BAB IV – Urusan Wajib Koperasi dan UMKM
4.1.15
URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
4.1.15.1
KONDISI UMUM
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah atau yang sering disebut UMKM, merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi rakyat yang telah banyak diterapkan dalam rangka mensejahterakan anggota pada khususnya dan
masyarakat
pada
umumnya
serta
ikut
membangun
tatanan
perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, maju dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Koperasi dan UMKM merupakan bagian integral dari dunia usaha nasional, yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam menggerakan perekonomian nasional guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Peranan strategis tersebut di antaranya adalah peningkatan pendapatan nasional melalui peningkatan ekonomi lokal,
penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Keberadaan Koperasi dan UMKM yang terdapat hampir di seluruh wilayah dan bergerak hampir pada semua jenis usaha, serta keunggulannya dalam bertahan menghadapi gunjangan krisis ekonomi mampu memberikan dukungan yang besar kepada pengusaha menengah dan pengusaha besar. Oleh karenanya, Koperasi dan UMKM memiliki potensi yang lebih besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Semangat kekeluargaan yang di dalam koperasi harus terus dikembangkan sehingga pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat dapat terwujud. Koperasi dan UMKM harus berdaya saing yang baik agar dapat bertahan menghadapi era Free Trade. Tanpa daya saing yang baik, tidak mustahil bahwa Koperasi dan UMKM di suatu saat akan lenyap. Daya saing adalah suatu konsep yang umum digunakan di dalam budaya ekonomi, yang biasanya merujuk pada komitmen terhadap persaingan pasar, seiring dengan globalisasi perekonomian dunia dan persaingan bebas, daya saing telah menjadi satu dari konsep-konsep kunci bagi perusahaan-perusahaan termasuk Koperasi dan UMKM untuk mencapai keberhasilan dalam partisipasinya di dalam dunia persaingan. Koperasi yang berazaskan kekeluargaan merupakan wujud dari ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan memiliki fungsi yang kuat
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
282
BAB IV – Urusan Wajib Koperasi dan UMKM
dalam membantu masyarakat karena langsung berhubungan dengan urat nadi
kehidupan
masyarakat. Sistem
ekonomi
kerakyatan
perlu
lebih
diberdayakan agar mampu menjadi salah satu mesin bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan sekaligus alat ampuh untuk lebih memeratakan pembangunan sejalan dengan program pengentasan kemiskinan. Sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia memang masih belum terlaksana dengan baik. Oleh karena itu pemerintah mengupayakan untuk mendirikan koperasi sebagai wadah dalam memperlancar perekonomian rakyat. Kontribusi serapan tenaga kerja pada lapangan kerja yang diciptakan dari Koperasi dan UMKM juga sangatlah besar. Pada tahun 2013 terdapat 20.234 orang yang terserap sektor Koperasi dan UMKM, dimana pada akhir tahun 2012 serapannya sebanyak 19.223 orang. Oleh karena itu, pemerintah dalam perannya terhadap Koperasi dan UMKM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, secara berkesinambungan melakukan pembinaan baik itu berupa ketrampilan usaha,
manajemen,
pemasaran
maupun
permodalan.
Hal
tersebut
dimaksudkan agar Koperasi dan UMKM dapat maju, berkembang dan mempunyai daya saing yang tinggi. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat keterbatasan dalam rangka memberdayakan Koperasi dan UMKM agar lebih produktif. Di sinilah peran pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Semarang dituntut untuk lebih bisa memaksimalkan eksistensi sektor Koperasi dan UMKM dengan harapan nantinya mereka yang ada di Kota Semarang mampu mendukung terwujudnya kemandirian dan daya saing daerah.
4.1.15.2
KEBIJAKAN PROGRAM
Kebijakan pada Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah diarahkan untuk mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan melalui (1) pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah; (2) fasilitasi akses permodalan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah; (3) peningkatan kualitas kelembagaan koperasi; (4) pengembangan sistem pendukung usaha, keunggulan kompetitif dan kewirausahaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah; (5) serta mendukung terciptanya iklim usaha
yang kondusif bagi Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah. Program
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
283
BAB IV – Urusan Wajib Koperasi dan UMKM
yang dilaksanakan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Tahun Anggaran 2013 beserta tujuannya adalah sebagai berikut: Program-program penunjang, yang meliputi:
1)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran.
