vol.10 TAHUN Parlementaria Media DPRD Kab. Sidoarjo

P

arlementaria

Edisi 74/ vol .10 TAHUN 2015

DAFTAR ISI

SALAM REDAKSI (2)

Anggaran. Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD.

KAJIAN (3)

PEMUDA. Generasi muda adalah ujung tombak pembangunan dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, serta merupakan komponen terbesar dalam komposisi penduduk Indonesia. Peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober lalu, merupakan momen penting para pemuda dalam menyatukan visi kebangsaan Indonesia.

ANALISA (9)

KUA PPAS 2016. Pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2016 serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2016 dilakukan secara komprehensif antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sidoarjo.

PROFIL (15)

H. Sulamul Hadi Nurmawan, S.THi dan Siswo Adi Tjahyono, merupakan sosok muda di Kab. Sidoarjo. Simak Profil serta kiprah mereka. Cover : Pimpinan DPRD Kab. Sidoarjo Menandatangani Keputusan KUA PPAS APBD Tahun 2016

Parlementaria

Media DPRD Kab. Sidoarjo

ISSN : 1907-9362

FEATURES (31)

Yayasan Anak Yatim. Yayasan Pena Zakat sendiri merupakan lembaga pengelola zakat, infaq, dan shadaqah serta wakaf yang memiliki segmen penyaluran khusus bagi anak yatim dhuafa, bertujuan untuk mengkoordinasi dan kemudian menyalurkan bantuan dari para donatur yang untuk diberikan kepada anak yatim piatu dhuafa yang berhak. Dengan tujuan untuk pembangunan sumber daya insane anak yatim dhuafa secara mandiri dan berkelanjutan. Komunitas ini juga sekaligus mencoba meningkatkan peran sosial para komunitas kepada para anak yatim/piatu dhuafa yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan.

Pengarah : Sekretaris DPRD Kab Sidoarjo. Penanggungjawab : Kabag Persidangan dan Perundang-undangan. Redaksi Pelaksana : Kasubbag Perencanaan, Kasubbag Dokumentasi dan Kehumasan, Kasubbag Perundang-undangan. Anggota Redaksi : Staf Sekretariat DPRD. Alamat Redaksi : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Jl. Sultan Agung No. 39, Sidoarjo. Telp. 031-8921955, 8965219 FAX. 031-8925396. Website : http://www.dprd-sidoarjokab.go.id Email : [email protected], [email protected] Twitter : @dprdsidoarjokab, Facebook : Dprdkabsidoarjo Redaksi menerima sumbangan tulisan, ilustrasi, foto. Redaksi berhak mengedit tulisan tanpa mengurangi substansi yang ingin disampaikan. Parlementaria • Edisi 74 • Vol.10 • Tahun 2015

1

Editorial

Menentukan Skala Prioritas Anggaran Ir. Endang Soesijanti,M.Si Sekrertaris DPRD Kab. Sidoarjo Penyusunan KUA dan PPAS Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Pedoman penyusunan APBD memuat antara lain: • pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah; • prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan; • teknis penyusunan APBD; dan • hal-hal khusus lainnya. Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS, kepala daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun disampaikan oleh sekretaris daerah selaku ketua TAPD kepada kepala daerah, paling lambat pada minggu pertama bulan Juni. Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah kongkret dalam mencapai target. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKASKPD. Penentuan batas maksimal dapat dilakukan setelah memperhitungkan belanja pegawai. Tujuan prioritas terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya, agar alokasi sumber daya dapat digunakan/dimanfaatkan

2

secara ekonomis, efisien dan efektif, mengurangi tingkat risiko dan ketidakpastian serta tersusunnya program atau kegiatan yang lebih realistis. Rancangan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut: • menentukan skala prioritas pembangunan daerah; • menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan • menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/ kegiatan. Demikian pula, di dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2015 (contoh untuk PPAS 2015), “Substansi PPAS mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait. Prioritas program dari masing-masing SKPD provinsi disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan 9 (sembilan) bidang-bidang pembangunan, yaitu: (1) Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama; (2) Bidang Ekonomi; (3) Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (4) Bidang Sarana dan Prasarana; (5) Bidang Politik; (6) Bidang Pertahanan dan Keamanan; (7) Bidang Hukum dan Aparatur; (8) Bidang Wilayah dan Tata Ruang; dan (9) Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang tercantum dalam RKP Tahun 2015, sedangkan prioritas program dari masing-masing SKPD kabupaten/ kota selain disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan 9 (sembilan) bidang-bidang pembangunan tersebut di atas, juga telah disinkronisasikan dengan prioritas program provinsi yang tercantum dalam RKPD Povinsi Tahun 2015. Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepala daerah

Parlementaria • Edisi 74 • Vol. 10 • Tahun 2015

kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS. Format KUA dan PPAS tercantum dalam Lampiran A.X.a dan A.XI.a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. KUA dan PPAS yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan. Dalam hal kepala daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. Format nota kesepakatan tercantum dalam Lampiran A.XII.a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Berdasarkan nota kesepakatan, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKASKPD. Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD mencakup: • prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait; • alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD; • batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; • dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.***

k a j i a n

Aktualisasi “Sumpah Pemuda” di Era Terkini Generasi muda adalah ujung tombak pembangunan dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, serta merupakan komponen terbesar dalam komposisi penduduk Indonesia. Peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober lalu, merupakan momen penting para pemuda dalam menyatukan visi kebangsaan Indonesia. Tak mudah memang menyatukan keanekaragaman dalam satu ikatan persatuan, karena masing-masing punya kepentingan, namun tanah air, bangsa yang satu, dan bahasa persatuan Indonesia bisa menyatukan perbedaan tersebut

Ali Masykuri, S.Pd, M.PdI, Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo mengatakan bahwa pemuda yang ada di Sidoarjo saat ini sangat membanggakan. Banyak terlahir pemuda-pemudi berprestasi di Sidoarjo. “Yang perlu dilakukan oleh legislatif dan eksekutif adalah bagaimana menyusun formula yang bagus untuk mensupport para pemuda tersebut,” katanya. “Kondisi generasi muda saat ini

sangat jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Banyak kegiatan positif dari pemuda yang telah dilakukan mereka,” lanjutnya. Ia mengharapkan, Pemerintah Sidoarjo menjadikan pemuda sebagai aset dan mitra strategis untuk kemajuan pembangunan di Sidoarjo, bukan sebagai beban dan masalah.”Pemuda sebagai aset dan kekuatan yang besar jumlahnya diyakini akan dapat meningkatkan perannya dalam pembangunan daerah,”lanjutnya lagi Dia mengatakan paradigma selama ini, cenderung pemuda dianggap sebagai beban dan masalah yang membawa pada kebijakan pemecahan masalah yang bersifat jangka pendek. Padahal dengan memperlakukan pemuda sebagai aset dan kekuatan masa depan, akan membawa pada model kebijakan positif dan jangka panjang. “Kami (anggota DPRD red.) akan selalu mensupport kegiatan positif masyarakat Sidoarjo khususnya para pemuda,” katanya.

Atas alasan itu, Ali meminta kepada pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar menekankan pembangunan kepemudaan sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan rakyat, dan menjadikan KNPI menjadi mitra strategis pemerintah untuk membangun karakter pemuda yang produktif dan berdaya saing menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Terutama, dinas terkait seperti Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Sidoarjo.” “Saya meyakini, pemerintah Sidoarjo sudah menjadikan dinas tersebut sebagai poros dalam melakukan pembangunan kepemudaan. Akan tetapi, tidak menutup diri, bahwa lembaga – lembaga lainnya untuk turut mendukung hal tersebut,” imbuhnya. Untuk itu, Politisi asal Partai Nasdem itu menghimbau kepada eksekutif, untuk dapat melakukan penguatan dan revitalisasi peran dinas terkait dalam menangani pembangunan kepemudaan dengan anggaran yang seimbang bahkan harus lebih besar dari dana olahraga. Anggota Komisi D yang membidangi Kesrah dan bermitra kerja dengan SKPD yang terkait prihatin, anggaran untuk pembinaan kepemudaan tahun ini masih minim dan masih belum tepat sasaran. “Saya menilai, program pengembangan pemuda dianggarkan

Parlementaria • Edisi 74 • Vol.10 • Tahun 2015

3

k a j i a n sangat kecil, dan program di SKPD itu lebih menitik beratkan ke bidang olahraga. Padahal, program pengembangan pemuda sangatlah penting, untuk menciptakan generasi berkualitas,” ujarnya. Sementara itu, lanjutnya, untuk pengembangan pemuda dan program kepemudaan, harus didukung dari sisi anggaran. Karena bagaimana pun, program pengembangan pemuda merupakan salah satu bagian yang penting. Dewan lanjutnya mendorong agar tahun selanjutnya anggaran tersebut lebih ditingkatkan lagi. “Sidoarjo memiliki banyak sekali generasi muda yang berprestasi dan berkualitas, maka itu generasi muda harus di bina lebih baik lagi dengan didukung anggaran yang mencukupi,” kata Ali. DPRD berharap perlu pembahasan terkait soal kepemudaan supaya pemuda masa depan ini agar ditingkatkan anggarannya. Jangan hanya sebatas perhatian-perhatian saja. karena ini penting, bagaimana kita bisa menciptakan pemuda yang mandiri dan berkualitas. “Kita di dewan siap membantu mengupayakanya, nanti pengajuan dan pembahsannya melalui DPRD Sidoarjo, maka akan kita bantu peningkatanan anggaranya pada APBD Sidoarjo berikutnya,” pungkasnya. Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo, Mulyono, membenarkan jika ancaman untuk generasi muda saat ini adalah gempuran budaya globalisasi. Menurutnya, saat ini memang bukan ancaman perang yang dihadapi para pemuda era globalisasi, namun pengaruh budaya globalisasi harus lebih diwaspadai oleh generasi muda.” Inilah yang perlu proteksi lebih dari semua pihak baik factor internal hingga eksternal.”katanya Tentu saja sikap dan rasa optimis menurut Mulyono harus terus terpelihara dan tertanam dalam diri dan kehidupan terutama para pemuda. “Hal tersebut harus didukung dan komitmen tinggi dari Pemerintah untuk memperkuat sektor perlindungan warga negara, tata kelola pemerintahan yang baik, penguatan daerah/desa dalam bingkai NKRI, penegakan hukum yang adil, peningkatan pendidikan, kemandirian ekonomi, dan menguatkan persatuan Indonesia.” Tentu, ini merupakan pekerjaan rumah bagi kami anggota dewan. Politisi muda asal Partai Keadilan Sejahtera itu menilai, eksekutif seharusnya konsisten dan komitmen atas pembinaan kepemudaan yang ada di Sidoarjo. Ia menyampaikan, seluruh anggota DPRD Sidoarjo akan terus mendo-

4

rong para pemuda di Sdioarjo agar bisa mengembangkan kreativitas dengan cara berwirausaha sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. “Pemuda di Sidoarjo tidak boleh hanya mengharapkan untuk menjadi PNS semata. Menempuh jalur berwirausaha juga merupakan peluang besar untuk bisa hidup mandiri tanpa harus memilih jalur PNS,”lanjutnya di ujung seluler Menurut dia, Pemerintah pasti mempunyai program untuk membina dan membantu pengembangan usaha kecil dan menengah bagi pemuda yang ada di Sidoarjo.”Dukungan terhadap kreativitas remaja dalam berwirausaha harus terus dilakukan, agar energi-energi yang dimiliki oleh para generasi muda dapat tersalurkan ke hal-hal positif dan berguna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendukung program pemerintah daerah.”tuturnya Ia juga menyatakan kesiapannya untuk membantu mengembangkan usaha tersebut tidak sulit dilakukan karena ia memiliki kapasitas selaku wakil rakyat yang duduk di parlemen bisa menggunakan kewenangannya untuk meminta kepada dinas atau badan terkait memberikan program bantuan kepada usaha kecil dan menengah khususnya yang dijalankan oleh generasi muda. “Banyak potensi – potensi yang belum tergali dalam diri pemuda di Sidoarjo. Padahal kamau melihat aktivitas remaja saat ini sangat beragam dan positif. Terlihat ketika saya melewati pendopo alun – alun Sidoarjo, banyak komunitas remaja memenuhi dalam


beragam aktivitasnya. Ada kursus tari, modern dance, fotografic serta kegiatan lainnya,” ungkapnya. Fenomena ini, masih menurut Mulyono menunjukkan bahwa banyak potensi dan bakat yang dimiliki remaja di Sdioarjo. Belum lagi, prestasi di bidang pendidikan seperti juara Olimpiade, juara pidato bahasa Inggris dan penghargaan lainnya.” Inilah wajah Sidoarjo.”lanjut Mulyono Ia berharap agar dinas atau badan terkait lainnya bisa membuatkan program untuk mendukung kreativitas tersebut dan juga bisa memberikan pembinaan untuk pengembangan usaha. “Ini yang hendaknya menjadi perhatian bagi SKPD yang membidani pengembangan usaha kreatif pemuda. Hal ini penting sekaligus mendukung terciptanya lapangan kerja baru sekaligus upaya menekan angka kemiskinan,”Harapnya Dikatakan Mulyono lagi, keberadaan pemuda dapat mengisi ruangruang penting dalam aspek kehidupan, karena usia yang potensial, dan produktif sehingga dapat menggerakkan pembangunan dan menjadi pelopor kemajuan Bangsa menuju cita-cita kejayaanya.Namun sebaliknya selain potensi produktif juga sartat muatan negatif, sehingga pemuda juga bisa menjadi sumber utama permasqalahan bangsa. Namun lanjutnya, musuh bangsa Indonesia saat ini adalah narkoba. Oleh sebab itu, generasi muda yang menikmati kemerdekaan harus bisa membasmi narkoba yang telah menggerogoti generasi muda. “Jangan masalah narkoba menjajah generasi muda. Generasi muda harus dapat menjadi ujung tombak membasmi narkoba,” pintanya. Pada kesempatan itu, Mulyono kepada Parlementaris mengajak generasi muda untuk semakin memperkokoh persatuan dan kesatuan, mengisi kemerdekaan melalui pembangunan.”SElain itu juga, Pendidikan merupakan pilar pokok pembangunan bangsa. Bahkan pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia,” katanya. Pembangunan pendidikan, masih menurut pria kelahiran 10 September 1980 diyakini merupakan factor kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” Hal itu bisa

k a j i a n memutus mata rantai kemiskinan, pengangguran dan sebagainya. Ia meyakini bahwa dunia pendidikan seharusnya menjadi wadah yang tidak hanya bertugas memberikan ilmu pengetahuan serta karakter generasi muda, namun juga dunia pendidikan harus mampu menjadi ujung tombak lahirnya ide-ide pembangunan.”Dan kami akan selalu mensupport baik program maupun anggaran jika memang diperlukan.”akhirnya, daan

Eksistensi Organisasi Kepemu-

Tarkit Erdianto, Anggota Komisi C dari PDI Perjuangan menjelaskan bahwa pemuda memiliki sifat selalu ingin dianggap sebagai orang yang sudah besar, sudah tahu, sudah kuat dan bisa apapun. “Menjadi pemuda itu memang merupakan ambang bagi orang untuk bisa menunjukkan eksistensinya, unjuk kekuatan berpikirnya, kemampuan olah raganya dan juga kemampuan dirinya beraktualisasi”.

Wadah atau organisasi kepemudaan itu sendiri sebenarnya juga tidak melulu diisi oleh pemuda saja. Kegiatan kumpul-kumpul merupakan hal yang positif dan mereka terkadang bertemu jodohnya di tempat itu atau justru mendapatkan lowongan pekerjaan dari organisasinya yang sudah di ikuti”. Pemuda biasanya banyak cara untuk bisa menyamakan visi dan misi dengan yang sepakat pada pemikirannya. Kalau sudah tidak ada kesepakatan

lagi atau bertolak belakang, pengikut organisasi itu akan keluar dengan sendirinya dan mencari lagi apa kegiatan yang cocok dan di sukainya”. “Pemuda itu masih labil, belum bisa memiliki konsistensi dan komitmen terhadap apa yang diikutinya dalam organisasi, mungkin nanti akan di ketahui setelah mereka merasakan apa manfaat organisasi kepemudaan itu untuknya, pastinya bertujuan agar tidak melakukan aktifitas yang negatif atau terjerumus pada perilaku remaja yang bebas dan merusak. Sejauh ini, kata Tarkit, organisasi kepemudaan itu tetap membutuhkan pendampingan, dari orangorang yang sudah berpengalaman dalam berorganisasi, tujuannya agar nantinya pemuda itu tahu langkah mana yang akan ditempuh untuk menjalani realita kehidupan, dan organisasi yang pernah di ikutinya bisa menjadi pengalaman jug. Nanti kalau sudah berkeluarga kan ada semacam organisasi juga, ada tugas, ada tanggung jawab, ada struktur kepengurusan dan hak”. Banyak sisi positifnya dari organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan karena bertujuannya agar para pemuda bisa belajar untuk menjadi pribadinya sendiri yang baik, memilih yang baik, aktifitas yang positif dan dari kebersamaan itu mereka juga belajar tentang makna tenggang rasa dan solidaritas dari sesama kaum muda untuk peduli kepada masyarakat secara umumnya. “Bagus, kalau pemuda itu memiliki organisasi kepemudaan yang mengajak pemuda lainnya untuk peduli pada sekitarnya, peduli kepada sesamanya, alam semesta dan ada wujud nyatanya dari apa yang mereka lakukan. Setidaknya pemuda itu tak hanya hura-hura saja, tapi ada sisi baik dari kegiatan mereka yang bisa mendatangkan manfaat bagi orang lain”. H.Khoirul Huda, S.Ag,M.Ag, Anggota Komisi B dari partai Golkar

Bintang Persatuan berkomentar, “Saya dulunya adalah guru, dosen dan itu artinya saya pendidik orang muda”. “Menghadapi orang muda itu jauh lebih mudah dan lebih bisa di berikan pengarahan, terlepas apakah anak-anak didik saya itu bisa memahami apa yang saya ajarkan tapi kaum muda itu akan memiliki pemikiran, bahwa orang menjadi dewasa itu tentunya dari pengalaman dan pengetahuan dirinya saat masih muda dulu”. Bergerak dalam organisasi kepemudaan, maka itu artinya ada banyak pemuda di dalamnya, mereka bergabung dan berusaha untuk memahami benar apa organisasi yang di masukinya dan mempelajari visi dan misinya”. “Mungkin organisasi kepemudaan itu juga melakukan perekrutan untuk pengikut baru dalam organisasinya agar tetap bertahan, hanya saja banyak orang muda itu tidak paham benar apa yang di ikutinya dan tidak tahu tujuan dirinya ikut organisasi. Dikiranya orang ikut organisasi itu seperti masuk kerja dan dibayar”. Banyak organisasi kepemudaan itu di manfaatkan oleh orang politik dan menjadikan para pemuda itu untuk melakukan misi yang bertujuan untuk kepentingan perseorangan saja. Butuh kepekaan dari para pemuda itu agar tidak terjebak pada kegiatan kepemudaan yang tidak mendidik. “Berorganisasi akan mendidikn pemuda untuk tegas dan bisa mengambil sikap sendiri untuk menentukan apa kegiatan yang baik bagi mereka,” kata Huda. Pemerintah memang harus bisa juga merengkuh dan mencarikan aktifi-


