Written by JiNN Tuesday, 17 September :44 - Last Updated Wednesday, 25 September :43

Uraian Jabatan Kepala Seksi Verak dan KI Written by JiNN Tuesday, 17 September 2013 16:44 - Last Updated Wednesday, 25 September 2013 13:43

NAMA JABATAN: Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal IKHTISAR JABATAN:Melakukan verifikasi pembayaran, rekonsiliasi laporan akuntansi, penyusunan Laporan Keuangan tingkat Kuasa BUN, pelaporan realisasi dan analisis kinerja anggaran serta analisis data statistik laporan keuangan, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai, dan tindak lanjut hasil pengawasan. TUJUAN JABATAN:Terlaksananya mempunyai tugas melakukan verifikasi pembayaran, rekonsiliasi laporan akuntansi, penyusunan Laporan Keuangan tingkat Kuasa BUN, pelaporan realisasi dan analisis kinerja anggaran serta analisis data statistik laporan keuangan yang akurat, akuntabel, dan tepat waktu serta pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai, dan tindak lanjut hasil pengawasan. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN: a. Menatausahakan dokumen sumber. 1. Memeriksa dokumen sumber antara lain berupa DIPA, DNP, SSBP, Nota Debet/Nota Kredit, Berita Kurang/Tambah Kantor Pos, rekening koran dan surat pernyataan saldo (saldo bilyet); 2. Menugaskan pelaksana untuk menerima dan menatausahakan dokumen sumber: 3. Foto kopi DIPA dan dokumen lain yang dipersamakan termasuk revisinya dari Subbagian Umum; 4. Rangkuman pertanggungjawaban yang dilampiri dengan Daftar Nominatif Penerimaan (DNP), SSBP, Nota Debet/Nota Kredit Bank Operasional dan Nota Debet/Nota Kredit Bank Indonesia, Nota Debet/Nota Kredit Bank Persepsi, Berita Kurang/Tambah Kantor Pos dari Seksi Bank; 5. SP2D lembar ke-3 beserta SPM lembar ke-1 dan dokumen pendukungnya dari Subbagian Umum; 6. Rekening koran dan surat pernyataan saldo (saldo bilyet) serta daftar perbedaan saldo dari Seksi Bank; 7. Menugaskan pelaksana untuk melakukan verifikasi/perekaman dan penatausahaan dokumen sumber. b. Melakukan perekaman saldo Uang Persediaan (UP) sisa tahun anggaran yang lalu. 1. Memeriksa data saldo UP sisa tahun anggaran yang lalu; 2. Menugaskan pelaksana untuk melakukan perekaman data sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan pada tanggal 31 Desember tahun lalu; 3. Menugaskan pelaksana untuk mencetak Register Transaksi Harian (RTH) dan mencocokkan dengan dokumen sumbernya; 4. Mengawasi kebenaran perekaman saldo UP sisa tahun anggaran yang lalu. c. Melakukan proses pengolahan data ke dalam aplikasi KPPN. 1. Memeriksa dokumen transaksi penerimaan dan pengeluaran; 2. Menugaskan pelaksana untuk menyusun master penerimaan dan pengeluaran menggunakan sistem yang tersedia dalam aplikasi Seksi Verifikasi dan Akuntansi (selanjutnya disebut Buku Besar); 3. Menugaskan pelaksana untuk membuat Daftar Transaksi Harian Penerimaan dan Pengeluaran; 4. Menugaskan pelaksana untuk melakukan proses posting harian seluruh transaksi

