BADAN PEMERIKSA KEUANGAN : PROGRAM BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH TAHUN 2014 TAK TEPAT SASARAN
medanseru.co
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa kinerja penyaluran program beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) pada 2014 belum efektif. Hal ini diketahui setelah dilakukanya pemeriksaan kinerja program Raskin di tahun 2014 banyak menemukan masalah. Seperti data penerima manfaat Raskin yang tidak mutakhir/up to date, sehingga menimbulkan risiko tidak tepat sasaran, juga mekanisme pengujian kualitas beras yang belum jelas. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional BPK Yudi Ramdan Budiman mengatakan, pemeriksaan kinerja pengelolaan program Raskin dilakukan kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat yang terdiri dari beberapa kementerian. Antara lain yakni Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang sekarang sudah berganti nama menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Bulog, dan instansi terkait lainnya. Banyak kendala ditemukan pada tim koordinasi Raskin. BPK menilai kinerja tim koordinasi masih tumpang tindih. Hal itu terjadi karena pembentukan tim belum disertai dengan penetapan tugas pokok dan fungsi setiap instansi. “Sehingga terjadi ketidakjelasan tanggung jawab dan uraian tugas dalam pengelolaan program,” kata Yudi Ramdan Budiman. Dari hasil temuan tersebut, BPK memberikan rekomendasi, supaya tim koordinasi menetapkan pembagian tugas dan mekanisme kerja yang jelas. “Sehingga dapat berfungsi lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan program Raskin,” ucap Yudi Ramdan Budiman. Pemeriksaan dilakukan di sepuluh provinsi diantaranya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
Papua Barat. “Terdapat 196 desa/kelurahan di 50 kabupaten/kota yang tidak melakukan pemutakhiran data, sehingga penerima program Raskin berisiko tidak tepat sasaran,” ujar Yudi Ramdan Budiman. Data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang ditetapkan oleh TPN2K belum sesuai dengan kondisi riil penerima Raskin. Proses pemutakhiran data penerima manfaat yang tidak layak menerima bantuan Raskin melalui musyawarah desa/kelurahan, tidak seluruhnya dikirimkan ke TNP2K dan diproses lebih lanjut. Untuk mengisi kekosongan RTS-PM dari pagu yang tersedia, pada tahun 2015 TNP2K menetapkan data dalam Basis Data Terpadu (BDT) dengan status kesejahteraan yang lebih tinggi dari sasaran sebelumnya. Hal ini memberikan dampak bahwa data RTS-PM yang disahkan sebagai penerima Raskin tidak sesuai dengan kondisi riil di daerah, sehingga berpotensi tidak tepat sasaran. “Data yang dipakai adalah data tahun 2011 dan proses validasinya masih belum jelas, selain itu masyarakat harus membayar Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp1.600 per kilogram atas bantuan beras yang diterima," kata Yudi Ramdan Budiman. HTR juga membebani RTS-PM dengan biaya lainnya, seperti biaya angkut dari titik distribusi ke titik bagi, maupun dari titik bagi ke RTS-PM. "Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku penanggung jawab program Raskin agar menetapkan pelaksanaan perekaman data dan menyempurnakan pedoman umum dan menyusun pedoman khusus dalam pelaksanaan program Raskin," ujar Yudi Ramdan Budiman, di Kantor BPK, Jakarta. Selain itu, kata Yudi Ramdan Budiman, BPK juga meminta agar Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menginstruksikan Tim Rakor Program Raskin dengan Perum Bulog untuk menetapkan dan menyepakati mekanisme pengujian beras Raskin pada saat penyaluran Raskin. Hal itu dikarenakan dalam pemeriksaannya, BPK menemukan pokok permasalahan seperti pemerintah yang belum menetapkan dengan jelas kualitas beras Raskin yang berhak diterima RTS-PM pada saat penyaluran. Dalam Inpres No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Beras/Gabah dan Penyaluran, standar kualitas beras ditetapkan oleh Perum Bulog pada saat pengadaan, sedangkan tim koordinasi Raskin tidak melakukan pemeriksaan kualitas beras pada saat penyaluran ke RTS-PM. Yudi Ramdan Budiman mengatakan, agar hal-hal tersebut tidak terulang kembali, pihaknya memberikan rekomendasi, seperti menetapkan pedoman atau ketentuan yang mengatur dengan jelas mengenai standar kualitas beras Raskin yang berhak diterima RTS-PM pada saat penyaluran, serta menyusun mekanisme pengujian kualitas dan kuantitas beras Raskin pada saat penyaluran dengan melibatkan pihak yang berkompeten, sehingga kualitas dan kuantitas beras Raskin yang diterima RTS-PM pada saat penyaluran dapat diukur dengan jelas. Seperti diketahui, dalam program subsidi Raskin ini dikelola oleh Tim Koordinator Raskin pusat, dalam
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
subsidi anggaran Raskin di tahun anggaran 2014, program tersebut hanya terealisasi Rp17,19 triliun dari anggaran yang mencapai Rp18,16 triliun atau tercapai di angka 94,65 persen
Sumber berita: 1. bisnis.news.viva.co.id, Raskin Tak Tepat Sasaran Bpk Minta Puan Bertanggung Jawab, Rabu, 29 April 2015. 2. www.republika.co.id, Pembagian Raskin Tak Tepat Sasaran Ini Alasannya, Rabu, 29 April 2015. 3. medanseru.co, BPK Temukan Raskin tak Tepat Sasaran, Kamis, 30 April 2015. 4. www.tempo.co, BPK-Program-Raskin-2014-Tak-Tepat-Sasaran, Rabu, 29 April 2015.
