Written by JiNN Tuesday, 17 September :43 - Last Updated Wednesday, 25 September :53

Uraian Jabatan Kepala Seksi Bank Written by JiNN Tuesday, 17 September 2013 16:43 - Last Updated Wednesday, 25 September 2013 12:53

NAMA JABATAN: Kepala Seksi Bank IKHTISAR JABATAN:Melakukan penyelesaian transaksi pencairan dana, fungsi cash management, penerbitan Daftar Tagihan, pengelolaan rekening Kuasa BUN dan Bendahara serta penatausahaan pengembalian Pendapatan/Penerimaan Negara. TUJUAN JABATAN:Terlaksananya penyelesaian transaksi pencairan dana, fungsi pengelolaan kas (cash management), penerbitan Daftar Tagihan, pengelolaan rekening Kuasa BUN dan Bendahara serta penatausahaan pengembalian Pendapatan/Penerimaan Negara. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:1. Melakukan penyelesaian transaksi pencairan dana dan penatausahaannya. - Memantau pelaksana dalam menerima SP2D lembar ke-1 berikut bukti potong/setor (Surat Setoran Pajak (SSP)/Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)/Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)) dari Seksi Pencairan Dana; - Memastikan ketersediaan dana pada Bank Operasional dengan prosedur yang berlaku; - Meneliti dan menandatangani lembar ke-1 SP2D, Daftar Penguji dan Surat Penegasan; - Memerintahkan pelaksana membubuhi stempel timbul pada lembar ke-1 SP2D, meneruskan Daftar Penguji dan Surat Penegasan kepada Kepala Kantor; 2 Menerbitkan SPM Pengembalian Pendapatan akibat kesalahan perekaman penerimaan oleh Bank/Pos Persepsi atau Pengembalian penerimaan non anggaran akibat kelebihan pelimpahan Bank/Pos Persepsi ke BO I/III/Bank Indonesia Tahun Anggaran berjalan. - Menerima permintaan pengembalian oleh Bank/Pos Persepsi beserta dokumen kelengkapan (Bukti Penerimaan Negara (BPN)/surat setoran yang yang sudah ditera Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB)/ Nomor Transaksi Pos (NTP), Laporan Harian Penerimaan dan Daftar Nominatif Penerimaan, Rekening koran, dan Nota Debet Pelimpahah); - Memerintahkan pelaksana untuk meneliti atas kesalahan perekaman dan/atau kelebihan pelimpahan berdasarkan dokumen kelengkapan yang disampaikan Bank/Pos Persepsi; - Meneliti kembali kesalahan perekaman dan/atau kelebihan pelimpahan berdasarkan dokumen kelengkapan; - Meneruskan kepada Seksi Verifikasi dan - Akuntansi untuk diterbitkan SKTB; - Menerbitkan SPM Pengembalian Pendapatan atas SKTB yang diterbitkan Seksi Verifikasi dan - Akuntansi dan SKP4 oleh Kepala Kantor; - Meneruskan SPM Pengembalian Pendapatan beserta kelengkapannya ke Seksi Pencairan Dana untuk diterbitkan SP2D; 3 Melakukan proses Pengembalian Pendapatan akibat kesalahan perekaman penerimaan oleh Bank/Pos Persepsi atau Pengembalian penerimaan non anggaran akibat kelebihan pelimpahan Bank/Pos Persepsi ke BO I/III/Bank Indonesia Tahun Anggaran Yang Lalu ke kantor pusat (Direktorat Pengelolaan Kas Negara). - Menerima permintaan pengembalian oleh Bank/Pos Persepsi beserta dokumen kelengkapan (Bukti Penerimaan Negara (BPN)/surat setoran yang yang sudah ditera Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB)/ Nomor Transaksi Pos (NTP), Laporan Harian Penerimaan dan Daftar Nominatif Penerimaan, Rekening koran, dan Nota Debet Pelimpahah);