5

k a j i a n tas kepemudaan yang positif, tapi tentu saja tidak mengurangi kebebasan dari pemuda itu berapresiasi. “Pemuda kalau terlalu di atur juga tidak jalan, kalaupun ikut berorganisasi tapi akan cenderung tidak memiliki kontribusi terhadap organisasi kepemudaan itu sendiri, hanya sekedar ikut menghadiri aktifitas yang terjadwal saja, hanya ikut makan dan mengobrol sendiri”. Memunculkan ide kreatif dari kaum muda ini memang harus diberikan stimulus, artinya mereka di ajak untuk melihat sendiri bagaimana keadaan yang perlu mendapat perhatian, dan di berikan arahan dari pemikiran mereka, ide apa yang bisa di ungkapkan dan kita akomodir. “Setiap orang muda sebenarnya sangat kreatif, karena mereka masih memiliki pemikiran tanpa batas dan tidak membatasi apa yang hendak di tekuni, dan dari sinilah peran orang muda karena mereka cukup fleksibel jika di ajak untuk melakukan aktifitas apapun yang beragam dan positif”. Hingga saat ini, banyak organisasi kepemudaan itu yang hanya bergerak saja, mengikuti isyu-isyu politik yang terjadi di banyak negara dan wilayah, ikut peduli, demo, tapi tanpa tahu apa kemanfaatannya, hanya sekedar ikutikutan, karena mereka tidak paham, apa tujuan dirinya mengikuti organisasi kepemudaan. Namanya orang muda pasti kuat saja kalau harus berjalan kaki jauh atau long march sambil berteriakteriak, tapi buat apa, tentunya butuh pendampingan juga dari orang-orang yang paham dan pengalaman di dunia kepemudaan agar kaum muda itu tidak

6

menjadi pemuda yang latah, tapi memiliki pendirian yang kuat untuk melakukan perubahan yang signifikan pada negeri ini. Belajar dari orang tua Bangun Winarso, Anggota Komisi D, dari Partai Amanat Nasional berpendapat bahwa Pemuda yang baik adalah mereka yang mau belajar dari orang tuanya, atau siapapun orang yang dituakan yang dijadikan panutan dalam hidup. “Pemuda itu tidak akan tahu apapun, kalau dirinya tidak melihat dulu dari apa yang di lakukan orang tuanya atau orang yang di jadikan panutannya. Kalaupun mengikuti organisasi kepemudaan, hal ini tidak lepas dari peran serta para orang yang sudah lama bergelut di dunia organisasi kepemudaan,” ujar Winarso. Memang tidak mudah untuk bisa mengarahkan pemuda agar bisa mengikuti seluruh aktifitas organisasi karena yang mereka butuhkan adalah rasa di terima, rasa aman dan mendapat perhatian dari seniornya. “Memberikan bimbingan dan terus menerus di arahkan untuk memahami akan tujuan dari organisasi itu sendiri hingga mereka memiliki kesadaran dan rasa solidaritas pada organisasi yang di pilihnya” kata Winarso. Banyak organisasi kepemudaan di kabupaten Sidoarjo, dan semua me-


miliki klasifikasi tersendiri dan mengkhususkan kelompok organisasinya itu dalam bidang apa dan mereka sudah memiliki konsistensi bersama kelompoknya. “Dalam berorganisasi itu ada istilah struktural organisasi, dimana orangorang yang dianggap mumpuni dan lebih mampu dibidangnya dan memiliki kompetensi itulah yang akan terpilih dan yang lain menjadi anggota yang ikut mendukung dan berpartisipasi” ungkapnya. Jumlah partisipan atau anggota inipun juga tidak bisa di ambil garis lurusnya, karena akan selalu terjadi bongkar pasang, ada yang masuk ada juga yang keluar. Meskipun masih berusia

k a j i a n muda, tetapi kalau mereka memiliki kemampuan dan mengorganisir dan berorganisasi, cakap dan cerdas, dia akan memiliki kedudukan struktural yang lebih tinggi, meskipun ada anggota yang mungkin sudah lebih dulu berada di dalam organisasi tersebut. “Kalau saya mengamati, organisasi kepemudaan itu banyak pemudanya, tentu saja masing-masing orang atau anggota akan memiliki pendapat dan pemikiran sendiri-sendiri, ada yang peduli tapi banyak juga yang hanya sekedar ikut-ikutan”. Adanya organisasi yang mengumpulkan banyak pemuda sedikit banyak akan membuat satu wanaha pembelajaran untuk bisa saling menghargai orang lain dengan tujuan agar organisasinya tidak sampai terjadi perpecahan, membuat solid dan mencapai keputusan kemufakatan yang adil dan bijaksana. Orang yang masih muda juga mampu untuk bisa saling mengayomi satu sama lain dan kompak, tapi itu semua tidak lepas dari peran serta orang yang sudah senior dalam organisasi kepemudaan itu. Mengutamakan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi, itu motto yang pasti akan terus di dengungkan kepada para pemuda dalam organisasi, semata agar mereka tidak terjebak pada perdebatan yang tak akan ada habis dan ujung pangkalnya”. “Pemuda itu bisa mencapai masa mudanya dengan sangat brillian, jika pemuda itu tahu memanfaatkan kemampuan dirinya dalam pengorganisasian, ini penting, agar kelak meskipun tidak lagi menjadi anggota sebuah organisasi kepemudaan, tapi dia sudah tahu bagaimana caranya memahami pendapat dan memahami kepentingan orang lain tanpa merugikan diri sendiri,” katanya. Sampai sejauh ini, memang butuh sarana dan prasarana dari pemerintah untuk ikut andil dan berperan serta dalam memberikan aktifitas dan kegiatan yang memajukan, agar pemuda itu tidak sampai menjadi pemuda yang menyia-nyiakan masa mudanya untuk hal-hal yang kurang baik”. Keperdulian bersama Dr H Wijono dari Komisi D dari partai PDI- Perjuangan berkomentar bahwa pemuda identik dengan pribadi yang masih labil dan mudah terpengaruh pada lingkungan dan teman-temannya, tak lain tujuan mereka hanya ingin di akui jika mereka sudah lepas dari keterikatan orang tua dan ingin bebas melakukan apapun yang diinginkannya.

“Hanya saja, memang perlu yang namanya menahan diri agar pemuda itu tidak sampai salah dalam mengikuti langkahnya, satu kali saja dirinya terjerumus pada hal yang negatif seperti narkoba dan minuman keras, maka akan sulit bagi mereka untuk bisa bangkit. Butuh waktu yang sangat lama bagi pemuda yang sudah terlanjur ketergantungan dengan perbuatan buruk itu terutama kalau teman-temannya juga masih teman yang sudah menjerumuskannya,” kata Wijono. “Saya juga sebagai aktifis yang sangat peduli pada pemuda yang ketergantungan narkoba tentunya akan sangat menyayangkan jika sampai pemuda itu harus menghabiskan waktunya dipanti rehabilitasi, padahal kalau nantinya mereka kembali ke kehidupan masyarakat, akan lebih mungkin itu justru kembali pada pergaulan teman-temannya yang dulu, karena menganggap mencari yang baru belum tentu akan bisa menerimanya,” ungkapnya. Menurut Wijono, orang tua merupakan pembimbing bagi anak-anaknya yang masih muda, agar mereka menyadari hal apa yang tak seharusnya diperbuat dan yang bisa dilakukan. Narkoba itu berbahayanya jangka panjang, mungkin bisa berhenti tapi kondisi tubuh akan mudah sekali sakit, karena terbiasa diberikan obat yang sebena-

rnya untuk membiasakan tubuh tidak sakit. Kondisi jangka panjang ini juga yang harus diperhatikan, dengan terus memberikan perhatian kepada anak mudanya agar tahu akan bahaya dari narkoba juga minuman keras. “Sebenarnya tidak sulit mengarahkan anak muda itu, adalah memberikan fasilitas saja apa yang mereka butuhkan untuk bisa menyalurkan bakat dan kreatifitasnya, jadi tidak mati berpikir dan tidak sampai merasakan kebosanan dengan aktifitas yang monoton. Hanya untuk memberikan kesempatan kepada pemuda itu bahwa dirinya bisa melakukan hal yang lebih bermanfaat bagi dirinya juga orang lain,” katanya. Suara pemuda Ari Suyono dari KNPI menjelaskan perihal kegiatan yang di lakukan organisasi kepemudaan di alun-alun beberapa waktu lalu. Kegiatan KNPI semacam ini memang sudah di agendakan, dan saya hanya mengatur jadwal kegiatannya, kemudian mengundang kelompok muda atau organisasi kepemudaan, seperti karang taruna yang menyukai kegiatan positif kepemudaan ini. “Setiap kegiatan diadakan KNPI dari tahun ke tahun seperti jalan sehat,


7

k a j i a n pertunjukkan band anak muda, sampai teather dan banyak lagi, hal ini memang jauh-jauh hari akan selalu dipersiapkan, seperti sudah menjadi tradisi kalau setiap tahunnya, selalu ada kegiatan Sumpah pemuda dan terakhir kegiatan lebih kepada hiburan, untuk unjuk kebolehan dan kreatifitas,” kata Ari. “Banyak yang ikut andil juga dari berbagai dinas seperti Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, jadi kegiatan ini memang selalu akan di ikuti kalangan muda dari berbagai lini, dan biasanya anak-anak sekolah, remaja dan aktififis muda,” tambahnya. Siswo Adi Tjahyono Ketua Organisasi Kepemudaan “Format” berpendapat tentang pemuda di kabupaten Sidoarjo. Saya sebagai pemuda berpikir bagaimana bisa punya teman yang banyak dan melakukan kegiatan yang samasama kami sukai. “Teman adalah aset, apakah itu teman yang mengamen dan menjadi anak jalanan. Saya mengajak teman-teman untuk bisa belajar dan tahu apapun yang ada di sekitar, dilingkungan kita dan tidak merasa bahwa hidup itu terdapat kesenjangan social,” kata Siswo. Pemuda berhak untuk mendapat pengetahuan tentang apa usaha yang baik, untuk hari depannya nanti, karena orang menjadi muda tidak akan selamanya muda, ada saat waktu akan menuntut orang muda itu untuk menjadi dewasa dan berkeluarga. Bertahun-tahun, kata Siswo, dia sering mengajak teman-teman itu untuk berkumpul bersama, berdiskusi secara rutin, sambil ngopi dan bernyanyi. Mereka bisa menyuarakan apapun pemikirannya dan mengeluarkan ide kreatifnya sendiri tanpa di paksanya dan formal. “Saya menempatkan diri sama

8

seperti mereka, sebagai orang muda yang masih mencari, kira-kira apa nanti usaha yang akan kita tekuni untuk bisa mendapatkan nafkah kedepannya dan itu baik, artinya tidak melakukan pekerjaan yang akan selalu mengandung resiko. Pengamen dan anak jalanan itu bisa mencari usaha lain dengan memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk di kelola, misalnya mengelola dan memanfaatkan sampah daur ulang, menjadi petani, teknisi bengkel dan banyak lagi. Tentu saja pekerjaan itu tidak akan sampai dikejar-kejar Satpol PP atau aparat yang tak menghendaki keberadaan mereka di jalanan,” terangnya. Tapi namanya usaha, ada yang bisa langsung terbuka dan berusaha sendiri secara mandiri , tapi ada juga yang masih berada di jalanan, karena hidup itu juga pilihan. “Saya hanya berharap, pemerintah juga peduli kepada pemuda yang ada di kabupaten Sidoarjo ini khususnya dengan memberikan kepada mereka fasilitas, modal, pelatihan dan banyak lagi cara untuk bisa mengajak kaum muda untuk bisa lebih menghargai dirinya sendiri dan keberadaannya, ini untuk mencegah agar pemuda tak sampai terlena dan terjerumus pada kegiatan yang kurang baik, baik dipandang norma sosial maupun bagi kesehatan,” katanya.


Menurut Siswo, pemuda perlu untuk mengalihkan gejolak muda yang terkadang sering tak terkendali, salah jalan dan salah menentukan kelompok pertemanannya ke arah yang positif dan menunjang kedewasaannya. Tapi tentu saja hanya pemuda atau pemudi yang diberikan kebebasan saja oleh orang tuanya yang bisa mengikuti kegiatan selain belajar atau sekolah. Di Indonesia, kata Siswo, banyak organisasi dengan jumlah anggota yang memiliki kesamaan visi dan misi. Ada yang suka dengan aktifitas lingkungan hidup dan sering melakukan kegiatan misalnya melakukan penghijauan di daerah pegunungan yang mengalami penggundulan karena ulah manusia yang tak peduli pada pentingnya pepohonan dalam kehidupan. Ada yang masuk dalam organisasi kepemudaan yang mengkhususkan pada keagamaan, mereka mengisi kegiatan dengan ibadah ritual keyakinannya tapi minim melakukan aktifitas yang bermanfaat bagi sesama. “Ada yang menyatakan sebagai pecinta alam, tapi aktifitas justru membahayakan pemuda itu sendiri, sering terjadi kasus tersesat bahkan meninggal di gunung cuma karena tidak tahu bagaimana cara beradaptasi dengan lingkungan pegunungan,” katanya. Menurut Siswo, yang paling banyak adalah organisasi politik, tentunya para pemuda ini tidak serta merta ikut dalam kelompok atau komunitas organisasi itu secara langsung, biasanya mereka hanya ikut-ikutan saja dan akhirnya terekrut.Saat organisasi sudah memasuki dunia politik, mereka akan cenderung memiliki independensi tersendiri dengan organisasi politik lainnya, dan bisa dari kalangan manapun termasuk yang tua-tua. “Pemuda memang seharusnya tahu benar apa kelompok organisasi yang di ikutinya, apa manfaat dan kegunaannya, mengingat ketika pemuda sudah mengikuti organisasi , dia menjadi sering mengabaikan urusan utamanya, seperti bekerja dan mencari nafkah, berkeluarga dan tak peduli apapun, selain mengikuti saja kemana organisasi itu membawanya pada aktifitas yang tidak ada habisnya,” katanya. @@@

ANALISA

KUA-PPAS 2016 PENDAPATAN SIDOARJO:

TIGA TRILIYUN, 473 MILYAR RUPIAH

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo telah menyetujui Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2016 dalam Rapat Paripurna beberapa saat yang lalu. Berikut ini laporannya:

Kebijakan Umum APBD atau KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKASKPD) sebelum disepakati dengan DPRD.


9

ANALISA Pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2016 serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2016 dilakukan secara komprehensif antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sidoarjo, dimana hasil dari pembahasan bersama yang telah dilakukan antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sidoarjo akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama antara Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan Bupati Sidoarjo, dengan menghasilkan kesepakatan sebagai berikut: 1. Skala prioritas Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2016 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016 telah disesuaikan dengan kondisi saat ini dan didasarkan pada isu-isu yang berkembang di masyarakat; 2. Disepakati penyempurnaan dan perbaikan dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut : I. Pendapatan Daerah : Rp.3.473.161.006.696,00 (Tiga Triliyun 473Milyar 161 Juta 006 Ribu 696 Rupiah) II. Belanja Daerah : Rp. 3.603.161.006.696,00 (Tiga Triliyun 603 Milyar 161 Juta 006 Ribu 696 Rupiah) III. Pembiayaan Daerah : Rp. 130.000.000.000 (141 Milyar 900 Juta Rupiah) 1. Penerimaan Pembiayaan : Rp.141.900.000.000,00 (141 Milyar 900 Juta Rupiah) 2. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 11.900.000.000,00 (11 Milyar 900 Juta Rupiah) Hasil pembahasan bersama Badan Anggara DPRD Kabupaten Sidoarjo dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sidoarjo terhadap nota kesepakatan tentang Rancangan Kebijakan Umum (APBD) Tahun Anggaran 2016, sebagaimana terlampir telah diadakan koreksi dan penyempurnaan dokumen yang tak terpisahkan dari Laporan Badan Anggaran ini. 1. Nota Penjelasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2016 serta Prioritas dan Pla-

10

fon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016, sebagaimana disampaikan oleh Saudara Bupati Sidoarjo dalam Rapat Paripurna Rapat Ke-1 pada kesempatan yang lalu, telah dilakukan koreksi dan penyempurnaan ; 2. Dengan telah dilakukannya koreksi dan penyempurnaan, maka Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2016 telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan aspirasi masyarakat sesuai dengan kemampuan daerah ; Didasari kesimpulan tersebut diatas, Badan Anggaran mengusulkan Nota Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2016 serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016 untuk disepakati menjadi Nota Kesepakatan antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Bupati Sidoarjo tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2016 serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016. Dari Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, maka diperoleh hasil Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut : I. Pendapatan Daerah Yang Semula ditetapkan sebesar : Rp. 3.362.394.961.372,00 (3 Triliun 362 Milyar 394 Juta 961 Ribu 372 Rupiah) Mengalami perubahan Menjadi : Rp. 558.649.206.569,00 (3 Triliun 558 Milyar 649 Juta 206 Ribu 569 Rupiah) II. Belanja Daerah Yang Semula ditetapkan sebesar : Rp. 3.690.881.215.675,00 (3 Triliun 690 Milyar 881 Juta 215 Ribu 675 Rupiah) Mengalami perubahan menjadi : Rp. 4.218.242.069.573,21 (4 Triliun 218 Milyar 242 Juta 069 Ribu 573 Rupiah 21 Sen) Surplus (defisit) setelah perubahan : Rp. (659.592.853.004,21) (659 Milyar 592 Juta 863 Ribu 4 Rupiah 21 Sen) III. Pembiayaan Netto Yang Semula ditetapkan sebesar : Rp. 328.486.254.303,00 (328 Milyar 486 Juta 254 Ribu 303 Rupiah) Mengalami perubahan menjadi : Rp. 659.592.863.004,21 (659 Milyar 592 Juta 863 Ribu 4


Rupiah 21 Sen) DPRD Kabupaten Sidoarjo menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 pada rapat paripurna beberapa waktu lalu. Dari hasil tersebut diketahui bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 sebesar Rp.3.993.514.701.340. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2015 sekitar Rp. 4,3 triliun. Lantas bagaimana tanggapan DPRD Sidoarjo terkait penurunan APBD tahun 2016. Apakah dengan penurunan anggaran tersebut, kebijakan anggaran sudah berpihak kepada rakyat ? Melalui seluler, kepada Parlementaria Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, H. Mohammad Rifa’I, SH membenarkan jika jumlah anggaran daerah tahun 2016 mengalami penurunan dibanding tahun 2015. Namun, menurutnya, meskipun anggaran dalam APBD 2016 mengalami penurunan, namun, DPRD berusaha agar kebijakan anggaran tetap berpihak kepada rakyat. Anggota Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan dewan telah mencermati rancangan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Plafon Penggunaan Anggaran Sementara) APBD 2016 . Salah satunya, dengan melakukan pembahasan ditingkat komisi bersama SKPD yang menjadi mitranya masingmasing. “Pembahasan SKPD dengan komisi telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Dikatakannya, setelah pembahasan ditingkat komisi, kemudian dilanjutkan dengan melakukan pendatanganan Mou KUA PPAS 2016. Namun, ini baru bisa dilaksanakan jika seluruh pembahasan ditingkat komisi selesai dilaksanakan. “Itu nanti setelah seluruh program anggaran selesai dibahas,” terang dia. Lebij jauh Rifa’i menuturkan proses pembahasan Raperda APBD merupakan tahapan akhir dari rangkaian kegiatan perencanaan tahunan yang meliputi akhir dari rangkaian kegiatan perencanaan tahunan yang meliputi penyusunan rencana kegiatan pembangunan daerah (RKPD) berisi program, pembahasan , kesepakatan dan penandatanganan KUA dan PPAS. Selanjutnya pembahasan Raperda APBD dan persetujuan nota keuangan dan Perda APBD.”Sharing strategi penyusunan APBD yang diakukan oleh Banggar DPRD Sidoarjo. Tujuannya agar hasilnya efektif serta sesuai dengan alokasi anggaran sesuai dengan dokumen perencanaan, dan pelaksanaan APBD mencapai target kin-

ANALISA

erja pembangunan.”tuturnya Ditambahkannya, DPRD terus melakukan upaya dalam rangka menciptakan Perda APBD Sidoarjo yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tentunya harus dengan dukungan eksekutif. “ Fokus APBD dalam beberapa tahun terakhir untuk program infrastruktur, program pendidikan dan kesehatan. Ini tidak lain dalam rangka menciptakan daerah yang maju dan berkembang dengan dibarengi kemajuan sumber daya manusia,”jelasnya. Untuk itu, Rifa’i mengatakan pembahasan APBD minimal harus memenuhi tiga unsur yakni hasil Musrembang, hasil reses Anggota DPRD, dan program.”Prioritas memang untuk pendidikan dan kesehatan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan bagi masa depan daerah juga bangsa.”katanya “APBD itu langkah untuk merubah masyarakat untuk sejahtera sehingga harus maksimal pro rakyat dan harus sesuai peraturan”papar Rifa’i Ia menandaskan, kebijakan anggaran tahun 2016 harus pro terhadap rakyat, jangan sampai merugikan rakyat.”tandas pria asal Taman Sidoarjo itu Dirinya juga berharap, dalam APBD mendatang bukan saja sektor insfratruktur saja yang mesti mendapatkan perhatian melainkan sektor penguatan ekonomi juga mesti di perhatikan. “Jadi mesti seimbang persentasenya antara perbaikan insfratruktur dan peningkatan ekonomi, kalau sudah benar seimbang maka pemerintahan sekarang dikatakan berhasil,” ujarnya.