Catatan: Pedoman Umum Raskin 2014: Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. Sasaran Program Raskin Tahun 2014 adalah berkurangnya beban pengeluaran dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan. Manfaat Program Raskin adalah sebagai berikut: 1. Stabilisasi harga beras di pasaran; 2. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp1.600,-/kg dan menjaga stok pangan nasional; 3. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; 4. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di Titik Distribusi), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS; 5. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi; dan 6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Penetapan RTS-PM 1. RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah Rumah Tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk program Raskin 2014, yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K, dan disahkan oleh Kemenko Kesra sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah sebanyak 15.530.897 RTS-PM, serta rumah tangga
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
hasil pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintah setingkat. 2. Rumah tangga penerima manfaat Program Raskin 2014 ditandai dengan kepemilikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) 2014 bagi rumah tangga pemutakhiran DPM Raskin tahun 2014. 3. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Raskin oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Gubernur, dan Bupati/Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) dan atau Musyawarah Kecamatan (Muscam). Sebagai hasil validasi dan pemutakhiran melalui Mudes/Muskel, maka RTS-PM pengganti memperoleh SKRTM 2014 yang berfungsi sebagai pengganti KPS. Penetapan Titik Distribusi (TD) TD ditetapkan di desa/kelurahan atau ditempat lain atas kesepakatan tertulis antara pemerintah kabupaten/kota dengan Perum Bulog setempat. Penetapan Titik Bagi (TB) TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah desa/kelurahan (pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di desa/ kelurahan/pemerintah setingkat dimungkin pelaksanaan Mudes/Muskel untuk memutakhiran Daftar Penerima Manfaat yaitu: 1. Mudes/Muskel melakukan pemutakhiran Daftar RTS-PM Raskin 2014 dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti. 2. RTS-PM Raskin yang Kepala Rumah Tangganya meninggal maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS). 3. Bagi RTS-PM Raskin Tunggal yang sudah meninggal pindah alamat ke luar desa/kelurahan/pemerintah setingkat atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Mudes/Muskel. 4. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 (tiga) di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari balita dan anak usia sekolah kepala Rumah
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapat paling rendah dan tidak tetap. 5. Pelaksanaan Mudes/Muskel dapat dilaksanakan satu kali pada awal tahun sesuai dengan kebutuhan, terutama bagi wilayah yang belum melaksanakan Mudes/Muskel untuk pemutakhiran KPS pada tahun 2013. 6. Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui pemutakhiran oleh Mudes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1. 7. Bagi RTS-PM Raskin tunggal yang sudah meninggal pindah alamat ke luar desa/ kelurahan/pemerintah setingkat atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin KPS yang telah diterimakan pada RTS-PM tersebut harus ditarik tidak berlaku serta dikembalikan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan. 8. Bagi Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel diterbitkan SKRTM 2014 oleh Kepala Desa/Lurah. 9. Pelaksanaan Mudes/muskel harus dituangkan dalam Berita Acara Pemutakhiran data RTS-PM Raskin hasil Mudes/Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014. 10. FRP 2014 dilaporkan secara berjenjang kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/ Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan. 11. FRP beserta KPS yang ditarik dari Mudes/Muskel.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
