiasa tertatih-tatih bahkan tertinggal jauh dari lajunya perkembangan kehidupan manusia. Hal tersebut mungkin pantas jika dihadapkan dengan perkembangan teknologi telekomunikasi.

9

10

Ibid., hal. 65. Judhariksawan, Pengantar Hukum Telekomunikasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hal.

10

17. Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

Banyak praktisi yang mengatakan bahwa ada kesenjangan (gap) antara hukum dan teknologi sehingga sering dikatakan bahwa hukum selalu ketinggalan atau terlambat mengimbangi perkembangan teknologi yang sangat dinamis

11

. Hal

ini mengakibatkan banyak pakar teknologi informasi mencoba memaparkan betapa pentingnya peranan hukum dalam pengembangan dan penerapan teknologi pada era informasi ini sehingga dapat dikatakan bahwa pengkajian hukum pada bidang ini merupakan suatu conditio sine qua non. 12 Kenyataan yang lazim dijumpai adalah sewaktu terjadinya sebuah transaksi pengisian pulsa antara penjual dan pembeli, dimana penjual melakukan transaksi langsung dari ponselnya sewaktu ada pembeli yang menginginkan jasanya. Kemudian setelah itu, penjual menunjukkan ponselnya yang berisi SMS transaksi pengisian pulsa kepada pembeli sebagai tanda telah terjadinya transaksi. Selanjutnya pembeli melakukan pembayaran kepada penjual dan transaksi selesai. Dalam hal ini timbul pertanyaan mengapa si pembeli setuju melakukan pembayaran setelah penjual menunjukkan pesan singkat/SMS di ponselnya. Apakah SMS tersebut diyakini merupakan petunjuk yang telah pasti bahwa transaksi yang diinginkan telah berjalan sebagaimana mestinya. Lantas bagaimanakah jika setelah pembeli membayar dan pulang tetapi mendapati bahwa pulsa yang diisinya tadi tidak bertambah. Apakah pembeli bisa menuntut pengembalian uang dari penjual karena pulsanya tidak masuk/bertambah. Penjual tentu tidak begitu saja menerima 11 12

Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hal. 38. Ibid., hal. 39.


permintaan pengembalian uang tersebut, sebaliknya penjual akan menunjukkan kembali SMS di ponselnya yang menyatakan bahwa transaksi pengisian pulsa telah terjadi dan berlangsung dengan sukses. Isu-isu di atas akan menggiring ke arah pertanyaan apakah arti sebuah SMS dalam transaksi elektronik jika dipandang dari segi hukum. Apakah sebuah SMS dapat dijadikan sebagai alat bukti? Dan bila memang dapat dijadikan alat bukti, sejauh apakah atau seberapa besarkah kekuatan suatu SMS sebagai alat bukti? Ini tentunya menjadi hal yang perlu dikaji seandainya si penjual dan si pembeli tadi tetap memegang teguh prinsipnya masing-masing dan akhirnya membawa masalah tersebut ke ranah peradilan. Salah satu hal yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah penggunaan pesan singkat sebagai media transaksi elektronik dan aspek hukum terkait yang melingkupinya. Oleh karena itulah, diadakan penelitian untuk mengetahui apa dan bagaimana sebenarnya sistem hukum Indonesia mengatur perkembangan kemajuan teknologi informasi khususnya mengenai layanan pesan singkat (SMS) dan transaksi elektronik (e-commerce).

B. Perumusan Masalah Dari latar belakang tersebut, maka ada beberapa isu hukum yang akan dijabarkan dalam penulisan skripsi ini, yaitu: 1. Apakah pesan singkat dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam transaksi dagang elektronik? Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

2. Bagaimana pelaksanaan atau penerapan pesan singkat sebagai alat bukti dalam transaksi jual beli elektronik? 3. Bagaimana kaitan antara aspek global dengan transaksi dagang elektronik?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah: 1. Untuk mengetahui kedudukan pesan singkat sebagai alat bukti yang sah dalam sistem hukum Indonesia. 2. Untuk mengetahui penerapan pesan singkat sebagai alat bukti dalam transaksi jual beli elektronik sesuai dengan hukum acara Indonesia. 3. Untuk mengetahui pengaruh dan wujud dari transaksi dagang elektronik terhadap kehidupan global. Sedangkan manfaat dari penulisan skripsi ini adalah: 1. Manfaat teoretis. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa informasi atau pengetahuan bagi penulis maupun kalangan akademisi lainnya tentang hukum yang berlaku di dalam penerapan teknologi informasi khususnya layanan pesan singkat dan transaksi elektronik, termasuk aspek yuridis yang berkaitan dengan kedua hal tersebut. 2. Manfaat praktis. Sedangkan dari segi praktis, penulisan skripsi ini diharapkan memberi informasi kepada praktisi hukum maupun masyarakat tentang apa yang Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

dimaksud dengan layanan pesan singkat dan transaksi elektronik serta aturan-aturan hukum yang menaungi kedua hal tersebut sehingga di kemudian hari bisa menjadi solusi apabila terjadi perselisihan dalam ranah peradilan.

D. Keaslian Penulisan Berdasarkan penelusuran penulis di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, penulisan tentang ‘Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum yang Sah dalam Transaksi Elektronik’ belum pernah ditulis sebelumnya. Meskipun berdasarkan tinjauan kepustakaan, beberapa permasalahan mengenai pesan singkat (SMS) dan transaksi elektronik sebelumnya sudah pernah ditulis ke dalam beberapa buku namun substansi buku tersebut berbeda dengan apa yang hendak penulis uraikan dalam skripsi ini. Dengan demikian, dilihat dari permasalahan serta tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini, skripsi ini adalah karya penulis yang asli sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, dan terbuka. Semua ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Tinjauan Kepustakaan


Secara umum, pesan singkat atau Short Message Service (SMS) merupakan sebuah layanan yang banyak diaplikasikan pada sistem komunikasi tanpa kabel, yang memungkinkan dilakukannya pengiriman pesan.

13

Pengertian SMS yang lain adalah sebuah layanan yang dilaksanakan dengan sebuah telepon genggam untuk mengirim atau menerima pesan-pesan pendek.

14

Rumusan masalah yang akan dijabarkan dalam penulisan ini mencoba meninjau apakah SMS dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, alat

15

adalah: 1. benda yang

dipakai untuk mengerjakan sesuatu; perkakas; perabot. 2. yang dipakai untuk mencapai maksud. Kata bukti

16

artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa;

keterangan nyata; tanda.

Kata sah berlaku.

17

artinya: 1. dilakukan menurut hukum (UU, peraturan) yang

2. tidak batal. 3. berlaku; diakui kebenarannya; diakui oleh pihak resmi. 4. boleh dipercaya; tidak diragukan (disangsikan); benar; asli; autentik. 13

Romzi Imron Rozidi, Membuat Sendiri SMS Gateway Berbasis Protokol SMPP, Andi, Yogyakarta, 2004, hal. 1. 14 http://id.wikipedia.org/wiki/Layanan_pesan_singkat, diakses tanggal 23 Juli 2009, 11.44 pm. 15 Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. I Edisi IV, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal. 36. 16 Ibid., hal. 217. 17 Ibid., hal. 1200. Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

5. nyata dan tentu; pasti. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa pengertian alat bukti yang sah adalah

sesuatu

yang

dipakai

untuk

menyatakan

kebenaran

suatu

peristiwa/keterangan yang diakui kebenarannya menurut undang-undang atau peraturan yang berlaku. Alat bukti adalah suatu hal (barang dan nonbarang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan, atau gugatan maupun untuk menolak dakwaan tuntutan atau gugatan. Jenis-jenis alat bukti sangat tergantung pada hukum acara yang dipergunakan misalnya apakah acara pidana, perdata, atau tata usaha negara (TUN). Sedangkan pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan, ataupun dipertahankan, sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

18

Dalam pengertian yuridis, Subekti menyatakan bahwa : Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian, bewijs middel (Belanda) adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan, misalnya bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah, dan lain-lain. 19 Pitlo berpendapat bahwa alat bukti adalah bahan yang dipakai untuk pembuktian dalam suatu perkara

20

. Sedangkan M. Yahya Harahap menyatakan,

alat bukt i (bewijsmiddel) bermacam-macam bentuk dan jenis, merupakan sesuatu yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang

18

Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 3. 19 Ibid., hal. 2. 20 Pitlo, Pembuktian dan Daluwarsa, Intermasa, Jakarta, 1967, hal. 26. Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

diperkarakan di pengadilan. Alat bukti diajukan para pihak untuk membenarkan dalil gugatan atau dalil bantahan, sehingga dari keterangan dan penjelasan yang diberikan alat bukti itulah hakim melakukan penilaian pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya.

21

Telah diterangkan sebelumnya bahwa SMS kini digunakan sebagai salah satu media untuk melakukan transaksi perdagangan. Tentunya transaksi yang dimaksud adalah transaksi elektronik karena sifatnya yang tidak riil. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pengertian transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

22

Transaksi elektronik umumnya dikenal dengan sebutan electronic commerce (e-commerce). Ada berbagai definisi tentang e-commerce, diantaranya pendapat Richard Hill dan Ian Walden yang menyatakan:

23

Electronic commerce can be defined as commercial activities conducted through an exchange of information generated, stored, or communicated by electronical, optical or analogues means, including EDI (electronic data interchange), e-mail, dan so forth. E-commerce is performing business transaction with the aid of evolving computing tools and paper-less coomunication links (electronic messaging technologies). Terjemahan definisi di atas menyatakan transaksi elektronik (e-commerce) ialah aktivitas perdagangan yang diselenggarakan melalui pertukaran informasi

21

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 554. Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 23 Edmon Makarim, op.cit., hal. 256. 22


yang dibuat, disimpan, atau dikomunikasikan secara elektronik, optikal, maupun analog, termasuk lewat EDI, email, dan sebagainya. E-commerce merupakan transaksi bisnis yang dilakukan dengan bantuan alat komputer dan hubungan komunikasi tanpa kertas (teknologi pesan elektronik). Secara umum, e-commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang dan jasa (trade of goods and service) dengan menggunakan media elektronik.

24

Dalam kamus Black’s Law Dictionary 7th Edition, e-commerce didefinisikan sebagai:

25

The practice of buying and selling goods and services through online consumer services on the internet. The ‘e’, a shortened form of electronic, has become a popular prefix for other terms associated with electronic transaction. Di sini dapat dikatakan bahwa pengertian e-commerce yang dimaksud adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa dengan menggunakan jasa konsumen online di internet. Model transaksi seperti ini dikenal dengan istilah electronic transaction.

26

24

Riyeke Ustadiyanto, Framework E-commerce, Andi, Yogyakarta, 2001, hal. 139. Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Bisnis E-commerce, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal. 12. 26 Ibid. 25


Dari beberapa definisi di atas, maka penelitian yang dilakukan selanjutnya akan meninjau aspek yuridis mengenai pembuktian dengan menggunakan SMS sebagai salah satu media transaksi elektronik.

F. Metode Penulisan Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis

normatif

(doktrinal)

yaitu

penelitian

yang

dilakukan

dengan

menginventarisir hukum positif yang berkaitan dengan penulisan skripsi untuk menemukan landasan hukum yang jelas dengan berdasarkan pada data sekunder berupa bahan hukum diantaranya : 1. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan berupa Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini seperti UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan lain sebagainya. 2. Bahan hukum sekunder yaitu buku atau tulisan yang berisikan informasi yang mengacu pada bahan hukum primer. Untuk memperoleh kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi ini, maka digunakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan studi kepustakaan yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematis seluruh peraturan/undangundang, buku, artikel/berita dari media cetak, tulisan ilmiah, bahan seminar, bahan dari internet dan bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

Dan metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi.

G. Sistematika Penulisan Penulisan skripsi mengenai ‘Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum yang Sah dalam Transaksi Elektronik’ ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut: Bab I : Pendahuluan Pada bab awal ini penulis akan menerangkan tentang landasan dan dasar pemikiran, mulai dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, dan metode penulisan dari skripsi ini. Bab II : Tinjauan Umum Tentang Pesan Singkat Dalam bab ini penulis akan membahas tentang pengertian pesan singkat, sejarah perkembangannya, pengaturan hukum pesan singkat di Indonesia, dan penggunaan pesan singkat sebagai media dalam transaksi dagang. Bab III : Tinjauan Umum Tentang Transaksi Dagang Elektronik Selanjutnya dalam bab ini akan dijabarkan mengenai transaksi elektronik, mulai dari pengertiannya, awal perkembangan transaksi elektronik,


pengaturan hukumnya, hingga bentuk perjanjian yang terdapat dalam transaksi elektronik. Bab IV : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum yang Sah dalam Transaksi Dagang Elektronik Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang peran pesan singkat sebagai alat bukti dalam transaksi dagang elektronik, penerapan dan kekuatan pembuktian pesan singkat sebagai alat bukti dalam transaksi elektronik, serta aspek global dari transaksi elektronik. Bab V : Kesimpulan dan Saran Bab ini memuat hal-hal yang menjadi kesimpulan dari pembahasan permasalahan dalam skripsi ini dan saran-saran yang berasal dari pokok pikiran penulis sebagai preskripsi untuk perkembangan ilmu hukum ke depan.


BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PESAN SINGKAT

A. Pengertian Pesan Singkat Pesan singkat atau lazim disebut SMS (Short Message Service) adalah sebuah layanan yang terdapat pada sistem komunikasi selular. Layanan ini berfungsi untuk mengirimkan pesan berbentuk teks dalam jaringan selular melalui ponsel sebagai mediumnya. Ada berbagai definisi pesan singkat, diantaranya yaitu SMS merupakan sebuah layanan yang banyak diaplikasikan pada sistem komunikasi nirkabel, yang memungkinkan dilakukannya pengiriman pesan dalam bentuk alphanumeric antara terminal pelanggan dengan sistem eksternal seperti surat elektronik (email), paging, sistem voice mail, dan lain-lain.

27

Definisi SMS yang lain yaitu Short Message Service (SMS) is a communication service standardized in the GSM mobile communication system, using standardized communications protocols allowing the interchange of short text messages between mobile telephone devices

28

. Terjemahan bebasnya yaitu

layanan pesan singkat (SMS) adalah sebuah layanan komunikasi standar pada sistem komunikasi bergerak GSM, dengan menggunakan protokol komunikasi

27 28

Romzi Imron Rozidi, loc.cit. http://en.wikipedia.org/wiki/SMS, diakses tanggal 24 Juli 2009, 12.44 am.


standar yang memungkinkan pertukaran pesan teks singkat diantara sesama telepon selular. Sebuah pesan SMS maksimal terdiri dari 140 bytes, dengan kata lain sebuah pesan bisa memuat 140 karakter 8-bit, 160 karakter 7-bit untuk bahasa Latin atau 70 karakter 16-bit untuk bahasa Jepang, China dan Korea yang memakai aksara Kanji. Selain 140 bytes ini ada data-data lain yang termasuk. Ada pula beberapa metode untuk mengirim pesan lebih dari 140 bytes, tetapi seorang pengguna harus membayar lebih dari sekali. SMS bisa juga dipakai untuk mengirim gambar, suara dan video. SMS bentuk ini disebut MMS (Multimedia Messaging Service).

29

Karakteristik utama SMS adalah SMS merupakan sebuah sistem pengiriman data dalam paket yang bersifat out-of-band dengan bandwidth kecil. Dengan karakteristik ini, pengiriman suatu burst data yang pendek dapat dilakukan dengan efisiensi yang sangat tinggi.

30

Dalam sistem SMS, mekanisme utama yang dilakukan dalam sistem adalah melakukan pengiriman pesan singkat dari satu terminal pelanggan ke terminal yang lain. Hal ini dapat dilakukan berkat adanya sebuah entitas dalam sistem SMS yang bernama Short Message Service Center (SMSC), yang disebut juga Message Centre (MC).

29

31

http://id.wikipedia.org/wiki/Layanan_pesan_singkat, diakses tanggal 23 Juli 2009,

11.44 pm. 30 31

Romzi Imron Rozidi, op.cit., hal. 3. Ibid., hal. 2.


SMSC merupakan sebuah perangkat yang melakukan tugas store and forward trafik pesan singkat. Di dalamnya termasuk penentuan atau pencarian rute tujuan akhir dari pesan singkat. Sebuah SMSC biasanya didesain untuk dapat menangani pesan singkat dari berbagai sumber seperti Voice Mail System (VMS), Web-based Messaging, Email Integration, External Short Messaging Entities (ESME), dan lain-lain. Dalam interkoneksi dengan entitas dalam jaringan komunikasi nirkabel seperti Home Location Register (HLR) dan Mobile Switching Center (MSC), SMSC biasanya selalu menggunakan Signal Transfer Point (STP).32 Layanan SMS merupakan sebuah layanan yang bersifat non-realtime dimana sebuah pesan singkat dapat di-submit ke suatu tujuan, tidak peduli apakah tujuan tersebut aktif atau tidak. Bila dideteksi bahwa tujuan tidak aktif, maka sistem akan menunda pengiriman ke tujuan sampai tujuan aktif kembali. Pada dasarnya sistem SMS akan menjamin delivery (pengiriman) dari suatu pesan singkat hingga sampai ke tujuan.

33

Kemampuan pengiriman pesan dua arah, menjadi faktor terpenting yang mendorong perkembangan SMS. Pesan singkat searah, sebenarnya dulu sudah dapat dinikmati oleh pengguna radio panggil (pager). Namun, pengguna pager umumnya tidak bisa melakukan pengiriman pesan balik, hanya bisa menelepon balik orang yang mengirim pesan.