Sesuai aturan Taufik Hidayat Tri Yudoyono.S Ked, selaku wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo menjelaskan Rancangan KUA –PPAS itu sudah berdasar pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2016 juga disebut sebagai dokumen yang membuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk 1 ta-

hunan. “Karenanya KUA sebagai kerangka umum kebijakan pembangunan tahunan daerah dan sekaligus mengatur rincian perkiraan alokasi anggaran serta pedoman dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2016, dan itu juga perlu penyesuaian dan dibuat sinkron antara pembangunan tahunan dalam Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) , artinya juga harus melihat kondisi yang nyata di lapangan atau di kabupaten Sidoarjo secara umum” ujarnya. Nantinya sistem pengelolaan keuangan daerah yang berupa KUA sebagai target Pencapaian kerja yang sudah

terukur dari program-program yang akan di laksanakan nantinya oleh pemerintah daerah . Dan Prioritas plafon Anggaran Sementara atau (PPAS),merupakan urusan prioritas program dan kegiatan pada KUA dan pagu anggaran definitif menurut pemerintahan dan berdasarkan pengelompokan belanja tidak langsung dan belanja langsung. “Diharapkan program yang sudah dirancang untuk tahun 2016 itu bisa terlaksana dan anggaran yang dibutuhkan juga bisa dipersiapkan untuk pembangunan tahun 2016 mendatang,” katanya. Kebijakan yang berpihak ke rakyat Setelah melalui proses pembahasan KUAPPAS Sidoarjo untuk tahun 2016, Akhir November lalu, DPRD Sidoarjo akhirnya menyepakati Peraturan APBD tahun anggaran 2016. Lantas, apakah kebijakan – kebijakan dalam APBD tahun anggaran 2016 sudah berpihak kepada masyarakat Sidoarjo. Bagaimana opini para anggota DPRD Sidoarjo terhadap hasil kebijakan tersebut ? Sekretaris Komisi B DPRD Sidoarjo, Sudjalil yang juga sebagai anggota Banggar mengatakan bahwa pihaknya sudah melalui proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun 2016 dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016. Kepada Parlementaria, melalui telepon Djalil, begitu ia disapa mengatakan pihak Banggar khususnya telah berusaha membahas KUA PPAS dengan teliti.” Kami berharap Anggaran yang dituangkan dalam APBD 2016 nanti benar – benar berpihak kepada masyarakat.” Dikatakan anggota Banggar itu, sebagai wakil rakyat sudah kewajiban mereka untuk mengawal pembahasan tersebut, sehingga bisa berdampak positif bagi pembangunan masyarakat di Sidoarjo. “Kami dimandatkan rakyat untuk mengawal proses pembangunan di Sidoarjo ini, benar-benar berpihak kepada masyarakat. Tentunya, mandat ini tidak akan kami biarkan. Kami akan mengawal dengan penuh proses pembahasan setiap program yang diusulkan ekseutif, agar


11

ANALISA

benar-benar berpihak pada rakyat,” tambahnya. Menurut jadwal penyusunan APBD, Djalil optimis bahwa penetapan APBD 2016 akan disahkan tepat waktu. “Jika penetapan APBD berjalan tepat waktu, secara otomatis program – program daerah yang tertuang dalam APBD akan cepat terlaksana.”lanjutnya “ Namun, jika pengesahannya molor, maka anggota dewan akan terancam tidak menerima gaji selama enam bulan. Itu sudah aturannya. Maka dari itu, kami berusaha dan bekerja keras dalam membahas RAPBD 2016.”ujarnya Pada kesempatan tersebut, Djalil juga menyampaikan beberapa masukan kepada eksekutif untuk tetap konsisten terhadap rencana pembelanjaan yang telah ditetapkan, dengan melibatkan DPRD Sidoarjo dalam program – program strategis Pemerintah Sidoarjo. Selain itu juga, politisi dari PDI Perjuangan itu juga menghimbau kepada Pemerintah Sidoarjo agar terus menjaga komitmen pembangunan dan benar – benar mengakomodir program pembangunan dan lebih kreatif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Sidoarjo. “Agar eksekutif secara sungguh-sungguh memperhatikan dan mengevaluasi kinerja seluruh SKPD dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan di Sidoarjo.”tandasnya “Pembangunan itu memang membutuhkan anggaran dan anggaran itu tentunya diperoleh dari pajak, dan apapun program pembangunan itu sendiri sudah dibahas dalam pandangan umum fraksi, dimana ditunjukkan dan dijelas-

12

kan perihal apa yang harus menjadi prioritas dan perhatian dari pemerintah”. Seperti perbaikan puskemas yang rusak, agar masyarakat tidak kesulitan saat berobat, dan tidak perlu harus menuju Rumah Sakit Umum Daerah, dan diharapkan nanti keadaan infrastruktur ini bisa terpenuhi. Djalil mengungkapkan prioritas pembangunan Sidoarjo tahun 2016 masih menjadikan sector pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana pembangunan sebagai prioritas utama pembangunan. “ Kami berharap prioritas pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur menjadi tujuan utama pada 2016 mendatang. Untuk itu, kami berharap penetapan anggaran dalam APBD 2016 berpihak kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.”kata Djalil Menurutnya, Pembangunan infrastrutur menjadi pondasi bagi pembangunan ekonomi selanjutnya, karena pertumbuhan suatu daerah tidak bisa dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan irigasi.” Hal itu sangat penting untuk percepatan proses pembangunan sebagai penggerak ekonomi masyarakat.”tuturnya Selain infrastruktur jalan, Anggota Banggar itu menjelaskan, anggaran akan ditambahkan pada sektor pendidikan dan kesehatan. “ Kami akan berusaha mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat dan menetapkan anggaran yang diajukan pemkab Sidoarjo sesuai kebutuhan daerah.”jelasnya lagi Untuk itu, Djalil berharap, ke depan potensi – potensi pendapatan dari Dinas Pasar harus lebih digali secara optimal. Pungkasnya, Meskipun diperkirakan mengalami penurunan dalam APBD 2016, namun Djalil optimis, penurunan ini tidak akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian di Sidoarjo. Momentum bersejarah Momentum bersejarah tahunan dan terus menjadi komitmen bersama, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran (TA) 2016 secara mulus berhasil ditetapkan dan sesuai


dengan waktu yang telah ditentukan. Keterlambatan penetapan Perda tentang APBD akan sangat berpengaruh terhadap penyerapannya sampai dengan akhir tahun anggaran. Untuk itu setiap kabupaten/kota harus dapat menetapkan Perda APBD Tahun 2016 tepat pada waktunya. Menanggapi pernyataan tersebut, H. Usman, M. Kes, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo membenarkan bahwa aturan tersebut merupakan aturan tertulis yang telah ditetapkan Permendagri. Untuk itu, menurutnya dibutuhkan komitmen dan keseriusan jajaran Pemda Sidoarjo dan DPRD untuk lebih memperhatikan tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA PPAS, sampai dengan penyampaian Ranperda APBD ke DPRD, agar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Ia juga mengungkapkan, pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut, memiliki arti penting dan strategis sebagai langkah awal dalam menyusun APBD 2016. Untuk itu dua hal penting yang harus dipahami adalah, penetapan APBD 2016 harus tepat waktu dan upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, dalam menyusun rancangan KUA PPAS, harus berpedoman pada RKPD Sidoarjo tahun 2016. “ Tahapan – tahapan tersebut sudah kami lalui yang akhir November 2015 lalu APBD 2016 telah disahkan oleh DPRD Sidoarjo.”lanjut Usman Politisi asal PKB itu memaparkan bahwa rencana pembahasan APBD 2016 berjalan cepat dan lancar, walaupun silang pendapat terjadi dalam proses penyusunannya. Namun, Usman mengatakan bahwa hal tersebut sangat wajar adanya. “ Pembahasan APBD 2016 sudah sepenuhnya sesuai porsi yang ada. Tapi, kami juga dikejar aturan baru dari Permendagri untuk penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah 2016, musti rampung pada November 2015.”katanya Ia menguraikan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2016, ada konsekwensi jika terlambat menetapkan APBD baik pemkab maupun dewan bisa terkena sanksi jika penetapan anggaran tidak sesuai tenggat waktu. “Jikalau keterlambatan penyusunan APBD berasal dari eksekutif, maka bupati terancam tidak digaji selama enam bulan. Namun kalau keterlambatan berasal dari unsur legislatif, maka

ANALISA

ketua DPRD yang tidak akan menerima gaji,”tuturnya. Usman menambahkan, jika pemerintah daerah tidak bisa menyelesaikan pembahasan APBD tepat waktu, maka prosentase transfer DAU pada tahap pertama.” Inilah yang membedakan antara tahun 2015 dengan tahun ini. Jika pada 2014, penetapan APBD bisa dirampungkan sampai bulan ke 12, namun tidak untuk tahun 2015, pembahasannya hanya akan berlangsung sampai bulan November.”imbuhnya Dan terbukti, katanya, pembahasan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah 2016 telah dibahas pada pertengahan bulan November, dan ditetapkan pada akhir November 2015. Usman menegaskan kunci penetapan APBD bisa cepat karena penyusunan dan pembahasan semuanya kiblatnya kepentingan rakyat.“Itu saja kuncinya, semua demi kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan golongan, kelompok tertentu, Insya Allah tidak ada yang sulit. Seperti yang terjadi saat ini,” tukasnya Seperti diketahui, Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa itu menyatakan, kebijakan APBD 2016 masih diprioritaskan untuk bidang yakni infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, infrastrutur merupakan masalah vital dalam kemajuan suatu daerah. Kemajuan suatu daerah akan lamban tanpa ditopang dengan kondisi infrastruktur yang memadai serta berkualitas. Infrastruktur juga sangat berperan dalam pertumbuhan perekonomian serta kesejahteraan warga masyarakat. “Masih

kita fokuskan untuk tiga bidang ini, dan terjadi peningkatan anggaran. Porsi terbesar APBD Sidoarjo tetap di bidang pendidikan, sebesar 36,9 persen atau sekitar Rp 1,4 triliun.”ujar Usman “ Meskipun APBD mengalami penurunan, namun pos – pos seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur masih mengalami peningkatan.”tuturnya Ia menandaskan, Penurunan anggaran APBD 2016 tersebut disebabkan karena adanya pembatalan proyek – proyek pembangunan dan mengurangi anggaran untuk KONI sebesar Rp. 2 miliar. “ Akan tetapi, pengurangan anggaran tersebut kemudian direkomendasikan untuk perbaikan – perbaikan dari program – program di setiap SKPD yang lebih membutuhkan.”tandasnya Pungkasnya, Usman menegaskan penetapan APBD 2016 yang tepat waktu bukan karena semata tidak ingin mendapatkan sanksi lagi, namun lebih pada keinginan segera melaksanakan program- program pembangunan dari dana yang dianggarkan dalam APBD.”Penetapan APBD tepat waktu akan lebih menjamin terlaksananya semua program pembangunan yang dananya telah dianggarkan dalam APBD. Tentu saja kita semua telah berupaya hingga penetapan APBD 2016 tidak mengalami keterlambatan.”pungkasnya

Huda, S.Ag, M.Ag APBD 2016 kabupaten Sidoarjo disahkan sesuai waktu yang ditentukan oleh Menteri dalam Negeri. Ia menyampaikan pembahasan hingga disahkannya APBD 2016 lalu telah melalui prosedur yang ada, sehingga APBD selesai tepat waktu. “Kalau tak tepat waktu kan kita juga yang rugi dan bakal dikenakan sanksi. Makanya kita berharap sebelum tanggal 30 November, APBD murni 2016 sudah bisa disahkan,”ungkapnya. Huda, sapaan akrabnya mengatakan DPRD bersama eksekutif sudah menjalankan tugasnya sesuai agenda yang sudah ditetapkan, setelah melalui pembahasan secara marathon. Selanjutnya katanya, Pemkab Sidoarjo memiliki waktu yang cukup untuk memperbaiki risalah pengesahan APBD. “Setelah dilakukan perbaikan APBD 2016 kemudian diserahkan ke Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan koreksi.”imbuh Huda Lebih jauh ia memaparkan, sebelum APBD disetujui, telah dilakukan pembahasan badan anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sidoarjo sesuai dengan hasil rapat internal, rapat kerja, studi banding dan konsultasi serta rapat finalisasi terhadap Rancangan APBD Sidoarjo yang disampaikan bupati beberapa waktu lalu,” katanya “ Anggaran yang dikemas dalam APBD 2016 sudah disesuaikan dengan pos – pos yang ada di setiap SKPD dan dalam program – program kebijakan daerah.”lanjutnya

Disyahkan sesuai waktu Sesuai dengan aturan yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam bentuk Surat Edaran (SE) Nomor 903/6869/SJ yang ditunjukan kepada Gubernur, Bupati/Wali Kota. Ketua DPRD Provinsi, Ketua DPRD Kabupaten/kota di seluruh Indonesia, RAPBD menjadi APBD bisa disahkan tepat waktu. Dan terbukti, beberapa waktu lalu, Anggaran Pendaparan dan Belanja Daerah (APBD) Sidoarjo tahun anggaran 2016 akhirnya disahkan. Menurut H. Khoirul Parlementaria • Edisi 74 • Vol.10 • Tahun 2015

13

ANALISA Sedangkan untuk anggaran yang dialokasikan pada perubahan APBD 2016 juga harus memperhatikan nominalnya agar dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan berpihak keada masyarakat.” ujarnya. Namun, anggota Fraksi Golkar Bintang Persatuan juga membenarkan jika APBD 2016 mengalami penurunan sebesar Rp. 300 milyar. Hal ini menurutnya disebabkan karena adanya pembatalan beberapa proyek pembangunan yang dianggap tidak perlu.” Anggaran tersebut kemudian dialihkan kepada pos – pos lain di SKPD dan diprioritaskan kepada program – program Pemerintah seperti infrastruktur, kesehatan dan pendidikan,” lanjutnya. Prinsipnya, kata politikus Golkar ini, pendapatan daerah harus terus dimaksimalkan. Jika dalam APBD 2015 ada beberapa pos yang tidak sesuai target harus ada solusi di 2016. Seperti retribusi, beberapa pajak lainnya. “Kami pasti akan cermati dan mengupayakan untuk dimaksimalkan,” katanya. Ia menuturkan, Semua fraksi setuju dan sepakat, bahwa skala prioritas KUA PPAS tahun 2016 harus disinergikan dengan program daerah serta isu-isu yang berkembang di masyarakat.” Program prioritas tahun 2016 mendatang itu antaralain, pelayanan kesehatan, pembebasan biaya pendidikan wajib belajar 12 tahun, dan pembangunan infrastruktur jalan, Penurunan alokasi pada APBD 2016, katanya, dilakukan mengingat kemampuan keuangan daerah yang terbatas. Maka fokus pendanaan di tahun 2016 diarahkan untuk kegiatan yang benar - benar prioritas. Diantaranya seperti penyelenggaraan pendidikan, penanganan infrastruktur wilayah dan pedesaan, peningkatan cakupan layanan kesehatan, pengentasan kemiskinan.“Terkait ada beberapa usulan kegiatan yang belum terakomodir dalam APBD murni tahun 2016, mudah-mudahan dapat dialokasikan dalam KUA PPAS APBD Perubahan tahun anggaran 2016,” katanya Huda mengutarakan, berkenaan dengan APBD 2016 itu, ada beberapa harapan dalam hal pelaksanaannya. Menurutnya, harapan dengan ditetapkannya APBD Kabupaten Sidoarjo tahun 2016, dapat menjadi pengungkit pembangunan perekonomian di Sidoarjo. “Untuk merealisasikan pembangunan di tahun 2016, dan dengan mempertimbangkan progress report pembangunan di tahun 2015, maka masih ada kinerja pembangunan yang belum terealisasi dengan maksimal dan itu

14

harus diperbaiki,”tegasnya Ia juga berharap, Postur APBD 2016 tetap menitik beratkan kepada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Sidoarjo, yakni sektor pendidikan, kesehatan, usaha kecil dan menengah dan infrastruktur. Harus tepat sasaran A d i t y a Nindyatman,ST Anggota Komisi C mengungkapkan bila membahas anggaran, tentunya sudah ada perkiraan berapa anggaran yang bisa dipersiapkan untuk tahun 2016 nanti untuk pembangunan dan menjalankan program pemerintahan. “Sebisa mungkin anggaran itu dapat diperoleh dan dipergunakan sesuai dengan prioritasnya karena anggaran itu juga tidak seluruh tersedia secara langsung tapi dipersiapkan,” ungkapnya. Itulah mengapa anggaran memang harus tetap di upayakan agar pembangunan di tahun 2016 mendatang bisa seluruhnya tercapai. Kalaupun ada program setahun kemarin di tahun 2015 ternyata masih ada yang belum bisa terselesaikan, maka itu tetap bisa dilanjutkan untuk tahun depan. Yang pasti diharapkan tidak terhenti apa yang menjadi kebutuhan masyarakat akan fasilitas sarana dan prasarana yang memang sudah diprogramkan. Drs.Ec. Hadi Subiyanto, Anggota Komisi D , memaparkan bahwa ada proses yang harus dilalui selain membuat perencanaan atau rancangan anggaran belanja di tahun 2016 mendatang. Perlu dipelajari juga apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat yang harus segera diwujudkan seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan. Berapa kebutuhan dananya, nantinya akan diatur oleh bagian keuangan secara tersendiri. “Sebagai anggota Legislatif hanya memberikan masukan perihal program dan apa saja kebutuhan sarana dan prasaran maupun issue yang harus menjadi perhatian pemerintah, dan dewan melaporkan


hal ini untuk sebisanya ditindak lanjuti, Jika merupakan kebutuhan yang bersifat urgent tentunya memang harus segera ditangani, termasuk kebutuhan mendadak jika ada peristiwa yang membutuhkan bantuan dana dan anggaran dari pemerintah,” jelasnya. “Kami juga membahas tentang pemasukan anggaran dan pengeluarannya tidak sampai melewati batas kemampuan anggaran, agar tidak sampai terjadi defisit”. Pembangunan dan program kerja pemerintah di tahun 2016 nantinya benar-benar bisa terus di laksanakan dan tidak terkendala urusan anggaran, sehingga tercapai apa yang menjadi