2)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini bertujuan untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan sarana
prasarana
yang
memadai
bagi
aparat
dalam
rangka
meningkatkan kinerja dan kualitas layanan publik.
3)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur melalui penyusunan laporan capaian kinerja yang akuntabel.
Program-Program Pelaksanaan Urusan, yang meliputi:
1)
Program Penciptaan Iklim Usaha, Usaha Kecil Menengah yang Kondusif. Program
ini
diarahkan
untuk
memfasilitasi
terselenggaranya
lingkungan usaha yang efisien, sehat dalam persaingan dan non diskriminatif
bagi
peningkatan kinerja UMKM,
sehingga dapat
mengurangi beban administratif, hambatan usaha dan biaya usaha, meningkatkan skala usaha, mutu layanan perijinan/pendirian usaha dan partisipasi stakeholders dalam pengembangan kebijakan UMKM. Realisasi pelaksanaan diharapkan dapat mendukung penyusunan rencana kegiatan dalam rangka peningkatan dan pengembangan KUMKM.
2)
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan serta meningkatkan daya saing UKM, sehingga pengetahuan dan sikap kewirausahaan dapat semakin berkembang, produktivitas meningkat, jumlah wirausaha baru bertambah, serta ragam produk unggulan UKM semakin berkembang. Realisasi pelaksanaan program ini adalah untuk memfasilitasi KUMKM dalam
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
284
BAB IV – Urusan Wajib Koperasi dan UMKM
peningkatan kemitraan usaha, pengembangan jaringan pemasaran, dan peningkatan SDM bagi KUMKM.
3)
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Program ini ditujukan untuk mempermudah, memperlancar dan memperluas akses UMKM kepada sumberdaya produktif, seperti sumber daya manusia, modal, pasar, teknologi, informasi, termasuk mendorong
peningkatan
fungsi
intermediasi
lembaga-lembaga
keuangan bagi UMKM agar mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumberdaya lokal. Dalam pelaksanaannya adalah untuk
memfasilitasi
pengembangan
UMKM
jaringan
dalam
pemasaran
mengakses melalui
permodalan,
promosi/pameran,
bantuan peralatan produksi dan pengelolaan usaha.
4)
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif. Dengan demikian, kelembagaan dan organisasi koperasi diharapkan akan lebih tertata dan berfungsi dengan baik, berkualitas, efektif dan mandiri. Realisasi pelaksanaan program ini adalah untuk memfasilitasi koperasi agar tertib
dalam
mengelola
kelembagaan
dan
usahanya,
dapat
meningkatkan kualitas, serta sinergi dengan peningkatan usaha anggota koperasi, yang didukung partisipasi aktif anggota koperasi, sehingga koperasi dapat semakin tumbuh, berkembang dan mandiri.
4.1.15.3
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1.15.3.1 PENDANAAN Program/kegiatan dalam urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah pada tahun 2013 dilaksanakan dengan alokasi dana yang disediakan sebesar Rp. 7.000.294.000,- dengan perincian Rp. 705.234.430,untuk program penunjang Rp 6.295.059.570,- untuk program yang berkaitan dengan tugas teknis Urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Koperasii dan Usaha Mikro Kecil Menengah adalah sebagai berikut :
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
285
BAB IV – Urusan Wajib Koperasi dan UMKM
Anggaran Program Penunjang Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO 1 2 3 4 5 6 7 8
KEGIATAN SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM Penyediaan jasa komunkasi, sumber data air dan listrik Pemeiharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah JUMLAH PROGRAM
2.
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSEN TASE (%)
10.500.000
9.739.844
92,76
10.000.000
3.943.650
39,44
52.300.000 32.000.000 1.500.000
52.300.000 32.000.000 1.500.000
100 100 100
9.000.000
9.000.000
100
35.000.000 210.000.000
35.000.000 209.957.455
100 99,98
360.300.000
353.440.949
98,10
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO 1 2 3 4 5
KEGIATAN SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Mebelair Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor JUMLAH PROGRAM
3.