34

32

Ibid. Ibid., hal. 3. 34 http://www.dudung.net/teknologi-informasi/memberdayakan-pesan-singkat-sms.html, diakses tanggal 20 Agustus 2009, 10.59 pm. 33


Kelebihan SMS dibandingkan layanan pager adalah bahwa semua elemen SMS didesain untuk dapat menjamin sampainya pesan ke tujuan. Sedangkan kelemahannya adalah dia tidak dapat berfungsi jika berada di luar area jangkauan operatornya.

35

Kehadiran SMS juga langsung menggantikan peran telegram, model pengiriman pesan yang menggunakan transmisi antar terminal realtime tetapi teksnya berbentuk fisik, butuh waktu penyampaian beberapa jam atau bahkan beberapa hari dibanding SMS yang bisa langsung sampai ke penerima seketika itu juga.

36

Ragam aplikasi dengan SMS Penggunaan pesan singkat untuk komunikasi person-to-person bukan lagi hal istimewa, namun sudah menjadi kebutuhan utama setiap pengguna ponsel. SMS semakin berdaya (powerful) ketika dapat digunakan untuk beragam aplikasi baik untuk keperluan pribadi, korporasi maupun publik.

37

Beragam konten berbasis SMS sudah tersedia di Indonesia, khususnya info-on-demand (akses berita terbaru, informasi kurs, jadwal kereta api, jadwal

35

http://www.iptek.net.id/ind/?mnu=8&ch=jsti&id=76, diakses tanggal 24 Juli 2009,

12.16 am. 36

http://www.dudung.net/teknologi-informasi/memberdayakan-pesan-singkat-sms.html, diakses tanggal 20 Agustus 2009, 10.59 pm. 37 http://www.dudung.net/teknologi-informasi/memberdayakan-pesan-singkat-sms.html, diakses tanggal 20 Agustus 2009, 10.59 pm. Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

penerbangan), download nada dering, maupun kuis, serta transaksi perbankan (mobile banking). 38 Ragam konten lainnya tentu masih layak dikembangkan. Informasi yang dibutuhkan oleh para pengguna ponsel sangat beragam, dari informasi lalu lintas, angkutan umum, informasi bencana, hingga informasi kebijakan publik. Semua itu sangat mungkin disediakan dengan SMS.

39

Bagi korporasi, ragam pemanfaatan SMS jauh lebih banyak baik itu dalam berhubungan dengan pelanggan maupun sebagai bagian dari proses pengendalian bisnis

40

. SMS bisa digunakan sebagai sarana komunikasi interaktif dengan

konsumen. Perusahaan bisa menjalin hubungan yang lebih personal, mendapatkan informasi yang benar-benar spesifik, sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang beraneka ragam. Dalam proses bisnis, pesan 160 karakter juga dapat digunakan untuk remote monitoring (pengawasan jarak jauh, misalnya untuk menghubungkan alatalat ukur utama di pabrik dengan pusat pengendalian atau kantor pusat), bahkan remote control berdasarkan kode-kode khusus.

41

Selain itu, SMS juga dapat dipakai memberikan informasi berbasis lokasi (Location Based Service/LBS), misalnya melacak posisi kendaraan atau individu,

38

http://www.dudung.net/teknologi-informasi/memberdayakan-pesan-singkat-sms.html, diakses tanggal 20 Agustus 2009, 10.59 pm. 39 http://www.dudung.net/teknologi-informasi/memberdayakan-pesan-singkat-sms.html, diakses tanggal 20 Agustus 2009, 10.59 pm. 40 http://www.dudung.net/teknologi-informasi/memberdayakan-pesan-singkat-sms.html, diakses tanggal 20 Agustus 2009, 10.59 pm. 41 http://www.dudung.net/teknologi-informasi/memberdayakan-pesan-singkat-sms.html, diakses tanggal 20 Agustus 2009, 10.59 pm. Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

yang merupakan hal penting yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan pengiriman logistik serta transportasi.

42

Bagi lembaga keuangan, fasilitas transaksi melalui SMS sudah menjadi tuntutan. Banyak aplikasi pembayaran dapat dibangun di sana. Selain m-banking yang sudah lebih dahulu populer, kini ada juga layanan yang tengah menjadi tren dan akan menjadi sumber pendapatan potensial bagi operator yaitu layanan berbasis mobile money transfer, seperti layanan mobile wallet (dompet elektronik) dan mobile remittance (transfer uang elektronik). 43 Untuk layanan mobile wallet, tiga operator Indonesia telah merintis layanan ini yakni Telkomsel, Telkom Flexi dan Indosat. Pada mobile wallet maupun mobile remittance, SMS memiliki peran penting dalam mendukung proses transaksi. Layanan ini sekaligus memperkokoh keberadaan SMS atau pesan singkat, sebagai layanan utama non-voice dalam industri telekomunikasi. Tidak tertutup kemungkinan, SMS akan menggusur keberadaan panggilan suara (voice) sebagai penghasil keuntungan terbesar bagi operator. 44

B. Sejarah Pesan Singkat Sejarah SMS bermula dari Matti Makkonen, seorang insinyur belia berusia 30 tahun yang bekerja pada perusahaan telekomunikasi Finnish, Finlandia

42

http://www.dudung.net/teknologi-informasi/memberdayakan-pesan-singkat-sms.html, diakses tanggal 20 Agustus 2009, 10.59 pm. 43 http://www.republika.co.id/koran/41/44009/Era_Baru_Pesan_Singkat, diakses tanggal 23 Juli 2009, 11.51 pm. 44 http://www.republika.co.id/koran/41/44009/Era_Baru_Pesan_Singkat, diakses tanggal 23 Juli 2009, 11.51 pm. Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

di tahun 1982. Ia melontarkan ide tentang text messaging melalui jaringan telepon selular berbasis GSM (Global System for Mobile Communications). Oleh karena itu nama Makkonen selalu dikaitkan orang dengan penemu SMS. Bahkan ia pun dijuluki gelar The Father of SMS atau Bapak SMS. 45 Ide tersebut dimatangkan oleh para pakar telekomunikasi GSM dunia dan dibahas berulang-ulang. Tak ada satupun di antara mereka yang menduga bahwa SMS akan menjadi sebuah mesin uang baru di masa depan dan akan sanggup berkembang dengan pesat menjadi killer application. 46 Dipercaya bahwa pesan pertama yang dikirimkan menggunakan SMS dilakukan pada tanggal 3 Desember 1992, yang dikirimkan dari sebuah komputer (PC) ke telepon selular dalam jaringan GSM milik operator Vodafone di Inggris 47. SMS ‘coba-coba’ ini dikirim oleh Neil Papworth dari Sema Group, perusahaan konsultan TI di Inggris (sekarang salah satu unit dari Schlumberger Limited) melalui komputernya. Penerimanya, Richard Jarvis dari perusahaan telekomunikasi Vodafone Inggris di telepon selulernya.

48

Perkembangannya kemudian merambah ke benua Amerika, yang dipelopori beberapa operator komunikasi selular berbasis digital seperti BellSouth Mobility, PrimeCo, Nextel, dan beberapa operator lain. Sedangkan teknologi digital pengiriman SMS yang digunakan bervariasi dari yang berbasis GSM, Time

45

http://www.ayubyahya.com/sejarah-sms-html, diakses tanggal 5 Maret 2009, 12.26 am. http://www.ayubyahya.com/sejarah-sms-html, diakses tanggal 5 Maret 2009, 12.26 am. 47 Romzi Imron Rozidi, op.cit., hal. 1. 48 http://www.ayubyahya.com/sejarah-sms-html, diakses tanggal 5 Maret 2009, 12.26 am. 46


Division Multiple Access (TDMA), hingga Code Division Multiple Access (CDMA). 49 Selama enam belas tahun SMS menjadi sarana komunikasi teks, semakin cepat informasi yang berkembang. Ada banyak jenis pesan teks, panjang karakter, dan berbagai bentuk layanan tambahan seperti gambar dan kode-kode komunikasi di dalamnya. Hasil penemuan inovatif yang paling menonjol adalah layanan pesan yang dimodifikasi dari segi konten (media) atau metode. 50 Dari segi konten, kita disuguhi dengan pesan yang tidak saja berisi teks namun juga dapat disisipkan gambar dan suara di dalamnya, atau lebih dikenal dengan MMS (Multimedia Message Service). Sedangkan perkembangan pesan teks dari segi metode, kini ada layanan pesan e-mail SMS, layanan obrolan SMS (chat), dan layanan sejenis handy-talkie (Push to Talk). Tentu, tidak semua layanan SMS dalam ponsel yang beredar itu memuat kombinasi fitur pesan yang telah disempurnakan. Masing-masing produsen ponsel dengan cerdas memuatkan fitur yang variatif dan kombinatif berdasarkan seri produk. 51 SMS menjadi fenomena tersendiri karena dalam waktu yang cukup singkat pertumbuhannya sangat tinggi tanpa ada penurunan tarif yang berarti, bahkan dapat dikatakan tarifnya mengambil posisi steady state. Biasanya dalam kasus

49

Romzi Imron Rozidi, loc.cit. http://mypulsa01.wordpress.com/2008/05/29/sejarah-sms-part1/, diakses tanggal 19 Agustus 2009, 8.51 pm. 51 http://mypulsa01.wordpress.com/2008/05/29/sejarah-sms-part1/, diakses tanggal 19 Agustus 2009, 8.51 pm. 50


layanan telepon bergerak, tarif akan turun seiring dengan meningkatnya penggunaan.

52

C. Pengaturan Hukum Pesan Singkat Peraturan atau hukum positif di Indonesia yang mengatur SMS secara khusus tidak banyak, namun ada beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian yang terkait dengan telekomunikasi yang mengatur tentang SMS. Beberapa peraturan tersebut diantaranya: 1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. Pasal 23 ayat (1) Kepmen tersebut menyatakan : Dalam menyelenggarakan jasa telepon dasar, penyelenggara jasa telepon dasar dapat melaksanakan fasilitas layanan tambahan. Selanjutnya Pasal 24 menyatakan : Fasilitas layanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat berupa: a. Reverse charging; b. Multi call address; c. Abbreviated dialing; d. Special dialing facilities; e. Voice and text mailbox; f. Short message service (SMS). 52

http://mypulsa01.wordpress.com/2008/05/29/sejarah-sms-part1/, diakses tanggal 19 Agustus 2009, 8.51 pm. Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

Dalam Kepmen tersebut dinyatakan bahwa SMS merupakan salah satu layanan tambahan dari penyelenggara jasa telekomunikasi. SMS masih dikategorikan sebagai layanan tambahan, karena pada saat itu (pertengahan 2001) ponsel baru mencapai masa booming-nya sebagai salah satu media massa baru yang perkasa. Menurut Tomi Ahonen, ponsel menjanjikan kemampuan yang selama ini tidak dimiliki oleh media-media sebelumnya. Ponsel akan melanjutkan revolusi media massa ketujuh setelah media cetak (printing), rekaman (recording), film (cinema), radio, televisi (TV), dan internet. 53 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/M.Kominfo/10/ 2005 tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Peraturan ini mengisyaratkan agar penyelenggara (operator) jasa telekomunikasi

melakukan

pendataan

terhadap

identitas

seluruh

pelanggannya, khususnya pelanggan prabayar. Dengan adanya peraturan ini, setiap pelanggan prabayar harus mengisi data identitas pemilik nomor seperti halnya pelanggan pascabayar. Dalam pasal 8 Permen ini disebutkan kewajiban registrasi seluruh pelanggan ini harus dilakukan paling lambat sebelum 28 April 2006.

54

53

Lukman Aribowo, “Keperkasaan Si Media Baru”, Selular, no. 83, Februari 2007, hal. 62. 54 Pasal 8 Permenkominfo No. 23/M.Kominfo/10/2005 : (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, penyelenggara jasa telekomunikasi prabayar tetap dapat melakukan layanannya bagi pelanggan yang belum diregistrasi dengan ketentuan selambat-lambatnya pada tanggal 28 April 2006 telah selesai meregistrasi seluruh pelanggannya sesuai dengan Peraturan ini. Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

Ketentuan ini memberi dampak positif untuk mengikis praktikpraktik negatif melalui ponsel. Seperti yang paling marak terjadi adalah penipuan lewat SMS atau teror melalui telepon. Selama ini pelaku hal tersebut sangat sulit dilacak, karena mereka tinggal membeli kartu perdana prabayar dimana saja tanpa harus memberikan data diri. Setelah dipakai, kartu bisa dibuang dan diganti dengan kartu baru lagi.

55

Pada pelaksanaannya para operator kemudian menggunakan mekanisme SMS sebagai cara bagi seluruh pelanggan prabayar untuk meregistrasi kartu mereka, meskipun SMS tidak disebutkan secara jelas dalam Permen tersebut. Setiap pelanggan prabayar, baik pelanggan lama maupun baru harus mengikuti prosedur pendaftaran identitas diri dengan cara mengirimkan SMS data diri mereka ke nomor 4444. 3. Peraturan

Menteri

Komunikasi

dan

Informatika

Nomor

01/Per/

M.Kominfo/01/2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat (SMS) ke Banyak Tujuan (Broadcast). Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa penyelenggaraan jasa pesan premium adalah penyelenggaraan jasa SMS dan atau MMS yang diselenggarakan melalui mekanisme berlangganan dan atau tidak berlangganan,

dengan

tarif

yang

lebih

tinggi

daripada

tarif

penyelenggaraan jasa SMS dan atau MMS.

(2) Dalam masa transisi sampai dengan tanggal 28 April 2006 sesuai ketentuan ayat (1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib melakukan sosialisasi Peraturan ini kepada para pelanggannya. 55 Haryo Adjie, “Tak Boleh Lagi Tanpa Identitas”, Selular, no. 67, Oktober 2005, hal. 42. Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

Permen

ini

dikeluarkan

sebagai

payung

hukum

untuk

mengantisipasi banyaknya content provider (penyedia layanan konten) yang menyediakan layanan hiburan melalui SMS premium. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa penggunaan SMS sudah berkembang dari sekedar media penyampaian komunikasi biasa antara orang perorangan, kemudian menjadi media entertainment yang menyediakan layanan informasi dengan tarif premium. Sedangkan Content Provider (CP) adalah perusahaan

yang

menyediakan

jasa

telekomunikasi

berbentuk

layanan/konten hiburan melalui SMS premium. Konten yang disediakan berupa nada dering (ringtones), gambar latar (wallpaper/screensaver), games (permainan), video, horoskop, kuis, dan lain sebagainya. SMS premium merupakan sejenis layanan pesan singkat seperti kuis, jajak pendapat yang memberikan tarif di atas normal. Layanan ini sering dijumpai pada acara atau kontes ajang popularitas yang melibatkan pemirsa. Selain itu, layanan tersebut juga sering muncul dalam jajak pendapat maupun kuis-kuis dengan hadiah tertentu. Biasanya, untuk sekali SMS pengirim dikenakan biaya rata-rata Rp 2.000, sementara untuk tarif normal SMS berkisar Rp 250 - Rp 350. Bukan hanya SMS premium, kontes-kontes pencarian bakat yang kian menjamur tersebut juga banyak memanfaatkan premium call

56

56

. Layanan premium call merupakan cikal

http://www.herusutadi.com/tulisan/t20050715.shtml, diakses tanggal 21 Agustus 2009,

2.23 am. Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

bakal dari bentuk layanan konten yang kemudian berevolusi menjadi SMS premium. Beberapa hal penting yang terdapat dalam Permen ini diantaranya mensyaratkan setiap CP untuk memiliki izin sebelum meluncurkan layanannya. Pihak CP baru boleh melakukan penyelenggaraan jasa pesan premium setelah mendapat izin dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). 57 Dalam Permen ini juga diatur beberapa hal yang perlu menjadi perhatian penyedia konten (CP) untuk melindungi konsumen seperti: a. proses deaktivasi yang harus semudah proses aktivasi. Pasal 12 ayat (3) menyatakan bahwa apabila pengguna layanan meminta untuk berhenti berlangganan (deaktivasi) jasa pesan premium,

maka

menghentikan

penyelenggara

layanannya

segera

jasa

pesan

setelah

premium

permintaan

wajib berhenti

berlangganan (deregistrasi/deaktivasi) diterima dengan lengkap. Permintaan berhenti berlangganan (deregistrasi/deaktivasi) tersebut dapat dilakukan sekurang-kurangnya melalui SMS, MMS, atau melalui call center. Setelah permintaan berhenti berlangganan (deregistrasi/ deaktivasi) diterima dengan lengkap, penyelenggara jasa pesan premium wajib mengirimkan pemberitahuan melalui SMS atau

57

Pasal 2 Permenkominfo No.1/Per/M.Kominfo/01/2009.


MMS tanpa dikenakan biaya bahwa proses berhenti berlangganan (deregistrasi/deaktivasi) telah berhasil dilakukan.