ANALISA

harapan pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Moch. Agil Effendi,SE dari Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo mengungkapkan bahwa anggaran yang dibahas untuk keperluan pembangunan dan pelaksanaan program pemerintah daerah di tahun 2016 mendatang memang sudah di disyahkan, tinggal pelaksanaannya. “Tentu saja diharapkan anggaran itu tersedia untuk semua program pembangunan yang nantinya akan di fokuskan. Kepedulian pihak pemerintah daerah atas kebutuhan masyarakat segala sarana dan prasarana memang harus dipenuhi, mulai dari pembangunan, pemeliharaan dan mengembangkan,” imbuhnya. “Bicara masalah anggaran me-

mang diharapkan tepat sasaran juga, karena kebutuhan itu tidak bisa di laksanakan separuh, tapi secara menyeluruh. Kebutuhan menyeluruh itu menyentuh masyarakat secara langsung karena masing-masing ada keterkaitannya” kata Agil. Yang dibutuhkan infrastruktur yang baik, yang akan berdampak pada perlindungan alam dan penghijauan, di sana juga ada pengembangan budi daya lahan, peningkatan perekonomian, kesehatan dan pendidikan .Permasalaha kesejahteraan dan kemudahan untuk bisa memperoleh pekerjaan dan usaha yang mandiri pastinya juga diperlukan dari pemerintah dan itu butuh anggaran. “Segala perencanaan memang harus terus dilakukan dan melihat keadaan di kabupaten Sidoarjo, kenyataannya seperti apa, itu bisa di lihat dan dipantau secara langsung, penggunaan anggarannya juga di awasi agar tak terjadi tindakan yang menyalah gunakan anggaran,” tuturnya. kung

Harus saling mendu-

Ir Sulaksono, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo, menjelaskan bahwa dalam KUA-PPAS tahun 2016, telah dilaksanakan sesuai aturan. “Terbilang berapa anggaran yang dibutuhan dan telah diajukan, tentunya perkiraan itu nantinya akan di akomodir, dan kita

akan melihat berapa perolehan pendapatan daerah ditahun 2015 dan berapa juga perkiraan perolehan pendapatan 2016 mendatang, barulah nanti akan kita lihat program mana yang bisa di laksanakan dan mana yang harus di pertimbangkan lagi karena keterbatasan anggaran yang ada”. Tak mungkin seluruh kebutuhan bisa di laksanakan, karena apapun kegiatan yang menyangkut pembangunan daerah seluruhnya membutuhan dana, dan hal ini perlu pengkajian dan prioritas tersendiri terlebih dahulu. Diharapkan, pembangunan itu tidak sampai mengabaikan kepentingan umum masyarakat, semuanya penting tapi ada yang lebih penting untuk disegerakan. “ Kerjasama yang bisa dilakukan itu adalah saling mendukung, dari berbagai pihak, SKPD legislatif dan Bupati, tentunya hal ini tak bisa dilepaskan dari kepentingan masyarakat Sidoarjo terhadap pemerintah daerah,” kata Sulaksono. @@@


15

p r o f i l

H. Sullamul Hadi Nurmawan, S. Thi Ketua DPRD Kab. Sidoarjo Sosok Pemuda Inspiratif Sidoarjo Telah menjadi anggapan umum bahwa pemuda mempunyai peran yang strategis dalam mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaannya, terutama sejak dimulainya era pergerakan nasional. Tidak hanya menjadi ujung tombak dalam perjuangan kemerdekaan, para pemuda juga berfungsi secara optimal dalam pembaruan dan pembangunan nasional pasca kemerdekaan. Tidak dipungkiri remaja zaman sekarang sering di identikkan dengan sifat atau hal - hal negatif seperti galau, gampang patah hati,gampang terpengaruh fashion/mode dan suka menuntut. Padahal begitu banyak orang yang semasa remajanya sudah bisa menjadi inspirasi bagi para remaja lainnya bahkan untuk orang dewasa. Seperti sosok yang satu ini, yang Oktober lalu mendapatkan reward sebagai tokoh muda inspirasi dan berprestasi di Sidoarjo. Sosok inspiratif itu diharapkan bisa menjadi inspirasi serta inovasi, andil dalam pembangunan Sidoarjo yang lebih baik lagi.

16


p r o f i l Ia adalah seorang tokoh muda yang aktif di berbagai kegiatan, salah satunya pernah menjadi Ketua IPNU Jatim dan saat ini sukses menjadi Ketua Dewan. Masyarakat Sidoarjo khususnya warga desa Kloposepolo, Sukodono, lebih mengenal sosok tersebut dengan panggilan akrab Gus Wawan. Untuk lebih mengenal sosok politikus ini, akan di ulas kembali seorang Gus Wawan yang merupakan pengusaha, tokoh pemuda dan politikus di Sidoarjo. Nama asli dari Gus Wawan adalah Sullamul Hadi Nurmawan. Ia lahir di Sidoarjo, 31 Oktober 1978. Perjalanan Gus Wawan dalam membangun kesuksesannya tak luput dukungan dari orang tua dan keluarganya. Penghargaan yang diberikan DPD KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Sidoarjo bekerja sama dengan Pemkab Sidoarjo dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober lalu sangat tepat diberikan kepada Wawan. Tokoh inspiratif ini mampu membuktikan bahwa tidak semua kaum remaja itu harus di identikan dengan hal-hal yang negative. Wawan, begitu ia disapa, dia berhasil melakukan inovasi yang sangat bisa di jadikan inspirasi bagi para remaja di Sidoarjo. “ Saya sangat mengapresiasi penghargaan yang diberikan teman – teman KNPI dan Pemkab Sidoarjo. Saya berharap, penghargaan ini bisa menginspirasi para generasi muda di Sidoarjo.”ucapnya Prestasi ini, menurutnya sangat membanggakan, namun alangkah baiknya jika prestasi itu sebaiknya bukan untuk dibanggakan tapi untuk menginspirasi baik remaja maupun masyarakat luas. Wawan, seorang pemuda Sidoarjo, yang pada usia 38 tahun telah menjadi anggota dewan termuda di Sidoarjo, merupakan salah satu tokoh pemuda yang disegani. Sebagai sosok muda yang berjiwa enterpreneur, Wawan memastikan kiprahnya dikancah politik praktis melalui Partai Kebangkitan Bangsa yang diharapkan mampu memberikan semangat serta warna baru bagi perubahan pola pikir serta arah perjalanan generasi muda dalam semangat membangun bangsa ke depan, khususnya generasi muda yang ada di Sidoarjo. Sejatinya seorang pemuda takkan pernah lepas dari obrolan mengenai identitas diri, kuliah, karir, organisasi, cinta, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan politik? Apakah politik merupakan hal yang asing bagi pemuda kini? Apa pendapat anda ? Ia mengatakan bahwa setiap manusia memiliki perspektif masing – masing.”Semua bergantung dari individu dan bagaimana ia memilih jalan hidupnya.”katanya Menurutnya, pendidikan politik sangat penting diberikan sedini mungkin. Ia menjelaskan, setiap sendi kehidupan manusia selalu dipengaruhi politik. Tak terkecuali siswa – siswi tingkat menengah. “ Kita punya potensi anak – anak muda yang hebat di Sidoarjo. Banyak orang – orang muda yang berprestasi dilahirkan di Sidoarjo baik atlet, siswa berprestari hingga pengusaha. Kita harus optimis kepada bangsa khususnya Sidoarjo ke

depannya.”tuturnya Orang nomor satu di gedung parlemen itu akan membantu dan mensupport para generasi muda yang mampu membuat bangga Kabupaten Sidoarjo.“ Saya acung jempol kepada siswa – siswa terbaik dari masing – masing wilayah di Sidoarjo atas pencapaiannya saat ini.”lanjutnya Pada kesempatan itu, Gus Wawan juga menyampaikan rasa terima kasih kepada DPD KNIP Sidoarjo dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang telah menyediakan wadah bagi para pemuda di Sidoarjo dalam mengembangkan bakat – bakat yang ada seperti program Festival kepemudaan tahun lalu. ” Generasi muda memiliki tanggung jawab untuk ambil bagian dalam pilihan sejarah. Pemimpin muda seperti kita harus berani membuat keputusan dan pilihan sejarah. Dalam mengambil keputusan, sebagai pemimpin yang berintelektual, kita kaum muda harus berani asertif dan mengambil keputusan yang tepat. Bukan karena kita ingin populer, namun karena tidak ada satupun kebijakan yang bisa menyenangkan semua orang.”tandasya Dia menegaskan, dalam berbagi inspirasi mengenai pembelajaran hidup yang ia dapatkan selama ini merupakan hal konkrit yang bisa ia lakukan untuk mengajak setiap pemuda agar mau menjadi agen perubahan bagi tanah air tercinta. “Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjadi penggerak dan mengambil peran masing-masing dalam perubahan di Sidoarjo.”tegasnya Berjuang melalui politik, memang cita - citanya dari awal. Sebab, menurutnya dunia politik penuh dengan tantangan, kesabaran, kepekaan dan kesungguhan. Selain itu, politik juga salah satu wahana tempat berjuang untuk mengabdi kepada masyarakat. “Cara berjuang dan mengabdi kepada masyarakat ini kan bermacam-macam, ada yang langsung dengan memberikan bantuan materi, bantuan pemikiran dan pencerahan dan ada juga yang berjuang melalui politik”, ujarnya. Untuk itu, Pria yang juga tercatat sebagai Pembina IPNU itu berharap, sampai kapan pun komponen pemuda diharapkan memberi warna dalam perjalanan bangsa. Lanjutnya, ia sangat berharap besar agar pemuda senantiasa mengaktualisasikan peran strategisnya. Politisi dari PKB itu menghimbau kepada pemerintah melalui instansi terkait agar fokus merealisasikan gerakan kemandirian pemuda untuk mengurangi angka pengangguran yang dari tahun ke tahun cenderung meningkat. “ Pemuda di Sidoarjo, umumnya adalah sosok pekerja keras, hanya saja mereka ini perlu dibina agar menjadi sumber daya manusia yang trampil, berkualitas dan profesional,” kata Sullamul Dia menilai, gerakan kemandirian pemuda masih belum berjalan secara maksimal baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga mengakibatkan banyak generasi muda yang potensial sangat sulit memperoleh lapangan kerja maupun terjun ke dunia usaha. Padahal, lanjut Ketua DPRD Sidoarjo ini, membangun kemandirian pemuda merupakan tanggungjawab pemerintah dalam rangka menekan angka pengangguran sekaligus mencetak sebanyak mungkin generasi muda yang handal dan trampil di era globalisasi dewasa ini.


17

p r o f i l Lebih lanjut ia mengingatkan pemerintah harus serius dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran di bidang pemberdayaan pemuda yang sebagian dananya digunakan untuk program keterampilan sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. “Tanpa pembinaan yang serius saya memperkirakan generasi muda akan sulit berkompetisi dengan SDM-SDM dari negara-negara lain termasuk Asean,” ujarnya lagi Oleh karena itu, selain memberikan reward, Gus Wawan berharap kepada pemerintah Sidoarjo untuk menambah porsi anggaran pembangunan yang lebih besar untuk menopang program pembinaan pemuda, termasuk olahraga. “Eksekutif dan legislative harus memiliki tekad dan komitmen bersama untuk mewujudkan peningkatan anggaran dalam membina pemuda di Sidoarjo.”katanya Apalagi pada periode 2014-2015 sekarang ini, Sullamul menambahkan banyak legislator yang berasal dari kalangan pemuda.” Ini tentunya bisa ikut membantu memperjuangkan peningkatan porsi anggaran untuk program pembinaan pemuda.”tambahnya lagi Pada kesempatan yang sama pula, saat disinggung terkait APBD 2016,kepada Parlementaria, Sullamul berharap optimalisasi penggalian potensi daerah terus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Menurutnya Dalam APBD 2016, secara keseluruhan APBD Sidoarjo berada dalam kisaran Rp 3,9 triliun. Angka tersebut menurutnya memang mengalami penurunan sebesar Rp. 300 miliar dibanding tahun 2015 lalu dari Rp. 4,3 triliun menjadi Rp 3.993.514.701.340. Penurunan anggaran yang tertuang dalam APBD 2016 menurutnya tidak akan berpengaruh terhadap tingkat perekonomian masyarakat Sidoarjot. Hal ini dikatakan merupakan langkah dewan untuk menghemat pembiayaan daerah yang dirasa masih terlalu besar. Dijelaskannya, pada 2015 APBD sebesar Rp 4,3 triliun, namun pembiayaan daerah angkanya sekitar Rp 700 miliar. Untuk 2016 ini, pembiayaan daerah ditekan sampai dikisaran angka Rp 235 miliar saja.” Ada beberapa proyek daerah yang kami batalkan seperti pembangunan Gedung Terpadu. Namun, anggaran tersebut kami geser dan memasukkannya ke dalam pos – pos lain di SKPD yang lebih membutuhkan. Kami hanya melakukan penghitungan ulang dan menggeser pos – pos yang tidak perlu.Itu saja.”jawabnya singkat Selain itu juga, Wawan mengungkapkan, selain menggeser anggaran, dewan juga bersepakat untuk mengurangi anggaran penyelenggaraan KONI sebesar Rp. 2 miliar. Menurutnya, dewan menganggap pengurangan anggaran KONI bukan tanpa alasan. Karena ada belanja yang tidak terlalu penting, sehingga terpaksa harus dicoret. Rencananya dana Rp 2 miliar yang dipangkas akan direkomendasikan ke dinas-dinas karena dinilai lebih membutuhkan untuk perbaikan-

18


perbaikan program yang di rencanakan. “ Porsi – porsi yang dianggap masih membutuhkan tambahan anggaran antara lain bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur jalan. Namun, porsi terbesar APBD Sidoarjo tetap di bidang pendidikan, sebesar 36,9 persen atau sekitar Rp 1,4 triliun. Angka ini, sudah sesuai perhitungan satuan pendidikan.”imbuhnya lagi Ia juga berharap, dengan penetapan APBD 2016 itu, besaran volume anggaran dapat menjadi pengungkit pembangunan perekonomian di Sidoarjo. Untuk merealisasikan pembangunan di tahun 2016, Sullamul menandaskan agar kinerja pembangunan harus diperbaiki. Pria yang menyandang penghargaan tokoh muda inisiatif 2016 ini menegaskan, pengesahan APBD Sidoarjo tahun anggaran 2016 itu, diharapkan mampu menjawab kegelisahan masyarakat Sidoarjo. “ Kami anggota dewan sudah bekerja lebih maksimal dalam membahas RAPBD. Kami sudah membuktikan bahwa kami betul – betul bekerja dengan maksimal dan menggunakan waktusebaik mungkin dalam pembahasan RAPBD 2016.”tandasnya “ Percepatan pengesahan APBD itu, merupakan bentuk upaya supaya terhindar dari sanksisanksi yang dapat diberikan pemerintah pusat kepada Pemkab Sidoarjo. Karena dasar itulah pihak eksekutif dan legislatif berkomitmen untuk memaksimalkan sisa waktu dalam pembahasan RAPBD tersebut. Dan terbukti, APBD 2016 bisa disahkan tepat waktu.”Sullamul Selain itu juga, ia mengatakan, Tim Anggaran dan Banggar telah bersepakat dan memprioritaskan anggaran yang lebih kepada kepentingan masyarakat banyak.” Kami berusaha anggaran yang ada di APBD 2016 tetap berpihak kepada masyarakat. Itulah tujuan pemangkasan dan pembatalan beberapa proyek daerah yang kami anggap masih belum perlu dilakukan tahun ini.”imbuhnya Pungkasnya, Wawan merasa lega, karena proses penyusunan APBD 2016 berjalan dengan lancar. “Dengan pengesahan APBD ini bisa diterapkan di tahun 2016 mendatang. Dan besar harapan kami, semoga bermanfaat untuk pembangunan dan masyarakat Sidoarjo,” ujar dia.***

p r o f i l

SISWO ADI TJAHYONO

Pemuda Butuh Banyak Ruang Untuk Berkreasi

Siswo Adi Tjahyono, pria berusia 35 tahun ini menjadi tokoh pemuda sejak tahun 2004. Lulusan Teknik mesin Institut Sepuluh November Surabaya, saat sudah berkeluarga dan bekerja pada perusahaan miliknya sendiri yang bergerak dibidang. Ayah dari seorang putra ini sudah sangat dikenal oleh kalangan muda, bahkan pejabat pemerintahan. Siswo, demikian panggilan akrabnya mendirikan organisasi dengan nama Format, singkatan dari Forum Rakyat Untuk Kemanusiaan. Berikut penuturannya yang disampaikan dengan gaya “aku”: Dulu tahun 2003, saat aku masih menjadi mahasiswa di ITS Surabaya, aku pernah berbenturan masalah dengan kontraktor , desaku di Desa Urangagung kecamatan Sidoarjo kabupaten Sidoarjo sedang melakukan pengerukan sungai disepanjang desa. Tentu saja, pengerukan itu harus mempergunakan alat berat yang dilewatkan pinggir sungai, banyak tanah ladang dan kebun yang harus dibebaskan agar bisa di lewati alat berat, tapi aku punya rumah di sana, aku menolak rumahku di runtuhkan tanpa kompensasi apapun, lagipula kalau melihat masterplannya, seharusnya tanah yang hendak dibebaskan itu tidak sampai mengenai rumahku karena tidak termasuk.

