9/24/2012
WORKSHOP PENGEMBANGAN SISTEM MONITORING KARBON HUTAN:PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN DAN MASYARAKAT SEJAHTERA
Dr. Etti Ginoga Kepala Pusat Litbang Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan BADAN LITBANG KEHUTANAN, KEMENTRIAN KEHUTANAN Email:
[email protected] Website:http://puspijak.org Kementerian Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Jl. Gunung Batu No.5 Bogor Telp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
Outline • Latar Belakang – Perubahan Iklim: Isu Global, Komitmen Nasional dan Inisiatif Lokal – Pentingnya REDD+ untuk Pengelolaan Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera
• Progress REDD+ • Pentingnya Pengembangan Sistem Monitoring Karbon Hutan Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi • Dinamika Kebijakan National dan Implikasi buat Daerah
• Penutup Kementerian Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Jl. Gunung Batu No.5 Bogor Telp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
1
9/24/2012
Pemanasan GlobalPermasalahan Bersama dengan Tanggung Jawab Berbeda dan menghormati kemampuan masing-masing UU No. 6/1994 tentang Perubahan Iklim dan UU No.17/2004: tentang Ratifikasi Protokol Kyoto KP 1 1992
1990
Kyoto Protocol ditanda-tangani
1995
1994: UNFCCC mulai berlaku
(Periode komitmen I 2008-2012)
1997:
(Rio Summit): UNFCCC dikukuhkan
KP 2 (Periode komitmen II 2013- 18/20...)
2000
RED
2005
2010
2012
2007: Bali Action 2009 Copenhagen Plan Accord
Pasal 9: Negara-negara Annex-1 akan mengurangi emisinya sebesar 5% dari tingkat emisi tahun 1990 selama 5 tahun: 2008-2012
REDD Committee 2010: Tiga skim pengurangan on Parties Cancun 2011: Kementerian Kehutanan emisi: Emission trading (COP) yang Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Agreement (ET), Joint Implementation Durban pertama Pusat Penelitian danREDD+ Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan (JI), dan CDM; Jl. Gunung Batu No.5 Bogor Platform Source: CI, 2011
Telp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
Pentingnya REDD+ untuk Pengelolaan Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera REDD+Pengurangan Emisi dari deforestasi, degradasi, rehabilitasi, konservasi, dan penerapan teknik pengelolaan hutan REDD+Turut menjawab upaya persoalan pengelolaan kehutanan lestariMitigasi Perubahan Iklim • • • •
Produktivitas lahan Kepemilikan lahan Proses Perijinan Produktivitas Tenagakerja
• • • •
Kebakaran lahan/hutan Illegal logging Mengurangi emisi dari deforestasi, mengurangi Perambahan Kementerian Kehutanan polusi Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Degradasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan
Meningkatkan kapasitas hutan, dalam penyerapan karbon, konservasi dan kesejahteraan masyarakat
Jl. Gunung Batu No.5 Bogor Telp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
2
9/24/2012
Perangkat Pelaksanaan REDD+ Penetapan tingkat referensi Sistem monitoring hutan nasional emisi hutan nasional (REHN) (SMHN) yang handal dan dan/atau referensi hutan transparan integrasi nasional (RHN) dapat merupakan agregasi dari REH monitoring dan pelaporan sub-national ke Nasional dan/atau RH Sub-nasional, Nasional Pembiayaan dan Strategi/RAN Penyediaan Sistem distribusi untuk REDD+ Informasi investasi dll Pengaman RL/REL FMS-MRV
STRANAS /NAP
SIS
Payment Mechanism
Efektifitas Kebijakan dan Kelemb., Penegakan Aturan, Membangun Sistem Insentive, Sistem Pengaman, Efisiensi Sistem Adminstrasi Kementerian Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Jl. Gunung Batu No.5 Bogor Telp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
Kerangka Kerja REDD+: Kesiapan untuk Implementasi Perpres 19/2010 dan 25/2011 Perpres 80/2011 Demonstration Activities (Kegiatan Percontohan)
REL/RL MRV System
Permenhut Guidelines
Lokal (Sektoral & Program) Sinergitas Kementerian Kehutanan
Satgas REDD+: Stranas, Institutions, Financing REDD+
REDD+
Safeguard Systems
NAP Red. GHGs
Terintegrasi di Tingkat Lokal, Nasional dan Global
Perpres 61/2011 dan 71/2011
National Konektifitas
Global Konektivitas
Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Jl. Gunung Batu No.5 Bogor Telp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
3
9/24/2012
Ministry of Forestry Republic of Indonesia
Peraturan Presiden untuk Perubahan Iklim • Peraturan Presiden Tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim (46/2008) • Peraturan Presiden tentang Pembentukan Satgas REDD+ Nasional (19/2011 dan 25/2011) • Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (61/2011). • Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Inventaris Gas Rumah Kaca Nasional (71/2011). • Inpres tentang Moratorium for Issuing Forest Concession permits (10 /2011) • Peraturan Presiden No. 32/2011 tentang MP3EI Kementerian Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Jl. Gunung Batu No.5 Bogor Telp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