58

b. adanya customer service yang bisa dihubungi pelanggan. Hal ini diatur dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa penyelenggara jasa pesan premium wajib menyediakan: a) Pusat Panggilan (Call Center) dengan nomor khusus yang dapat dihubungi setiap saat selama 24 (dua puluh empat) jam per hari. b) Pusat Panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) wajib menyediakan fasilitas dukungan layanan (first line support) yang berfungsi untuk menangani pertanyaan, keluhan, dan permintaan pengguna melalui pusat panggilan. c. Permen ini juga mengatur kewajiban CP untuk menginformasikan kepada pelanggannya mengenai tarif berlangganan dan berapa kali akan menerima layanan dalam sehari, serta cara deaktivasi dan nomor call center. 59 4. Peraturan

Menteri

Komunikasi

dan

Informatika

Nomor

11/Per/

M.Kominfo/2/2009 tentang Kampanye Pemilihan Umum Melalui Jasa Telekomunikasi. Perkembangan SMS yang begitu mencolok hingga menjadi killer application juga turut berimbas dalam kehidupan politik di Indonesia. 58

Pasal 14 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 01/Per/M.Kominfo/01/2009. 59 Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 01/Per/M.Kominfo/01/2009. Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

Setelah direncanakan sejak Pemilu tahun 2004, implementasi SMS sebagai alat kampanye politik benar-benar dilaksanakan pada Pemilu 2009 yang baru lewat beberapa waktu lalu. Untuk mengakomodir hal tersebut, Departemen Komunikasi dan Informatika menerbitkan aturan mengenai Kampanye Pemilihan Umum Melalui Jasa Telekomunikasi. Permen tersebut kemudian dikeluarkan pada 4 Februari 2009. Dalam Pasal 8 ayat (3) Permen ini menyatakan bahwa kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan layanan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangundangan yang berlaku, antara lain : a. Jasa teleponi dasar dan fasilitas tambahannya, termasuk namun tidak terbatas pada jasa pesan singkat (short message service/SMS), jasa pesan multimedia (multimedia message service/MMS), jasa pesan premium, nada dering (ring tone), dan nada dering balik (ringback tone); b. Jasa nilai tambah teleponi; dan atau c. Jasa multimedia.

SMS dalam peraturan perundang-undangan Pengaturan SMS secara jelas, akhirnya diwujudkan sejak Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)


disahkan. Kedudukan hukum SMS juga turut diatur dalam UU tersebut, walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit. Dalam Pasal 1 angka 1 UU tersebut menyatakan bahwa : “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. Dari ketentuan tersebut, SMS dianggap sebagai bagian dari informasi elektronik karena SMS merupakan data elektronik yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang memahaminya. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 dikatakan bahwa : “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 tersebut memuat pengaturan tentang SMS sebagai dokumen elektronik dimana SMS yang tadinya merupakan informasi elektronik kemudian bisa dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk digital yang dapat dilihat atau ditampilkan melalui komputer atau sistem elektronik yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami.


Ini berarti ponsel merupakan bagian yang dimaksud sebagai sistem elektronik. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik

yang

berfungsi

mempersiapkan,

mengumpulkan,

mengolah,

menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

60

Mengenai kedudukan hukum SMS sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 5 UU ITE yang berbunyi: (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan

60

Pasal 1 angka 5 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.


b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Pada Pasal 6 dikatakan : “Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”. Dari ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 tersebut, tampak jelas bahwa SMS memiliki kekuatan untuk dijadikan sebagai alat bukti yang sah selain dari alat-alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara di Indonesia. Ketentuan dalam UU ITE ini semakin menegaskan kedudukan SMS sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum yang sah yang sebelumnya hanya dianggap informasi biasa. Menurut T. Nasrullah, dosen hukum acara pidana Universitas Indonesia, SMS sebagai salah satu bentuk informasi dapat digunakan sebagai alat bukti hanya untuk tindak pidana khusus. Sementara, untuk pidana umum, SMS hanya berfungsi sebagai barang bukti

61

, seperti dalam tindak pidana korupsi

sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

62

61

http://hukumonline.com/detail.asp?id=14223&cl=Berita, diakses tanggal 21 Agustus 2009, 1.20 am. 62 Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : “Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurangkurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik”. Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

D. Penggunaan Pesan Singkat Sebagai Media dalam Transaksi Dagang Pada awalnya SMS didesain untuk pertukaran pesan yang berukuran kecil, terutama digunakan untuk keperluan notifikasi dan paging baik numerik maupun alfanumerik. Akan tetapi, dengan perkembangan SMS yang pesat, kemudian bermunculan berbagai jenis aplikasi yang memanfaatkan fasilitas SMS. Sifat transmisi SMS yang berupa short burst membuat jenis aplikasi yang berbasis SMS biasanya berupa aplikasi pengiriman data yang ringkas dan pendek.

63

Perubahan fungsi penggunaan SMS dimulai sejak awal tahun 2000-an dimana

muncul beberapa

provider

yang

bekerjasama dengan operator

telekomunikasi untuk menyediakan berbagai jenis layanan berbasis SMS. Jenis layanan yang hadir begitu beragam, dari jenis layanan informasi sederhana seperti info kurs valuta asing, harga saham, jadwal sarana transportasi, jadwal film bioskop, humor, hingga jenis layanan yang cukup kompleks seperti transaksi perbankan melalui SMS, dan registrasi keanggotaan suatu komunitas melalui SMS. Ada juga layanan SMS yang bersifat satu arah seperti polling dan kuis.

64

Sebagai media dalam transaksi dagang, SMS antara lain digunakan untuk: 1. Mobile banking (m-banking). Layanan ini mulai hadir di Indonesia sejak April 2000. Melalui mbanking, para nasabah bank bisa melakukan berbagai transaksi perbankan dari pengecekan informasi saldo, aneka jenis pembayaran, informasi kurs valuta asing, transfer dana, pembelian pulsa isi ulang, dan lain 63 64

Romzi Imron Rozidi, op.cit., hal. 10. Ibid.


sebagainya 65, tanpa harus pergi ke bank atau mesin ATM, tentunya dengan mendaftarkan diri ke bank bersangkutan terlebih dahulu. 2. Micro payment system, yaitu layanan berbasis SMS yang merupakan perkembangan lanjutan dari m-banking atau disebut juga mobile wallet (mwallet/dompet elektronik). Awalnya layanan ini muncul di Jepang yang disebut FeLiCa, yaitu sebuah contactless smart card yang ditempatkan di dalam ponsel. Di dalam modul tersebut tersimpan rekening pengguna di bank. Ketika membayar barang belanjaan, pengguna cukup mendekatkan ponsel dengan fasilitas FeLiCa ke mesin pembaca yang akan memindai smart card tersebut. Setelah itu transaksi selesai dan pengguna tidak perlu membawa dompet, kartu ATM, maupun uang.

66

Di Filipina ada layanan Smart Money dan G-Cash yang merupakan konvergensi dari layanan m-banking dan mobile commerce (m-commerce). Setiap pengguna dapat menikmati kemampuan seperti transaksi finansial, menabung, cek saldo, mengirim uang, membayar cicilan, dan membeli barang atau jasa. G-Cash dan Smart Money cepat populer karena kemudahan penggunaan, yakni berjalan di basis teknologi standar SMS dengan SIM Tool Kit (STK) browser.

67

65

Tim Redaksi Selular, “Mobile Banking: Transaksi Cepat dan Terpercaya”, Selular, no. 94, Januari 2008, hal. 108. 66 Lukman Aribowo, op.cit., hal. 63. 67 Haryo Adjie, “Menilik Sukses Micro Payment di Filipina”, Selular, no. 95, Februari 2008, hal. 52. Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

Pengguna layanan selular yang ingin memanfaatkan layanan ini tidak harus memiliki rekening di bank, cukup mendaftar melalui ponsel sebelum menggunakan layanan. Setelah itu dapat mengisi uang elektronik dengan membelinya ke berbagai gerai yang ditunjuk. Bisa juga dengan memperoleh uang elektronik di bank dan outlet yang menjadi mitra GCash dan Smart Money.

68

Di Indonesia, konsep ini mulai diterapkan oleh Telkomsel dengan nama layanan T-Cash pada November 2007. Dalam tahap awal, T-Cash didukung oleh merchant Indomaret dan Modern Photo, serta institusi perbankan seperti Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Mandiri

69

. Proses registrasi layanan T-Cash sangat mudah, dapat

dilakukan lewat SMS. Setelah registrasi, nomor ponsel (MSISDN) akan menjadi identitas pengguna untuk tiap transaksi

70

. Layanan T-Cash ini

berupa penarikan uang tunai (cash in) dan pembayaran atas belanja barang di gerai-gerai yang telah ditunjuk, tentunya semua dilakukan dengan menggunakan SMS sebagai medianya. 3. Pengisian pulsa elektronik. Pada saat ini menemukan toko yang menjual pulsa elektronik lebih mudah ketimbang mencari warung makanan. Jarak tiap toko pun berdekatan, kadang di sepanjang jalan, dan beberapa toko bisa menjual produk yang sama.

68

Ibid. Ibid. 70 Gunarto, “Belanja dengan T-Cash”, Selular, no. 102, September 2008, hal. 56. 69


Para operator telekomunikasi telah menunjuk beberapa pihak atau rekanan sebagai distributor pulsa elektronik. Distributor tersebut mengadakan perjanjian kerja sama dengan pihak operator untuk menyalurkan penjualan pulsa elektronik. Dalam hal ini, distributor harus memiliki kecukupan modal yang besar dan harus membangun sebuah server yang akan mengakomodir lalu lintas transaksi pengisian pulsa secara elektronik. Ada tiga tingkatan yang umum dikenal dalam bisnis pengisian pulsa elektronik ini. Yang pertama adalah distributor atau server, kemudian yang kedua adalah downline distributor yakni subdealer, dan yang ketiga adalah agen di bawah subdealer. Para agen pulsa elektronik inilah yang menjadi ujung tombak dalam bisnis ini karena langsung berhadapan dengan pembeli, sedangkan server atau subdealer biasanya menyediakan dana deposit atau saldo elektronik yang dapat dipergunakan oleh agen untuk bertransaksi. Seluruh transaksi pengisian pulsa elektronik dilakukan melalui SMS. Model bisnis ini dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: a) Pihak yang tertarik untuk menekuni bisnis ini harus terlebih dahulu mendaftarkan diri untuk menjadi agen atau subdealer pada distributor. Dalam

pendaftaran

tersebut

akan

ditentukan

besaran

biaya

pendaftaran, besar modal yang diperlukan, nomor ponsel yang akan


digunakan untuk bertransaksi, cara melakukan transaksi, dan hal-hal lain yang dianggap perlu sebagaimana dalam suatu perjanjian dagang. b) Sewaktu pendaftaran dilakukan, biasanya agen menyetor sejumlah uang kepada server atau subdealer sebagai deposit, yang nantinya akan berupa saldo elektronik yang tercatat di ponsel agen. Saldo elektronik ini digunakan untuk bertransaksi dimana setiap kali agen melakukan pengisian pulsa ke suatu nomor ponsel tertentu, maka saldo tersebut akan berkurang sesuai besarnya harga pokok/modal dari jenis atau nominal pulsa yang diisikan. c) Setelah terdaftar, agen sudah bisa mulai melakukan transaksi pengisian pulsa

elektronik

dengan

pengguna

ponsel

manapun

yang

membutuhkan jasanya. Sewaktu seorang pembeli membutuhkan jasanya, maka agen akan mengetikkan sebaris pesan berupa kode dan nomor ponsel pembeli yang akan diisi pulsanya, kemudian SMS tersebut dikirimkan ke sebuah nomor server yang telah ditentukan sebelumnya. d) Server kemudian merespon SMS tersebut dengan mengirimkan pulsa ke ponsel si pembeli dan setelah pembeli mengecek pulsa di ponselnya bertambah sesuai permintaannya, ia akan membayar sejumlah uang kepada agen sesuai besarnya nominal pulsa yang diisikan. e) Operator selular akan mengirimkan SMS notifikasi ke ponsel pembeli yang menunjukkan bahwa ia telah melakukan pengisian pulsa Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

elektronik, selain itu agen juga akan mendapat SMS notifikasi dari server yang menyatakan bahwa transaksi yang dilakukannya telah berhasil maupun gagal. Notifikasi berupa SMS itu yang biasanya ditunjukkan

oleh

agen

kepada

pembeli

sebelum

dilakukan

pembayaran. f) Transaksi pengisian pulsa yang dilakukan akan mengurangi saldo deposit agen sesuai besar nominal pulsa yang diisikan. Untuk itulah agen harus menambah saldo depositnya lagi kepada subdealer atau server jika saldonya telah menipis. Jika agen tidak menambah depositnya, maka ia tidak akan bisa melakukan transaksi lagi. g) Keuntungan yang diterima agen pulsa adalah berasal dari selisih antara harga jual pulsa yang dikenakan pada pembeli dengan harga modal dasar pulsa dari server. Namun ada beberapa distributor yang menerapkan kebijakan pembagian bonus komisi atau mark-up harga modal dasar untuk agen yang merekrut orang lain menjadi agen baru lagi. Penerimaan bonus tersebut bisa berupa penambahan saldo deposit yang langsung diterima setiap agen melakukan transaksi atau uang tunai yang diterima secara berkala dari distributor setiap bulannya. Selain bekerjasama dengan pihak lain untuk mendistribusikan voucher elektroniknya, beberapa operator selular di Indonesia juga membuat distributor atas nama mereka sendiri. Diantaranya yaitu


Telkomsel yang terkenal dengan divisi M-Kios dan XL dengan Dompet Pulsa-nya. Transaksi jual beli pulsa elektronik selama ini dikenal dilakukan melalui SMS, namun sekarang ini ada beberapa server yang telah menerapkan metode selain SMS untuk melakukan transaksi yaitu dengan menggunakan Instant Messaging (IM) atau fasilitas pesan chatting (messenger) pada internet. Melalui IM, agen cukup membayar biaya koneksi internet saja karena penggunaan fitur IM yang ada pada internet umumnya

tidak

dikenakan

biaya

alias

gratis.

Berbeda

dengan

menggunakan SMS dimana agen masih dikenakan biaya pengiriman SMS ke server.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSAKSI DAGANG ELEKTRONIK

A. Pengertian Transaksi Dagang Elektronik Hadirnya teknologi internet telah menyebabkan terbentuknya sebuah arena baru yang lazim disebut dunia maya (cyberspace). Dalam dunia maya, setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berhubungan dengan individu lain tanpa batasan apapun yang menghalanginya. Salah satu sektor kehidupan manusia yang turut terkena dampak kehadiran internet adalah sektor bisnis atau perdagangan yang tumbuh dengan cepat. Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu tertentu dan kemudian menjual barang itu di tempat yang lain atau pada waktu yang lain dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Dengan kata lain, perdagangan adalah suatu perbuatan perantaraan antara produsen kepada konsumen untuk membelikan dan/atau menjualkan suatu barang atau jasa. Melakukan perdagangan di dunia maya dengan memanfaatkan perangkat telekomunikasi, yang kerap diistilahkan electronic commerce (e-commerce) atau transaksi dagang elektronik dalam bahasa Indonesia, menjadi suatu mekanisme bisnis yang istimewa karena menjadikan seluruh manusia di muka bumi memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk berhasil berbisnis di dunia maya. Ada banyak definisi untuk e-commerce, tapi umumnya e-commerce merujuk pada semua bentuk transaksi komersial yang menyangkut organisasi dan individu

yang

didasarkan

pada

pemrosesan

dan

transmisi

data

yang

didigitalisasikan, termasuk teks, suara dan gambar. Termasuk juga pengaruh bahwa pertukaran informasi komersial secara elektronik yang mungkin terjadi antara institusi pendukungnya dan aktivitas komersial pemerintah. Ini termasuk antara lain manajemen organisasi, negosiasi dan kontrak komersial, legal dan kerangka regulasi, penyusunan perjanjian keuangan, dan pajak satu sama lain.

71

Julian Ding mendefinisikan e-commerce sebagai berikut : 72

71

http://bayubangget.blogspot.com/2007/12/perdagangan-elektronik.html, diakses tanggal 25 Juli 2009, 1.15 am. 72 Abdul Halim Barkatullah, op.cit., hal.11. Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

“Electronic Commerce or E-Commerce as it is also known, is a commercial transaction between a vendor and purchaser or parties in similar contractual relationship for the supply of goods, services or acquisition of ‘rights’. This commercial transaction is executed or entered into electronic medium (or digital medium) where the physical presence of parties is not required, and medium exist in a public network or system as opposed to private network (closed system). The public network system must considered on open system (e.g. the internet or world wide web). The transaction concluded regardless of national boundaries or local requirement”. Dalam pengertian itu yang dimaksud e-commerce merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan, atau peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapat di dalam media elektronik (media digital) yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak dan keberadaan media ini dalam public network atas sistem yang berlawanan dengan private network (sistem tertutup). Dan sistem public network ini harus mempertimbangkan sistem terbuka.

73

Menurut Electronic Commerce Expert Group (ECEG) Australia, ecommerce adalah :

74

“Electronic commerce is a broad concept that covers any commercial transaction that is effected via electronic means and would include such means as facsimile, telex, electronic data interchange (EDI), internet, and the telephone”. Pengertian e-commerce yang diberikan ECEG-Australia tersebut meliputi transaksi perdagangan melalui media elektronik, dalam arti tidak hanya media 73 74

Ibid. Ibid., hal. 12.


internet saja, tetapi juga melingkupi semua transaksi perdagangan melalui media elektronik lainnya seperti faksimili, teleks, EDI (pertukaran data elektronik), dan telepon.

75

Dalam studi yang dilakukan WTO disebutkan bahwa ‘electronic commerce may be simply defined as the production, advertising, sale and distribution of products via telecommunication networks’

76

(terjemahan bebas: e-

commerce secara sederhana dapat didefinisikan sebagai produksi, pengiklanan, penjualan dan distribusi berbagai produk melalui jaringan telekomunikasi). Dalam studi tersebut juga dikemukakan bahwa terdapat tiga langkah dalam melakukan transaksi perdagangan secara elektronik, yaitu searching stage, ordering and payment stage, dan delivery stage.

77

E-commerce yang dilakukan dengan menempuh ketiga tahap di atas disebut direct e-commerce, sedangkan yang selain itu disebut indirect ecommerce. Contoh direct e-commerce antara lain perdagangan saham secara online, akses pada database, dan pembelian software. Contoh indirect ecommerce dapat dilihat dalam proses pembelian buku pada situs tertentu. Dimana pemesanan dan pembayaran dilakukan pada situs dari penyedia jasa, sedangkan pengiriman bukunya dilakukan secara fisik melalui jasa pos, jasa kurir atau semacamnya.

