VII. PERUMUSAN STRATEGIS
Perumusan alternatif Strategi Pengembangan Transportasi Laut Antar Pulau dalam rangka Peningkatan Pembangunan Ekonomi Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dilakukan melalui tiga tahapan yaitu tahapan masukan (input stage) dengan melalukan identifikasi faktor internal dan eksternal; tahap penggabungan (matching stage); serta tahap pengambilan keputusan (decision stage). Metode yang digunakan adalah analisis SWOT (Strength-Weakness-Opportunity-Threat) dan analisis QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix).
5.7.
Analisis Faktor Internal dan Eksternal Dari hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa delapan responden di
lapangan diperoleh beberapa faktor strategis yang sangat berpengaruh terhadap pengembangan transportasi laut antar pulau di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Faktor strategis tersebut terdiri dari (1) Faktor Internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan, (2) Faktor Eksternal yang meliputi peluang dan ancaman. Faktor internal
merupakan
tinjauan
terhadap
transportasi
laut
yang
menghubungkan pulau – pulau di dalam wilayah Maluku Tenggara Barat, sedangkan faktor eksternal merupakan tinjauan terhadap transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan wilayah diluar wilayah Maluku Tenggara Barat.
7.1.1 Faktor Internal Beberapa
faktor
internal
yang
berpengaruh
terhadap
pengembangan
transportasi laut antar pulau di Kabupaten Maluku Tenggara Barat terdiri dari kekuatan (strengths) dan kelemahan (weakness). Faktor kekuatan meliputi : 1) memiliki pulau – pulau besar dan kecil, 2) memiliki potensi sumberdaya alam di tiap kecamatan, 3) peranansektor transportasi laut sangat penting untuk menggerakan sektor – sektor hulu dan hilirnya 4) dilihat dari interaksi antar pulau merupakan
97
karakter wilayah produksi5) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri. Faktor kelemahan meliputi : 1) infrastruktur sarana dan prasarana yang kurang memadai, 2) hubungan antara pusat ibu kota kabupaten dengan wilayah belakangnya belum semuanya terhubung,3) pendapatan masyarakat nelayan yang tidak stabil, 4) kurangnya keberpihakan penganggaran Pemerintah Kabupaten pada sektor transportasi laut, 5)rendahnya pendapatan perkapita masyarakat.
7.1.1.1 Kekuatan 2.
Memiliki pulau – pulau besar dan kecil
Sebagai kabupaten yang memiliki karakteristik geografis wilayah kepulauan Kabupaten Maluku Tenggara Barat memiliki 85 (delapan puluh lima) pulau, yang sudah berpenghuni sebanyak 57 (lima puluh tujuh) pulau dan yang belum berpenghuni sebanyak 28 (dua puluh delapan) pulau dengan Pulau Yamdena sebagai pulau terbesar dan merupakan letak dari Ibukota Kabupaten yakni Saumlaki. Dengan memiliki banyak pulau menjadikan sistem transportasi laut di wilayah ini begitu penting. Laut tidak hanya sebagai sumber kekayaan alam hayati dan nabati tapi laut juga berperan penting sebagai lalu lintas barang dan jasa serta laut menjadi prasarana penghubung dan pemersatu bagi pulau – pulau di wilayah Maluku Tenggara Barat.
6.
Memiliki potensi sumber daya alam di setiap kecamatan
Secara umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat memiliki sumber daya alam yang berlimpah di setiap pulau seperti perikanan, pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kebudayaan, pariwisata dan pertambangan. Saat ini terdapat gas alam dengan potensi 10 trilyun kaki kubik yang akan digarap oleh investor Jepang yakni IMPEX, pada tahun 2010 direncanakan akan dimulainya pembangunan konstruksi. Selain itu merupakan pemasok perikanan terbesar bagi Indonesia bahkan Asia Tenggara/Timur. Disamping kabupaten ini juga kaya dengan teripang, lola, batu laga, mutiara dan rumput laut. Untuk rumput laut menurut data Departem Kelautan, produksi Kabupaten Maluku Tenggara Barat ini adalah yanng terbanyak dibandingkan
98
kabupaten lain di Maluku dan kualitas nomor 1 di dunia. Dengan demikian untuk mobilisasi sumberdaya alam setempat sangat diperlukan suatu sistem transportasi laut yang handal, aman dan murah sebagai lalu lintas barang dan jasa.
7.
