• meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan dan • meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat
dalam rangka pencapaian Akses Universal Tahun 2019 sektor air minum dan sanitasi sesuai dengan RPJMN 2015-2019 melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat
KOMPONEN PROGRAM
PENGELOLA PROGRAM TK PUSAT
Komponen 1: Pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelembagaan daerah dan desa
• Ditjen Bina Bangda, Kemendagri • Ditjen Bina Pemdes, Kemendagri • Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, PDTT
Komponen 2: Peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi
Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan
Komponen 3: Penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum
Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR
Komponen 4: Hibah insentif desa dan kabupaten
Hibah Reguler: Kementerian PUPR Hibah Pola OBA: Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan
Komponen 5: Dukungan manajemen pelaksanaan program
Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR
INDIKATOR KINERJA PROGRAM PAMSIMAS III
INDIKATOR KINERJA PROGRAM PAMSIMAS
TARGET Pamsimas III 2016 - 2019
KOMPONEN PROGRAM PAMSIMAS
1. Pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelembagaan daerah dan desa
PENGELOLA Jumlah tambahan orang yang mendapatkan akses fasilitas air minum aman secara berkelanjutan
10.5 Juta
Jumlah tambahan orang yang mendapatkan akses fasilitas sanitasi layak secara berkelanjutan
7.5 Juta
Ditjen PPMD, Kemendesa
Jumlah desa yang telah menyusun Rencana Kerja Masyarakat (RKM)
15,000
Ditjen Bina Pemdes, Kemendagri
Jumlah pemerintah desa yang memiliki RPJM Desa/RKP Desa yang mengintegrasikan PJM ProAKSi
80%
Ditjen Bina Pemdes, Kemendagri
Jumlah pemerintah desa yang merealisasikan APBDesa untuk kebutuhan anggaran bidang air minum dan sanitasi
80%
Ditjen Bina Bangda, Kemendagri
% kabupaten yang memiliki RAD AMPL untuk pengadopsian & pengarusutamaan pendekatan Pamsimas
70 %
Ditjen Bina Bangda, Kemendagri
% kabupaten yang merealisasikan APBD sektor AMPL terhadap kebutuhan anggaran untuk pencapaian UA 2019
60%
INDIKATOR KINERJA PROGRAM PAMSIMAS III
KOMPONEN PENGELOLA
INDIKATOR KINERJA PROGRAM PAMSIMAS
PROGRAM PAMSIMAS
2. Peningkatan perilaku Ditjen PP&PL, higienis dan pelayanan Kemenkes sanitasi
TARGET Pamsimas III 2016 - 2019
% masyarakat sasaran yang bebas dari BAB di sembarang tempat
60 %
% masyarakat sasaran yang menerapkan praktek cuci tangan pakai sabun (CTPS)
70 %
% sekolah sasaran dengan fasilitas sanitasi yang layak dan menerapkan PHBS
95%
INDIKATOR KINERJA PROGRAM PAMSIMAS III
KOMPONEN PROGRAM
TARGET PENGELOLA
PAMSIMAS
3. Penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum
4. Hibah insentif desa dan kabupaten
5. Dukungan manajemen pelaksanaan program
INDIKATOR KINERJA PROGRAM PAMSIMAS
Pamsimas III 2016 - 2019
Ditjen Cipta Karya, KemenPUPR
Ditjen Cipta Karya, KemenPUPR
Ditjen Cipta Karya, KemenPUPR
% desa/kel yang mempunyai SPAM yang berfungsi dan dan berkelanjutan
90 %
% desa/kel yang mempunyai SPAM yang dikelola dan dibiayai secara efektif oleh masyarakat
90 %
Jumah desa yang memperoleh tambahan dana hibah desa
3,000
Jumah kabupaten yang memperoleh tambahan dana hibah kabupaten
50%
Adanya SIM/M&E yang memberikan informasi berkala terkait kualitas pelaksanaan program
90 %
PAMSIMAS I BLM REGULER: • 70% APBN • 10% APBD • 20% Kontribusi Masyarakat
PAMSIMAS II BLM REGULER: DESA APBN • 80% APBN • 20% Kontribusi Masyarakat DESA APBD • 80% APBD • 20 % Kontribusi Masyarakat (Porsi APBD 20% dari Nilai APBN)
JUMLAH BLM • Pagu Desa: Rata Rp. 220 Juta per desa (dItambah kontribusi masyarakat menjadi Rp. 275 Juta per desa)