Semua warga yang kebunnya terkena pembebasan tidak mendapat ganti rugi, tentu saja wargapun menginginkan rumahku di runtuhkan juga tanpa ganti rugi. Akhirnya , aku menuntut ganti rugi melalui jalur hukum tapi pihak kontraktor menolak,dan terjadilah kesepakatan untuk memberikan ganti rugi atas pagar yang di runtuhkan dan sebagian rumah yang sudah kena garuk bego (alat berat), setelah aku membawa bom molotov buatanku sendiri untuk membubarkan aparat dan warga yang tetap menginginkan rumahku juga dibebaskan. Sejak itulah, aku mengumpulkan banyak pemuda desa, mulai dari anak sekolah sampai mahasiswa, anak jalanan, pengamen dan siapapun pemuda untuk ikut bergabung dalam diskusi. Aku memberikan nama Format semata agar tidak dianggap sebagai organisasinya orangorang yang tidak jelas atau cuma dianggap gerombolan pemuda saja dan aku sebagai ketuanya. Perlahan aku mulai mengajak rekan-rekanku untuk ikut mengajak pemuda dari desa lainnya, setiap minggunya selalu ada 2 sampai 3 orang teman masuk menjadi anggota, meski sebenarnya aku belum pernah mendata atau memberikan tanda anggota Format kepada siapapun yang ikut bergabung, Parlementaria • Edisi 74 • Vol.10 • Tahun 2015

19

p r o f i l hanya semacam organisasi perkumpulan pemuda saja. Tahun 2005 aku mulai membuat kegiatan yang bisa membuat rekanrekanku memiliki wawasan tentang bisnis wirausaha, tentu saja semua butuh bimbingan dan pelatihan. Aku ajak mereka untuk mengenal dunia bisnis, mulai dari memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami sayuran, yang hasilnya bisa di peroleh dengan waktu kurang dari sebulan. Hasilnya untuk rekan yang sudah mengerjakan lahan itu dan pembudi dayaan, sebagian lagi untuk iuran organisasi Format. Karena format tidak mendapatkan dana dari siapapun, jadi murni dari hasil usaha yang kami kelola sendiri. Aku juga mengajak rekan-rekanku di Format untuk membuat perpustakaan yang disediakan secara gratis untuk warga desa. Banyak usaha yang kami buat, seperti bengkel motor, sablon, percetakan, pembuatan pupuk, airbrush, budi saya jangkrik, sampai warung kopi,dan rumah produksi dan masih banyak lagi. Saya memperkenalkan Format kepada masyarakat luas dengan kegiatan yang positif tentunya banyak sekali hambatannya, aku tetap mengusung mereka meskipun kadang terlihat seperti kelompok berandalan karena kebanyakan memang anak-anak jalanan,putus sekolah yang masih menganggur juga, dan pengamen. Tapi aku yakin, usahaku untuk bisa membuat kaum muda itu kreatif dan mandiri, punya penghasilan yang baik, perlahan mereka juga bisa mengikuti, tapi tetap kembali pada hak dan pilihan masing-masing juga , aku tak bisa memaksakan. Setelah berjalan sampai sejauh ini, meski sempat vacuum karena aku pribadi masih punya pekerjaan, dan berkeluarga, baru saat ini, aku kembali untuk mengumpulkan kembali rekanrekanku dan ingin mencatatnya. Kalaupun dulunya aku mempunyai kegiatan untuk peduli lingkungan dan alam, aku masukkan kegiatan tepat pada hari Bumi tahun 2005 silam, aku mengkampanyekan untuk bebas polusi dengan mengadakan gerak becak, karena hanya becak yang tak mempergunakan bahan bakar. Jadi aku mengundang banyak pangkalan becak untuk ikut serta dalam kegiatan yang kuadakan, ada 200-an becak yang ikut serta lengkap dengan penggembiranya yang juga sesama tukang becak. Itu dulu sewaktu becak masih dikayuh kaki dan belum memakai motor seperti sekarang. Hadiahnya sembako.

20

Pemuda itu suka sekali dengan musik, dan banyak dari rekan-rekanku juga pemain musik, karena latar belakang mereka yang pengamen dan anak jalanan, di sana aku membuat kegiatan band juga yang di adakan di Gelanggang olah Raga. Aku juga mengundang bintang tamu band cukup ternama untuk bisa menarik penonton. Pernah juga ada undangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang membahas diskusi terbuka tentang Masalah Lapindo Porong. Saat itu aku dari Format beserta rekan-rekanku menolak pengeboran gas di Porong, karena hanya akan membuat rakyat jadi miskin, kan bahaya kalau pengeboran itu di buat di tengah-tengah pemukiman warga. Aku menggagas untuk mengelola sampah di TPA Porong itu , dipilah sampah basah dan kering, kubuatkan tempat sampah khusus dan kuberikan tanda Sampah basah dan sampah kering, kemudian kuletakkan di setiap rumah warga. Tapi belum selesai urusan pengelolaan sampah, ternyata terjadi semburan gas Lapindo, tanggal 26 Mei 2006. Tugas Format selain kegiatan juga ada advokasi. Banyak rekan-rekan yang juga menjadi mahasiswa Hukum yang bisa langsung mengimplemetasikan advokasi kepada korban, karena bagiku apapun yang terjadi urusan mempertahan tanah itu juga sangat penting. Jangan sampai hak mereka menjadi tercerabut oleh kepentingan penguasa. Sudah jadi korban masih di pedaya lagi dengan diambil tanahnya. Hal ini terus berlanjut, sampai aku mengumpulkan seluruh kepala desa se kabupaten Sidoarjo agar tidak terjadi tukar guling, maksudku yanga namanya tanah kas desa itu atau TKD jangan sampai dijual atau di tukar dengan desa lain tapi yang ada di desa lain di jual, kenyataannya lahannya tidak ada, uangnya juga tak ada wujudnya karena sudah tertelan pribadi pemerintahnya. Aku tak bisa menyebutkan Format itu sebagai organisasi massa atau ormas tapi organisasi yang memang untuk kemanusiaan dan murni sosial. Dana operasional dari usaha yang sudah dibuat Format dalam bentuk iuran. Selain Format, aku juga mendirikan organisasi dikampung-kampung dan digabung menjadi Sekber, atau singkatan dari Sekretariat Bersama Konsolidasi Demokrasi. Simbolnya (R) atau Rakyat Kuasa. Artinya rakyat adalah kedaulatan, dan kekuasaan tertinggi di negara ini adalah Rakyat.


Desa-desa yang sudah masuk dalam organisasi seperti Sukodono, Prasung, Buduran, Pucang Anom, Cemengbakalan, Sawotratap, Taman, Trosobo, Porong, Krembung. Dan ada juga yang masih berupa komunitas atau istilahnya desa dampingan, itu ada di Tarik, Krian, Tanggulangin dan Candi. Sewaktu masih pertama kali Format eksis memang aku sering mengumpulkan pemuda untuk melakukan demostrasi, kalau hanya mengumpulkan 10.000 orang saja itu mudah bagiku. Dan anggotanya sampai sekarang sangat banyak, mungkin dalam waktu dekat aku juga ingin melakukan kegiatan baru untuk Format, pemudanya kan sudah beregenarasi, jadi akupun harus bisa mengikuti kondisi masanya juga. Kalau aku melihat perbedaan antara pemuda kurang dari 10 tahun yang lalu dan sekarang memang minat pada perkumpulan pemuda itu harus tetap di adakan, tentu saja orang muda suka mempunyai perkumpulan yang mengikuti hobbynya, ada yang suka berhimpun menjadi club motor, club mobil , pecinta burung dan banyak lagi. Mereka memang tidak bisa di satukan tapi aku punya cara dengan kita membuat kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan dan bisa di ikuti semuanya, dan seluruh anggota bisa ikut ambil bagian. Tak harus aku memanggil orang khusus dari dinas untuk melatih kaum muda agar bisa berkreasi, cukup kita ikuti saja apa yang menjadi minat dan bakatnya, dan diberikan fasilitas untuk bisa dikembangkan. Kalau pemerintah peduli kepada kaum muda itu, ya cukup memberikan saja mereka fasilitas yang dibutuhkan , agar kegiatan kaum muda itu juga bisa terarah. Masa muda itu sangat singkat, karena itu harus ada kegiatan yang kelak bisa di jadikan modal usaha bagi mereka, dengan berwirausaha sendiri, meski harus di awali dengan modal kecil, biarpun kegiatannya khas anak muda yang masih suka ramai dan senang-senang, tapi tetap ada bimbingan dan diarahkan juga agar tak sampai keluar dari koridor. Aku sangat peduli pada kaum muda, pemuda , meskipun mereka masih muda tapi cukup punya nyali untuk bisa unjuk diri, dan menunjukkan kemampuannya dalam segala bidang. Masalah politik, ekonomi, hukum, sampai bisnis, itu selalu yang dibahas, dan aku juga berharap kelak rekan-rekan mudaku bisa mandiri juga, memiliki pekerjaan yang baik, berkeluarga dan punya masa depan”katanya penuh harap. @@@

Kebangsaan

IDENTITAS KEBANGSAAN ADALAH BELA NEGARA

Drs. SUMARBOWO MM.MSi Widyaiswara Ahli Madya Badan Diklat Prov. Jawa Timur Nasionalisme kita adalah keterikatan dan interelasi antara bagian-bagian bangsa Indonesia yang terjadi secara dinamis untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dalam Alam Semesta dan menghasilkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin yang hakiki. Dan kalau kita dalami lagi maka ini pula kehendak dari Dasar Negara Panca Sila. Teknologi informasi dan komunikasi adalah faktor pendukung utama dalam globalisasi. Dewasa ini, perkembangan teknologi begitu cepat sehingga segala informasi dengan berbagai bentuk dan kepentingan dapat tersebar luas ke seluruh dunia. Oleh karena itu globalisasi tidak dapat kita hindari kehadirannya. Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh globalisasi di berbagai bidang kehidupan seperti kehidupan politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya dan lain- lain akan mempengaruhi nilai- nilai nasionalisme terhadap bangsa. Globalisasi mampu membuka cakrawala masyarakat secara global. Apa yang di luar negeri dianggap baik memberi aspirasi kepada masyarakat kita untuk diterapkan di negara kita. Jika terjadi maka akan menimbulkan dilematis. Bila dipenuhi belum tentu sesuai di Indone-

sia. Bila tidak dipenuhi akan dianggap tidak aspiratif dan dapat bertindak anarkis sehingga mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Berbicara tentang nasionalisme Indonesia, perlu dicatat bahwa kita tidak dapat menyepadankannya begitu saja dengan nasionalisme Barat. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme berfondasi Pancasila. Nasionalisme yang bersenyawa dengan keadilan sosial, yang oleh Bung Karno disebut Socio-nasionalisme. Nasionalisme yang demikian ini menghendaki penghargaan, penghormatan, toleransi kepada bangsa atau suku bangsa lain. Maka nasionalisme Indonesia berbeda dengan nasionalisme Barat yang bisa menjurus kepada sikap chauvinistik dan ethnonationalism (nasionalisme sempit) yang membenci bangsa atau suku bangsa lain, menganggap bangsa atau suku bangsa sendirilah yang paling bagus, paling unggul, sesuai dengan individualisme Barat. Nasionalisme adalah sebuah ideologi yang tergolong paling mutakhir dalam pemahaman politik nasional. Dalam puncak pencapaian ide politiknya akan menghasilkan sebuah sistem politik nation state (negara bangsa) sebagai sebuah entitas politik yang kuat di tengah-tengah lingkungan umat manusia di dunia kehidupan ini. Substansi nasionalisme Indonesia memiliki dua unsur. Pertama, kesadaran mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, etnik, dan agama. Kedua, kesadaran bersama bangsa Indonesia dalam menghapuskan segala bentuk pensubordinasian, penjajahan, dan penindasan dari bumi Indonesia. Semangat dari dua substansi tersebutlah yang kemudian tercermin dalam Sumpah Pemuda dan Proklamasi serta dalam Pembukaan UUD 1945. WACANA pendidikan bela negara mencuat ketika Kementerian Pertahanan menargetkan akan menciptakan kader bela negara? sebanyak 100 juta orang dalam 10 tahun ke depan. Oleh sebab itu, semua kalangan masyarakat wajib ikut serta dalam program bela negara

yang akan dilatih melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kementerian Pertahanan.? Pelatihan dan pendidikan bela negara ini akan dimulai pada awal tahun 2016. Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 agustus 1945 bisa dikatakan kejayaannya tidak perlu dipertanyakan, mulai perongrongan PKI th 1965 lewat G.30 S nya sampai dengan INSYAALLOH menghadapi kekuatan Kapitalis diabad ke 20 ini dan mendatang ! Bangsa Indonesia dengan ideologi Pancasila, merupakan sesuatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan. Karena ideologi adalah satu pilihan yang jelas membawa komitmen untuk mewujudkannya atau dengan kata lain apabila seseorang memiliki kesadaran ideologis yang mendalam, maka akan semakin tinggi pula rasa komitmennya untuk melaksanakan ideologi tsb dalam kehidupan bermasyarakat bahkan berbangsa dan bernegara. Menurut penuturan Prof Dr.Suko Wijono, SH.,MH, sayangnya dengan pasca jatuhnya Pemerintahan Orde Baru tgl 21 mei 1998 Pancasila dijadikan kambing hitam dengan dicabutnya Tap MPR No.II/MPR/1978 tentang P4, kegagalan bangsa indonesia mencapai masyarakat adil dan makmur, bangsa indonesia kehilangan pegangan dan mengalami proses transisi yang tidak kunjung pasti. Menurut Mustafa Rejai, bahwa Ideologi tidak pernah mati, yang ada adalah ; 1. Kemunculan (emergence) 2. Kemunduran ( decline )3. Kebangkitan kembali suatu ideologi (resurgence of ideologis). Pemerintah dan sebagian lembaga negara telah menunjukkan Political Will, pada tgl. 1 juni 2006 Presiden Susilo Bambang Yudoyono menyampaikan Pidato Politik yang berjudul “ Menata Kembali Kehidupan Bernegara berdasarkan Pancasila”. Kemudian pada tgl 24 mei 2011 para pimpinan lembaga negara ( Presiden, Wapres, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua MA. Ketua MK, Ketua BPK dan Ketua KY ) bersepakat tentang perlunya Revitalisasi


21

kebangsaan Pancasila. Mengapa timbul kesepakatan perlunya Revitalisasi, penulis merefleksikan satu perubahan Undang Undang Pemerintahan Daerah yang semula agak menjauhkan nafas dasar negara kita, namun kemudian kembali pada aktualisasinya. Pada UU 22 th 1999 pasal 1 ayat (b) Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. Pasal 1 ayat (c) DPRD adalah Badan Legislatif Daerah. Jika disandingkan pada UU 32 th 2004 pasal 1 ayat (3) Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat 4 DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sbg unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Analisa sederhananya pada pasal yang sama dari 1-4 Kedua Undang Undang Pemerintahan Daerah tsb, nampak yang lebih mencerminkan Sila Ketiga Pancasila ( Persatuan Indonesia , diantaranya bermakna menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan & keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi atau golongan )dan Sila Keempat Pancasila ( Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan maknanya antara lain tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain ) adalah pada UU 32 th 2004. Narasi sederhananya, pada UU 22 th 1999 kekuasaan DPRD diatas Kepala Daerah, karena masa jabatan Kepala Daerah bisa ditangan DPRD lewatPertanggungjawabannya yang dibuat 1 th sekali dapatlah berhenti ditengah jalan apabila ditolak ( Psl 45 ayat (1) jo.Psl 46 ayat(3). Pertanyaan berikutnya adalah, apa tidak pilkada lagi dan Pilkada lagi ? Apabila terjadi ongkos politiknya tidak sedikitbelum lagi mengancam kestabilan keamanan daerah. Pada UU 32 th 2004 DPRD sejajar dengan Kepala Daerah. Karena sama sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kepala Daerah tetap bisa diberhentikan ditengah jalan namun kalau kesandung Korupsi. Pasal 37 jo. Pasal 38 ayat (a) UU 32 th 2004 Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai Pemerintah ( bc pemerintah pusat ) di Wilayah Propinsi yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada Presiden. Gubernur mempunyai tugas dan wewenang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab/Kota. Dengan uraian tersebut se-

22

laraslah dengan nilai nilai kebangsaan indonesia yang bersumberdari 4 konsensus bangsa yakni : 1. Pancasila 2. UUD 1945 3. Bhineka Tunggal Ika 4. N.K.R.I Sedangkan pada UU 23 th 2014 lebih memperkuat pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta kab/kota. Pada bab VI mengatur tentang Penataan Daerah Selanjutnya dengan 9 agenda pokok Jokowi & JK sekarang Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden,pada agenda ke 8 dikenal dengan Revolusi Mental, teks lengkapnya sbb : Melakukan revolusi karakter bangsa, melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai nilai patriotisme & cinta tanah air, semangat bela negara & budi pekerti didalam kurikulum pendidikan indonesia ( NAWACITA JOKOWI & JK ). Bahkan Menteri Pertahanan RI mempertegas bahwa Bela Negara untuk Revolusi Mental, hajad besar tengah dipersiapkan Kementerian Pertahanan RI selama 10 th kedepan kementerian yang dipimpin Jenderal ( Purn ) Ryamizard Ryacudu itu mengader 100 juta warga dalam pelatihan bela negara. Untuk tahap awal Kemenhan RI mencetak 4.500 pelatih/ instruktur program bela negara ( Jawa Pos tgl 13 oktober 2015 ). Jawa Timur menyambut dengan semangat Bela Negara adalah Bisa, telah tercetak 309 Pelatih/Pembina Kader Bela Negara lewat Diklat Kader Pembina/Pelatih Bela Negara, yg dilaksanakan tgl 21 oktober s/d 23 November 2015 di Dodik Bela Negara Rindam Malang dan dilanjut di Royal caravan & Outbound Trawas Mojokerto. Dari sejumlah tersebut Kabupaten Sidoarjo terdapat 9 personil Pembina/Pelatih yang berasal dari SKPD BakesbangPol 1 orang, Disparpora 1 orang, Dispendik 1 orang, BKD 1 orang dan Kantor Kemenag 1 orang, Kodim 1 orang, Polres 1 orang bahkan dari ormas 2 orang. Pada Kurikulum 2013 untuk SD, SMP, SMA telah ada muatan Bela Negara yakni pada Kelompok A terdapat Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan. InsyaAlloh pada kalimat pembuka tulisan ini dapat diartikan masih dalam tanda tanya karena menyangkut kesungguhan kita bangsa indonesia untuk BELA NEGARA disamping kita per-


caya adanya TAKDIR. Bangsa indonesia saat ini pada posisi Siaga I atau paling tidak Awas kalau meminjam istilah kebencanaan, bahkan ada yang mengatakan kita bangsa indonesia dalam posisi terjajah oleh musuh yang namanya Kekuatan Global. Ancaman dibidang Ipoleksosbud sebagai warga bangsa harus kita hadapi sebagai kekuatan pendukung TNI dan Polri, ancaman militer sudah jelas menjadi tanggung jawabnya dan tidak perlu diragukan kesiapannya. Contoh dibidang ekonomi tanpa disadari telah memperdaya kita, berapa keuntungan yang dibawa olehnya lewat produk industrinya, sebut saja air mineral padahal kalau kita mau memproduksi secara massal dari daerah daerah mereka tidak bisa melajutkan usahanya dan yang memperoleh keuntungan adalah kita. Mulailah dari sekarang mencintai produk indonesia, sebagaimana yang diserukan Mbak Titik Puspa, Pak Marzuki Ali dan Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie, SH dilayar TV bersama Pengusaha PT Maspion Group. Disamping terdapat skenario perlemahan/menghancurkan N.K.R.I oleh kekuatan global dengan upaya penciptakan konflik terhadap Agama, Ras, Suku, Bahasa, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya. Pada akhirnya apabila gerakan BELA NEGARA dapat terlaksana dari diri kita, bisa dipastikan Indonesia dapat menandingi musuh Global tersebut, karena kemandirian disegala bidang bisa terkuasai. Referensi BELA NEGARA : 1. UUD 1945 Psl 30 ayat (1) : Tiap tiap Warga Negara berhak dan Wajib ikut serta dalam usaha Pembelaan Negara. 2. UU No 3 th 2002 tentang Pertahanan Negara, Psl 9 ayat (1)pada penjelasannya, Bela Negara adalah sikap dan Perilaku serta tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada N.K.R.I yang berlandaskan Pancasila & UUD 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara. 3. PerMendagri No.38 th 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah Dengan tulisan singkat ini makna tekstualnya, Identitas Kebangsaan kita sebagai Bangsa Indonesia tidak lain adalah terletak pada BELA NEGARA, karena didalamnya mengandung nilainilai dasar ; 1. Cinta Tanah Air 2. Sadar berbangsa & bernegara 3.Yakin Pancasila sebagai Idiologi Negara 4. Rela Berkorban 5. Memiliki kemampuan awal bela negara, baik fisik dan psykis.***