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSEN TASE (%)
56.000.000 20.000.000 48.000.000 143.660.000
54.762.000 18.000.000 39.200.000 114.019.245
97,79 90,00 81,67 79,37
31.400.000
31.400.000
100,00
299.060.000
257.381.245
86,06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1 2 3 4 5 6
KEGIATAN SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan laporan keuangan akhir ahun Penyusunan RKA dan DPA Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu Penyusunan LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Penyusunan Laporan RENJA (Rencana Kinerja)
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSEN TASE (%)
2.755.500 2.857.000 4.426.680 28.695.000
2.755.500 2.857.000 4.425.500 27.900.000
100,00 100,00 99,97 97,23
2.148.000
2.148.000
100,00
2.250.250
2.250.000
99,99
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
286
BAB IV – Urusan Wajib Koperasi dan UMKM
NO 7
KEGIATAN Penyusunan LKPJ (Laporan Kinerja Pertanggungjawaban) JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN (Rp.) 2.742.000
REALISASI ANGGARAN (Rp.) 2.742.000
45.874.430
45.078.000
PERSEN TASE (%) 100,00 98,26
Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
1.
Program Penciptaan Iklim Usaha, Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO 1 2 3 4
2.
KEGIATAN SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah Fasilitasi kemudahan formalisasi bada usaha kecil menengah Perencanaan, koordinasi & pengembangan UKM Penerapan Penilaian Dampak Regulasi/kebijakan nasional JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSEN TASE (%)
54.803.000
54.175.400
98,85
74.047.000
66.999.500
90,48
118.000.750
115.997.900
98,30
37.900.000
37.334.200
98,51
284.750.750
274.507.000
96,40
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO 1 2 3 4 5
KEGIATAN SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD Sosialisasi dan Pelatihan Pola Pengelolaan Limbah Industri dlm menjaga kelestarian kawasan Peningkatan dan Pengembangan OVOP JUMLAH PROGRAM
3.
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSEN TASE (%)
529.230.000
472.619.600
89,30
1.269.030.000
1.218.936.100
96,05
338.233.000
317.575.600
93,89
56.580.000
49.548.800
87,57
100.000.000
94.961.200
94,96
2.293.073.000
2.153.641.300
93,92
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
1
SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
ANGGARAN (Rp.) 28.000.000
REALISASI ANGGARAN (Rp.) 27.660.000
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
PERSEN TASE (%) 98,79
Hal -
287
BAB IV – Urusan Wajib Koperasi dan UMKM
NO 2 3 4 5 6
4.
33.500.000
REALISASI ANGGARAN (Rp.) 33.175.000
1.049.370.000 67.000.000 318.063.000
865.017.005 56.252.500 293.014.400
82,43 83,96 92,12
1.352.000.000 2.847.933.000
1.263.384.100 2.538.503.005
93,45 89,13
ANGGARAN (Rp.)
KEGIATAN Penyelenggaraan pembinaan industri RT, industri kecil dan industri menengah Penyelenggaraan promosi produk UMKM Fasilitasi Akses Permodalan KUMKM Peningkatan Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro JUMLAH PROGRAM
PERSEN TASE (%) 99,03
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO 1 2 3 4
KEGIATAN SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi Peningkatan & pengembangan jaringan kerjasama usaha kop. Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSEN TASE (%)
47.969.000
47.746.000
99,54
235.250.000
223.492.000
95,00
250.116.320
234.328.700
93,69
335.967.500 869.302.820
325.387.500 830.954.200
96,85 95,59
4.1.15.3.2 HASIL YANG DICAPAI Hasil pembangunan di bidang Koperasi dan UMKM tahun 2013 menunjukkan perkembangan yang positif, hal ini ditunjukkan dengan: 1) Pada Tahun 2012 jumlah koperasi di Kota Semarang tercatat sebanyak 1.057 unit, dimana 78,62 % atau 831 Unit adalah koperasi aktif. Setelah dilakukan validasi data, terdapat 6 koperasi berskala besar berpindah ke tingkat Provinsi dan Nasional dan 94 koperasi tidak aktif dibubarkan sehingga jumlah koperasi di Kota Semarang pada Tahun 2013 tercatat sebanyak 987 unit, dimana 78,72 % atau 777 unit adalah koperasi aktif. 2) Sejalan dengan penurunan jumlah koperasi tersebut, maka berdampak pada asset dan omset koperasi sebagai berikut : Jumlah omzet Koperasi tahun 2012 sebesar Rp.1.432.265.000.000,menjadi Rp.1.074.469.839.000,- pada tahun 2013 atau menurun 24,98% dan
jumlah
asset
Koperasi
pada
tahun
2012
sebesar
Rp.
