Volume 4 Nomor 3 Edisi Maret Mendorong Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Volume 4 | Nomor 3 | Edisi Maret 2014 | www.ekon.go.id

Mendorong Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

DAFTAR ISI 01 Editorial Koordinasi Kebijakan Ekonomi 02 Opsi Perubahan Sasaran Inflasi dalam Meredam Resiko di Tahun 2014 Ekonomi Internasional 03 Pengaruh Krisis Politik Ukraina Terhadap Perkembangan Perekonomian Global Ekonomi Domestik 04 Perkembangan Neraca Perdagangan Di Awal Tahun 2014 Ekonomi Daerah 06 Solusi Permasalahan TKI Daerah Laporan Utama

09 Tantangan Perbankan

Nasional dalam Membiayai TKI

10

Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon TKI

13

Bantuan Pembiayaan Tenaga Kerja Indonesia melalui KUR TKI

14

Sejarah Penempatan TKI dan Tantangan yang Dihadapi

Opini Pakar 16 Migrasi dan Perlindungan TKI KUR

18 Realisasi Penyaluran KUR Periode Februari 2014

volume 4 | Nomor 3 | Edisi Maret 201 4 | www.ekon.go.id

UKM 19 PT Surya Pacific Jaya: Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Mutu

Strategis pada Lembaga Pemerintahan Negara

Keuangan 20 Konsentrasi Struktur Industri Perbankan di Indonesia Periode 20072011 Fiskal & Regulasi Ekonomi 22 Jasa Asuransi: Penyumbang Terbesar Kedua Defisit Neraca Pembayaran Indonesia Ketahanan Pangan 24 Implementasi Pengawetan Produk Pangan dengan Teknik Irradiasi dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional MP3EI 25 MP3EI: Dorong Investasi dengan Pembangunan Infrastruktur Korporasi/ BUMN 26 Peran BUMN dalam Pertumbuhan Ekonomi 2014 Energi 28 Peluang dan Peran Investasi Swasta dalam Sektor Ketenagalistrikan Kegiatan Menko 30 Kunjungan Sentra Industri Akar Tunggak Jati Bojonegoro Perubahn Iklim 31 Joint Crediting Mechanism

Pembina : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pengarah : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Deputi Fiskal & Moneter Koordinator : Bobby Hamzar Rafinus Editor : Edi Prio Pambudi Puji Gunawan Ratih Purbasari Kania Analis : Alisa Fatimah, Annida Masruroh, Fitria Faradila, Nia Kurnia Sholihah, Sri Purwanti, Tasya Shabrina, Trias Melia Kontributor : Heddy Krishyana Suyarto Yuana R.Astuti Tim Pemantauan dan Pengendali Inflasi, Komite Kebijakan KUR, Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Editorial

Indonesia

Indonesia memiliki angkatan kerja yang berlimpah. Dalam periode 2013 – 2020, jumlah penduduk dengan usia kerja akan naik sebesar 14,8 juta sehingga mencapai 189 juta orang. Saat ini sekitar 50 persen penduduk berusia di bawah 30 tahun. Untuk menciptakan lapangan kerja bagi tambahan angkatan kerja tersebut diperlukan percepatan pertumbuhan ekonomi . Jika rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam periode 2013 – 2020 sebesar 6,5%, maka lapangan kerja yang tercipta sekitar 12,4 juta. Sementara jika tumbuh hanya rata-rata pertahun 5%, maka tercipta lapangan kerja sebanyak 10,2 juta. Hal ini menunjukkan ada 2,2 juta lapangan kerja baru apabila pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat dari 5% menjadi 6,5% dalam periode 8 tahun mendatang. Demikian analisis kesempatan kerja yang diulas pada publikasi Bank Dunia “ Indonesia Avoiding the Trap ”. Analisis tersebut menunjukkan masih cukup besarnya kemungkinan peningkatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri beberapa tahun kedepan apabila pertumbuhan ekonomi berlangsung melambat sebagaimana telah berlangsung selama 2 tahun ini. Dengan melihat struktur tenaga kerja yang masih didominasi oleh pekerja berpendidikan SD dan SMP, maka penempatan TKI yang kini sebagian bekerja di sektor rumah tangga mungkin akan tetap berlangsung dalam jangka menengah mendatang. Permasalahan TKI seperti penempatan yang ilegal, masa kerja yang lewat kontrak (over-stayer), dan pemulangan paksa oleh Negara penerima, serta hukuman mati mungkin masih akan menjadi agenda kerja pemerintah mendatang. Kehadiran Pemerintah yang lebih kuat dalam pembaharuan kelembagaan penempatan dan perlindungan TKI diperlukan. Pembaharuan ini ditujukan untuk menekan permasalahan tersebut di atas dan mendorong peningkatan ketrampilan TKI yang

Tabel Indikator Ekonomi, Februari - Maret 2014

Bobby Hamzar Rafinus ditempatkan. Kehadiran Pemerintah dalam penempatan seperti yang telah dilakukan dalam pengiriman tenaga kerja magang ke Jepang dan Korea Selatan, kiranya perlu direplikasi untuk pengadaan tenaga kerja rumah tangga yang berketrampilan. Keberadaan Pemerintah dalam tataran operasional akan memastikan penegakan ketentuan yang selama ini sering diabaikan oleh pelaksana swasta. Selain itu juga mendorong kepatuhan agen TKI di negara penempatan terhadap kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Bantuan pembiayaan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat bagi TKI merupakan salah satu upaya peningkatan perlindungan. Ketergantungan pembiayaan penempatan TKI kepada pemberi pekerjaan telah disadari menjadi penyebab lemahnya posisi tawar TKI. Hal ini selanjutnya juga menjadi pemicu pelanggaran ketentuan penempatan dan perlindungan maupun biaya penempatan yang semakin tinggi. Untuk itu disayangkan kinerja penyaluran KUR TKI yang sangat rendah sejak tahun 2011 hingga kini yaitu sekitar Rp. 52,4 miliar untuk sebanyak 3619 orang. Padahal setiap tahun sekitar 500 ribu orang TKI berangkat bekerja ke luar negeri. Capaian penyaluran KUR TKI tersebut merupakan cermin masih sulitnya perbankan nasional melaksanakan kegiatan perluasan pelayanan keuangan (financial inclusion ) kepada kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah dan miskin. Sementara kebijakan perluasan layanan keuangan dapat menjadi pendorong turunnya ketimpangan pendapatan. Potensi remintansi yang besar dari para TKI, sekitar USD 7 milyar per tahun, kiranya sudah memberikan gambaran kesanggupannya menjadi nasabah yang potensial bagi berbagai produk perbankan. Tantangan pelayanan kepada TKI seharusnya menjadi cambuk bagi perbankan nasional dan regulatornya untuk lebih siap menghadapi pasar internasional. Jadikan peningkatan pelayanan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri sebagai ujian kehadiran bank nasional di kancah keuangan global. Semoga.

volume IV nomor 3 edisi Maret 2014 | TINJAUAN EKONOMI & KEUANGAN | 01

Koordinasi Kebijakan Ekonomi Opsi Perubahan Sasaran Inflasi dalam Meredam Resiko di Tahun 2014

ank Indonesia memperkirakan inflasi tahun 2014 akan mencapai 4,94% (baseline). Walaupun begitu, Indonesia masih akan menghadapi beberapa resiko dari sisi inflasi administered prices seperti kenaikan harga BBM bersubsidi, LPG 12 Kg dan TTL industri. Dengan memperhitungkan semua resiko, inflasi Indonesia tahun 2014 berpotensi mencapai 8%. Kondisi tersebut akan semakin buruk jika terjadi gejolak harga volatile food di tahun 2014. Seiring dengan tingginya resiko inflasi, perlu dilakukan suatu kebijakan agar defisit fiskal tidak melebihi level 3% dari PDB dan defisit neraca perdagangan migas tidak terlampau besar. Dalam rangka menjaga sustainabilitas fiskal, perbaikan neraca perdagangan migas dan momentum pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia dalam rapat koordinasi Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di Bogor tanggal 20-21 Februari 2014 mempertimbangkan opsi merubah sasaran inflasi tahun 2014. Untuk menjaga defisit fiskal di level 2% PDB, Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan fixed subsidy BBM. Terdapat dua opsi kebijakan fixed subsidy BBM yaitu orientasi defisit APBN dan orientasi pencapaian sasaran inflasi. Skenario defisit APBN mampu menahan defisit fiskal sebesar 2,1% PDB, namun mempunyai dampak yang cukup tinggi terhadap inflasi yaitu 2,7%. Sementara, skenario pencapian sasaran inflasi dapat menjaga defisit fiskal sebesar 2,7% PDB dan kerap memberikan dampak yang rendah terhadap inflasi yaitu 0,51%.

Tingginya resiko inflasi tahun 2014 mendorong Bank Indonesia dalam merumuskan PMK sasaran inflasi di tahun 2014. Selain untuk meredam resiko, PMK juga dimaksudkan untuk mengarahkan ekspektasi inflasi. Sejauh ini, forum TPI telah menghasilkan koordinasi yang baik dalam penetapan sasaran inflasi, baik koordinasi pemantauan dan evaluasi faktor-faktor serta kebijakan yang mempengaruhi inflasi maupun koordinasi merumuskan rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi. Namun terdapat beberapa kendala yaitu komitmen dari K/L terkait masih belum cukup kuat, pengendalian inflasi masih dilakukan secara parsial atau belum adanya integrasi antar tim/forum dan belum optimalnya pengawalan dari rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi. Oleh karena itu kedepannya, TPI akan lebih giat membuka komunikasi dengan tim-tim lain, seperti Tim Koordinasi Kebijakan Stabilisasi Harga Pangan Pokok (Kemenko Perekonomian), Tim Pemantauan Harga Bahan Pangan Pokok Strategis (Kemendag), dan Tim Ketahanan Pangan (Kementan). Selain dari sisi kelembagaan, TPI pun akan memperkuat dasar hukum ke level yang lebih tinggi, seperti inpres, keppres dan SK Menko Perekonomian.

Selain penyesuaian harga BBM bersubsidi, terdapat opsi kebijakan lainnya dalam meredam inflasi dari sisi administered price yaitu penyesuaian bertahap harga LPG 12 Kg dan TTL industri. Penyesuaian bertahap harga LPG 12 Kg dan TTL industri masing-masing akan memberikan dampak terhadap inflasi sebesar 0,04% dan 0,24%. Sementara itu, resiko dari sisi volatile food, seperti eskalasi bencana cenderung memiliki peluang yang moderat.

02 | TINJAUAN EKONOMI & KEUANGAN | volume IV nomor 3 edisi Maret 2014

Fitria Faradila

Ekonomi Internasional http://www.thenation.com/

Pengaruh Krisis Politik Ukraina Terhadap Perkembangan Perekonomian Global

ituasi politik maupun ekonomi Ukraina menghadapi tantangan yang besar akibat adanya krisis yang menyebabkan ketidakpastian kondisi dalam negeri. Hal tersebut diperparah dengan korupsi yang meluas, utang uar negeri yang meningkat, dan harga-harga ikut naik. Krisis yang makin parah dipicu pada awalnya oleh bentrokan yang kembali pecah di Kiev yang membatalkan gencatan senjata yang dicetuskan oleh Presiden Viktor Yanukovych. Selain menewaskan 25 orang demonstran, bentrokan yang terjadi itu membuat negara pecahan Uni Soviet ini makin terpuruk dalam kondisi politik dan ekonomi yang tidak stabil. Pemerintah Ukraina membutuhkan dana sekitar 35 milyar dolar AS untuk menutupi pengeluaran selema dua tahun ke depan. Utang luar negeri yang mencapai 75 milyar dolar atau kurang lebih mencapi tiga perempat dari PDB Ukraina merupakan beban berat jika pertumbuhan ekonomi tetap minim. Namun, baru-baru ini Dana Moneter IMF setuju untuk memberikan bantuan kepada Ukraina senilai 15 sampai 18 milyar dollar AS. Bantuan tersebut setidaknya cukup untuk menghindari ancaman bangkrut akibat guncangan politik. Krisis yang terjadi di Ukraina tidak hanya berdampak pada perekonomian dalam negeri saja. Dampak paling besar dirasakan oleh Rusia. Akibat perseteruan politik yang terjadi, Amerika Serikat dan Uni Eropa telah membekukan aset dari sejumlah pejabat Rusia sebagai sanksi yang dijatuhkan kepada negara tersebut. Selain itu, ekonomi Rusia mengalami perlambatan dalam tiga bulan pertama di tahun 2014 karena ketidakpastian mengenai krisis di Ukraina. Ekonomi hanya berkembang 0,8% di kuartal pertama sedangkan prediksi awal

mengatakan bahwa ekonomi akan tumbuh mencapai 2,5%. Perlambatan ekonomi ini membuat para investor lebih berhati-hati. Amerika dan Uni Eropa yang sedang mempertimbangkan untuk memberikan sanksi lebih berat bagi Rusia memnyebabkan investasi di Rusia turun sebesar 4,8% pada kuartal pertama tahun 2014. Diprediksikan ekonomi Rusia akan menyusut mencapai 2% tahun ini jika ketidakstabilan ekonomi dan politik di Ukraina terus berlanjut yang diperparah dengan sanksi lebih banyak dari negara-negara Barat. Tidak hanya itu, Rusia juga menunjukkan tanda-tanda terisolir dari Dewan Keamanan PBB karena 13 dari 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB setuju resolusi mengecam referendum Krimea yang menjadi persengketaan antara Ukraina dan Rusia. Ukraina yang menjadi negara penghubung antara Rusia dan Eropa membuat krisis yang terjadi di negara ini turut mempengaruhi rantai ekonomi negara-negara lain. Hal ini dapat dilihat dari harga kontrak minyak mentah brent di London telah mengalami kenaikan sebesar 2%, harga kontrak gandum di Chicago juga meningkat sebesar 3,9% dan harga kontrak emas di New York naik hingga 1,9%. Ukraina merupakan salah satu negara eksportir gandum terbesar, bahkan masuk lima besar di dunia, dan negara pengekspor jagung terbesar di dunia. Dilaporkan bahwa harga gandum meningkat sebesar 4,5% menjadi 266,97dolar AS per ton, sedangkan harga jagung meingkat sebesar 3,7% menjadi 4,875 dolar AS per gantang. Hal ini sedikit banyak merupakan akibat dari krisis yang terjadi di Ukraina yang menyebabkan terhambatnya pasokan gandum dan jagung di pasar internasional.


