PROGRAM WARGA MADANI: PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*) Oleh Dr. Leonardus Banilodu, M.S. Dosen Biologi dan Ekologi FMIPA dan FKIP Unika Widya Mandira Jln. Jend. A. Yani 50-52 Telp. (0380) 833395 Kupang 85225, Timor - NTT
PENDAHULUAN Pengelolaan di bidang pelestarian lingkungan hidup mempunyai beberapa ciri khas, antara lain: 1. 2. 3. 4.
potensi konflik tinggi, potensi ketidaktentuan tinggi, rentangan waktu panjang antara kegiatan dan dampak yang timbul dan pemahaman masalah lingkungan tidak mudah bagi kalangan luas.
Oleh karena itu, usaha pelestarian lingkungan hidup harus merupakan usaha yang dinamis, baik tantangan maupun peluang untuk pemecahan masalah lingkungan hidup. Untuk merespons ciri usaha pelestarian lingkungan hidup yang dinamis, masyarakat harus diarahkan kepada upaya untuk: 1. memiliki kesadaran akan pelestarian lingkungan hidup, 2. memiliki data dan informasi yang cukup tentang permasalahan lingkungan hidup dan 3. berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan demi kepentingan orang banyak. Peran aktif masyarakat akan menjamin dinamisme dalam pengelolaan lingkungan hidup dan juga akan berdampak segera menjawab permasalahan lingkungan hidup. Mekanisme peran aktif masyarakat harus termanifestasikan dalam kehidupan sebagai masyarakat yang demokratis.
MASALAH, TANTANGAN DAN PELUANG 1. Masalah Kondisi lingkungan hidup kita sekarang berada pada tingkat yang memprihatinkan dan akan terus berlanjut sampai pada tingkat terlanjutkan. Penyebabnya adalah pada tingkat pengambilan ------------------------*)
Disajikan dalam Sosialisasi Bangun Praja Lingkungan di Ende pada 16 Nopember 2002. Bapedalda NTT dan DEK NTT. **) Dosen Ekologi dan Etnoekologi Unika Widya Mandira. Jln. Jend. A. Yani 50-52 Kupang 85225 Telp. (0380) 833395 HP: 0811 382 094.
1
keputusan, kepentingan lingkungan hidup sering diabaikan; banyak kekuatan politik yang kurang memahami kepentingan lingkungan hidup bagi banyak orang. Hanya sekelompok kecil masyarakat yang tidak mempunyai kekuatan politik dalam pengambilan keputusan memiliki pemahaman dan kepedulian bagi pelestarian lingkungan hidup. Apabila kondisi sekarang dibiarkan, kondisi tersebut akan mengancam keberlanjutan pembangunan dan ketahanan hidup semua biota bumi, termasuk manusia. Oleh karena itu, 1. kekuatan pelestarian lingkungan hidup harus mendapat dukungan dari kekuatan-kekuatan politik utama; 2. masyarakat harus mengambil peran dalam menuntut dan melaksanakan pelestarian hidup melalui mekanisme demokrasi; 4. pemerintah harus memiliki kemampuan ketataprajaan di bidang lingkungan hidup yang baik untuk menjamin tuntutan global: good governace and green development. 5. penegakan hukum menempati simpul penting dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, termasuk instrumen lingkungan yang lain seperti data dan informasi, kelayakan desain pengelolaan, transparasi dan lain-lain. 2. Tantangan Keberdayaan masyarakat madani dicirikan oleh: 1. kesadaran – masyarakat memahami haknya atas lingkungan hidup yang sehat dan sanggup menjalankan kewajiban untuk memenuhi haknya atas kualitas lingkungan yang bersih dan sehat; 2. berdaya – masyarakat mampu melakukan tuntutan untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat; 3. mandiri – kemampuan berkehendak untuk melaksanakan inisiatif lokal untuk mengatasi permasalahan lingkungan di sekitarnya; 4. memperjuangkan – aspirasi dan tuntutan akan kebutuhan lingkungan yang sehat secara terus menerus; dan 5. melakukan – bukti inisiatif lokal. Prasyarat untuk terwujudnya masyarakat madani adalah bahwa masyarakat: 1. sadar dan paham lingkungan, 2. mendapatkan data dan informasi yang benar, 3. termotivasi untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan lingkungan hidup sebagai cermin dari sumbangan individu atau kelompok masyarakat terhadap nasionalisme lingkungan, 4. tahu caranya, 5. tidak ada resiko dan 6. mendapat respons yang cukup dari pemerintah daerah dan DPRD.
2
Mewujudkan masyarakat madani merupakan upaya yang perlu dilakukan secara terus menerus. Untuk itu, perlu dikembangkan suatu kondisi kondusif antara komponen-komponen berikut: PEMERINTAH Pelayanan publik, pembuat kebijakan & pengelola LH
ILMUWAN Penyedia data & informasi LH
MASYARAKAT Fokus dalam pemberdayaan (objek & subjek)
DPR/DPRD Representasi kekuatan politik & pembuat kebijakan
DPR/DPRD yang kondusif merupakan prasyarat bagi termanifestasikannya anggota dewan yang aktif memperjuangkan pelestarian lingkungan hidup. Atau dengan kata lain, anggota dewan harus: 1. sadar dan paham lingkungan, 2. memperkuat popularitasnya sebagai representasi masyarakat banyak dan 3. insentif 3. Peluang Ciri utama dari good governance adalah mendorong partisipasi dan kemitraan dengan masyarakat, atau bahwa pembangunan harus melibatkan masyarakat. Melalui masyarakat, suatu strategi pembangunan dapat dijamin keberlanjutannya. Pemerintah harus membangun aksi kolektif dalam pelestarian lingkungan hidup dengan menempatkan masyarakat sebagai pemeran dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan sampai pemantaun dan evaluasi lapangan. Pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat dipertahankan apabila ada keberlanjutan pada stabilitas lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan bukan suatu filosofi atau mimpi, tetapi harus merupakan sebuah realita. Untuk itu, semua komponen yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan aksi pembangunan yang berkelanjutan harus mengamanatkan keberlanjutan stabilitas lingkungan hidup.
MISI Peran masyarakat mempunyai misi: 1. menciptakan tuntutan untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, 2. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan inisiatif lokal dalam menghadapi permasalahan lingkungan hidup.
3
Pencapaian misi tersebut dilakukan melalui: 1. mengarahkan isu lingkungan utama kepada pengambil keputusan, 2. pendekatan proses tanpa mengabaikan orientasi produk, dan 3. penentuan target lokasi berdasarkan kluster *) *) Mengingat banyak kota dan kabupaten serta keterbatasan kapasitas, pelaksanaan kegiatan dilakukan per kluster yang terdiri atas lima sampai tujuh daerah yang berdampingan letaknya atau yang berada di sepanjang daerah aliran sungai (DAS).
TUJUAN Tujuan program warga madani agar masyarakat: 1. melakukan secara aktif tuntutan untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat, dan 2. melakukan inisiatif local dalam menghadapi permasalahan lingkungan di sekiatrnya.
SASARAN Sasaran yang hendak dicapai dalam program warga madani adalah: 1. terwujudnya masyarakat yang mampu mengartikulasikan atau menyatakan kehendak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat; 2. meningkatkan gerakan dan jumlah masyarakat yang peduli lingkungan melalui pengembangan akses untuk dapat berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup secara substansial; dan 3. meningkatkan jumlah masyarakat yang berkehendak menjalankan dan melakukan inisiatif lokal dalam menghadapi permasalahan lingkungan hidup di sekitarnya.