1.801.128.858.000,- menjadi Rp. 1.270.760.670.000,- pada tahun 2013 atau menurun 29,44 %. Akan tetapi sisa hasil usaha (SHU) pada tahun 2012 diketahui sebesar Rp. 99.977.427.000,- dan pada tahun 2013 justru meningkat menjadi Rp. 106.323.547.000,- atau naik 6,35%. L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
288
BAB IV – Urusan Wajib Koperasi dan UMKM
3) Jumlah UMKM pada tahun 2012 sebesar 11.208 unit menjadi 11.383 unit pada tahun 2013 atau meningkat sebesar 1,56 %, hal ini berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah sebesar 2,91%, dimana jumlah tenaga kerja yang diserap pada tahun 2012 sebanyak 17.428 orang menjadi 17.756 orang pada tahun 2013. 4) Jumlah omzet UMKM tahun 2012 sebesar Rp 314.184.000.000,- menjadi Rp. 330.291.000.000,- Pada tahun 2013 atau meningkat 5,13 %. 5) Fasilitasi permodalan Koperasi dan UMKM dari Pemerintah pada tahun 2012 sebesar Rp. 861.000.000,- diberikan kepada 87 Koperasi dan UMKM, kemudian pada tahun 2013 sebesar Rp. 569.000.000,- yang diberikan kepada 43 Koperasi dan UMKM. Sedangkan dari program KUR yang dikucurkan oleh Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank Jateng diberikan kepada 200 Koperasi dan UMKM. Secara lebih lengkap, pelaksanaan Urusan Wajib Koperasi dan UMKM selama tahun 2013 dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut: NO
INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN TAHUN 2012
CAPAIAN TAHUN 2013
Jumlah koperasi 1.057 unit (koperasi aktif) (78,62%) 2 Omset koperasi Rp. 1.432.265.000.000 3 Aset koperasi Rp. 1.801.128.858.000 4 Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Rp. 99.977.427.000 5 Jumlah peserta penyuluhan koperasi 1.560 orang 6 Jumlah koperasi yang mendapat konsultasi / 350 koperasi advokasi 7 Jumlah peserta Diklat Perkoperasian 280 orang 8 Jumlah pemberian legalitas badan hukum 51 koperasi 9 Jumlah peserta seminar / lokakarya yang 4 orang berkaitan dengan koperasi 10 Jumlah seluruh UMKM 11.208 unit 11 Jumlah Tenaga Kerja yg terserap UMKM 17.428 orang 12 Jumlah peserta Diklat ketrampilan bagi UMKM 930 13 Jumlah UMKM yang dibina 2.372 14 Persentase UMKM binaan 21,2% 15 Omset UMKM 314.184.000.000 16 Fasilitas permodalan Koperasi dan UMKM 861.000.000 Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang (2013)
987 unit (78,72%) Rp. 1.074.469.839.000 Rp. 1.270.760.670.000 Rp. 106.323.547.000 1.400 orang 118 koperasi
1
4.1.15.4 1)
320 orang 40 koperasi 35 orang 11.383 unit 17.936 orang 1.350 2.846 25% 330.291.000.000 569.000.000
PERMASALAHAN
Belum diterbitkannya Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang merupakan perubahan
atas
Undang-Undang
Nomor
25
tahun
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
1992
yang
Hal -
289
BAB IV – Urusan Wajib Koperasi dan UMKM
menyebabkan Koperasi mengalami kesulitan dalam melaksanakan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. 2)
Belum semua pengelola Koperasi Simpan Pinjam memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana diatur melalui UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
3)
Kurangnya kesadaran pengelola Koperasi dan UMKM terhadap tertib administrasi dalam hal penyampaian laporan perkembangan usahanya secara berkala, sehingga menyulitkan dalam updating data.
4.1.15.5 1)
RENCANA TINDAK LANJUT
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dasar (PAD) masih berpedoman pada peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012.
2)
Melaksanakan pelatihan KSP berbasis kompetensi.
3)
Meningkatkan
frekuensi
pembinaan,
pelatihan
kompetensi
dan
manajemen perkoperasian secara sistematis dan terarah berbasis pengetahuan, teknologi, serta inovasi.
4.1.15.8
PRESTASI/PENGHARGAAN
Pada tahun 2013 dalam rangka Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kota Semarang berhasil memperoleh beberapa Penghargaan yaitu : Penghargaan Bhakti Koperasi dan UKM dari Menteri Negara Koperasi dan
UKM
Republik
Indonesia Tahun
2013
Kepada Walikota
Semarang.
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
290
