PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN DAERAH: KASUS MITRA PROYEK UNDP DI WILAYAH JAWA DAN LAMPUNG
WAHYU FATHURRAHMAN RIVA
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2009
PERNYATAAN MENGENAI TUGAS AKHIR DAN SUMBER INFORMASI Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dalam Konteks Pembangunan Daerah: Kasus Mitra Proyek UNDP di Wilayah Jawa dan Lampung adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum pernah diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutup dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tugas akhir ini. Bogor, Mei 2009
Wahyu Fathurrahman Riva A 153044145
ABSTRACT WAHYU FATHURRAHMAN RIVA. The Role of Non-Governmental Organizations in Community-Based Forest Management Program in Regional Development Contexts: Cases on the UNDP Grantees in Java Island and Lampung Region. Under direction of PARULIAN HUTAGAOL and PATRICE LEVANG The increasing rate of forest degradation and lack of local communities access to forest, have been a significant stimulus for the implementation of community-based forest management (CBFM). The CBFM has an objective to achieve sustainable forest management and prosperity for rural community adjacent to forest area. To pursue the objective several local communities work closely with non-governmental organizations (NGOs) to get financial support from international funding agencies . There is a need to improve the role of NGOs and their strategy in order to work effectively with the local communities. The thesis provides analytical methods to evaluate the role and strategy of the NGOs, namely performance approach and institutional development approach. The research was conducted by analyzing 9 (nine) NGOs, which are partners of the UNDP project in 2005-2007 and located in Jawa island and Lampung province. NGOs undertake its programs in 3 mainstream scope of works, first, conservation; second, technical assistance; and third, advocacy program. Each of main issues have a approach and various methods of assistance. There are many lesson learnt got by NGOs collaborating with UNDP in a particular project commenced 2005 to 2007. A part of NGOs achieved the key role in conducting the project and otherwise getting a high performance of expected target. In the some location of the project, now it has become a show window to see how they conduct the best practices in CBFM. There are 3 NGOs successfully undertakeing best ways, namely Persepsi in achieving broad CBFM certification, Watala in getting HKm status, and Masta that successfully facilitating communities to collabotare with Perhutani through signing an MoU. The other one is still on going process in building local goverment regulation about CBFM in Indonesia. In general, CBFM programs facilitated by the NGOs have similar goal, which is pursuing government recognition on local community access to the forest area. A gap in terms of knowledge regarding forest management and the effectiveness of advocacy may become an obstacle in achiving the objective of CBFM. The most intriguing result of the research is that the succesfulness of NGOs program in CBFM relies on the hand of government. It is up to local and central government regulations may or may not recognizes the access of local community to the forest. Key-word: Community-based forest management, organization,local communities, local goverment
non-governmental
RINGKASAN WAHYU FATHURRAHMAN RIVA. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dalam Konteks Pembangunan Daerah: Kasus Mitra Proyek UNDP di Wilayah Jawa dan Lampung. Dibimbing oleh PARULIAN HUTAGAOL dan PATRICE LEVANG Tingkat kerusakan hutan yang cenderung meningkat dan melemahnya kapasitas masyarakat sekitar hutan akibat kebijakan pemerintah dalam pengelolaan hutan telah memicu munculnya paradigma baru yaitu pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM). PHBM ini bertujuan untuk mewujudkan hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, masyarakat dibantu LSM yang sebagian besar mendapatkan pendanaan dari lembaga donor luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran LSM dalam pelaksanaan program PHBM serta merumuskan strategi peningkatan peran LSM dalam pelaksanaan program PHBM. Penelitian ini dilakukan pada 9 LSM mitra proyek UNDP periode 2005-2007 di wilayah Jawa dan Lampung. Penelitian ini menggunakan 2 metode analisis, yaitu analisis kinerja LSM dalam program PHBM dan analisis pengembangan kelembagaan institusi lokal. Dalam menjalankan programnya, LSM terbagi menjadi 3 isu utama, yaitu isu konservasi, pendampingan teknis, dan isu advokasi. Setiap isu utama mempunyai pendekatan dan metode pendampingan yang beragam. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar LSM mempunyai peran utama untuk membantu masyarakat dapat memperoleh hak akses terhadap sumberdaya hutan. Selain itu juga berperan bersama masyarakat untuk mengusung kelestarian sumberdaya hutan dan sebagian kecil fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hanya sebagian kecil LSM yang berperan untuk melakukan ketiga tujuan tersebut secara bersamaan. Dalam menjalankan programnya di bidang konservasi, LSM memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibanding dengan bidang pendampingan teknis dan advokasi. Hal ini disebabkan ukuran keberhasilan terhadap program yang bersifat konservasi baru dapat dipetik dalam hitungan jangka panjang. Sementara masyarakat lebih menginginkan adanya program yang bersifat jangka pendek dan dapat segera dinikmati hasilnya. Peran lain yang dilakukan oleh LSM adalah dalam bentuk pendampingan teknis yang meliputi pendampingan pada teknis pengelolaan hutan milik masyarakat, pendampingan dalam mengembangkan pola kemitraan, dan pendampingan dalam mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat. Masyarakat merasa mendapatkan manfaat dari pendampingan yang dilakukan oleh LSM meskipun dirasakan belum optimal. Kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat bersama dengan LSM untuk terus maju dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui adanya pengakuan yang kongrit dari pemerintah daerah untuk memberikan hak akses kepada masyarakat yang memang telah lama tinggal dan hidup di hutan adat tersebut. Selain itu pendampingan teknis yang dilakukan oleh LSM juga berperan membantu masyarakat dalam peningkatan pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan hutan serta penguatan kelembagaannya.