1 / 14


keuangan; 5. Memastikan seluruh transaksi keuangan terposting dan menugaskan pelaksana untuk mencetak daftar posting; 6. Melakukan identifikasi terhadap kesalahan data transaksi yang tidak terposting; 7. Menugaskan pelaksana untuk melakukan proses posting ulang setelah dilakukan perbaikan atas semua transaksi yang tidak terposting; 8. Mengecek Buku Besar dengan mencetak Laporan Hasil Pengecekan Buku Besar SAU, SAI, dan SAKUN serta melakukan perbaikan apabila ditemukan kesalahan dengan cara melakukan pencocokan ulang terhadap dokumen sumber; 9. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Kepala Kantor apabila terjadi perubahan kode MAK/MAP (penambahan, pengurangan, baru) yang belum tertampung dalam aplikasi. d. Melakukan verifikasi terhadap dokumen sumber. 1. Memeriksa kelengkapan dan memverifikasi dokumen sumber; 2. Menugaskan pelaksana untuk meneliti kelengkapan dan melakukan verifikasi dokumen sumber transaksi keuangan; 3. Meneliti kesesuaian elemen data (validasi) yang ada dalam RTH dengan dokumen sumber; 4. Meneliti hasil posting berupa Daftar Transaksi dan Posting (DTP) dan Neraca Percobaan; 5. Menugaskan pelaksana untuk membuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Neraca; 6. Meneliti Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Neraca; 7. Meneliti laporan secara detail masing-masing transaksi apabila terdapat perbedaan hasil pencocokan; 8. Menindaklanjuti temuan kesalahan untuk disampaikan kepada unit teknis terkait. 4.5 Menindaklanjuti temuan kesalahan. 4.5.1 Menugaskan pelaksana untuk membuat konsep/net nota dinas kepada Kepala Kantor atas kesalahan yang ditemukan dengan melampirkan daftar kesalahan; 4.5.2 Meneliti konsep/net nota dinas atas kesalahan yang ditemukan dan melampirkan daftar kesalahan; 4.5.3 Menandatangani daftar kesalahan dan menyampaikan konsep/net nota dinas atas kesalahan yang ditemukan untuk ditandatangani oleh Kepala Kantor; 4.5.4 Menugaskan pelaksana untuk melakukan proses untuk mengoreksi Buku Besar Kas Umum Negara (KUN), Buku Besar Sistem Akuntansi Umum (SAU), dan Data Transaksi Harian (DTH); 4.5.5 Mengirimkan laporan perbaikan dan Arsip Data Komputer (ADK) ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan disertai penjelasan atas temuan kesalahan. 4.6 Melakukan rekonsiliasi internal antara Seksi Verifikasi dan Akuntansi dengan Seksi Bank dan Seksi Pencairan Dana. 4.6.1 Menugaskan pelaksana untuk melakukan penutupan (closing) pada pembukuan; 4.6.2

2 / 14


Memeriksa Neraca KUN, Laporan Arus Kas, Laporan Kas Posisi/ Buku Bank; 4.6.3 Menugaskan pelaksana untuk meneliti posisi kas di Neraca KUN dan posisi kas yang ada di Laporan Arus Kas dengan Laporan Kas Posisi/Buku Bank serta dengan Rekening Koran Pemerintah; 4.6.4 Menugaskan pelaksana untuk meneliti kebenaran kode akun dan besaran rupiah antara Laporan Realisasi Anggaran pada Seksi Verifikasi dan Akuntansi dengan Laporan Realisasi Pengeluaran pada Seksi Bank; 4.6.5 Menugaskan pelaksana untuk meneliti kebenaran kode akun dan besaran rupiah antara Laporan Realisasi Anggaran pada Seksi Verifikasi dan Akuntansi dengan Laporan Realisasi Penerimaan pada Seksi Bank; 4.6.6 Menugaskan pelaksana untuk meneliti kebenaran Laporan Realisasi Anggaran dengan Rangkuman Pertanggungjawaban Bendahara Umum; 4.6.7 Menindaklanjuti temuan perbedaan antara Laporan Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Neraca) dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Umum melalui nota dinas dan disampaikan kepada Seksi terkait. 4.7 Melakukan rekonsiliasi internal antara KPPN dengan Kantor Wilayah DJPB (Bidang AKLAP dan Bidang Pembinaan Anggaran) setempat terhadap Laporan Realisasi Anggaran. 4.7.1 Menugaskan pelaksana untuk meneliti kebenaran MAK dan besaran rupiah antara Laporan Realisasi Anggaran pada Seksi Verifikasi dan Akuntansi dengan Laporan Realisasi Pengeluaran pada Bidang AKLAP dan Pelaksanaan Anggaran Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 4.7.2 Menindaklanjuti temuan perbedaan hasil rekonsiliasi tersebut diatas dengan cara mengkoordinasikan kepada Seksi Pencairan Dana. 4.8 Melaksanakan pembuatan laporan keuangan. 4.8.1 Menugaskan pelaksana untuk mencetak Laporan Keuangan berupa Laporan Arus Kas, Neraca, dan Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) beserta ADK untuk dikirim ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan/Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 4.8.2 Menugaskan pelaksana untuk mencetak laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Sistem Akuntansi Umum (SAU) untuk dikirim ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan/Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 4.8.3 Meneliti kebenaran dan memaraf Laporan Arus Kas, Neraca, dan SAKUN serta meneruskan kepada Kepala Kantor. 4.9 Melakukan rekonsiliasi dengan satuan kerja. 4.9.1 Memeriksa Arsip Data Komputer (berupa disket) yang berisi Buku Besar dari satuan kerja setiap bulan (apabila disampaikan secara manual) atau Arsip Data Komputer hasil unduh dari portal SPAN; 4.9.2 Menugaskan pelaksana untuk melakukan pemrosesan ADK (upload) ke dalam aplikasi SPAN; 4.9.3 Menugaskan pelaksana untuk melakukan rekonsiliasi data transaksi Sistem Akuntansi Umum (SAU) dengan data transaksi Sistem Akuntansi Instansi (SAI); 4.9.4 M

