Written by JiNN Tuesday, 17 September :13 - Last Updated Wednesday, 18 September :21

Uraian Jabatan Kepala Seksi Pencairan Dana Written by JiNN Tuesday, 17 September 2013 16:13 - Last Updated Wednesday, 18 September 2013 08:21

1. NAMA JABATAN: Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker 2. IKHTISAR JABATAN: Melakukan pengujian resume tagihan dan SPM, penerbitan SP2D, penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU, penerbitan Surat Pengesahan atas Ralat SPM dari satuan kerja dan Nota Dinas Kesalahan dan Perbaikan SP2D Hasil Verifikasi pada KPPN, dan pengelolaan data kontrak, data supplier, dan belanja pegawai satker, serta monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran satker, serta melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan, fungsi customer service, supervisi teknis SPAN dan helpdesk SAKTI, pemantauan standar kualitas layanan KPPN, dan penyediaan layanan perbendaharaan. 3. TUJUAN JABATAN: Terlaksananya pencairan dana atas beban APBN secara cepat, tepat dan akuntabel, serta pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan, fungsi customer service, supervisi teknis SPAN dan helpdesk SAKTI, pemantauan standar kualitas layanan KPPN, dan penyediaan layanan perbendaharaan. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN: 4.1. Melakukan penatausahaan dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai dasar pembayaran. 4.1.1. Meneliti DIPA/dokumen lain yang dipersamakan;4.1.2. Menugaskan pelaksana untuk memantau revisi DIPA yang berasal dari DJA, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan satker itu sendiri; 4.1.3. Menyimpan dokumen-dokumen hasil cetak dari aplikasi (DIPA/dokumen anggaran yang dipersamakan) tersebut dengan baik dan rapi. 4.2. Melakukan pengujian terhadap data rekanan (supplier).4.2.1. Memantau pelaksana dalam melakukan review data supplier; 4.2.2. Melakukan pengujian data supplier yang telah diperiksa oleh pelaksana; 4.2.3. Memberi penolakan data supplier apabila terdapat duplikasi atau kesalahan pada data; 4.2.4. Memberikan persetujuan data supplier untuk menghasilkan Nomor Register Supplier (NRS); 4.2.5. Menugaskan pelaksana untuk menyampaikan Nomor Register Supplier (NRS) kepada satker. 4.3. Melakukan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS Non Gaji (Lembur / Vakasi / Honor / Uang Makan/ Belanja Barang / Belanja Modal/Belanja Bantuan Sosial/Belanja lain-lain). 4.3.1. Memantau pelaksana dalam melakukan prosedur penerimaan dan pengujian SPM LS Non Gaji di Front Office ; 4.3.2. Memantau pelaksana dalam melakukan prosedur pengujian SPM LS Non Gaji di Middle Office ; 4.3.3. Menerima dan meneliti kelengkapan dokumen berupa konsep dan net SP2D, kartu pengawasan kredit, kartu pengawasan kontrak dan SPM berikut data pendukungnya beserta tanda terima lembar ke-2; 4.3.4. Menguji ketersediaan pagu dengan kartu pengawasan kredit; 4.3.5. Meneliti kesesuaian antara SPM dengan konsep dan net SP2D (meliputi jumlah bersih, nama