JUMLAH BLM • Pagu kab ditentukan berdasarkan investasi Rp. 275 Jt/Desa (dengan tambahan pemanfaat rata-rata per desa 31% dari jumlah penduduk desa)
TAHAPAN TAHAPAN PENCAIRAN DANA PENCAIRAN DANA • Sama dengan PAMSIMAS I • 20: 40: 40 (I: II: III)
PAMSIMAS III Sama dengan Pamsimas II Diupayakan ada kontribusi dari Desa melalui APBDesa sebesar 10% untuk mendukung Pelaksanaan Pamsimas terutama untuk Keberlanjutan
JUMLAH BLM • Pagu kab ditentukan berdasarkan investasi rata-rata Rp. 350 Jt/Desa (disesuaikan demand. Catatan: penambahan jumlah pemanfaat minimal 40% dari jumlah penduduk desa dan promosi SR) TAHAPAN PENCAIRAN DANA • Diusulkan menjadi 40: 40: 20 (I: II: III)
PAMSIMAS I
PAMSIMAS II
PAMSIMAS III
BLM HID: • Tahun pertama: Flat per desa • Tahun kedua dan seterusnya: Rp. 100-200 Juta per desa tergantung kepada kinerja dan jumlah target pemanfaat • Tanpa kontribusi masyarakat
BLM HID: • Rp. 100-200 Juta sama seperti PAMSIMAS I • Dengan 20% kontribusi masyarakat
BLM HID Reguler sama dengan Pamsimas II BLM HID - Output-Based Approach (OBA): • Dengan tujuan pelayanan air minum dan sanitasi 100% • 20% kontribusi masyarakat • 10% kontribusi Pemerintah Desa (APBD Desa) • 70% kontribusi Pemerintah Kab. yg akan diganti 100% oleh Pemerintah
BLM HIK: • Disesuaikan dengan kebutuhan per desa sesuai proposal dan verifikasi • Dengan 20% kontribusi Masyarakat • BLM: 40% APBN dan 40% APBD
BLM HIK: Tidak ada perubahan dengan PAMSIMAS I
BLM HIK: Sama dengan Pamsimas II, namun hanya untuk Pengembangan SPAM di desa Pamsimas dan DIUSULKAN BOLEH di desa non Pamsimas
BLM HKP: • Disesuaikan dengan kebutuhan per desa sesuai proposal dan verifikasi • Dengan 20% kontribusi Masyarakat • BLM: 40% APBN dan 40% APBD • Diberikan kepada kabupaten dengan tujuan untuk optimalisasi kinerja desa PAMSIMAS
BLM HKP: Pembiayaan BLM (rata-rata Rp. 220 Juta/Desa): • 40% APBN • 40% kontribusi Pemerintah (APBD) Kab. • 10% Kontribusi Masyarakat • 10% Kontribusi Pemerintah Desa (APBD Desa)
FUNDING SOURCES TOTAL COST PROGRAM COMPONENT
C-1
C-2
APBN- MURNI US $m
%
US $m
%
US $m
%
Community Empowerment, Local and Village Institutional Development
158.07
14.8%
12.00
2%
146.07
49%
Improving Hygiene and Sanitation Behavior and Services
73.39
C-3 Water Supply and Sanitation Infrastructure
100%
8% 6.9%
100% 437.5
C-4 District and Village Incentive Grants
297.93
40.9%
TOTAL (US $ million)
a)
102.55
9%
182.04
27.9%
210.84
29.43
100% 1069.44 100.0%
41.02
37%
62.97
21%
14%
192.49
69%
44%
43%
87.09
31%
29% 8%
40% 489.86
%
10%
71% 9.6%
US $m
40%
42%
100% Implementation Support and Project Management
43.96
APBD / DESA / MASYARAKAT
92%
60%
100%
C-5
IBRD LOAN
61.53
21%
60% 100%
300.00
100%
279.58
100%
Item
Status Oktober 2015
1. General Guidelines (Pedum)
Draft Pedum (PMM dan VIM) sudah tersusun dan sudah dimintakan NOL ke Bank Dunia
2. Procurement Plan
Draft Procurement Plan telah disusun, strategi pengadaan utk TA akan dilakukan dalam 2 tahap (tahap 1: CMAC dan 10 paket ROMS; tahap 2: 8 ROMS, TDAS, dan Fasilitator)
3. List of participating districts FY 2016
Daftar Kabupaten Peserta Pamsimas berdasarkan Surat Minat Pemda sampai dgn tgl 22 Oktober 2015 adalah sebanyak 355 kabupaten (kab baru: 137 & 218 kab lama). Rencana daftar kabupaten sasaran akan di-SK-an oleh Menteri PUPR pada awal November 2015
4. Annual Work Plan FY 2016
Daftar Kegiatan Utama masing-masing komponen dan PIU berdasarkan RKAKL telah dimasukkan ke dalam Draft AWP 2016
5. Financing Plan
Draft Financing Plan telah disusun berdasarkan asumsi kebutuhan per tahun
6. Environmental and Social Safeguard Framework (ESSF)
ESSF telah memperoleh NOL dari Bank Dunia
Kegiatan
1 2 3
Pengiriman Surat Dirjen Perihal Peminatan Kabupaten Peserta Pamsimas III Pertemuan Sosialisasi Program Pamsimas III (Khusus untuk Kabupaten Baru) Pemasukkan surat minat Kabupaten Sasaran Pamsimas III