Ekonomi Domestik Meskipun Ukraina bukan merupakan pemain besar dalam perdagangan internasional, kondisi geografis Ukraina yang strategis membuat negara ini mempengaruhi arus barang di kawasan tersebut. Rusia adalah penyuplai 25% kebutuhan gas Eropa dan setengah kebutuhannya dipompa melalui Ukraina. Selain itu, hampir setengah dari perdagangan Rusia adalah dengan negara-negara Eropa. Rusia juga memerlukan impor untuk menjaga pasokan barang bagi rakyatnya. Fakta ini menunjukkan bahwa Ukraina adalah negara penghubung yang penting dalam perdagangan Rusia-Eropa. Krisis Ukraina turut mempengaruhi perekonomian Indonesia meskipun dampak yang ditimbulkan tidak terlalu besar. Indonesia merupakan salah satu negara pengimpor gandum dan jagung terbesar. Oleh karena itu, krisis yang terjadi di Ukraina yang menjadi penyuplai kedua komoditas tersebut di pasar dunia menyebabkan harga kedua komoditas itu meningkat, tidak terkecuali di Indonesia. Selain itu, suplai yang terhambat akan menyebabkan ketidakseimbangan distribusi dan pasokan di beberapa wilayah di Indonesia. Ukraina, sebagai salah satu negara berkembang, merupakan negara yang rentan krisis. Instabilitas Ukraina muncul di tengah masa-masa sulit yang dihadapi oleh banyak negara berkembang di seluruh dunia akibat pengurangan quantitative easing oleh Amerika Serikat. Krisis di negara tersebut semakin mendorong investor untuk mengurangi risikonya di negara berkembang lain yang ekonominya juga sedang mengalami perlambatan. Diharapkan krisis Ukraina akan segera berakhir sehingga dampak ekonomi yang lebih luas dan lebih dalam dapat dihindarkan.

Nia Kurnia Sholihah

http://4.bp.blogspot.com/

Perkembangan Neraca Perdagangan Di Awal Tahun 2014 ank Indonesia mencatat pada Januari 2014, neraca perdagangan mengalami defisit sebesar US$0.43 miliar. Defisit yang terjadi disebabkan oleh menurunnya surplus dari perdangangan non migas serta peningkatan defisit dari perdagangan migas. Menurunnya surplus perdagangan non migas dari US$2.32 miliar ke US$0.63 miliar didorong oleh faktor kontraksinya ekspor nonmigas sebesar 11.6% (mtm) dan meningkatnya impor sebesar 1.13% (mtm). Sedangkan peningkatan defisit dari perdagangan migas dari US$0.81 miliar ke US$1.06 miliar didorong oleh turunnya ekspor migas sebesar 26.69% (mtm) disebabkan adanya gangguan produksi akibat cuaca buruk. Defisit bulan Januari sudah diprediksi sebelumnya karena sesuai dengan pola musiman. Untuk Februari 2014, Bank Indonesia mencatat adanya surplus neraca perdagangan sebesar US$0.79 miliar. Hal disebabkan oleh menurunnya defisit neraca perdagangan migas serta meningkatnya surplus perdagangan non migas. Defisit neraca perdagangan migas mengalami penurunan dari sebesar US$1.05 miliar pada Januari 2014 menjadi sebesar US$0.8 miliar. Surplus perdagangan non migas meningkat dari sebesar US$0.63 miliar pada Januari 2014 menjadi US$1.59 miliar. Keadaan ini dipengaruhi oleh kontraksi pada impor nonmigas sebesar 9% (mtm), sejalan dengan pengaruh moderasi permintaan domestik.


Selain itu, ada penurunan impor pada 10 golongan barang utama impor seperti mesing & peralatan mekanik, mesing & peralatan listrik, dan besi & baja yakni sebesar 7.8% (mtm).

dalam APBN 2014. Hal ini mempengaruhi neraca perdangangan karena konsumsi BBM tiap tahun meningkat sehingga akan meningkatkan permintaan akan impor.

Peningkatan akan ekspor non migas juga merupakan faktor yang mempengaruhi surplus perdagangan bulan Februari 2014. Penurunan ekspor di Februari lebih kecil dibandingkan bulan Januari 2014 yaitu sebesar 0.5% (mtm). Hal ini dikarenakan adanya pertumbuhan positif dari komoditas minyak nabati dan batubara yaitu masing – masing sebesar 26.1% (mtm) dan 2.1% (mtm).

Namun Bank Indonesia yakin bahwa neraca perdagangan akan surplus pada tahun 2014. Prospek surplus didorong faktor perkiraan membaiknya permintaan negara maju dan kembali meningkatnya ekspor produk tambang mineral pasca tercapainya penerapan UU Minerba, serta tetap terkendalinya impor.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan Neraca Perdagangan pada awal 2014 diperkirakan melemah, seperti yang dilansir tempo. Impor memang akan melemah, namun ekspor juga menurun di awal tahun karena kontrak terhadap ekspor biasanya baru mulai di awal tahun. Secara musiman, neraca pembayaran triwulan pertama akan lebih rendah daru triwulan keempat tahun 2014. Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan kinerja ekspor Indonesia tahun ini memiliki banyak tantangan. Walaupun pada Februari 2014 terjadi kenaikan lifting minyak, salah satu tantangan penurunan ekspor minyak pada tahun 2014 adalah karena anjloknya lifting minyak dari target pemerintah

Tasya Shabrina Yusira

Sumber: Bank Indonesia


Ekonomi Daerah

Solusi Permasalahan TKI Daerah

ermasalahan TKI saat ini sangat kompleks sehingga perlu adanya koordinasi serta kerjasama antara pemerintah pusat serta pemerintah daerah dimana para TKI berasal. Banyak sekali kasus yang menimpa para TKI mulai dari meninggal dunia, penganiayaan, serta permasalahan gaji yang tidak dibayarkan majikannya. Pada saat ini pemerintah daerah agak sulit dalam melakukan terobosan-terobosan terutama karena kewenangannya ada di tingkat pusat. Menurut data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Jumlah TKI yang ditempatkan pada tahun 2013 sebanyak 512.168 orang, dari jumlah tersebut terdapat 285.297 orang tenaga kerja formal dan 226.871 orang tenaga kerja informal. Para TKI tersebut dikirim ke berbagai negara yakni Malaysia sebanyak 150.236 orang, Taiwan sebanyak 83.554 orang, Saudi Arabia sebanyak 45.394 orang, UAE sebanyak 44.505 orang, Hongkong sebanyak 41.769 orang, Singapura sebanyak 34.655 orang dan Qatar sebanyak 16.237 orang. Melihat data yang ada, mayoritas para TKI diberangkatkan ke wilayah Timur Tengah dan Asia pasifik. Menurut daerah Asal, Mayoritas TKI berasal dari Daerah Jawa, yakni Jawa Barat sebesar 25,36 persen, Jawa Tengah sebesar 20,69 persen, Jawa Timur sebesar 18,32 persen, Nusa Tenggara Barat sebesar 12,39 persen, dan

sisanya berada pada kisaran kurang dari 4 persen, seperti tergambar pada grafik dibawah ini: Jumlah TKI Berdasarkan Provinsi Asal

Sumber: Kemenakertrans

Pada grafik tersebut terlihat Jawa Barat mendominasi asal TKI Indonesia yaitu sebanyak 129.885 orang, dimana 21 persennya adalah TKI berasal dari daerah Indramayu, disusul Cirebon, Cianjur dan Sukabumi. Pada tahun 2012, terdapat sebanyak 128 jumlah kasus yang menimpa TKI asal Jawa Barat, yang meliputi: meninggal dunia, penganiayaan/pelecehan seksual, gaji yang tidak dibayarkan, putus komunikasi dengan


keluarga asal, dipekerjakan tidak sesuai kontrak, dideportasi, serta dalam proses pengadilan dinegara penempatan. Kabupaten Cirebon dengan kasus yang terbanyak yakni sebesar 42,18%. Dalam upaya penanggulan berbagai masalah yang menimpa para TKI, Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melakukan berbagai upaya-upaya yaitu dengan melaksanakan program-program seperti: Rakor pembinaan PPTKIS, Pemutahiran data sistem informasi pelayanan terpadu Jawa Barat, Koordinasi dan monev pelayanan TKI, Monev pelayanan TKI ke Singapura dan Saudi Arabia, serta Bimtek Rintisan pengembangan usaha TKI purna, selain itu juga dengan membuat publikasi baik di TV, Radio, Media cetak, serta running Text di TV. Saat ini, Pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam upaya memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para TKI purna yakni pelatihan edukasi keuangan serta pelatihan kewirausahaan. Pada tingkat pusat dilakukan kerja sama antara Kemenakertrans, BNP2TKI serta Bank Indonesia untuk financial education. Sedangkan untuk pelatihan

kewirausahaan dilakukan kerja sama antara Kemenakertrans dan Dinas Tenaga Kerja Daerah. Solusi dari semua permasalahan TKI yang sangat kompleks adalah dengan melakukan koordinasi dari semua stake holder baik dari pihak pemerintah maupun swasta di tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya melalui updatting informasi yang jelas bagi para TKI mengenai persayaratan bekerja di luar negeri serta dipenuhinya uji kompetensi bagi setiap bidang pekerjaan yang diminati para TKI.

Ratih Purbasari Kania

http://bltkln.disnakertrans.jabarprov.go.id/ http://www.portalkbr.com/


Laporan Utama

Mendorong Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Laporan Utama

Tantangan Perbankan Nasional dalam Membiayai TKI

http://www.presidenri.go.id/

N

Negara dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan merata biasanya mempunyai struktur pasar tenaga kerja yang didominasi oleh pekerja formal atau white collar. Hal ini mendorong adanya kekurangan pasokan tenaga kerja blue collar. Kondisi ini kerap ini dimanfaatkan Indonesia dengan mengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk mengisi kekurangan posisi blue collar di beberapa negara, seperti Singapura, Hongkong, Taiwan dan Korea Selatan. Hingga saat ini, jumlah TKI berjumlah sekitar 4 juta orang. Jumlah TKI yang tersebar di beberapa negara mitra Indonesia kerap memberikan kontribusi terhadap Indonesia. Sejalan dengan alasan ekonomi, upah TKI di luar negeri sebagian besar digunakan untuk membiayai kehidupan keluarganya di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan tingginya jumlah penerimaan remitansi TKI, yaitu sebesar 7,4 Miliar USD. Tingginya jumlah remitansi secara langsung akan memperbaiki kondisi neraca pembayaran Indonesia. Walaupun Indonesia mempunyai potensi TKI yang tinggi, namun masih terdapat beberapa kendala utama yang kerap dihadapi TKI, yaitu biaya keberangkatan yang cukup tinggi, seperti visa, tiket pesawat, pelatihan selama di Indonesia dan lain-lain. Banyak TKI yang tidak mampu pada akhirnya mencari sumber pembiayaan lain dengan meminjam ke lembaga keuangan illegal dengan bunga yang sangat tinggi dan menjual aset. Oleh karena itu diperlukan suatu skema pembiayaan untuk memudahkan keberangkatan TKI. Saat ini telah terdapat program pemerintah mengenai skema pembiayaan TKI yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) TKI.