STRATEGI Untuk terwujudnya masyarakat madani, keberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan melalui mekanisme demokrasi dan berbagai saluran dalam kehidupan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dilakukan dalam konteks: 1. Penguatan inisiatif – diarahkan pada upaya agar aspirasi timbul dari masyarakat sendiri dan mendorong aspirasi tersebut untuk disalurkan; 2. Posisi tawar dari masyarakat sebagai manifestasi kemampuan untuk mengorganisasikan kepentingannya, kemampuan untuk mengakses dan mendapatkan informasi yang benar, sadar dan paham akan haknya serta mengerti bagaimana menggunakan haknya tersebut;
4
3. Orientasi gerakan melalui pengenalan simpul-simpul strategis pada masyarakat, sehingga sesuatu rangsangan akan kebutuhan lingkungan yang bersih dan sehat dapat menjalar dan menggerakkan seluruh masyarakat serta terus bergulir dan masyarakat terus berusaha agar tujuan tercapai; 4. Peran aktif yang dilakukan masyarakat secara kontinu untuk mengartikulasikan tuntutannya secara sistematis melalui saluran-saluran demokratis dan melakukan inisiatif lokal untuk menangani masalah lingkungan di sekitarnya. Strategi yang ditempuh adalah: 1. Mengembangkan komunikasi lingkungan: Pendekatannya antara lain: a. penemukenalan tokoh masyarakat yang mampu menyampaikan pesan pemberdayaan masyarakat, b. pembentukan kantor berita lingkungan hidup, c. pengembangan kelompok penyunting hijau dan d. pemberian insentif kepada kalangan jurnalis. 2. Mengintegrasikan aliansi mitra strategis ke dalam program lingkungan: Pendekatannya antara lain: a. pelibatkan peran kelompok masyarakat secara aktif dan b. pemberian dukungan dan pengakuan kepada kelompok masyarakat yang mempunyai posisi tawar untuk mengarahkan isu lingkungan utama. 3. Melakukan pendekatan langsung kepada kelompok sasaran: Pendekatannya adalah kepada: a. kelompok profesi (pekerja/buruh, petani, nelayan, pengusaha) melalui masing-masing asosiasi dengan membuat nota kesepahaman untuk bekerja sama; b. DPR/DPRD melalui jalinan hubungan kerja sama dengan kaukus lingkungan; c. organisasi kemasyarakatan melalui dialog, pendidikan dan pelatihan pelestarian lingkungan hidup.
KEBIJAKAN Kebijakan pemberdayaan masyarakat dirumuskan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.
pemberdayaan masyarakat diarahkan pada penyelenggaraan mekanisme demokrasi; pemberdayaan masyarakat didasarkan atas sumber daya organisasi dan buadaya local; pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui inisiatif local; dan pemberdayaan masyarakat dijalankan dengan cara fasilitasi, komunikasi, penguatan inisiatif dan pemberian penghargaan.
5
FOKUS KEGIATAN Fokus kegiatan dalam program warga madani adalah memberdayakan masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat, baik dengan cara penyampaian tuntutan melalui mekanisme demokrasi maupun dengan cara melakukan inisiatif lokal. Dalam hal pendayagunaan mekanisme demokrasi, keberdayaan masyarakat dimanifestasikan dengan penyaluran aspirasi lingkungan kepada DPR/DPRD untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Aspirasi masyarakat harus mempunyai kekuatan legislasi agar efektif. Oleh karena itu, DPR/DPRD perlu menginkorporasikan secara proporsional aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Anggota DPR/DPRD perlu memiliki visi lingkungan dan konsisten memihak kepada kepentingan pelestarian lingkungan hidup. DPR/DPRD perlu menampung, memahami dan konsisten menyalurkan tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk diterjemahkan secara operasional ke dalam program dan kegiatan pembangunan. Dalam hal penyelenggaraan inisiatif lokal, keberdayaan masyarakat dimanifestasikan dalam kiprah dan kinerja dari berbagai individu atau kelompok masyarakat dalam penanganan masalah lingkungan hidup di sekitarnya. Pengakuan terhadap motivasi masyarakat untuk mengambil inisiatif dan caranya melakukan penanganan masalah akan menguatkan daya replikasi inisiatif lokal untuk ditumbuhkembangkan dan didiseminasikan kepada individu atau kelompok masyarakat yang lain. Kelompok-kelompok representatif yang bersentuhan secara langsung dengan pentingnya peletarian lingkungan seperti nelayan, petani, pekerja, hunian dan pengusaha perlu mengambil inisiatif lokal untuk secara aktif memberikan tekanan kepada para pengambil keputusan. Akhirnya, masyarakat dapat menilai bahwa siapapun yang duduk di legislatif hendaknya merekamereka yang mampu membawa aspirasi masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat (green legislator).