1/8


penerima, nomor rekening penerima, kode Bank Operasional yang ditunjuk); 4.3.6. Mengembalikan SPM beserta dokumen pendukungnya apabila tidak memenuhi persyaratan untuk diterbitkan SP2D; 4.3.7. Memeriksa, memaraf konsep SP2D dan kartu pengawasan kredit serta menandatangani net SP2D; 4.3.8. Menugaskan pelaksana untuk menatausahakan SPM berikut data pendukung, tanda terima lembar ke-2, konsep SP2D, kartu pengawasan kredit yang telah diparaf, serta SP2D yang telah ditandatangani; 4.3.9. Menugaskan pelaksana untuk menyimpan dan menatausahakan kelengkapan SPM-LS dalam rangka pembayaran jaminan uang muka atas perjanjian/kontrak berupa Asli surat jaminan uang muka, Asli surat kuasa bermaterai cukup dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan uang muka dan Asli konfirmasi tertulis dari pimpinan penerbit jaminan uang muka sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; 4.4. Melakukan penerbitan SP2D Uang Persediaan (UP)/Tambahan UP/Ganti UP/Pertanggungjawaban TUP. 4.4.1. Memantau pelaksana dalam melakukan prosedur penerimaan dan pengujian SPM UP/TUP/GUP/PTUP di Front Office ; 4.4.2. Memantau pelaksana dalam melakukan prosedur pengujian SPM SPM UP/TUP/GUP/PTUP di Middle Office ; 4.4.3. Menerima dan meneliti kelengkapan dokumen berupa konsep dan net SP2D, kartu pengawasan kredit, kartu pengawasan kontrak dan SPM berikut data pendukungnya beserta tanda terima lembar ke-2; 4.4.4. Menguji ketersediaan pagu dengan kartu pengawasan kredit; 4.4.5. Meneliti kesesuaian antara SPM dengan konsep dan net SP2D (meliputi jumlah bersih, nama penerima, nomor rekening penerima, kode Bank Operasional yang ditunjuk); 4.4.6. Mengembalikan SPM beserta dokumen pendukungnya apabila tidak memenuhi persyaratan untuk diterbitkan SP2D; 4.4.7. Memeriksa, memaraf konsep SP2D dan kartu pengawasan kredit serta menandatangani net SP2D; 4.4.8. Menugaskan pelaksana untuk menatausahakan SPM berikut data pendukung, tanda terima lembar ke-2, konsep SP2D, kartu pengawasan kredit yang telah diparaf, serta SP2D yang telah ditandatangani; 4.5. Melakukan penerbitan SP2D Gaji Induk/Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/Uang Duka Wafat/Tewas/Terusan Penghasilan Gaji/Uang Muka Gaji dengan Aplikasi Belanja Pegawai.

2/8


4.5.1. Memantau pelaksana dalam melakukan prosedur penerimaan dan pengujian SPM Gaji Induk/Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/Uang Duka Wafat/Tewas/Terusan Penghasilan Gaji/Uang Muka Gaji dengan Aplikasi Belanja Pegawai di Front Office ; 4.5.2. Memantau pelaksana dalam melakukan prosedur pengujian SPM SPM Gaji Induk/Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/Uang Duka Wafat/Tewas/Terusan Penghasilan Gaji/Uang Muka Gaji dengan Aplikasi Belanja Pegawai di Middle Office ; 4.5.3. Menerima dan meneliti kelengkapan dokumen berupa konsep/net SP2D berikut daftar penerima yang lebih dari satu rekening penerima, kartu pengawasan kredit, dan SPM beserta data pendukungnya; 4.5.4. Menguji ketersediaan antara SPM dengan konsep/net SP2D meliputi jumlah bersih, nama penerima, dan nomor rekening penerima; 4.5.5. Mengembalikan SPM beserta dokumen pendukungnya apabila tidak memenuhi persyaratan untuk diterbitkan SP2D; 4.5.6. Memeriksa, memaraf konsep SP2D, kartu pengawasan kredit, dan serta menandatangani net SP2D berikut daftar penerima yang lebih dari satu rekening penerima; 4.5.7. Menugaskan pelaksana untuk menatausahakan SPM berikut data pendukung, tanda terima lembar ke-2, konsep SP2D, kartu pengawasan kredit yang telah diparaf, daftar penerima yang lebih dari satu rekening penerima serta SP2D yang telah ditandatangani; 4.6. Melakukan persetujuan/penolakan Tambahan Uang Persediaan (TUP).4.6.1. Memant au pelaksana dalam melakukan prosedur penelitian dan pemeriksaan permintaan TUP di Front Office ; 4. 6.2. Melakukan penilaian terhadap konsep/net surat persetujuan/penolakan permintaan TUP dari pelaksana; 4.6.3. Memaraf konsep/net surat persetujuan/penolakan permintaan TUP dan meneruskan kepada Kepala Kantor; 4.7. Melakukan pengisian data pengawasan kontrak. 4.7.1. Memantau pelaksana dalam melakukan pemeriksaan ADK Kontrak, hardcopy kartu pengawasan kontrak, penelitian dalam pengisian data dalam kartu pengawasan kontrak, dan upload data pengawasan kontrak dalam aplikasi SP2D; 4.7.2. Menerima data pengawasan kontrak dan dokumen pendukungnya beserta tanda terima lembar ke-2; 4.7.3. Meneruskan ke pelaksana subbagian umum untuk dilakukan penatausahaan dan pengarsipan; 4.8. Menerima Daftar Perubahan Data Pegawai. 4.8.1. Memantau pelaksana dalam melakukan penelitian kelengkapan Daftar Perubahan Data Pegawai dan melakukan upload Daftar Perubahan Data Pegawai ke dalam aplikasi GPP KPPN; 4.8.2. Menerima Daftar Perubahan Data Pegawai dan dokumen pendukungnya beserta tanda terima lembar ke-2; 4.8.3.