4
Verifikasi Kabupaten Peserta Pamsimas III
5
Penyusunan Pedoman Umum Pamsimas III
6
Penyiapan Administrasi PHLN Pamsimas III (Readiness Criteria Doc, etc)
7
Pra negosiasi dan appraisal PHLN Pamsimas III
8
Negosiasi PHLN Pamsimas III
9
Rapat Eselon II Lintas Kementerian
10 Pengadaan Konsultan Program Pamsimas III 11
Field Visit Project Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (India/Vietnam)
12 Loan Effectiveness (Jan/Feb 2016)
I
JUN
JUL
AGS
SEP
OKT
NOV
DES
JAN
II III IV I
II III IV I
II III IV I
II III IV I
II III IV I
II III IV I
II III IV I
II III IV
TIM PENGARAH Bappenas, Kemen PUPR, Kemenkes, Kemendagri, Kemendesa
SATKER PUSAT DJCK SATKER PAMBM
PROGRAM PAMSIMAS III
SATKER PAMS SATKER PROVINSI PROVINSI
SATKER KABUPATEN
PUSKESMAS (Sanitarian)
• Bansos (BLN maupun Rupiah Murni dan APBD) dialokasikan untuk membiayai pembangunan sarana air minum dan sanitasi sesuai dengan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang disusun masyarakat dan diverifikasi dan disetujui oleh Panitia Kemitraan (Pakem) yang merupakan unit kerja pada Pokja AMPL Kabupaten. • Penyaluran Bansos ditata kelola oleh Satker PPIP Kabupaten dengan 3 tahapan yaitu Tahap 1 (T1) sebesar 20 % dari total kebutuhan biaya sesuai RKM, Tahap 2 (T2) sebesar 40 % dan Tahap 3 (T3) sebesar 40 %.
• Penyerapan T1 sampai dengan T3 dilakukan pada satu Tahun Anggaran berjalan. Karena proses pemberdayaan/pemicuan dan pelaksanaan fisik dilaksanakan pada tahun yang sama, dimungkinkan pelaksanaan fisik dapat diselesaikan meluncur dan paling lambat pada bulan Maret tahun berikutnya. • Seluruh penggunaan dana dalam program Pamsimas diaudit secara rutin oleh Tim BPKP. • Pengelolaan Bansos sesuai dengan PMK No. 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bansos pada Kementerian Negara /Lembaga dan Tatacara penyaluran Bansos kepada kelompok masyarakat diatur dalam Juknis Pengelolaan Program Pamsimas (PT. 2.5 Edisi 2013)
• Dengan diterbitkannya PMK 168/2015 Kementerian dan Lembaga didorong untuk menyalurkan bantuanPemerintah kepada masyarakat sesuai dengan PMK tersebut termasuk untuk Pembiayaan BLM pada program Pamsimas. • Mekanisme bantuan yang diatur dalam PMK 168/2015 tidak sesuai dengan semangat Program Pamsimas yang menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat, dengan alasan sebagai berikut : Sebagaimana diatur dalam PMK 168/2015 pasal 23 s/d pasal 30, bantuan pemerintah untuk sarana dan prasarana disalurkan dalam bentuk uang tunai dan barang Bantuan dalam bentuk uang tunai maksimal hanya Rp. 50.000.000 (yang tidak cukup besar untuk membiayai kegiatan BLM Pamsimas II yang rata-rata 275 Juta dan pada Pamsimas III tahun 2016 sejumlah Rp. 350 Juta) Bantuan dalam bentuk barang dilakukan dengan prosedur pengadaan barang dan jasa atau melalui pihak ke tiga (kontraktor/supplier). Hal ini sama saja dengan mekanisme dalam program penyediaan air minum/sanitasi reguler (non-pemberdayaan)
• Terbitnya PMK 168 tahun 2015 juga mengakibatkan keraguan Pemerintah Kabupaten yang menganggarkan APBD dengan belanja Bansos untuk membiaya BLM di desa-desa yang menjadi sharing program APBD.
• Diusulkan agar pembiayaan BLM dalam program Pamsimas dapat dibiayai melalui Belanja Bansos sesuai dengan PMK No. 81 tahun 2012. Selain karena PMK 168 /2015 tidak sesuai dengan mekanisme dan semangat program Pamsimas, , dalam PMK 81/2012 pasal 4 ayat (2) butir b dan e, disebutkan bahwa Bansos ditujukan diantaranya untuk pemberdayaan sosial dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan penanggulangan kemiskinan yang mana Program Pamsimas sesuai dengan kriteria tersebut.
TERIMA KASIH