1/6


- Memerintahkan pelaksana untuk meneliti atas kesalahan perekaman dan/atau kelebihan pelimpahan berdasarkan dokumen kelengkapan yang disampaikan Bank/Pos Persepsi; - Meneliti kembali kesalahan perekaman dan/atau kelebihan pelimpahan berdasarkan dokumen kelengkapan; - Meneruskan kepada Seksi Verifikasi dan - Akuntansi untuk diterbitkan SKTB; - Membuat konsep Surat Permintaan Pengembalian Pendapatan kepada Kepala Kantor; - Meneruskan Surat Permintaan Pengembalian Pendapatan dan SKP4 yang ditandatangani Kepala Kantor, SKTB dari Seksi Verifikasi dan Akuntansi kepada Subaggian Umum untuk dikirimkan ke kantor pusat (Direktorat Pengelolaan Kas Negara); 4 Menerbitkan konsep SKP4 untuk proses pembayaran kembali dana retur SP2D yang telah disetor ke kas negara. - Menerima SKTB dari Seksi Verifikasi dan Akuntansi; - Memerintahkan pelaksana untuk membuat konsep SKP4; - Meneliti, dan meneruskan SKP4 kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani; 5 Menerbitkan Surat Ketetapan Pembagian Dana Bagi Hasil PBB. - Menugaskan pelaksana untuk membuat konsep Surat Ketetapan Pembagian (SKP) Dana Bagi Hasil PBB; - Meneliti dan menganalisa kesesuaian konsep Surat Ketetapan Pembagian (SKP) Dana Bagi Hasil PBB yang memuat alokasi per Kabupaten/Kota berdasarkan data yang diterima dari LHP Bank/Pos Persepsi PBB; - Menerbitkandanmenandatangani SKP DBH PBB termasuk BP PBB; 6 Menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran DBH PBB. - Menugaskan pelaksana untuk membuat konsep Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana Bagi Hasil PBB - Meneliti kesesuaian SPP DBH PBB dengan SKP DBH PBB - Menandatangani SPP DBH PBB Bagian Daerah termasuk BP PBB 7 Menerbitkan Surat Permohonan Transfer DBH PBB - Menugaskan pelaksanauntuk membuat konsep Surat Permohonan Transfer DBH PBB; - Meneliti dan memaraf Surat Permohonan Transfer DBH PBB. - Menyampaikan SPP dan Surat Permohonan Transfer kepada Kepala Subbagian Umum deangan melampirkan SKP DBH PBB, Nota Debet pelimpahan Bank/Pos PBB dan Nota Kredit penerimaan BO III PBB. 8 Menerbitkan Surat Perintah Transfer DBH PBB - Menerima surat permohonan transfer yang sudah ditandatangani dari Subbagian Umum; - Menugaskan pelaksana untuk membuat konsep Surat Perintah Transfer DBH PBB berdasarkan surat perintah transfer ; - Meneliti dan memaraf Surat Perintah Transfer DBH PBB dan BP PBB; - Menyampaikan Surat Perintah Transfer kepada Kepala KPPN untuk ditandatangani; - Menyampaikan Surat perintah transfer kepada Subbagian Umum untuk dikirimkan ke Bank Operasional III.

2/6


9 Melakukan penatausahaan penerimaan negara melalui potongan SPM, Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi dan Pos Persepsi. - Mengawasi pelaksana dalam melakukan pemeriksaan Laporan Harian Penerimaan (LHP) yang terdiri dari Laporan Penerimaan dan Pelimpahan, Rekap Nota Kredit, Daftar Nominatif Penerimaan (DNP), Arsip Data Komputer (ADK), BPN dan dokumen sumber (SSP/SSBC/SSPCP/SSBP/SSPB) dari Bank/Pos Persepsi; - Memeriksa kebenaran data LHP beserta dokumen pendukung; - Menugaskan pelaksana untuk mencetak laporan terkait penerimaan negara; - Menandatangani laporan terkait penerimaan negara dan meneruskannya kepada Kepala Kantor; 10 Melakukan penyusunan Laporan Kas Posisi (LKP). - Menugaskan pelaksana untuk menyusun LKP harian, mingguan maupun bulanan; - Meneliti kebenaran LKP dan mencocokkan angkanya dengan laporan Rangkuman Pertanggungjawaban Bendahara Umum (RPBU); - Menyampaikan LKP kepada Kepala KPPN untuk ditandatangani; - Menyampaikan LKP termasuk Arsip Data Komputer (ADK) kepada Subbagian Umum untuk dikirimkan kepada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan(Dit PKN), Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Seksi Verifikasi Dan Akuntansi. 11 Melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bendahara Umum. - Menugaskan pelaksana Bendahara Umum untuk mencetak SPJ Bendahara Umum (RPBU, BBTU, BBPU, BGPU) berikut dokumen pendukungnya; - Menugaskan pelaksana untuk meneliti dan mencocokkan data BKPP, BKPK, RBKPP, RBKPK, Buku Bank dan RPBU serta Buku Potongan Umum; - Menandatangani BKPP, BKPK, RBKPP, RBKPK serta Buku Bank dan menyampaikan RPBU, Buku Potongan Umum Laporan Penerimaan PNBP/Pajak/Bea dan Cukai kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk ditandatangani; - Menugaskan pelaksanauntuk merangkum semua laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran negara pada Seksi Bankuntuk diteruskan kepada Seksi Verifikasi dan Akuntansi beserta dokumen pendukungnya; - Menugaskan pelaksana untuk menyusun dan menyimpan arsip dokumen laporan pertanggungjawaban Bendahara Umum berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun, termasuk dokumen pendukungnya sebagai pertinggal. 12 Melakukan penyusunan Laporan Penerimaan dan Pembagian PBB. - Menerima SP2D beserta dokumen pendukungnya dari Subbagian Umum; - Menugaskan pelaksana untuk menyampaikan copy SP2D dan SPM kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan setiap triwulan; - Menugaskan pelaksana untuk membuat laporan bulanan realisasi penerimaan, pembagian dan penyaluran DBH PBB. - Meneliti pembagian dan pelimpahan PBB sesuai dengan ketentuan yang berlaku; - Menugaskan pelaksanauntuk membuat konsep surat pengantar laporan PBBbulanan; - Mengoreksi dan menyampaikan laporan tersebut kepada Subbagian Umum untuk dikirimkan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