3/8


Menugaskan pelaksana untuk menatausahakan Daftar Perubahan Data Pegawai dan dokumen pendukungnya beserta tanda terima lembar ke-2; 4.9. Menerbitkan Surat pemberitahuan pengajuan penggantian UP. 4.9.1. Memerintahkan pelaksana meneliti dan memeriksa kartu pengawasan UP melalui aplikasi; 4.9.2. Memerintahkan pelaksana untuk membuat konsep surat pemberitahuan kepada satuan kerja yang belum melakukan pengisian kembali (revolving) atas UP yang telah diberikan; 4.9.3. Menerima, dan meneliti serta menandatangani Surat pemberitahuan melakukan pengisian kembali (revolving) UP; 4.9.4. Meneruskan Surat pemberitahuan melakukan pengisian kembali (revolving) UP kepada Kepala Kantor; 4.10. Menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemotongan Dana UP Satuan Kerja melalui penyetoran langsung dengan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). 4.10.1. Memerintahkan pelaksana untuk meneliti dan memeriksa surat pemberitahuan pengajuan penggantian UP terhadap satuan kerja yang belum melakukan pengisian kembali (revolving) atas UP yang telah diberikan selama waktu yang telah ditentukan; 4.10.2. Me merintahkan pelaksana untuk membuat konsep Surat pemberitahuan kepada satuan kerja untuk dilakukan pemotongan dana UP; 4.10.3. Menerima, dan meneliti serta memaraf Surat pemberitahuan pemotongan dana UP satuan kerja melalui penyetoran langsung dengan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP); 4.10.4. Meneruskan Surat pemberitahuan pemotongan dana UP satuan kerja kepada Kepala Kantor; 4.10.5. Meneruskan pemberitahuan pemotongan dana UP satuan kerja yang telah ditandatangani Kepala Kantor ke Subbagian Umum untuk dikirimkan kepada Satker; 4.11. Melakukan koreksi data pengeluaran dan/atau potongan SPM/SP2D yang diajukan oleh satuan kerja. 4.11.1. Memantau pelaksana dalam meneliti surat permintaan koreksi data dan proses koreksi data; 4.11.2. Memerintahkan pelaksana untuk membuat konsep surat pemberitahuan koreksi/ralat data kepada Satker dan Nota Penyesuaian kepada Seksi Verifikasi dan Akuntansi; 4.11.3. Menerima, meneliti, dan memaraf konsep surat pemberitahuan koreksi/ralat data kepada Satker dan Nota Penyesuaian kepada Seksi Verifikasi dan Akuntansi; 4.11.4. Menyampaikan surat pemberitahuan koreksi/ralat data kepada Satker dan Nota Penyesuaian kepada Seksi Verifikasi dan Akuntansi ke Kepala Kantor; 4.12. Melakukan penerbitan SP2D atas SPM Kelebihan Pajak (SPM-KP), SPM Kelebihan PBB (SPM-KPBB), SPM Kelebihan Cukai (SPM-KBC), dan SPM Imbalan Bunga (SPM-IB) perpajakan atau kepabeanan dan cukai. 4.12.1. Memantau pelaksana dalam melakukan prosedur penerimaan dan pengujian SPM Kelebihan Pajak (SPM-KP), SPM Kelebihan PBB (SPM-KPBB), SPM Kelebihan Cukai (SPM-KBC), dan SPM Imbalan Bunga (SPM-IB) perpajakan atau kepabeanan dan cukai di Front Office; 4.12.2. Menerima dan meneliti kelengkapan dokumen SPM Kelebihan Pajak (SPM-KP), SPM Kelebihan PBB (SPM-KPBB), SPM Kelebihan Cukai (SPM-KBC), dan SPM Imbalan Bunga (SPM-IB) perpajakan atau kepabeanan dan cukai, konsep dan net SP2D;