3 / 14


enugaskan pelaksana untuk mencari perbedaan antara SAU dan SAI; 4.9.5 Menganalisis penyebab terjadinya perbedaan antara SAU dan SAI; 4.9.6 Menindaklanjuti temuan perbedaan antara SAU dan SAI melalui Nota Dinas dan disampaikan kepada seksi terkait. 4.9.7 Membuat dan menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi apabila SAU dan SAI sama (tidak terjadi selisih). 4.10 Menerbitkan Surat Peringatan Penyampaian Laporan Keuangan (SP2LK)/ Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi (SP2S)/ menerbitkan Surat Pencabutan Pemberitahuan Pengenaan Sanksi (SP3S). 4.10.1 Meneliti daftar Pelaksanaan rekonsiliasi bulanan;4.10.2 Menugaskan pelaksana untuk membuat konsep SP2LK/SP2S kepada Satker yang belum melaksanakan rekonsiliasi sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan; 4.10.3 Memeriksa konsep SP2LK/Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi dan menyampaikan kepada Kepala Kantor untuk ditetapkan. 4.10.4 Menugaskan pelaksana untuk membuat konsep/net SP3S kepada Satker yang telah melaksanakan rekonsiliasi. 4.11 Menerbitkan Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB)/ Surat Persetujuan Pembayaran Pengembalian (SP3)/ Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian Pendapatan (SKP4) atas permintaan dari Pengguna Anggaran atau pihak lain. 4.11.1 Memeriksa permintaan SKTB beserta dokumen pendukung dari satker/pihak ketiga melalui Subbagian Umum; 4.11.2 Menugaskan pelaksana untuk meneliti dokumen pendukung yang telah diterima dengan Bukti Jurnal dan Data Transaksi (BJDT) dan melakukan konfirmasi dengan Seksi/KPPN terkait; 4.11.3 Menugas kan pelaksana untuk membuat konsep SKTB sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Pembayaran kembali dan mencatatnya dalam routing slip; 4.11.4 Meneliti dan menandatangani SKTB. 4.12 Melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bendahara instansi. 4.12.1 Meneliti dan mempelajari laporan pertanggungjawaban bendahara instansi;4.12.2 Menu gaskan pelaksana untuk melakukan verifikasi dan menyusun konsep laporan hasil verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban bendahara instansi; 4.12.3 Meneliti, memaraf dan menyampaikan konsep laporan hasil verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban bendahara instansi kepada kepala kantor untuk ditandatangani; 4.13 Melakukan koreksi data/SPM dari satker. 4.13.1 Menerima Nota Penyesuaian beserta dokumen pendukungnya dari Seksi Pencairan Dana; 4.13.2 Menugaskan pelaksana melakukan validasi dan verifikasi data dalam SPM;