3/6


13 Melakukan pembukuan atas penerimaan dan pembagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Bank Operasional III (BO III). - Menerima, meneliti Rekening Koran serta Nota Kredit yang diterima dari Bank Operasional III; - Menugaskan pelaksana untuk melakukan verfikasi kebenaran dan kelengkapan data sebelum menerbitkan SKP. - Berkoordinasi dengan Bank persepsi PBB dan BO III PBB dalam hal terdapat perbedaan nilai pelimpahan pada Nota Debet dan Nota Kredit untuk mendapatkan nilai pelimpahan yang benar.; - Menugaskan pelaksana untuk membukukan pembagian Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan SP2D DBH PBB maupun BP PBB yang telah diterbitkan KPPN. - Mencocokkan antara Nota Debet dari BO III dengan nota kredit dari Bank Indonesia. 14 Menerbitkan nota perbaikan pembukuan. - Menerima SP2D atas SPM-PP yang telah diterbitkan; - Menugaskan pelaksana untuk membuat konsep nota perbaikan pembukuan; - Memeriksa konsep nota perbaikan pembukuan untuk ditandatangani oleh Kepala KPPN; 15 Pengelolaan rekening milik Kementerian Negara/Lembaga / Kantor/ Satuan Kerja - Menerima surat permohonan persetujuan / penolakan pembukaan rekening dari kantor/ satker; - Menugaskan pelaksana untuk membuat memproses dan membuat konsep surat persetujuan/ penolakan pembukaan rekening tersebut; - Mengoreksi, memaraf dan menyampaikan konsep surat persetujuan /penolakan kepada Kepala KPPN untuk ditandatangani; - Menugaskan pelaksana untuk mengirimkan surat tersebut ke instansi yang bersangkutan; - Menugaskan pelaksana untuk menatausahakan surat persetujuan pembukaan rekening; 16 Permintaan NTPN terhadap penerimaan melalui potongan SPM. - Menugaskan pelaksana untuk mengimport data NTPN penerimaan dari potongan SPM; - Menugaskan pelaksana untuk meneliti terhadap kebenaran potongan tersebut dan selanjutnya dimintakan NTPN; - Melakukan pelayanan pemberian konfirmasi mengenai keabsahan dan kebenaran Surat Tanda Setoran Penerimaan Negara; - Memeriksa surat permintaan konfirmasi setorat penerimaan negara; - Menugaskan pelaksana untuk meneliti dan mencocokan kebenaran dan keabsahan STS Penerimaan Negara dengan pembukuan pada KPPN; - Melegalisir STS sebagai bukti penerimaan negara telah dibukukan; - Menugaskan pelaksana untuk membuat konsep surat pengantar pengiriman hasil konfirmasi tersebut dan diajukan kepada Kepala KPPN untuk ditandatangani; - Menyampaikan surat pengantar berikut STS yang telah dilegalisir tersebut kepada Subbagian Umum untuk dikirimkan kepada yang bersangkutan. 17 Melakukan rekonsiliasi terhadap tagihan imbalanan jasa pelayanan bank/pos persepsi. - Menerima konsep Berita Acara Rekon Imbalan Jasa Pelayanan dan rekapitulasi data