KUR TKI merupakan skema KUR yang disalurkan kepada TKI untuk memenuhi pembiayaan yang menjadi tanggung-jawabnya dalam proses penempatan ke luar negeri. Program KUR TKI dapat diakses melalui beberapa perbankan nasional, seperti BRI, BNI, Mandiri, BTN, Bukopin dan beberapa BPD. Sampai dengan April 2014, total penyaluran KUR TKI tercatat Rp 52,4 Miliar. Program KUR TKI dirasakan baik dan dapat memfasilitasi keberangkatan TKI, namun masih terdapat berbagai kendala dalam mengaksesnya. Dari sisi TKI, KUR TKI relatif kurang diminati karena bunga yang terlalu tinggi yaitu 22% dan sulitnya mengurus pinjaman ketika sudah berada di negara tujuan karena tidak adanya mitra kerjasama dengan lembaga keuangan di negara tujuan. Selain itu, Kendala juga kerap dihadapi oleh perbankan, yaitu terdapat resiko kredit macet yang tinggi karena sulitnya informasi mengenai nasabah (TKI) di negara tujuan. Kendala-kendala ini pada akhirnya mendorong TKI untuk menggunakan lembaga keuangan lainnya, seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan koperasi. Bunga yang ditawarkan BPR dan koperasi lebih rendah yaitu sekitar 12%, namun selain itu TKI juga harus membayar biaya administrasi dan pembayaran cicilan sekitar 14,5% dari total pinjaman. Sehingga bunga dan administrasi yang dikenakan kurang lebih 26,5%. Adapun jangka waktu pinjaman lebih rendah yaitu sekitar 6-8 bulan. Dilihat dari bunga, sebenarnya bunga pinjaman BPR dan koperasi jauh lebih tinggi daripada bunga perbankan penyalur TKI, namun terdapat beberapa kemudahan yang tidak dapat disediakan perbankan nasional. Beberapa kemudahan tersebut antara lain telah terjalinnya kerjasama antara


BPR/koperasi dengan PPTKIS atau PJTKI serta terdapatnya mitra lembaga keuangan dari BPR/koperasi di negara tujuan, sehingga memudahkan akses keuangan TKI di negara tujuan. Seiring dengan besarnya potensi TKI di Indonesia, maka peran perbankan nasional selaku penyalur KUR TKI pun sangat besar dalam hal pembiayaan TKI. Namun, peran tersebut masih dirasakan kurang optimal, oleh karena itu diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan program KUR TKI. Terdapat beberapa tantangan bagi perbankan nasional antara lain: (i) Meningkatkan koordinasi dengan BNP2TKI; (ii) Melakukan sosialisasi dengan TKI dan menjalin kerjasama dengan PPTKIS; (iii) Mengkaji kembali skema pembiayaan yang tidak membebani TKI; (iv) Meningkatkan infrastruktur perbankan, seperti menambah cabang di negara tujuan dan membuat sistem informasi yang mudah diakses oleh TKI; serta (v) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga keuangan di negara tujuan TKI sebagai mitra. Pasca kepulangan TKI ke tanah air, perbankan nasional pun diharapkan dapat bekerjasama dengan BNP2TKI dalam meningkatkan pelatihan edukasi keuangan dan kewirausahaan bagi TKI purna. Selain itu, TKI purna yang sudah mempunyai usaha diharapkan dapat difasilitasi kredit serta pendampingan usaha. Hal ini dilakukan agar TKI purna tidak kembali menjadi TKI dan didorong untuk berkontribusi terhadap perekonomian domestik secara aktif.

Fitria Faradila

Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon TKI

S

Secara ekonomi, Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri adalah merupakan salah satu penghasil devisa negara dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Permasalahan TKI yang kerap muncul sekarang ini terutama berkaitan dengan kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh para tenaga kerja baik keterampilan fisik maupun keterampilan bahasa. Masalah kecelakaan kerja, tidak mampu bekerja, serta tidak lancar berkomunikasi adalah satu permasalahan yang mendera kaum TKI. Penyelesaian permasalahan TKI sebaiknya melibatkan koordinasi lintas sektor diantara pemangku kepentingan. Menurut Undang-undang No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, menyebutkan bahwa definisi TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Sebelum ditempatkan dinegara tujuan, sebagaimana tercantum pada pasal 31, TKI diharuskan melakukan kegiatan pra penempatan TKI yang meliputi: 1) Pengurusan SIP; 2) Perekrutan dan seleksi; 3) Pendidikan dan pelatihan kerja; 4) Pemeriksaaan kesehatan dan psikologi; 5) Pengurusan dokumen; 6) Uji kompetensi; 7) Pembekalan akhir pemberangkatan(PAP); dan 8) Pemberangkatan. Pendidikan dan pelatihan kerja merupakan kegiatan pra penempatan yang memerlukan waktu yang cukup lama. Pentingnya keseriusan dari pengguna jasa TKI baik pihak pemerintah maupun swasta dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja akan berdampak pada kualitas calon TKI serta dapat meminimalisir permasalahan yang mendera dalam hal keterampilan kerja setelah mereka ditempatkan dinegara tujuan nanti. Dalam pasal 41 disebutkan bahwa dalam hal TKI belum memiliki kompetensi kerja,


pelaksana penempatan TKI swasta wajib melakukan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Oleh karena itu, peningkatan keterampilan TKI perlu menjadi perhatian dari semua pemangku kepentingan baik dari pihak pemerintah maupun swasta yang akan memberangkatkan para TKI keluar negeri. Dengan memastikan keterampilan yang dimiliki oleh para calon TKI. Berdasarkan data Kemenakertrans, pada tahun 2013 terdapat 512.168 orang TKI yang ditempatkan disejumlah negara. Berdasarkan latar belakang pendidikan, 37 persen TKI berpendidikan SMP. 31 persen berpendidikan SD, 24 persen berpendidikan SMU, 6 persen berpendidikan Diploma, 1 persen berpendidikan sarjana, dan 0,07 persen berpendidikan pasca sarjana, seperti tergambar dari grafik dibawah ini: Jumlah TKI Berdasarkan Tingkat Pendidikan

hanya sampai dengan SMP dan SMU. Oleh karena itu sangat diperlukan bagi PPTKIS untuk melakukan pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana diamatkan dalam pasal 41 uu No.39 tahun 2004. Menurut Permenakertrans no. 23 tahun 2009, Pendidikan dan pelatihan kerja calon TKI adalah proses pelatihan kerja untuk memberi, memperoleh, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja, pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan pekerjaan. Pendidikan dan pelatihan bagi calon TKI dimaksudkan untuk: 1. Membekali, menempatkan dan mengembangkan kompetensi kerja calon TKI 2. Memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya, agama, dan risiko bekerja diluar negeri 3. Membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa negara tujuan 4. Memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban calon TKI/TKI. Calon TKI wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan jabatan. Sertifikat kompetensi diperoleh melalui uji kompetensi dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang dilisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Pendidikan dan pelatihan Calon TKI melalui PPTKIS di Kota Surabaya Sumber: Kemenakertrans

Dengan melihat data-data diatas, terlihat dengan jelas bahwa mayoritas latar belakang para TKI berpendidikan

Salah satu pelaksana kegiatan pra penempatan calon TKI khususnya untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan kerja dari pihak swasta adalah


melalui Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS), Berdasarkan hasil observasi Tim Redaksi TEK ke beberapa PPTKIS di Kota Surabaya, tergambar dengan jelas bagaimana proses pendidikan dan pelatihan diberikan kepada para calon TKI informal terutama yang akan diberangkatkan ke Taiwan, Hongkong, Singapura serta Malaysia. PPTKIS yang pertama, memiliki daya tampung 1000 orang, merupakan sampel PPTKIS yang cukup besar, memasok calon TKI informal untuk negara tujuan Hongkong, Singapura, Malaysia serta Taiwan. Saat ini pelatihan ada yang dilakukan dengan 60 hari kerja terutama untuk Taiwan maupun 40 hari kerja. Yang menarik dari sini adalah para calon TKI juga selain mendapatkan pelajaran dari diklat yang diberikan mereka juga selalu menjaga kebersihan lingkungan tempat mereka tinggal sehingga suasana tempat belajar baik untuk praktek maupun bahasa sangat nyaman. Pelatihan bahasa yang diberikan adalah berupa Bahasa mandarin, kantonis serta inggris. Pelatihan lainnya adalah merawat lansia dan bayi, melalui instruktur yang telah berpengalaman dibidangnya, serta pelatihan tataboga dan menyetrika baju. Dalam pelatihan tataboga diberikan cara-cara memasak chinesse food untuk rumahan. Yang menarik dari pelatihan untuk para TKI ini adalah ruang pelatihan yang mengajarkan bagaimana cara menata ruang tidur layaknya hotel berbintang lima. Fasilitas yang berhasil kami pantau adalah pepustakaaan yang terletak antara ruang tamu dan ruang istirahat para calon TKI.

pelatihan berlangsung, telah dilakukan 3 kali tes kesehatan yaitu pada saat masuk, tiga bulan setelah pelatihan dan pada saat akan diberangkatkan ke luar negeri. Dari hasil wawancara dengan para calon TKI didapatkan informasi bahwa mereka yang akan diberangkan dengan tujuan Taiwan, Hongkong dan Singapura, rata-rata mempunyai tugas menjaga lansia disaat majikannya pergi bekerja. Materi pendidikan dan pelatihan yang diajarkan hampir sama yaitu Tata boga, merapihkan rumah, Menjaga byi dan lansia serta pelatihan bahasa sesuai dengan bahasa negara yang akan mereka tuju. PPTKIS ketiga yang kami jumpai, lebih kecil dari kedua PPTKIS diatas, Berdiri sudah sejak 18 tahun yang lalu, dengan arsitektur bangunan bertingkat sehingga ruang-ruang kelas yang tersedia lebih memenuhi syarat sebagai tempat belajar. Para pengajar bahasa yang direkrut merupakan alumni dari para TKI yang telah pulang ke tanah air. Saat ini hanya 40 orang calon TKI yang sedang mengikuti proses pendidikan dan pelatihan. Menurut pemilik PPTKIS saat ini para TKI umumnya sudah memiliki skill yang cukup baik, namun kompetensi bahasanya masih kurang jika dibandingkan dengan tenaga kerja dari negara lain seperti Philipina. Sama halnya dengan dua PPTKIS terdahulu, materi pendidikan dan pelatihan bagi calon TKI informal ke Hongkong dan Taiwan adalah berupa pelatihan Bahasa Mandarin, Tata boga, merawat bayi dan lansia, serta laundry.

PPTKIS kedua yang kami jumpai merupakan PPTKIS yang tidak sebesar PPTKIS yang pertama, dengan daya tampung sebesar 400 , sudah berdiri sejak 25 tahun yang lalu, pelatihan dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 08.00 sampai dengan 17.00. Negara tujuannya adalah Hongkong dan Taiwan. Selama


Ratih Purbasari Kania

Bantuan Pembiayaan Tenaga Kerja Indonesia melalui KUR TKI

T

Tenaga Kerja Indonesia yang diberangkatkan terutama ke Arab saudi, Taiwan, Hongkong, Singapura dan Negara Asia pasifik lainnya umumnya berprofesi sebagai tenaga kerja informal yaitu sebagai pembantu rumah tangga, pengasuh bayi atau sebagai sebagai perawat lansia. Pada Triwulan I tahun 2014, penerimaan remitansi TKI sebesar USD 1,8 miliar, dimana kawasan Asia pasifik menjadi penyumbang remitansi terbesar yaitu mencapai USD 1,1 miliar, yang diikuti kawasan Timur Tengah dan afrika yang mencapai USD 0,5 juta. Sehingga secara ekonomi, dapat dikatakan bahwa TKI menjadi penyumbang devisa dan bisa meningkatkan kesejahteraan para TKI di daerah asalnya. Tingginya beban biaya TKI pada saat pra penempatan seperti pengurusan surat-surat serta biaya pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan baik oleh pihak pemerintah maupun swasta, mendorong pemerintah meluncurkan program KUR TKI. KUR TKI adalah kredit/pembiayaan modal kerja kepada TKI yang dijamin oleh perusahaan penjamin. Penyaluran KUR TKI ditujukan untuk membantu pembiayaan penempatan TKI yakni pengurusan dokumen jati diri, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja serta biaya lainnya yang diatur dengan Permenakertrans. Mekanisme penyaluran TKI dilakukan dengan Bank pelaksana dan perusahaan penjamin. Bank Pelaksana melakukan penilaian secara individu terhadap TKI, apabila dinilai layak, dan disetujui, maka TKI menandatangani perjanjian kredit. Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada perusahaan penjamin sebesar 80 persen dan selanjutnya perusahaan penjamin menerbitkan sertifikasi penjaminan. KUR TKI dapat disalurkan oleh semua Bank pelaksana KUR. Saat ini, suku bunga kredit pembiayaan maksimal sebesar 22 persen efektif pertahun untuk KUR TKI mikro dan maksimal sebesar 14 persen efektif per tahun untuk KUR TKI ritel. Jangka waktu KUR TKI ditetapkan maksimal sesuai dengan masa kontrak kerja dan tidak melebihi 3(tiga) tahun. Pada saat ini dirasa bahwa tingkat suku bunga tersebut masih tinggi sehingga

perlu evaluasi lebih lanjut. Ada tiga alternatif bagi TKI yang sudah bekerja di luar negeri untuk membayar angsuran KUR TKI yaitu: 1. Angsuran dibayar melalui rekening TKI di bank koresponden dari Bank pelaksana KUR 2. Angsuran dibayar kepada lembaga yang bekerja sama dengan Bank pelaksana KUR seperti PPTKIS 3. Angsuran dibayar melalui keluarga yang ada di tanah air dari dana remitansi. Penyaluran KUR TKI selain diperuntukan bagi calon TKI, saat ini dikucurkan pula bagi TKI purna. Hingga akhir tahun 2013, sekitar 35 ribu TKI purna yang sudah diberikan pelatihan oleh BNP2TKI, diharapkan 10 persennya mendapatkan fasilitasi pembiayaan dari KUR. Pelatihan kewirausahaan bagi para purna TKI dilakukan dengan sinergi antara Bank Indonesia dengan BNP2TKI, saat ini BNP2TKI sedang meninventarisasi para TKI purna yang sudah dilatih sebelum dihubungkan dengan lembaga pembiayaan. Pemerintah telah melakukan penyempurnaan dari Skema KUR TKI yang ada saat ini dari hasil koordinasi, monitoring dan juga evaluasi antara pihak pemerintah dan juga swasta yang selama ini bergerak mengurusi KUR TKI yaitu Kemenko perekonomian, BNP2TKI, Kemenakertrans serta Bank Indonesia. Diharapkan kedepan adanya pengakomodasian biaya tenaga pengumpul serta kerja sama dengan lembaga keuangan di negara tujuan TKI, PPTKIS dan agensi tenaga kerja di luar negeri juga bertindak selaku penjamin, adanya sinergitas dengan perbankan asing. Dengan adanya penyempurnaan terhadap skema yang telah ada diharapkan dapat membantu kesulitan yang dihadapi para calon TKI maupun TKI purna dalam hal pembiayaan. Sehingga kritikan yang selama ini kerap muncukl yaitu besarnya bunga pinjaman sulitnya mengumpulkan angsuran dari para Tki dapat diminimalisir. Ratih Purbasari Kania


Sejarah Penempatan TKI dan Tantangan yang Dihadapi

A

Animo masyarakat untuk bekerja di luar negeri dari tahun ke tahun semakin tinggi. Jumlah pencari kerja yang berminat dan mendaftarkan diri untuk bekerja ke luar negeri semakin banyak, bahkan ketika dikeluarkan kebijakan moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri (TKI). Para pencari kerja dan keluarganya berharap bekerja di luar negeri akan menambah kesejahteraan dan kualitas kehidupan mereka. Sikap itu merupakan konsekuensi logis. Bekerja ke luar negeri merupakan pilihan ketika lapangan pekerjaan di dalam negeri tidak cukup tersedia.

pihak swasta (perusahaan pengerah jasa TKI atau pelaksana penempatan TKI swasta). Sementara itu pelayanan penempatan TKI ke luar negeri di daerah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Depnakertranskop untuk tingkat provinsi dan Kantor Depnakertranskop Tingkat II untuk Kabupaten. Kegiatan yang dinaungi oleh Dirjen Bina Guna ini berlangsung hingga 1986.

Pada 2004 lahir Undang-undang No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang pada pasal 94 ayat (1) dan (2) mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penempatan "overstayers (melebihi dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Kemudian batas izin tinggal) disusul dengan lahirnya menjadi pemicu Peraturan Presiden (Perpres) No permasalahan TKI, 81/2006 tentang Pembentukan BNP2TKI yang struktur dikarenakan para operasional kerjanya melibatkan pengguna jasa (users) unsur-unsur instansi pemerintah di negara-negara itu pusat terkait pelayanan TKI, antara lain Kemenlu, tidak berkenan Kemenhub,Kemenakertrans, memulangkan TKI Kepolisian, Kemensos, lantaran kesulitan Kemendiknas, Kemenkes, Imigrasi (Kemenhukam), Sesneg, akan mendapatkan dan lain-lain.

Seiring dengan meningginya animo masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri dan besarnya jumlah TKI, semakin meningkat dan beragam pula permasalahan yang dihadapi. Perbudakan, kerja paksa, kekerasan, kesewenangwenangan, serta perlakuan yang merendahkan harkat dan melanggar hak asasi manusia lainnya merupakan masalah yang berulang terjadi. Bahkan muncul ekses terjadinya perdagangan manusia (human trafficking) yang dilakukan oleh kembali TKI tersebut" pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan. Jumlahnya yang Dalam upaya meningkatan besar dan banyaknya potensi masalah membuat kualitas penempatan dan keamanan perlindungan TKI penanganan penempatan dan perlindungan TKI telah dibentuk pula Badan Koordinasi Penempatan TKI menjadi tidak mudah. (BKPTKI) pada 16 April 1999 melalui Keppres No 29/1999 yang keanggotannya terdiri 9 instansi terkait Pada tahun 1970an penempatan TKI mulai didasarkan lintas sektoral pelayanan TKI untuk meningkatkan pada kebijakan pemerintah Indonesia dan dilaksanakan program penempatan dan perlindungan tenaga kerja oleh Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan luar negeri sesuai lingkup tugas masing-masing. Koperasi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 4/1970, melalui Program Antarkerja Antardaerah Pemerintah melakukan berbagai upaya pembenahan (AKAD) dan Antarkerja Antarnegara (AKAN), dan sejak dalam menempatkan dan melindungi TKI. Terkait itu pula penempatan TKI ke luar negeri melibatkan regulasi, pemerintah telah memiliki instrumen


peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum untuk menjamin dan melindungi hak TKI bekerja di luar negeri, yaitu UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah. Bahkan Pemerintah membentuk badan tersendiri untuk menangani penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, yaitu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang dibentuk dengan Perpres Nomor 81 Tahun 2006. Upaya lainnya adalah membenahi proses administrasi, seleksi, penyiapan atau pelatihan, sampai pada penempatan di luar negeri. Demikian juga dengan penyediaan anggaran, perbaikan mekanisme kerja, pembenahan dan penguatan organisasi/kelembagaan (Kemenakertrans dan BNP2TKI), serta penyediaan sarana dan prasarana. Namun ternyata masih saja banyak ditemui permasalahan yang terjadi terkait penempatan tenaga kerja kita ke luar negeri. Setelah ditelusuri, mayoritas masalah yang menimpa tenaga kerja Indonesia (TKI) ternyata bersumber ketika TKI masih berada di dalam negeri. Adapun masalah-masalah tersebut ialah rendahnya kualitas sistem pelatihan yang diterapkan

PJTKI, pemalsuan dokumen, penipuan sejak rekrutmen, penempatan ilegal, minimnya perlindungan hukum, perjanjian kerja yang tidak sesuai, dan pemerasan. Berdasarkan data pengaduan TKI di Crisis Center dari BNP2TKI, permasalahan TKI di negara-negara kawasan Timur Tengah masih dalam kategori peringkat tertinggi. Kendati saat ini sedang terjadi kebijakan penundaan penempatan (moratorium) TKI sektor Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di beberapa negara (yakni : Kuwait, Yordania, Suriah, dan Arab Saudi), namun overstayers (melebihi batas izin tinggal) menjadi pemicu permasalahan TKI, dikarenakan para pengguna jasa (users) di negara-negara itu tidak berkenan memulangkan TKI lantaran kesulitan akan mendapatkan kembali TKI tersebut. Kompleksnya permasalahan mengenai TKI memang menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk diselesaikan.

Alisa Fatimah

http://www.bnp2tki.go.id/


Opini Pakar

Migrasi dan Perlindungan TKI http://www.swatt-online.com/

M

Migrasi tenaga kerja merupakan fenomena yang umum terkait perlindungan. Salah satu contohnya adalah agen perekrutan ilegal yang mengharuskan calon TKI untuk ditemui di setiap negara. Tidak hanya migrasi dari desa membayar sejumlah biaya lebih dari seharusnya. Hal ini ke kota, migrasi tenaga kerja lintas negara juga sangat umum ditemui, salah satunya di Indonesia yang dikenal menyebabkan para TKI terlilit hutang, dan upah yang mereka dapatkan terpakai untuk membayar kembali sebagai salah satu pemasok utama tenaga kerja di kepada agen perekrutan. Tidak hanya itu, proses ASEAN. Jumlah migrasi tenaga kerja dari Indonesia ke pembekalan pemberangkatan yang tidak cukup luar negeri terus bertambah setiap tahunnya. Berdasarkan data dari BNP2TKI, jumlah TKI yang dikirim memadai membuat para TKI tidak memiliki informasi yang cukup mengenai hak-hak ke negara penempatan mereka sehingga para TKI dapat berjumlah 512.168 orang atau Narasumber: dengan mudah dieksploitasi. bertambah 17.559 orang (3,6%) Kasus-kasus seperti ini harus dibandingkan jumlah menjadi perhatian pemerintah penempatan TKI pada tahun dalam melindungi TKI di negara2012 dan sebagian besar bekerja negara penempatan. di sektor domestik. Menurut Regional Director of the Semakin bertambahnya jumlah ILO Regional Office for Asia and tenaga kerja yang bermigrasi dari the Pacific, Yoshiteru Uramoto, Indonesia ke negara lain bukan dengan dikenalnya Indonesia tanpa alasan. Tingginya tingkat sebagai negara pengirim tenaga pengangguran di Indonesia yang Yoshiteru Uramoto kerja, Indonesia harus fokus pada mengakibatkan sedikitnya Regional Director of ILO Regional perlindungan TKI agar kasuskesempatan kerja di dalam Office for Asia and the Pacific kasus yang menimpa TKI di luar negeri, upah yang lebih besar di negeri dapat diatasi. Salah satu luar negeri, dan kemiskinan usaha yang dilakukan pemerintah untuk adalah beberapa faktor yang mendorong migrasi memaksimalkan perlindungan TKI adalah melalui Tenaga Kerja Indonesia. Akan tetapi, apakah para ratifikasi konvensi ILO No 189 mengenai kerja layak pekerja migran telah mendapat perlindungan yang bagi pekerja rumah tangga. Konvensi tersebut cukup untuk menunjang usaha mereka untuk keluar dimaksudkan untuk memaksimalkan kesejahteraan dari kemiskinan melalui migrasi? pekerja migran di sektor domestik. Hingga saat ini, proses ratifikasi sudah dilakukan dan diharapkan untuk Pada kenyataanya, dalam migrasi tenaga kerja ke luar selesai pada akhir tahun 2014. Dengan adanya ratifikasi negeri pun kerap ditemui beragam permasalahan


"Indonesia harus fokus pada perlindungan TKI agar kasus-kasus yang menimpa TKI di luar negeri dapat diatasi"

Permasalahan perlindungan TKI harus menjadi perhatian bersama, baik oleh pemerintah maupun pusat-pusat pelatihan TKI. Yoshiteru Uramoto menekankan bahwa migrasi tenaga kerja merupakan hal yang baik selama ada perlindungan bagi para pekerja migran. Dengan terlindunginya para TKI, migrasi tenaga kerja dapat benar-benar menjadi sebuah proses bagi para pekerja untuk mencapai kesejahteraan.

konvensi ILO No 189, status pekerja rumah tangga dapat diubah dari informal ke formal. Masalah terkait perlindungan TKI di luar negeri yang juga sering ditemui adalah permasalahan terkait asuransi TKI. Proses klaim yang rumit dan proses pencairan yang hanya bisa dilakukan di dalam negeri merupakan beberapa contoh kendala yang selama ini dialami para TKI. Hal ini terjadi karena pengelolaan yang buruk dari konsorsium asuransi TKI. Menyikapi hal tersebut, konsorisum asuransi yang bermasalah telah dibekukan dan telah dibentuk konsorsium asuransi TKI yang baru. Namun, tetap perlu adanya pengawasan dan evaluasi agar para TKI bisa mendapatkan haknya tanpa menemui kendala. Diperlukan juga peran pusat-pusat pelatihan tenaga kerja untuk memberikan pelatihan mengenai asuransi agar para TKI dapat mengetahui risiko apa saja yang dapat diasuransikan dan cara untuk mengajukan klaim. Dengan demikian, para TKI tidak akan merasa dirugikan.

Trias Melia

http://contracts.iums.ac.ir/


KUR Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Februari 2014 enyerapan dana KUR secara kumulatif dari Realisasi Penyaluran KUR Berdasarkan Sektor Februari 2014 pertama kali program ini dimulai yaitu November 2007 hingga Februari 2014 mencapai Rp. 143.9 trilliun dengan jumlah debitur sebanyak 10.375.952 debitur. Realisasi penyaluran KUR pada bulan Februari ini belum mengalami peningkatan yang signifikan dari bulan sebelumnya. Penyerapan pada bulan Februari sebesar Rp. 3 triliiun atau naik sebesar 31 % dari bulan Januari sebesar Rp. 2.3 trilliun. Sedangkan penyerapan selama tahun 2014 (Januari-Februari) mencapai Rp. 5.3 trilliun dengan jumlah debitur 343.774 debitur yang tersebar di 33 provinsi dan 18 sektor ekonomi. Sampai bulan Februari 2014, total penyaluran di bank nasional sebesar Rp. 3.05 trilliun, dan secara akumulatif mencapai Rp. 5.37 trilliun. Sedangkan proporsi penyaluran di Bank BPD selama bulan Februari sebesar Rp. 346.9 milliar. Rata-rata kredit yang disalurkan sebesar Rp 13.9 juta/debitur dengan NPL penyaluran sebesar 4.1 %. Bank BRI adalah penyalur KUR terbesar dengan total plafon mencapai Rp. 91,2 triliun. Selain sektor ritel BRI juga menyalurkan KUR di sektor mikro yang masingmasing plafondnya sebesar Rp. 17,6 triliun dan Rp. 73,6 triliun, debiturnya 102.168 UMK dan 9.508.677 UMK, rata-rata kredit Rp. 172,8 juta/debitur dan Rp. 7,7 juta/debitur, serta NPL penyaluran masing-masing 3,0% dan 2,0%. Besarnya NPL ritel dan mikro mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya masing-masing sebesar 0.4% dan 0.1%. Secara sektoral, selama bulan Januari-Februari 2014 penyaluran KUR terbesar terdapat pada sektor perdagangan sebesar Rp 1.98 trilliun. Penyerapan terbesar kedua pada sektor pertanian yaitu sebesar Rp. 810.65 milliar. Sementara untuk sektor perikanan hanya terserap Rp 3.12 milliar.

Sumber: Komite KUR

penyerapan sebesar Rp. 8 trilliun. Kemudian Sumatra Utara dengan total penyerapan sebesar Rp. 7.1 trilliun. Daerah lain dengan penyerapan dana KUR terendah adalah Bangka Belitung dan Maluku Utara masingmasing sebesar Rp. 626 milliar dan Rp. 627 milliar. Penyerapan dana KUR terbesar menurut data per provinsi masih terkonsentrasi pada wilayah-wilayah di pulau Jawa dengan penyerapan terbesar di Jawa Tengah sebesar Rp 22.6 trilliun. Bahkan dana KUR yang diserap di pulau Jawa mencapai Rp. 75.4 trilliun dari total kumulatif dana KUR atau lebih dari 52.5%. Demikian pula dengan perkembangan pada jumlah debitur KUR. Secara kumulatif dari tahun 2007 hingga Januari 2014 jumlah debitur terbesar terdapat pada provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing sebanyak 2.416.087 debitur dan 1.811.411 debitur.

Penyerapan dana KUR pada wilayah di luar pulau Jawa masih belum optimal. Hanya sebesar 47.5 %, nilai ini menurun jika dibanding dengan nilai akumulatif pada bulan Januari 2014. Penyerapan KUR tebesar di luar pulau Jawa terdapat di Sulawesi Selatan dengan


Sri Purwanti

UKM http://www.suryapacific-jaya.com/

PT Surya Pacific Jaya: Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Mutu

I

Indonesia merupakan salah satu negara pengirim tenaga kerja terbanyak di ASEAN. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri tentunya tidak terlepas dari peran pusat-pusat pelatihan tenaga kerja yang mendidik para calon TKI untuk dapat memiliki kompetensi yang dibutuhkan di pasar kerja global. Para calon TKI harus mengikuti pelatihan selama beberapa bulan untuk menguasai beberapa keahlian sesuai sektor yang akan mereka masuki, jadi sangatlah penting bagi pusat pelatihan untuk memaksimalkan kualitas pelatihan agar tercipta tenaga kerja yang kompeten. Salah satu pusat pelatihan tenaga kerja yang memperhatikan mutu para calon TKI yang akan mereka kirimkan adalah PT Surya Pacific Jaya. PT Surya Pacific Jaya yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur, telah berdiri sejak tahun 1988. PPTKIS yang dipimpin oleh Ibu Susana Tiono ini berkapasitas 1000 orang dan pelatihan dilakukan selama enam hingga delapan bulan. Pelatihan yang diberikan terbagi kedalam dua sektor, yaitu sektor jasa dan sektor industri. Untuk sektor jasa, PT Surya Pacific Jaya memberikan pelatihan untuk menjadi pembantu rumah tangga, pengasuh, pelayan dan juru masak, supir, dan nelayan. Sedangkan untuk pekerja sektor industri diberikan pelatihan untuk menjadi pekerja perkebunan dan peternakan, pekerja konstruksi, pekerja pabrik, teknisi listrik dan mekanik.Pusat pelatihan tenaga kerja ini telah mengembangkan manajemennya dengan sistem Manajemen Mutu ISO. Dengan begitu, dapat dipastikan bahwa setiap divisi selalu menekankan efektivitas dan efisiensi untuk menghasilkan pekerja yang disiplin, produktif dan handal. Negara tujuan pengiriman TKI dari PT Surya Pacific Jaya adalah negara-negara di Asia Pasifik. Saat pengiriman

tenaga kerja ke Hongkong masih didominasi oleh tenaga kerja Filipina, PT Surya Pacific Jaya berhasil meningkatkan mutu tenaga kerjanya untuk dapat ditempatkan di Hongkong. Pada tahun 1990, pengiriman tenaga kerja telah diperluas ke Singapura dan pada tahun 1995, tenaga kerja lulusan perusahaan ini telah dikirim ke Taiwan. Pada tahun 2000, PT Surya Pacific Jaya mendapatkan perpanjangan bisnis dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan memperluas pengiriman tenaga kerja ke Malaysia. Menurut Ibu Susana Tiono, direktur PT Surya Pacific Jaya, tenaga kerja informal dari Indonesia masih menjadi favorit di negara-negara penempatan. Permasalahan dalam kompetensi TKI dengan tenaga kerja dari negara lain adalah permasalahan bahasa. Dalam hal ini, TKI masih tertinggal dari tenaga kerja Filipina. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah rendahnya tingkat pendidikan TKI. Oleh karena itu, PT Surya Pacific Jaya terus meningkatkan mutu pengajarannya agar para TKI yang diberangkatkan lebih berkualitas dan mampu bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain. Dengan hadirnya PPTKIS seperti PT Surya Pacific Jaya, diharapkan para TKI yang diberangkatkan semakin meningkat kualitasnya, sehingga permasalahan-permasalahan TKI di luar negeri juga dapat berkurang.

Trias Melia


Keuangan Konsentrasi Struktur Industri Perbankan di Indonesia Periode 20072011 asca krisis ekonomi 1998 yang melanda Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menutup 16 bank. Selain itu, dampak dari krisis tersebut telah mengubah struktur industri perbankan Indonesia. Hal ini didukung oleh kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia pada akhir Januari 2005 tentang adanya merger atau konsolidasi perbankan. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk menguatkan stabilitas modal perbankan serta mewujudkan perbankan yang ideal seperti tujuan dari Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Selain untuk memperkuat sisi permodalan yang kuat dan stabil, tujuan kebijakan teresebut untuk meningkatkan kinerja perbankan secara prudential. Namun, terkait adanya kebijakan konsolidasi perbankan untuk menciptakan perbankan yang kuat dan stabil dapat menimbulkan permasalahan baru. Permasalahan akan adanya potensi dominasi pada struktur industri perbankan, hal ini dikarenakan jumlah perbankan pada suatu pasar akan menimbulkan adanya konsentrasi pangsa pasar. Selanjutnya untuk mengetahui kondisi struktur perbankan Indonesia tahun 2007-2011 dapat dicerminkan oleh tingkat konsentrasi perbankan. Untuk mengetahui tingkat konsentrasi pasar digunakan dua jenis tipe indeks. Indeks pertama disebut indeks rasio konsentrasi k-bank (CR-k) yang mengambil k bank terbesar di pasar perbankan, dan mengabaikan bankbank yang tersisa. Indeks yang kedua disebut indeks Herfindahl-Hirschman (HHI), suatu indeks yang menjadikan proxy aset untuk dibobot dan menekankan pada pemberian bobot yang lebih besar untuk bank besar daripada bank kecil (Bikker-Haaf, 2002).

negara-negara Asia perubahan struktur pasar didorong oleh intervensi pemerintah. Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat konsentrasi perbankan di Indonesia dalam bentuk CR4 dan HHI berdasarkan proxy aset dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar CR4 dan HHI Industri perbankan Indonesia Adanya konsolidasi atau merger di negara maju dilakukan oleh bank-bank besar yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing. Sedangkan konsolidasi atau merger perbankan Indonesia banyak dilakukan bankbank kecil yang bertujuan untuk mematuhi kebijakan kepemilikan tunggal dan pemenuhan kebutuhan modal minimum perbankan serta mewujudkan sistem perbankan yang ideal sesuai Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Hal ini menyebabkan konsolidasi atau merger perbankan di Indonesia tidak meningkatkan konsentrasi akan tetapi meningkatkan distribusi pangsa pasar perbankan. Konsentrasi Perbankan Berdasarkan Kelompok Bank

Berbeda dengan negara-negara maju, dimana tingkat konsolidasi perbankan dapat meningkatkan konsentrasi pasar. Sementara itu, di negara-negara Asia konsolidasi perbankan tidak meningkatkan konsentrasi pasar. Hal ini disebabkan perubahan yang terjadi di negaranegara maju didorong oleh pasar, sedangkan di


http://www.infobanknews.com/

http://cdn.ttgtmedia.com/

Dibandingkan kelompok bank besar yang terkonsentrasi dengan 66 persen pangsa pasar, empat bank menengah dan kecil lebih mampu mengontrol kurang dari 27 persen konsentrasi pasar. Hal ini menunjukkan bahwa bank menengah dan bank kecil di Indonesia lebih kompetitif dan kurang terkonsentrasi. Terdapat hubungan yang positif antara persaingan pasar dan konsentrasi industri perbankan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari struktur pasar tiga kelompok bank yang berbeda. Bank besar memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi dan kurang kompetitif dengan (CRrata-rata = 0,66); (HHI = 0,14). Sedangkan segmentasi kelompok bank menengah memiliki tingkat konsentrasi yang rendah dan cukup kompetitif dengan (CRrata-rata =0,26); (HHI = 0,05) dan untuk kelompok bank kecil memiliki tingkat konsentrasi rendah dan sangat kompetitif dengan (CRrata-rata =0,05); (HHI = 0,03).

Proporsi Leading Market Perbankan Indonesia 2007-2011 Proporsi leading market terhadap total aset perbankan di tahun 2011 mengalami penurunan tiga persen dari tahun sebelumnya. Hal ini menandakan di tahun tersebut distribusi kepemilikan aset semakin besar dan konsentrasi yang menurun. Terdapat konsistensi antara konsentrasi pangsa perbankan dengan distribusi kepemilikan aset perbankan.