politik

Media Massa dalam Mengawal budaya Politik sehat Oleh : Ach. Choiron, BA

Hubungan antara media dan politik adalah hubungan yang saling membutuhkan. Para pelaku politik membutuhkan media untuk mempublikasikan kebaikan partai politiknya atau bahkan menggunakannya sebagai tempat mengkampanyekan partai politiknya. Namun yang akan dibahas di sini adalah sejauh mana peran media turut andil dalam politik. Media massa, baik cetak maupun elektronik, merupakan media informasi bagi masyarakat yang berguna sebagai sarana pemberi informasi kepada masyarakat, saat ini bukan hanya dimanfaatkan sebagai media untuk menyampaikan informasi terkini tentang kejadian yang terjadi di masyarakat, namun juga digunakan sebagai sarana komunikasi politik. Para Pelaku politik menggunakan Media Massa sebagai sarana untuk menyampaikan visi misi dari suatu partai politik atau para calon pemimpin yang sedang berkampanye. Para pelaku politik tersebut cenderung untuk menunjukkan citra yang baik dari partai politik atau individu pelaku politik.Seperti yang kita ketahui bahwa media massa mempunyai peran yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Tak bisa dipungkiri bahwa hampir pada setiap aspek kegiatan manusia, baik secara pribadi maupun umum, selalu berhubungan

dengan aktifitas komunikasi massa. Hasrat interaksi antar individu atau masyarakat yang tinggi tersebut menemukan salurannya yang paling efektif dan terandalkan dalam berbagai bentuk media massa, guna saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Dalam perkembangannya, media massa memang sangat berpengaruh di wilayah kehidupan sosial, budaya, ekonomi, hingga politik. Dari aspek sosial-budaya, media adalah institusi sosial yang membentuk definisi dan citra realitas serta dianggap sebagai ekspresi sosial yang berlaku umum; secara ekonomis, media adalah institusi bisnis yang membantu masyarakat untuk memperoleh keuntungan dari berbagai usaha yang dilakoni; sedang dari aspek politik, media memberi ruang atau arena pertarungan diskursuf bagi kepentingan berbagai kelompok sosial-politik yang ada dalam masyarakat demokratis. Oleh karena begitu vitalnya peran media massa dalam berbagai aspek kehidupan publik, maka memicu banyak pihak dari golongan politik tertentu yang mencoba memanfaatkan media massa sebagai alat untuk mencapai tujuannya dan secara hegemonik kerap memaksakannya kepada publik. Diantara mereka bahkan mampu menguasai media secara keseluruhan, yakni menjadi pemilik perusahaan media massa.

Hal seperti ini juga terungkap dalam teori ekonomi-politik media yang dikemukakan oleh Golding dan Murdock. Dengan memakai pendekatan strukturasi Giddens, mereka menguraikan bahwa media massa memang telah menjelma sebagai industri yang menjual produk berupa informasi untuk dikonsumsi masyarakat demi memperoleh profit bagi pemiliknya. Pola ini telah menggurita secara global dalam suatu sistem kapitalisme media, dimana media massa berperan penting sebagai agen ideologis yang membentuk pola fikir dan memandu perilaku konsumennya. Nilai umum yang biasanya ditanamkan adalah perihal memacu hasrat konsumsi, pandangan hidup liberal, melegitimasi wacana investasi dan pasar bebas, hingga memassifkan budaya trend-popular dan sebagainya. Namun, pendekatan strukturasi ini juga melirik bahwa determinasi kapitalisme global menjadi satu-satunya penentu nilai-nilai apa yang akan disebar melalui media massa tidaklah patut diterima begitu saja. Sebab, dalam rantai strukturnya, terdapat agen-agen lokal yang memiliki peranan aktif dan kreatif dalam proses pengendalian pengaruh media massa terhadap pembentukan opini publik sesuai dengan kepentingan politis yang hendak dicapai golongannya (Sunarto, 2009). Sebuah proses penyelenggaraan pemilihan umum akan terhindar dari intervensi, jauh dari proses kontaminasi elit partai politik manakala peran media massa dalam mengkonstruksi berita dapat dilakukan secara proporsional dan dengan metode penyampaian informasi politik yang seimbang dan bermuatan mendidik inilah kemudian mampu mewujudkan suasana psikologi politik masyarakat yang kondusif. Dengan cara tersebut, maka integritas proses dan hasilpenyelenggaraan pemilu yang adil dan demokratis akan hadir dalam benak masyarakat, dandengan begitu legitimasi kepemimpinan nasional kuat adanya. Tetapi bila pendekatan komuni-


23

politik kasi politik yang terus dilakukan secara berlebihan oleh pemimpin eksekutif terhadap lembaga-lembaga negara seperti legislatif, dan yudikatif, maka sebaliknya peluang terbukanya ruang praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemilu tetap terbuka. Masyarakat merasa prihatin terhadap penyelenggaraan pemilu pasca reformasi yang cenderung melahirkan praktik politik uang yang tidak saja melibatkan aktor elit tetapi sampai ke tingkat bawah. Praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilu selalu jadi biang kekacauan sistem demokrasi, bahkan menghancurkan sendi-sendi moralitas politik bangsa, karena uang hampir menjadi sarat penentu utama kemenangan setiap calon yang menggunakannya. Politik uang sangat berpihak kepada calon yang menggunakannya. Kekuatan finansial masih menjadi faktor kuat pemenangan calon daripada kekuatan ideologi sekalipun. Dengan demikian, praktik pengingkaranpolitik nurani dalam penyelenggaraan pemilu harus dihentikan dengan menegakan hukum pemilu, baik pelanggaran administrasi maupun tindak pidana pemilu merupakan suatu keniscayaan. Pemilihan Umum (pemilu) merupakan sarana yang paling efektif untuk melaksanakan kedaulatan politik rakyat dalam konteks kebebasan memilih pemimpin yang kelak menjalankan kebijakan pembangunan negara. Melalui Pemilu, terjadi proses apa yang disebut dalam Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu—sebagai suatu cara efektif menjalankan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tentu tetap dalam kerangka Pancasila dan UUD 1945. Arah kebijakan negara akan sangat ditentukan oleh calon-calon pemimpin yang turut ambil bagian dalam pelaksanaan pemilu. Pemilu juga merupakan sebuah konsep demokrasi yang menempatkan nilai-nilai egaliterianisme politik masyarakat secara berperadaban. Pemilu punya arti penting tentang bagaimana pembaruan sistem kehidupan masyarakat itu di mulai, karena lewat pemilu, warga bangsa akan diberikan kebebasan penuh untuk menggunakan prefrensi politik tanpa adanya intervensi yang berarti dari rezim atau kelompok politik manapun yang mengatasnamakan demokrasi. Tesis ini diperkuat dengan basis penerapan sistem penyelenggaraan pemilu yang berasaskan Langsung, Umum Bebas, Rahasia (Luber), Jujur, dan Adil (Jurdil). Titik tekan dari substansi penyelenggaraan pemilu

24

yang Luber dan Jurdil diatur dalam UU No. 32/2004, UU No. 22/2007, dan UU No. 10/2008 tentang sistem dan mekanisme menggunakan hak pilih masyarakat dalam pemilu. Sejak pemilu tahun 1955, transformasi demokrasi mendapat legitimasi yang cukup kuat dari dunia Internasional. Sistem multipartai baru pertama kali diterapkan dalam sebuah kondisi geo-sosio politik yang kurang stabil, tapi fakta menunjukkan, elit politik ketika itu mampu menghadirkan suasana demokrasi politik yang berperadaban. Protes akibat pelanggaran pemilu pun relatif kurang meskipun ada namun dari cara mendisegn tradisi politik yang santun paling kurang siap kalah dan mengakui kemenangan lawan terasa begitu kuat. Ini sangat berbeda dengan kondisi politik baik pada pemilu 1971 yang merupakan fase pertama kehadiran rezim Orde Baru dalam pentas politik nasional maupun pemilu-pemilu berikut di era Orde Baru, bahkan hingga memasuki fase reformasi. Secara teoritik, pemerintahan Orde Lama menerapkan sistem demokrasi terpimpin yang hingga memicu tersumbatnya kran demokrasi. Kegaduhan sistem politik masa transisi demokrasi menjadi faktor kegagalan negara dalam menyusun dan menerapkan sistem pemilu yang demokratis. Kepemimpinan Soekarno, apa yang disebut oleh Herbert Feit (1962) dalam karya monumentalnya, The Decline of Constittutional Democracy in Indonesia, sebagai solidarity makers,dan administrator atau lebih dipahami sebagai problem solver ini kurang bersahabat dengan kultur politik bangsa. Kegagalan demokrasi parlementer era kekuasaan rezim Orde Lama tampak jelas akibat diterapkannya sistem constitutional democracy. Sebuah kegagalan membangun tradisi demokrasi kekuasaan yang elegan untuk membawa bangsa ke arah peradaban politik modern. Reformasi sistem Pemilu dan sistem politik terus dilakukan dan pada setiap pergantian “rezim kekuasaan politik legislasi” di parlemen, hampir perubahan terhadap UU Pemilu, UU Kepartaian, dan UU Politik tidak pernah luput dari sikap politik partai-partai politik yang kontraproduktif. Akan tetapi perubahan demi perubahan sampai saat ini belum mampu mewujudkan sebuah sistem yang relevan, dan bersahabat dengan tuntutan zaman. Apa yang disebut Plato dalam karya Republik-nya terbukti adanya sebuah realitas bernegara dalam situsasi modern saat ini.


Oligarki merupakan sebuah sistem politik yang dibangun berdasarkan konsep politik yang mengedepankaan kekuasaan di tangan segelintir orang. Dalam catatan literatur modern, Robert Michels (1959), menyebutkan, bahwa konsep oligarki kekuasaan, setidaknya telah diperlihatkan oleh beberapa negara yang pernah menerapkan sistem kekuasaan oligarki, antara lain, Jerman yang dipimpin Hitler, Uni Sovyet dibawah kendali Stalin, Perancis dibawah kekuasaan Louis XIX, bahkan Soeharto pun dikategorikan sebagai bagian dari rezim yang menjalankan sistem oligarki. Dalam kaitan dengan gonjangganjing proses revisi UU No. 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu, terlihat dengan jelas bagaimana politik kekuasaan gaya oligarki ini bekerja aktif. Politisi parlemen seakan-akan memanfaatkan setiap periode “kekuasaan politik legislasi” di parlemen selama menjabat, sebagai lahan basah untuk menghidupkan sumber pemasukan finansial partai politik sehingga ketika revisi UU Pemilu itu dilakukan, anggota Dewan yang merupakan mesin politik politik ini lebih mengedepankan kepentingan individu maupun partai di mana mereka bernaung. Fraksi partai besar seperti FD, FG, FPDIP, dan FKS, akan berbeda visi atau bisa jadi sama kepentingan, namun secara politik kalkulatif, sama-sama memiliki kepentingan organisasi. Akibatnya, proses pembahasan revisi UU Pemilu tidak lagi memikirkan substansi, sejauhmana kepentingan masyarakat dalam pemilu termasuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu serta transformasi pendidikan politik bagi rakyat itu bisa teragregasi dengan baik, tetapi sebaliknya para wakil rakyat justru lebih mengutamakan bagaimana memperjuangkan kepentingan partai politik masing-masing. Revisi UU No. 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang digulirkan sejak awal tahun 2010 dan berdasarkan potret dinamika yang terjadi, agaknya semakin memperkuat pesimistis rakyat terhadap kinerja buruk anggota Dewan yang terhormat ini. Perjalanan penuh intrik dibalik pembahasan revisi terbatas UU No. 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Perdebatan klasik hingga pragmatis mewarnai pembahasan revisi UU Pemilu. Dari persoalan calon keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan keanggotaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pro kontra menaikan ambang batas, persoalan jumlah keang-

politik gotaan Dewan Kehormatan KPU, terkait komposisi perwakilan kalangan masyarakat dari kalangan profesional, soal kemandirian KPU dan Bawaslu, serta boleh tidak kader parpol menjadi anggota KPU dan Bawaslu. Tahun 1999 merupakan sejarah awal perpolitikan nasional dalam membangun tradisi politik yang demokratis dalam kerangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sejarah baru demokratisasi ini ditandai dengan diproklamasikannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah yang pada perjalanannya kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pesan komunikasi politik kebijakan pemerintah yang demokratis dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang otonomi Daerah yang secara implisit menegaskan sikap pemerintah pusat ingin mengubah sistem dan cara penerapan Undang-Undang pemerintahan Daerah yang lebih adil dan demokratis. Pertentangan ideologi politik antara masing-masing faksi politik lokal, regional, dan nasional yang terjadi dalam dua (2) sampai tiga (3) dekade dapat diredam secara elegan. Setidaknya kehadiran peraturan dan perundang-undangan pemerintah yang baru mampu merespon gejolak politik lokal yang cenderung menjurus pada disintegrasi bangsa. Salah satu unsur problem yang seringkali memicu konflik politik antara pusat dan daerah ialah sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilu Kada) yang secara konstitusional menganut sistem demokrasi prosedural umum. Demokratisasi kekuasaan elit lokal hanya dikendalikan oleh sistem yang notabene menjadi dominasi elit pusat sehingga hal tersebut sangat mengganggu keamanan dan ketertiban bangsa. Reformasi tahun 1998 menghasilkan perubahan kehidupan sistem pemerintahan yang semakin demokratis daripada masa-masa sebelum. Demokrasi prosedural di-tingkatkan menjadi demokrasi substansial yang pada intinya menempatkan kembali kedaulatan rakyat secara proporsional sesuai semangat Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi substansial telah menempatkan hakhak politik masyarakat ke-dalam sistem yang adil. Pada fase ini demokrasi substansial kembali menghidupkan sistem penyelenggaraan Pemilu yang semakin adil dan demokratis pula, yang di-

dalamnya termasuk penyelenggaraan Pemilu Kada di semua tingkatan. Pemilu Kada yang dilaksanakan secara langsung merupakan salah satu unsur fundamental yang mampu menjawab tuntutan rakyat yang selama Pemilu-pemilu sebelumnya dianggap penuh rekayasa dan manipulasi. Pengendalian kekuasaan dan rotasi demokrasi tidak dimainkan langsung oleh rakyat tetapi hanya melibatkan para aktor elit politik pusat sehingga Pemilu dihadapan rakyat sebagai rutinitas kekuasaan yang dikehendaki segelintir elit. Netralitas “Politik Media” Media condong memihak pemilik saham dan lebih mengedepankan aspek keuntungan daripada menampilkan netralitas dan idealisme politik. Kekuatan ekonomi menentukan arus kekuatan politik, dan begitu juga sebaliknya. Antara kekuatan ekonomi dan politik saling bergantungan sehingga dalam perspektif pengembangan media sebagai sarana pendidikan budaya bangsa dalam segala dimensi kehidupan tidak berjalan sesuai cita-cita pembangunan nasional. Tidak bisa dipungkiri, kekuatan modal sangat menentukan kebijakan yang notabene pemilik modal utama sebuah media massa yang mengarah pada diversity media. Kompetisi politik global menyebabkan pertarungan ideologi dengan keras dan tajam. Keberadaan media massa turut melegitimasi perang politik antar kontestan merebut kekuasaan dan di dalamnya termasuk pergulatan kepentingan ekonomi bisnis. Dalam perebutan kekuasaan, peran media tidak lagi berfungsi sebagai kontrol sosial atau memberikan pelayanan informasi dan memberikan pendidikan bagi masyarakat tetapi pada kenyataannya media lebih berperan menjadi bagian dari pergulatan merebut kekuasaan. Diversity media massa secara politik terkonstruksi oleh diaspora pergulatan ekonomi politik dalam merebut kekuasaan. Keragaman metode dan pendekatan penyampaian informasi media massa pun sangat ditentukan oleh pengendali media massa itu sendiri. Hegemoni dan monopolistik kepemilikan media antara media yang dikendalikan penguasa dan kaum pemilik modal media seringkali memangkas hak-hak informasi masyarakat yang sesungguhnya. Konstruksi berita lebih ditekankan pada aspek pembentukan opini publik dengan tujuan meyakinkan masyarakat mengikuti keinginan media massa bersangkutan. Masyarakat tidak mempunyai ke-

sempatan untuk berpartisipasi bahkan dikotomi dan monopolistik produksi informasi ini menjadikan media menjadi tidak independen. Media berperan melakukan kampanye bahkan dalam konstelasi politik yang eskalatif, media cenderung membuat persepsi secara miring dan mengaburkan hakikat kebenaran sebuah peristiwa yang semestinya. Era modern dan kuatnya globalisasi informasi dan komunikasi, kehadiran media komunitas yang diharapkan menjadi alternatif pengimbang informasi antara kepentingan elit penguasa dan kaum pemodal media pun kenyatannya tidak efektif. Media komunitas dengan keberagaman(diversity of ownership) dengan semangat menggantikan posisi media yang monopolisasi informasi dan pemberitaan dalam kenyataannya tidak bisa tampil sebagaimana mestinya. Media baik yang dikendalikan penguasa maupun kaum pemodal hampir tidak bisa dihindari bahwa dalam tataran praktek politik keberagaman kepemilikan (diversity of content) kerapkali menyajikan informasi yang cenderung bermuatan kepentingan sehingga substansi, content, visi terkonsentrasi pada bagaimana memaksimalkan kepentingan aktor pengendali. Diversity of ownership dan diversity content memiliki visi untuk membuat frame informasi untuk membangun image publik atas kepentingan yang dibawah media itu sendiri. Betapapun demikian, fungsi sosial kontrol media massa tidak serta-merta diterjemahkan dalam kerangka normatif dan kontekstual dan hingga akhirnya hanya terjebak pada perspektif media yang etis dan utopis karena selalu mengambang tetapi secara rasional diakui bahwa keberagaman media dalam proses politik tetap diperlukan masyarakat. Idealisme media menjadi sebuah utopia karena dalam pertempuran ideologi, idealisme menjadi tidak berlaku bagi sebuah media. Segala sesuatu yang ada yang merupakan produk ide atau pikiran tidak lagi digerakkan sesuai misi kemanusiaan tetapi peran budaya dan kekuatan ideologi mengesampingkan budaya idealisme dan tradisi politik positivisme. Yang muncul dalam pertikaian ideologi, media menempatkan diri menjadi sistem kerja politik berbasis budaya dualisme, dimana proses produksi informasi dengan menggunakan cara berpikir yang bertitik tolak pada materi dan ideologi sekaligus. (Darsono, 2006: 112).***