Dalam melakukan proyek UNDP, LSM banyak bersentuhan dengan pemerintah daerah. Keterlibatan pemerintah daerah mempunyai keragaman metode dan pendekatan yang dilakukan bersama dengan LSM. Pemerintah daerah yang terlibat dalam program diantaranya adalah Dinas Kehutanan Kabupaten dan Propinsi, Taman Nasional, Taman Hutan Raya (Tahura), Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi, Departemen Kehutanan, Perum Perhutani, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). LSM berperan penting dalam proses negosiasi dan advokasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, misalnya dalam proses penyusunan kebijakan pemerintah daerah. Peran LSM dalam pendampingan masyarakat di Lampung difokuskan pada upaya memperoleh kepastian pengelolaan kawasan hutan lindung, melalui ijin hutan kemasyarakatan (HKm). Kebijakan HKm yang menempatkan masyarakat sekitar sebagai pelaku utama dalam pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam selain bertujuan untuk perbaikan fungsi lingkungan juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui skema HKm, masyarakat membuat rencana pengelolaan dan melaksanakan kegiatan pemulihan sumberdaya hutan, menjaga kawasan yang masih berhutan secara swadaya serta melakukan pengamanan terhadap areal yang menjadi tanggung jawab masyarakat. LSM juga telah berperan penting dalam proses pendampingan masyarakat sekaligus juga berperan dalam melakukan advokasi kepada pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di daerahnya. Peran LSM masih perlu ditingkatkan untuk isu pendampingan teknis, misalnya dalam sertifikasi PHBM. Sampai saat ini memang belum muncul insentif yang signifikan yang diterima oleh masyarakat melalui sertifikasi ekolabel. Insentif ini seharusnya muncul dari berbagai pihak khususnya dari pemerintah daerah. Hal ini disebabkan hutan-hutan yang ditanami oleh masyarakat tersebut merupakan lahan milik yang memang dari sisi aturan hukum tidak dibebani menjadi hutan. Atas kesadaran dari masyarakat sendiri, mereka telah mampu menghutankan kembali hutannya sehingga dapat memberikan nilai tambah baru bagi masyarakat sebagai pengelola hutan. Peran LSM diharapkan lebih besar dalam pengembangan pemasaran dan tata niaga perdagangan kayu yang bersertifikat ekolabel. Banyak pelajaran berharga yang diperoleh oleh LSM-LSM yang menjadi mitra proyek UNDP mulai tahun 2005-2007. Beberapa LSM telah berperan penting dan berhasil sesuai dengan harapan yang diinginkan bahkan ada LSM yang dapat melebihi target yang ingin dicapai. Beberapa lokasi proyek juga telah menjadi best practices bagi wilayah lainnya dalam program PHBM karena besarnya peran LSM. Terdapat 3 LSM yang berhasil dan dapat dijadikan best practices, yaitu Persepsi dengan sertifikasi ekolabel, Watala dengan perolehan HKm, dan Masta yang berhasil memfasilitasi masyarakat untuk menandatangai MoU dengan Perhutani. Sebagian lagi masih menyusun draf Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal, (1) pada prinsipnya peran LSM dalam proyek UNDP adalah untuk membantu masyarakat dalam memperoleh pengakuan dalam bentuk terbukanya akses terhadap sumberdaya hutan dari pemerintah, (2) peran LSM dalam mengusung program di bidang konservasi lebih sulit diterima oleh masyarakat dari pada program di bidang ekonomi, (3) masih adanya gap pengetahuan dan pemahaman tentang teknis kehutanan dan advokasi
baik di tingkat masyarakat maupun di tingkat LSM, (4) sebagian besar (5 LSM) mempunyai kinerja yang baik dalam pelaksanaan program PHBM yang didanai UNDP dan sebanyak 2 LSM masing-masing memiliki kinerja yang cukup baik dan kurang baik, (5) pengembangan institusi lokal dipengaruhi oleh faktor kondisi sumberdaya lokal, faktor ekonomi-politik internasional, nasional dan lokal, serta faktor sosial-politik lokal, dan (6) keberhasilan atau kegagalan kinerja LSM tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja LSM-nya saja, namun juga oleh kinerja pihak lainnya, terutama pemerintah. Strategi peningkatan peran LSM dalam pelaksanaan PHBM dalam konteks pembangunan daerah dapat dilakukan melalui beberapa hal, yaitu pengembangkan kapasitas dan kelembagaan LSM, pengembangan pemberdayaan kapasitas dan kelembagaan masyarakat dampingan, pengembangan advokasi pada pemerintah daerah, dan pengembangan usaha masyarakat dampingan bersama pihak swasta. Kata kunci: pengelolaan hutan berbasis masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, strategi
© Hak Cipta milik IPB, tahun 2009 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.
PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN DAERAH: KASUS MITRA PROYEK UNDP DI WILAYAH JAWA DAN LAMPUNG
WAHYU FATHURRAHMAN RIVA
Tugas Akhir sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan tugas akhir untuk memperoleh gelar Magister Profesional pada Program Studi Magister Manajemen Pembangunan Daerah
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2009
Penguji Luar Komisi pada Ujian Tugas Akhir: Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, M.S.
Judul Tugas Akhir
Nama Mahasiswa NRP
: Peran Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dalam Konteks Pembangunan Daerah: Kasus Mitra Proyek UNDP di Wilayah Jawa dan Lampung : Wahyu Fathurrahman Riva : A 153044145
Disetujui Komisi Pembimbing
Dr. Patrice Levang Anggota
Dr. Ir. Parulian Hutagaol, M.S Ketua
Diketahui Ketua Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah
Dr. Ir. Yusman Syaukat, M.Sc
Tanggal Ujian:
Dekan Sekolah Pascasarjana
Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, M.S
Tanggal Lulus:
