vol.11 TAHUN Parlementaria Media DPRD Kab. Sidoarjo

P

arlementaria

Edisi 77/ vol .11 TAHUN 2016

DAFTAR ISI

SALAM REDAKSI (2)

Kepemimpinan. Pemimpin bisa memberikan pengaruh yang kuat sehingga masyarakat mengikuti pemimpin tersebut. Oleh karena itu, masyarakat saat ini membutuhkan pola kepemimpinan yang pas dengan karakter masyarakat Sidoarjo, yaitu kepemimpinan yang membawa keberkahan.

ANALISA (3)

Banjir. Melihat referensi tentang banjir, setidaknya ada dua faktor penyebab banjir. Pertama faktor alam dan kedua adalah faktor perilaku manusia. Bisa dikatakan saat ini, faktor manusia merupakan unsur penentu yang sangat dominan terjadinya banjir.

KAJIAN (9)

Pemimpin Baru. Masyarakat Sidoarjo telah menunjukkan jika mereka makin siap melaksanakan pesta demokrasi dengan damai. Semua tanpa kekerasan mulai dari awal tahapan hingga penentuan siapa yang dinyatakan sebagai pemenang. Tentunya ini menjadi catatan penting dalam proses demokrasi Sidoarjo.

PROFIL (15)

H. Nur Ahhmad Syaifuddin, SH merupakan Wakil Bupati Kab. Sidoarjo. Simak Profil serta kiprahnya.

FEATURES (31)

UKM Tempe. Sempat dipandang sebelah mata, tidak membuat laki - laki berusia 36 tahun silam ini patah arang. Bersama dengan sang istri yang ketika itu baru 4 tahun dinikahi, Totok Suyoko, membangun usaha pembuatan tempe berjuluk tempe Kedelai Janoko pada tahun 2008 lalu.

Parlementaria

Media DPRD Kab. Sidoarjo

ISSN : 1907-9362 Pengarah : Sekretaris DPRD Kab Sidoarjo. Penanggungjawab : Kabag Persidangan dan Perundang-undangan. Redaksi Pelaksana : Kasubbag Perencanaan, Kasubbag Dokumentasi dan Kehumasan, Kasubbag Perundang-undangan. Anggota Redaksi : Staf Sekretariat DPRD. Alamat Redaksi : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Jl. Sultan Agung No. 39, Sidoarjo. Telp. 031-8921955, 8965219 FAX. 031-8925396. Website : http://www.dprd-sidoarjokab.go.id Email : [email protected], [email protected] Twitter : @dprdsidoarjokab, Facebook : Dprdkabsidoarjo Redaksi menerima sumbangan tulisan, ilustrasi, foto. Redaksi berhak mengedit tulisan tanpa mengurangi substansi yang ingin disampaikan. Parlementaria • Edisi 77 • Vol.11 • Tahun 2016

1

Editorial

KEPEMIMPINAN YANG MEMBAWA BERKAH Ir. Endang Soesijanti,M.Si Sekrertaris DPRD Kab. Sidoarjo

Pada tanggal 9 Desember 2015, yang ditetapkan sebagai hari libur nasional, merupakan hari paling bersejarah untuk beberapa kota yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah termasuk Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo merupakan satu dari 269 daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah ( Bupati & Wakil Bupati ). Saiful Ilah dan H. Nur Achmad Syaifudin akhirnya terpilih menjadi Bupati & Wakil Bupati Sidoarjo Yang Baru periode 2015-2020. Semua berharap dengan terpilihnya pasangan pemimpin ini, Sidoarjo akan lebih baik lagi. Kepemimpinan itu adalah amanah. Pemimpin bisa memberikan pengaruh yang kuat sehingga masyarakat mengikuti pemimpin tersebut. Oleh karena itu, masyarakat saat ini membutuhkan pola kepemimpinan yang pas dengan karakter masyarakat Sidoarjo, yaitu kepemimpinan yang membawa keberkahan. Definisi kata ‘berkah’ di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Para ulama juga menjelaskan makna berkah sebagai segala sesuatu yang banyak dan melimpah, mencakup berkah-berkah material dan spiritual, seperti keamanan, ketenangan, kesehatan, harta, anak, dan usia. Intinya kebaikan yang banyak dan berkesinambungan secara abadi. Dalam keseharian kita sering mendengar kata “mencari berkah”, bermaksud mencari kebaikan atau tambahan kebaikan, baik kebaikan berupa bertambahnya harta, rezeki, maupun berupa kesehatan, ilmu, dan amal kebaikan (pahala). Kita dukung sepenuhnya pasangan H. Saiful dan Cak Nur untuk memimpin dua juta lebih masyarakat Sidoarjo agar membuat dan menjalankan kebijakan secara tepat. Pemimpin merupakan lambang kekuatan, keutuhan, kedisiplinan dan persatuan. Namun harus kita sadari juga bahwa pemimpin bukanlah hanya sekadar lambang. Karena itu, ia memerlukan kompetensi, kelayakan dan aktivitas yang prima untuk memimpin bawah-

2

Parlementaria • Edisi 77 • Vol. 11 • Tahun 2016

annya. Kita tahu, H. Saiful dan Cak Nur bukan orang baru dalam dunia politik di Sidoarjo. Mereka punya komitmen yang tinggi untuk melayani masyarakat, meningkatkan dan menyejahterakan serta memuliakan masyarakat. Pasangan ini telah menafkahkan lebih banyak, bekerja lebih keras, berpikir lebih kuat, lebih lama dan lebih mendalam dibanding masyarakat yang dipimpinnya. Inilah pemimpin sejati yang ditunggu-tunggu. Pemimpin adalah pemandu yang memberikan arahan pada pengikutnya untuk menunjukkan jalan yang terbaik agar selamat sampai di tujuan tentu saja itu baru tercapai dengan sempurna. Pemimpin yang jujur kepada dirinya sendiri menjadi contoh terbaik. Pemimpin yang perkataan dengan perbuatannya senantiasa sejalan. Pemimpin yang sabar dalam menghadapi segala macam persoalan dan keterbatasan, serta tidak bertindak tergesagesa dalam mengambil keputusan. Namun tetap memiliki sikap rendah hati. Tidak suka menampakkan kelebihannya serta tidak merendahkan yang. H. Saiful dan Cak Nur, keduanya kita tahu, adalah pribadi yang senang dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Mampu berkomunikasi dengan baik dan santun kepada masyarakat. Komunikasi bukan sekadar kemampuan retorika yang baik, tetapi juga kemampuan memilih hal yang akan dilempar kepada publik serta timing yang tepat dalam melemparkannya. Kematangan keduanya sebagai pribadi, kita harapkan membuatnya mampu berkomunikasi yang jauh dari sikap emosional. Dan yang terpenting dari semua itu adalah kepemimpinan yang mampu mengambil sebuah kebijakan yang tepat dalam sebuah kondisi berubahubah. Mari kita dukung program-program pembangunan Sidoarjo di masa depan dan mari kita doakan dengan ketulusan agar pasangan ini mampu membawa kita semua memiliki iman yang kuat, ilmu yang barokah dan hidup yang sesuai dengan petunjuk dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. @@@

ANALISA

MENGANTISIPASI PETAKA BANJIR

TIDAK MENJADIKAN FAKTOR ALAM SEBAGAI ALASAN Kabupaten Sidoarjo yang terkenal dengan kawasan delta karena dikelilingi dengan sungai-sungai yang mengarah ke pantai dan pesisir itu, kini mulai diterpa banjir. Menyebar di banyak titik, mulai dari kecamatan paling jauh sampai kawasan di tengah kota. Praktis ketika sungai-sungai, selokan-selokan dan gorong-gorong air tersumbat maka air akan melimpah ke daratan yang rendah. Ditambah lagi dengan resapan air yang semakin mengerdil di Kabupaten Sidoarjo akibat alih fungsi lahan dari pertanian menjadi tanah urugan perumahan, membuat air meluber ke jalan-jalan kota. Silahkan disimak peta kota Sidoarjo. Sungai yang saat ini rawan banjir, membelah kota Sidoarjo. Jalan Sunandar Priyosudarmo, Jalan Malik Ibrahim, kawasan Sidokare rutin mengalami luberan air sungai dan menggenangi kawasan perumahan padat penduduk. Jalan Sunandar Priyosudarmo dan KH Mukmin yang sehari-hari arus lalu lintas tergolong paling tinggi di Sidoarjo terputus. Banjir bisa setinggi hampir setengah meter. Sepeda-sepeda motor yang nekad menerjang banjir dipastikan macet. Pemandangan ini tidak terjadi lima atau sepuluh tahun yang lalu. Melihat referensi tentang banjir, setidaknya ada dua faktor penyebab banjir. Pertama faktor alam dan kedua adalah faktor perilaku manusia. Bisa dikatakan saat ini, faktor manusia merupakan unsur penentu yang sangat dominan terjadinya banjir. Banjir yang berulang melanda Sidoarjo buktinya. Konversi lahan terbuka hijau menjadi perumahan-perumahan, pembuangan sampah got-got dan sungai-sungai akan membuat saluran air buntu. Minimnya ruang serapan air dan buruknya sistem drainase, ditenggarai menjadi penyebab selain pola hidup masyarakat yang cenderung kurang peduli terhadap lingkungan. Faktor alam juga ditengarai menjadi penyebab banjir karena intensitas hujan yang tinggi. Namun bila ada antisipasi misalnya drainase yang baik tentu saja banjir tidak akan terjadi.

Parlementaria • Edisi 77 • Vol.11 • Tahun 2016

3

ANALISA Ketua DPRD Sidoarjo, H. Sullamul H Nurmawan berpendapat bahwa konversi lahan, dari lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman atau menjadi kawasan industri, merupakan penyebab utama terjadinya banjir di Sidoarjo. Kondisi ini diperparah dengan buruknya sistem drainase di Sidoarjo. Belum lagi. normalisasi sungai yang masih belum terwujud. “Adanya beberapa kawasan yang terletak di daerah resapan air juga menjadi faktor banjir dengan cepat memasuki daerah tersebut,” kata politisi PKB ini Pembenahan dan pembangunan drainase di Sidoarjo, menurut Sullamul, tidak dapat ditunda lagi. Untuk itu, satuan terkait perlu menginventarisir kondisi saluran drainase, baik sekunder maupun tersier. “Selokan-selokan banyak dipenuhi oleh sampah. Karena itu, perlu data akurat terkait drainase yang ada di Sidoarjo. Drainase dan saluran air juga harus dituntaskan,” tandasnya.

Sullamul menghimbau kepada Pemkab Sidoarjo khususnya satuan kerja terkait agar cepat tanggap dalam penanganan banjir tersebut. “Dewan sudah berkoordinasi dengan SKPD terkait seperti Dinas PU Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya dan Tata Ruang, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo untuk menuntaskan masalah banjir tersebut,” katanya. Pemkab Sidoarjo perlu segera melakukan langkah strategis dan menjalankan rencana yang sudah disampaikan Bappeda. Bahkan jika memungkinkan rencana tersebut bisa diwujudkan tanpa menunggu PAK digedok.

4

“Harus ada langkah yang cepat dan tepat untuk mencegah dan menghilangkan banjir ini. Kita harus bisa mengantisipasi sebelum banjir terjadi dan janganlah pertumbuhan penduduk, pertumbuhan perumahan atau industry yang meningkat dijadikan alasan sehingga banjir bisa terjadi sebab semua bisa diantisipasi dengan manajemen perencanaan,” katanya sambil menambahkan P e m k a b Sidoarjo harus jeli dalam mengurai, apa penyebab utama terjadiya banjir selama ini. Setiap kebijakan yang dibuat harus disertai langkah solutif. Untuk masalah banjir ini, Sullamul menandaskan memang perlu adanya penanganan yang kongkrit dari SKPD terkait untuk mengantisipasi dampak banjir yang lebih luas lagi.”Tahun ini merupakan banjir terparah dari tahun – tahun sebelumnya. Wilayah – wilayah yang memang rawan banjir semakin tenggelam karena meningkatnya volume air yang datang,” lanjutnya. “Banyak hal yang bisa dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo, seperti memperbanyak kuantitas pompa penyedot air, memfungsikan dengan baik dam penampungan air dan masih banyak solusi lainnya dalam menangani banjir,” ujar Sullamul. Selain kebijakan dan langkah ekstrim yang harus dibuat oleh Pemerintah, legislator asal PKB itu meminta kepada SKPD terkait untuk membuat masterplan atau persiapan untuk mencegah banjir. Sehingga pada saat musim hujan, dampak banjir sudah bisa diantisipasi. ”Kita buat masterplan penangganan banjir untuk beberapa tahun ke depan, Tetapi untuk saat ini, tanggap darurat ini, mari kita maksimalkan,” tegasnya. Sullamul berharap kepada Pemkab Sidoarjo untuk meningkatkan kinerja agar persoalan banjir bisa teratasi. “wajib hukumnya khususnya kepada SKPD terkait agar all out, semakin mengoptimalkan kinerja dalam menangani banjir,” katanya. H. Nur Achmad Syaifudin SH, Wakil Bupati Sidoarjo berpendapat bahwa untuk mengatasi problem banjir akan dilakukan upaya yang sistematis


dan terprogram sesuai dengan skala masalah banjir yang setiap tahun cenderung mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pemkab Sidoarjo melalui instansiinstansi terkait sedang mengupayakan agar mengatasi banjir itu dilaksanakan secara bertahap, dari tahun ke tahun dan dievaluasi tingkat keberhasilannya. “Tahun pertama, kami mencoba untuk melakukan pengerukan di setiap kali atau sungai, kemudian membangun sempadan sungai, melakukan pengerukan di setiap drainase-drainase di seluruh Sidoarjo,” kata Nur Achmad. Diharapkan dari tahun ke tahun upaya untuk terus melakukan perbaikan dan pembangunan saluran sungai ini sudah bisa mengatas banjir, termasuk juga program penghijauan dengan memperbanyak ruang terbuka hijau (RTH) sebagai upaya agar di setiap wilayah ada resapan air yang memadai. Emir Firdaus ST.MM, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo berpendapat sungai yang menjadi jalan utama air itulah yang seharusnya untuk lebih diutamakan dan lebih dipentingkan sebagai jalan aliran air dan pusatnya pembuangan air. Mulai dari pengerukan, pembersihan dari sampah-sampah atau tanaman penghambat yang membuat aliran sungainya macet, itu juga yang harus secara berkesinambungan diperhatikan, karena hanya itu jalannya air. “Menjadi hambatan terbesar ketika aliran sungainya menjadi tidak lancar dan dangkal tapi sulit dilakukan pengerukan secara skala besar dengan alat berat karena tak bisa menerobos pemukiman penduduk yang sudah sedemikian padatnya dan sudah

ANALISA

memgambil lahan bantaran sungai”. Penertiban dan himbauan kepada masyarakat, kata Emir Firdaus, agar tidak mempergunakan bantaran sungai untuk mendirikan bangunan itu juga membutuhkan sosialisasi dan memberikan pengertian juga. Tak mudah untuk bisa melepaskan musim hujan yang itu artinya juga musim banjir, tapi masih bisa diuntungkan, banjirnya tidak sampai berlarutlarut meskipun cukup merepotkan juga. “Pihak satuan kerja dan dinas terkait seharusnya mau bekerja sama untuk bisa meminimalkan banjir yang kerap terjadi di musim penghujan. Tidak saling menyalahkan tapi saling bahu membahu , saling memberikan cara dan solusi yang bisa langsung dirasakan manfaatnya” kata Emir Firdaus.. Banjir semakin meninggi Wakil Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Juanasari, ST, mengatakan kondisi banjir di Sidoarjo tahun ini semakin tinggi di bandingkan tahun – tahun sebelumnya. Oleh karenanya, diperlukan upaya rehabilitasi dan revitalisasi saluran air dan sungai - sungai, seperti pengerukan dan pengembalian luas atas saluran drainase dan sungai - sungai yang telah dangkal, tersumbat dan menyempit. Menurutnya, Pemkab Sidoarjo perlu membuat master plan drainase di sejumlah sungai – sungai di Sidoarjo sebagai sentra penampungan atau buangan air. “Drainase dan saluran air yang ada di sejumlah titik di Sidoarjo tidak bisa mengalirkan air dengan normal, justru balik menggenangi permukiman warga. Seperti halnya di kawasan Kecamatan

Waru, banyak desa yang kawasannya dilanda banjir hingga masuk ke permukiman warga,” katanya. Di samping itu juga, permasalahan utama lebih pada kemampuan daya tampung air saluran drainase dan sungai – sungai yang tidak dapat menampung debit air,” imbuh Juanasari Bukan hanya Kecamatan Waru, Ketua Fraksi Demokrat itu juga mengatakan Kecamatan Gedangan dan Buduran juga mengalami ketinggian volume banjir tahun ini.” Di wilayah kota, di sejumlah titik yang memang langganan banjir juga tergenang air banjir semisal Jalan Kartini, Jalan Hangtuah, Jalan KH Mukmin, Bluru Sidokare dan lainnya. Dinas Pekerjaan Umum dan Pengawas Bangunan harus segera membenahi sejumlah titik di kawasan Sidoarjo yang memang rawan banjir.”ujarnya “Kami meminta kepada dinas terkait agar bertanggung jawab, karena setiap tahunnya pemerintah mengganggarkan dana yang tidak sedikit dari APBD untuk perbaikan pembangunan infrastruktur, termasuk untuk penanganan banjir.”lanjutnya Juanasari juga mengingatkan kepada Pemkab Sidoarjo harus jeli melihat kondisi di lapangan, khususnya mengenai resiko banjir yang bisa menimpa masyarakat. Persoalan banjir dan faktor Sungai Siburik ini, lanjutnya harus dilihat secara gradual. Jadi, harus dilakukan perhatian dan langkah yang terus - menerus mengatasi persoalan banjir ini. “Saran saya perbanyak pintu air, misalnya di sungai atau di gorong- gorong di pasang pintu air. Kalau perlu ada penjaga untuk itu dan akan manjadi tugas khusus dari Dinas PU. Jadi begitu air pasang bisa diatur debit air yang mengalir, sehingga bisa waspada atau jadi warning sistem (sitem peringatan,Red).” ungkapnya. Wanita berjilbab itu menegaskan bahwa persoalan banjir adalah persoalan yang serius.” Komisi C sudah melakukan sidak di aliran avour Buntung di Kecamatan Waru. Sangat disayangkan, kondisi sungai yang mengalami pendangkalan yang disebabkan

karena sedimentasi dan sampah. Inilah yang menyebabkan terhambatnya aliran sungai,”tegasnya. Kondisi lainnya, masih menurut Juanasari, kondisi dam penampungan air di Tambakrejo tidak berfungsi menjadi penghalang lajunya air. Ia mengungkapkan, dua diantara empat dam tertutup.” Kondisi inilah sehingga terjadi penyempitan lebar saluran karena berdirinya bangunan mulai Desa Ketegan Kecamatan Taman, Medaeng Desa Bungurasih, Kedungrejo sampai Desa Wadungasri dan Tambaksumur Kecamatan Waru.”tuturnya Juana mengkhawatirkan, jika dibiarkan seperti ini, lima tahun kedepan daerah sekitar sungai akan banjir parah. Selain itu, dirinya juga menghimbau kepada warga sekitar untuk tidak membuang sampah di sungai.” Kalau tidak, kondisi kota Sidoarjo akan terus digenangi air ketika musim penghujan tiba, dan tentunya akan menjadi pekerjaan berat bagi Pemerintah Sidoarjo karena penduduk semankin bertambah banyak, potensi sampah pasti meningkat dan banyak sumbatan. Sehingga perlu keseriusan juga kepada pemerintah dalam mengatasi masalah banjir,”terangnya.

Pungkasnya, Ia berharap, pemerintah Sidoarjo khususnya dinas terkait untuk segera melakukan evaluasi terhadap titik – titik wilayah rawan banjir, sehingga solusi dan upaya penanganan dan pencegahan banjir bisa segera diwujudkan”Selain itu Pemda dapat meningkatkan pembuatan drainase drainase di seluruh wilayah Sidoarjo, se-


5

ANALISA hingga terhindar dari banjir saat musim hujan.”Ia mengakhiri

Achmad Amir Aslichin, Ketua Komisi C dari Fraksi PKB, juga berpendapat untuk saat ini, seluruh dinas yang terkait dengan permasalahan banjir di Sidoarjo ini diharapkan saling berkoordinasi dengan mengajukan programnya sebagai solusi untuk mengatasi banjir. “Nantinya DPRD akan mempertimbangkan proses pelaksanaannya dengan kebutuhan anggaran yang tersedia sehingga terjalin keterpaduan program untuk bisa terlepas dari permasalahan banjir,” ujar Aslichin. Ir H.Achmadi Djauhari, Anggota Komisi C dari fraksi PAN berpendapat banyak hal yang menjadi alasan terjadinya banjir di kota Sidoarjo, apalagi di kala musim hujan datang. Namun hal ini bukanlah menjadi alasan untuk tidak berusaha meminimalkan banjir yang terjadi disetiap tahunnya. “Pembangunan dan perbaikan sungai, pengerukan, pelebaran itu juga dibutuhkan untuk bisa mengurai kualitas tampungan air hujan. Sejauh ini pemerintah memang sudah mengupayakan untuk bisa membuat sungai-sungai terutama yang berada di kawasan padat pemukiman bisa di keruk dan lebih di dalamkan, tujuannya agar perkotaan itu tidak sampai terjadi banjir karena luapan air sungainya yang sudah tak mampu lagi menampung air dalam jumlah banyak, selain alasan tidak adanya lahan resapan air untuk bisa membuat air hilang kedalam tanah,” ujarnya. Tetap harus di upayakan perbaikan

6

dan pembangunan agar sungainya bisa lebih lebar, dan sebisa mungkin masyarakat juga ikut membantu dan berpartisipasi untuk tidak membuat sungainya menjadi dangkal karena membuang sampah kedalam sungai itu. Kurang maksimalnya proses untuk bisa membuat sungai agar menjadi lancar dan tidak meluap, itu juga menjadi kendala. “Banyak aspek yang harus diperhatikan, agar tujuan untuk mengatasi banjir ini tak hanya sekedar wacana tapi kalau bisa kota Sidoarjo memang sudah bebas dari banjir,” jelasnya. Tarkit Erdianto, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Komisi C dari fraksi PDI-P berpendapat semua pihak harus bersama-sama mengatasi dampak dari banjir yang terjadi di kabupaten Sidoarjo sebab dampak banjir pasti akan melebar. Misalnya jalan yang baru diperbaiki dan dibangun ulang menjadi lubang lagi hingga banyak terjadi kecelakaan. Dampak ekonomi, pendidikan bahkan urusan perniagaan dan tenaga kerja di segala lini kebutuhan masyarakat jadi terhambat. Masing-masing menjadi sibuk karena menghindari banjir. Waktu banyak terbuang percuma untuk menghindari kemacetan akibat banjir, belum lagi harta benda yang menjadi rusak karena tergenang banjir. Belum lagi sawah-sawah atau tambak yang harus


gagal panen karena banjir, itu juga yang menjadikan pertimbangan agar masalah banjir ini bisa di atasi pemerintah dan memberikan solusi. “Harus bisa diperhatikan secara menyeluruh dari segala sisi sudut pandang untuk menjadi masalah banjir ini menjadi masalah bersama, dan tak hanya saling melempar masalah, misalnya satu masalah teratasi dari banjir, ternyata banjirnya hanya pindah kesebelahnya lagi, karena sifat air itu hanya mencari tempat yang paling rendah,” kata Tarkit. “Mudah-mudahan nantinya pihak legislatif dan eksekutif selaku pelaksana bisa saling bekerjasama dan terjadi sinkronitas kerja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat secara luas”. Kurangnya resapan air Musim penghujan di awal tahun 2016 menjadi sejarah banjir terbesar, jalan-jalan di tengah kota menjadi terendam seperti aliran sungai, sementara sungainya sendiri yang melintasi tengah kota tidak cukup menampung luapan air hujan meski hanya beberapa jam saja curah hujan deras. Hujan hanya dua jam tapi rumah sudah tergenang dan airnya masuk kedalam. Para penduduk desa Siwalan Panji kecamatan Buduran harus menaikkan seluruh perkakas rumahnya ke atas kursi atau lemari karena air banjirnya sudah setinggi paha orang dewasa. Jalan KH Mukmin yang selalu menjadi langganan banjir, akhirnya harus ditutup arus lalu lintasnya karena sudah tidak dimungkinkan lagi untuk dilewati, karena tingginya air dan tak kunjung surut meskipun sudah berlalu hujannya. Jalan Hang Tuah, jalan Raden Patah, di kawasan Sidokare, dan banyak titik pemukiman padat penduduk tergenang banjir. Keadaan ini juga diperparah dengan rusaknya jalan dan membuat kondisi jalan yang memang sudah rusak menjadi semakin parah, lubang-lubang besar, dalam dan membahayakan pengguna jalan cukup mengancam keselamatan jiwa warga yang biasa melewati jalan-jalan itu. Motor dan mobil mogok karena mesin kemasukan air. Banyak warga yang akhirnya tidak bisa melakukan aktifitas secara normal karena rumahnya kebanjiran, anak-anak terpaksa meliburkan diri, para pekerjapun terpaksa harus me-

ANALISA

nyelesaikan terlebih dahulu urusan kebanjirannya hingga surut aktifitas warga seperti terhenti untuk kurun waktu beberapa saat banjir menggenangi pemukiman warga dan menunggu surut sendiri. Sebenarnya Pemkab Sidoarjo melalui instansi terkait sudah melakukan antisipasi terjadinya banjir jauh-jauh hari. Pengerukan dari pendangkalan (Normalisasi) di sungai-sungai yang melintasi kota Sidoarjo telah dilakukan. Juga pembersihan dari sampah-sampah juga selokan agar nantinya jika hujan turun dengan curah hujan yang cukup deras diharapkan airnya bisa langsung mengalir dan surut dengan cepat tanpa menggenangi rumah dan jalanan. Namun menghadapi luapan air melimpah ruah seperti kemarin, upayaupaya tersebut dirasa belum cukup. Curah hujan sangat deras dan sungai sudah tak sanggup lagi menampung air hingga meluap, menggenangi jalanan dan pemukiman penduduk. Banyak yang sudah memprediksi wilayah-wilayah mana saja yang ada di kota Sidoarjo yang akan tetap banjir saat musim hujan, karena memperhatikan proses pengerukan sungai tidak bisa menjangkau bagian sungai yang pinggiran atau bantarannya sudah dipenuhi pemukiman penduduk. Kesulitan untuk mempergunakan alat berat karena akses melewatkan alat berat itu tidak bisa menjangkau dalam sungai, alat beratnya seharusnya melewati pinggiran sungai dan alat itu bisa mengeruk tanah yang berada di dalam sungai agar saluran air lebih lancar dan bisa lebih banyak menampung curah hujan juga pembuangan air dari seluruh

aliran drainase yang diarahkan kesungai. Kenyataannya sungai sendiri sulit dikeruk dengan alat berat dan hanya dikeruk secara manual saja, hasilnya, sungai tetap dangkal dan tidak maksimal menampung air. Kalau sungainya saja sudah penuh, bagaimana air pembuangan bisa dibuang ke sungai, sama saja jadinya, banjir itupun tak bisa terelakkan. Banyak solusi untuk bisa mengatasi banjir yang terjadi di kota Sidoarjo, terutama karena kerugian yang harus dialami masyarakat atas banjir yang terjadi. Mulai dari berupaya dengan penghijauan hingga ada resapan air yang bisa terjadi ketika pohon-pohon yang ditumbuhkan juga berfungsi untuk menyerap dan menyimpan air di dalam tanah. Upaya peninggian tanah di lokasi yang rendah dan menjadi tampungan air juga telah dilakukan di banyak titik baik secara swadaya masyarakat maupun anggaran dari pemerintah melalui APBD. Usaha melakukan pengerukan dan mungkin juga pelebaran sungai atau kali untuk bisa menampung lebih banyak air pembuangan dari saluran drainase hingga air hujan itu sendiri. Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Sidoarjo Fathurohman menjelaskan tentang tugas dari Dinas Pengairan. PU Pengairan berupaya selalu menjaga sempadan sungai agar warga tidak sampai melewati dari sempadan itu dan tetap terjaga. “Kami mengajak dinas terkait seperti Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk sering-sering melakukan pembersihan pada sungai dari sampah-sampah. Kami juga mengupayakan agar pihak dinas terkait juga melakukan pengerukan pada sungai yang berada di tengah kota, yang sudah sering terjadi pendangkalan agar sungainya bisa lebih banyak menampung air, sesuai batas kedalamannya,” ujar Fathurohman. “Faktor alam karena Sidoarjo juga berada di kawasan Delta , dimana air laut memiliki posisi yang sama

dengan daratan hingga saat sungai hendak mengalirkan airnya ke laut menjadi kembali lagi , apalagi di saat air lautnya sedang pasang. Hal ini menjadi ironis , musim hujan itu curah hujannya tinggi, air sungainya tak cukup untuk menampung air buangan, ditambah lagi air lautnya yang memang akan terjadi gelombang pasang di saat musim penghujan, lengkaplah sudah banjirnya menjadi lama menggenang dan akhirnya cuma bisa menunggu airnya surut sendiri dan hilang oleh terik matahari” kata Fathurohman. Menurut Fathurohman, ketika sudah berkaitan dengan air pasti pihak dinas pengairan yang kena padahal tugas PU Pengairan tidak hanya mengurusi aliran air sungai agar bisa lancar dan tidak terhambat oleh sampah, tapi juga mengupayakan pengairan untuk persawahan atau tambak-tambak yang ada di Kabupaten Sidoarjo. “Masalah banjir memang sampai detik ini masih menjadi polemik, mulai dari penataan pemukiman dan perkotaan, karena semakin padat pemukimannya akan semakin tidak ada resapan airnya,” katanya. Belum lagi masalah kesadaran masyarakat untuk tidak membuangnya sampahnya di sungai, ini juga yang membuat terjadinya pendangkalan hingga aliran sungai menuju kelaut menjadi terhambat. “Kami akan selalu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat untuk bisa meminimalkan banjir karena aliran air yang tidak tertampung,”. Menurut Fathurohman, kendala dalam mengatasi banjir di antaranya terbatasnya anggaran untuk pelebaran sungai dan peninggian sempadan sungai, itu juga membutuhkan pertimbangan, apalagi kalau sudah menyangkut faktor alamnya. Seberapapun sungai itu di leb-


7

ANALISA

arkan, jika air lautnya juga pasang, air sungainya balik lagi dan meluber kejalanan atau kerumah-rumah penduduk, dan banjir juga. Fenomena banjir merupakan fenomena yang sangat krusial dalam proses pembangunan di Sidoarjo saat ini. Di sepanjang musim penghujan, wilayah – wilayah di Sidoarjo mengalami masalah banjir karena curah hujan yang tinggi. Untuk mengatasi masalah banjir tersebut, Pemerintah Sidoarjo melalui dinas – dinas terkait dan BPBD telah melakukan upaya percepatan untuk menangani permasalahan banjir di sejumlah wilayah di Sidoarjo. Manto Hutabalian, B. Sc Kabid Pencegahan, Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sidoarjo (BPBD) menjelaskan bahwa Pemerintah Sidoarjo telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sidoarjo dalam upaya penanganan banjir,” Terkait hal ini, BPBD Sidoarjo, hanya menangani masaakat terdampaknya saja. Sedangkan untuk penanganan banjirnya dinas terkait dalam hal ini Dinas Pengairan Sidoarjo yang lebih banyak menanganinya,”jelasnya. “ Dalam upaya menanggulangi bencana khususnya banjir di Sidoarjo, Tim BPBD melakukan persiapan secara

8

dini dengan mendirikan posko siaga darurat banjir yang melibatkan semua tenaga BPBD serta BPK sekaligus berkoordinasi dengan Pemerintah dan dinas terkait,”jawabnya. Menurutnya, pada saat banjir, pihaknya lebih banyak membantu korban banjirnya.”Kami dan tim berupaya membantu mengevakuasi masyarakat yang wilayah yang terendam banjir. Selain itu, Kami juga menyediakan air bersih dan mendirikan posko tanggap darurat.”tuturnya “ Tim dari BPBD Sidoarjo juga mengusulkan beberapa bantuan kepada Pemerintah dalam hal pengadaan sembako. Upaya tersebut kami lakukan untuk meringankan beban korban banjir.”imbuhnya Bantuan sembako tersebut, Manto melanjutkan, akan diberikan kepada para korban yang masuk ke dalam data korban terdampak banjir setelah diverifikasi. “ Dari hasil verifikasi, ada 8 kecamatan dari 53 desa yang masuk dalam data wilayah terdampak banjir di Kabupaten Sidoarjo tahun 2016,”paparnya. Ia menambahkan semua peralatan sudah disiapkan selama 24 jam, karena bencana tiba tidak dapat diprediksi.” Kita hanya melakukan tindakan waspada banjir dengan cara memantau wilayah – wilayah yang memang rawan


banjir,”tambahnya. Manto menegaskan bahwa dalam upaya penanggulangan bencana, BPBD juga sangat berperan dalam peningkatkan kesadaran masyarakat dalam tahap kesiapsiagaan penanganan bencana alam.” Upaya yang perlu dilakukan baik mitigasi pasif berupa pendidikan sadar bencana, penyuluhan tentang bencana alam serta karakteristiknya,”tegasnya. “ Kami sangat berharap, dengan upaya - upaya yang kami lakukan, dapat mengurangi dampak bencana dan juga meminimalisir korban akibat bencana alam. Kami juga berharap, peran aktif masyarakat dan pemerintah juga menjadikan masyarakat peduli bencana,”imbuhnya. Kepala Bidang Pencegahan, Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sidoarjo juga menambahkan, peran BPBD dalam tahapan kesiapsiagaan ini diharapkan mampu meningkatkan warga masyarakat selalu aktif dalam memperoleh informasi mengenai bencana alam dan mengenali daerah tempat tinggal mereka masingmasing, sehingga dapat diperkirakan kemungkinan terburuk serta antisipasi yang harus dilakukan untuk itu. Pungkasnya ia berharap, bagaimana agar masyarakat Sidoarjo tidak terkena musibah banjir lagi. @@@

k a j i a n

Selamat Datang Pemimpin terpilih Masyarakat Sidoarjo patut bangga dan bersyukur dengan berakhirnya pemilukada yang telah berjalan dengan baik. Pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah ini telah berhasil mendapatkan pasangan pemimpin Sidoarjo lima tahun kedepan. Masyarakat Sidoarjo secara penuh tanggung jawab makin dewasa dalam menentukan pilihannya. Bangga dan beryukur meski persaingan untuk menjadi pemenang terasa ketat semua berjalan dengan baik tanpa gesekan yang serius diantara pendukung. Kompetisi diahiri dengan indah ketika KPUD Sidoarjo memutuskan pasangan H. Saiful Ilah SH.M.Hum serta Nur Ahmad Syaifuddin SH menjadi pemenang. Masyarakat Sidoarjo telah menunjukkan jika mereka makin siap melaksanakan pesta demokrasi dengan damai. Semua tanpa kekerasan mulai dari awal tahapan hingga penentuan siapa yang dinyatakan sebagai pemenang. Tentunya ini menjadi catatan penting dalam proses demokrasi Sidoarjo. Tanpa ternodai dengan upaya-upaya yang kotor untuk menggagalkan pesta milik rakyat ini. Bahkan proses ini ditutup dengan manis ketika MG. Hadisutjipto atau akrab disapa Pak Tjip selaku pasangan yang kalah dengan kebesaran jiwa mendatangi Abah Saiful untuk mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih. “Selamat datang pemimpin baru Sidoarjo periode 2016 – 2021” kami semua menunggu kiprahmu menjadi nahkoda Sidoarjo kearah yang lebuh baik.

Ketua DPRD Sidoarjo, H.Sullamul H Nurmawan, berharap Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo yang terpilih pada Pilkada lalu, dapat diterima oleh semua elemen masyarakat Sidoarjo. Ketua DPRD Sidoarjo ini meminta agar Bupati/Wakil Bupati Sidoarjo terpilih nantinya mesti mengambil langkah cepat untuk merealisasikan visi misinya. Menurutnya, proses pemilihan kepala daerah sudah selesai sejak dilakukannya pelantikan. Tim sukses atau tim apapun juga harus dibubarkan. Semua harus fokus pada program pemerintah. Begitupun dengan segenap anggota dewan, jajaran muspida, tokoh masyarakat, harus terus mengawal jalannya pemerintahan.” Kepala daerah yang baru, harus mampu merealisasikan janji-janji kampanye. Hari ini, bukan lagi menjadi yang kemarin. Kepala daerah yang baru sudah menjadi orang terhormat di Sidoarjo, tumpuan dan harapan rakyat,” ucapnya. Ditemui di lobby kantornya, wawan, sapaan akrabnya menuturkan ada beberapa point pengharapan yang disampaikan untuk pemimpn baru di Sidoarjo “ Kami berharap ada lompatan kebijakan ekstrim yang nantinya


9

k a j i a n dibuat oleh pasangan tersebut.”tuturnya. menurutnya yang utama akan dihadapi adalah tantangan dari publik terutama masyarakat Sidoarjo. Tentunya, kebijakan – kebijakan yang dibuat harus bisa bermanfaat untuk kepentingan masyarakat di Sidoarjo. Ia juga berharap agar Bupati/Wakil Bupati yang terpilih merangkul seluruh komponen masyarakat Sidoarjo. Ini penting agar seluruh masyarakat dapat mendukung kinerjanya dalam merealisasikan visi-misinya. “Rangkul kembali seluruh kelompok masyarakat Sidoarjo yang sempat berbeda pandangan dalam event pilkada baru baru ini. Lakukan perimbangan antara kebahagiaan masyarakat dengan kewajiban masyarakat Sidoarjo,”tegasnya. “ Kami selalu berharap agar kepemimpinan lima tahun mendatang bisa lebih baik dengan kebijakan dan inovasi – inovasi yang cerdas dan sesuai dengan kepentingan masyarakat Sidoarjo.”harap wawan Selaku ketua DPRD ia meminta kepada seluruh masyarakat Sidoarjo agar bergandengan tangan bersama Bupati/Wakil Bupati yang terpilih tanpa melihat perbedaan politik lagi. Karena Sidoarjo adalah milik bersama seluruh masyarakat. “Kita jangan memperpanjang silang pendapat, tidak usah lagi saling mencari kesalahan-kesalahan kecil yang kemudian bisa membuat kebisingan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita ciptakan Sidoarjo yang ramah dan aman untuk kita semua”, katanya. Apa yang diutarakan Bupati Sidoarjo menurutnya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan secara langsung kepada para Kepala SKPD dengan memberikan instruksi.“Artinya sudah mulai action. Nah dan ini patut mendapat apresiasi. Tapi lebih penting dari itu merealisasikan semuanya,” ucap Wawan Ia menambahkan, jika Bupati Sidoarjo mewacanakan sesuatu hal adalah hal yang wajar. Hal ini untuk diaplikasikan di dalam pemerintahannya di lapangan. Sebab bagaimana pun sekarang masyarakat sangat cerdas dan terbuka. Karena masyarakat, jelasnya, akan memberikan dukungan sepenuhnya jika Bupati dan Wakilnya bersungguh-sungguh untuk mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi. “ Untuk itu, kami sangat mengharapkan agar Bupati Sidoarjo saat ini mengintensifkan koordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah untuk menjaga kondusifitas daerah. Kemudian berkoordinasi dengan Pemrop sebagai wakil dari Pemerintah pusat di daerah.”tandasnya Selain itu juga, masih menurutnya, pasangan tersebut juga harus menyediakan dan memperbanyak ruang – ruang publik sebagai wahana sosialisasi dan interaksi untuk menghasilkan kreativitas produk kebijakan yang positif untuk Sidoarjo yang lebih baik. Wawan melanjutkan penuturannya, bahwa selain segera merealisasikan visi dan misi yang diusung pasangan tersebut, ke depan PR – PR Sidoarjo yang lalu agar segera dituntaskan.” Masalah banjir di Sidoarjo masih tetap harus difokuskan, karena masih banyak titik – titik yang masih rawan banjir. Selain itu juga, terkait pendidikan gratis 9 tahun yang masih belum optimal pelaksanaannya.”tuturnya “ Semuanya akan dirangkum dan diaplikasikan dalam RPJMD 5 tahun ke depan. Visi dan misi serta program bupati dan wakil bupati Sidoarjo terpilih akan segera ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Sido-

10


arjo dengan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Saya berpesan, supaya pasangan kepala daerah menjamin perjalanan kehidupan rakyat Sidoarjo, menjamin akselerasi politik secara damai dan santun.Tak ada negara dan daerah yang baik tanpa stabilitas politik. Mari pastikan ekonomi semakin membaik. Ekonomi menjamin makannya rakyat, pendapatan rakyat lebih baik, lapanan kerja, langkah pasti mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Hal ini bisa dilakukan kalau semua turun tangan,” ujarnya. Dia juga mengingatkan kepada para bupati dan wakil bupati supaya memperhatikan pendidikan anakanak supaya lebih baik dan berkualitas dengan pelayanan kesehatan yang semakin baik. Begitupun dengan ketersediaan obat-obatan.“Pejabat jangan hanya di belakang meja, tapi harus turun di lapangan mengecek langsung. Sidoarjo cukup banyak meraih penghargaan nasional. Tentu hal tersebut tak mudah diraih, sehingga dibutuhkan dukungan dari pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat di Sidoarjo,” pungkasnya mengakhiri Sebagai pemenang, berbagai harapan ditujukan kepada Bupati dan wakil Bupati Sidoarjo, Saiful Illah dan Nur Ahmad Syaifuddin. Berbagai polemik yang sebelumnya muncul, baik persoalan politik, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan kemasyarakatan adalah suatu bahan evaluasi untuk melakukan suatu pembenahan diberbagai bidang. Sehingga pembangunan dapat dilaksankan dan kesejahteraan rakyat yang dicita - citakan dapat terwujud. Berbagai Harapan ini muncul dari para anggota DPRD Sidoarjo atas terpilihnya pasangan bupati dan wakil bupati terpilih.

Bangun Winarso, ST Ketua Fraksi PAN Harapan besar untuk kemajuan Sidoarjo muncul dari anggota Komisi D DPRD Sidoarjo yang juga menjabat sebagai Ketua Ketua Fraksi PAN, Bangun Winarso, ST. Ia berharap ke depan, pasangan baru tersebut bisa menciptakan sinergitas birokrasi dalam pembangunan pemerintahan di Sidoarjo baik aspek internal maupun aspek eksternal. “Kita sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), setidaknya bisa mengikuti alunan dari

k a j i a n langkah bupati,” katanya. Bangun mengungkapkan kepada kepala daerah yang sudah dilantik beberapa waktu lalu itu agar bisa mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan Kabupaten Sidoarjo seperti yang diharapkan masyarakat. “ Tentu saya mengucapkan selamat atas pasangan Saiful illah dan Nur Ahmad Syaifuddin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo periode 2016-2021, semoga bisa menjalankan amanah rakyat untuk melakukan percepatan pembangunan Sidoarjo kedepan.”ungkap Bangun Semakin terkenalnya nama Sidoarjo di kancah Nasional maupun international terhadap pesatnya pembangunan, akan semakin menarik investor untuk berinvetasi di Kota Bandeng ini.” Kami berharap kepada Kepala Daerah untuk mempermudah proses perijinan, yang selama ini menjadi salah satu hambatan pengusaha untuk menanamkan modalnya di Sidoarjo. Selain itu juga, Kepala daerah harus mempunyai inovasi baru mekanisme proses perijinan, potong rangkaian birokrasi yang terlalu panjang, agar investor tertarik menanamkan modalnya di Sidoarjoi “ tegasnya Politisi asal PAN itu juga menegaskan agar Pembangunan infrasturktur bisa seimbang antara wilayah perkotaan dan pedesaan, agar tidak ada disparitas kesenjangan antara kota dan desa. Namun dari semua program yang telah menjadi prioritas Bupati-Wakil Bupati Sidoarjo tersebut, Ia berharap yang paling utama menjadi perhatian adalah kebutuhan dasar masyarakat yang harus pertama kali dipenuhi, seperti halnya pendidikan dan kesehatan.“Perbaiki dan penuhi sarana prasarana pendidikan dan kesehatan,optimalkan kinerja unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), jangan sampai ada bangunan sarana pendidikan dan kesehatan yang kurang mendapatkan perhatian” ungkapnya. “ Kami sebagai lembaga representative rakyat akan mengawasi dan memperhatikan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo untuk lima tahun kedepan, apakah sudah sesuai dengan kehendak masyarakat.”lanjutnya Maka dari itu, Bangun menjelaskan bahwa DPRD nantinya akan ikut terlibat dalam penyusunan dan pembahasan RPJMD tersebut. “ Saya berharap Kepala daerah dapat memberi harapan baru masyarakat Sidoarjo untuk lebih bisa mengembangkan potensi yang ada.”jelasnya Karena tugas kepala daerah merupakan tugas yang sangat berat, Bangun mengatakan, diperlukan eksistensi dan kinerja yang besar dalam hal meraih pembangunan yang terukur dan terarah demi kemajuan Sidoarjo. “ Untuk itu, tugas pemimpin Sidoarjo yang baru yakni berupaya mensukseskan rencana pembangunan terdahulu serta merencanakan pembangunan ke depan yang lebih terarah.”pungkasnya Kayan, SH Wakil Ketua Fraksi Gerindra Masyarakat Kabupaten Sidoarjo menaruh harapan besar terhadap bupati dan wakil bupati terpilih dalam Pilkada 2015 lalu. Para pemimpin lokal ini dituntut mengutamakan penataan dan penguatan birokrasi, peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan dan infrastruktur. Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Kayan SH yang juga sebagai Wakil Ketua Fraksi Gerindra mengatakan bahwa

terpilihnya pasangan pemimpin di Sidoarjo periode 2016 – 2021 dapat membuat perubahan signifikan bagi Kabupaten Sidoarjo. “Kami sangat mengharapkan selama lima tahun kedepan, Sidoarjo dapat mengalami perubahan yang signifikan dari sepuluh tahun sebelumnya. Perubahan yang tidak parsial. Namun, merata dalam semua aspek,”katanya. Sesuai dengan visi dan misi pasangan tersebut yakni Kabupaten Sidoarjo yang inovatif, mandiri, sejahtera dan berkelanjutan, Kayan menegaskan agar pasangan pemimpin terpilih tersebut segera mewujudkannya dalam RPJMD mendatang.” Untuk mengimplementasikan visi tersebut dengan maksimal, kami berharap pasangan tersebut bisa bekerjasama dengan SKPD yang ada dalam menata dan menguatkan mesin birokrasi demi terwujudnya Pemerintahan yang baik dan bersih.”tandasnya Kayan juga meminta agar pasangan Bupati dan Wakil Bupati tersebut mengambil langkah cepat untuk merealisasikan visi misinya tersebut.” Untuk itu, saya berharap, kepemimpinan yang baru ini bisa merangkul seluruh komponen masyarakat Sidoarjo. Ini penting agar seluruh masyarakat dapat mendukung kinerjanya dalam merealisasikan visi-misinya.”harapannya Selain itu juga, Kayan menghimbau agar Bupati dan wakil bupati dapat memperbaiki pendidikan, baik dari aspek kualitas maupun infrastruktur dasar dan penunjang.” Terutama pendidikan gratis yang hingga saat ini masih belum terealisasi sepenuhnya di Sidoarjo dan kondisi infrastruktur pendidikan yang juga masih banyak yang belum layak. Hal ini harus segera diwujudkan.”tegas Kayan Kualitas dan kuantitas pendidikan terutama kesehatan harus menjadi fokus utama pembangunan di Sidoarjo. Selama ini, masalah krusial yang sering terjadi adalah pendidikan dan kesehatan. Sementara dari sisi pemerintahan dan pembangunan, dia berharap pasangan tersebut tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau KKN. Bekerja sesuai aturan sebagai abdi dan penyelenggara negara. “Kalau dari sisi manajemen pemerintahan, sudah bagus. Hanya saja, jangan sampai ada KKN. Jalankan pemerintahan sesuai aturan yang berlaku,”harapnya. Parlementaria • Edisi 77 • Vol.11 • Tahun 2016

11

k a j i a n Kepada Parlementaria, melalui seluler meminta agar bupati dan wakil bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing dinas dan biro, harus menggenjot pembangunan infrastruktur. “ Mereka harus punya konsep pembangunan yang baik kedepannya. Dan, mereka harus serius membangun infrastruktur. Kami menilai pembangunan infrastruktur, terutama untuk umum belum memadai,” kritiknya. “Tentu bupati dan wakil bupati terpilih mesti berpikir soal pembenahan pelayanan publik.”singkatnya Kayan meyakini, pasangan terpilih tersebut lebih energik dalam mengentaskan masalah dan menjawab tantangan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Mengingat Kabupaten Sidoarjo memiliki wilayah yang sangat luas hingga 18 kecamatan dan memiliki bupati incumbent, dia juga menitip harapan, agar segera mewujudkan visi misi yang ada untuk meneruskan pembangunan dari segala aspek.” Pembangunan yang sudah ada harus terus ditingkatkan, dan yang masih direncanakan agar direalisasikan,” imbuh politisi asal Gerindra. Pada akhirnya, Kayan berharap, agar pemerintah yang baru mampu menciptakan kondisi daerah yang kondusif. Butuh Tanggung Jawab Serta Kerja Keras Juanasari, ST Ketua Fraksi Demokrat Tahun 2016 – 2021 merupakan awal kepemimpinan pasangan bupati dan wakil bupati Sidoarjo yakni Saiful illah dan Nur Ahmad Syaifuddin. Besar harapan dari masyarakat untuk kemajuan pembangunan di Sidoarjo dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Seperti yang disampaikan wakil ketua komisi C DPRD Sidoarjo, Juanasari, ST. Ia berharap kepada pemimpin yang baru untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan Sidoarjo dan peningkatan kesejahteraan sesuai amanah yang dititipkan masyarakat Sidoarjo. “Hakekat dari kepercayaan rakyat bukan hanya pada saat terpilih, saat dilantik maupun seremonial lainnya, tapi yang terpenting adalah 5 tahun kedepan yang harus dilalui dengan penuh tanggung jawab dan kerja keras,” katanya. Juanasari yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Demokrat itu juga menyingung mengenai janji - janji yang telah disampaikan pada saat kampanye lalu, agar dapat segera diwujudkan dalam memimpin Sidoarjo. “Supaya tidak hanya sekedar janji manis belaka yang kemudian dilupakan saat terpilih. Serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk percepatan pelaksanaan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keberdayaan ekonomi di Sidoarjo,” imbuhnya. “ Kami juga sangat berharap kepada pemimpin yang baru dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.”lanjut Juana Menurutnya, mengemban tugas selaku kepala daerah memerlukan tanggungjawab yang begitu besar.” Saya mengapresiasi upaya mereka maju dalam pemilihan kepala daerah. Sebagai wakil rakyat, saya berharap mereka bisa menemukan formula-formula baru dalam rangka memajukan pembangunan daerahnya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.”tutur politisi muda itu Pembangunan yang berkembang serta meningkatnya pendapatan masyarakat akan dengan mudah tercapai jika pemimpinnya memiliki visi dan misi yang terukur

12


dan terarah. Maka dari itu, besarnya harapan masyarakat kepada kepada kepala yang baru, agar bisa bekerja sepenuh hati untuk rakyatnya. Lebih jauh, Juana mengungkapkan kepada Parlementaria, masyarakat tentu berharap, pasangan kepala daerah ini mampu memberikan harapan lebih baik kepada Sidoarjo yang akan dipimpinnya. “ Peran masyarakat juga penting dalam mengontrol pembangunan dari wilayahnya masing-masing. Masyarakat berhak ikut dalam perencanaan pembangunan, karena merekalah yang paling paham terhadap wilayahnya masing-masing. Penting kepada kepala daerah yang baru, agar bisa memasukkan aspirasi masyarakat ke dalam rencana kerja pemerintahan, sehingga seluruh keinginan masyarakat bisa terakomodir.“ungkapnya “ Fokus utama adalah mengedepankan kepentingan publik, kepentingan rakyat. Bukan kepentingan golongan, bukan kepentingan partai, bukan kepentingan primordial apalagi kepentingan pribadi.”ujarnya singkat Legislator dari komisi C itu sangat berharap banyak pada Bupati dan Wakil Bupati untuk menepati janji - janji politiknya pada masyarakat Sidoarjo pada waktu kampanye. Bahkan ia mengharapkan mereka bisa menjalankan tugas sesuai dengan masa kerja lima tahun tidak putus tengah jalan. “ Apalagi pasangan tersebut memiliki kesamaan pengalaman dalam memimpin. Yang satu, Bupati incumbent dan satunya merupakan seorang incumbent sebagai wakil rakyat.Kami optimis, pembangunan di Sidoarjo akan semakin maju memiliki pemimpin seperti mereka.”katanya Untuk itu, dikatakan juga oleh Politisi Demokrat itu, Kepala Daerah Sidoarjo yang baru ini harus memiliki pemikiran ke depan,demokratis dan bersinergi dengan DPRD Kabupaten Sidoarjo, Sehingga pembangunan yang diharapkan akan berjalan seperti diharapkan. Terkait, persoalan – persoalan yang terjadi di Sidoarjo selama ini seperti bencana Lapindo, banjir, pendidikan hingga kesehatan, Juanasari menghimbau kepada pimpinan baru supaya tetap memprioritaskan persoalan tersebut dan mencarikan solusi dan inovasi kebijakan agar bisa terselesaikan.

k a j i a n

H. Khoirul Huda, S.Ag, M.Ag Ketua Fraksi Golkar Bintang Persatuan Sejarah Sidoarjo mencatat, pasangan Bupati dan wakil Bupati, Saiful illah dan Nur Ahmad Syaifuddin terpilih menjadi kepala daerah Sidoarjo untuk periode 2016 – 2021. Melalui seluler, Anggota fraksi Golkar Bintang Persatuan, H. Khoirul Huda mengaku senang atas pemimpin yang baru terpilih. Ia berharap pasangan tersebut, dapat bersinergi baik dengan seluruh masyarakat dan legislative agar pembangunan yang dilakukan di Sidoarjo bisa berjalan optimal. “ Tanpa sinergitas yang baik, dikhawatirkan agenda pemerintah akan terkendala, apalagi tengah dihadapkan dengan pembahasan APBD Perubahan sekaligus RAPBD 2016,”ujarnya. Anggota komisi B DPRD Sidoarjo mengatakan, sinergitas di antara pemerintah dan legislative menjadi faktor utama terwujudnya pembangunan yang berkualitas. Terlebih, saat ini terdapat banyak program daerah di Sidoarjo. “ Segera kerja, jangan hanya di belakang meja. Yang kedua, segera wujudkan visi misi dan janji selama kampanye,”katanya. Huda, begitu ia disapa mengingatkan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah dan kepercayaan dan sekaligus tanggung jawab untuk dapat bekerja seadiladilnya. “Pemimpin yang baru, harus dapat menjalankan tugas untuk efektifitas penyelenggaraan pemerintahaan, jaga kondusifitas yang ada dan jaga netralitas,”papar Huda. ”Saya apresiasi kinerja Pak Bupati dan Wakil Bupati beberapa waktu ini, namun perlu melakukan gebrakan, khususnya bidang-bidang pelayanan publik, seperti bidang kesehatan dan pendidikan.”lanjutnya Politisi dari Partai Golkar itu berharap pemerintah daerah terutama pemimpin yang baru dapat bersinergi dengan semua elemen dan stake holder di Sidoarjo untuk meletakan RPJMD sesuai dengan tantangan masa depan Sidoarjo,” ujarnya. “ Kami siap mendukung gebrakan dan langkah – langkah pemimpin yang baru dalam merealisasikan visi dan misi mereka. Kami DPRD juga siap berbagi pendapat dengan Bupati dan Wakil Bupati setiap saat. Hal ini perlu

dilakukan baik ketika ada permasalahan maupun tidak. Kita siap bersinergi dan berkomunikasi dalam memajukan Sidoarjo sesuai dengan kewenangannya,” terangnya Sinergitas antara eksekutif dan legislatif tersebut menurutnya sangat diperlukan untuk kelancaran pembangunan dan segala perubahan di Kabupaten Sidoarjo.” Karena itu kami juga meminta ke depan agar keduanya ini untuk sering melakukan pembahasan dengan mengadakan duduk bersama menentukan arah kebijakan untuk pembangunan Sidoarjo nantinya,”tandasnya “ Yang jelas masyarakat menunggu bupati dan wakil bupati yang baru terlebih yang harus dibenahi di awal tahun adalah infrastruktur dan menyusul seperti program kesehatan, pendidikan dan lainnya,” terangnya. Selain itu juga, Huda berharap bupati terpilih bisa melanjutkan program-program yang baik dan memperbaiki program yang kurang.“Pasti yang masih kurang harus lebih ditingkatkan lagi dan harus diperbaiki lagi,”harapnya. “Apalagi persoalan – persoalan yang terjadi di Sidoarjo selama ini. Harus segera diselesaikan semisal persoalan banjir, Lapindo yang masih belum selesai serta persoalan – persoalan lalu yang belum terselesaikan.”paparnya Ia meminta kepada Bupati, agar segera menyerahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selambat-lambatnya sebelum pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2016. Sehingga anggaran yang dibahas dalam P-APBD nanti benar-benar diperuntukkan bagi program pembangunan sesuai dengan visi misi Bupati. Pungkasnya, Huda menjelaskan, RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi Bupati yang wujudkan dalam program pembangunan selama lima tahun ke depan. RPJMD menjadi dasar bagi Bupati dalam menyusun program pembangunan tahunan yang dituangkan dalam APBD dan P-APBD. Oleh sebab itulah, Ia meminta kepada Bupati agar menyerahkan RPJMD kepada Dewan sebelum pembahasan P-APBD Tahun Anggaran 2016. Sehingga anggaran yang akan dibahas dalam P-APBD benar-benar terserap untuk program pembangunan Kabupaten Jember sesuai dengan visi misi Bupati. Sidaorjo 5 Tahun Kedepan Hadirnya pemimpin baru bagi Kabupaten Sidoarjo periode 2016-2021. H.Saiful Ilah SH.M.Hum kembali terpilih menjadi Bupati kabupaten Sidoarjo, bersama dengan pasangannya H.Nur Achmad Syaifuddin.SH. Pemimpin baru ini sebenarnya bukanlah orang baru di kancah perpolitikan, beliau keduanya memang merupakan warga asli Sidoarjo yang sudah lama berkecimpung di dunia politik dan pemerintahan. H. Saiful Ilah SH.M. Hum sebelumnya juga sudah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Sidoarjo, sedangkan wakil Bupati yang terbaru bapak H.Nur Achmad Syaifudin SH merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo selama 2 periode. Keduanya berasal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, yang bagi masyarakat Sidoarjo secara umum merupakan partai yang memiliki khans bagi warga yang mayoritas NU. Tentu saja, pendukung bagi pasangan H Saiful Ilah SH.M.Hum dan H Nur Achmad Syaifudin, SH ini mendapatkan dukungan terbanyak dan menang telah di TPS-TPS yang tersebar dibeberapa kecamatan hingga Parlementaria • Edisi 77 • Vol.11 • Tahun 2016

13

k a j i a n desa diseluruh kabupaten Sidoarjo. Rasa bahagia dan bangga tak bisa digambarkan bagi kedua pasangan pemimpin baru kabupaten Sidoarjo ini, saat telah ditentukan keduanya terpilih untuk memimpin kembali kabupaten Sidoarjo sebagai Bupati dan wakil Bupati terfavorit. H. Saiful Ilah memang sosok yang sangat mengenal karakter warga dan masyarakat Sidoarjo, beliau juga sangat paham sikap, dan gaya bahasa orang-orang Sidoarjo. C.ra beliau menyampaikan kebjiakan dan mengajak serta masyarakat untuk ikut serta dan peduli kepada kota dan kabupaten Sidoarjo tercinta yang sangat merakyat itulah yang disukai. Kharisma beliau masih tetap berkesan dan memiliki kesan yang mendalam bagi masyarakat Sidoarjo. Wajar jika orang nomor satu di Kabupaten Sidoarjo ini akhirnya terpilih kembali. Begitu pula dengan H. Nur Achmad Syaifudin,SH, beliau dikenal memiliki kesan sebagai seorang yang sangat penyabar, beliau mampu melihat segala persoalan yang ada di masyarakat secara langsung, karena sebelumnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sidoarjo, tentunya sudah banyak menemui warga di daerah Pilihannya secara khusus dan warga masyarakat Sidoarjo secara umumnya. Hanya berbeda jabatan dan kedudukan saja, tapi tidak membuat pria yang selalu murah senyum dan suka akan kebersihan dan kerapian ini merubah sikap, beliau tetap terbuka, tetap apa adanya dan bisa menunjukkan dirinya sebagai pemimpin, wakil pimpinan Bupati sekaligus sebagai penyampai pelayanan publik. Sadar jika dirinya sudah diberikan kepercayaan dan menjadi yang terpilih, bupati dan wakil bupati saling mendukung seluruh kegiatan secara bersama-sama, masing-masing menjalankan tugasnya bisa secara bersamasama atau sendiri-sendiri diberbagai tempat sekaligus. “ Menjadi sosok pemimpin daerah itu jelas sedikit berbeda dengan menjadi wakil rakyat, kalau dulu kita menyampaikan kepada pemerintah tentang apapun yang menjadi aspirasi dan inspirasi, keluhan, kritik ataupun saran langsung dari rakyat, tapi kalau sekarang kitalah yang akan menjadi jujugan bagi rakyat atas segala pengaduan dari rakyat, baik secara langsung maupun melalui badan legislatif” jelas H Nur Achmad Syaifudin,SH perihal jabatannya saat ini sebagai wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo. Membahas tentang visi dan misi dari kedua pemimpin baru kabupaten Sidoarjo ini, pak H Nur Achmad Syaifudin,SH menjelaskan,” Tentunya setiap pergantian kepemimpinan, meskipun pemimpin bupatinya tetap orang yang sama, tentunya sudah dibuatkan program yang akan mewujudkan visi dan misi kami sebagai pasangan pemimpin kabupaten Sidoarjo”. “ Ada yang disebut dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, dimana kita akan mengupayakan untuk melakukan pembangunan secara bertahap. Mulai dari strategi untuk perbaikan jalan yang rusak atau pembangunan fasilitas infrastruktur yang sudah sangat dibutuhkan realisasinya sesegera mungkin”. “ Secara bertahap, apa yang selama ini selalu menjadi permasalahan di masyarakat, misalnya tentang mengatasi banjir dan sampah, tentunya ini akan segera dicarikan solusi terbaiknya, agar tidak terjadi gejolak di masyarakat”.

14


“ Yang kami antisipasi itu adalah menyegerakan apa yang selama ini sudah sangat ditunggu-tunggu oleh warga masyarakat kabupaten Sidoarjo, dan kami juga ingin sesegera mungkin untuk cepat menyelesaikannya”. “ Tentu saja hal ini tak lepas dari kerjasama dari satuan kerja terkait dari pemerintah daerah untuk ikut serta membantu agar visi dan misi yang telah kami buat bisa segera di wujudkan”. “ Seluruh elemen terkait, seperti dari instansi vertikal Sidoarjo, Lembaga Swadaya masyarakat atau LSM, pihak akademisi atau perguruan tinggi , organisasi masyarakat atau ormas, pengusaha dan seluruh struktur pemerintahan dari pusat hingga tingkat desa juga diharapkan partisipasinya untuk terwujudnya pembangunan daerah kabupaten Sidoarjo ini,” harap H Nur Achmad Syaifudin,SH. Hingga saat ini, menurut pengamatan, sejak Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2016-2021 ini dilantik, perlahan-lahan pembangunan sudah digalakkan dan diwujudkan. Satu persatu wilayah dan lokasi yang memang harus dilakukan perbaikan sudah dibangun dan diperbaiki hingga ke tingkat desa atau di kecamatan yang jauh dari kota utama kabupaten Sidoarjo. Mat’ali, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sidoarjo, Komisi A, dari Fraksi Gerindra berkomentar,” Kami mendukung seluruh program pemimpin pemerintahan daerah yang baru untuk periode 2016-2021”. “ Masyarakat mempercayakan H Saiful Ilah untuk kembali memimpin Kabupaten Sidoarjo, tentunya sudah dengan berbagai pertimbangan. Beliau sudah cukup dikenal, sikap beliau yang merakyat menjadi penilaian tersendiri bagi masyarakat hingga terpilihnya kembali H Saiful Ilah sudah merupakan kesepakatan masyarakat kabupaten secara menyeluruh”. “ Begitu pula dengan wakil Bupatinya, yang sudah cukup dikenal sebagai wakil rakyat, tentunya beliau juga sudah banyak pengalaman dan mengenyam asam garamnya pemerintahan dan politik di kabupaten Sidoarjo”. “ Kami berharap, Bupati dan wakil Bupati akan terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan kabupaten Sidoarjo hingga selesai tugasnya nanti” harap Mat’ali , anggota dewan yang dikenal sangat arif dan bijaksana itu

k a j i a n

Tarkit Erdianto, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sidoarjo yang saat ini berada di komisi C, dari fraksi PDI-P berpendapat,” Bangga dan senang, atas terpilihnya kembali bapak H Saiful Ilah SH,M Hum sebagai Bupati Sidoarjo. Dan juga disertakannya H Nur Achmad Syaifudin SH yang sebelumnya juga menjadi rekan kami sebagai wakil rakyat dan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sidoarjo”. “ Beliau memang sangat cocok dan menjadi terwakili, kerja keras beliau-beliau untuk bisa menumbuhkan kepercayaan terhadap masyarakat Sidoarjo atas kelayakan untuk menjadi pemimpin nomor satu di kabupaten Sidoarjo telah membuahkan hasil yang melegakan”. “ Tidak mudah di era saat ini memberikan kepercayaan di tengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Butuh pengendalian diri dan memahami situasi juga penyesuaian diri yang sangat luar biasa beratnya, tapi kami yakin Bupati dan wakil Bupati terpilih akan bisa melanjutkan kembali kepemimpinannya dengan dukungan penuh dari masyarakat kabupaten Sidoarjo sehingga apa yang menjadi visi dan misinya bisa terwujud dan menjadi kebanggaan bagi warga masyarakat nantinya”. Mulyono anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo, komisi B dari fraksi PKS-NASDEM berkomentar,” Beliau-beliau yang terpilih saat ini menjadi Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo itu pastinya sudah memiliki cara yang sangat mengena dihati masyarakat kabupaten Sidoarjo”. “ Cara pendekatannya, cara memahami karakter masyarakat tentunya sudah lama dipelajari dan sudah sangat kenal dengan warga hingga ketika beliau masuk di dalam kehidupan masyarakat, sepertinya semua sudah bisa menerima dan senang juga bangga atas beliau-beliau itu”. “ Menjadi pemimpin itu tidaklah muluk-muluk, karena bapak Bupati H Saiful Ilah juga wakilnya memang dikenal sebagai sosok yang sangat baik, tak punya cela cacat dan peduli”. “ Apapun visi dan misi dari kedua pasangan pemimpin baru Kabupaten Sidoarjo itu akan selalu mendapatkan dukungan dan ikut serta untuk bisa mewujudkan pembangunan hingga hasil dari pembangunannya itu nanti bisa maksimal dan manfaatnya bisa cukup dira-

sakan oleh masyarakat secara adilm mulai dari perkotaan hingga ke pedesaan yang ada dikabupaten Sidoarjo”. Isa Hasanudin, S.Hi , Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Sidoarjo di komisi B dari fraksi PKB juga membenarkan pendapat lainnya,” Senangnya karena sahabat kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sidoarjo bapak H Nur Achmad Syaifudin SH ini akhirnya bisa mewakili kami semua di pemerintahan pusat daerah”. “ Bapak H Nur Achmad Syaifudin SH itu memang dikenal sangat penyabar, baik dan pemberi. Suka membantu teman dan sikap-sikap itulah yang disukai. Tidak salah jika kemudian beliau menjadi terpilih untuk mendampingi Pak Bupati H Saiful Ilah, karena aura baiknya yang selalu terpancar, ketulusannya untuk bisa selalu menjadi pelayanan publik, menjelaskan, sosialisasi kebijakan, sampai menjadi penyampai apapun aspirasi dari masyarakat baik secara terbuka maupun individu”. “ Jujur dan amanah, itulah yang akan selalu kami harapkan bagi pasangan pemimpin baru kabupaten Sidoarjo, bapak H Saiful Ilah SH, M Hum dan H Nur Achmad Syaifudin , SH. Terus bisa menyelesaikan tugas visi dan misi yang sudah direncanakan, baik yang jangka pendek maupun yang jangka panjangnya bisa seluruhnya diselesaikan, agar nampak hasil dari apa yang sudah diharapkan bagi masyarakat Sidoarjo” ungkap H Isa Hasanudin.


15

p r o f i l

Mewujudkan Janji Politik

H Nur Achmad Syaifuddin SH, sudah sering ditampilkan profilnya di Parlementaria. Sebagai anggota dewan tiga periode tentu saja namanya kerap menghiasi halaman majalah. Pengalaman serta pandangan-pandangannya yang lugas menguasai pokok bahasan tugas-tugas kedewanan membuat Cak Nur sering menghiasi halaman banyak media. Namun kali ini terasa agak berbeda sebab ia baru saja terpilih menjadi Wakil Bupati Sidoarjo untuk lima tahun mendatang. Pria berusia 43 tahun ini sebelumnya dikenal sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Sidoarjo dari Partai Kebangkitan Bangsa. Sepak terjangnya di kancah politik yang cukup lama serta pengetahuannya terkait pemerintahan di Sidoarjo membuat sosoknya dianggap layak menduduki kursi wakil bupati. Dan semua menjadi kenyataan sejak namanya dilantik oleh Gubernur Jawa Timur menjadi wakil Bupati secara resmi dan menjalani aktifitasnya mendampingi Bupati Sidoarjo H Saiful ilah SH.Hum. Ditemui sela-sela kesibukannya, pada saat pelaksanaan rapat Paripurna di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo saat pertama kalinya menjadi wakil Bupati, Cak Nur banyak mendapatkan sambutan hangat dari anggota Dewan. Koleganya selama bertugas sebagai wakil rakyat. “ Tidak ada yang berubah pada diri saya, baik saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah maupun saat sekarang menjadi wakil Bupati” ungkapnya sambil tersenyum. “Bagi saya, menjalani tugas dan ke-

16


wenangan saya saat ini, tidak jauh berbeda dengan tugas saya sebagai wakil rakyat, sama-sama berkecimpung di dunia politik dan pemerintahan”,lanjutnya. Menjadi wakil Bupati baginya memang punya kesan tersendiri. Ia justru merasa lebih bebas untuk menjadi dirinya sendiri. Lebih jauh Cak Nur ingin bisa menunjukkan kepada masyarakat Sidoarjo dengan sepenuh hati kalau ia sepenuhnya ingin menjadi pemimpin pemerintahan daerah yang bisa merengkuh masyarakat dan mengajak mereka untuk berperan serta dalam menata kotanya. Ia ingin masyarakat tahu kalu dirinya dengan ketauladanan akan bersama-sama dengan masyarakat yang telah memberikan kepercayaannya untuk membawa Sidoarjo lebih baik lagi kedepan dengan masyarakat yang sejahtera. “ Perjuangan itu bukan hanya saat ini saja, bukan juga kemarin saat saya menjadi anggota Dewan, tapi saya sudah pasti akan selalu membiasakan diri berada dibawah, ditengah-tengah masyarakat, dari segala elemen masyarakat dan tidak berpihak kepada satu sisi sudut pandang saja”, tegas bapak tiga anak. Untuk sampai kearah yang diinginkan sangat wajar jika ia butuh proses mewujudkan visi dan misi menjadi wakil bupati. Semua membutuhkan waktu, tenaga dan biaya. Tapi setidaknya Cak Nur secara pribadi sudah memiliki target sendiri , yang ia pertimbangkan dan perkirakan seperti apa nanti wujud nyatanya untuk masyarakat kabupaten Sidoarjo. Dengan kata lain ia maju menjadi orang nomer dua di Sidoarjo bukan hanya sebagai pelengkap saja namun memiliki tujuan yang jelas bagi masyarakat.

p r o f i l

Pria rendah hati ini selalu berusaha hadir diberbagai kegiatan seremonial yang di adakan berbagai pihak, dan beliau juga bersedia untuk hadir ditengah-tengah masyarakat yang menginginkan kehadirannya, bahkan beliau juga senang jika warga datang ketempat kediamannya di rumah dinas wakil Bupati. Ini semua sebagai bentuk pengabdiannya kepada masyarakat. “ Undangan itu pastilah menunjukkan kebanggaan dari masyarakat atas terpilihnya saya sebagai wakil bupati termasuk bapak bupatinya juga. Itulah mengapa sebagai bentuk rasa terimakasih saya yang terdalam , sudah diberikan waktu dan kepercayaan , itu saja sudah yang terbaik untuk diri saya. Rasanya capek hilang meskipun sudah berkeliling dan bicara di sana -sini. Senang dan bangga tentunya”, ujarnya penuh semangat. Pria yang terakhir sebelum menjadi wakil bupati menjabat sebagai ketua komisi C mengaku sebenarnya hampir tak pernah ada waktu untuk sedikit bersantai karena semua sudah terjadwal. Namun inilah konsekuensi dari sumpah jabatan yang diembannya untuk meluangkan sebagian waktunya demi tugas dan tanggungjawab. Semua menurut Cak Nur akan dijalani dengan penuh penuh tanggungjawab. “ Saya terus mengikuti perkembangan berbagai hal tentang apapun permasalahan masyarakat yang ada di Sidoarjo. Bukan tak mungkin bagi saya untuk juga memberikan tanggapan kepada masyarakat perihal pengaduan yang menyangkut sarana dan prasarana yang ada di kabupaten Sidoarjo. Ini juga tak lepas dari peran banyak pihak termasuk SKPD sebagai lembaga dan institusi pemerintahan yang tahu benar persoalan yang dihadapi masyarakat di kabupaten Sidoarjo sekarang”,ujar Cak Nur. Dalam hematnya, warga atau masyarakat mengadu karena mereka mempercayai bahwa pihak pemerintahlah yang bisa menyelesaikan masalah dan permasalahan yang

menyangkut mereka. Sehingga dari sanalah akan diketahui apa yang harus diperbuat untuk bisa mengakomodir seluruh keinginan dan harapan dari masyarakat secara umum. “ Kita bisa melihat sendiri atau mengecek langsung ke lokasi yang disebutkan warga, dan mencarikan solusinya”,terangnya. Memang tidak semua hal bisa langsung ditindak lanjuti, karena semuanya sudah dibuatkan draft atau Rancangan Pembangunan Jangka menengah. Harus ditentukan yang mana harus segera dikerjakan dan ditangani terlebih dahulu. Itulah yang akan menjadi fokus perhatian. Menurutnya semua tetap akan jalankan dan harus bisa selesai seperti yang sudah direncanakan. “ Setidaknya masyarakatpun bisa memahami , bagaimana proses kinerja pemerintah dan itu semua memang membutuhkan keterbukaan atau tranparansi. Jadi masyarakatpun tahu prosesnya seperti apa wujud nyatanya dan tak perlu lagi dipertanyakan”,tuturnya. Berbicara tentang tugas dn tanggung jawabnya sebagai pasangan yang akan memimpin Sidoarjo lima tahun ke depan ia sangat yakin akan berjalan sesuai harapan. Semua sudah tertuang dalam Visi dan misi mereka diawal saat mencalonkan diri. Ia dengan kepemimpinan bupati terpilih H. Saiful Ilah,SH.MHum akan sekuat tenaga mewujudkan janji poltik mereka membawa Kabupaten Sidoarjo lebih baik dan berSinar, Mandiri, sejahtera dan berkelanjutan. “ Kerjasama pada saat pelaksanaan RPJMD itu, memang harus bisa di akomodir oleh berbagai pihak.Terutama SKPD sebagai pendukung dan pelaksana dari seluruh rencana pembangunan kabupaten Sidoarjo”,tegas Cak nur. “ Jika dibulatkan, bahwa seluruh elemen yang memberikan dukungan kepada pemerintah tentunya merupakan bentuk pemberdayaan dan wujud rasa simpati dan empati. Hal ini memang harus di dukung penuh dengan apa yang sudah kita janjikan terhadap masyarakat pada saat kampanye kemarin”,sambungnya. Sebagai pasangan terpilih, Cak nur menegaskan dirinya tidak hanya mewakili satu golongan atau komunitas, tapi seluruhnya, seluruh warga Sidoarjo. Kesemuanya sudah memberikan kontribusi dan kepercayaan penuh sehingga ini baginya merupakan beban sekaligus menjadi tanggung jawabnya secara pribadi. “ Kepercayaan dan tanggung jawab ini akan selalu saya ingat. Dan akan menjadi titik sejarah bagi saya pribadi untuk bisa menjalankan tugas-tugas saya nanti mendampingi bapak Bupati H Saifulillah SH.Hum yang sangat saya hormati”, Cak Nur menerangkan. Sejauh ini Cak Nur mengemukakan jika Bupati Sidoarjo yang ia panggil Abah Ipul adalah sosok yang senantiasa menguatkannya dalam mengemban tugas selaku pasangan Bupati dan wakil bupati terpilih. Untuk itu ia akan berupaya untuk selalu bisa sejalan dan seiring dalam membangun, menciptakan inovasi dalam birokrasi pemerintahan di Sidoarjo. Didalamnya termasuk perubahan atau reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang melayani masyarakat hingga purna tugas mereka nanti.*** Parlementaria • Edisi 77 • Vol.11 • Tahun 2016

17

KEPEGAWAIAN

DIKLAT PNS dalam DINAMIKA Oleh : Drs. Sumarbowo. MM.M.Si (Widyaiswara Badan Diklat Prov. Jatim)

Pendidikan Dan Pelatihan adalah sesuatu hal yang sudah dikenal bahkan sudah mendarah daging bagi seorang yang telah menyandang status CPNS juga para Calon Pejabat bahkan yang sudah mempunyai posisi sebagai Pejabat sekalipun. Bagi yang masih status CPNS Diklatnya disebut Diklat Prajabatan sedangkan bagi yang akan menduduki Jabatan dan atau yang sudah menjabat diklat wajibnya adalah Diklat Kepemimpinan, tinggal melihat tingkat jabatannya saja. Pijakan pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan PNS yang masih dipedomani, sebelum ada peraturan pelaksanaan lain terbaru adalah , 1. PP No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Dikenal adanya 2 jenis diklat, yakni ; 1. Diklat Prajabatan 2. Diklat Dalam Jabatan.Diklat Prajabatan adalah merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS. Sedangkan Diklat Dalam Jabatan adalah untuk mengembangkan pengetahuan, ketrampilan & sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas tugas pemerintahan dan pemban-

18

gunan dengan sebaik baiknya, yang terdiri dari, Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis. 2. Keputusan Kepala LAN No. 193/XIII/10/6/2001 mengatur Pedoman Umum Diklat Jabatan Pegawai Negeri Sipil ( Diklat Prajabatan, Diklat Pim, Diklat Fungsional, Diklat Teknis ) Pada Diklat Prajabatan dapat dipahami aturan yang mendasari : 1. PerKa LAN No.22 Tahun 2013 tentang Prajabatan CPNS Gol I, II telah diubah dengan PerKa LAN No.9 Tahun 2014 struktur kurikulumnya terdiri 4 tahap pembelajaran, meliputi ; a. Tahap internalisasi Nilai Dasar Profesi PNS b. Tahap pembentukan Sikap dan Perilaku Disiplin PNS c. Tahap pembentukan Pengetahuan tentang Kedudukan dan Peran PNS dlm NKRI d. Tahap Aktualisasi Tujuan Diklat Prajabatan diselenggarakan, untuk membentuk PNS yang profesional. Karakternya dibentuk oleh nilai nilai dasar profesi PNS, sikap dan perilaku disiplin PNS dan pengetahuan


tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI Waktu Penyelenggaraan ; 98 hari atau 462 JP, terdiri 38 hari kerja klasikal 60 hari kerja non klasikal. Berlaku mulai Per 1 Juli 2014. Tetapi PerKa LAN ini tidak berlaku efektif. 2 PerKa LAN No.39 Tahun 2014 tentang Prajabatan Pola Baru Golongan I, II Tujuan dilaksanakan diklat adalah membentuk PNS yang karakternya dibentuk oleh nilai nilai dasar profesi PNS Struktur kurikulumnya terdiri atas 2 tahap pembelajaran. a. Tahap internalisasi Nilai nilai Dasar Profesi PNS ( ANEKA/ Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika publik, Komitmen mutu, Anti korupsi ) b. Tahap aktualisasi Nilai nilai Dasar Profesi PNS Ad b, meliputi : *) Aktualisasi nilai dasar profesi PNS *) Rencana kerja Aktualisasi Nilai dasar profesi PNS *) Pembimbingan aktualisasi Nilai dasar profesi PNS ditempat kerja. *) Evaluasi Aktualisasi Nilai dasar profesi PNS Waktu penyelenggarakan 27 hari, terdiri 13 hari kerja klasikal, 14 hari kerja non klasikal. Berlaku sejak tgl ditetapkan 10 Oktober 2014 3. PerKa LAN No.16 th 2015 tentang pedoman penyelenggaraan Diklat Prajabatan Gol I dan II, dibedakan waktu penyelenggaraan 28 hari. Terdiri 13 hari klasikal, 15 hari non klasikal. Berlaku sejak tgl ditetapkan 23 Maret 2015 4. PerKa LAN No.21 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan

KEPEGAWAIAN diklat prajabatan Gol III telah diubah dengan PerKa LAN No.8 Tahun 2014, belum dapat dilaksanakan secara efektif. 5. PerKa LAN No.38 Tahun 2014 Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Gol III Pola Baru. Tujuan dan sasaran, membentuk PNS yang profesional yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh Nilai nilai Dasar Pofesi PNS, sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakaat. Struktur kurikulumnya 2 tahap, yaitu ; a. Tahap internalisasi Nilai nilai Dasar Profesi PNS ( ANEKA/ Akuntabilitas, Nasionalisme,Etika publik, Komitmen mutu, Anti korupsi ) b. Tahap Aktualisasi Nilai nilai Dasar Profesi PNS Waktu pelaksanaan : 31 hari kerja atau 263 JP ( 18 hari pembelajaran klasikal dan 13 hari pembelajaran non klasikal. Berlaku sejak tgl ditetapkan 10 Oktober 2014 6. PerKa LAN No.15 th 2015 tentang pedoman penyelenggaraan Diklat Prajabatan Gol III, dibedakan waktu penyelenggaraan 33 hari. Terdiri 18 hari klasikal, 15 hari non klasikal . Berlaku sejak tgl dtetapkan 23 Maret 2015. 7. PerKa LAN No.18 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Golongan I, Golongan II dan Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan atau Kategori 2. Pelaksanaan Diklat dilaksanakan 6 hari kerja atau 69 JP, karena karakteristik utama CPNS kategori 1 dan kategori 2 adalah telah memiliki pengalaman dalam bidang pekerjaannya selama menjadi tenaga honorer dan sistem pengadaannya dilakukan dengan seleksi khusus. Tujuan Diklat, membentuk CPNS yang memiliki pengetahuan dan wawasan sebagai pelayan masyarakat yang baik. Sedangkan sasarannya adalah terwujudnya CPNS yang dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Struktur kurikulum terdiri dari 4 matadiklat, meliputi ; 1. Wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI 2. Percepatan Pemberantasan Korupsi 3. Manajemen Aparatur Sipil Negara 4. Pola Pikir ASN sebagai pelayan masyarakat Berlaku mulai tgl 02 Juli 2014. Kepala LAN Prof Dr.Agus Dwiyanto MPA, menyampaikan didepan para Widyaiswara peserta TOF Diklat

Prajabatan Pola Baru, Nopember 2014 di Surabaya,...... sdr nanti adalah membentuk Generasi Baru PNS, generasi baru Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Profesional. Karena dihadapkan kepada tantangan dalam pengembangan world class civil service berklas dunia, dengan bercirikan al, Integritas ; Tingkat trust sangat tinggi ; • Prosedur dan tradisi pengelolaan konflik kepentingan Orientasi kepublikan tinggi; • Kepublikan diterjemahkan dalam kode etik & perilaku Sementara posisi kita ( Dunia ketiga ), Integritas ; • Tingkat trust rendah • Konflik kepentingan lazim terjadi, umumnya belum diatur dengan jelas • Orientasi kepublikan rendah, sulit membedakan kepentingan privat & publik. Kondisi demikian mendesak untuk dicarikan solusinya kata Dr. Andi Taufik Kepala Pusat Pendidikan Teknis dan Fungsional Lembaga Administrasi Negara, maka lahirlah UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana telah meletakkan dasar untuk membentuk ASN berkelas Dunia, dalam point pentingnya berisi : • ASN sebagai profesi, Standart kompetensi, Kode Etik & Kode Perilaku • Setiap pegawai memiliki hak untuk mengembangkan diri 10 hari 80 JP pertahun • Penerapan prinsip merit dalam penempatan jabatan struktural dan pembentukan KASN untuk mengawal penerapan prinsip merit • Membatasi kewenangan pejabat pembina kepegawaian • Mengharuskan setiap K/L/D membuat rencana pengembangan kompetensi Kemudian timbul pertanyaan besar, bagaimana Latihan Prajabatan berkonstribusi terhadap ASN berklas Dunia jawabannya adalah : Dirancang untuk membentuk karakter, • Sebagai pemegang profesi • Pelayan Masyarakat • Sebagai Pilar Kesatuan bangsa • Kemampuan teknis diserahkan kepada masing masing instansi Dilaksanakan seawal mungkin ketika CPNS masuk kerja. Melibatkan pimpinan unit sebagai mentor dan widyaiswara sebagai coach, tradisi konsultasi dan pembimbingan dalam birokrasi sebagai fungsi dari seorang pemimpin.

Sedangkan pada Diklat Dalam Jabatan pada uraian berikut ini dapat disampaikan sbb ; Sistem dan nomenklatur pendidikan dan pelatihan khususnya pada diklat kepemimpinan telah mengalami beberapa kali perubahan juga, sebutan sebelumnya dikenal dengan istilah Diklat Adum, Adumla ( khusus Depdagri ), Spama. Spamen, Spati. Perubahan nama diklat tersebut tentu disesuaikan dengan eranya pada saat itu, khususnya terkait dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, mulai UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian maupun Peraturan Perundang undangan terkait lainnya dan juga adanya UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Mengenai dasar pelaksanaannya juga mengalami perubahan yakni PerKa LAN No.10. 11, 12, 13 Tahun 2013 kemudian diubah dengan PerKa LAN No.19, 20, 21, 22 Tahun 2014 dan ternyata harus tidak berlaku karena telah dikeluarkan ketentuan Diklat Kepemimpinan Pola Baru menyesuaikan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yakni meliputi : 1. PerKa LAN No.20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelengaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk.IV 2. PerKa LAN No.19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. III 3. PerKa LAN No.18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk.II 4. PerKa LAN No.17 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidkan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk.I ( Tidak ada penjelasan, karena di Jatim hanya ada 1 orang pejabat eselon I yakni Sekda Provinsi ). Adapun penjelasan singkat Diklat Kepemimpinan Tk.IV, Tk III dan Tk II sbb : Diklat Kepemimpinan Tk IV yang dilaksanakan berdasarkan PerKa LAN No.20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Pim Tk IV, diberlakukan sejak tgl. 23 Maret 2015, kompetensi yang dibangun adalah kompetensi kepemimpinan operasional yaitu kemampuan membuat perencanaan keg-


19

KEPEGAWAIAN iatan instansi dan memimpin keberhasilan implementasi pelaksanaan kegiatan. Kurikulum, terdiri 5 agenda pembelajaran yang diberikan dalam 5 tahap pembelajaran. Agenda pembelajaran terdiri ; 1. Agenda Penguasaan Diri ( Self Mastery ) Matadiklatnya : Pilar pilar kebangsaan, Integritas, Standart Etika Publik dan SANKRI. 2. Agenda Diagnostic reading Perubahan Organisasi Matadiklatnya : Diagnostic Reading dan Isue Isue Strategis. 3. Agenda Inovasi Matadiklatnya : Berpikir Kreatif dan Inovasi, Pengenalan Potensi Diri dan Benchmarking ke Best Practice 4. Agenda Tim Efektif Matadiklatnya : Membangun Tim Efektif, Koordinasi & Kolaborasi, Kecerdasan Emosional 5. Agenda Proyek Perubahan Matadiklat Proyek Perubahan yang terdiri dari konsepsi proyek perubahan, pembimbingan dikelas, membangun Taking Ownership ( Komitmen Bersama ), Merancang Proyek Perubahan, Presentasi rancangan Proyek Perubahan,penjelasan implementasi proyek perubahan, Laboratorium Kepemimpinan, Presentasi Proyek Perubahan dan Evaluasi Kepemimpinan Peserta. Tahapan Pembelajaran : 1. Tahap Diagnosa Kebutuhan Perubahan Organisasi 2. Tahap Membangun Komitmen Bersama ( 0ff campus ) 3. Tahap Merancang Perubahan dan Membangun Tim 4. Tahap Laboratorium Kepemimpinan / Leadership laboratory ( 0ff campus ) 5. Tahap Evaluasi Penyelenggaraan : 290 JP Klasikal dan 603 JP atau 67 hari Non Klasikal/ 0ff campus. Diklat Kepemimpinan Tk.III yang dilaksanakan berdasarkan PerKa LAN No.19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk III, diberlakukan sejak tanggal 23 Maret 2015. Kompetensi yang dibangun adalah kompetensi kepemimpinan taktikal yaitu kemampuan menjabarkan visi dan misi instansi kedalam program instansi dan memimpin keberhasilan pelaksanaan porogram tersebut. Kurikulum terdiri 5 agenda pembelajaran yang diberikan dalam 5 tahap pembelajaran. Agenda Pembelajaran terdiri dari : 1. Agenda Penguasaan Diri ( Self

20

Mastery ) Matadiklat Wawasan Kebangsaan, Integritas 2. Agenda Diagnosa Perubahan ( Diagnostic Reading ) Matadiklat Diagnosa Perubahan, Isue isue Strategis 3. Agenda Inovatif Matadiklat Pengembangan Potensi Diri, Inovasi, Budaya Kerja dalam Efektif kepemimpinan dan Benchmarking ke Best Practice 4. Agenda Tim Efektif Matadiklat Jejaring Kerja, Membangun Tim Efektif 5. Agenda Proyek Perubahan Matadiklat Proyek Perubahan yang terdiri dari konsepsi proyek perubahan, pembimbingan di kelas, membuat komitmen bersama ( Taking ownership ), Merancang Proyek Perubahan, Presentasi Rancangan Proyek Perubahan, penjelasan implementasi proyek perubahan, Laboratorium Kepemimpinan, Presentasi Proyek Perubahan dan Evaluasi Kepemimpinan peserta. Tahap pembelajaran : Tahapan ini sama dengan tahapan Diklat Kepemimpinan Tk.IV, Tk II hanya dibedakan pada penempatan agenda pembelajaran dan juga matadiklat. Penyelenggaraan : 234 JP pembelajaran klasikal dan 603 JP atau 67 hari kerja untuk pembelajaran non klasikal/ off campus. Diklat Kepemimpinan Tk II yang dilaksanakan berdasarkan PerKa LAN No.18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk.II diberlakukan sejak tgl 23 Maret 2015. Kompetensi yang dibangun adalah kompetensi kepemimpinan yang strategis yaitu kemampuan menetapkan strategi kebijakan instansinya dan memimpin keberhasilan implementasi strategi kebijakan tersebut. Kurikulum terdiri 5 agenda pembelajaran yang diberikan dalam 5 tahap pembelajaran terdiri dari : 1. Agenda Penguasaan Diri ( Self Mastery ) Matadiklat Integritas dan Wawasan Kebangsaan 2. Agenda Diagnosa Perubahan ( Diagnostic Reading ) Matadiklat Organisasi Berkinerja Tinggi, Diagnosa Perubahan dan Pembekalan Isue strategis 3. Agenda Inovasi Matadiklat Inovasi dan Benchmarking ke Best Practice 4. Agenda Tim Efektif Matadiklat Membangun Tim Efektif 5. Agenda Proyek Perubahan, Konsepsi Proyek Perubahan, pembimbingan di kelas, membangun taking


ownership ( komitmen bersama ), Merancang Proyek Perubahan, Presentasi Rancangan Proyek Perubahan, penjelasan implementasi proyek perubahan, Laboratorium Kepemimpinan, Presentasi Proyek Perubahan dan Evaluasi Kepemimpinan. Tahap Pembelajaran ; Tahapan Pembelajaran ini sama dengan Diklat Kepemimpinan Tk.III, Tk IV hanya dibedakan pada penempatan agenda pembelajaran dan juga matadiklat. Penyelenggaraan : 221 JP untuk pembelajaran klasikal dan 666 JP atau 74 hari kalender untuk pembelajaran non klasikal/off campus. Bahwa dalam pelaksanaan Diklat Pola Baru telah dilakukan evaluasi oleh LAN yang tertuang dalam SE Kepala LAN No. 13/K.1/HKM.02.3 tertgl 20 januari 2016 tentang penyempurnaan dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan Pendidikan & Pelatihan Kepemimpinan yang ditujukan pada 7 pimpinan K/L/D antara lain Sekda Prov/Kab/Kota disampaikan point 5 mengenai ; Penyusunan dan Pengujian Produk Pembelajaran : a. Mentor yang berhalangan hadir pada saat seminar rancangan Proyek Perubahan dan seminar laboratorium kepemimpinan dapat menggunakan teknologi informasi misal video conference, sehingga memungkinkan antara mentor & peserta diklat berkomunikasi langsung. b. Seminar rancangan proyek perubahan ditujukan untuk menguji kelayakan rancangan proyek perubahan. Peserta yang rancangannya tidak layak ( tidak sesuai dengan kriteria ) maka yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan ke tahap laboratorium kepemimpinan, sebelum memperbaiki rancangannya sampai dinyatakan layak. c. Pada saat seminar laboratorium kepemimpinan peserta harus membuat komitmen tertulis dengan mentor atau pimpinan unit/ organisasi yang berisi pernyataan bahwa target sasaran jangka menengah & jangka panjang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan SKP. Demikian tentang ketentuan Diklat PNS baik Prajabatan dan Kepemimpinan, hal ini sebagai info awal para pihak yang berkepentingan khususnya rekan rekan pegawai yang masih CPNS dan Calon Pejabat Struktural dan yang sudah menjabat tapi belum Diklat.***

desa

Menggairahkan Desa Sebagai Destinasi Wisata Oleh : Arif Rahman, S.I.Kom

Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. ( Nuryanti, Wiendu. 1993. Concept, Perspective and Challenges, makalah bagian dari Laporan Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 2-3) “Desa wisata” biasanya berupa kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus yang layak untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa wisata. Di luar faktor-faktor tersebut, sumberdaya alam alam dan lingkungan alam yang masih asli dan terjaga merupakan salah satu faktor penting dari sebuah kawasan desa wisata. Selain berbagai keunikan tersebut, kawasan desa wisata juga dipersyaratkan memiliki berbagai fasilitas untuk menunjangnya sebagai kawasan tujuan wisata. Berbagai fasilitas ini akan memudahkan para pengunjung desa wisata dalam melakukan kegiatan wisata. Fasilitas-fasilitas yang seyogyanya ada di suatu kawasan desa wisata antara lain: sarana transportasi, telekomunikasi, kesehatan, dan akomodasi. Khusus untuk sarana akomodasi, desa wisata dapat menyediakan sarana penginapan

berupa pondok-pondok wisata (home stay) sehingga para pengunjung dapat merasakan suasana pedesaan yang masih asli. Desa Wisata merupakan “Suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya : atraksi, akomodasi, makananminuman, cindera-mata, dan kebutuhan wisata lainnya. Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. ( Nuryanti, Wiendu. 1993. Concept, Perspective and Challenges, makalah bagian dari Laporan Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press). Penetapan suatu desa dijadikan sebagai desa wisata harus memenuhi persyaratan-persyaratan, antara lain sebagai berikut : 1. Aksesbilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi. 2. Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan local, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata. 3. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya. 4. Keamanan di desa tersebut terjamin. 5. Tersedia akomodasi, telekomu-

nikasi, dan tenaga kerja yang memadai. 6. Beriklim sejuk atau dingin. 7. Berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Pembangunan desa wisata mempunyai manfaat ganda di bidang ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Manfaat ganda dari pembangunan desa wisata, adalah: 1. Ekonomi : Meningkatkan perekonomian nasional, regional, dan masyarakat lokal. 2. Sosial : Membuka lapangan kerja dan lapangan berusaha bagi masyarakat di desa. 3. Politik : * Internasional : Menjembatani perdamaian antar bangsa di dunia. * Nasional : Memperkokoh persatuan bangsa, mengatasi disintegrasi 4. Pendidikan : Memperluas wawasan dan cara berfikir orang-orang desa, mendidik cara hidup bersih dan sehat. 5. Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) : Meningkatkan ilmu dan teknologi bidang kepariwisataan. 6. Sosial budaya : Menggali dan mengembangkan kesenian serta kebudayaan asli daerah yang hampir punah untuk dilestarikan kembali. 7. Lingkungan : Menggugah sadar lingkungan (Darling), yaitu menyadarkan masyarakat akan arti pentingnya memelihara dan melestarikan lingkungan bagi kehidupan manusia kini dan di masa datang. Untuk suksesnya pembangunan desa wisata, perlu ditempuh upaya-upaya, sebagai berikut : 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), bisa dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan keikutsertaan dalam seminar, diskusi, dan lain sebagainya, serta di bidangbidang kepariwisataan. Pendidikan diperlukan untuk tenaga-tenaga yang akan dipekerjakan dalam kegiatan manajerial. Untuk itu, sebaiknya ditugaskan generasi muda dari desa yang bersangkutan untuk dididik pada sekolah-sekolah kepariwisataan, sedangkan pelatihan


21

desa diberikan kepada mereka yang akan diberi tugas menerima dan melayani wisatawan. Keikutsertaan dalam seminar, diskusi, dan lain sebagainya diberikan kepada para petugas kepariwisataan di desa, kecamatan, dan kabupaten, karena penduduk desa umumnya hanya mempunyai keterampilan bertani. Kepada mereka dapat diberikan pelatihan keterampilan lain untuk menambah kegiatan usaha seperti kerajinan, industri rumah tangga, pembuatan makanan lokal, budi daya jamur, cacing, menjahit, dan lain sebagainya. 2. Kemitraan Pola kemitraan atau kerjasama dapat saling menguntungkan antara pihak pengelola desa wisata dengan para pengusaha pariwisata di kota atau pihak Pembina desa wisata dalam hal ini pihak dinas pariwisata daerah. Bidang-bidang usaha yang bisa dikerjasamakan, antara lain seperti : bidang akomodasi, perjalanan, promosi, pelatihan, dan lain-lain. 3. Kegiatan Pemerintahan di Desa Kegiatan dalam rangka desa wisata yang dilakukan oleh pemerintah desa, antara lain seperti : Rapat-rapat dinas, pameran pembangunan, dan upacaraupacara hari-hari besar diselenggarakan di desa wisata. 4. Promosi Desa wisata harus sering dipromosikan melalui berbagai media, oleh karena itu desa atau kabupaten harus sering mengundang wartawan dari media cetak maupun elektronik untuk kegiatan hal tersebut. 5. Festival / Pertandingan Secara rutin di desa wisata perlu diselenggarakan kegiatan-kegiatan yang bias menarik wisatawan atau penduduk desa lain untuk mengunjungi desa wisata tersebut, misalnya mengadakan festival kesenian, pertandingan olah raga, dan lain sebagainya. 6. Membina Organisasi Warga Penduduk desa biasanya banyak yang merantau di tempat lain. Mereka akan pulang ke desa kelahirannya pada saat lebaran Idul Fitri, yang dikenal dengan istilah “mudik”. Mereka juga bisa diorganisir dan dibina untuk memajukan desa wisata mereka. Sebagai contoh di Desa Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, Propinsi Jawa Barat telah berkembang organisasi kemasyarakatan atau disebut “warga”, yaitu ikatan keluarga dari dari satu keturunan yang hidup terpencar, mereka tersebut bertujuan ingin mengeratkan kembali tali persaudaraan diantara keturunan mereka. Pada setiap hari raya Idul Fitri mereka berkumpul secara bergili-

22

ran saling ketemu sambil mengenalkan anak cucu mereka, kemudian mereka membentuk suatu organisasi. Badan organisasi dinamakan koperasi keluarga, mereka yang sukses membantu keluarga yang kurang mampu. Fenomena kemasyarakat semacam ini perlu didorong dan dikembangkan untuk memajukan desa wisata. 7. Kerjasama dengan Universitas. Universitas-Universitas di Indonesia mensyaratkan melakukan Kuliah Kerja Praktek Lapangan (KKPL) bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya, sehubungan dengan itu sebaiknya dijalin atau diadakan kerjasama antara desa wisata dengan Universitas yang ada, agar bisa memberikan masukan dan peluang bagi kegiatan di desa wisata untuk meningkatkan pembangunan desa wisata tersebut. Untuk memperkaya Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) di suatu desa wisata, dapat dibangun berbagai fasilitas dan kegiatan sebagai berikut : 1). Eco-lodge : Renovasi homestay agar memenuhi persyaratan akomodasi wisatawan, atau membangun guest house berupa, bamboo house, traditional house, log house, dan lain sebagainya. 2). Eco-recreation : Kegiatan pertanian, pertunjukan kesenian lokal, memancing ikan di kolam, jalan-jalan di desa (hiking), biking di desa dan lain sebagainya. 3). Eco-education: Mendidik wisatawan mengenai pendidikan lingkunagn dan memperkenalkan flora dan fauna yang ada di desa yang bersangkutan. 4). Eco-research : Meneliti flora dan fauna yang ada di desa, dan mengembangkan produk yang dihasilkan di desa, serta meneliti keadaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat di desa tersebut, dan sebbagainya. 5). Eco-energy : Membangun sumber energi tenaga surya atau tenaga air untuk Eco-lodge. 6). Eco-development : Menanam jenisjenis pohon yang buahnya untuk makanan burung atau binatang liar, tanaman hias, tanaman obat, dll, agar bertambah populasinya. 7). Eco-promotion : Promosi lewat media cetak atau elektronik, dengan mengundang wartawan untuk meliput mempromosikan kegiatan desa wisata. Komponen Utama Desa Wisata Terdapat dua konsep yang utama dalam komponen desa wisata :


1. Akomodasi : sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk. 2. Atraksi : seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta setting fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif seperti : kursus tari, bahasa dan lain-lain yang spesifik. Sedangkan Edward Inskeep, dalam Tourism Planning An Integrated and Sustainable Development Approach, hal. 166 memberikan definisi : Village Tourism, where small groups of tourist stay in or near traditional, often remote villages and learn about village life and the local environment. Inskeep : Wisata pedesaan dimana sekelompok kecil wisatawan tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional, sering di desa-desa yang terpencil dan belajar tentang kehidupan pedesaan dan lingkungan setempat. Pendekatan Pengembangan Desa Wisata Pengembangan dari desa wisata harus direncanakan secara hati-hati agar dampak yang timbul dapat dikontrol. Berdasar dari penelitian dan studi-studi dari UNDP/WTO dan beberapa konsultan Indonesia, dicapai dua pendekatan dalam menyusun rangka kerja/konsep kerja dari pengembangan sebuah desa menjadi desa wisata. Pendekatan Fisik Pengembangan Desa Wisata Pendekatan ini merupakan solusi yang umum dalam mengembangkan sebuah desa melalui sektor pariwisata dengan menggunakan standar-standar khusus dalam mengontrol perkembangan dan menerapkan aktivitas konservasi. 1. Mengonservasi sejumlah rumah yang memiliki nilai budaya dan arsitektur yang tinggi dan mengubah fungsi rumah tinggal menjadi sebuah museum desa untuk menghasilkan biaya untuk perawatan dari rumah tersebut. Contoh pendekatan dari tipe pengembangan model ini adalah Desa Wisata di Koanara, Flores. Desa wisata yang terletak di daerah wisata Gunung Kelimutu ini mempunyai aset wisata budaya berupa rumah-rumah tinggal yang memiliki arsitektur yang khas. Dalam rangka mengkonservasi dan mempertahankan rumah-rumah tersebut, penduduk desa menempuh cara memuseumkan rumah tinggal penduduk yang masih ditinggali. Untuk mewadahi kegiatan wisata di daerah tersebut dibangun juga sarana wisata untuk wisatawan yang akan mendaki Gunung Kelimutu dengan fasilitas

desa berstandar resor minimum dan kegiatan budaya lain. 2. Mengonservasi keseluruhan desa dan menyediakan lahan baru untuk menampung perkembangan penduduk desa tersebut dan sekaligus mengembangkan lahan tersebut sebagai area pariwisata dengan fasilitas-fasilitas wisata. Contoh pendekatan pengembangan desa wisata jenis ini adalah Desa Wisata Sade, di Lombok. 3. Mengembangkan bentuk-bentuk akomodasi di dalam wilayah desa tersebut yang dioperasikan oleh penduduk desa tersebut sebagai industri skala kecil. Contoh dari bentuk pengembangan ini adalah Desa wisata Wolotopo di Flores. Aset wisata di daerah ini sangat beragam antara lain : kerajinan tenun ikat, tarian adat, rumah-rumah tradisional dan pemandangan ke arah laut. Wisata di daerah ini dikembangkan dengan membangun sebuah perkampungan skala kecil di dalam lingkungan Desa Wolotopo yang menghadap ke laut dengan atraksi-atraksi budaya yang unik. Fasilitas-fasilitas wisata ini dikelola sendiri oleh penduduk desa setempat. Fasilitas wisata berupa akomodasi bagi wisatawan, restaurant, kolam renang, peragaan tenun ikat, plaza, kebun dan dermaga perahu boat. Tipe Desa Wisata Menurut pola, proses dan tipe pengelolanya desa atau kampung wisata di Indonesia sendiri, terbagi dalam dua bentuk yaitu tipe terstruktur dan tipe terbuka. Tipe terstruktur (enclave) Tipe terstruktur ditandai dengan karakter-karakter sebagai berikut : 1. Lahan terbatas yang dilengkapi dengan infrastruktur yang spesifik untuk kawasan tersebut. Tipe ini mempunyai kelebihan dalam citra yang ditumbuhkannya sehingga mampu menembus pasar internasional. 2. Lokasi pada umumnya terpisah dari masyarakat atau penduduk lokal, sehingga dampak negatif yang ditimbulkannya diharapkan terkontrol. Selain itu pencemaran sosial budaya yang ditimbulkan akan terdeteksi sejak dini. 3. Lahan tidak terlalu besar dan masih dalam tingkat kemampuan perencanaan yang integratif dan terkoordinasi, sehingga diharapkan akan tampil menjadi semacam agen untuk mendapatkan dana-dana internasional sebagai unsur utama untuk “menangkap” servis-servis dari hotel-hotel berbintang lima. Contoh dari kawasan atau perkampungan wisata jenis ini adalah kawasan Nusa Dua, Bali dan beberapa kawasan

wisata di Lombok. Pedesaan tersebut diakui sebagai suatu pendekatan yang tidak saja berhasil secara nasional, melainkan juga pada tingkat internasional. Pemerintah Indonesia mengharapkan beberapa tempat di Indonesia yang tepat dapat dirancang dengan konsep yang serupa. Tipe Terbuka (spontaneus) Tipe ini ditandai dengan karakterkarakter yaitu tumbuh menyatunya kawasan dengan struktur kehidupan, baik ruang maupun pola dengan masyarakat lokal. Distribusi pendapatan yang didapat dari wisatawan dapat langsung dinikmati oleh penduduk lokal, akan tetapi dampak negatifnya cepat menjalar menjadi satu ke dalam penduduk lokal, sehingga sulit dikendalikan. Contoh dari tipe perkampungan wisata jenis ini adalah kawasan Prawirotaman, Yogyakarta. Potensi wisata yang luar biasa yang dimiliki Indonesia seharusnya bisa menjadi andalan untuk mengangkat taraf hidup masyarakat. Sektor pariwisata bisa menjadi sektor penopang pemasukan negara di bidang non migas. Di era yang semakin maju semakin pula banyak cara dan strategi untuk mengangkat potensi wisata di suatu daerah. Masing-masing daerah memiliki kekhasan atau penonjolan karakteristik alam maupun sosio kultural dan aspek lainnya. Desa memiliki segudang potensi yang bisa diangkat menjadi komoditas dan dipoles dengan manajemen strategi yang tepat untuk menjadi desa wisata. Berikut langkah-langkah strategis untuk mengembangkan potensi desa menjadi desa wisata : 1. Identifikasi potensi desa melalui rembug bersama seluruh komponen desa dari semua kalangan. Potensi yang bisa menjadi komoditas bisa bermacam-macam dari segala aspek. Bisa keindahan alam, hasil bumi, kekayaan flora fauna/hayati, sosio kultural, masyarakat, tradisi atau hal-hal yang bersifat khas/unik yang tak dimiliki daerah lain. Pastikan potensi unggulan yang akan dijadikan komoditas utama 2. Identifikasi permasalahan yang bisa jadi penghambat bagi pengembangan potensi wisata desa, mulai dari yang bersifat fisik, non fisik atau sosial, internal dan eksternal. Atau bisa saja permasalahan tersebut jika diolah dengan cara tertentu justru permasalahan itu bisa menjadi potensi 3. Perlunya komitmen yang kuat dari seluruh komponen desa untuk menyamakan pendapat, persepsi dan mengangkat potensi desa guna dijadikan

desa wisata. Komitmen ini yang menjadi dukungan terkuat bagi terwujudnya dan keberlangsungan desa wisata 4. Identifikasi dampak baik dampak positif maupun negatif dari sebuah kegiatan wisata sesuai kekhasan masing-masing desa. Masing-masing desa memiliki karakteristik sendiri akan menghasilkan dampak yang juga berbeda satu sama lain terutama perubahanperubahan sosial kultural 5. Komitmen yang kuat dari seluruh komponen desa untuk menggandeng Pemerintah Daerah dan jika perlu menggandeng pihak swasta. Pikirkan dan identifikasi juga dampak jika bekerja sama dengan pihak swasta. Termasuk di sini untuk penganggaran guna pembangunan desa wisata dengan menggunakan seluruh sumber daya ekonomi yang ada 6. Menyiapkan segala perangkat-perangkat aturan/regulasi norma yang lebih bertujuan untuk mengawal pengembangan desa wisata dan mengawasi potensi-potensi penyimpangan yang mungkin saja bisa terjadi. Regulasi disiapkan agar berjalannya aktivitas wisata beserta dampaknya tetap berada dalam koridor regulasi sebagai payung hukumnya 7. Melakukan pelatihan-pelatihan bagi seluruh komponen desa, termasuk pemerintah desa tentang manajemen pariwisata, bagaimana mengelola tempat wisata, manajemen tamu/pengunjung, beserta inovasi-inovasi yang perlu dikembangkan mengingat sebagaimana sektor lainnya sektor pariwisata pun mengalami fluktuasi dan bisa mengalami “kejenuhan” 8. Gunakan segala media untuk memperkenalkan dan mempublikasikan potensi wisata di desa baik media konvensional maupun non konvensional, seperti media internet. Internet kini menjadi sarana publikasi yang sangat efektif yang bisa menjangkau seluruh belahan bumi. Tempat wisata yang lokasinya terpencil pun bisa diketahui oleh orang di belahan dunia lain pun berkat teknologi internet 9. Belajar pada kesuksesan desa wisata lain atau studi banding. Kita bisa belajar banyak pada keberhasilan desa wisata lain khususnya yang sejenis. Karena tipikal permasalahan dan tantangan masa depan yang bakal dihadapi kurang lebih sama. Hanya dengan manajemen profesional dan inovatif saja desa wisata akan eksis dan kompetitif dan dapat melalui ujian yang bersifat internal, eksternal maupun regional internasional.***


23

EKONOMI

DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEMISKINAN Oleh : Dewi Andiriani, SE. MM.

Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan pelayanan kesehatan, dan kemudahan kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern. Pemerintah Indonesia yang berorientasi mengembangkan Indonesia menjadi negara maju dan mapan dari segi ekonomi tentu menganggap kemiskinan adalah masalah mutlak yang harus segera diselesaikan disamping masalah lain yaitu ketimpangan pendapatan, strukturisasi pemerintahan, inflasi, defisit anggaran dan lain lain. Menurut Nasikun (1995), kondisi kemiskinan yang sesungguhnya harus dipahami mengenai kemiskinan : “Kemiskinan adalah sebuah fenomena multifaset, multidimensional, dan terpadu. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Hidup dalam kemiskinan seringkali juga berarti akses yang rendah terhadap berbagai ragam sumberdaya dan aset produktif yang sangat diperlukan untuk dapat memperoleh sarana pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup yang paling dasar tersebut, antara lain: informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kapital. Lebih dari itu, hidup dalam kemiskinan sering kali juga berarti hidup dalam alienasi, akses yang rendah terhadap kekuasaan, dan oleh karena itu pilihan-pilihan hidup yang sempit dan pengap”. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Dalam masyarakat modern, kemisikinan biasanya disamakan dengan masalah kekurangan uang. Menurut sejarah keadaan kaya dan miskin berdampingan tidak merupakan problema sosial sampai saat nya perdagangan berkembang pesat dan timbul nya nilai nilai social yang baru dengan berkembang nya perdagangan ke seluruh dunia dan di terapkannya taraf kehidupan

24

tertentu sebagai suatu kebiasaan masyarakat. Kemiskinan muncul sebagai problema social,pada waktu itu orang sadar akan kedudukan ekonominya sehingga mereka mampu mengatakan apakah dirinya miskin atau kaya. Kemiskinan di anggap sebagi problema social apabila perbedaan kedudukan ekonomi dan warga masyarakat di tetapkan secara tegas. Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan. Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan relative, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolute. Kemiskian relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, yang biasanya dapat didefinisikan di dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud. Di Negaranegara maju, kemiskinan relative diukur sebagai suatu proporsi dari tingakt pendapatan rata-rata per kapita. Sebagi suatu ukuran relative, kemiskinan relative dapat berbeda menurut Negara atau periode di suatu Negara. Kemiskinan absolute adalah derajat dari kemiskinan di bawah, dimana kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak terpenuhi. Ada sejumlah cara untuk mengukur tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Kemiskinan bisa dikelompokan dalam 3 kategori , yaitu : * Kemiskinan Absolut Kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. * Kemiskinan Relatif Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup diatas


garis kemiskinan namun masih berada dibawah kemampuan masyarakat disekitarnya. * Kemiskinan Kultural Kemiskinan kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya. nan

Faktor-Faktor Penyebab Kemiski-

Di dalam suatu negara, pastilah terdapat tantangan besar di dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu tantangan tersebut adalah kemiskinan. Di Indonesia sendiri, terdapat begitu banyak masyarakat yang terjerat dalam kemiskinan. Hal ini tentu saja tidak di inginkan oleh masyarakat Indonesia. Semua akibat tentunya terdapat sebabnya. Seperti kemiskinan ini, tidak terjadi begitu saja. Namun, hal ini terjadi mungkin dikarenakan faktor-faktor dalam masyarakat itu sendiri. Kemiskinan sendiri mempunyai arti suatu keadaan di mana seseorang itu kekurangan bahan-bahan keperluan hidup. Dari pengertian tersebut, dapat kita analisis sebab atau faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan tersebut. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan antara lain : 1. Tingkat pendidikan masyarakat yang rata-rata rendah. 2. Cara berpikir yang masih tradision-

EKONOMI al dan konservatif. 3. Apatis dan anti hal-hal baru. 4. Mentalitas dan etos kerja yang kurang baik. 5. Keadaan alam yang kurang mendukung. 6. Keterisoliran secara geografis dari pusat. 7. Tiadanya potensi atau produk andalan. 8. Rendahnya kinerja dan budaya korup aparatur pemerintah daerah. Konsep-Konsep Distribusi Pendapatan Distribusi pendapatan nasional mencerninkan merata atau timpangngnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Terdapat berbagai kriteria atau tolak ukur untuk menilai kemerataan (parah atau lunaknya ketimpangan) distribusi dimaksud. Tiga diantaranya yang paling lazim digunakan : 1. Kurva Lorenz 2. Indeks atau Rasio Gini 3. Kriteria Bank Dunia Ketidak Merataan Distribusi Pendapatan Upaya untuk memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya baru tampak nyata sejak pelita III, manakala strategi pembangunan secara eksplisit di ubah dengan menempatkan pemerataan sebagai aspek pertama dalam trilogi pembangunan. Semenjak itu dikenal kebijaksanaan delapan jalur pemerataan, meliputi : 1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya pangan, sandang dan perumahan. 2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelyanan kesehatan. 3. Pemerataan pembagian pendapatan. 4. Pemerataan kesempatan kerja. 5. Pemerataan kesempatan berusaha. 6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita. 7. Pemerataan penyebaran pembangunan diselurh tanah air. 8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Disparitas Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan Ketimpangan atau kesenjangan pendapatan adalah menggambarkan distribusi pendapatan masyarakat di suatu daerah atau wilayah pada waktu tertentu.

Kaitan kemiskinan dengan ketimpangan pendapatan ada beberapa pola yaitu : • Semua anggota masyarakat mempunyai income tinggi ( tak ada miskin ) tetapi ketimpangan pendapatannya tinggi. • Semua anggota masyarakat mempunyai income tinggi ( tak ada miskin ) tetapi ketimpangan pendapatannya rendah. ( ini yang paling baik ) • Semua anggota masyarakat mempunyai income rendah ( semuanya miskin ) tetapi ketimpangan pendapatannya tinggi. • Semua anggota masyarakat mempunyai income yang rendah ( semuanya miskin ) tetapi ketimpangan pendapatannya rendah. • Tingkat income masyarakat bervariasi ( sebagian miskin , sebagian tidak miskin ) tetapi ketimpangan pendapatannya tinggi. • Tingkat income masyarakat bervariasi ( sebagian miskin , sebagian tidak miskin ) tetapi ketimpangan pendapatannya rendah. Masalah besar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik. Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya. Negara maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relative kecil dibanding negara sedang berkembang, dan untuk mengatasinya tidak terlalu sulit mengingat GDP dan GNP mereka relative tinggi. Walaupun demikian, masalah ini bukan hanya menjadi masalah internal suatu negara, namun telah menjadi permasalahan bagi dunia internasional. Berbagai upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh dunia internasional,

baik berupa bantuan maupun pinjaman pada dasarnya merupakan upaya sistematis untuk memperkecil kesenjangan pendapatan dan tingkat kemiskinan yang terjadi di negara-negara miskin dan sedang berkembang. Beberapa lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia serta lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya berperan dalam hal ini. Kesalahan pengambilan kebijakan dalam pemanfaatan bantuan dan/ atau pinjaman tersebut, justru dapat berdampak buruk bagi struktur sosial dan perekonomian negara bersangkutan. Perbedaan pendapatan timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi terutama kepemilikan barang modal (capital stock). Pihak (kelompok masyarakat) yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak pula. Menurut teori neoklasik, perbedaan pendapatan dapat dikurangi melalui proses penyesuaian otomatis, yaitu melalui proses “penetasan” hasil pembangunan ke bawah (trickle down) dan kemudian menyebar sehingga menimbulkan keseimbangan baru. Apabila proses otomatis tersebut masih belum mampu menurunkan tingkat perbedaan pendapatan yang sangat timpang, maka dapat dilakukan melalui sistem perpajakan dan subsidi. Penetapan pajak pendapatan/penghasilan akan mengurangi pendapatan penduduk yang pendapatannya tinggi. Sebaliknya subsidi akan membantu penduduk yang pendapatannya rendah, asalkan tidak salah sasaran dalam pengalokasiannya. Pajak yang telah dipungut apalagi menggunakan sistem tarif progresif (semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi prosentase tarifnya), oleh pemerintah digunakan untuk membiayai roda pemerintahan, subsidi dan proyek pembangunan. Dari sinilah terjadi proses redistribusi pendapatan yang akan mengurangi terjadinya ketimpangan. Tingginya Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara belum tentu mencerminkan meratanya terhadap distribusi pendapatan. Kenyataan menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat tidak selalu merata, bahkan kecendrungan yang terjadi justru sebaliknya. Distribusi pendapatan yang tidak merata akan mengakibatkan terjadinya disparitas. Semakin besar perbedaan pembagian “kue” pembangunan, semakin besar pula disparitas distribusi pendapatan yang terjadi. Indonesia yang tergolong dalam negara yang sedang berkembang tidak terlepas dari permasalahan ini.***


25

EKONOMI

Kebijakan dan Revitalisasi Pasar Tradisional Oleh : Drs. Budi Hartono Pasar modern terus berkembang menggerus pasar tradisional. Hal ini membuat pasar tradisional semakin tidak lagi diminati oleh konsumen. Pasar modern dinilai masyarakat lebih mempunyai daya tarik tersendiri dibarengi dengan fasilitas yang ada. Jika dibandingkan dengan pasar tradisional, pasar modern seperti supermarket atau minimarket mampu membuat masyarakat khususnya konsumen lebih memilih berbelanja di supermarket. Untuk itu perlunya regulasi atau aturan yang tegas dari pemerintah agar pasar tradisional dapat menjadi primadona bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhan seperti melakukan revitalisasi pasar tradisional Masalah infrastruktur yang hingga kini masih menjadi masalah serius di pasar tradisional adalah bangunan dua lantai yang kurang populer di kalangan pembeli, kebersihan dan tempat pembuangan sampah yang kurang terpelihara, kurangnya lahan parkir, dan buruknya sirkulasi udara. Belum lagi ditambah semakin menjamurnya PKL yang otomatis merugikan pedagang yang berjualan di dalam lingkungan pasar yang harus membayar penuh sewa dan retribusi. PKL menjual barang dagangan yang hampir sama dengan seluruh produk yang dijual di dalam pasar. Hanya daging segar saja yang tidak dijual oleh PKL. Dengan demikian, kebanyakan pembeli tidak perlu masuk ke dalam pasar untuk berbelanja karena mereka bisa membeli dari PKL di luar pasar. Kondisi pasar tradisional pada umumnya memprihatinkan. Banyak pasar tradisional di Jabodetabek yang tidak terawat sehingga dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh pasar modern. Faktor lain yang juga menjadi penyebab kurang berkembangnya pasar tradisional adalah minimnya daya dukung karakteristik pedagang tradisional, yakni strategi perencanaan yang kurang baik, terbatasnya akses permodalan yang disebabkan jaminan (collateral) yang tidak mencukupi, tidak adanya

26

skala ekonomi (economies of scale), tidak ada jalinan kerja sama dengan pemasok besar, buruknya manajemen pengadaan, dan ketidakmampuan untuk menyesuaikan dengan keinginan konsumen. Pasar Tradisional Vs Pasar Modern Memang tidak bisa dipungkiri bahwa dengan beroperasinya minimarket- minimarket, masyarakat otomatis akan menikmati pelayanan yang bagus, karena minimarket sebagai sebuah toko dagang modern sudah tentunya mengutamakan kenyamanan konsumen dan memberikan harga yang sangat kompetitif dan persediaan barang yang komplit, karena memang mereka disupport oleh sistem majemen modern. Apalagi masyarakat kita terkenal dengan budaya konsumtifnya. Sehingga para konsumen otomatis akan memilih minimarket dari pada pasar tradisional saat mereka berbelanja. Sebagai akar permasalahan persaingan bebas yang terjadi antara minimarket atau pasar modern dan pasar tradisional adalah tidak adanya aturan pembatasan jarak minimal antara minimarket atau pasar modern dengan pasar tradisional yang sudah ada dan juga tidak ada pembatasan jumlah maksimal gerai minimarket atau pasar modern yang diijinkan di suatu daerah. Kenyataannya siapapun, berapapun dan di manapun minimarket / pasar modern bisa didirikan tanpa ada batasan dan tanpa ada peraturan yang mengaturnya. Sehingga lambat laun nantinya pasar tradisonal akan meredup dan bahkan hilang digerus oleh minimarket / pasar modern tersebut kalau tidak segera diantisipasi. Dengan kondisi seperti ini, patut disayangkan kalau para pengambil kebijakan hanya diam dan seolah-olah membiarkan adanya “pengkerdilan” pasar tradisional seperti sekarang ini terjadi secara masif. Padahal menurut Peraturan Presiden (Perpres) No 112 Tahun 2007 perihal zonasi pasar ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.


Untuk mensolusikan itu semua kiranya perlu didorong agar dibuat Peraturan Daerah yang jelas dan tegas perihal pembatasan jarak minimal yang diperbolehkan suatu minimarket / pasar modern berdiri dari pasar tradisional yang sudah ada, sehingga dengan demikian tidak terjadi persaingan bebas yang sebebasnya seperti sekarang ini. Dan bahkan kalau perlu minimarket / pasar modern hanya diperbolehkan berdiri di kota kabupaten saja dan tidak beroperasi sampai kota-kota kecamatan. Dan jumlah gerai yang diperbolehkan berdiripun pun harus dibatasi, misalnya sebanding dengan jumlah penduduk di suatu daerah atau berada di radius tertentu. Hal ini dimaksudakan untuk tetap menjadikan pasar tradisonal sebagai pusat kegiatan ekonomi rakyat yang perlu dipertahankan dan dikembangkan. Dan juga adanya minimarket / pasar modern yang yang membuka gerai baru tidak membuat over supply di masyarakat. Agar masyarakat tidak merasa dirugikan dengan adanya pembatasan minimarket yang notabene merupakan pasar modern dengan pelayanan dan servis yang prima, tentunya peningkatan mutu barang dan mutu pelayanan di pasar-pasar tradisional serta penguatan permodalan plus skema pembiayannya perlu digalakkan dan diprogramkan secara seksama, misalnya melalui program revitalisasi pasar tradisional. Ritel (retail) adalah salah satu cara pemasaran produk meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis5. Ancaman ritel modern memang nyata. Umumnya yang menjadi korbannya adalah pasar tradisional. Mereka tidak hanya merugi tetapi juga banyak yang gulung tikar atau bubar. Data yang lansir Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM dan Lembaga Ombusman Swasta (LOS) DIY menunjukkan bahwa terjadi penurunan rata-rata sebesar 5,9% di Yogyakarta. Ritel dalam arti modern, memang

EKONOMI sudah lama berdiri di tanah air. Namun sejak runtuhnya Orde Baru, ritel modern langsung booming. Sejak diterapkannya kebijakan liberalisasi, pertumbuhan ritel modern melonjak naik. Sayangnya kebijakan yang dianggap mengancam ekonomi warga tidak dibarengi dengan perlindungan serius kepada usaha kecil masyarakat. Akibatnya ketimpangan dalam ranah persaingan sulit dihindari. Data di atas menunjukkan bahwa Industri ritel tanah air merupakan industri jasa strategis yang sangat penting dalam perekonomian. Serbuan ritel belanja modern seperti hypermarket, supermarket, dan minimarket hingga ke pelosok daerah se-Indonesia sempat mengkhawatirkan beberapa pihak. Ada yang berpendapat, mengguritanya jaringan ritel modern dengan modal besar akan mematikan peritel dan pemasok lokal. Hingga saat ini peraturan tentang pengaturan ritel modern dan pasar tradisional ada pada Perpres 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 tahun 2008.6 Dalam hal ini, KPPU juga terlibat dalam pembentukan Perpres yang diprakarsai oleh Kemendag itu. Namun ujung tombak dalam pengaturan ritel modern itu adalah Pemerintah Daerah. Setiap daerah harus mengakomodasi dan mengadopsi peraturan-peraturan retail modern, dengan menerbitkan Perda sebagai acuan peraturan mengenai ritel modern di daerah masing-masing. Revitalisasi Pasar Tradisional Dengan program revitalisasi pasar tradisional diharapkan akan membuat perkembangan pasar tradisional tidak kalah dengan pasar modern dan akhirnya masyarakat merasa terpenuhi dan terlayani kebutuhannya oleh pasar tradisional. Dan juga akan tetap mempertahankan pasar tradisional sebagai pusat kegiatan ekonomi rakyat. Program revitalisasi pasar tradisional haruslah tidak hanya dikaitkan denga n perbaikan sarana fisik semata namun revitalisasi ini harus merupakan konsep yang menyeluruh dari semua aspek dalam membenahi pasar tradisional. Karena sekarang ini yang terjadi adalah revitalisasi pasar tradisional hanya berupa rehabitalisasi bangunan fisik ataupun merelokasi pasar lama ke lokasi baru, dan inipun kebanyakan banyak menggusur pedagang-pedagang lama karena tidak mampu membeli toko atau kios di tempat yang baru tanpa ada bantuan pemodalan. Revitalisasi pasar tradisional harus menjadikannya sebagai pusat ikon

perekonomian suatu daerah, pasar tradisional sebagai simbol kewirausahaan daerah, sebagai indikator ekonomi suatu daerah, dan bahkan menjadi identitas sosial-ekonomi dan budaya bangsa. Revitalisasi pasar tradisional harus dijalankan dengan berbagai aspek yang bekerja secara paralel dan tidak parsial maupun tidak setengah-setengah. Pertama aspek tata kelola dan kelembagaan pasar. Tata kelola pasar tradisional yang buruk menjadi hambatan revitalisasi dan berpotensi memandulkan program perbaikan fisik pasar. Aspek tata kelola ini harus menentukan kedinasan mana yang bertanggung jawab dalam program revitalisasi pasar tradisional ini dan kedinasan tersebut harus melakukan koordinasi yang kuat dengan instansi, kedinasan lainnya atau pihak penyedia jasa finansial dalam pelaksanaanya. Serta juga harus ditentukan parameter-parameter pengukur keberhasilan kinerjanya. Jangan sampai ada duplikasi program antar instansi atau antar kedinasan perihal program revitalisasi ini. Kedua aspek finansial, yaitu penguatan pemodalan kepada para pedagang, seperti akses terhadap jasa keuangan serta skema pembiayaannya. Ini jangan hanya dijadikan program di atas kertas, tetapi benar-benar diterapkan agar para pedagang yang sebagian besar dari kalangan menengah ke bawah bisa meningkatkan permodalannya. Ketiga, aspek distribusi dan kontrol kualitas barang yang sampai saat ini tidak pernah diprogramkan. Dari hasil penelitian RICA (Rural Investment Climate Assessment) pada 2005 bahwa ditemukan kualitas barang yang dipasokan ke pasar tradisional bermutu rendah atau bahkan limpahan dari pasar modern yang reject. Yang terakhir atau aspek keempat ialah perbaikan sarana fisik dan infrastruktur pasar yang selama ini menjadi andalan pemerintah dalam program revitalisasi pasar. Namun perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat saat pembangunannya sangat sekali perlu ditingkatkan agar nantinya fisik bangunan dan infrastruktur yang bagus bisa digunakan dalam jangka panjang dan tidak mubazhir. Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha/UUPU)8 membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha

(KPPU) melalui atribusi beberapa tugas pengawasan (pasal 35). Salah satu tugas dimaksud adalah melakukan penegakan hukum dan penyampaian saran kebijakan kepada Pemerintah. Jika penegakan hukum yang meliputi penanganan perkara oleh KPPU maka pelaksanaan saran dilakukan oleh Pemerintah. Meskipun demikian, karena UUPU menentukan bahwa KPPU dibentuk untuk mengawasi pelaksanaannya (pasal 30) maka KPPU sebenarnya bertugas pula mengawasi penegakan dan implementasi kebijakan persaingan. Dan, karena dasar pengawasan kedua hal ini berdasarkan UUPU maka hukum formal dan substansi kedua hal ini harus pula berdasarkan UUPU. Sudah saatnya Pemerintah Pusat mempunyai peraturan atau kebijakan yang secara khusus mengatur pasar modern. Rancangan Perpres Pasar Modern yang akan disahkan dalam waktu dekat seharusnya diikuti juga dengan pemikiran untuk membuat undang-undang mengenai bisnis ritel sebagaimana telah diusulkan oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Seiring dengan meningkatnya persaingan di bisnis ritel, ada beberapa hal yang harus menjadi landasan bagi pembuat kebijakan untuk menjaga kelangsungan hidup pasar tradisional. Pertama, memperbaiki sarana dan prasarana pasar tradisional. Konsep bangunan pasar pun ketika renovasi harus diperhatikan sehingga permasalahan seperti konsep bangunan yang tidak sesuai dengan keinginan penjual dan pembeli dan kurangnya sirkulasi udara tidak terulang kembali. Kedua, melakukan pembenahan total pada manajemen pasar. Sepatutnya, kepala pasar yang ditunjuk memiliki kemampuan dan kepandaian manajerial. Ketiga, mencari solusi jangka panjang mengenai PKL yang salah satunya adalah menyediakan tempat bagi PKL di dalam lingkungan pasar. Pedagang tradisional selama ini selalu dihadapkan pada masalah permodalan dan jaminan/asuransi atas barang dagangannya. Oleh sebab itu, sudah saatnya pemda dan lembaga keuangan setempat memerhatikan hal ini. Strategi pengadaan barang yang kerap menjadi strategi utama pedagang tradisional adalah membeli barang dagangan dalam bentuk tunai dengan menggunakan dana pribadinya. Kondisi ini berdampak negatif terhadap usaha. Mereka menjadi sangat rentan terhadap kerugian yang disebabkan oleh rusaknya barang dagangan dan fluktuasi harga.***


27

LINGKUNGAN

KOTA HIJAU Kota Ramah Lingkungan Oleh : Rangga Dwi Setyo, S. Sos

Pada tahun 2025, populasi dunia akan mencapai 8 miliar, dan hampir 60% penduduknya tinggal di kota metropolitan di seluruh dunia (Green City, 2012). Urbanisasi yang terjadi di kota metropolitan akan mempengaruhi alam, keanekaragaman hayati, ketersediaan bahan makanan, lingkungan binaan dan kondisi social masyarakat. Kegiatan manusia telah menyebabkan pencapaian titik kritis terhadap bencana berkurangnya keaneka hayati pada tahun 19962011 sekitar 12%. Meskipun demikian, dunia internasional dalam 2 dekade terakhir mencoba untuk mengurangi kadar karbondioksida (CO2), dengan jumlah emisi terbesar di asia pasifik adalah negara-negara besar seperti Republik Rakyat Cina dan India. Salah satu upaya dalam penyelesaian permasalahan degradasi lingkungan adalah adanya konsep Green Citi. Konsep Green City atau kota hijau muncul pertama kali dalam pertemuan PBB yang dihadiri lebih dari 100 walikota dan gubernur di San Fransisco, Amerika Serikat, pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tahun 2005. Pertemuan tersebut, diantaranya melahirkan kese-

28

pakatan bersama mewujudkan pengembangan kota dengan konsep ‘kota hijau’. Kota hijau adalah kota yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan secara efektif dan efisien sumber daya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, mensinergikan lingkungan alami dan buatan berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. (Diadaptasi dari www.unep.org/ wed Richard Register first cotned the term ecocity in his 1987 book, Ecocity Berkeley: building cities for a healthy future). Menurut Wildsmith (2009), green city (kota hijau) juga dapat disebut sustainable city (kota yang berkelanjutan) atau eco-city (kota berbasis ekologi), yaitu kota yang dalam melaksanakan pembangunan didesain dengan mempertimbangkan lingkungan sehingga fungsi dan manfaatnya dapat berkelanjutan. Green city dapat terwujud jika masyarakat yang tinggal di dalamnya melakukan penghematan (minimisasi) pemanfaatan


energi dan air. Selain itu juga melakukan minimisasi buangan penyebab panas, serta melakukan pencegahan pencemaran air dan udara. Selain elemen-elemen tersebut Wildsmith (2009) juga menambahkan elemen sosial dan budaya. Sehingga green city merupakan kota yang melakukan pembangunan berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan ekologi sehingga tercipta keseimbangan diantara manusia dan alam. Mori dan Christodoulou (2011), mengartikan kota hijau sebagai kota berkelanjutan. Yang dimaksud dengan kota berkelanjutan adalah sebuah kota yang dalam melakukan pembangunan berasaskan keadilan antara generasi saat ini dengan generasi yang akan datang. Pembangunan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang. Seperti halnya Wildsmith (2009), Mori dan Christodoulou (2011) juga mensyaratkan keseimbangan biofisik, sosial dan ekonomi yang berkeseimbangan dalam pelaksanaan pembangunan kota berkelanjutan. Roseland (1997) mendefinisikan green city sebagai eco-city, yaitu kota yang berbasis ekologi dengan beberapa upaya yang dapat dilakukan sebagai berikut : 1) merevisi penataan penggunaan lahan agar menjadi lebih memperhatikan kebutuhan akan ruang terbuka hijau dan kenyamanan di pusat-pusat permukiman dan area dekat transportasi, 2) Perlu memperhatikan kebutuhan transportasi ramah lingkungan, 3) Merehabilitasi lingkungan perkotaan yang rusak (sungai, pantai, lahan basah), 4) Mendukung kegiatan penghijauan, pertanian masyarakat lokal, 5) Sosialisasi daur ulang limbah, teknologi inovatif tepat guna, 6) Menciptakan keadilan sosial dengan memberikan kesempatan pada wanita dan orang cacat untuk berperan serta menikmati pembangunan, 7) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis ekologi yaitu dengan menurunkan limbah dan polusi, serta menggunakan bahan baku yang tidak berbahaya bagi lingkungan, 8) Mensosialisasikan penghematan pemanfaatan sumberdaya alam, 9) Meningkatkan

lingkungan kesadaran terhadap lingkungan melalui kegiatan pendidikan lingkungan. Konsep Kota Hijau Salah satu cara untuk mewujudkan kota hijau adalah dengan melakukan pembangunan berkelanjutan yang saat ini dikenal dengan pembangunan berbasis green growth. World Wide Fund for Nature dan Pricewaterhouse Coopers (2011), mendefinisikan green growth sebagai sebuah konsep pembangunan yang dilaksanakan dengan mengupayakan keseimbangan ekonomi, sosial, budaya serta lingkungan hidup. Konsep pembangunan berbasis green growth menurut World Wide Fund for Nature (WWF) dan Price Waterhouse Coopers (PWC), dilaksanakan berdasar pada lima pilar penting berikut : 1. Pertumbuhan ekonomi 2. Perbaikan kondisi sosial 3. Konservasi keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan 4. Kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim global 5. Penurunan emisi gas rumah kaca. Sektor ekonomi sangat penting dalam menggerakkan pembangunan perkotaan. Ekonomi yang sehat akan meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya harus ditingkatkan. Selain sektor ekonomi dan kondisi sosial masyarakat, yang perlu menjadi perhatian adalah perlunya memberikan harga (value) tinggi pada sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang ada. Sumberdaya alam termasuk keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan. Keanekeragaman hayati vegetasi ruang terbuka hijau mempunyai jasa lingkungan melalui perannya dalam mengabsorbsi dan mengadsorbsi berbagai polutan udara, memperbaiki iklim mikro perkotaan, meningkatkan estetika lingkungan, mengurangi kebisingan (Dahlan 2004). Oleh karena itu perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat dalam upaya konservasi sumberdaya alam dan jasa lingkungan serta perbaikan habitat di perkotaan. Agar sebuah kota dapat melakukan pembangunan berkelanjutan, maka selain melakukan perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, juga harus meningkatkan kemampuan adaptasi kota tersebut terhadap perubahan iklim global. Penurunan emisi gas rumah kaca harus dimasukkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kota berbasis karbon rendah.