25

pertanian

Revolusi Hijau dan Kedaulatan Pangan untuk Rakyat Oleh : Drs. Ec. Puguh Priyatna Revolusi Hijau sebagai salah satu simbol kekuatan kapitalisme yang menggerogoti hajat hidup masyarakat, kini sistem tersebut mulai tidak menjadi populer. Tidak populer bukan berarti mati. Kenyataannya hegemoni kapitalisme yang begitu kuat menimbulkan tren perkembangan Revolusi Hijau yang modern. Revolusi hijau yang hidup dalam iklim pertanian banyak pertentangan sejak awal dibangunnya sistem ini di tahun 1950-an. Pertentangan tersebut disebabkan Revolusi Hijau secara bertahap menghilangkan kedaulatan rakyat atas sumber-sumber penghidupan mereka. Revolusi Hijau mendewakan efisiensi, namun dampak yang ditimbulkan adalah ketergantungan. Dalam tataran sebuah negara, hadirnya Revolusi Hijau sebagai sistem yang diterapkan dalam pertanian menandakan kiblat negaranya adalah Kapitalisme, singkatnya. Karena penguatan sistem ini melibatkan penguasaan korporasi-korporasi besar yang bergerak di bidang pertanian yang dimana dengan keterlibatan tersebut timbullah eksploitasi besar-besaran terhadap lahan, penggunaan Hak Paten dalam penguasaan benih, serta produksi besar-besaran bahan kimia berbahaya untuk lahan pertanian hanya untuk satu, efisiensi dan produktivitas pertanian untuk kesejahteraan. Alasan kesejahteraan yang ditawarkan dalam sistem Revolusi Hijau kemudian bertolak belakang. Sistem perbenihan yang menggunakan Hak Paten dan Rekayasa Genetika kemudian menyebabkan petani diharuskan untuk membeli benih untuk menanam apa yang akan mereka makan. Sebelumnya petani berdaulat atas benih, mereka menanam, memanennya, menyisakan sebagian untuk benih dan ditanam lagi, itulah kedaulatan benih. Dengan sistem Revolusi Hijau yang diterapkan, petani tidak mampu lagi berdaulat atas benihnya. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang ditawarkan oleh korporasi-

26

korporasi besar merupakan satu rangkaian yang tercipta atas sistem ini. Pendekatan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang bahan kimia pertanian sangat halus dari tataran masyarakat lokal hingga ke penguasa, sehingga bisikan-bisikannya didengarkan dan memuluskan distribusi bahan kimia pertanian mereka dengan modus perbaikan kualitas tanaman dan produktivitas. Dampaknya adalah ketergantungan produk, kerusakan ekosistem, dan penurunan kualitas tanah. Kini masyarakat tidak berdaulat, karena mereka tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan pestisida tertentu untuk memberantas hama tertentu. Perubahan budaya pertanian membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan kesabaran, hanya itu yang bisa dilakukan, setidaknya ada solusi. Kedaulatan Pangan di Indonesia Tahun 1996 kemudian lahir istilah Food Sovereignty dari forum La Via Campesina sebagai bentuk perlawanan petani atas hegemoni kapitalisme yang merenggut hak mereka melalui sistem revolusi hijau. Hingga saat ini penerjemahan Food Sovereignty atau yang dikenal sebagai Kedaulatan Pangan dilakukan di berbagai negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun penerjemahan Food Sovereignty menjadi program-program nyata di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Membutuhkan kesadaran politik dan tindakan berani dari semua elemen


masyarakat, namun peran utama adalah pemimpin negara. Tahun 2014 adalah salah satu tahun politik yang menyajikan pertarungan seru 2 kandidat presiden RI untuk masa jabatan 2015-2019. Menariknya, salah satu isu yang diangkat dan dijadikan bahan kampanye di masing-masing calon adalah Kedaulatan Pangan. Masing-masing memiliki konsep tersendiri tentang apa itu Kedaulatan Pangan yang secara gambalng dipaparkan di forumforum kampanye publik. Kemudian terpilihlah Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden RI ke-7. Dari kacamata penulis, konsep visi-misi di bidang pangan kedua pasangan ini tampak lebih feasible konsepnya. Terpilihnya Jokowi-JK sebagai Presiden RI yang baru ternyata tidak serta merta secara langsung melaksanakan konsep kedaulatan pangan yang diusung. Perlu proses panjang dalam penyusunan konsepnya yang kemudian dituangkan dalam Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) dan diturunkan dalam bentuk implementasi program di lapangan. Kedaulatan Pangan adalah hak suatu bangsa untuk mengelola dan mengembangkan pangannya dengan memperhatikan kondisi budaya dan keragaman. Konsep ini tentu seharusnya dadopsi oleh pemerintahan saat ini dalam pengelolaan pangan negara. Aksi pemerintahan yang baru ini di bidang pangan dan pertanian yang tampak

pertanian adalah pembangunan infrastruktur pertanian seperti waduk untuk irigasi pertanian dan pembentukan kementerian Agraria yang digadang-gadang sebagai alat implementasi Reforma Agraria. Dalam pandangan Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), kedaulatan pangan dibangun atas 4 pilar, yaitu Reforma Agraria, Pertanian Berkelanjutan, Perdagangan yang Adil, dan Konsumsi Pangan lokal. Berdasar atas pandangan ini, implementasi konsep Kedaulatan Pangan yang dijalankan pemerintahan baru ini tampak baru kemauan dalam pelaksanaan Reforma Agraria, itupun masih dalam tahap penyusunan konsep dan sistem redistribusi tanah yang meminimalisir konflik dan berpihak pada masyarakat marginal. Setidaknya usaha sudah mulai ada. Di lain sisi, ketiga pilar kedaulatan pangan masih belum tampak batang hidung aplikasinya. Ketahanan, Kemandirian, Kedaulatan Pangan Seperti yang pernah dilansir oleh http://nasional.tempo.co Kuatnya peran swasta dalam komoditas menciptakan pasar komoditas beras yang oligopolistik. Pedagang bisa mempengaruhi penentuan harga dan distribusi sehingga mengurangi kontrol pemerintah dan Bulog. Tak pelak, program swasembada pangan 2017 yang digembar-gemborkan pemerintah terkesan masih jauh dalam pelaksanaannya. Jangankan swasembada, soal ketahanan pangan nasional kalah dengan Singapura yang luas tanahnya setara DKI Jakarta dan minim lahan pertanian, berdasarkan data indeks keamanan pangan 109 negara pada 2014 yang dilansir Economist Intelligence Unit (EIU). Indonesia berada di peringkat 72 dengan skor 46,5. Sedangkan Singapura berada di posisi 5 skor 84,3. Walaupun pemerintah Negeri Singa lebih banyak mengandalkan impor pangan, namun dianggap dapat memenuhi kebutuhan pangan warganya dengan sangat baik. Program swasembada pangan Indonesia dipandang sebelah mata oleh negara lain. Kendati pemerintah menyiapkan anggaran pertanian sebesar Rp 15,8 triliun supaya program swasembada makin moncer, Vietnam tetap yakin Indonesia tak bakal mengurangi impor berasnya ke negara tersebut yang pada semester awal 2014 tercatat sebanyak 6.206 ton atau setara 3,3 juta dolar AS. Longgarnya keran impor merupakan imbas dari pemangkasan peran

Bulog pasa krisis moneter 1998 lalu. Saat itu, Dana Moneter Internasional (IMF) mengintervensi kebijakan pemerintah sebagai salah satu syarat pengucuran utang negara. IMF mendesak agar sejumlah pangan, termasuk beras, dilepas sesuai harga pasar. Bulog juga dilarang mengontrol mekanisme harga pangan dalam negeri. Saat ini ada wacana untuk mengembalikan peran Bulog sebagai stabilisator bahan pangan nasional seperti beras. Sebab selama ini Bulog terkesan lebih mengutamakan sisi bisnis sebagai perusahaan umum ketimbang kewajiban pelayanan publik-nya (public service obligation/PSO). Namun, Bulog tak bisa sendirian dalam melakukan tugas ini. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, juga harus menjaga keseimbangan antara supply dan demand, menciptakan efisiensi rantai distribusi beras, serta mendorong penurunan biaya produksi petani Indonesia. Koordinasi antar tiga lembaga tersebut mesti diperkuat sehingga dapat menciptakan ketahanan pangan berbasis kemandirian dan kedaulatan. Ketersinggungan antara ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan akan mampu menciptakan produk seimbang yakni cukup tersedia di pasar, harga terjangkau, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan petani. Jika pemerintahan hari ini benarbenar serius ingin menjalankan konsep kedaulatan pangan. Pertanian berkelanjutan harus ditegaskan dengan pengurangan impor pupuk kimia dan peningkatan penggunaan pupuk organik, mengaplikasikan sistem agroekologi yang melindungi ekosistem pertanian dari bahan-bahan kimia berbahaya dan menjaganya agar tetap seimbang. Sampai saat ini belum ada rencana terdengar terkait hal-hal pelaksanaan pertanian berkelanjutan. Yang ada adalah sistem distribusi bibit yang efisien. Bibit yang diperbaiki sistemnya bukanlah bibit lokal yang digarap petani, melainkan bibit hibrida dan hasil rekayasa genetik yang justru semakin membuat petani tergantung dalam penggunaannya. Saat ini, Indonesia dalam tontonan seluruh masyarakat dunia. Berbagai kepala negara adidaya seperti Amerika, Cina, Jepang, dan Rusia berbondong menemui Jokowi. Forum-forum perdagangan bebas yang telah diikuti Indonesia dan dan berbagai kesepakatan bilateral dan multilateral menyebabkan petani semakin tercekik karena ketida-

ksiapan petani lokal bersaing dengan perusahaan pangan raksasa dan sistem perdagangan bebas memberikan keleluasaan asing untuk turut campur dalam sistem pangan dalam negeri. Berdaulat pangan, seharusnya memperhatikan hal ini. Konsumsi pangan pokok di Indonesia kini semakin seragam, didominasi beras dan gandum. Padahal Indonesia memiliki biodiversitas yang begitu besar untuk pangan sumber karbohidrat seperti jagung, umbi-umbian dan sagu. Belum termasuk sumber protein seperti sorgum dan kacang-kacangan lainnya. Semua hal tersebut tergerus dengan adanya kebijakan impor pangan yang tak kunjung ditekan dengan alasan cadangan pangan, sementara upaya pengembangan produksi hulu dan hilir dan kampanye konsumsi pangan lokal tidak begitu massif digalakkan. Jika pemerintahan ini berani, iklan-iklan konsumsi pangan lokal dan produk olahan pangan lokal lebih diintensifkan daripada iklaniklan mi instan yang notabene dari gandum yang tidak diproduksi di Indonesia. Di awal pemerintahan ini, tampak langkah menuju Kedaulatan Pangan sedikit melenceng dikarenakan masih terlalu tertuju pada peningkatan produktivitas. Padahal konsep kedaulatan pangan yang dibutuhkan di Indonesia adalah pelaksanaan reforma agraria segera, perubahan sistem pertanian dari tergantng pada bahan kimia ke organik dan memperhatikan keseimbangan ekosistem. Penyehatan ruang-ruang ekonomi yang sehat dan perdaganga yang adil yang memungkinkan petani kecil memperoleh keuntungan untuk hidup yang lebih layak, serta promosi dan peningkatan konsumsi pangan lokal di Indonesia. Dengan awalan pembangunan irigasi yang massive memang penting untuk dilakukan. Namun, konsep kedaulatan pangan yang akan diterapkan Jokowi belum terdefisinikan dengan jelas, dan kesannya masih dengan isu yang sama, peningkatan produktivitas. Kini pemerintah Indonesia menghadapi tantangan revolusi hijau yang menggerogoti dengan perkembangan modernnya seiring perkembangan sistem kapitalisme global di masa kini. Senjatanya adalah dengan memasukkan Kedaulatan Pangan sebagai agenda politik utama negara. Namun di sisi lain, tantangan internal juga besar, yaitu mendefinisikan kedaulatan pangan untuk dijewantahkan dalam programprogram real di lapangan seperti janji kesejahteraan yang diteriakkan di awal kampanye.***


27

psikologi

Atasi Depresi Ubah Hidup Anda

D

epresi adalah suatu kondisi yang lebih dari suatu keadaan sedih, bila kondisi depresi seseorang sampai menyebabkan terganggunya aktivitas sosial sehariharinya maka hal itu disebut sebagai suatu Gangguan Depresi. Depresi merupakan salah satu penyebab utama kejadian bunuh diri. Depresi adalah masalah yang dialami banyak orang pada berbagai usia dan kelas sosial. Jumlah penderita depresi wanita dua kali lebih banyak dari pria, tetapi pria lebih berkecenderungan bunuh diri. Di Amerika Serikat, 17% orang pernah terkena depresi pada suatu saat dalam hidup mereka, dengan jumlah penderita saat ini lebih dari 19 juta orang. Sebagai penyakit serius yang mempengaruhi jiwa dan badan kita, depresi tidak boleh dianggap remeh. Penderita depresi berusia lanjut rawan terkena kepikunan, mudah bingung dan bahkan kematian karena serangan jantung. Namun demikian, kabar baiknya adalah bahwa depresi dapat dikelola dengan baik bila Anda tahu tanda-tandanya. Penyebab depresi secara ilmiah adalah sebagai berikut: • Faktor organobiologis karena ketidakseimbangan neurotransmiter di otak terutama serotonin. • Faktor psikologis karena tekanan beban psikis, dampak pembelajaran perilaku terhadap suatu situasi sosial. • Faktor sosio-lingkungan misalnya karena kehilangan pasangan hidup, kehilangan pekerjaan, paska bencana, dampak situasi kehidupan sehari-hari lainnya. Beberapa ahli juga memberikan penjelasan mengenai penyebab depresi. Menurut Kaplan dalam Tarigan (2003) Faktor-faktor yang dihubungkan dengan penyebab dapat dibagi atas: faktor biologi, faktor genetik dan faktor psiko sosial. Dimana ketiga faktor tersebut juga dapat saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya 1. Faktor Biologi. Dalam penelitian biopsikologi, norepinefrin dan serotonin merupakan dua neurotransmitter yang paling berperan dalam patofisiologi gangguan mood. Be-

28

Oleh : Drs. Manaf berapa peneliti juga menemukan bahwa gangguan mood melibatkan patologik dan sistem limbiks serta ganglia basalis dan hypothalamus. 2. Faktor Genetik. Data genetik menyatakan bahwa faktor yang signifikan dalam perkembangan gangguan mood adalah genetik. Pada penelitian anak kembar terhadap gangguan depresi berat, pada anak kembar monozigot adalah 50 %, sedangkan dizigot 10 – 25%. 3. Faktor Psikososial. Mungkin faktor inilah yang banyak diteliti oleh ahli psikologi. Ciri-Ciri dan Gejala Depresi Individu yang terkena depresi pada umumnya menunjukkan gejala psikis, gejala fisik & sosial yang khas. Beberapa orang memperlihatkan gejala yang minim, beberapa orang lainnya lebih banyak. Tinggi rendahnya gejala bervariasi pada individu dan juga bervariasi dari waktu ke waktu. Menurut Institut Kesehatan Jiwa Amerika Serikat (NIMH), gejala dan tanda umum depresi adalah sebagai berikut: • Rasa sedih, cemas, atau hampa yang terus-menerus • Rasa putus asa dan pesimis • Rasa bersalah, tidak berharga dan tidak berdaya • Kehilangan minat atau kesenangan atas hobi atau aktivitas yang sebelumnya disukai, termasuk seks • Energi lemah, kelelahan, menjadi lamban • Sulit berkonsentrasi, mengingat, memutuskan • Sulit tidur (insomnia) atau tidur berlebihan (hipersomnia) • Sulit makan atau rakus makan (menjadi kurus atau kegemukan) • Tidak tenang dan gampang tersinggung • Gejala penyakit fisik yang tidak hilang dengan pengobatan seperti sakit kepala, masalah pencernaan (sulit buang air, diare, dll) dan nyeri kronis. • Berpikir ingin mati atau bunuh diri • Terkadang, merasa berat di tangan dan kaki Menangani Depresi Depresi dapat ditangani dengan


perubahan pola hidup, terapi tradisional, dan/atau dengan pengobatan. Banyak obat yang dipakai untuk depresi dapat berinteraksi dengan obat antiretroviral (ARV). Dokter dapat membantu memilih terapi atau kombinasi terapi yang paling cocok untuk kita. Jangan coba mengobati diri sendiri dengan alkohol atau narkoba karena zat ini dapat meningkatkan gejala depresi dan menimbulkan masalah lain. Berikut adalah cara mengatasi depresi secara alami: 1. Mengunjungi bimbingan konseling Jangan takut atau malu! Seorang konselor dapat memberi tahu Anda, jika Anda memang memerlukan bantuan medis yang lebih serius. 2. Berjalan-jalan di tempat yang asri Alam memberi kita penyembuhan secara alami dengan pemandangan gunung yang hijau dan udara yang begitu segar. Efeknya, tubuh dan pikiran jadi lebih rileks dan nyaman. 3. Berolahraga, Anda bisa menikmati sesi olahraga di bawah sinar matahari pagi yang menghangatkan. Olahraga secara tidak langsung dapat membunuh depresi yang sedang Anda rasakan. Tubuh pun menjadi lebih bugar dan sehat. 4. Membaca buku, dengan membaca buku, Anda bisa mengatasi perasaan depresi yang menyeruak tiba-tiba di pikiran Anda. Membaca buku bisa mengubah perspektif kita terhadap masalah yang kita hadapi. Jadi, pastikan Anda memilih bacaan yang benar. 5. Makanan peningkat mood, Ada beberapa makanan yang dikenal ampuh dalam meningkatkan mood, contohnya saja coklat. Coklat dapat mengembalikan semangat Anda dan mengubah suasana hati yang suram. 6. Tertawa, Penelitian telah menunjukkan bahwa tertawa dapat membuat Anda merasa lebih baik. Anda mungkin bisa memilih beberapa film komedi atau sitkom yang Anda sukai dan menontonnya ketika merasa depresi. 7. Memiliki keberanian untuk berubah Satu-satunya cara terbaik untuk melawan depresi adalah dengan memiliki keberanian untuk berubah. Anda harus punya keberanian untuk melewati kegelapan dan menuju terang.***