MP3EI dan REDD+ (Perpres 32/2011)
• Kehutanan dan Lahan Gambut (87%)0.767 GtCo2 atau 1.189 GtCO2 • Energi dan Transportasi (4.3%) • Industri (0.9%) • Pertanian (0.7%) • Limbah (7.1%)
Kementerian Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Jl. Gunung Batu No.5 Bogor Telp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924 8 February 2012
4
9/24/2012
Ministry of Forestry Republic of Indonesia
Pedoman Kementrian Kehutanan
• Stranas Kemenhut 2010-2014 • PerMen Kehutanan No. P.68/Menhut-II/2008 tentang Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan • PerMen Kehutanan No. P.30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan • Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perijinan usaha pemanfaatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon pada hutan produksi dan hutan lindung • SNI 7724:2011: National Standard for Ground Based Forest Carbon Guidance for carbon measurement for estimating forest carbon stocks • SNI 7725:2011 Development of allometric equation for estimating forest carbon stocks based on field measurement • Permenhut No. 10/2011 tentang Enam Kebijakan Prioritas Kemenhut Kementerian Kehutanan
• Permenhut No. 20/2012 tentangKehutanan Penyelenggaraan Karbon Hutan Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Jl. Gunung Batu No.5 Bogor Telp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
Kegiatan Utama (Stranas Kemenhut 2010-14) NO
Action Plan
Period
Indication of Emission Reduction (million tonne of CO2e)
Responsible Institution
1.
Pembangunan 120 KPH (seluruh propinsi)
2010 – 2014
31.15
Kemenhut (PJ)
2.
Perencanaan pemanfaatan dan peningkatan usaha kawasan kehutanan (12 propinsi)
2010 – 2014
24.32
Kemenhut (PJ)
3.
Pengembangan pemanfaatan Jasa lingkungan (2 propinsi)
2010-2014
3.67
Kemenhut (PJ)
4.
Pengukuhan kawasan hutan (seluruh propinsi)
2010-2014
123.41
Kemenhut (PJ)
5.
Peningkatan, rehabiliitasi operasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa (termasuk lahan gambut) (23 propinsi) Kementerian Kehutanan
2010-2014
5.23
Kemen PU (PJ)
6.
PengelolaanPusat lahan gambut 2011-2020 Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan103.98 Kebijakan Jl. Gunung Batu No.5 Bogor untuk pertanian berkelanjutan Telp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
Kementan (PJ)
5
9/24/2012
Kegiatan Utama (Stranas Kemenhut 2010-14) NO
Action Plan
Period
Indication of Emission Red (m tonne of CO2e)
Responsible Institution
7.
Pengembangan pengelolaan lahan pertanian di lahan gambut terlantar dan terdegradasi untuk mendukung subsektor perkebunan, peternakan dan hortikultura
2011 - 14
100.75
Kementan (PJ)
8.
Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, dan reklamasi hutan di DAS Prioritas
2010 - 2014
91.75
Kemenhut (PJ)
9.
Pengembangan Perhutanan Social
2010 – 14
100.93
Kemenhut (PJ)
10.
Pengendalian Kebakaran Hutan (11 propinsi)
2010-14
21.77
Kemenhut (PJ)
11.
Penyidikan dan pengaman hutan (11 propinsi)
2010 -15
2.30
Kemenhut (PJ)
12.
Pengembangan kawasan konservasi, ekosistem esential dan pembinaan hutan lindung (17Kementerian propinsi) Kehutanan
2010-14
91.27
Kemenhut (PJ)
13.
Pusat Penelitian dan(26 Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Peningkatan usaha hutan tanaman 2010-2014 110.10 Jl. Gunung Batu No.5 Bogor propinsi) Telp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
Kemenhut (PJ)
Murdiyarso (2012) Kementerian Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Jl. Gunung Batu No.5 Bogor Telp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
6
9/24/2012
PENUTUP Dukungan teknologi/riset yang masih diperlukan dalam waktu dekat : Sinergitas antara STRANAS REDD+, RAN-GRK, dan Target Pembangunan Nasional di Nasional dan Propinsi Fokus pada efektivitas, pemerataan, dan pengamanan untuk minimalisasi gap pemahaman On line informationhuge accessibility http://www.REDD-Indonesia.org Kementerian Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Jl. Gunung Batu No.5 Bogor Telp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
STANDARDISASI, LINGKUNGAN, PERUBAHAN IKLIM
Kembang Sekuntum Harum diTaman Jangan Dipetik Sebelum Berkembang Tantangan Kehutanan Serumit Zaman Harapkan REDD+ sebagai Peluang
Kementerian Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Jl. Gunung Batu No.5 Bogor Telp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
7