Adapun mengenai konsep kota hijau adalah perlunya pemerintah memanfaatkan energi matahari, udara dan air untuk mewujudkan green building dan green businnes pada proyek-proyek restorasi lingkungan kota, pertamanan kota dan penghijauan kota.Secara individu , penduduk kota diharapkan juga memiliki kebiasaan menggunakan kendaraan umum, berjalan kaki, bersepeda atau mengunakan angkutan berbahan bakar non fosil. Menurut Michael Lindfield and Florian Steinberg (Green City, 2012), konsep green City antara lain : 1. Strategi pengembangan tata ruang dan teknologi Kota Hijau 2. Strategi energi untuk kota hijau 3. Transportasi untuk Kota Hijau 4. Pengelolaan air untuk masa depan kota hijau 5. Pengelolaan limbah kota hijau Kota Hijau merupakan metafora dari Kota Berkelanjutan atau Kota Ekologis yang didefinisikan sebagai berikut: 1. Kota Hijau dapat dipahami sebagai kota yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan secara efektif dan efisien sumberdaya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, mensinergikan lingkungan alami dan buatan, berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. 2. Kota yang didesain dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, dihuni oleh orang-orang yang memiliki kesadaran untuk meminimalisir (penghematan) penggunaan energi, air dan makanan, serta meminimalisir buangan limbah, percemaran udara dan pencemaran air. 3. Kota yang mengutamakan keseimbangan ekosistem hayati, dengan lingkungan terbangun sehingga tercipta kenyamanan bagi penduduk kota yang tinggal didalamnya maupun bagi para pengunjung kota. 4. Kota yang dibangun dengan menjaga dan memupuk aset-aset kotawilayah, seperti aset manusia dan warga yang terorganisasi, lingkungan terbangun, keunikan, dan kehidupan budaya, kreativitas dan intelektual, karunia sumber daya alam, serta lingkungan dan kualitas prasarana kota. Beberapa literatur yang dapat digunakan untuk menentukan atribut dari Kota Hijau, diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Menurut Platt, ada 5 atribut dari Kota Hijau : a. Kepekaan dan kepedulian ma-

syarakat b. Beradaptasi terhadap karakteritik bio-geofisik kawasan c. Lingkungan yang sehat, bebas dari pencemaran lingkungan yang membahayakan kehidupan d. Efisiensi dalam penggunaan sumberdaya dan ruang e. Memperhatikan kapasitas daya dukung lingkungan 2. Kurokawa, menjelaskan 5 atribut terkait dengan Kota Hijau, yaitu : 1. Menciptakan suatu jejaring Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota/wilayah 2. Menghindari/mengendalikan urban sprawl (ekspansi penduduk kota beserta aktivitasnya ke kawasan pinggiran yang mengakibatkan peralihan fungsi lahan dari pertanian ke perkotaan) 3. Pengembangan usaha untuk mengurangi sampah dan limbah serta pengembangan proses daur ulang (reduce, reuse, recycle) 4. Pengembangan sumber energi alternatif (misalnya: biomas, matahari, angin, ombak) 5. Pengembangan sistem transportasi berkelanjutan (misalnya: pembangunan fasilitas pedestrian dan jalur sepeda, dsb) 3. Atribut Kota hijau menurut United Nations Urban Environmental Accords (UNUEA) : 1. Energi, meliputi: ●Efisiensi energi ●Energi terbarukan ●Perubahan iklim 2. Pengurangan Limbah, meliputi: ●Tanpa limbah ●Peningkatan tanggung jawab produsen ●Tanggung jawab konsumen 3. Transportasi, meliputi: ●Transportasi umum ●Mobil bersih ●Pengurangan kemacetan 4. Urban Desain, meliputi: ●Green building ●Perencanaan kota ●Green jobs 5. Urban Nature, meliputi: ●Ruang terbuka hijau ●Restorasi habitat ●Konservasi cagar alam 6. Kesehatan Lingkungan, meliputi: ●Pengurangan bahan beracun ●Sistim makanan sehat ●Udara bersih 7. Air, meliputi: ●Akses air bersih ●Konservasi sumber air ●Pengurangan limbah Secara garis besar, kota hijau adalah kota dimana semua konstruksi


29

lingkungan buatan manusia seperti jalan dan bangunan berpadu dalam harmoni yang seimbang dengan lingkungan , masyarakat, dan perekonomian, dan kesemuanya itu dikelola oleh pemerintah yang bertanggung jawab, terbuka kepada rakyatnya serta bekerja sama dengan masyarakat melalui proses partisipatif. Kota Hijau di Indonesia Perkembangan kota-kota di Indonesia meningkat secara pesat dalam 41 tahun terakhir. Dalam durasi tersebut jumlah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di kawasan urban meningkat dua kali lipat menjadi sebesar 52 persen. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah dengan semakin banyaknya urbanisasi menjadi lebih dari 60 persen pada tahun 2030. Menyadari hal tersebut, Kementrian PU melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang menginisiasikan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) sejak tahun 2011. Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) diluncurkan oleh Kementrian PU sebagai salah satu bentuk inisiatif program pemerintah pusat agar Pemerintah Kota bersamasama dengan Pemerintah Provinsi dapat mempercepat pemenuhan ketetapan UU No. 26 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang yaitu tersedianya ruang terbuka hijau sebesar 30 persen dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim di Indonesia. Adapun maksud Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) adalah untuk menjabarkan amanat UU penataan Ruang tentang perwujudan 30% dari wilayah kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta menindaklanjuti 10 Prakarsa Bali dari forum Sustainable Urban Development (SUD) khususnya butir ke tujuh yaitu “Mendorong peran pemangku kepentingan perkotaan dalam mewujudkan kota hijau”, berupa inisiatif bersama pemerintah Kabupaten/ Kota masyarkata dan dunia usaha nasional. Tujuan P2KH adalah untuk meningkatkan kualitas kota khususnya melalui perwujudan RTH 30% sekaligus implementasi RTRW Kota/ Kabupaten dan meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam implementasi agenda hijau kota. Secara umum, P2KH bertujuan untuk melakukan inisiasi melalui kemitraan Pemerintah Pusat dan daerah dalam mewujudkan kota hijau. Secara rinci pelaksanaan program ini terpadu dan bertahap sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan lokal bertujuan untuk: • Meningkatkan kapasitas Pemerin-

30

tah Kota/Kabupaten dalam mewujudkan perencanaan dan perancangan kota yang ramah lingkungan. • Meningkatkan kapasitas Pemerintah Kota/Kabupaten dalam mewujudkan tersedianya RTH. • Meningkatkan kapasitas Pemerintah Kota/Kabupaten dalam mewujudkan konsumsi energi yang efisien. • Meningkatkan kapasitas Pemerintah Kota/Kabupaten dalam mewujudkan pengelolaan air yang efektif. • Meningkatkan kapasitas Pemerintah Kota/Kabupaten dalam mewujudkan pengelolaan sampah ramah lingkungan. • Meningkatkan kapasitas Pemerintah Kota/Kabupaten dalam mewujudkan bangunan hijau. • Meningkatkan kapasitas Pemerintah Kota/Kabupaten dalam mewujudkan penerapan sistem transportasi yang berkelanjutan. • Meningkatkan kapasitas Pemerintah Kota/Kabupaten dalam mewujudkan peningkatan peran masyarakat sebagai komunitas hijau. Ada 8 (delapan) atribut Kota Hijau yang dikembangkan khusus untuk Indonesia. Ke-delapan atribut Kota Hijau tersebut adalah sebagai berikut: 1. Green Planning & Green Design Upaya peningkatan kualitas perencanaan dan perancangan kota yang mengadopsi prinsip konsep pembangunan kota berkelanjutan meliputi penyusunan RDTR, RTBL atapun Masterplan kawasan yang telah mempertimbangkan rencana penyediaan atau konservasi area hijau (RTH). 2. Green Community Peran aktif masyarakat atau komunitas serta institusi swasta dalam pengembangan kota hijau. 3. Green Open Space Peningkatan mutu kualitas maupun kuantitas ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan sesuai dengan karakter Kota atau Kabupaten dengan proporsi minimal RTH kota adalah 30% dari luas kawasan. 4. Green Building (Bangunan Hijau) Upaya pengembangan bangunan hemat energi dan ramah lingkungan melalui penerapan prinsip bangunan gedung hijau. 5. Green Energy Pemanfaatan sumber energi yang tidak terbarukan secara efisien dan ramah lingkungan dengan memanfaatkan sumber energi yang terbarukan (energi alternatif). 6. Green Transportation


Upaya mengatasi permasalahan sistem transportasi khususnya kemacetan dan polusi kendaraan bermotor dengan mengembangkan transportasi berkelanjutan yang berprinsip pada pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. 7. Green Water Efisiensi pemanfaatan sumber daya air untuk keberlangsungan hidup dengan memaksimalkan penyerapan air, mengurangi limpasan air, dan mengefisienkan pemakaian air. 8. Green Waste; Upaya pengelolaan limbah/sampah untuk menciptakan zero waste dengan menerapkan konsep 3R : Reduse (mengurangi sampah), Reuse (memberi nilai tambah bagi sampah hasil proses daur ulang), Recycle (mendaur ulang sampah). Tantangan untuk menciptakan kota hijau semakin berat seiring dengan pemanasan global dan perubahan iklim. Namun upaya mewujudkan kota hijau bisa terwujud dengan kolaborasi semua pihak yang berkepentingan. Kota hijau adalah kota yang dibangun dengan memertimbangkan keseimbangan antara dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan termasuk dimensi tata kelolanya. Dimensi tata kelola mencakup sisi kepemimpinan dan kelembagaan kota yang mantap. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan kota hijau sebagai konsep pengembangan perkotaan menjadikan kota memiliki peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pengembangan kota hijau melalui pembangunan ruang terbuka hijau memberikan dampak dalam menjaga fungsi ekologis, sosial, budaya, dan fungsi estetika, yang masing-masing fungsi saling melengkapi satu sama lain. Ruang terbuka hijau menjadi salah satu elemen penting menuju kota hijau yang dapat mencegah terjadinya penurunan kualitas udara maupun meningkatnya emisi dari angkutan/mobil, industri, dan lainlain, serta menjadi sarana hiburan dan tempat bersantai yang akan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatnya. Perwujudan kota hijau memerlukan faktor-faktor penunjang terutama inisiatif dari pemerintah kota untuk melakukan kebijakan dan program pembangunan kota, pengembangan kelengkapan fisik ruang terbuka hijau, dan kemudahan aksesibilitas oleh masyarakat sehingga RTH tidak hanya memberi fungsi ekologis dan estetika saja tetapi fungsi sosial dan budaya masyarakat sebagai ruang publik.***

FEATURES Pengusaha Tempe Gagal, Jatuh dan Berusaha Bangkit Kembali

Dalam dunia bisnis, kegagalan dan mengalami bangkrut adalah hal yang biasa. Ya, selalu ada resiko dalam setiap langkah yang akan ditempuh, khususnya dalam masalah bisnis. Bahkan beberapa pengusaha duniapun pernah mengalami kegagalan dan jatuh bangkrut. Namun yang menjadi titik fokus tentu saja adalah bagaimana cara seseorang mengatasi kegagalan tersebut, supaya tidak berlarut – larut dan kembali ke jalur usaha untuk menggapai sukses. Bisnis memang dunia yang keras, jika tidak memiliki mental yang kuat dan kesiapan yang matang, seseorang bisa mudah terhempas dari persaingan dan bangkrut seketika. Inilah sebuah cerita naik - turunnya sebuah usaha yang antara lain berkisah tentang bagaimana cara bangkit dari kebangkrutan. Sempat dipandang sebelah mata, tidak membuat laki - laki berusia 36 tahun silam ini patah arang. Bersama dengan sang istri yang ketika itu baru 4 tahun dinikahi, Totok Suyoko, membangun usaha pembuatan tempe berjuluk tempe Kedelai Janoko pada tahun 2008 lalu. Berbekal kemampuannnya dalam memahami mesin produksi, ia memproduksi tempe yang berbeda dari yang lain. Berikut kisah sukses Tempe Janoko oleh majalah Parlementaria. Tidak dipungkiri, pengusaha tempe di Sidoarjo jumlahnya mencapai ribuan. Namun berkat strategi pemasaran, proses pembuatan yang khas, membuat tempe Janoko tetap menonjol dan laku keras. Bahkan, harga kedelai yang fluktuatif tidak mengganjal langkah tempe yang diproduksi di Perumahan

Bluru Permai Sidoarjo blok C 20 ini. Bersama dengan Risky Maulidiyah, perempuan yang telah memberinya seorang putri, Millata Azka Khofidhotur Rohmah, kedatangan Parlementaria di tempat produksi tempe Janoko pada suatu siang. Pria asal desa Sumber rejo, Bojonegoro ini bercerita perihal seluk beluk usaha tempe yang telah mengangkat ekonomi keluarganya. Pasang surut dunia usaha membuat usaha bengkel las yang ditekuninya sejak dirinya hijrah ke Sidoarjo, gulung tikar karena ongkos produksi yang sangat tinggi tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh.” Kondisi tersebut, sempat membuat saya down, bahkan tidak bisa bangkit lagi dari dunia usaha. Semua modal dan keuangan habis tak bersisa. Untuk makan saja, kami tidak bisa. Anak saya titipkan mertua. Untuk ongkos karyawan saja, saya dapat dari menjual sepeda motor.”kisahnya “ Saat itu, saya benar – benar jatuh. Bahkan untuk bangkit saja, saya susah. Yang tersisa hanya sepeda mini butut.”lanjutnya dengan mata berbinar Namun, semangat dari istri dan putri satu – satunya, Totok, sapaan akrabnya bertekad untuk bangkit lagi dari keterpurukan saat itu. “ Alhamdulillah, saat itu, istri saya diterima sebagai pengajar di SD Sabilillah, Sidoarjo.”ujarnya “Sembari antar jemput sang istri, saya kemudian mencoba bisnis jualan tempe. Saya coba ambil tempe jadi di Sepande. Dengan uang seadanya, saya kemudian kulak tempe dan menjajakannya berkeliling.”Awalnya, masih banyak tempe yang tersisa. Sisa itu, kemudian saya masak untuk makan kami bertiga.Sorenya, saya berkeliling


31

FEATURES

mencari barang bekas dan mengumpulkannya untuk saya jual kembali. Begitu setiap harinya.”paparnya “Alhamdulillah, saya mempunyai istri dan anak yang tidak malu dengan pekerjaan saya. Dari berjualan tempe, kemudian saya belajar bagaimana membuat tempe. Kemudian, saya mencoba membuatnya.”tuturnya Berkali – kali kegagalan yang ia terima, namun hal tersebut tak pernah menyurutkan niatnya untuk membuat bisnis sendiri. Hingga suatu hari, sepulang dari menjemput sang istri, di tengah jalan ia menemukan satu karung kedelai berceceran di jalan. Awalnya, ia tidak berani untuk memungutnya, dan langsung pulang.” Sorenya, saya kembali mengantar anak saya ke rumah mertua. Saya kembali terkejut, karena kedelai tersebut masih berserakan di tempat yang sama. Tanpa ragu, kemudian saya pungut kedelai itu.”imbuhnya Keesokan harinya, Totok kemudian mengolah kedelai tersebut menjadi tempe. Dengan takaran yang sama dan resep yang sama, kedelai tersebut akhirnya berhasil dibuat.”Alhamdulillah, inilah berkah dari kedelai tersebut. Entah apakah ini memang sudah ditakdirkan untuk saya.”begitu kisahnya dengan wajah sumringah Pilihan untuk berbisnis tempe pun menyerbu pikiran pria ini. Maka ia pun mulai menawarkan

32


tempe buatannya kepada pelanggan – pelanggan lamanya dan mengembangkan strategi pemasaran. Caranya, jemput bola ke penjual – penjual sayur menawarkan langsung tempe - tempenya. Dari sinilah, kemudian bisnis usahanya kembali bangkit. Awalnya ia berjualan tempe, sebagai jembatan untuk menyambung hidup. Namun, ia sekarang ini merasakan, bahwa pekerjaan itu menghasilkan banyak uang dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Sebagai contoh, suami dari Rizky Maulidiyah itu membuat 1 kilo kedelai dan menghasilkan 1,6 kilo tempe. Proses ini dibilang menjadi penentu tempe janoko yang dijualnya. Jatuh bangun yang dialami dalam rangka menentukan komposisi pas sudah dilaluinya, seperti tempe yang tidak jadi hingga menyebabkan rugi.” Untuk satu kantong plastik, saya jual tempe Janoko dengan harga Rp. 2000 untuk kantong yang kecil. Tergantung pesanan, namun yang paling laris, ya harga Rp. 2 ribu itu.” Ketekunannya membuahkan hasil. Tempe Janoko menjadi tempe yang berkualitas dengan warna yang kuning kecoklatan saat digoreng. Tidak hanya itu gurih alami tanpa bahan kimia serta pengawet membuat tempe Janoko menjadi langganan banyak penjual sayur dan warung makan di Sidoarjo. Walaupun demikian, ia tetap bersyukur karena sampai sekarang, usahanya masih terus berjalan dibandingkan dengan pengusaha tempe lain, yang sudah pada tutup karena kehabisan modal. Pendapatan bersihnya dalam satu bulan bisa mencapai Rp3.500.000. Sekarang ini, untuk membantu dalam pembuatan tempe, ayah dari Mela ini punya karyawan sebanyak 3 orang dibantu dengan sang istri. “ Dalam melakukan pengerjaan tempe harus bersih, tidak boleh kotor, sebab kalau kotor atau airnya tidak bagus, maka tempe tidak akan jadi,” katanya. Agar para pembeli tidak pindah di tempat lain, dia selalu menjaga kualitas pembuatan tempe. Misalnya, ia harus menjaga kebersihan dan menjaga kepercayaan kepada konsumen.”Kalau tidak menjaga semua itu, tidak mungkin usaha sampai sekarang masih ada dan maju,”ucapnya lagi. Selain menjual tempe, di sela – sela kesibukannya memproduksi tempe, Totok bersama sang istri juga memproduksi sari kedelai merk Janoko.” Karena prosesnya hampir sama, apa salahnya jika mencoba. Alhamdulillah, sari kedelai buatan istri juga laris manis,”ucapnya. Totok berharap, ke depan, tempe Janoko bisa semakin berkembang bukan hanya di Sidoarjo, tetapi di seluruh Indonesia. “Saya bersyukur, karena kondisi perekonomian kami saat ini semakin berkembang. Apalagi, putri kami sangat berprestasi di sekolahnya di SDN Pucang 1 Sidoarjo. Saya bertekad, akan memberikan kehidupan yang layak kepada istri dan anak saya hingga menyekolahkannya sampai tingkat tinggi,”harapnya. “ Saya ingin, suatu hari anak saya sukses. Meskipun orang tuanya hanya penjual tempe, saya mengajarkan kepada anak saya untuk selalu hidup jujur dan tekun,”pungkasnya.***

vol.11 TAHUN Parlementaria Media DPRD Kab. Sidoarjo

Recommend Documents