78

75

Ibid. Paustinus Siburian, Arbitrase Online, Djambatan, Jakarta, 2004, hal. 2. 77 Ibid. 78 Ibid., hal. 2-3. 76


Definisi e-commerce juga terdapat dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Dari berbagai definisi dan gambaran mengenai e-commerce di atas dapat dilihat adanya kesamaan pandangan tentang e-commerce yaitu berkaitan dengan infrastruktur, format, lingkup, bentuk transaksi dan representasi produk yang dikomersialisasikan. Beberapa orang memandang istilah perdagangan (commerce) hanya untuk menjalankan transaksi yang dilakukan antarmitra bisnis. Jika definisi ini digunakan maka akan disadari bahwa istilah e-commerce sangat sempit. Sehingga banyak yang menggunakan istilah e-business sebagai gantinya

79

. Bisnis

elektronik (electronic business atau e-business) merujuk pada definisi e-commerce yang lebih luas, tidak hanya pembelian dan penjualan barang serta jasa, tetapi juga pelayanan pelanggan, kolaborasi dengan mitra bisnis, e-learning, dan transaksi elektronik dalam perusahaan. Lainnya memandang e-business sebagai ‘aktivitas selain pembelian dan penjualan’ di internet, seperti kolaborasi dan aktivitas intrabisnis.

80

79

Efraim Turban, R. Kelly Rainer Jr., dan Richard E. Potter, Pengantar Teknologi Informasi, Salemba Infotek, Jakarta, 2006, hal. 181. 80 Ibid., hal. 182. Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

E-commerce adalah suatu bentuk perdagangan yang menggunakan mekanisme elektronik yang ada pada jaringan internet. Oleh sebab itu, apabila membahas tentang aspek hukum dari e-commerce, maka ruang lingkup pembicaraannya tidak akan terlepas dari pembahasan tentang hukum internet. Seperti telah diketahui, bahwa internet adalah sebuah dunia virtual yang memiliki komunitas yang sangat khas, yaitu tentang bagaimana aplikasi teknologi komputer yang berlangsung secara online pada saat pengguna internet terkoneksi dengan jaringan internet yang ada

81

. Dalam konteks ini pula, maka aspek hukum yang

melekat pada mekanisme e-commerce adalah berinteraksi dengan aplikasi jaringan internet yang digunakan oleh pihak yang melakukan transaksi melalui sistem e-commerce.

82

Bisnis e-commerce sendiri mempunyai karakteristik tersendiri yaitu merupakan bisnis yang memberikan suatu informasi atas suatu produk dalam suatu layanan media internet yang tersaji melalui situs/website. Begitu banyak jenis layanan informasi dan jasa yang diberikan dan terdapat beberapa produk yang ditawarkan kepada konsumen. Artinya setiap konsumen yang berkunjung ke suatu situs layanan informasi/jasa melalui jaringan internet dapat melakukan home shopping atau transaksi perdagangan hanya dengan mengakses via internet. Dan tidak hanya itu, untuk penyediaan jasa layanan yang menghubungkan seseorang dengan sistem akses internet juga merupakan pelaksanaan bisnis e-commerce.

81 82

Riyeke Ustadiyanto, op.cit., hal. 135. Ibid., hal. 136.


Berdasarkan ruang lingkupnya, dalam praktik bisnis e-commerce yang berkembang berdasarkan lingkup aktivitasnya dibedakan sebagai berikut : 83 1. Electronic Business, ditujukan untuk lingkup aktivitas perdagangan dalam arti luas. 2. Electronic Commerce, ditujukan untuk lingkup perdagangan/perniagaan yang dilakukan secara elektronik dalam arti sempit, termasuk : a. Perdagangan via internet (internet commerce), b. Perdagangan dengan fasilitas Web Internet (Web Commerce), dan c. Perdagangan dengan sistem pertukaran data terstruktur secara elektronik (Electronic Data Interchange/EDI). Pembagian jenis e-commerce menurut Edmon Makarim yaitu :

84

1. Business to Business (B to B) Transaksi business to business adalah transaksi antarperusahaan (baik pembeli maupun penjual adalah perusahaan). Biasanya di antara mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan sudah terjalin hubungan yang cukup lama. Pertukaran informasi hanya berlangsung di antara mereka dan pertukaran informasi itu didasarkan pada kebutuhan dan kepercayaan. Perkembangan B to B lebih pesat jika dibandingkan dengan perkembangan jenis e-commerce yang lainnya. 2. Business to Customer (B to C)

83 84

Edmon Makarim, op.cit., hal. 257-258. Ibid., hal. 259-260.


Business to customer adalah transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu. Contohnya adalah situs amazon.com, sebuah situs ecommerce yang besar dan terkenal. Pada jenis ini, transaksi disebarkan secara umum, dan konsumenlah yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respons dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem web karena sistem ini sudah umum dipakai di kalangan masyarakat. 3. Customer to Customer (C to C) Customer to customer adalah transaksi dimana individu saling menjual barang kepada satu sama lain. Contohnya adalah situs e-bay. 4. Customer to Business (C to B) Customer to business ialah transaksi yang memungkinkan individu menjual barang kepada perusahaan, contohnya adalah situs priceline.com. 5. Customer to Government (C to G) Customer to government adalah transaksi dimana individu dapat melakukan transaksi dengan pihak pemerintah, seperti membayar pajak. Dalam penulisan skripsi ini bagian yang akan dibahas adalah transaksi elektronik dengan menggunakan ponsel (melalui SMS). Transaksi model tersebut juga merupakan salah satu bagian dari transaksi e-commerce karena menggunakan media elektronik dan suatu jaringan yang terstruktur untuk melaksanakannya. Transaksi elektronik dengan menggunakan ponsel itu disebut dengan istilah Mobile Commerce. Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

Mobile Commerce (m-commerce) adalah sistem perdagangan elektronik (e-commerce) dengan menggunakan peralatan portabel/mobile seperti telepon genggam, telepon pintar (smartphone), PDA, komputer jinjing (notebook/laptop), dan lain-lain. Pada saat pengguna komputer berpindah dari satu tempat ke tempat lain (sewaktu berada dalam mobil misalnya), pengguna komputer tersebut dapat melakukan transaksi jual beli produk di internet dengan menggunakan sistem mcommerce ini. Selain m-commerce, istilah lain yang sering dipakai adalah Mobile Business (m-business) atau Mobile Transaction (m-transaction). 85 Pada dasarnya, m-commerce adalah gabungan dari e-commerce dengan mobile computing. Bisa dikatakan bahwa m-commerce ini adalah e-commerce yang berada dalam lingkungan nirkabel. Seperti halnya e-commerce pada umumnya, penggunaan m-commerce bisa ditransaksikan melalui internet, jaringan komunikasi pribadi, kartu pintar (smartcard), dan infrastruktur lainnya.

86

Teknologi yang mendasari m-commerce adalah Wireless Application Protocol (WAP). WAP diperkenalkan oleh industri-industri yang tergabung dalam WAP Forum untuk menghubungkan klien yang menggunakan piranti nirkabel dengan internet

87

. Tentunya selain WAP, m-commerce juga menggunakan

teknologi berbasis SMS, yang telah digunakan oleh ratusan juta pengguna dan sering disebut sebagai e-mail dari m-commerce.

88

85

http://id.wikipedia.org/wiki/M-dagang, diakses tanggal 24 Juli 2009, 11.41 pm. http://id.wikipedia.org/wiki/M-dagang, diakses tanggal 24 Juli 2009, 11.41 pm. 87 Abdul Kadir dan Terra Ch. Triwahyuni, Pengenalan Teknologi Informasi, Andi, Yogyakarta, 2003, hal. 541. 88 Efraim Turban, dkk., op.cit., hal. 242. 86


Beberapa aplikasi populer yang menggunakan m-commerce yaitu :

89

1. Mobile ticketing (m-ticketing) M-ticketing biasanya dipakai dengan cara menunjukkan suatu kode yang terdapat dalam ponsel pengguna ketika ia akan menggunakan jasa di stasiun kereta api, bandara, gedung parkir, bioskop maupun pertunjukan hiburan lainnya. 2. Mobile voucher (m-voucher) Seperti telah diuraikan dalam bab sebelumnya, m-voucher adalah suatu transaksi pengisian atau pengiriman pulsa dari suatu nomor ponsel ke ponsel yang lain. 3. Mobile banking (m-banking) Layanan

perbankan

dengan

menggunakan

ponsel

sebagai

sarananya. Termasuk juga layanan mobile remittance yaitu transfer mata uang antar negara melalui ponsel. 4. Mobile wallet (m-wallet) Layanan pembelian maupun pembayaran barang melalui ponsel. Disebut juga micro payment system. 5. Mobile marketing Layanan

pemasaran/iklan

melalui

ponsel.

Biasanya

dapat

ditemukan pada fitur broadcast message (pesan siaran) pada ponsel. 6. Location Based Services

89

http://id.wikipedia.org/wiki/M-dagang, diakses tanggal 24 Juli 2009, 11.41 pm.


Merupakan layanan yang memberikan berbagai informasi kepada pengguna ponsel tentang lokasi dimana ia berada ataupun lokasi lain seperti hotel, pom bensin, ATM, dan sebagainya. B. Awal Perkembangan Transaksi Dagang Elektronik Berbicara tentang sejarah perkembangan transaksi elektronik (ecommerce), maka tidak akan terlepas dari sejarah kehadiran internet. Walaupun sesuai dengan pengertian e-commerce sebagai kegiatan perdagangan dengan menggunakan media elektronik, namun e-commerce sendiri berkembang setelah berkembangnya internet, sehingga perkembangan e-commerce juga tidak terlepas dari perkembangan internet. Menurut Riyeke Ustadiyanto, internet adalah sebuah alat penyebaran informasi secara global, sebuah mekanisme penyebaran informasi, dan sebuah media untuk berkolaborasi dan berinteraksi antar individu dengan menggunakan komputer tanpa terhalang batas geografis.

90

Internet berawal dari sebuah riset yang dilakukan oleh pemerintah Amerika yang kemudian mulai dikembangkan oleh industri dan akademi. J.C.R. Licklider dalam bukunya, Series of Memo yang ditulis pada Agustus 1962 mengulas tentang konsep Galactic Network. Licklider memimpikan sebuah jaringan global yang saling terkoneksi dengan menggunakan komputer sehingga memungkinkan setiap orang dengan mudah dapat mengakses data dan program dari sebuah situs. Saat itu konsep tersebut sangat mirip dengan fungsi internet saat

90

Riyeke Ustadiyanto, op.cit., hal. 1.


ini. Licklider adalah direktur pertama program riset komputer DARPA (Defence Advanced Research Project Agency) yang dibentuk pemerintah AS pada Oktober 1962. Di DARPA, Licklider bersama dengan Ivan Sutherland, Bob Taylor, dan Lawrence G. Roberts melakukan penelitian mengenai pentingnya konsep networking tersebut. 91 Seorang insinyur dari MIT, Leonard Kleinrock menerbitkan buku pertamanya tentang teori packet switching pada tahun 1964. Kleinrock berusaha meyakinkan Roberts secara teoretis mengenai kemungkinan komunikasi menggunakan packet dibanding menggunakan circuit, dimana hal ini nantinya akan menjadi pijakan utama dalam pengembangan jaringan komputer.

92

Langkah kunci lainnya adalah bagaimana membuat komputer dapat berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Pada tahun 1965, bekerjasama dengan Thomas Merrill, Roberts berusaha menyambungkan komputer TX-2 dengan Q-32 di California dengan menggunakan low speed dial-up telephone line, yang telah menciptakan wide-area computer network yang pertama. Hasilnya adalah realisasi bahwa time-shared computer dapat bekerja dengan baik secara bersama-sama, menjalankan program dan menerima data pada remote machine. 93 Pada akhir 1966 Roberts kembali ke DARPA untuk membangun konsep jaringan komputer ini dan bersamaan dengan rencananya untuk ARPANET (Advanced Research Project Agency Network), ia kemudian menerbitkan dua hal

91

Ibid. Ibid. 93 Ibid. 92


ini secara bersama pada tahun 1967

94

. ARPANET menghubungkan pusat

penelitian Departemen Pertahanan AS dengan pusat penelitian di universitasuniversitas di AS. Tujuannya adalah menghadapi kemungkinan terjadinya serangan nuklir karena sifat jaringan internet tidak mudah dilumpuhkan hanya dengan merusak satu titik pusat layanan. Apabila satu titik diserang, maka sistem jaringan tetap dapat berfungsi karena internet memiliki protokol dan sistem pencari rute-rute alternatif tersendiri untuk mengalirkan data dan informasi.

95

Pusat jaringan pengukur Kleinrock di UCLA terpilih menjadi node pertama ARPANET. Pada September 1969, BBN meng-install IMP pertama di UCLA dan kemudian host komputer pertama telah disambungkan. Selanjutnya proyek Dough Engelbart, Augmentation of Human Intelect berperan sebagai node kedua

96

. Dua node lagi kemudian dipasang di UC Santa Barbara dan University

of Utah. Dengan demikian di akhir tahun 1969, empat host komputer telah terkoneksi bersama di bawah inisial ARPANET, dan internet sudah mulai bersemi. Pada Desember 1970, Network Working Group (NWG) menyelesaikan inisial ARPANET host-to-host protocol, yang disebut Network Control Protocol (NCP). Setelah situs ARPANET selesai mengimplementasikan NCP selama periode 1971-1972, network user akhirnya dapat mulai membangun berbagai

94

Ibid., hal. 3. Budi Sutedjo Dharma Oetomo, Ester Wibowo, Eddy Hartono, dan Samuel Prakoso, Pengantar Teknologi Informasi Internet: Konsep dan Aplikasi, Andi, Yogyakarta, 2007, hal. 21. 96 Riyeke Ustadiyanto, op.cit., hal. 4. 95


aplikasi

97

. Salah satunya yaitu surat elektronik (e-mail) yang dibuat oleh Ray

Tomlinson, yang menjadi salah satu aplikasi ‘terpanas’ dalam internet. Sejarah internet telah menempuh waktu yang panjang. Namun orang-orang hanya melihat pada tahun 1970-an saat terjadi perkembangan teknologi informasi yang menakjubkan. Peristiwanya adalah terbentuknya konvergensi antara teknologi komputer dan telekomunikasi, lalu melahirkan sebuah teknologi baru yang sangat dashyat yaitu internet. 98 Perkembangan teknologi internet sempat surut waktu itu hingga tahun 1990-an ketika gaung internet kembali merebak. Internet menjadi populer kembali sejak tahun 1995 dan ditandai oleh bertambahnya secara drastis domain komersial dan jaringan World Wide Web (www).

99

Di Indonesia, jaringan internet mulai dikembangkan pada tahun 1983 di Universitas Indonesia berupa UINet oleh Dr. Joseph F.P. Luhukay. Ketika itu ia baru menamatkan program Doktor Filosofi Ilmu Komputer di Amerika Serikat. Jaringan tersebut dibangun selama empat tahun. Pada tahun yang sama, Luhukay pun mulai mengembangkan University Network (Uninet) di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Uninet merupakan jaringan komputer dengan jangkauan lebih luas dan meliputi Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Surabaya, Universitas Hasanuddin, dan Ditjen Dikti.

100

97

Ibid., hal. 5. Budi Sutedjo Dharma Oetomo, dkk., op.cit., hal. 22. 99 Ibid. 100 Ibid., hal. 23. 98


Aplikasi e-commerce sendiri sebenarnya telah dimulai pada awal tahun 1970-an dengan berbagai inovasi seperti transfer dana secara elektronik. Akan tetapi aplikasi tersebut terbatas pada perusahaan besar dan beberapa perusahaan kecil yang sangat berani. Kemudian diperkenalkanlah pertukaran data elektronik (electronic data interchange-EDI), yang mengotomatiskan berbagai pemrosesan transaksi rutin dan menyebarkan e-commerce ke semua industri.

101

Pada awal tahun 1990-an, aplikasi e-commerce meluas dengan cepat, bersamaan

dengan

komersialisasi

internet

serta

diperkenalkannya

web.

Guncangan besar dalam aktivitas e-commerce dimulai pada tahun 2000 dan masih terasa hingga sekitar tiga tahun kemudian, dimana ratusan perusahaan dot-com bangkrut. Namun sejak tahun 2003, e-commerce terus menunjukkan kemajuan yang stabil. Kini, kebanyakan perusahaan menengah dan besar serta banyak perusahaan kecil mempraktikkan e-commerce dalam beberapa bentuk. 102 Peranan e-commerce ini tidak hanya terjadi dalam sekejap, tetapi dapat dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut : 103 1. Tahap I (1994-1997), merupakan tahapan awal e-commerce yang masih berbentuk website. Banyak perusahaan membangun situs jaringan yang memberikan informasi dan pengunjung dapat meninggalkan nama dan alamat untuk dihubungi kembali oleh perusahaan.