budaya

Budaya Populer Budaya Massa Oleh : Moch. Aminudin Ghozali, S.Pd Menurut Dennis McQuail, kata massa berdasarkan sejarah mempunyai dua makna, yaitu positif dan negatif. Makna negatifnya adalah berkaitan dengan kerumunan (mob), atau orang banyak yang tidak teratur, bebal, tidak memiliki budaya, kecakapan dan rasionalitas. Makna positif, yaitu massa memiliki arti kekuatan dan solidaritas di kalangan kelas pekerja biasa saat mencapai tujuan kolektif. Sehubungan dengan makna komunikasi terutama komunikasi massa, makna kata massa mengacu pada kolektivitas tanpa bentuk, yang komponenkomponannya sulit dibedakan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, maka massa sama dengan suatu kumpulan orang banyak yang tidak mengenal keberadaan individualitas. Blumer dalam McQuail, mengemukakan ada empat komponen sosiologis yang mengandung arti massa, yaitu: 1. Anggota massa adalah orang-orang dari posisi kelas sosial yang berbeda, jenis pekerjaan yang berlainan, dengan latar belakang budaya yang bermacam-macam, serta tingkat kekayaan yang beraneka atau berasal dari segala lapisan kehidupan dan dari seluruh tingkatan sosial. 2. Massa terdiri dari individu-individu yang anonim. 3. Biasanya secara fisik anggota massa terpisah satu sama lainnya dan hanya terdapat sedikit interaksi atau penukaran pengalaman antar anggotaanggota massa dimaksud. 4. Keorganisasian dari suatu massa bersifat sangat longgar, dan tidak mampu untuk bertindak bersama atau secara kesatuan, seperti hanya suatu kerumunan (crowd). Secara umum pengertian massa ditandai dengan: • Kurang memiliki kesadaran diri. • Kurang memiliki identitas diri. • Tidak mampu bergerak secara serentak dan terorganisir untuk mencapai suatu tujuan tertentu. • Massa ditandai oleh komposisi yang selalu berubah dan berada dalam batas wilayah yang selalu berubah pula. • Massa tidak bertindak dengan dirinya sendiri, tetapi dikooptasi untuk

melakukan suatu tindakan. • Meski anggotanya heterogen, dan dari semua lapisan sosial, massa selalu bersikap sama dan berbuat sesuai dengan persepsi orang yang akan mengkooptasi mereka. Kata massa juga sering kali digunakan untuk menyebutkan kata konsumen di pasar massal, sejumlah besar pemilih dalam pemilu. Konsep massa kemudian mengandung pengertian masyarakat secara keseluruhan “masyarakat massa” (the mass society). Menurut McQuail, massa ditandai oleh (1) memiliki agregat yang besar; (2) tidak dapat dibedakan; (3) cenderung berpikir negatif; (4) sulit diperintah atau diorganisasi; dan (5) refleksi dari khalayak massa. Media massa adalah institusi yang menghubungkan seluruh unsur masyarakat satu dengan lainnya dengan melalui produk media massa yang dihasilkan. Secara spesifik institusi media massa adalah (1) sebagai saluran produksi dan distribusi konten simbolis; (2) sebagai institusi publik yang bekerja sesuai aturan yang ada; (3) keikutsertaan baik sebagai pengirim atau penerima adalah sukarela; (4) menggunakan standar profesional dan birokrasi; dan (5) media sebagai perpaduan antara kebebasan dan kekuasaan. Kehidupan masyarakat kota, pada umumnya, satu sama lain, tidak saling mengenal dan kebutuhan yang dilandasi pada hubungan sekunder, sehingga secara real media massa telah menjadi salah satu kebutuhan dalam berinteraksi di dalam masyarakat perkotaan satu dengan lainnya. Namun penggunaan media massa berbeda dengan komunikasi antarpribadi. Media massa membutuhkan persyaratan tertentu dari pemakainya. Pertama adalah orang harus bisa membaca, sebalum mengonsumsi surat kabar atau

majalah. Kedua, orang harus memiliki pesawat radio atau televisi, bila akan mengikuti siarannya, atau punya uang untuk beli karcis bila akan menonton film. Ketiga, kebiasaan memanfaatkan media (media habit). Untuk menjadi khalayak media massa, maka ketiganya perlu dimiliki atau dilakukan. Apabila tidak, maka mereka tidak bisa menjadi khalayak media massa atau masyarakat media. Dalam penyampaian berbagai produk tayangan, media massa berupaya menyesuaikan dengan khalayaknya yang heterogen dan berbagai sosio-ekonomi, kultural, dan lainnya. Produk media pun pada akhirnya dibentuk sedemikian rupa, sehingga mampu diterima oleh banyak orang. Di sisi lain, media juga sering kali menyajikan berita, film, dan informasi lain dari berbagai negara sebagai upaya media memberikan pilihan yang memuaskan bagi khalayaknya. Produk media baik yang berupa berita, program keluarga, kuis, film, dan sebagainya, disebut sebagai upaya massa yaitu karya budaya. Berdasarkan ciri yang demikian, maka seni hiburan ini banyak diproduksi media untuk menarik sebanyak mungkin khalayaknya. Hal ini tidak hanya dipengaruhi kebutuhan khalayak massa yang heterogen, juga adanya kepentingan komersial media yang kini masuk sebagai industri yang membutuhkan dana besar melalui iklannya. Budaya massa dibentuk disebabkan: 1. Tuntutan industri kepada pencipta untuk menghasilkan karya yang banyak dalam tempo singkat. Maka si pencipta untuk menghasilkan karya yang banyak dalam tempo singkat, tak sempat lagi berpikir, dan dengan secepatnya menyelesaikan karyanya. Mereka memiliki target produksi yang harus dicapai dalam waktu ter-


29

budaya tentu. 2. Karena massa budaya cenderung ‘latah’ menyulap atau meniru segala sesuatu yang sedang naik daun atau laris, sehingga media berlomba untuk mencari keuntungan sebesarbesarnya. Pada umumnya budaya massa dipengaruhi oleh budaya populer. Pemikiran tentang budaya populer menurut Ben Agger dapat dikelompokkan pada empat aliran (a) budaya dibangun berdasarkan kesenangan namun tidak substansial dan mengentaskan orang dari kejenuhan kerja sepanjang hari; (b) kebudayaan populer menghancurkan nilai budaya tradisional; (c) kebudayaan menjadi masalah besar dalam pandangan ekonomi Marx kapitalis; dan (d) kebudayaan populer merupakan budaya yang menetes dari atas. Kebudayaan populer banyak berkaitan dengan masalah keseharian yang dapat dinikmati oleh semua orang atau kalangan orang tertentu, seperti pementasan mega bintang, kendaraan pribadi, fashion, model rumah, perawatan tubuh, dan semacamnya. Sebuah budaya yang akan memasuki dunia hiburan, maka budaya itu umumnya menempatkan unsur populer sebagai unsur utamanya. Dan budaya itu akan memperoleh kekuatannya manakala media massa digunakan sebagai by pass penyebaran pengaruh di masyarakat. Seperti Kapten Medison Avenue yang menggunakan media untuk menjual produk melalui studio dan televisi. Budaya juga memiliki nilai yang membedakan satu budaya dengan budaya lainnya. Budaya yang memiliki nilai tinggi dibedakan dengan budaya yang memiliki nilai di bawahnya. Namun dalam budaya populer, ‘perangkat media massa’ seperti pasar rakyat, film, buku, televisi, dan jurnalistik akan menuntun perkembangan budaya pada ‘erosi nilai budaya’. Sedangkan kelompok konservatif seperti Edmund Burke mengatakannya dengan ‘erodi peradaban berharga’. Sedangkan Allan Bloom dalam bukunya The Clossing of The American Mind mengartikulasikan pemahaman kaum neokonservatif, di mana paham ini menyalahkan kebudayaan baru sebagai yang merusak kebudayaan tradisional. Kebudayaan populer tidak hanya secara langsung disalahkan bagi penantang inteligensia publik dan melemahkan keadaan normal, namun justru kritik neokonservatif semakin mempekeruh suasana dengan tidak menunjukkan sikap penyelamatan terhadap budaya tradisional.

30

Sampai saat ini kaum konservatif dan neokonservatif terus menyerang kebudayaan populer, namun anehnya kekuatan budaya populer semakin kuat dengan begitu besar pengarunya kepada miliaran manusia. Dan anehnya pula kebudayaan populer lebih banyak berpengaruh pada kelompok orang muda dan menjadi pusat ideologi masyarakat dan kebudayaan, padahal budaya populer terus menjadi kontradiksi dan perdebatan. Budaya populer juga menjadi bagian dari budaya elite dalam masyarakat tertentu. Sejauh itu pula budaya populer dipertanyakan konsepnya yang konkret, serta pengaruhnya yang lebih dirasakan seperti umpamanya apa perbedaan antara modernisasi dan posmodernisasi. Begitu pula pertarungan konseptual antara kebudayaan tinggi dan kebudayaan pop. Pertanyaan itu juga ditujukan kepada bagaimana pendekatan metodik hegemonisasi dan dorongan pembebasan dari kebudayaan populer. Dalam kata lain kekuatan hegemonisasi budaya menguasai unsur-unsur penting dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa budaya populer lebih banyak mempertontonkan sisi hiburan, yang kemudian mengesankan lebih konsumtif. Richard Dyer, mengatakan hiburan merupakan kebutuhan pribadi masyarakat yang telah dipengaruhi oleh struktur kapitalis. Hiburan menyatu dengan makna-makna hiburan dan saat ini didominasi oleh musik. Saat ini musik merupakan perangkat hiburan yang lengkap yang dipadukan dengan berbagai seni lainnya. Hampir tidak dapat ditemui sebuah hiburan tanpa mengabaikan peran musik, sebaliknya musik menjadi sebuah bangunan hiburan yang besar dan paling lengkap. Sehingga komposit dunia musik menjadi sebuah seni pertunjukan profesional yang menghasilkan uang dan menciptakan lapangan kerja yang luas. Menurut Richard Dyers, hiburan merupakan respons emosi jiwa dan perkembangan implikasi emosi diri, merupakan suatu tanda keinginan manusia yang meronta-ronta ingin ditanggapi dengan memenuhinya. Prinsip-prinsip yang menonjol dalam hiburan adalah kesenangan yang tertanam dan menjelma dalam kehidupan manusia, sehingga pada saat lain akan menjelma membentuk budaya manusia. Dan akhirnya kesenangan itu menjadi larut dalam kebutuhan manusia yang lebih besar, bahkan kadang menjadi eksistensi kehidupan manusia. Ke-


senangan juga membuat manusia manja dan terbiasa dengan kehidupan yang aduhai dan serba mengagumkan. Konteks sosial semacam ini lebih cenderung membawa manusia dalam dunia yang serba tipuan. Maksudnya, kadang kefanaan menjadi sesuatu tujuan yang lebih konkret dari apa yang diperjuangkan oleh manusia itu sendiri. Dan di saat dunia tipuan ini dapat dimanipulasi oleh industri, maka tipuan itu menjadi abadi dalam dunia fana. Contohnya, teknologi film telah sampai pada tingkat di mana kefanaan menjadi sesuatu yang dapat ditangkap oleh indera manusia sebagai kenyataan konkret. Kemajuan teknologi telekomunikasi telah membentuk dunia ini sekecil telur burung merpati. Batas-batas budaya dan negara menjadi musnah. Kekuasaan tertinggi di dunia tidak lagi terletak pada kepemilikan, akan tetapi pada penguasaan. Dalam dunia kapitalisme, hiburan dan bahkan budaya telah menjelma menjadi industri. Pada konteks ini, Theodore Adorno dan Max Horkheimer mengatakan budaya industri adalah media tipuan. Mereka percaya, bahwa hilangnya kepribadian yang tulus seperti kemampuan menggambarkan keadaan yang nyata karena budaya telah berubah menjadi alat industri serta menjadi produk standar ekonomi kapitalis. Dunia hiburan telah menjadi sebuah proses reproduksi kepuasan manusia dalam media tipuan. Hampir tidak ada lagi perbedaan antara kehidupan nyata dan dunia yang digambarkan dalam film yang dirancang menggunakan efek suara dengan tingkat ilusi yang sempurna sehingga tak terkesan imaginatif. Proses reproduksi juga terjadi pada saat budaya hiburan mampu mereproduksi tatanan baru dalam interaksi individu dan keluarga di masyarakat. Umpamanya bagaimana sebuah Telenovela mampu mereproduksi hubungan perselingkuhan sebagai bagian yang dulu ditolak masyarakat, saat ini menjadi samar-samar. Keadaan serupa juga tergambarkan secara gamblang dalam film-film Hollywood tahun 2005 yang mengunggulkan kehidupan homoseksual itu justru menjadi film terbaik dan menperoleh Piala Oscar 2006. Kehidupan seksual sejenis yang ditakuti oleh umumnya keluarga, menjadi sesuatu yang tidak termasuk sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian baik-buruk sebuah karya seni. Artinya, dalam budaya hiburan, makna bisa saja terlepas dari nilai sebuah benda, dan nilai begitu tidak penting di saat berhadapan dengan makna benda tersebut.***

FEATURES

Yayasan Anak Yatim

Pena Zakat Sidoarjo

Mengkordinasi dan Menyalurkan Bantuan Untuk Anak Yatim Dhuafa

Berawal dari keinginan diri untuk membantu para anak yatim piatu dhuafa disekitar yang membutuhkan bantuan namun terbentur dengan keterbatasan diri, maka Yayasan Pena Zakat Sidoarjo memberanikan diri untuk mencoba membangun sebuah komunitas yang bertujuan untuk mengkoordinasi dan kemudian menyalurkan bantuan dari para donatur yang untuk diberikan kepada anak yatim piatu dhuafa yang berhak. Dengan tujuan untuk pembangunan sumber daya insane anak yatim dhuafa secara mandiri dan berkelanjutan. Komunitas ini juga sekaligus mencoba meningkatkan peran sosial para komunitas kepada para anak yatim/piatu dhuafa yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan. Yayasan Pena Zakat sendiri merupakan lembaga pengelola zakat, infaq, dan shadaqah serta wakaf yang memiliki segmen penyaluran khusus bagi anak yatim dhuafa. Semakin luasnya kebutuhan hajat hidup, baik secara kualitas maupun kuantitas supaya terjaga kelangsungan kehidupan mereka, maka pada tahun 2008 diwujudkan sebuah yayasan. Lantas sejauhmana kiprah lembaga ini dalam mensejahterakan anak yatim dhuafa di Sidoarjo ? Parlementaria • Edisi 74 • Vol.10 • Tahun 2015

31

FEATURES

Tiba di Rumah Binaja, rumah gemilang Pena Zakat Sidoarjo yang beralamat di Perumahan Puri Teratai Sidoarjo, kepada Parlementaria, Kepala Yayasan Pena Zakat cabang Sidoarjo mengisahkan berbagai pengalamannya sejak bergabung dengan lembaga sosial tersebut. Menurutnya, rumah Binaja merupakan rumah binaan anak – anak yatim dhuafa dengan metode pesantren dan pendidikan umum. “ Di rumah Binaja ini, banyak pengalaman yang pernah saya alami. Dari yang suka, sedih, senang, terharu hingga bahagia.”katanya “ Di Yayasan ini, saya bisa mengaplikasikan seluruh ilmunya kepada anak – anak yatim dhuafa.”imbuhnya Ia mengungkapkan, Yayasan Pena Zakat merupakan yayasan yang sangat amanah. Dengan jangkauan nasional, seluruh donasi yang berhasil dihimpun dikelola secara amanah, transparan dan professional dengan sasaran pemanfaatannya adalah untuk sebesar – besarnya pendidikan dan pemandirian anak yatim dhuafa. Lebih jauh Sofyan, sapaan akrabnya menjelaskan bahwa seluruh program yayasan yang digulirkan memiliki spirit dasar untuk mewujudkan pembangunan kapasitas anak yatim melalui peningkatan mutu pendidikan, kesehatan dan kemandirian. “ Ketiga program itu kami wujudkan dalam program pena pendidikan, bunga yatim, pena guru, layanan kesehatan serta pengembangan bakat dan pengetahuan.”jelasnya “ Dengan berbekal bakat dan pengetahuan yang dimiliki

32

anak yatim dhuafa yang ada di rumah binaja, kedepannya kami berharap mereka bisa mandiri.”lanjutnya Dimana kami tetap menjunjung tinggi Amanah, Bertanggungjawabdan didukung dengan sistem Manajemen yang Akurat serta Solid supaya terjamin maksud dan tujuannya di bidang KEAGAMAAN, SOSIAL, dan KEMANUSIAAN Alumni IAIN Sunan Ampel Surabaya ini memaparkan bahwa di Sidoarjo sendiri, terdapat 10 anak yatim dhuafa yang tinggal di asrama. Sedangkan yang di luar asrama, Sofyan mengaku ada sekitar 15 anak yatim dhuafa yang telah dibantu oleh yayasan. Akan tetapi, menurutnya Yayasan Pena Zakat yang tersebar di seluruh cabang di Indonesia, tahun 2015, data anak asuh yang berbentuk support dana rutin biaya pendidikan mulai daro SD, SMP hingga SMA mencapai 696 anak asuh. Sofyan mengaku, dengan membawa visi menjadi lembaga zakat yang amanah dan professional dalam membina dan mendidik anak – anak yatim dhuafa yang mandiri, Yayasan sendiri telah melakukan perekrutan dan pembinaan guru bantu yang memiliki dedikasi tinggi dalam pengajaran anak yatim. “ Rata – rata setiap bulannya, kami membuat target 4 hingga 6 orang yang nantinya akan mengajar di yayasan.”akunya “ Hingga tahun 2015, terdapat 72 guru bantu yang sudah bergabung dan mengabdikan dirinya dengan


yayasan.”terangnya Selain program di atas, ayah satu anak ini mengungkapkan ada juga yang namanya Program mobil pena sehati yakni program di bidang kesehatan yang digagas oleh yayasan untuk mewujudkan pemeliharaan kesehatam anak yatim dhuafa.” Program ini, kami wujudkan meliputi cek kesehatan gratis, pemberian gizi dan lainnya. Semua bisa dinikmati anak – anak yatim dhuafa yang ada di asrama maupun non asrama.”ungkapnya lagi “ Tujuan kami dengan program kesehatan ini, kualitas layanan kesehatan anak – anak yatim dhuafa dapat ditingkatkan.”lanjut pria yang juga seorang pengusaha mebel di Pasuruan itu Ia juga memaparkan program bunga yatim yang juga sangat bermanfaat bagi anak yatim dhuafa binaannya. Dalam program tersebut, upaya supporting dana yang diberikan dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan makan, minum, pakaian, alat sekolah dan lainnya. Seiring berjalannya waktu, lulusan fakultas dakwah itu mengatakan selain memberikan program – program sosial, yayasan juga mengajarkan anak – anak yatim dhuafa untuk aktif dalam melakukan kegiatan – kegiatan sosial dan berbagi kepada sesama.“ Banyak sudah kegiatan yang dilakukan anak – anak di luar asrama seperti bukber di lapas Sidoarjo bulan ramadhan lalu, kegiatan seni banjari, dan tiap tahunnya selalu melakukan kegiatan kurban pada hari raya idul adha.”katanya “ Selain itu juga, anak – anak yatim dhuafa juga melakukan kegiatan berbagi dengan fakir miskin dan orang – orang yang tidak mampu di sekitarnya.”lanjutnya Pungkasnya Kepala cabang Sidoarjo itu berharap terwujudnya yayasan peduli anak yatim dhuafa ini mampu mewadahi anak-anak yatim untuk dibina dan diarahkan agar menjadi anak – anak terbaik di masa datang. “Anak yatim adalah aset umat dan bangsa yang harus dibina. Realitas sosial saat ini masih terkendala dengan keterbatasan, saya berharap, ke depan banyak lagi donatur – donatur yang ingin berbagi dan berbagi dalam kegiatan sosial Yayasan Pena Zakat di Sidoarjo.”pungkasnya***

vol.10 TAHUN Parlementaria Media DPRD Kab. Sidoarjo

Recommend Documents