4/8


4.12.3. Memeriksa, memaraf konsep SP2D dan menandatangani net SP2D; 4.12.4. Menugaskan pelaksana untuk menatausahakan SPM berikut kelengkapannya, tanda terima lembar ke-2, konsep SP2D dan SP2D yang telah ditandatangani; 4.13. Melakukan penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP2B) BLU. 4.13.1. Memantau pelaksana dalam melakukan prosedur penerimaan dan pengujian Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU) dari satker BLU; 4.13. 2. M enerima dan meneliti SP3B BLU, Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani Kuasa PA/Pemimpin BLU beserta kelengkapan lainnya dan konsep SP2B BLU; 4.13.3. Menandatangani SP2B BLU dan menugaskan pelaksana untuk menatausahakan SP3B BLU dan SP2B BLU; 4.14. Melakukan penerbitan SP2D Pengembalian Pendapatan (SP2D-PP). 4.14.1. Memantau pelaksana dalam melakukan prosedur penerimaan dan pengujian SPM Pengembalian Pendapatan (SPM-PP) dari Seksi Bank; 4.14.2. Menerima dan meneliti SPM-PP beserta kelengkapannya, konsep SP2D, dan net SP2D; 4.14.3. Menandatangani SP2D dan menugaskan pelaksana untuk menatausahakan SPM-PP beserta kelengkapannya, konsep SP2D, dan net SP2D; 4.15. Melakukan penerbitan Surat Ralat SP2D atas pengembalian (retur) SP2D Tahun Anggaran berjalan. 4.15.1. Menerima Surat Pemberitahuan Retur SP2D dari Bank Operasional I/II/III;4.15.2. Meme rintahkan pelaksana untuk membuat konsep Surat Pemberitahuan Retur SP2D kepada satker; 4.15.3. Memeriksa, menandatangani Surat Pemberitahuan Retur SP2D dan meneruskan kepada Kepala Kantor; 4.15.4. Meneruskan Surat Pemberitahuan Retur SP2D ke Subbagian Umum untuk dikirimkan kepada satker; 4.15.5. Menerima surat ralat/perbaikan perbaikan rekening yang menyebabkan retur SP2D dari satker; 4.15.6. Memerintahkan pelaksana untuk meneliti dan menguji surat ralat dari satker dan kelengkapannya (Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), fotokopi buku tabungan/rekening giro, surat pernyataan dari bank/kantor pos), dan membuat konsep surat ralat SP2D; 4.15.7. Menerima dan meneliti surat ralat dari satker dan kelengkapannya, memaraf konsep surat ralat SP2D, dan meneruskannya kepada Kepala Kantor; 4.15.8. Meneruskan surat ralat SP2D yang telah ditandatangani Kepala Kantor kepada Subbagian Umum untuk dikirimkan ke Bank Operasional I/II/III/Pos Pengeluaran; 4.16. Melakukan penerbitan SP2D atas pengembalian (retur) SP2D Tahun Anggaran

5/8


Yang Lalu. 4.16.1. Menerima Surat Pemberitahuan Retur SP2D dari Bank Operasional I/II/III;4.16.2. Meme rintahkan pelaksana untuk membuat konsep Surat Pemberitahuan Retur SP2D kepada satker; 4.16.3. Memeriksa, menandatangani Surat Pemberitahuan Retur SP2D dan meneruskan kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani; 4.16.4. Meneruskan Surat Pemberitahuan Retur SP2D ke Subbagian Umum untuk dikirimkan kepada satker; 4.16.5. Memerintahkan pelaksana untuk meneliti dan menguji SPM Pengembalian dari Subbagian Umum dan kelengkapannya (surat ralat dari satker, SPTJM, fotokopi buku tabungan/rekening giro, surat pernyataan dari bank/kantor pos, Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB) dari Seksi Verifikasi dan Akuntansi, dan SKP4 (Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian Penerimaan (SKP4) dari Seksi Bank), dan membuat konsep SP2D; 4.16.6. Menerima, meneliti SPM Pengembalian beserta kelengkapannya dan menandatangani SP2D; 4.16.7. Menugaskan pelaksana untuk menatausahakan SPM Pengembalian berikut kelengkapannya; 4.17. Melakukan pengesahan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) karena pindah, pensiun atau meninggal dunia. 4.17.1. Menugaskan pelaksana untuk meneliti dan menguji kebenaran/kelengkapan SKPP tersebut; 4.17.2. Mengesahkan SKPP bersangkutan;4.17.3. Menugaskan pelaksana untuk meneliti utang-utang yang belum dilunasi; 4.17.4. Menugaskan pelaksana untuk mencatat tanggal dan nomor SKPP tersebut ke dalam kartu gaji dan menutup/mencoret pembayaran gaji tersebut dalam wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara bersangkutan; 4.17.5. Memaraf dan menyampaikan surat pengantar dan SKPP yang akan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 4.17.6. Menugaskan pelaksana untuk menyampaikan surat pengantar, SKPP, dosir kartu gaji pegawai bersangkutan kepada Subbagian Umum. 4.18. Melakukan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran. 4.18.1. Menugaskan pelaksana untuk menghimpun data laporan realisasi pencairan dana dari aplikasi SPAN; 4.18.2. Menugaskan pelaksana untuk membuat konsep laporan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran; 4.18.3. Meneliti dan menandatangani konsep/net laporan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran serta menyampaikan konsep/net surat pengantar laporan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk ditandatangani. 4.19. Melaksanakan fungsi customer service SAKTI. 4.19.1. Menunjuk pelaksana sebagai petugas customer service officer (CSO);4.19.2. Memanta u pelaksana dalam melakukan bimbingan teknis SAKTI kepada satker; 4.20. Melaksanakan pemantauan standar kualitas layanan KPPN. 4.20.1. Menerima standar kualitas layanan yang telah ditetapkan peraturan