Adanya konsentrasi pasar perbankan berdampak pada terjadinya penguasaan pangsa pasar perbankan apabila di proxy dari sisi aset. Penguasaan pangsa pasar perbankan menciptakan leading market pada industri perbankan apabila di proxy dari sisi aset. Penguasaan pangsa pasar perbankan menciptakan leading market pada industri perbankan. Leading market perbankan beserta proporsinya terhadap total aset di Indonesia dapat di lihat pada gambar di bawah ini. Anida Ul Masruroh

"Terdapat hubungan yang positif antara persaingan pasar dan konsentrasi industri perbankan di Indonesia"


Fiskal dan Regulasi Ekonomi http://bisnisforlife.com/

Jasa Asuransi: Penyumbang Terbesar Kedua Defisit Neraca Pembayaran Indonesia

B

Berdasarkan data Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tahun 2013, Bank Indonesia menyebutkan bahwa defisit neraca jasa sebesar USD 11,42 miliar. Komposisi penyumbang defisit neraca jasa terbesar adalah pada sektor transportasi yang mencapai USD 8,69 miliar dan pada sektor asuransi yang mencapai USD 1,03 miliar. Defisit ini disebabkan oleh penggunaan jasa angkutan dan jasa asuransi asing. Hingga akhir 2013 telah terdapat lebih dari 139 perusahaan Asuransi dan Reasuransi di Indonesia. Banyaknya jumlah perusahaan tersebut bukan berarti memberi dampak yang positif bagi indonesia. Berdasarkan data dari Bank Indonesia (BI), transaksi berjalan jasa asuransi belum pernah mengalami surplus dalam tiga tahun terakhir. Selama masa itu, jasa asuransi mencatat defisit setiap triwulannya. Pada tahun 2012, transaksi berjalan jasa asuransi mengalami defisit sebesar US$ 1,07 miliar. Kendati mengalami perbaikan pada tahun 2013, namun peningkatannya tidak signifikan yaitu menjadi defisit US$ 1,03 miliar.

negeri. Sehingga mampu menahan premi yang dibuang ke asuransi atau reasuransi luar negeri. Sedikitnya 60% dari total premi Rp11 triliun asuransi dan reasuransi terbang sia-sia ke luar negeri. Premi tersebut berasal dari produk asuransi kendaraan bermotor, kesehatan dan sebagian properti. Padahal premi dengan nilai Rp6,6 triliun dari total premi tersebut bisa dikatakan premi sehat karena resikonya cenderung rendah dan seharusnya bisa ditangani oleh perusahaan asuransi atau reasuransi dalam negeri. Share defisit Jasa asuransi Terhadap Total Defisit (2011-2013)

Defisit yang terjadi pada industri perasuransian karena banyaknya premi asuransi dan reasuransi yang ditempatkan di luar negeri. Hal ini terjadi karena Indonesia tidak mampu menyediakan kapasitas reasuransi yang cukup di dalam negeri. Banyaknya devisa yang terbang keluar karena perusahaan asuransi yang me-reasuransi-kan perusahaannya dengan menggunakan perusahaan asuransi asing. Industri asuransi seharusnya meningkatkan permodalan demi meningkatkan kapasitas usahanya. Hingga akhir 2013 saja sebanyak 20 perusahaan asuransi umum belum memenuhi ketentuan modal minimal Rp100 miliar dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peningkatan kapasitas usaha itu nantinya otomatis kan mengerek retensi resiko yang mampu ditahan dalam

Sumber: BI, diolah

Reasuransi asing memberlakukan skema paket untuk mengasuransikan kembali jaminan risiko dari asuransi. Misalnya, untuk reasuransi lini usaha untuk risiko besar


(giant risk) umumnya reasuransi asing mengkombinasikan juga lini usaha asuransi risiko kecil atau menengah. Produk reasuransinya pun dalam satu paket, contohnya seperti back up untuk asuransi pesawat terbang berarti termasuk di dalam ada back up untuk asuransi kendaraan bermotor atau kecelakaan diri dan kesehatan. Sehingga, harga preminya menjadi lebih murah. Untuk mengurangi tekanan defisit neraca transaksi berjalan jasa dan menyehatkan industri asuransi, OJK terus mengeluarkan regulasi baru. Bahkan, pada Januari 2014, OJK menggandeng Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengeluarkan aturan yang bertujuan menekan terjadinya perang tarif antar perusahaan asuransi serta memberikan perlindungan bagi konsumen. OJK mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE 06/D.05/2013 tentang Penetapan Tarif Premi Serta Ketentuan Biaya Akuisisi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor dan Harta Benda Serta Jenis Risiko Khusus Meliputi Banjir, Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami Tahun 2014. Pengaturan tarif batas atas dalam SE 06/D.05/2013 ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari pengenaan premi yang berlebihan (over pricing). Sedangkan penetapan tarif batas bawah dimaksudkan untuk mencegah tarif premi yang tidak memadai yang dapat menyebabkan perusahaan asuransi tidak mampu membayar kewajibannya saat terjadi klaim.

OJK sebagai wasit industri keuangan juga mewacanakan untuk membentuk pool fund merger reasuransi yang merupakan salah satu strategi jitu untuk memperbesar retensi asuransi atau kapasitas resiko yang ditahan di dalam negeri. Dengan pool fund reasuransi, kapasitas usaha reasuransi di dalam negeri akan sangat besar. Sehingga, mengurangi premi untuk pencadangan dari perusahaan reasuransi di luar negeri. Pool fund ini dibentuk dengan menggandeng seluruh pelaku industri keuangan, baik dari sektor perbankan maupun non bank, seperti asuransi, dana pensiun atau multifinance. Pool fund ini sebagai giant risk reasuransi menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Sri Purwanti


Ketahanan Pangan Implementasi Pengawetan Produk Pangan dengan Teknik Irradiasi dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional angan merupakan kebutuhan manusia yang sangat pokok dan sudah semestinya harga pangan tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat. Bahan pangan pada umumnya mudah rusak akibat disebabkannya pengaruh cuaca dan serangan serangga/mikroba. Isu mengenai ketahanan pangan sangat berpengaruh dalam stabilitas ekonomi nasional. Fluktuasi harga produk pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan selalu menjadi permasalahan yang terjadi di Indonesia setiap musim. Masalah klasik ini selalu berulang setiap tahun. Seluruh mata rantai siklus yang dimulai dari produsen, pedagang, pemproses dan eksportir selalu dihadapkan dengan masalah fluktuasi perubahan harga. Untuk itu perlu dibuat adanya instrument yang dapat menstabilkan harga setiap saat baik di musim kemarau maupun pada musim hujan. Adapun instrumen yang dapat diandalkan dalam rangka ketahanan pangan secara nasional adalah dengan mengimplementasikan proses pengawetan produk pangan dengan “Teknik Irradiasi”. Teknik irradiasi adalah salah satu aplikasi teknik nuklir yang dapat digunakan untuk mengawetkan bahan pangan hingga berbulan-bulan lamanya, sehingga bahan pangan tersebut dapat bersaing baik di dalam maupun di luar negeri dan akan membuat harga bahan pangan tersebut relatif stabil tidak terpengaruh adanya cuaca buruk atau serangan serangga/mikroba yang mematikan. Selain digunakan untuk bahan pangan, teknologi ini pun dapat digunakan untuk sterilisasi alatalat kedokteran dan produk farmasi lainnya. Saat ini, sebagian besar masyarakat cenderung menggunakan pengawetan makanan dengan menggunakan cara konvensional yaitu melalui proses kimiawi. Proses ini dirasakan tidak ramah terhadap lingkungan karena dapat meninggalkan residu pada bahan pangan. Sebaliknya, proses irradiasi sangat ramah dengan lingkungan dan tidak meninggalkan residu terhadap bahan pangan, sehingga mutu dan kesegaran bahan pangan tidak berubah.

Teknologi seperti ini begitu praktisnya sehingga telah banyak digunakan oleh Negara-negara maju, sebagai contoh China mempunyai lebih dari 180 buah irradiator, Amerika Serikat 50 buah irradiator, Thailand 6 buah irradiator, Vietnam 4 buah irradiator, Malaysia 3 buah irradiator. Sementara itu, Indonesia yang merupakan negara besar hanya mempunyai 1 irradiator komersial yang berada di Cibitung dan 1 irradiator penelitian. Semakin banyak suatu negara mempunyai irradiator biasanya penerimaan devisa dari bahan pangannya pun semakin besar. Untuk itu, Indonesia yang merupakan negara yang kaya akan hasil bumi diharapkan dapat mencontoh negara-negara tersebur dalam memanfaatkan teknologi irradiator agar bahan pangan Indonesia dapat bersaing di pasar internasional, sehingga dapat menghasilkan devisa yang lebih besar. Sebuah irradiator tidak begitu banyak memerlukan investasi pada awal pembuatannya dan irradiator dapat berumur hingga sekitar 40 tahunanan. Sebagai contoh, untuk irradiator yang mempunyai multifungsi memerlukan investasi peralatan dan lahan sebesar 80 s.d. 100 milyar yang diperkirakan akan balik modal investasi pada tahun keempat. Mengingat besarnya kontribusi teknologi irradiasi, diharapkan para kepala pemerintahan dapat ikut serta mengimplementasikannya agar ekspor bahan pangan semakin meningkat dan dapat meningkatkan devisa. Dengan teknologi irradiasi, Indonesia akan mencapai ketahanan pangan karena kebutuhan bahan pangan akan lebih tercukupi, harga pangan stabil dan terjangkau masyarakat, devisa meningkat serta dapat meningkatkan lapangan pekerjaan terbuka bagi masyarakat.

Penulis: Heddy Krishyana Suyarto

Kepala Biro Umum dan Organisasi BAPETEN


MP3EI http://www.pbscal.com/

MP3EI: Dorong Investasi dengan Pembangunan Infrastruktur

K

Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) menargetkan pelaksanaan proyek MP3EI yang masuk dalam groundbreaking hingga akhir 2014 mencapai Rp1.500 triliun. Target investasi tersebut terdiri atas realisasi 365 proyekproyek MP3EI yang groundbreaking hingga akhir 2013 sebesar Rp 828,72 triliun. Realisasi groundbreaking hingga akhir 2013 tersebar di 6 Koridor Ekonomi (KE). Masing-masing yaitu Koridor Sumatera senilai Rp 133,16 triliun, Koridor Jawa (Rp 296,34 triliun), Koridor Kalimantan (Rp 176,79 triliun), Koridor Sulawesi (Rp 62,72 triliun). Lalu Koridor Bali-NT (Rp 53,85 triliun), dan Koridor Papua-Maluku (Rp 105,86 triliun). Nilai investasi tertinggi secara berturut-turut pada sektor infrastruktur dengan nilai sebesar Rp 279 triliun, pertambangan (Rp 268 triliun), industri manufaktur (Rp 137 triliun), dan sektor energi (Rp 108 triliun). Sementara sektor lainnya mencapai kisaran Rp 36,7 triliun.

Pendekatan Business as Not Usual pun menjadi salah satu perwujudan langkah-langkah percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Perubahan pola pikir paling mendasar adalah pemahaman bahwa pembangunan ekonomi membutuhkan kolaborasi bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan Swasta (dalam semangat Indonesia Incorporated). Adapun proyek infrastruktur masih didominasi oleh pemerintah, sebesar 65 proyek dari total 119 proyek. Diikuti oleh perusahaan swasta dan campuran sebesar 29 proyek dan BUMN sebesar 25 proyek. Dari 15 Proyek Prioritas GB 2014, mayoritas didanai oleh APBN, yakni sebanyak 11 proyek (7 proyek APBN murni dan 4 proyek berasal dari dana pinjaman luar negeri) dan sisanya didanai oleh BUMN sebanyak 4 proyek.Total nilai investasi untuk 15 proyek prioritas tersebut sebesar Rp36,2 triliun.

Target groundbreaking tahun 2014 juga tersebar di 6 Koridor Ekonomi (KE). Dari KE Sumatera ditargetkan mencapai Rp 111,62 triliun (17,7%), KE Jawa Rp 67,82 triliun (10,8%), KE Kalimantan Rp 129,04 triliun (20,5%), KE Sulawesi Rp 79,94 triliun (12,7%), KE Bali-Nusat Tenggara Rp 114,74 triliun (18,2%), dan KE PapuaKepulauan Maluku Rp 125,75 triliun (20,1%). Total proyek yang ditargetkan segera groundbreaking hingga akhir 2014 sebanyak 166 proyek senilai Rp628,91 triliun. Proyek-proyek tersebut terbagi atas 119 proyek infrastruktur dengan total investasi Rp232,82 triliun, dan 47 proyek dari sektor riil dengan total investasi Rp396 triliun.

Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam proyek MP3EI sehingga mampu mempercepat pelaksanaan MP3EI. Diantaranya, pelabuhan, bandara, pelayaran (coastal shipping), kereta api, energi, air bersih, serta telekomunikasi. Karena sektor-sektor inilah yang diharapkan akan menjadi penunjang pembangunan ekonomi Indonesia, terutama daerah diluar Jawa. Integrasi dapat dilakukan jika konektifitas intra dan antar daerah telah tercipta. Sehingga perpindahan barang, orang dan jasa dapat dilakukan dengan cepat, murah dan leluasa. Hal ini yang mendorong para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan pemerataan pembangunan infrastruktur terutama di kawasan luar jawa melalui


BUMN MP3EI diharapkan mampu mendorong investasi juga di kawasan tersebut. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meyebutkan bahwa hingga awal tahun 2014 telah ada 524 kabuapaten kota, dan 435 pemerintah daerah yang telah menerapkan layanan satu pintu, sebagai sarana untuk memudahkan para investor. Perbaikan iklim investasi ini salah satunya didukung oleh megaproyek MP3EI. Realisasi investasi daerah hingga Maret 2014 di Pulau Jawa sebesar Rp 62 triliun dan realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp 44,6 triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2013 sebesar Rp 44,4 triliun terjadi peningkatan realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar 0,5%. Banyaknya megaproyek infrastruktur yang dibangun diluar jawa, menjadi wujud keseriusan bahwa MP3EI mampu menjadi sarana untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang terjadi diluar Jawa. Karenanya setiap proyek MP3EI memanfaatkan keunikan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan untuk meningkatkan daya saing logistik Indonesia serta semakin dekatnya penerapan pasar terbuka ASEAN. Keterkaitan MP3EI dengan perekomomian ASEAN telah menemukan benang merahnya. Integrasi bisa terwujud jika ASEAN inter dan intra-conectivity dapat tercipta. Hal tersebut dapat dicapai dengan adanya perbaikan infrastruktur darat, laut dan udara. Diperkuat dengan pernyataan Presiden SBY bahwa perbaikan infrastruktur di Indonesia akan meningkat konektivitas ASEAN dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi lingkup APEC dan dunia. KP3EI menargetkan pada tahun 2025, PDB perkapita dapat setara dengan negara berpenghasilan perkapita sebesar 16,180 dolar AS dengan PDB berkisar pada 4,5 triliun dolar.

Sri Purwanti

Peran BUMN dalam Pertumbuhan Ekonomi 2014

enurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998, Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang berbentuk perusahaan perseroan (PERSERO). Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional bersamasama dengan pelaku ekonomi lain yaitu swasta dan koperasi. Hal ini merupakan pendefinisian dari bentuk demokrasi ekonomi. BUMN merupakan salah satu mesin penggerak perekonomian. Kontribusi yang besar terhadap perekonomian dapat dilihat dalam kontribusi beberapa sektor strategis seperti transportasi, konstruksi, dan perdagangan. Selain ketiga sektor tersebut, sektor jasa keuangan, asuransi, dan perbankan juga menunjukkan peningkatan yang baik. Sektor-sektor tersebut mampu bertahan dari periode sulit pasca krisis ekonomi. Firmanzah, Staff Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan, menyebutkan bahwa saat ini Indonesia tengah memasuki era bangkitnya BUMN menilik dari perkembangan yang cukup baik dari performa BUMN. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan realisasi belanja modal (capital expenditure) dari BUMN. BUMN menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian karena mampu mendorong pembangunan infrasturktur dan sektor riil. Pembangunan infrastruktur dapat terwujud ketika terjadi kerjasama antara pemerintah dan BUMN terkait meskipun infrastruktur dasar yang menjadi hajat hidup orang banyak menjadi tugas pemerintah untuk mewujudkannya melalui pengalokasian APBN seperti misalnya pembangunan irigasi, sekolah dasar, dan puskesmas. BUMN mampu mendorong pembangunan infrastruktur melalui pembangunan pelabuhan, bandara, jalan tol, dan pembangkit tenaga listrik. Dibutuhkan peran aktif oleh BUMN dalam proses ini dengan melibatkan koordinasi antara Kementerian


"Kontribusi yang besar terhadap perekonomian dapat dilihat dalam kontribusi beberapa sektor strategis seperti transportasi, konstruksi, dan perdagangan" Koordinator Bidang Perekonomian, Bappenas, dan Kementerian BUMN. Untuk meningkatkan kontribusi BUMN dalam share GDP, BUMN diharapkan mampu mendorong belanja modal yang produktif dan meningkatkan investasi. Di tahun 2014 ini BUMN didorong untuk mengambil peran untuk membangun proyek-proyek besar sepanjang tahun. Dorongan ini muncul seiring dengan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2014. Tercatat belanja negara triwulan I 2014 baru mencapai Rp 286 triliun atau sebesar 15,6% dari pagu APBN. Sepanjang Januari-Maret belanja modal kementerian/lembaga anjlok hanya Rp 7,8 triliun dari alokasi Rp 184,2 triliun sedangkan pada periode yang sama tahun sebelumnya mampu mencapai Rp 10,4 triliun. Dengan koreksi pertumbuhan ekonomi ditargetkan dapat mencapai 5,5% tahun ini, maka butuh peran aktif dari BUMN untuk dapat meng- cover perlambatan pengeluaran swasta dalam masa pemilu karena pengurangan capital expenditure. BUMN diharapkan mampu membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dengan meningkatkan hhttp://publik.bumn.go.id/

penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, memberikan sumbangan kepada penerimaan negara, dan meningkatkan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional. Diperlukan optimalisasi keberadaan BUMN dengan pengembangan dan pembinaan BUMN secara sinergis dari kebijakan industrial dan pasar tempat BUMN beroperasi dengan kebijakan restrukturisasi dan internal perusahaan untuk meningkatkan daya saing dan potensi dari BUMN tersebut.

Nia Kurnia Sholihah

hhttp://id.wikipedia.org/


Energi hhttp://doktorspinn.com/

Peluang dan Peran Investasi Swasta dalam Sektor Ketenagalistrikan

S

Sebagian besar kegiatan ekonomi di Indonesia bergantung pada ketersediaan listrik, seperti kegiatan manufaktur, perdagangan, hotel dan restoran, pertambangan dan sektor lainnya. Sejauh ini ketimpangan antara penyediaan listrik (daya terpasang) dengan permintaan menjadi masalah klasik yang belum terselesaikan dengan baik. Salah satu permasalahan yang paling signifikan adalah investasi kelistrikan, sejauh ini jasa penyedia listrik dikuasai oleh PLN yang merupakan BUMN, dimana intervensi pemerintah sangat besar. Kegagalan pasar inilah yang menyebabkan pemerintah dituntut untuk menyediakannya. Keterbatasan Pemerintah dalam pendanaan penyediaan listrik yang pada akhirnya diwujudkan dalam bentuk insentif berupa stimulus fiskal pada investor swasta yang bersedia berinvestasi di ketenagalistrikan. Sejauh ini hambatan-hambatan investasi ketenagalistrikan di Indonesia diantaranya: 1. Rendahnya kemampuan keuangan negara maupun PT Perusahaan Listrik Negara Persero untuk meningkatkan usaha ketenagalistrikan 2. Rendahnya minat swasta untuk berinvestasi karena tingkat ekspektasi keuntungan yang masih rendah 3. Tarif dasar listrik yang diberlakukan bersifat uniform rate untuk semua jam penggunaan listrik sehingga belum mencerminkan biaya maupun harga pasar. 4. Biaya investasi usaha ketenagalistrikan belum kompetitif (high cost) Oleh karena itu, insentif pajak untuk investasi ketenagalistrikan dan kebijakan moneter dalam bentuk kelonggaran suku bunga investasi yang kompetitif

dapat menciptakan iklim investasi ketenagalistrikan yang kondusif (BKF, 2005). Pemenuhan kebutuhan energi dengan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang signifikan. Pada 2012, angka elastisitas energi di Indonesia mencapai 1,63. Artinya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen, maka diperlukan pasokan energi sebesar 1,84 persen. Di sisi lain, tingkat rasio elektrifikasi nasional hingga akhir tahun 2013 berada pada kisaran 80,38%, berada di bawah rata-rata negara lain di kawasan Asia yang telah mencapai rasio eletrifikasi sekitar 99% seperti negara Malaysia, Thailand, Vietnam, sedangkan Singapura dan Brunei sudah mencapai rasio elektrifikasi 100% (PLN, 2013). Sementara itu rasio elektrifikasi listrik di Indonesia diproyeksikan mencapai 90,9% pada 2019 naik dari 66,1% pada 2010 seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Gambar Proyeksi Rasio Elektrifikasi di Indonesia

Sumber: Rencana Umum Penyediaan listrik 201 0-201 9 (PLN), diolah

Dengan adanya program Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan rasio elektrifikasi hingga di atas 90%


pada tahun 2019, maka untuk pencapaian program tersebut diperlukan adanya penambahan stasiun pembangkit dengan total daya sekitar 5GW setiap tahunnya.

"untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen, maka diperlukan pasokan energi sebesar 1,84 persen" Sementara itu, Keputusan Pemerintah untuk mewajibkan pendirian fasilitas smelter bagi pelaku kegiatan penambangan mineral logam, membuat demand listrik untuk industri di masa mendatang akan semakin meningkat dengan jumlah yang substansial dan dengan sebaran yang semakin merata. Dengan demikian, pertumbuhan ketenagalistrikan di masa mendatang diproyeksikan akan meningkat lebih cepat dibandingkan dengan proyeksi pertumbuhan PDB. Studi empiris yang telah dilakukan Perusahaan Listrik Negara (2013) menunjukkan setiap 1% pertumbuhan PDB perlu didukung pertumbuhan suplai listrik sebesar 1,2%-1,5%. Sehingga dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5%-7% per tahun dibutuhkan tambahan suplai ketersediaan listrik dengan kisaran 7,5% sampai 10,5% per tahun. Sejauh ini PLN telah merencanakan pembangunan berbagai proyek pembangkit tenaga listrik untuk kurun waktu lima tahun ke depan dengan menyediakan dua per tiga dari kebutuhan nasional, sedangkan sisanya ditawarkan pada pihak swasta untuk berinvestasi dalam penyediaan pasokan listrik domestik. Swasta dapat berinvestasi dalam bentuk pembangunan pembangkit, jaringan transmisi, gardu induk, jaringan distribusi, dan gardu distribusi. Peran swasta dapat memecahkan permasalahan penyediaan listrik terutama terkait terbatasnya kemampuan Pemerintah dalam penyediaan pendanaan. Selain itu, peran swasta juga sebagai penyeimbang pasar. Selama ini, PLN merupakan satu-satunya perusahaan BUMN penyedia listrik di Indonesia. Kepemilikan tunggal ini menyebabkan masyarakat seingkali harus menerima kerugian, terutama terkait dengan pelayanan. Peran swasta dalam penyediaan

listrik nasional harus didukung, hal ini untuk menghindari adanya monopoli yang banyak merugikan konsumen pengguna listrik. Dengan demikian, persaingan akan lebih sehat dan dapat menciptakan efisiensi penyediaan listrik. Kondisi ini pada akhirnya akan menguntungkan masyarakat sebagai konsumen pengguna listrik Institute for Essential Services Reform /IIESR (2013). Pada dasarnya keterlibatan investasi swasta dalam sektor ketenagalistrikan (Private Public Partnership/PPP) sudah termuat dalam UU No.30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Dalam rangka menarik minat investasi di sektor ketenagalistrikan, pada bulan Desember Tahun 2013 Pemerintah telah menerbitkan tiga regulasi teknis, yaitu: 1. Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan; 2. Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan Listrik Untuk Kepetingan Telekomunikasi, Multimedia, Informatika; dan 3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi. Diharapkan dengan adanya perUndang-Undangan yang menawar- kan kesempatan pada swasta untuk berpartisipasi dalam investasi di sektor ketenagalistrikan dapat mewujudkan penyediaan listrik nasional yang efektif dan efisien.