101

Efraim Turban, dkk., op.cit., hal. 184. Ibid. 103 Jogiyanto H.M., Sistem Informasi Strategik untuk Keunggulan Kompetitif, Andi, Yogyakarta, 2005, hal. 289. 102


2. Tahap II (1997-2000), pada tahap ini e-commerce sudah mulai digunakan untuk transaksi jual dan beli lewat media digital. Fokus dari e-commerce ini adalah melakukan order pembelian. 3. Tahap III (2000-sekarang), fokus dari e-commerce pada tahap ini adalah untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan tidak hanya meningkatkan pendapatan kotor tetapi juga meningkatkan marjin (laba) kotor. Di Indonesia, tercatat beberapa situs yang mempelopori e-commerce antara lain sanur.co.id, javacraft.com, radioclick.com, sentralaya.com, dan bii.com. Ide pertama munculnya bisnis e-commerce yang dilakukan sanur.co.id adalah berupa toko buku online yang diilhami oleh adanya bisnis serupa yaitu www.amazon.com. Situs sanur.co.id merupakan suatu uji coba dan pada saat itu menjadi toko buku pertama di Indonesia yang menjual buku melalui internet. 104 Selain Sanur, salah satu pelaku bisnis e-commerce lainnya di Indonesia adalah Indonesia Interactive atau I-2 (http://www.i.2.co.id). I-2 dibangun sebagai portal dan menyediakan sebuah virtual shopping mall. I-2 saat ini sudah berkembang dan memiliki sepuluh toko online yang menjual buku, komputer, handicraft, dan t-shirt. 105 Istilah "perdagangan elektronik" telah berubah sejalan dengan waktu. Awalnya, perdagangan elektronik berarti pemanfaatan transaksi komersial, seperti penggunaan EDI untuk mengirim dokumen komersial seperti pesanan pembelian

104

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 147-148. 105 Ibid., hal. 148. Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

atau invoice secara elektronik. Kemudian ia selanjutnya berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunyai istilah "perdagangan web", yaitu transaksi pembelian barang dan jasa melalui World Wide Web (WWW) melalui server aman HTTPs (Hyper Text Transfer Protocols), protokol server khusus yang menggunakan enkripsi untuk merahasiakan data penting pelanggan.

106

Pada awalnya ketika web mulai terkenal di masyarakat pada 1994, banyak jurnalis memperkirakan bahwa e-commerce akan menjadi sebuah sektor ekonomi baru. Namun, baru sekitar empat tahun kemudian protokol aman seperti HTTPs memasuki tahap matang dan banyak digunakan. Antara 1998 dan 2000 banyak bisnis di AS dan Eropa mengembangkan situs web perdagangan ini.

107

Dalam praktiknya e-commerce sebenarnya telah berjalan di Indonesia dalam berbagai varian. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya penggunaan teknologi Electronic Funds Transfer (EFT), yang kemudian diikuti oleh semakin populernya penggunaan kartu kredit, Automated Teller Machines (ATM), dan Telephone Banking (mobile banking) dalam berbagai kegiatan perniagaan di Indonesia.

108

Mengenai aplikasi m-commerce sendiri, layanan tersebut hadir pertama kalinya pada tahun 1997 ketika dua ponsel dipakai mengirimkan SMS untuk melakukan pembayaran ke mesin penjual minuman Coca-Cola di Helsinki, Finlandia. Pada tahun yang sama, bank Merita Finlandia juga meluncurkan 106

http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik, diakses tanggal 25 Juli 2009,

107

http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik, diakses tanggal 25 Juli 2009,

1.43 am. 1.43 am. 108

Badan Pembinaan Hukum Nasional, op.cit., hal. 55.


layanan m-banking berbasis SMS pertama. Di tahun 1998, Radionlinja meluncurkan layanan konten digital pertama yang memungkinkan pengunduhan (download) nada dering ke ponsel.

109

Tahun 1999, operator Smart Telecom di Filipina memperkenalkan sistem pembayaran elektronik (m-payments) yang dikenal dengan nama SmartMoney dan operator NTT DoCoMo di Jepang meluncurkan layanan internet nirkabel (mobile) pertama yang dikenal dengan nama i-Mode. Layanan m-commerce selanjutnya berkembang dengan cepat di awal tahun 2000-an dari mobile parking di Norwegia, tiket elektronik kereta api di Austria, dan pembelian tiket pesawat elektronik di Jepang hingga seperti sekarang ini.

110

C. Pengaturan Hukum Transaksi Dagang Elektronik Transaksi elektronik telah mendapat tempat tersendiri dalam hukum di Indonesia. Hal tersebut nyata terlihat setelah disahkannya UU ITE pada 21 April 2008. Dalam UU tersebut diatur mengenai berbagai aspek hukum dari transaksi elektronik. Dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Ini berarti semua transaksi yang dilakukan melalui media elektronika seperti misalnya ponsel, SMS, dan apa saja yang melalui media elektronika maka 109 110

http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_commerce, diakses tanggal 25 Juli 2009, 1.45 am. http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_commerce, diakses tanggal 25 Juli 2009, 1.45 am.


semua itu sudah termasuk dalam bagian dari UU ITE ini. Dengan adanya suatu perbuatan hukum melalui media ini maka risiko dan kejadian yang timbul akibat penyalahgunaan yang terjadi melalui media elektronika sudah bisa dikategorikan ke dalam UU ITE. Seperti misalnya transaksi jual beli pulsa secara elektronik yang memungkinkan penjual dan pembeli memperoleh informasi bahwa terjadi suatu transaksi disana. Oleh karena itu dengan adanya UU ITE akan lebih memudahkan subjek hukum yang menggunakan media elektronikanya demi keamanan diri dan mempertahankan hak dan kepentingannya dalam menghadapi akibat hukum yang terjadi.

111

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Hal ini diatur dalam Pasal 9. Yang dimaksud dengan ‘informasi yang lengkap dan benar’ dalam pasal tersebut meliputi : a. Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara, maupun perantara; b. Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa. 111

http://www.santoslolowang.com/cyberlaw/transaksi-elektronik/, diakses tanggal 25 Juli 2009, 12.24 am. Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik juga dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. Hal ini diatur dalam Pasal 10 UU ITE. Sertifikasi Keandalan dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti telah dilakukan Sertifikasi Keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa trust mark pada laman (home page) pelaku usaha tersebut. Pada dasarnya lembaga sertifikasi elektronik merupakan pihak ketiga yang menjamin identitas para pihak secara elektronik. Dalam dunia teknologi informasi seperti internet, seseorang dapat dengan mudah membuat identitas lain (contoh: nama chatting, alamat e-mail). Oleh karena itu, pemerintah atau masyarakat harus dapat membentuk suatu lembaga sertifikasi yang terpercaya, agar pelaku usaha dapat melakukan usaha dengan sarana elektronik secara aman.

112

Fungsi lain dari sertifikat elektronik adalah menjamin keaslian tanda tangan elektronik. Dalam hal ini, penyelenggara elektronik harus memastikan hubungan antara tanda tangan elektronik dengan pemilik tanda tangan tersebut. Penyelenggara harus dapat menginformasikan mengenai metode yang digunakan untuk mengidentifikasikan penanda tangan. Selain itu penyelenggara juga harus menginformasikan mengenai hal-hal yang digunakan untuk mengetahui data pembuatan tanda tangan, dan menunjukkan bahwa tanda tangan elektronik yang

112

Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, op.cit., hal. 17.


berlaku aman. Penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia harus berbadan hukum Indonesia dan beroperasi di Indonesia.

113

Pasal 17 ayat (1) menyatakan penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung. Undang-undang ITE memberikan peluang terhadap pemanfaatan teknologi informasi oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak. Kontrak elektronik tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Dan seperti halnya kontrak konvensional, para pihak memiliki kewenangan (kebebasan) untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya (diatur dalam ayat (2)). Selain itu, para pihak juga memiliki kewenangan untuk menentukan forum penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan atau melalui metode penyelesaian

113

Ibid.


sengketa alternatif (ayat (4)). Dalam ayat (3) dan ayat (5) Pasal 18 dikatakan jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, maka hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. Pilihan hukum dalam ayat (2) pasal di atas yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak internasional termasuk yang dilakukan secara elektronik dikenal dengan choice of law. Hukum ini mengikat sebagai hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut. Pilihan hukum dalam transaksi elektronik hanya dapat dilakukan jika dalam kontraknya terdapat unsur asing dan penerapannya harus sejalan dengan prinsip hukum perdata internasional (HPI). Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum, kewenangan forum berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional. Asas tersebut dikenal dengan asas tempat tinggal tergugat (the basis of presence) dan efektivitas yang menekankan pada tempat harta benda tergugat berada (principle of effectiveness). Para pihak harus menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi sebelum melakukan transaksi elektronik. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 19. Yang dimaksud dengan ‘disepakati’ juga mencakup disepakatinya prosedur yang terdapat dalam sistem elektronik yang bersangkutan. Setelah itu transaksi elektronik baru terjadi pada saat adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik. Persetujuan harus Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik. Hal ini tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2). Transaksi elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat berupa, antara lain pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (personal identification number/PIN) atau sandi lewat (password). Dalam melakukan transaksi elektronik, pihak-pihak yang terkait sering kali mempercayakan pihak ketiga sebagai agen elektronik. Kemungkinan ini diatur dalam Pasal 21. Pertanggungjawaban atas akibat dalam pelaksanaan transaksi elektronik harus dilihat dari kewenangan yang diberikan kepada agen oleh para pihak untuk melakukan transaksi.

114

Pertanggungjawaban tersebut diatur sebagai berikut: a. Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi; b. Jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; c. Jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik. Namun apabila dapat dibuktikan bahwa pihak lain telah bertindak secara ilegal sehingga agen elektronik tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya, maka penyelenggara agen elektronik harus bertanggung jawab atas hal tersebut

114

Ibid., hal. 20.


(ayat (3)). Jika dapat dibuktikan bahwa pihak pengguna jasa layanan yang telah bertindak lalai sehingga agen elektronik tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya, maka agen elektronik tidak perlu bertanggung jawab (ayat (4)). Dalam Pasal 22, agen elektronik diwajibkan untuk memberikan fitur atau akses bagi penggunanya agar dapat melakukan perubahan informasi selama dalam proses transaksi. Yang dimaksud dengan ‘fitur’ adalah fasilitas yang memberikan kesempatan kepada pengguna layanan agen elektronik untuk melakukan perubahan atas informasi yang disampaikannya, misalnya fasilitas pembatalan (cancel), edit, dan konfirmasi ulang. Sebenarnya dasar hukum pelaksanaan transaksi elektronik (e-commerce) di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian diberi kebebasan untuk menentukan sendiri isi perjanjian yang akan dibuatnya (azas kebebasan berkontrak). Azas ini memberi kebebasan bagi setiap orang untuk membuat perjanjian apapun di luar dari yang telah diatur undang-undang. Sehingga dalam perkembangan model perjanjian jual-beli dapat ditemui adanya perjanjian di luar perjanjian khusus yang telah diatur dalam KUH Perdata, yaitu transaksi ecommerce. Pada prinsipnya tidak ada perbedaan antara transaksi e-commerce dengan transaksi konvensional karena seperti halnya dalam perjanjian jual beli konvensional, perjanjian e-commerce lahir dengan terjadinya kesepakatan antara


pihak penjual (merchant) dengan pihak pembeli yang selanjutnya diikuti dengan timbulnya berbagai hak dan kewajiban bagi para pihak. Pasal 1338 KUH Perdata memberi kemungkinan bagi para pihak untuk melakukan segala transaksi jual-beli dengan cara-cara baru, misalnya dengan memanfaatkan teknologi seperti halnya melakukan transaksi melalui internet. Aspek hukum perjanjian perdagangan dalam transaksi elektronik dapat diterapkan atau diadopsi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengacu pada kaidah-kaidah hukum perdagangan yaitu dengan berdasarkan pada azas konsensualitas (Pasal 1320 KUH Perdata) dimana kesepakatan diantara para pihak sebagai suatu hal yang menjadi dasar adanya perikatan dalam perjanjian perdagangan. Artinya apa yang telah disepakati oleh para pihak dalam perdagangan dengan model e-commerce menjadi hukum dan mengikat bagi para pihak walaupun secara konkrit belum diatur dalam suatu undang-undang. D. Bentuk Perjanjian yang Digunakan dalam Transaksi Dagang Elektronik Berbicara mengenai ‘transaksi’, umumnya orang akan mengatakan bahwa hal tersebut adalah perjanjian jual beli antarpara pihak yang bersepakat untuk itu. Dalam lingkup hukum, sebenarnya istilah transaksi adalah keberadaan suatu perikatan ataupun hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Jadi jika berbicara mengenai transaksi, yang dibicarakan sebenarnya adalah mengenai aspek materiil dari hubungan hukum yang disepakati oleh para pihak, sehingga


tidak sepatutnya berbicara mengenai perbuatan hukumnya secara formil, kecuali untuk melakukan hubungan hukum yang menyangkut benda tidak bergerak.

115

Keberadaan ketentuan-ketentuan hukum mengenai perikatan sebenarnya tetap valid karena ia akan mencakup semua media yang digunakan untuk melakukan transaksi itu sendiri, baik dengan media kertas (paper based) maupun dengan media sistem elektronik (electronic based). Namun, dalam praktiknya seringkali disalahpahami oleh masyarakat bahwa yang namanya ‘transaksi’ dagang harus dilakukan secara ‘hitam di atas putih’ atau dikatakan di atas kertas dan harus ‘bertandatangan’ serta ‘bermaterai’, padahal hal tersebut sebenarnya dimaksudkan agar ia lebih mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Jadi fokusnya bukanlah formil kesepakatannya, melainkan materiil hubungan hukumnya itu sendiri.

116

Dalam perkembangannya dewasa ini, perlu diketahui bahwa transaksi secara elektronik yang sekarang ini ramai dibicarakan sebagai ‘online contract’ sebenarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (networking) dari sistem informasi berbasiskan komputer (computer based information system) dengan sistem komunikasi

yang

berdasarkan

atas

jaringan

dan

jasa

telekomunikasi

(telecommunication based), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global internet (network of network). Oleh karena itu, syarat sahnya perjanjian juga akan tergantung kepada esensi dari sistem elektronik itu sendiri 115 116

Edmon Makarim, op.cit., hal. 254. Ibid.


sehingga ia hanya dapat dikatakan sah apabila dapat dijamin bahwa semua komponen dalam sistem elektronik itu dapat dipercaya dan/atau berjalan sebagaimana mestinya.

117

Ringkasnya, lingkup keperdataan khususnya aspek perikatan akan merujuk kepada semua jenis dan mekanisme dalam melakukan hubungan hukum secara elektronik itu sendiri, yang akan mencakup jual beli, lisensi, asuransi, lelang, dan perikatan-perikatan lainnya yang berkembang sesuai dengan perkembangan mekanisme perdagangan di masyarakat. 118 Dalam kegiatan perniagaan, transaksi memiliki peran yang sangat penting. Pada umumnya, makna transaksi seringkali direduksi sebagai perjanjian jual beli antar para pihak yang bersepakat untuk itu. Padahal dalam perspektif yuridis, terminologi transaksi tersebut pada dasarnya ialah keberadaan suatu perikatan ataupun hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Makna yuridis transaksi pada dasarnya lebih ditekankan pada aspek materiil dari hubungan hukum yang disepakati oleh para pihak, bukan perbuatan hukumnya secara formil. Oleh karena itu, keberadaan ketentuan-ketentuan hukum mengenai perikatan tetap mengikat walaupun terjadi perubahan media maupun perubahan tata cara bertransaksi.

119

Perikatan dapat lahir dari perjanjian maupun dari undang-undang, demikianlah rumusan Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa setiap kewajiban yang ada pada suatu

117

Ibid., hal.255. Ibid., hal.256. 119 Badan Pembinaan Hukum Nasional, loc.cit. 118


perikatan dapat terwujud karena dua hal. Pertama karena ditentukan demikian oleh undang-undang; dan kedua karena memang dikehendaki oleh para pihak dengan mengadakan atau membuat suatu perjanjian.

120

Perikatan yang terdapat dalam transaksi dagang elektronik merupakan perikatan yang timbul dari perjanjian yang dikehendaki para pihak. Perjanjian tersebut umumnya adalah perjanjian jual beli. Jual beli merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari, baik oleh setiap individu, dengan tujuan pemenuhan hidupnya sehari-hari yang paling sederhana, hingga setiap badan usaha (baik berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum) yang mempergunakan jual beli sebagai sarana untuk ‘menguasai’ dunia

121

. Ini berarti

jual beli tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. ‘Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan,’ demikianlah rumusan Pasal 1457 KUH Perdata. Berdasarkan pada rumusan tersebut, terlihat bahwa perbuatan jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

122

120

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Jual Beli, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 1. 121 Ibid., hal. 3. 122 Ibid., hal 7. Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

Adapun syarat sahnya sebuah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang terdiri atas : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal. Dua syarat yang pertama mewakili syarat subjektif, yang berhubungan dengan subjek dalam perjanjian, dan dua syarat yang terakhir berhubungan dengan syarat objektif yang berkaitan dengan objek perjanjian yang disepakati oleh para pihak dan yang akan dilaksanakan sebagai prestasi atau utang dari para pihak. Objek ini pulalah yang nantinya akan mewujudkan diri dalam perikatan satu pihak terhadap pihak lainnya secara bertimbal balik.

123

Dalam suasana e-commerce, perjanjian dibuat secara online, tidak ada kertas dan tidak ada tanda tangan. Dengan melihat kenyataan demikian dapat timbul keraguan mengenai keabsahan dari perjanjian secara online. Dalam hukum perjanjian Indonesia perjanjian dibagi dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis. Dengan melihat pada bentuk perjanjian tersebut, timbul keraguan apakah perjanjian secara online dapat dimasukkan dalam salah satu bentuk perjanjian tersebut. Perjanjian online kurang memenuhi syarat untuk dikatakan tertulis mengingat tidak tertulis di atas kertas dan tidak ada tanda tangan

123

Ibid., hal.11.


yang menyertai perjanjian tersebut. Dikatakan tidak tertulis juga tidak, mengingat perjanjian secara online juga dapat dibaca.

124

Keraguan semacam ini dapat diatasi mengingat sifat dari hukum perjanjian Indonesia yang mempunyai sifat terbuka. Dengan sifat terbuka tersebut, perjanjian secara online dapat ditambahkan sebagai salah satu bentuk perjanjian sehingga bentuk perjanjian menjadi tiga jenis, yaitu perjanjian secara tertulis, tidak tertulis, dan perjanjian secara online. 125 Perjanjian yang sah juga harus memenuhi aspek persyaratan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait, terutama yang menyangkut masalah pembayaran, penyerahan barang, dan pengembalian barang. Di dalam aspek pembayaran tentu tidak hanya faktor harga yang menjadi pokok kesepakatan, tetapi hal-hal seperti cara/jenis pembayaran dan termin pembayaran juga harus disepakati. Demikian pula halnya dengan masalah penalti seandainya konsumen tidak dapat memenuhi perjanjian pembayaran yang telah disepakati. Hal-hal mengenai penyerahan barang misalnya, adalah bagaimana produk yang menjadi objek jual-beli yang berada di dalam posisi penjual dapat secara sah tiba atau sampai dan menjadi hak pembeli.

126

Faktor-faktor seperti distribusi, serah terima, dan sebagainya menjadi pokok kesepakatan yang harus dibicarakan bersama dan dituliskan dalam pokokpokok perjanjian, sementara masalah pengembalian barang merupakan suatu

124

Paustinus Siburian, op.cit., hal. 19-20. Ibid., hal. 20. 126 Ibid. 125


aspek mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak jika terjadi situasi yang menyebabkan sebuah produk yang telah dibeli harus dikembalikan karena adanya berbagai macam unsur, seperti barang rusak ketika diterima, barang tidak memenuhi spesifikasi yang dijanjikan, barang tidak sama dengan yang dipesan, dan sebagainya. Sehubungan dengan hal ini, biasanya pembeli sebagai konsumen dapat melakukan pemilihan terhadap syarat-syarat yang diinginkan (sesuai dengan kondisi dan kompensasi yang disepakati) untuk dipenuhi oleh pihak penjual yang dilakukan melalui internet. 127 Setelah perjanjian (kontrak) jual-beli disepakati dan ditandatangani oleh pihak-pihak terkait, kewajiban merekalah untuk melaksanakan butir-butir kontrak yang disepakati. Persengketaan dapat terjadi jika dalam suatu kasus, salah satu atau kedua pihak yang berjanji tidak memenuhi salah satu atau lebih butir-butir perjanjian yang telah dibuat. Jika situasi ini terjadi, akan ada tindakan-tindakan hukum yang sesuai dengan jenis kasus dan aturan yang berlaku.

128

Tindakan-tindakan tersebut dapat berupa : 129 1. Dikembalikannya produk oleh pihak pembeli ke pihak penjual disertai pengembalian uang pembayaran, 2. Dipenuhinya hak-hak pembeli oleh pihak penjual berdasarkan kontrak jual-beli yang disepakati (penalti),

127

Richardus Eko Indrajit, E-commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001, hal. 237-238. 128 Ibid., hal. 238-239. 129 Ibid., hal. 239. Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

3. Diserahkannya persoalan ke pihak ketiga yang secara hukum memiliki wewenang untuk menangani permasalahan jual-beli yang ada, misalnya pihak asuransi atau debt collector, 4. Dibatalkannya kontrak jual-beli dan dikembalikannya semua hak-hak yang menjadi milik pembeli dan penjual, 5. Diajukannya kasus persengketaan ke meja hijau untuk selanjutnya diperkarakan dan dicari jalan pemecahannya menurut aturan hukum yang berlaku. Intinya adalah bahwa kedua belah pihak harus selalu mengadakan komunikasi dan interaksi walaupun proses jual-beli secara hukum telah terjadi. Hal ini harus dilakukan karena adanya potensi salah satu pihak akan melakukan pelanggaran di kemudian hari yang akan bermuara pada kasus persengketaan. Di dalam internet hal ini sangat mudah dilakukan karena komunikasi secara efektif dan efisien dapat dilakukan melalui fasilitas semacam e-mail, chatting, teleconference, dan sebagainya.

130

130

Ibid.


BAB IV PESAN SINGKAT SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM TRANSAKSI DAGANG ELEKTRONIK

A. Peran Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Transaksi Dagang Elektronik Penggunaan sistem elektronik telah menciptakan suatu cara pandang baru dalam menyikapi perkembangan teknologi. Cara pandang yang dimaksud adalah perubahan paradigma dari paper based menjadi electronic based. Dalam perkembangannya, informasi yang berwujud elektronik (electronic based) semakin diakui keefisienannya, baik dalam hal pembuatan, pengolahan, maupun penyimpanan informasi elektronik tersebut. Seperti diketahui bahwa bentuk tertulis dari suatu informasi merupakan salah satu sarana pemenuhan banyak ketentuan hukum di Indonesia, walaupun pada beberapa aspek hukum tidak disyaratkan adanya suatu bentuk tertulis dari suatu informasi. Namun tidak dapat dinafikkan bahwa dalam persepsi umum bentuk tertulis dari suatu informasi menjadi suatu bukti yang lebih kuat dalam suatu hubungan hukum. Hal inilah


yang meletakkan bentuk tertulis di atas kertas tersebut seakan-akan menjadi hal yang sangat penting.

131

Sesuai dengan perkembangan teknologi informasi ini, telah dikenal transaksi di dunia bisnis secara elektronik, atau yang sering disebut dengan etransaction. E-transaction atau yang dalam bahasa Indonesia-nya adalah transaksi elektronik yang merupakan cakupan yang lebih spesifik dari perdagangan secara elektronik atau e-commerce. Transaksi elektronik pasti akan melibatkan einformation dan e-communication. 132 Dengan kata lain, suatu transaksi elektronik adalah penyampaian informasi secara elektronik untuk melakukan suatu hubungan hukum, dan dalam hal melakukan transaksi dalam artian offer and acceptance pasti menggunakan jalur komunikasi elektronik, baik dengan menggunakan e-mail, facsimile, telex, dan lain-lain. Dengan kata lain, aspek transaksi elektronik tidak pernah terlepas dari aspek-aspek informasi elektronik dan komunikasi elektronik itu sendiri.

133

Di sisi lain, sebagaimana diketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari tidak semua informasi dengan sendirinya layak dipercaya, begitu juga halnya dalam suatu media elektonik. Suatu informasi baru layak dipercaya jika ia memang merupakan suatu output dari suatu sistem elektronik yang layak dipercaya. Oleh karena itu, fokus yang sepatutnya harus diperhatikan oleh hukum

131

Edmon Makarim, op.cit., hal. 447. Ibid., hal. 448. 133 Ibid. 132


dalam hal melakukan penilaian terhadap suatu informasi elektronik adalah adanya suatu sistem elektronik yang layak dipercaya.

134

Hukum pembuktian di Indonesia Hukum pembuktian yang tercantum dalam Buku IV dari Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengandung segala aturan-aturan pokok pembuktian dalam perdata. Pembuktian dalam BW sematamata hanya berhubungan dengan perkara saja. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum yang dapat diajukan acuan. Menurut Pitlo, pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya. Menurut Subekti yang dimaksudkan dengan ‘membuktikan’ adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil ataupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan.

135

Pembuktian dalam Acara Pidana agak berbeda dengan pembuktian dalam Acara Perdata, di mana dalam Acara Pidana pembuktian bersifat materiil sedangkan untuk Acara Perdata bersifat formil. Oleh karena itu, sekiranya dicurigai terhadap alat bukti telah dipalsukan, persidangan Acara Perdata akan menunggu diputuskannya dulu kasus pidana tersebut. Dalam Hukum Acara Perdata, pembuktian formil yang dimaksud pada pokoknya adalah untuk cukup

134 135

Ibid. Ibid.


membuktikan adanya suatu peristiwa hukum yang memperlihatkan hubungan hukum dari para pihak.

136

Lebih lanjut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti yang sah yang dikenal dalam Hukum Acara Pidana adalah : a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; dan e. Keterangan terdakwa.

Sementara itu, untuk Hukum Acara Perdata Pasal 164 HIR (Herziene Indonesische Reglement) atau Pasal 284 RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) atau Pasal 1866 KUH Perdata, alat-alat bukti terdiri atas : a. Surat; b. Keterangan saksi; c. Persangkaan; d. Pengakuan; dan e. Sumpah. Dalam pengertian sederhana, bukti tertulis atau surat adalah alat bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tertentu tentang suatu peristiwa,

136

Ibid.


keadaan, atau hal-hal tertentu dan ditandatangani. Bukti tertulis atau surat ini lazim juga disebut dengan akta. 137 Sehubungan dengan pengertian bukti tertulis/surat atau akta ini, Mr. R. Tresna berpendapat : 138 Pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal, yang merupakan dasar dari suatu hak atau perjanjian. Dapat dikatakan bahwa akta itu adalah suatu tulisan dengan mana dinyatakan sesuatu perbuatan hukum. Lain halnya dengan Sudikno Mertokusumo yang menyatakan :

139

Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Pasal 1867 KUH Perdata menyatakan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Jadi berdasarkan Pasal 1867 ini akta mempunyai dua jenis yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Namun demikian, jenis surat sebagai alat bukti tertulis adalah akta (autentik dan bawah tangan) serta bukan akta atau surat-surat lain yang bukan akta. 140 Fungsi akta secara sederhana adalah sebagai tanda telah terjadinya suatu perbuatan hukum dan sekaligus sebagai alat bukti apabila nantinya terjadi 137

Bambang Waluyo, op.cit., hal. 31. Ibid. 139 Ibid. 140 Ibid., hal. 32. 138


perselisihan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, fungsi akta adalah sebagai formalitatis causa (fungsi formil), yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu akta. Di samping fungsinya yang formil, akta juga mempunyai fungsi sebagai alat bukti (probationis causa). 141 Berpijak pada fungsi di atas, maka kekuatan pembuktian dari suatu akta sedikit banyaknya tentu berkaitan dengan fungsi-fungsi tersebut. Undang-undang telah membedakan kekuatan pembuktian antara akta autentik dengan akta di bawah tangan.

142

1. Akta autentik. Akta autentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya kepada para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka,. Hal ini tercantum di dalam Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR

143

. Akta autentik mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna sampai terbukti sebaliknya. 2. Akta di bawah tangan. Pembuktian dengan akta di bawah tangan dapat disimak pada Pasal 1875, 1876, dan 1877 KUH Perdata. Dengan menyimak bunyi pasal-pasal tadi, dapat disimpulkan sebagai berikut : 144

141

Ibid., hal. 33. Ibid. 143 Ibid. 144 Ibid., hal. 35. 142


a. Apabila isi akta di bawah tangan itu diakui oleh orang yang dimaksud dalam akta itu maka bagi orang-orang yang menandatangani dan para ahli warisnya serta orang yang mendapat hak daripadanya merupakan bukti yang sempurna seperti akta autentik. b. Apabila tanda tangan yang tertera di dalam akta di bawah tangan itu diakui oleh para pihak, maka akta itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Jika tanda tangan itu dipungkiri/tidak diakui, maka hakim memerintahkan supaya kebenaran akta itu diperiksa. 3. Surat-surat lain bukan akta dan salinan. Pasal 1881 ayat (2) KUH Perdata menyatakan bahwa kekuatan pembuktian dari surat-surat yang bukan akta adalah di tangan hakim untuk mempertimbangkan.

145

Kekuatan pembuktian dari salinan suatu akta asalkan sesuai aslinya adalah mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta aslinya (Pasal 1881 KUH Perdata), oleh karena pada hakikatnya kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta yang asli.

146

Kekuatan pembuktian dengan akta autentik adalah lebih kuat dibanding dengan akta bawah tangan karena mempunyai kekuatan pembuktian formil, pembuktian mengikat, dan pembuktian keluar. Hal ini mengingat dalam Pasal 1868 KUH Perdata dinyatakan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat 145 146

Ibid. Ibid.


menurut bentuk undang-undang, oleh dan di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang di tempat itu (contohnya akta jual beli tanah).

147

Berdasarkan hal tersebut di atas, jika kita cermati lebih lanjut keberadaan suatu informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem informasi elektronik adalah bersifat netral, yakni sepanjang sistem tersebut berjalan baik tanpa gangguan, input dan output yang dihasilkan adalah terlahir sebagaimana mestinya.

148

Oleh karena itu, suatu arsip elektronik sekiranya dihasilkan oleh suatu sistem informasi elektronik yang telah dilegalisasi atau dijamin oleh para profesional yang berwenang untuk itu. Jika tetap berjalan sebagaimana mestinya, maka sepanjang tidak dibuktikan lain oleh para pihak semestinya dapat diterima sebagaimana layaknya akta autentik, bukan akta bawah tangan. Hal ini mengingat bahwa keberadaan dokumen tersebut semestinya tidak dapat disangkal lagi (nonrepudiation) dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dari para pihak tersebut. 149 Akta-akta

elektronik

dimanapun

memiliki

kelemahan

dari

segi

pembuktian, karena akta yang bersifat virtual itu sangat rentan untuk diubah, dipalsukan, atau justru dibuat oleh orang yang sesungguhnya bukan para pihak tetapi seolah-oleh bersikap seperti halnya para pihak yang benar.

150

Dalam draf UNCITRAL Model Law antara lain ditegaskan bahwa electronic signature (dan juga seluruh jenis dokumen elektronik) keberadaannya 147

Edmon Makarim, op.cit., hal. 450. Ibid. 149 Badan Pembinaan Hukum Nasional, op.cit., hal. 59. 150 Ibid., hal. 60. 148


dalam kontrak perdagangan hampir menjadi semacam standar bagi perdagangan internasional di masa yang akan datang. Keberadaannya saat ini telah mempunyai kekuatan hukum, yang mengikat (legally binding) meskipun belum ada konvensi yang mengaturnya secara khusus.

151

UNCITRAL (United Nations Commissions on International Trade Law) merupakan salah satu organisasi internasional yang pertama kali membahas mengenai perkembangan teknologi informasi dan dampaknya terhadap perniagaan elektronik. Hasil dari UNCITRAL berupa Model Law, yang sifatnya tidak mengikat, namun menjadi acuan atau model hukum bagi negara-negara untuk mengadopsinya atau memberlakukannya dalam hukum nasional masing-masing. Dengan meningkatnya aktivitas elektronik, maka alat pembuktian yang dapat digunakan secara hukum harus juga meliputi informasi atau dokumen elektronik untuk memudahkan pelaksanaan hukumnya. Selain itu, hasil cetak dari dokumen atau informasi tersebut juga harus dapat dijadikan bukti yang sah secara hukum. Untuk memudahkan pelaksanaan penggunaan bukti elektronik (baik dalam bentuk elektronik atau hasil cetak), maka bukti elektronik dapat disebut sebagai perluasan alat bukti yang sah, sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia

152

. Hal ini telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE.

Dalam Pasal 5 ayat (3) dikatakan bukti elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) termasuk hasil cetaknya baru dapat dikatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang 151 152

Ibid., hal. 61. Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, op.cit., hal. 14.


berlaku di Indonesia. Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

153

Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup sistem elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya. Namun dalam Pasal 5 ayat (4) disebutkan bahwa bukti elektronik tidak dapat digunakan dalam hal-hal spesifik, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan surat-surat terjadinya perkawinan dan putusnya perkawinan, surat-surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, perjanjian yang berkaitan dengan transaksi barang tidak bergerak, dokumen yang berkaitan dengan hak kepemilikan, dan juga dokumen lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan mengharuskan adanya pengesahan notaris atau pejabat yang berwenang. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.

153

Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.


Pasal 7 menyatakan bahwa setiap orang yang mengajukan suatu bukti elektronik harus menunjukkan bahwa informasi yang dimilikinya berasal dari sistem elektronik yang terpercaya dan memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini dimaksudkan bahwa suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak. Pengakuan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah dalam dunia peradilan sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, tapi juga tidak bisa disebut barang lama. Keputusan pengadilan atas kasus pergantian tampilan (deface) situs resmi KPU serta partai Golkar termasuk segelintir keputusan yang mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti. Pengakuan ini diberikan dengan cara penafsiran diperluas terhadap salah satu alat bukti yang sah dalam kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) yaitu petunjuk.

154

Oleh karena itu, transaksi elektronik yang dilakukan dengan melalui SMS dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum karena sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU ITE tersebut. SMS yang digunakan sebagai media dalam bertransaksi tersebut merupakan alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian karena SMS memenuhi kualifikasi sebagai informasi (dokumen) elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE.

154

Sigit Ardianto, http://opinibebas.epajak.org/manfaat-yuridis-ekonomis-uu-informasidan-transaksi-elektronik-480, diakses tanggal 25 Juli 2009, 00.22 am. Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

B. Penerapan Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti dalam Transaksi Jual Beli Elektronik Pada transaksi-transaksi yang tradisional segala sesuatunya dilaksanakan dengan menggunakan dokumen kertas. Dengan kata lain, transaksi-transaksi tersebut merupakan paper-based transaction. Apabila terjadi sengketa di antara para pihak yang bertransaksi maka dokumen-dokumen kertas itulah yang akan diajukan sebagai bukti oleh masing-masing pihak untuk memperkuat posisi hukum masing-masing.

155

Hal ini berbeda sekali dengan transaksi e-commerce. Transaksi ecommerce adalah paperless transaction. Dokumen-dokumen yang dipakai bukanlah paper document, melainkan digital document. Seperti dikemukakan oleh Toh See Kiat, bahwa sampai bukti tersebut di-printed out di dalam hard copy, bukti dari suatu komputer mudah sekali menghilang, mudah diubah tanpa dapat dilacak kembali, tidak berwujud, dan sulit dibaca.

156

Menurut Edmon Makarim, yang dikatakan dokumen tidak terbatas hanya surat. Bila ada tulisan lain yang mengandung informasi dan relevan bagi suatu kasus maka bisa dimajukan di persidangan sebagai alat bukti surat. Seyogianya tidak terjadi lagi pemahaman bahwa surat harus ada secara fisik dalam bentuk kertas. Sesuai UU Kekuasaan Kehakiman, seorang hakim mestinya menggali, memahami dan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Edmon

155

Mariam Darus Badrulzaman, dkk., Kompilasi Hukum Perikatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 343-344. 156 Ibid., hal. 344. Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

menyatakan agar pengertian alat bukti ‘surat’ dalam Pasal 184 KUHAP tidak lagi diartikan secara letterlijk oleh aparat penegak hukum. Alat bukti surat merupakan terjemahan dari ‘document’.

157

Sudah menjadi pendapat umum bahwa membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Baik dalam hukum acara perdata maupun dalam hukum acara pidana, pembuktian memegang peranan yang sangat sentral

158

. Pada hakikatnya pembuktian dimulai sejak

diketahui adanya suatu peristiwa hukum. Tidak semua peristiwa merupakan peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah suatu peristiwa yang di dalamnya berisikan suatu hal yang bertentangan dengan hukum atau kepatutan dalam masyarakat. Dengan demikian, terhadap peristiwa tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan masyarakat. Dalam beberapa tahun belakangan ini lazim dijumpai seseorang, siapapun dia bisa menjadi penjual/pengecer pulsa meskipun tidak memiliki toko. Pedagang pengisian pulsa ini melakukan transaksi langsung dari ponselnya melalui fitur SMS atau instant messaging (IM) sewaktu ada pembeli yang menginginkan jasanya, dengan mengetikkan suatu kode tertentu yang dikirimkan ke nomor sebuah server.

157

http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15123&cl=Berita, diakses tanggal 21 Agustus 2009, 10.37 pm. 158 Edmon Makarim, op.cit., hal. 451. Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

Setelah transaksi dilakukan, pedagang akan menunjukkan ponsel miliknya yang berisi pesan transaksi pengisian pulsa tersebut kepada si pembeli sebagai tanda telah terjadinya transaksi. Selanjutnya pembeli akan membayar uang sejumlah dengan nilai pembeliannya kepada penjual. Dalam hal ini timbul pertanyaan mengapa si pembeli setuju saja melakukan pembayaran setelah penjual menunjukkan pesan singkat/SMS di ponselnya. Apakah SMS tersebut diyakini merupakan petunjuk yang telah pasti bahwa transaksi yang diinginkan telah berjalan sebagaimana mestinya. Lantas bagaimanakah jika setelah pembeli membayar dan meninggalkan penjual namun mendapati bahwa pulsa yang diisinya tadi tidak bertambah. Apakah pembeli bisa menuntut pengembalian uang dari penjual karena pulsa di ponselnya tidak bertambah. Penjual tentu tidak begitu saja menerima permintaan pengembalian uang tersebut, bahkan sebaliknya penjual akan menunjukkan kembali SMS di ponselnya dan bersikukuh menyatakan bahwa transaksi pengisian pulsa telah terjadi dan berlangsung dengan sukses. Pertanyaan-pertanyaan di atas akan menggiring ke arah pertanyaan apakah arti sebuah SMS dalam transaksi elektronik dipandang dari segi hukum. Apakah sebuah SMS dapat dijadikan sebagai alat bukti. Dan bila memang dapat dijadikan alat bukti, sejauh apakah atau seberapa besarkah kekuatan suatu SMS sebagai alat bukti. Ini tentunya menjadi hal yang perlu dikaji seandainya si penjual dan si


pembeli tadi tetap memegang teguh prinsipnya masing-masing dan akhirnya membawa masalah tersebut ke ranah peradilan. Namun, seperti telah diuraikan dalam bagian sebelumnya, dengan disahkannya UU ITE maka segala permasalahan yang terkait dengan bukti elektronik berupa informasi dan/atau dokumen elektronik sesungguhnya telah terakomodir dalam ketentuan yang terdapat dalam UU tersebut. Transaksi jual-beli pulsa yang dilakukan dapat dimasukkan ke dalam kategori transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 17-22 UU ITE. Dalam transaksi pengisian pulsa, server atau distributor merupakan pihak yang diberikan kuasa sebagai agen elektronik

oleh operator

selular

dalam

mendistribusikan voucher pulsa hingga ke tangan pengguna jasa selular (end user). Agen pengecer atau penjual merupakan perpanjangan tangan dari distributor/server. Para penjual ini terdiri atas berbagai lapisan masyarakat, ada yang memiliki toko yang permanen, sebagian lagi berjualan secara mobile (berpindah-pindah).

Seluruh

pengecer

ini

memanfaatkan

SMS

dalam

melaksanakan transaksi pengisian pulsanya. Walaupun belakangan ini media yang digunakan dalam bertransaksi telah bertambah dengan digunakannya fasilitas chatting berupa instant messaging (IM) sehingga tidak hanya terbatas pada penggunaan SMS saja. Pelaksanaan transaksi jual-beli pulsa dengan menggunakan SMS atau IM harus berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam UU ITE. Ketentuan tersebut Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

diantaranya harus dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik yang terpercaya, mendapat sertifikasi elektronik, dan penggunaan tanda tangan elektronik. Dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UU ITE, maka transaksi jual-beli pulsa elektronik dianggap sah dan telah sesuai dengan peraturan hukum positif kita sehingga memiliki kekuatan hukum termasuk juga metode dan media yang digunakan untuk bertransaksi, dalam hal ini SMS (atau IM) dapat dijadikan

sebagai

alat

bukti

karena

telah

memenuhi

syarat

sebagai

informasi/dokumen elektronik sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 UU ITE. Sebagai informasi elektronik, pesan singkat yang tertera di layar ponsel dalam transaksi jual beli tersebut merupakan suatu data elektronik berupa tulisan huruf dan angka yang memiliki arti tertentu dan dapat dipahami oleh pihak penjual maupun pembeli. Sedangkan sebagai dokumen elektronik, pesan singkat (SMS) tersebut adalah informasi elektronik yang dibuat dan dikirimkan dalam bentuk elektromagnetik dari operator selular kepada server dan kemudian diteruskan ke ponsel penjual. Salah satu pihak yang merasa tidak puas atas transaksi elektronik yang terjadi dan selanjutnya membawa perselisihan tersebut ke ranah peradilan, dapat menggunakan SMS yang berfungsi sebagai informasi/dokumen elektronik tersebut sebagai bukti elektronik karena telah memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Seberapa jauhnya pesan SMS tersebut dapat dijadikan alat bukti tergantung dari forum pengadilan yang mengadili perselisihan tersebut. Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

Bukti SMS tersebut dapat dijadikan sebagai perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE. Hal ini berpulang kembali kepada kebijaksanaan seorang hakim, yang sebagai penegak hukum dan keadilan wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (rechtsvinding) 159. Namun keraguan atas kekuatan pembuktian SMS sebagai alat bukti sesungguhnya telah ditepis dari bunyi yang terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga hakim ataupun pemutus hasil perselisihan tidak perlu ragu lagi untuk menetapkan SMS sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang kuat. Syarat-syarat sebuah alat bukti elektronik dapat dipercaya jika dilakukan dengan cara :

160

1. Menggunakan peralatan komputer untuk menyimpan dan memproduksi print-out; 2. Proses data seperti pada umumnya dengan memasukkan inisial dalam sistem pengelolaan arsip yang dikomputerisasikan; dan 3. Menguji data dalam waktu yang tepat, setelah data dituliskan oleh seseorang yang mengetahui peristiwa hukumnya.

159

Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. 160 Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, op.cit., hal. 43. Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

Sedangkan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi adalah :

161

1. Mengkaji informasi yang diterima untuk menjamin keakuratan data yang dimasukkan; 2. Metode penyimpanan dan tindakan pengambilan data untuk mencegah hilangnya data pada waktu disimpan; 3. Penggunaan

program

komputer

yang

benar-benar

dapat

dipertanggungjawabkan untuk memproses data; 4. Mengukur uji pengambilan keakuratan program; dan 5. Waktu dan persiapan model print-out komputer. Bagian yang harus diperhatikan sebelum tiba pada taraf pembuktian atau pencarian alat atau barang bukti yang mungkin ada (ditemukan) harus dilakukan suatu due diligent terhadap sistem komputer (server). Dengan adanya pemeriksaan awal atas keabsahan suatu sistem komputer, akan diperoleh jaminan bahwa sistem tersebut dapat dikatakan otentik dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mengambil suatu keputusan atau kesimpulan pembuktian bukti elektronik itu memiliki kekuatan pembuktian, diperlukan keterangan seorang ahli.

162

Sebenarnya perundangan kita telah mengakui keberadaan bukti elektronik meskipun kedudukannya masih sangat rendah (tidak dapat berdiri sendiri) jika dibandingkan dengan alat bukti yang ada di dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dimana dalam Bab III Pasal 12, dikatakan bahwa dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam bentuk 161 162

Ibid. Edmon Makarim, op.cit., hal. 455-456.


elektronik, yang tata cara pengalihannya diatur dalam PP No. 88 Tahun 1999. Dokumen yang dialihkan ke dalam media elektronik mempunyai kekuatan pembuktian yang autentik (ayat (4))

163

. Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (1)

disebutkan bahwa dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Perkembangan terakhir dalam bidang hukum pidana Indonesia sudah cukup menggembirakan. Hal itu terlihat dalam Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa e-mail, telegram, teleks, maupun faksimili adalah alat bukti yang sah, dalam bentuk petunjuk, yang dapat digunakan dalam proses pemeriksaan tindak pidana korupsi. Kedudukan alat bukti elektronik di dalam pengadilan di beberapa negara, khususnya Inggris mengklasifikasikan penggunaan data elektronik, antara lain sebagai : a. The ‘real evidence’ route; b. The statutory route; c. The expert witness. Bukti elektronik sebagai suatu alat bukti yang sah dan yang berdiri sendiri (real evidence) tentunya harus dapat

diberikan jaminan bahwa suatu

rekaman/salinan data (data recording) berjalan sesuai dengan prosedur yang

163

Ibid., hal 456.


berlaku (telah dikalibrasi dan diprogram) sedemikian rupa sehingga hasil print out suatu data dapat diterima dalam pembuktian suatu kasus. Kemudian dengan berpangkal suatu penetapan atau pengesahan atas suatu data (statutory route), suatu bukti elektronik dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan. Contohnya adalah perkara Collins v Carnegie, dimana dalam kasus tersebut dikedepankan salinan dokumen berupa ijazah dengan pertimbangan bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen publik. Berdasarkan Police and Criminal Evidence Act 1984 section 23 dan 24, dalam hal pembuktian suatu kasus, keabsahan data/dokumen tidak harus tercetak di atas kertas, tetapi juga termasuk data atau informasi yang ada di dalam sebuah disket. Dokumen yang diterima dengan menggunakan komputer melalui fasilitas telekomunikasi (faksimili, e-mail), sepanjang dapat dibuktikan data/informasi itu asli (original) atau hasil fotokopi yang autentik, kemungkinan data atau informasi tersebut dapat diterima. Selanjutnya peranan saksi ahli (the expert witness) tidak berbeda dengan yang ada di dalam perundang-undangan kita (UU No. 8 Tahun 1981 atau KUHAP) bahwa keterangan seorang ahli dapat menjadi alat bukti terhadap suatu kasus, dimana keterangan yang diberikan berdasarkan pada pengetahuan dan pengalaman. Kesaksian yang diberikan akan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim terutama mengenai kekuatan pembuktian suatu alat bukti dan memberikan suatu standar keakuratan dan keobjektifan bekerjanya suatu sistem komputer. Singkatnya, jika terjadi suatu kasus penggunaan komputer ilegal, seorang ahli di Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

dalam suatu persidangan dipanggil, kemudian saksi tersebut memberikan keterangan mengenai cara kerja dan sistem komputer. Pendekatan yang dilakukan disini akan sangat bersifat teknis sekali. Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik yang pada awalnya sulit dikategorikan sebagai delik pencurian tetapi akhirnya dapat diterima sebagai perbuatan pidana. Kenyataannya saat ini yang berkaitan dengan kegiatan siber tidak lagi sesederhana itu, mengingat kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun misalnya dalam pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet. 164 Di samping itu masalah pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat data elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia, tetapi dalam kenyataannya data dimaksud juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Sehingga dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian cepat, bahkan sangat dashyat. 165 Keamanan sebagai sesuatu yang mutlak sehingga keamanan suatu sistem merupakan keharusan, karena dengan begitu segala aktivitas di dalamnya akan 164 165

Badan Pembinaan Hukum Nasional, op.cit., hal. 8. Ibid.


terdeteksi dan data tersebut dapat dijadikan panduan bagi hakim yang akan memutus suatu perkara. Di beberapa negara mulai dikembangkan sistem keamanan dalam berinformasi antara lain berupa tanda tangan digital (digital signature), atau penyandian (encryption) oleh pengguna. Suatu pesan dapat disimpan dan terjamin keamanannya sedemikian rupa sehingga hanya pemiliknya (dengan menggunakan private key) yang dapat membuka suatu pesan yang dikirim. Kegiatan siber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis, untuk ruang siber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan e-commerce antara lain dikenal adanya dokumen-dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen-dokumen yang dibuat di atas kertas. 166 Di Belanda sendiri sebagai tempat asal yang melahirkan BW, sudah terjadi kemajuan dalam hukum pembuktian perdatanya. Sejak tahun 1998 secara resmi

166

Ibid., hal. 9-10.


hukum pembuktian di Belanda tidak lagi menetapkan alat bukti secara limitatif seperti yang terdapat dalam BW. Niewe Regeling van Bewijsrecht in Burgerlijke Zaken (BRV) sebagai produk hukum baru di Belanda antara lain menetapkan :

167

1. Pembuktian dapat dilakukan dengan cara apapun, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 197 BRV). 2. Penilaian terhadap bukti yang diajukan dalam persidangan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim (Pasal 197 BRV). 3. Keabsahan tanda tangan dapat dilakukan dengan cara apa saja (Pasal 186). Sebagai sesama negara penganut sistem hukum Eropa Kontinental, terlebih sebagai waris produk hukum dari Belanda, tampaknya Indonesia harus mencontoh apa yang telah dilakukan Belanda, terutama dalam rangka mendukung dan mengarahkan perkembangan e-commerce di Indonesia.

C. Aspek Global dari Transaksi Dagang Elektronik Thomas L. Friedman dalam bukunya ”World is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century”, menggambarkan bagaimana peradaban dunia saat ini. Friedman menggambarkan bahwa globalisasi merupakan hal yang tidak bisa ditolak lagi oleh setiap bangsa. Friedman memaparkan tiap tahapan-tahapan globalisasi secara rinci. Globalisasi menurut Friedman terjadi pada hampir di

167

Ibid., hal. 13.


seluruh negara di dunia. Globalisasi yang dijabarkan termasuk di dalamnya juga pengaruh besar teknologi informasi dalam aktifitas manusia.

168

Masih menurut Friedman, globalisasi mempunyai tiga dimensi. Yang pertama adalah dimensi ide atau ideologi, yaitu ‘kapitalisme’. Dalam pengertian ini, ide termasuk seperangkat nilai yang menyertainya, yakni berupa falsafah individualisme, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika demokrasi dan HAM menjadi dua isu yang semakin penting, bahkan sekarang ini sering dijadikan sebagai salah satu pertimbangan utama dalam membuat kesepakatan atau menjalin kerjasama ekonomi atau perdagangan antarnegara.

169

Yang kedua adalah dimensi ekonomi, yaitu pasar bebas, yang artinya arus barang dan jasa antar negara tidak dihalangi sedikit pun juga. Dan yang ketiga adalah dimensi teknologi, khususnya teknologi informasi, yang akan membuka batas-batas negara.

170

Perkembangan teknologi informasi telah mengantarkan masyarakat Indonesia menuju globalisasi yang memfokuskan diri ke arah konvergensi telekomunikasi, media, dan informatika (telematika). Konvergensi ini sudah sedemikian menjamur di kalangan pengguna komputer sehingga pengenalan sistem elektronik yang menjadi perwujudan dan inti dari telematika telah

168

http://blogs.depkominfo.go.id/itjen/2008/12/19/cyberlaw-tantangan-bagiperkembangan-hukum-di-indonesia/, diakses tanggal 25 Juli 2009, 1.48 am. 169 Tulus T.H. Tambunan, Globalisasi dan Perdagangan Internasional, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hal. 3. 170 Ibid. Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

meningkat popularitasnya sejalan dengan peningkatan intensitas penggunaannya sebagai media untuk berinformasi dan bertelekomunikasi.

171

Esensi dari globalisasi adalah runtuhnya batas-batas ruang dan waktu (time and space). Pengetahuan (knowledge) sebagai sumber daya utama, tidak mengenal batasan geografis sehingga keberadaan entitas negara menjadi kurang relevan dalam menjalankan konteks di dunia maya. Seorang kapitalis murni cenderung melakukan bisnisnya dari sebuah tempat yang murah dan nyaman, menjual produk dan jasanya kepada masyarakat yang kaya, dan hasil keuntungannya akan ditransfer dan disimpan di bank yang paling aman dan memberikan bunga terbesar. Segmentasi pasar yang selama ini sering dilakukan berdasarkan batasbatas waktu dan ruang pun harus didefinisikan kembali mengingat seluruh masyarakat telah menjadi satu di dalam dunia maya, baik komunitas produsen maupun konsumen.