4/6


transaksi yang telah dibukukan oleh Bank/Pos Persepsi; - Menugaskan pelaksana untuk meneliti, menghitung dan mencocokkan jumlah handling/STS transaksi setoran penerimaan negara yang telah dibukukan bank/pos persepsi selama satu bulan; - Mengoreksi,memaraf dan menyampaikan konsep Berita Acara Rekonsiliasi Imbalan Jasa Pelayanan kepada kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk ditandatangani. - Menyampaikan Berita Acara Rekon kepada Subbagian Umum untuk dikirimkan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan Bank/Pos Persepsi bersangkutan. 18 Melakukan penyusunan konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional. - Menerima tugas dari Kepala KPPN untuk menyusun tanggapan LHP; - Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan tindak lanjut tanggapan LHP disertai dokumen pendukungnya; - Menyusun konsep tanggapan LHP dan menyampaikannya kepada Kepala KPPN untuk disetujui dan diparaf Mempelajari temuan laporan hasil pemeriksaan dan menyiapkan peraturan yang menjadi dasar selanjutnya. 19 Menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, dan LAKIP Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. - Mempelajari Renstra, Renja, RKT, PK, dan LAKIP Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tahun lalu dan tahun berjalan; - Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, dan LAKIP Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; - Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, dan LAKIP Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan menyampaikan kepada Kepala Kantor; - Membahas bersama dengan Kepala Kantor, Kepala Subbagian Umum, dan para Kepala Seksi mengenai konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, dan LAKIP Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 20 Melakukan penetapan Kontrak Kinerja Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five lingkup Seksi Bank. - Mengidentifikasi dan merinci tugas dan fungsi Seksi Bank dalam rangka penyusunan target kinerja Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five lingkup Seksi Bank; - Menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan target kinerja Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five berdasarkan tugas dan fungsi Bank; - Meneliti dan memeriksa serta menetapkan target kinerja Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five lingkup Bank. 21 Melakukan penilaian CKP pelaksana lingkup Seksi Bank. - Memeriksa Kontrak Kinerja Kemenkeu-Five masing-masing pelaksana; - Membandingkan Kontrak Kinerja dengan dengan hasil kerja masing-masing pelaksana; - Mengisi CKP masing-masing pelaksana; 22 Melakukan Penilaian Perilaku terhadap Pejabat lingkup KPPN dan Pelaksana lingkup Seksi Bank.

5/6


- Mengusulkan pejabat penilai setara/peer evaluator melalui aplikasi e-perfomance kepada Kepala KPPN; - Menugaskan Pelaksana untuk mengusulkan penilai/evaluator melalui aplikasi e-perfomance; - Menetapkan penilai/evaluator pelaksana lingkup Seksi Bank; - Mengisi kuesioner Penilaian Perilaku untuk atasan, pejabat setara/peer, dan pelaksana tiap semester DIMENSI JABATAN: - Jumlah penerimaan dan pengeluaran negara yang dibukukan; - Jumlah handling STS dan SP2D yang ditatausahakan. - Meliputi seluruh Bank/Kantor Pos yang menjadi mitra kerja/Bank Operasional (BO) dalam hal pelaksanaan pengeluaran negara. - Jumlah Bank/Kantor Pos Persepsi yang menjadi mitra kerja dalam pelayanan - Jumlah handling penerimaan negara yang ditatausahakan - Jumlah penerimaan negara yang dihimpun dari bank/kantor pos persepsi HUBUNGAN KERJA: - Kepala KPPN dalam hal menerima petunjuk dan arahan; - Para Kepala Seksi di KPPN dalam hal melakukan koordinasi; - Para pelaksana pada Seksi Bank dalam hal memberikan tugas dan pengarahan; - Pejabat Bank Indonesiadalam hal penatausahaan Rekening Kas Negara dan pencairan dana. - Pembantu penelaah persepsi dalam rangka pelaksanaan tugas; - Bank/Pos Persepsi mitra kerja dalam hal kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas - KPP, KPBC dan Satuan Kerja dalam hal konfirmasi kebenaran setoran penerimaan negara MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN: Masih kurangnya kepatuhan pihak bank/kantor pos untuk melaksanakan transfer/pemindahbukuan SP2D tepat waktu sehingga kurang mendukung kelancaran pelayanan kepada pemangku kepentingan dan kurangnya pemahanan petugas bank/pos persepsi serta masyarakat terhadap ketentuan pada Modul Penerimaan Negara, sehingga kurang mendukung kelancaran pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi, koordinasi yang lebih intensif dan pemberian sanksi secara tegas atas pelanggaran. RISIKO JABATAN: Terlambatnya penyaluran dana dapat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan para pemangku kepentingan (stakeholders) dan terlambatnya penyerapan anggaran yang berdampak pada pembangunan nasional.13.2. Ketidakakuratan dalam penatausahaan penerimaan negara dapat berdampak pada kesalahan pengambilan kebijakan di tingkatpusat.

6/6

Written by JiNN Tuesday, 17 September :43 - Last Updated Wednesday, 25 September :53

Recommend Documents