6/8


perbendaharaan/kantor pusat; 4.20.2. Menugaskan pelaksana untuk melakukan pemantauan kualitas layanan berdasarkan standar yang ada; 4.20.3. Menugaskan pelaksana untuk membuat konsep laporan pemantauan standar kualitas layanan; 4.20.4. Meneliti dan menyampaikan laporan pemantauan standar kualitas layanan kepada Kepala Kantor; 4.21. Menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, dan LAKIP Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. 4.21.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, PK, dan LAKIP Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tahun lalu dan tahun berjalan; 4.21.2. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, dan LAKIP Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 4.21.3. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, dan LAKIP Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan menyampaikan kepada Kepala Kantor; 4.21.4. Membahas bersama dengan Kepala Kantor, Kepala Subbagian Umum, dan para Kepala Seksi mengenai konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, dan LAKIP Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 4.22. Melakukan penyusunan tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). 4.22.1. Meneliti dan mempelajari LHP;4.22.2. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan tanggapan LHP disertai dokumen pendukungnya; 4.22.3. Menyusun konsep tanggapan LHP dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor. 4.23. Melakukan penetapan Kontrak Kinerja Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five lingkup Seksi Pencairan Dana. 4.23.1. Mengidentifikasi dan merinci tugas dan fungsi Seksi Pencairan Dana dalam rangka penyusunan target kinerja Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five lingkup Seksi Pencairan Dana; 4.23.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan target kinerja Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five berdasarkan tugas dan fungsi Seksi Pencairan Dana; 4.23.3. Meneliti dan memeriksa serta menetapkan target kinerja Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five lingkup Seksi Pencairan Dana. 4.24. Melakukan penilaian CKP pelaksana lingkup Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker. 4.24.1. Memeriksa Kontrak Kinerja Kemenkeu-Five masing-masing pelaksana;4.24.2. Memban dingkan Kontrak Kinerja dengan dengan hasil kerja masing-masing pelaksana; 4.24.3. Mengisi CKP masing-masing pelaksana; 4.25. Melakukan Penilaian Perilaku terhadap Pejabat lingkup KPPN dan Pelaksana lingkup Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker. 4.25.1. Mengusulkan pejabat penilai setara/peer evaluator melalui aplikasi e-perfomance kepada Kepala KPPN; 4.25.2. Menugaskan Pelaksana untuk mengusulkan penilai/evaluator melalui aplikasi e-perfomance; 4.25.3. M

7/8


enetapkan penilai/evaluator pelaksana lingkup Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker; 4.25.4. Mengisi kuesioner Penilaian Perilaku untuk atasan, pejabat setara/peer, dan pelaksana tiap semester; 10. DIMENSI JABATAN: 10.1. Jumlah dana DIPA ditatausahakan dan dikelola dalam proses pencairannya;10.2. Jumlah satuan kerja yang dilayani; 10.3. Jumlah SP2D yang diterbitkan; 10.4. Jumlah standar kualitas layanan; 10.5. Wilayah kerja. 11. HUBUNGAN KERJA: 11.1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam hal menerima petunjuk, pendapat, dan pengarahan serta mengajukan usul dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas di bidang perbendaharaan; 11.2. Kepala Subbagian Umum/Kepala Seksi dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perbendaharaan; 11.3. Para pegawai dalam hal pelaksanaan tugas di bidang perbendaharaan; 11.4. KPA/Satker dalam hal penerimaan dan pengeluaran APBN; 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN: Masih kurangnya pemahaman Satker tentang peraturan di bidang perbendaharaan sehingga diperlukan`sosialisasi dan pembinaan yang lebih intensif. 13. RISIKO JABATAN: Terlambatnya pencairan dana dapat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan para pemangku kepentingan (stakeholders) dan terlambatnya penyerapan anggaran yang berdampak pada pembangunan nasional.

8/8

Written by JiNN Tuesday, 17 September :13 - Last Updated Wednesday, 18 September :21

Recommend Documents