4 / 14


4.13.3 Melakukan validasi dan verifikasi ulang kemudian menandatangani Nota Penyesuaian; 4.13.4 Meneruskan Nota Penyesuaian kepada Kepala KPPN; 4.13.5 Meneruskan Nota Penyesuaian yang telah disetujui Kepala KPPN kepada Supervisor untuk diunggah data SPM hasil koreksi ke database KPPN; 4.13.6 Menugaskan pelaksana untuk membuat konsep surat persetujuan/penolakan koreksi data ke subbagian umum untuk dikirimkan setelah ditandatangani Kepala Kantor. 4.14 Menerbitkan Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB) dalam rangka pengembalian pendapatan akibat kesalahan perekaman penerimaan oleh Bank/Pos Persepsi atau kelebihan pelimpahan Bank/Pos Persepsi ke BO I/III/Bank Indonesia. 4.14.1 Menerima permintaan pengembalian dari Seksi Bank disertai dengan dokumen pendukung; 4.14.2 Menugaskan pelaksana untuk memeriksa apakah penerimaan telah diterima dan dibukukun di Kas Negara; 4.14.3 Menandatangani SKTB apabila penerimaan telah diterima dan dibukukun di Kas Negara; 4.14.4 Menyampaikan SKTB ke Seksi Bank; 4.15 Membuat laporan analisis data statistik Laporan Keuangan. 4.15.1 Menugaskan pelaksana untuk menghimpun data kinerja anggaran satker dari aplikasi SPAN dan statistik Keuangan; 4.15.2 Menugaskan pelaksana untuk membuat konsep laporan analisis Laporan Keuangan; 4.15.3 Melaku kan analisis terhadap data laporan keuangan; 4.15.4 Meneliti konsep laporan analisis data statistik Laporan Keuangan Regional dan menyampaikan kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani; 4.15.5 Menyampaikan laporan analisis data statistik Laporan Keuangan ke subbagian umum untuk dikirim ke Kanwil/Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan; 4.16 Menyusun rencana pemantauan pengendalian intern di lingkungan KPPN. 4.16.1 Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep rencana jadwal dan sumber daya pemantauan. 4.16.2 Mengoreksi dan menetapkan konsep rencana pemantauan pengendalian intern dan menyampaikan kepada Kepala KPPN. 4.17 Melaksanakan pemantauan pengendalian intern dan kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai. 4.17.1 Menugaskan pelaksana untuk melakukan pemantauan pengendalian utama, pemantauan efektivitas implementasi dan kecukupan rancangan pengendalian intern serta kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai. 4.17.2 Menugaskan pelaksana untuk membuat konsep laporan tersebut. 4.17 .3 M engoreksi dan menetapkan konsep laporan pengendalian utama, pemantauan efektivitas implementasi, kecukupan rancangan pengendalian intern, kepatuhan kode etik serta disiplin

5 / 14


pegawai dan menyampaikan kepada Kepala KPPN. 4.18 Menyusun rekomendasi hasil pemantauan pengendalian intern di lingkungan KPPN. 4.18.1 Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep rekomendasi hasil pemantauan pengendalian intern di lingkungan KPPN. 4.18.2 Mengoreksi dan menetapkan konsep rekomendasi hasil pemantauan pengendalian intern di lingkungan KPPN serta menyampaikan kepada Kepala KPPN. 4.19 Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemantauan pengendalian intern dan kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan KPPN. 4.19.1 Bersama dengan pelaksana melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemantauan pengendalian intern dan kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai. 4.1 9.2 Menugaskan pelaksana untuk menyusun laporan hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemantauan pengendalian intern dan kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan Kepala KPPN. 4.19.3 Mengoreksi konsep laporan hasil tindak lanjut atas rekomendasi pemantauan pengendalian intern dan kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan KPPN serta menyampaikan kepada Kepala KPPN. 4.20 Melakukan pengelolaan risiko pada KPPN. 4.20.1 Mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang berpotensi menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya sasaran pekerjaan KPPN; 4.20.2 Melakukan analisis risiko terhadap sumber-sumber risiko; 4 .20.3 Mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem dan mekanisme pengendalian, baik proses, peralatan, dan praktik yang ada; 4.20.4 Melakukan analisis risiko sesuai dengan tujuan, ketersediaan data, kekuatan dan kelemahan dari sistem dan mekanisme pengendalian, baik proses, peralatan, dan praktik yang ada; 4.20.5 Menetapkan prioritas risiko dan menetapkan perlu tidaknya pengananan terhadap suatu risiko; 4.20.6 Menentukan jenis penanganan yang efektif dan efisien untuk suatu risiko; 4.20.7 Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengananan risiko; 4.21 Menyusun laporan pelaksanaan manajemen risiko pada KPPN. 4.21.1 Memantau pelaksanaan pengananan risiko;4.21.2 Menugaskan pelaksana untuk membuat konsep laporan pengelolaan risiko berdasarkan identifikasi, analisis, prioritas dan jenis penanganan risiko; 4.21.3 Menel iti konsep laporan pengelolaan risiko dan menyampaikan kepada Kepala KPPN; 4.21.4 Menyampaikan laporan pengelolaan risiko kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai sumbangan penanganan risiko tingkat eselon II. 4.22

6 / 14


Melakukan pemantauan terhadap kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai KPPN. 4.22.1 Menerima/mempelajari peraturan tentang kode etik dan disiplin pegawai;4.22.2 Memant au perilaku pegawai KPPN dalam mematuhi kode etik dan disiplin; 4.22.3 Menugaskan pelaksana untuk ikut memantau kepatuhan kode etik dan disiplin; 4.22.4 Menugaskan pelaksana untuk membuat konsep laporan kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai; 4.22.5 Meneliti dan menyampaikan laporan kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai kepada Kepala Kantor/Kanwil/Kantor Pusat apabila terdapat pelanggaran; 4.23 Melakukan penyusunan tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). 4.23.1 Mempelajari dan meneliti hasil temuan pada LHP KPPN;4.23.2 Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan tanggapan LHP disertai dokumen pendukungnya; 4.23.3 Menyusun konsep tanggapan LHP dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor. 4.24 Menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, dan LAKIP Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. 4.24.1 Mempelajari Renstra, Renja, RKT, PK, dan LAKIP Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tahun lalu dan tahun berjalan; 4.24.2 Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, dan LAKIP Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 4.24.3 Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, dan LAKIP Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan menyampaikan kepada Kepala Kantor; 4.24.4 Membahas bersama dengan Kepala Kantor, Kepala Subbagian Umum, dan para Kepala Seksi mengenai konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, dan LAKIP Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 4.25 Melakukan penetapan Kontrak Kinerja Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five lingkup Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal. 4.25.1 Mengidentifikasi dan merinci tugas dan fungsi Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal dalam rangka penyusunan target kinerja Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five lingkup Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal; 4.25.2 Menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan target kinerja Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five berdasarkan tugas dan fungsi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal; 4.25.3 Meneliti dan memeriksa serta menetapkan target kinerja Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five lingkup Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal. 4.26 Melakukan penilaian CKP pelaksana lingkup Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal. 4.26.1 Memeriksa Kontrak Kinerja Kemenkeu-Five masing-masing pelaksana;4.26.2 Membandi ngkan Kontrak Kinerja dengan dengan hasil kerja masing-masing pelaksana;

7 / 14


4.26.3 Mengisi CKP masing-masing pelaksana; 4.27 Melakukan Penilaian Perilaku terhadap Pejabat lingkup KPPN dan Pelaksana lingkup Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal. 4.27.1 Mengusulkan pejabat penilai setara/peer evaluator melalui aplikasi e-perfomance kepada Kepala KPPN; 4.27.2 Menugaskan Pelaksana untuk mengusulkan penilai/evaluator melalui aplikasi e-perfomance; 4.27.3 Men etapkan penilai/evaluator pelaksana lingkup Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal; 4.27.4 Mengisi kuesioner Penilaian Perilaku untuk atasan, pejabat setara/peer, dan pelaksana tiap semester; 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Disposisi dari Kepala Kantor;5.2. untuk Seksi Verifikasi dan Akuntansi tahun lalu dan tahun berjalan; 5.3. DIPA dan dokumen anggaran lain yang dipersamakan; 5.4. Dokumen sumber dari Seksi Pencairan Dana; 5. 5. Dokumen sumber dari Seksi Bank; 5.6. ADK dari Instansi/Satker; 5.7. Laporan SPJ Bendahara Umum; 5.8. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca SAKPA dan Posisi BMN di Neraca dari Satker; 5.9. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi; 5.10. Laporan Kas Posisi; 5.11. Metode identifikasi, analisis, evaluasi risiko; 5.12. Proses penanganan risiko; 5.13. Rencana Pemantauan Tahunan; 5.14. LHP; 5.15. Renstra, Renja, RKT, PK, dan LAKIP Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 5.16. Database. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;6.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