Anida Ul Masruroh


Kegiatan Menko Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kunjungi Sentra Industri Akar Tunggak Jati Bojonegoro

M

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kembali melakukan kunjungan kerja untuk melihat perkembangan industri ekonomi kreatif di daerah. Kali ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan kunjungan kerja ke Sentra Industri Akar Tunggak Jati yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi kreatif di Desa Geneng, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Dalam kondisi perekonomian global dan domestik yang tumbuh melamban dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia memerlukan adanya diversifikasi sektor ekonomi, tidak hanya berfokus pada sektor ekonomi yang berbasis komoditas dan industri olahan padat karya akan tetapi juga mengembangkan potensi sektor ekonomi kreatif yang mempunyai nilai tambah yang sangat tinggi di tangan para pengrajin. Potensi nilai jual dan daya saing industri ekonomi kreatif ini dapat menjadi sumber pertumbuhan bagi Indonesia kedepan. Pertumbuhan ekonomi kreatif secara rata-rata di Tahun 2013 tercatat sebesar 5,78% atau setara dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada kunjungan kerja Hari Selasa, 11 Maret 2014 di Kabupaten Bojonegoro tersebut. Dalam sambutannya Hatta Rajasa mengatakan, kerajinan ini perlu didorong dan dibantu. Saat ini industri seperti ini disebut industri kreatif dan bernilai tinggi. Pria kelahiran Palembang, Sumatera Selatan ini menambahkan bahwa kayu-kayu seperti ini bisa saja dibuang namun karena punya nilai, jadi bisa didayagunakan dan dijadikan sebuah industri ekonomi kreatif. Pada kesempatan itu, Hatta Rajasa juga sempat menuliskan pesan tertulis pada sebuah kayu hasil ukiran dengan tulisan “Kekuatan kita terletak pada semangat kita untuk selalu berusaha merubah keadaan lebih baik dari waktu ke waktu”.

Kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional sebesar Rp 641,8 triliun atau mencapai 7% dari PDB nasional. Selain itu, industri ekonomi kreatif juga menciptakan 11,9 juta lapangan kerja atau dapat menyerap 10,7% tenaga kerja serta membuka 5,4 juta usaha dengan proporsi sebesar 9,7% dari jumlah usaha nasional yang sebagian besar merupakan UMKM. Tidak hanya itu saja, sumbangan ekonomi kreatif dalam menciptakan devisa negara di estimasi sebesar 10 miliar USD (Kementerian Ekonomi Kreatif, 2014) .


Anida Ul Masruroh

http://ekon.go.id/

Perubahan Iklim

Joint Crediting Mechanism

I

Indonesia telah memberikan komitmen yang berani dibandingkan dengan negara berkembang lain dalam Pertemuan G-20 di Pitssburg tahun 2009 dengan mendeklarasikan kontribusinya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26% dengan usaha sendiri dan 41% jika mendapatkan bantuan internasional pada tahun 2020 dari kondisi tanpa adanya aksi (BAU- business as usual). Pun, di saat negara lain merevisi komitmen mereka -seperti Pemerintah Jepang karena insiden Fukusima- secara resmi mengumumkan perubahan komitmen penurunan emisi 25 persen dari emisi tahun 1990, menjadi 3,8 persen dari emisi tahun 2005 dan Australia yang menghapus beberapa kebijakan perubahan iklim mereka seperti Climate Change Authority, Clean Energy Finance Company, dan Domestic Carbon Pricing Scheme- Ketua Harian DNPI Indonesia, Bp. Rahmat Witoelar, menyampaikan Indonesia akan mempertahankan komitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen, pesan disampaikan saat menghadiri Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim ke-19 (COP19 UNFCCC) di Warsawa, Polandia, November 2013. Untuk memenuhi komitmen tersebut Indonesia telah mengeluarkan Perpres No.61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Perpres No.71/ 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. Dalam Perpres No.61/2011 - RAN-GRK tersebut berisi tentang Tingkat Emisi GRK Nasional sampai dengan tahun 2020 di masing-masing bidang dan menentukan program sektoral dan anggaran untuk mencapai sasaran skenario (BAU dan kerjasama dengan LN). Sedangkan dalam Perpres 71/2011 berisi Ketentuan Proses dan Tata Cara Inventarisasi, Verifikasi dan Pelaporan GRK. Dalam mendukung pengimplementasian aksi penurunan GRK di daerah, maka Pemerintah Pusat melalui Bappenas juga telah mengeluarkan Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah dalam Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

Namun demikian, skema baru dengan melibatkan internasional masih terus dijajagi. Setelah tiga tahun proses negosiasi, pada tanggal 26 Agustus 2013, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bersama Menteri Luar Negeri Jepang telah menandatangani perjanjian bilateral tentang Joint Crediting Mechanism (Mekanisme Kredit Bersama). Ini adalah langkah besar dalam perjanjian bilateral yang merefleksikan kerjasama yang saling menguntungkan dan berkontribusi terhadap dunia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Perjanjian ini merupakan awalan bagi kedua negara untuk melakukan perdagangan karbon dan mendapatkan kredit penurunan emisi GRK sekaligus mewadahi kegiatan studi kebijakan yang sudah dilaksanakan Jepang di Indonesia. Mekanisme JCM :

• Pemerintah Jepang memfasilitasi penyebaran teknologi, produksi, sistem, jasa dan infrastruktur rendah karbon baru termasuk implementasi dari langkah mitigasi dan berkontribusi kepada pembangunan berkelanjutan Indonesia melalui proyek-proyek JCM • Indonesia Mengevaluasi secara tepat seluruh kontribusi terhadap pengurangan/penurunan emisi GRK secara kuantitatif, melalui langkah langkah mitigasi yang terimplementasi di Indonesia dan menggunakan pengurangan atau


pemusnahan emisi tersebut untuk mencapai target emisinya. • Kedua pihak berkontribusi terhadap tujuan utama UNFCCC dengan memfasilitasi langkah-langkah global untuk pengurangan atau penurunan emisi. Sejak 2010 hingga akhir Tahun Anggaran Jepang (JFY) 2013 telah melakukan 75 (tujuh puluh lima) Studi Kebijakan, dengan 18 (delapan belas) FS dilakukan pada Tahun Anggaran 2013. Lokasi FS tersebar di berbagai jenis wilayah seperti perkotaan, hutan, lahan gambut, dan kawasan industri di lebih dari 13 propinsi di Indonesia. Dari angka ini, 8 proyek akan dijadikan sebagai proyek percontohan. Diharapkan hasil dari proyek percontohan ini akan berkontribusi dalam peningkatan pengetahuan dan pengalaman yang sangat dibuuhkan dalam menyusun framework mekanisme baru ini.

Kelembagaan

Setelah ditandatanganinya perjanjian JCM, Pemerintah Indonesia dan Jepang telah membentuk Joint Committee (Komite Bersama), yang beranggotakan 15 pejabat pemerintah dari kedua belah pihak. Keanggotaan Indonesia dalam Komite Bersama yang ini diatur dalam Keputusan Deputi Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional KEP-.No.1 Tahun 2014 tentang Tim Komite Bersama dan Sekretariat Mekanisme Bersama. Tim Mekanisme Bersama ini mewakili Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan implementasi Mekanisme Kredit Bersama dengan Pemerintah Jepang dan para pihak terkait. Tim Mekanisme Bersama ini juga merupakan turunan dari Kep No.50/M.EKON/2012 tentang Tim Perunding Perdagangan Karbon Antar Negara (TPPKA) dengan Ketua Bapak Menko

Perekonomian dengan Tim Pengarah 5 (lima) pejabat tingkat menteri dan anggota pelaksana 8 (delapan) orang pejabat tingkat eselon satu. Pemerintah Indonesia melalui Tim Komite Bersama telah melakukan dua pertemuan resmi yang membahas dan menyepakati sejumlah isu terkait pelaksanaan JCM. Komite Bersama juga telah mewakili JCM IndonesiaJepang dalam acara internasional seperti Conference Of Parties (COP) 19 di Warsawa, Polandia pada November 2013. Sejumlah inovasi dalam pelaksanaan JCM yang telah disetujui oleh Komite Bersama adalah pembentukan dua sekretariat JCM yang berkoordinasi namun bekerja secara terpisah untuk masing-masing, mekanisme Project Idea Note untuk usulan proyek berbasis kebutuhan dari pihak Indonesia, usulan pembangunan kapasitas dan keterlibatan auditor Indonesia dalam validasi dan verifikasi proyek JCM. Komite Bersama akan terus bekerja untuk memandu pelaksanaan JCM. Bertindak sebagai ketua Tim Mekanisme Bersama Indonesia adalah Asdep Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan, Kemenko Perekonomian, dengan wakil ketua Koordinator Divisi Mekanisme Perdagangan Karbon dan anggota eselon dua dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perindustrian.

Keuntungan JCM

Keuntungan dari Pelaksanaan Joint Crediting Mechanism yang didapatkan oleh masing-masing pihak yaitu : Bagi Indonesia, merupakan sarana untuk mendapatkan investasi proyek-proyek dari Jepang yang ramah lingkungan. Total anggaran yang digelontorkan oleh Jepang selama kurun waktu 2013-2014 mencapai 503 Milyar. Proyek JCM juga merupakan proyek berbasis studi kebijakan yang telah dilaksanakan dan proyek sektor swasta dan publik, dengan penerapan teknologi yang sudah teruji sehingga dalam implementasinya akan terpenuhi kriteria transfer teknologi, karena dalam penerapan proyek ini juga mensyaratkan adanya capacity building untuk stake holder Indonesia yang


melaksanakan JCM. Efisiensi Produksi juga semakin tinggi dengan penerapan teknologi advance yaitu dengan pengurangan biaya bahan bakar, pemantauan sistem monitoring dan pengurangan waktu proses. Selain itu dengan kerjasama ini Indonesia akan mendapatkan kredit penurunan emisi, tentu saja besarannya sesuai dengan kesepakatan dengan pihak Jepang yang penghitungannya akan dilaksanakan secara transparan dan melibatkan Auditor yang telah disepakati. Pada akhirnya proyek JCM diharapkan akan memerikan kesejahteraan kepada masyarakat, karena banyaknya proyek yang berbasis listrik, air minum dan infrastruktur yang masuk dalam proyek ini. Bagi Jepang, target penurunan emisinya tidak akan sepenuhnya bisa dilakukan dari domestik karena terkendala masalah biaya tinggi dengan tingginya tingkat efisiensi sehingga untuk menurunkan emisi menjadi hampir seperti biaya untuk mengembangkan teknologi baru. Saat ini harga pasar domestik Jepang untuk sektor kehutanan biaya pengurangan emisi di Jepang berkisar 60-120 USD per ton CO2 dan untuk sektor energi berkisar 40-80 USD per ton CO2, sehinggga sebagian dari target pengurangan emisi diharapkan akan didapatkan dari pasar karbon dari negara berkembang. Selain hal tersebut di atas, Jepang juga telah menarik diri dari periode komitmen kedua dari Protokol Kyoto yang mengakibatkan tidak bisa menggunakan “ Kyoto market” untuk mekanisme pengurangan emisinya disamping keyakinannya bahwa Clean Development Mekanisme (Perdagangan Karbon dengan skema UNFCCC) terlalu panjang dan berbelit dengan ketidakpastian dan resiko yang cukup tinggi. Maka mencari dan menciptakan alternatif lain selain dari

mekanisme CDM dan kesempatan untuk melakukan usulan pasar jenis baru harus dilakukan Jepang. JCM juga terbukti menggairahkan sektor swasta Jepang terbukti dengan banyaknya perusahaan Jepang yang berminat dengan mekanisme ini. Sekretariat Mekanisme Bersama Indonesia aktif melakukan kegiatan antara lain telah dilaksanakannya Training JCM Validator dan Verificator Candidate pada bulan Februari lalu, capacity building Tim Mekanisme Bersama Indonesia meninjau proyek-proyek teknologi tinggi di Jepang, pelaksanaan report study on JCM FS Tahun 2013 (Februari dan Maret 2014).Saat ini juga sedang dalam proses pengimplementasian delapan (8) model/demo projects, yaitu 3 proyek dari METI/NEDO dan lima (5) proyek dari MOE/GEC. Selain itu pada April lalu juga telah dilaksanakan bisnis forum JCM yang telah berlangsung sangat sukses dengan dihadiri oleh tujuh puluhan kalangan swasta Indonesia yang berminat dalam mekanisme JCM : http://www.jcmindonesia.com/id/berita-danacara/berita-terbaru/25-berita1 Dalam waktu dekat akan dilaksanakan Pertemuan Komite Bersama antara Indonesia dan Jepang yang ke dua di Surabaya.

Sumber:

Sekretariat JCM Indonesia Bahan Presentasi Ketua Tim MKB Bahan Presentasi Kepala Sekretariat Indonesia

Penulis: Yuana R.Astuti

Kabid KSE Multilateral Kedeputian Bidang Koordinasi Kerjasama Internasional


Untuk informasi lebih lanjut hubungi : Redaksi Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Gedung Sjafruddin Prawiranegara (d.h. Gd. PAIK II) Lantai 4 Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta, 1 071 0 Telepon. 021 -3521 843, Fax. 021 -3521 836 Email : [email protected] Tinjauan Ekonomi dan Keuangan dapat didownload pada website www.ekon.go.id

Volume 4 Nomor 3 Edisi Maret Mendorong Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Recommend Documents