172

Dunia maya merupakan satu-satunya arena bisnis saat ini yang telah menerapkan konsep pasar bebas dan globalisasi informasi dengan hampir sempurna

173

. Globalisasi secara murni telah terjadi di dunia maya karena dengan

adanya situs-situs berakhiran ‘dot com’ (.com), batasan negara jelas menjadi tidak relevan lagi. Seorang Mesir misalnya, dapat dengan leluasa mendirikan suatu situs dengan nama apapun, dengan aplikasi internet yang di-hosting di Jepang, dan menawarkan produk dan jasanya kepada konsumen di Eropa. Tidak adanya

171

Edmon Makarim, op.cit., hal. 447. Richardus Eko Indrajit, op.cit., hal. 39. 173 Ibid., hal. 244. 172


batasan negara dan demografi ini menyebabkan setiap orang dalam format pasar bebas (perfect competition). 174 Dalam era globalisasi, efisiensi dalam berbagai bidang kehidupan merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan untuk mencapai tingkat perekonomian yang lebih baik dan lebih kompetitif. Suatu negara akan tertinggal jauh apabila tidak dapat dengan cepat mengikuti dan mengaplikasikan perkembangan bidang transaksi yang memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi informasi. Transaksi melalui media internet telah terbukti dapat meningkatkan efisiensi daya kerja dan menumbuhkan aktivitas baru yang merangsang tingkat pertumbuhan.

175

Perkembangan teknologi informasi yang terjadi pada hampir setiap negara sudah merupakan ciri global yang mengakibatkan hilangnya batas-batas negara (borderless). Negara yang sudah mempunyai infrastruktur jaringan informasi yang lebih

memadai

tentu

telah

menikmati

hasil

pengembangan

teknologi

informasinya, negara yang sedang berkembang dalam pengembangannya akan merasakan

kecenderungan

timbulnya

neo-kolonialisme.

Hal

tersebut

menunjukkan adanya pergeseran paradigma dimana jaringan informasi merupakan infrastruktur bagi perkembangan suatu negara. Tanpa penguasaan dan pemahaman akan teknologi informasi ini, tantangan globalisasi akan menyebabkan

174 175

Ibid., hal. 230. Badan Pembinaan Hukum Nasional, op.cit., hal. 3.


ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lain dan hilangnya kesempatan untuk bersaing karena minimnya pemanfaatan teknologi informasi.

176

Pergeseran cara bertransaksi dari konvensional menjadi elektronik sesungguhnya merupakan salah satu aspek dari globalisasi. Dengan adanya kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan batasbatas negara menjadi kabur (borderless), dimana setiap orang atau badan hukum yang berasal dari negara yang berbeda dapat mengadakan perikatan hukum tanpa perlu bertatap muka secara langsung, seperti telah disebutkan sebelumnya. Penerapan teknologi informasi sebagai media dalam melakukan transaksi dagang tidak hanya terbatas pada media internet saja, namun juga menggunakan media elektronik lain yang bisa menghubungkan para pihak yang bertransaksi. Selain melalui internet, transaksi dagang juga dapat dilakukan melalui suatu sistem komunikasi nirkabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik yaitu sistem telekomunikasi selular. Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini, transaksi yang dibahas adalah transaksi pengisian pulsa secara elektronik. Pelaksanaan transaksi ini juga dapat dilakukan dengan melintasi batas wilayah negara. Contohnya adalah apabila seorang pengguna kartu salah satu operator di Indonesia sedang berada di luar negeri dan pada saat itu ia membutuhkan pengisian pulsa untuk kelancaran komunikasinya, maka seorang agen/penjual pulsa bisa langsung mengisi pulsa ke ponselnya pada saat itu juga. 176

http://blogs.depkominfo.go.id/itjen/2008/12/19/cyberlaw-tantangan-bagiperkembangan-hukum-di-indonesia/, diakses tanggal 25 Juli 2009, 1.48 am. Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

Begitu juga sebaliknya, jika sang penjual yang berada di luar negeri, sementara itu di Indonesia ada seorang pembeli yang ingin menggunakan layanannya, maka penjual tersebut juga bisa melakukan transaksi langsung dari ponselnya, dengan catatan bahwa pihak yang sedang berada di luar negeri, baik pembeli maupun penjual tetap menggunakan kartu dari salah satu operator selular Indonesia dan transaksi yang dilakukan tersebut ditujukan ke nomor kartu operator selular Indonesia. Dengan melihat perkembangan informatika yang sedemikian cepat, mungkin saja di masa selanjutnya transaksi pengisian pulsa yang dilakukan tersebut bisa ditujukan ke operator yang berasal dari negara asing. Hal ini dimungkinkan apabila terjadi perjanjian kerjasama di antara sesama operator selular dari negara yang berbeda. Dari contoh di atas membuktikan bahwa transaksi perdagangan yang dilakukan secara elektronik, meskipun sangat sederhana, telah meluas hingga ke tingkat global karena tidak hanya terkait pada satu wilayah negara tertentu saja, tetapi sudah melintasi batas antarnegara. Di samping itu, model transaksi yang menjadi contoh tersebut menunjukkan adanya indikasi ke arah perdagangan bebas yang merupakan salah satu wujud globalisasi. Era perdagangan bebas sebagai konsekuensi dari globalisasi menempatkan peranan komputer dan internet ke dalam tempat yang sangat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas jarak raung dan waktu dan diharapkan dapat

meningkatkan

produktifitas

serta

efisiensi

yang

pada

akhirnya


meningkatkan kesejahteraan. Teknologi informasi telah menjadi instrumen efektif dalam perdagangan global.

177

Selain dampak positif tersebut, ternyata juga disadari bahwa komputer memberikan peluang untuk terjadinya kejahatan-kejahatan baru (cybercrime) yang bahkan lebih canggih dibanding kejahatan konvensional. Kejahatan di dunia maya seperti penipuan online, penipuan kartu kredit (fraud), pembobolan keamanan (hacking atau cracking), pembajakan kekayaan intelektual, perjudian, dan sebagainya tentu akan berdampak negatif pada produktivitas dan efisiensi yang semula diharapkan dari pemanfaatan teknologi informasi. Keseluruhan dampak negatif yang ada dan mungkin timbul tersebut harus diwaspadai sehingga tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan perdagangan secara global. Aturan hukum yang dibentuk seyogianya harus mengarahkan kegiatan pemanfaatan teknologi informasi ke arah pemanfaatan yang baik, bertanggung jawab, dan mempunyai nilai positif bagi masyarakat pada umumnya. Selain itu, aturan hukum yang mengatur kegiatan dalam cyberspace (dunia maya) harus dibentuk berdasarkan sintesis antara hukum positif (the existing law) yang berbentuk tradisional dengan lex informatica. Proses globalisasi ekonomi telah terjadi dan akan berlangsung terusmenerus, walaupun prosesnya berbeda dimana dulu sangat lambat, sedangkan sekarang ini sangat pesat dan di masa depan akan jauh lebih cepat lagi. Perbedaan ini disebabkan terutama oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

177

Departemen Komunikasi dan Informatika, op.cit., hal. 61.


menghasilkan alat-alat komunikasi dan transportasi yang semakin canggih, aman, dan murah.

178

Jadi dapat dikatakan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktor pendorong atau kekuatan utama di balik proses globalisasi ekonomi. Dengan adanya satelit, ponsel, fax, internet, dan e-mail maka komunikasi atau arus informasi antarnegara menjadi sangat lancar dan murah. Ini semua meningkatkan arus transaksi ekonomi antarnegara dalam laju yang semakin pesat. 179

178 179

Tulus T.H. Tambunan, op.cit., hal. 17. Ibid.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Dari penulisan skripsi ini, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu: 1. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menjadikan pesan singkat (SMS) sebagai alat bukti yang sah dalam transaksi dagang elektronik, sehingga memberikan suatu kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan aktivitas secara elektronik, yang salah satunya ialah transaksi perdagangan elektronik menggunakan media SMS via ponsel. Ketentuan dalam Undang-Undang tersebut telah menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik maupun hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, sebuah SMS yang digunakan sebagai media dalam bertransaksi elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah karena memenuhi kualifikasi sebagai informasi (dokumen) elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut. 2. Pelaksanaan atau penerapan SMS sebagai alat bukti dalam transaksi jual beli elektronik juga telah diakui dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana bukti elektronik dianggap memiliki kekuatan hukum

apabila

informasinya

dapat

dijamin

keutuhannya,

dapat


dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Transaksi jual-beli pulsa elektronik dengan menggunakan SMS dianggap sebagai transaksi elektronik yang sah dan memiliki kekuatan hukum karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai salah satu elemen dari transaksi elektronik, informasi/dokumen elektronik berupa SMS tersebut dapat dijadikan sebagai perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Seberapa jauh kekuatan hukum SMS sebagai alat bukti tergantung dari forum pengadilan yang mengadili perselisihan tersebut. 3. Hubungan antara kehidupan global dengan transaksi dagang elektronik terlihat dari pergeseran cara bertransaksi dari konvensional menjadi elektronik, yang meskipun dilakukan secara sederhana, namun telah meluas hingga ke tingkat global karena tidak hanya terkait pada satu negara tertentu saja tetapi sudah melintas batas antarnegara. Dengan kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, setiap orang atau badan hukum yang berasal dari negara yang berbeda dapat mengadakan perikatan hukum tanpa perlu bertatap muka secara langsung. Teknologi informasi telah menjadi instrumen efektif dalam perdagangan global. Selain berdampak positif, teknologi informasi juga memberikan peluang untuk terjadinya kejahatan-kejahatan baru (cybercrime). Dampak negatif yang timbul harus diminimalisir dengan aturan hukum yang mengarah ke Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

pemanfaatan teknologi informasi secara baik, bertanggung jawab, dan mempunyai nilai positif bagi masyarakat pada umumnya.

B. Saran 1. Transaksi elektronik dengan menggunakan SMS belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, pemerintah semestinya segera mengambil langkah untuk membentuk regulasi yang khusus hanya mengatur tentang transaksi elektronik dengan menggunakan SMS. Regulasi khusus tersebut bisa berupa Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri (Permen) yang tetap mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. Regulasi semacam ini juga diharapkan menjangkau berbagai transaksi m-commerce lainnya seperti mbanking, m-wallet, m-ticketing, dan sebagainya, sehingga ada pengaturan secara tegas dan yang terutama tentang batasan dari hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaannya, termasuk juga sistem pembuktiannya. 2. Persoalan alat bukti dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bisa menimbulkan perbedaan makna sehingga bisa dianggap keliru oleh hakim. Pada ayat (1) dikatakan bahwa informasi/dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah, sedangkan di ayat (2) dikatakan informasi/dokumen elektronik tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara Indonesia. Dalam Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

hal ini nampak ketidakjelasan bukti elektronik itu merupakan perluasan dari alat bukti yang mana. Apakah berasal dari perluasan alat bukti surat, ataukah dari perluasan alat bukti petunjuk. Untuk itulah Pasal 5 tersebut perlu direvisi agar menjadi jelas apakah bukti elektronik yang berupa informasi/dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti dalam hukum acara ataukah bukti elektronik merupakan alat bukti hukum yang berdiri sendiri.


DAFTAR PUSTAKA Buku Ahmadjayadi, Cahyana, 2001, Peran Teknologi Informasi dalam Penyebarluasan Informasi Hukum di Indonesia, Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Badrulzaman, Mariam Darus, dkk., 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Bahasa, Pusat, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan I Edisi IV, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, 2005, Bisnis E-commerce, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Edmon Makarim, 2005, Pengantar Hukum Telematika, Jakarta: Rajawali Pers. Harahap, M. Yahya, 2005, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika. Indonesia, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik, 2007 Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Indrajit, Richardus Eko, 2001, E-commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya, Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Judhariksawan, 2005, Pengantar Hukum Telekomunikasi, Jakarta: Rajawali Pers. Kadir, Abdul dan Terra Ch. Triwahyuni, 2003, Pengenalan Teknologi Informasi, Yogyakarta: Andi. Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2005, Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung: Refika Aditama. M., Jogiyanto H., 2005, Sistem Informasi Strategik untuk Keunggulan Kompetitif, Yogyakarta: Andi. Nasional, Badan Pembinaan Hukum, 2007, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Transaksi Elektronik, Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Oetomo, Budi Sutedjo Dharma, dkk., 2007, Pengantar Teknologi Informasi Internet: Konsep dan Aplikasi, Yogyakarta: Andi. Pitlo, 1967, Pembuktian dan Daluwarsa, Jakarta: Intermasa. Rozidi, Romzi Imron, 2004, Membuat Sendiri SMS Gateway Berbasis Protokol SMPP, Yogyakarta: Andi. Sanusi, M. Arsyad, 2001, E-commerce: Hukum dan Solusinya, Jakarta: PT Mizan Grafika Sarana. Siburian, Paustinus, 2004, Arbitrase Online, Jakarta: Djambatan. Tambunan, Tulus T.H., 2004, Globalisasi dan Perdagangan Internasional, Bogor: Ghalia Indonesia. Turban, Efraim, dkk., 2006, Pengantar Teknologi Informasi, Jakarta: Salemba Infotek. Ustadiyanto, Riyeke, 2001, Framework E-commerce, Yogyakarta: Andi. Waluyo, Bambang, 1996, Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi, 2003, Jual Beli, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. -------------, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

-------------, Undang-Undang Nomor 30 Tahun Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2002

tentang

Komisi

-------------, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -------------, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). -------------, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. -------------, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/Per/M.Kominfo/2/2009 tentang Kampanye Pemilihan Umum Melalui Jasa Telekomunikasi -------------, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/Per/M.Kominfo/01/2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat (SMS) ke Banyak Tujuan (Broadcast). -------------, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/M.Kominfo/10/2005 tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi. -------------, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. Rechtsreglement voor de Buitengewesten, Staadblad Nomor 227 Tahun 1927. Herziene Indonesische Reglement, Staadblad Nomor 16 juncto 57 Tahun 1848. Internet http://techno.okezone.com/read/2008/01/10/54/74204/54/pemerintah-dorongpenggunaan-pascabayar, diakses tanggal 25 November 2009, 1.25 am. http://id.wikipedia.org/wiki/Layanan_pesan_singkat, diakses tanggal 23 Juli 2009, 11.44 pm. http://en.wikipedia.org/wiki/SMS, diakses tanggal 24 Juli 2009, 12.44 am. http://www.dudung.net/teknologi-informasi/memberdayakan-pesan-singkatsms.html, diakses tanggal 20 Agustus 2009, 10.59 pm. Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

http://www.iptek.net.id/ind/?mnu=8&ch=jsti&id=76, diakses tanggal 24 Juli 2009, 12.16 am. http://www.republika.co.id/koran/41/44009/Era_Baru_Pesan_Singkat, tanggal 23 Juli 2009, 11.51 pm.

diakses

http://www.ayubyahya.com/sejarah-sms-html, diakses tanggal 5 Maret 2009, 12.26 am. http://mypulsa01.wordpress.com/2008/05/29/sejarah-sms-part1/, diakses tanggal 19 Agustus 2009, 8.51 pm. http://bayubangget.blogspot.com/2007/12/perdagangan-elektronik.html, tanggal 25 Juli 2009, 1.15 am.

diakses

http://id.wikipedia.org/wiki/M-dagang, diakses tanggal 24 Juli 2009, 11.41 pm. http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik, diakses tanggal 25 Juli 2009, 1.43 am. http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_commerce, diakses tanggal 25 Juli 2009, 1.45am. http://www.santoslolowang.com/cyberlaw/transaksi-elektronik/, diakses tanggal 25 Juli 2009, 12.24 am. Sigit

Ardianto, http://opinibebas.epajak.org/manfaat-yuridis-ekonomis-uuinformasi-dan-transaksi-elektronik-480, diakses tanggal 25 Juli 2009, 00.22 am.

http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15123&cl=Berita, diakses tanggal 21 Agustus 2009, 10.37 pm. http://www.herusutadi.com/tulisan/t20050715.shtml, diakses tanggal 21 Agustus 2009, 2.23 am. http://hukumonline.com/detail.asp?id=14223&cl=Berita, Agustus 2009, 1.20 am.

diakses

tanggal

21

http://blogs.depkominfo.go.id/itjen/2008/12/19/cyberlaw-tantangan-bagiperkembangan-hukum-di-indonesia/, diakses tanggal 25 Juli 2009, 1.48 am. Iskandar Sawaleo : Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Transaksi Dagang Elektronik, 2010.

Majalah Adjie, Haryo, 2005, “Tak Boleh Lagi Tanpa Identitas”, Selular, Nomor 67 (Oktober 2005): halaman 42. ----------------, 2008, “Menilik Sukses Micro Payment di Filipina”, Selular, Nomor 95 (Februari 2008): halaman 52. Aribowo, Lukman, 2007, “Keperkasaan Si Media Baru”, Selular, Nomor 83 (Februari 2007): halaman 62. Gunarto, 2008, “Belanja dengan T-Cash”, Selular, Nomor 102 (September 2008): halaman 56. Tim Redaksi Selular, 2008, “Mobile Banking: Transaksi Cepat dan Terpercaya”, Selular, Nomor 94 (Januari 2008): halaman 108.


PESAN SINGKAT SEBAGAI ALAT BUKTI HUKUM YANG SAH DALAM TRANSAKSI DAGANG ELEKTRONIK SKRIPSI

Recommend Documents