8 / 14


6.3. Undang-undang APBN; 6.4. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN; 6.5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 6.6. Keppres tentang Pelaksanaan APBN; 6.7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; 6.8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan; 6.9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 6.10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar; 6.11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.06/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 6.12. Uraian Jabatan; 6.13. Peraturan/Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan; 6.14. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perbendaharaan dan bendahara umum; 6.15. Program Aplikasi Vera. 7. HASIL KERJA: 7.1. Register Transaksi Harian;7.2. Daftar Transaksi Harian;7.3. Buku Besar Penerimaan dan Pengeluaran; 7.4. Berita Acara hasil rekonsiliasi data realisasi pengeluaran dengan Seksi Bank; dan Seksi Pencairan Dana ( Mingguan); 7 .5. Berita Acara hasil rekonsiliasi data realisasi pengeluaran dengan Kanwil DJPB (Bidang AKLAP dan Bidang PA ) setiap bulan; 7.6. Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan; 7.7. Berita Acara Rekonsiliasi transaksi SAU dengan SAI; 7.8.

9 / 14


Hasil verifikasi dan penatausahaan dokumen transaksi keuangan; 7.9. Hasil pencocokan data dalam Daftar Transaksi harian dengan dokumen sumber (DIPA,SPM, SP2D, SSBP dan dokumen lainnya); 7.10. Konsep SP2LK/SP2S, SP3S; 7.11. Konsep laporan keuangan setelah penyesuaian; 7.12. Konsep pengantar pengiriman ADK; 7.13. Konsep nota dinas kepada Kepala KPPN atas temuan kesalahan; 7.14. Surat Keterangan menerima Bukti Jurnal dan Data Transaksi (BJDT); 7.15. Hasil perekaman data saldo UP; 7.16. Laporan Keuangan tingkat Kuasa BUN/KPPN (LAK,LRA, dan Neraca); 7.17. Laporan analisa validasi daftar transaksi harian dengan dokumen sumber; 7.18. Perbaikan laporan keuangan dan membuat konsep pengantar ADK; 7.19. Konsep Nota Dinas temuan hasil verifikasi antara laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban Bendahara Umum; 7.20. Surat Keterangan telah dibukukan/ Surat Persetujuan Pembayaran Pengembalian / Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian Pendaptan (SKP4) 7.21. Hasil Cetakan Register Transaksi yang valid; 7.22. Laporan pencocokan Buku Besar KUN dan transaksi KUN; 7.23. Daftar transaksi tidak terposting; 7.24. Hasil posting ulang setelah dilakukan perbaikan data; 7.25. Laporan pencocokan SAU dan SAKUN; 7.26. Laporan identifikasi data transaksi yang tidak terposting; 7.27. Validasi laporan realisasi anggaran dengan arus kas: 7.28. Laporan realisasi anggaran dengan realisasi pencairan dana; 7.29. Laporan hasil rekonsiliasi antara KPPN dengan satker;

10 / 14


7.30. Laporan hasil verifikasi pertanggungjawaban bendahara instansi. 7.31. Laporan Keuangan SAKUN; 7.32. Laporan Keuangan SAU; 7.33. Konsep rencana pemantauan pengendalian intern; 7.34. Konsep laporan pengendalian utama, pemantauan efektivitas implementasi, kecukupan rancangan pengendalian intern, kepatuhan kode etik serta disiplin pegawai; 7.35. Konsep rekomendasi hasil pemantauan pengendalian intern di lingkungan; 7.36. Konsep laporan hasil tindak lanjut atas rekomendasi pemantauan pengendalian intern dan kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai;; 7.37. Sumbangan penanganan risiko tingkat eselon II; 7.38. Konsep tanggapan LHP; 7.39. Bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, dan LAKIP KPPN; 7.40. Laporan Realisasi Penerimaan Non Anggaran (PFK); 7.41. Target kinerja Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five lingkup Seksi Target kinerja Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five lingkup Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal; 7.42. Capaian Kinerja Pelaksana lingkup Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Intenal; 7.43. Penilaian Perilaku terhadap Pejabat lingkup KPPN dan Pelaksana lingkup Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal. 8. WEWENANG: 8.1. Mengajukan usul, saran, dan pendapat kepada Kepala Kantor;8.2. Mengoreksi dan memaraf konsep surat, daftar, laporan, dan tanggapan LHP; 8.3. Melakukan verifikasi terhadap dokumen/transaksi keuangan; 8.4. Menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi; 8.5. Pemantauan Pengendalian Utama; 8.6. Pengelolaan risiko pada KPPN; 8.7.

11 / 14


Melakukan pemantauan terhadap kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai; 8.8. Menjaga kerahasiaan Pelaksanaan tugas; 9. TANGGUNG JAWAB: 9.1. Usul, saran, dan pendapat kepada Kepala Kantor;9.2. Kebenaran konsep surat, daftar, laporan, dan tanggapan LHP; 9.3. K ebenaran verifikasi terhadap dokumen/transaksi keuangan; 9.4. Kebenaran Berita Acara Rekonsiliasi; 9.5. Kebenaran pemantauan pengendalian utama; 9.6. Terlaksananya kegiatan pengananan risiko; 9.7. Kebenaran sumbangan pengelolaan risiko; 9.8. Kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai; 9.9. Kerahasiaan Pelaksanaan tugas; 10. DIMENSI JABATAN : 10.1. Jumlah Satuan Kerja yang harus melakukan rekonsiliasi pembukuan (dalam wilayah pembayaran KPPN; 10.2. Jumlah laporan keuangan tingkat Satker yang diverifikasi dan direkonsiliasi (dalam wilayah pembayaran KPPN); 10.3. Jumlah pengendalian utama pada KPPN; 10.4. Jumlah kegiatan pengananan risiko; 11. HUBUNGAN KERJA: 11.1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam hal menerima petunjuk, pendapat, dan pengarahan serta mengajukan usul dan pendapat mengenai Pelaksanaan tugas di bidang perbendaharaan; 11.2. Kepala Subbagian Umum/Kepala Seksi dalam hal koordinasi Pelaksanaan tugas di bidang perbendaharaan; 11.3. Para pegawai dalam hal Pelaksanaan tugas di bidang perbendaharaan; 11.4. KPA/Satker dalam hal rekonsiliasi data realisasi anggaran. 11.5. PT Taspen (Persero), PT ASKES, dalam hal rekonsiliasi Penerimaan Non Anggaran (PFK) 11.6. PT POS, PT TASPEN (Persero) dalam hal pengeluaran non anggaran (pengembalian penerimaan pensiun yang terlanjur disetor ke Kas Negara). 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN: 12.1 Ketidakdisiplinan satker dalam melakukan rekonsiliasi, kurang mendukung kelancaran dan keakuratan penyusunan Laporan Arus Kas tingkat Kuasa BUN, sehingga perlu diberikan

12 / 14


sanksi yang tegas dan jelas; 12.2 Kurangnya pemahaman terhadap penyusunan laporan keuangan ( SAK, SIMAK BMN, dan pembuatan CaLK) sehingga perlu diberikan pembinaan/ bimbingan secara intensif. 12.3 Referensi KPP pada aplikasi Vera perlu di up date sesuai reorganisasi pada DJP agar nama dan kode KPP penerima setoran bisa terbaca pada aplikasi Vera, sehingga pada LRA Pendapatan BA 015.04 tidak ada lagi transaksi tanpa kode satker. Untuk waktu yang akan datang koordinasi antara DJP dan DJPB perlu ditingkatkan. 13. RISIKO JABATAN: Keterlambatan dan ketidakakuratan penyusunan LKPP dapat berdampak pada keterlambatan dan ketidakakuratan LKPP di tingkat pusat (dinyatakan disclaimer oleh BPK) sehingga dapat berpotensi ditolaknya pertanggungjawaban pemerintah oleh DPR.14. SYARAT JABATAN: 14.1. Pangkat/Golongan: Penata (III/c)14.2. Pendidikan formal: DIV/Strata 114.3. Diklat/K ursus: Diklatpim Tingkat IV 14.4. Syarat lainnya: 14.4.1. Menguasai bidang perbendaharaan dan akuntansi; 14.4.2. Standar Kompetensi Jabatan : 14.4.2.1. In-depth problem solving and analysis (2); 14.4.2.2. Planning and organizing (2); 14.4.2.3. Quality focus (2); 14.4.2.4. Continuous improvement (2); 14.4.2.5. Policies, processes, and procedures (2); 14.4.2.6. Stakeholders service (2); 14.4.2.7. Integrity (2); 14.4.2.8. Team work and collaboration (2); 14.4.2.9. Team leadership (1) 15. KEDUDUKAN JABATAN:

13 / 14


14 / 14

Written by JiNN Tuesday, 17 September :44 - Last Updated Wednesday, 25 September :43

Recommend Documents