RENCANA KEGIATAN Kegiatan yang perlu dilakukan adalah: 1. peningkatan kesadaran melalui diseminasi dan sosialisasi informasi tentang prosedur dan tata cara untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan umum; 2. mengadakan dialog dan mendorong pembentukan kaukus lingkungan di DPR/DPRD; 3. melakukan penilaian terhadap kepekaan pemerintah daerah dan DPRD terhadap tuntutan masyarakat; 4. membentuk parliament watch dan 5. memberikan penghargaan kepada masyarakat dan mitra strategis.
6
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan terhadap setiap kelompok sasaran adalah: 1. Kelompok profesi seperti pekerja/buruh, petani dan nelayan: a. melalui masing-masing asosiasi dibangun nota kesepahaman atau piagam kerja sama (memorandum of undestanding); b. menyusn buku panduan yang memuat penjelasan mengenai: (i) kondisi lingkungan yang cenderung terus menurun, (ii) kesejahteraan hidup masyarakat yang sangat tergantung pada kualitas lingkungan hidupnya, (iii) hak untuk lingkungan yang bersih dan sehat dan (iv) apa prosedur yang perlu dilakukan. c. mendorong pemberian insentif atau penghargaan sebagai pengenalan atas kegiatan pelestarian lingkungan yang telah dilakukan. 2. Kelompok masyarakat: a. mempublikasikan hasil kegiatan pelestarian lingkungan, baik secara langsung maupun melalui media masa, yang didukung pembentukan green jurnalist dan kantor berita lingkungan; b. memberikan penghargaan dan insentif sebagai pengenalan atas kegiatan pelestarian lingkungan yang telah dilakukan; c. mengadakan kerja sama dengan instansi pembina (misalnya Departemen Pendidikan Nasional) dalam hal pengajaran substansi lingkungan untuk anak sekolah atau lembaga terkait (misalnya Pramuka). 3. DPRD: a. mengadakan komunikasi dengan wakil partai politik; b. memelihara hubungan yang intensif dengan kaukus lingkungan di DPR/DPRD melalui komunikasi berkala, penyampaian informasi lingkungan dan buku Laporan Tahunan Kualitas Lingkungan Daerah; c. mengadakan dialog dengan para anggota DPRD; d. melibatkan secara aktif anggota DPR/DPRD melalui: (i) pengikutsertaan atau pengiriman ke luar negeri untuk menghadiri konferensi internasional; (ii) penokohan (penciptaan citra tokoh) anggota DPR/DPRD yang membela kepentingan pelestarian lingkungan. 4. Partai politik: dialog untuk meningkatkan pemahaman para kader akan lingkungan hidup. 5. Organisasi kemasyarakatan: a. dialog untuk meningkatkan pemahaman para anggota organisasi akan lingkungan hidup; b. pemaparan isu lingkungan hidup; c. pelatihan dan study tour masalah lingkungan hidup.
7
DAFTAR BACAAN Deputi
Bidang Pengembangan Peran Masyarakat. 2002. Pemberdayaan Masyarakat. Kementerian LH RI, Jakarta.
Program
Warga
Madani:
Banilodu, L. 2001. Pengelolaan Lingkungan Terpadu Berbasis Masyarakat Nusa Tenggara Timur. Unwira, Kupang. Wes, J. 1971. Man and the Environment. 2nd ed., WM. C. Brown Company Publishers, Iowa.
8