Peranan sektor transportasi laut sangat penting untuk menggerakan sektor – sektor hulu dan hilirnya,
Dari analisis input – output memperlihatkan bahwa sektor transportasi laut memiliki keterkaitan kebelakang (backward linkages) dan keterkaitan kedepan (forward linkages) yang relatif baik. Hal ini berarti bahwa sektor transportasi laut di Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sangat tinggi keterkaitannya dengan sektor lainnya karena dibutuhkan sebagai sektor penunjang baik kebelakang (terhadap bahan) maupun kedepan (terhadap pasar)terutama dengan sektor perdagangan besar eceran maupun sektor industri non migas yang merupakan menyumbang terbesar pada perekonomian Provinsi Maluku. Hal ini berarti bahwa sektor transportasi
laut
mempunyai prosepek investasi yang sangat baik,karena armada transportasi laut masih sangat kurang (suplay) dibanding dengan permintaan (demand) terhadap kebutuhan transportasi untuk menunjang mobilitas manusia dan barang, maka menurut analisis penulis sektor transportasi laut memiliki tingkat profitabilitas yang cukup tinggi dan layak dikembangkan dalam bentuk investasi pada masa sekarang maupun yang akan datang.
8.
Dilihat dari interaksi antar pulau merupakan karakter wilayah produksi
Dari hasil analisis gravitasi model diperoleh parameter secara kuantitatif bahwa sektor transportasi laut memiliki peluang yang bagus untuk berkembang. Dari perhitungan diperoleh nilai parameter bahwa daya dorong wilayah asal lebih besar daripada daya tarik wilayah tujuan, hal ini menunjukan karakter wilayah produksi, dimana kegiatan interaksi wilayah ini terutama ditimbulkan oleh aktivitas produksi di wilayah tersebut. Analisis ini juga memperlihatkan bahwa kegiatan interaksi wilayah yang terjadi lebih didominasi oleh aliran barang dibandingkan aliran penumpang. Sehingga sektor transportasi laut akan menjadi peluang investasi yang sangat prospek di Kabupaten
99
Maluku Tenggara Barat karena merupakan input terutama untuk mendistribusikan komoditas – komoditas unggulan.
9.
Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri
Kabupaten Maluku Tenggara Barat sangat terbantu oleh adanya kebijakan otonomi daerah sebagai instrumen desentralisasi dan demokratisasi untuk mendukung peran transportasi laut sebagai pemersatu. Implementasi otonomi daerah di sektor transportasi menjadikan Pemerintah Maluku Tenggara Barat memiliki otoritas dalam pembuatan berbagai kebijakan transportasi khususnya transportasi laut antar pulau di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sehingga jarak antara pemegang otoritas pembuat kebijakan dengan masyarakat pengguna jasa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat semakin dekat dan masyarakat semakin mudah dalam memperoleh pelayanan jasa transportasi laut di wilayah Maluku Tenggara Barat. Keharusan pemerintah daerah untuk mampu menghidupi diri sendiri akan semakin mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, dengan cara menggali berbagai sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, jasa giro, laba BUMD dan lain – lain terutama di sektor transportasi
laut
untuk
dimanfaatkan
seoptimal
mungkin
guna
membiayai
penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah Maluku Tenggara Barat. Begitupun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat 2007 – 2012, pembangunan transportasi laut juga menjadi fokus perhatian pemerintah daerah. Dalam RPJMD telah tertuang arah kebijakan pada bidang transportasi laut yaitu; • Menjaga keseimbangan transportasi dan kesinambungan ketersediaan aksesibilitas transportasi untuk semua wilayah, termasuk yang terpencil, • Mendorong peran serta pemda dan swasta dalam penyelenggaraan angkutan darat, laut dan udara,
100
7.1.1.2 Kelemahan 6.
Infrastruktur sarana dan prasarana yang kurang memadai.
Transportasi laut merupakan transportasi utama untuk melayani pergerakan orang dan barang antar 85 pulau di wilayah Maluku Tenggara Barat karena biayanya realatif murah jika dibandingkan dengan transportasi udara. Sarana pendukung yang tersedia saat ini adalah 5 (lima) unit kapal perintis, 2 (dua) unit kapal penumpang yang disubsidi pemerintah serta 2 (dua) unit kapal komersial (PT. PELNI) yang melayani rute hanya sampai pelabuhan Saumlaki dikarenakan prasarana pendukung yang tersedia saat ini hanya berada di Kota Saumlaki yakni pelabuhan kelas IV. Sedangkan untuk melayani interkoneksitas pulau – pulau sekitar (kecamatan) disediakan 1 (satu) unit angkutan penyeberangan dengan frekwensi kunjungan setiap minggu, selebihnya menggunakan kapal rakyat (motor tempel) yang diusahan sendiri oleh masyarakat dengan kapasitas muatan 20 – 30 orang. Dengan jumlah pulau yang begitu banyak dan kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia menjadikan transportasi laut belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri di wilayah Maluku Tenggara Barat.
7.
Hubungan antara pusat ibu kota kabupaten dengan wilayah belakangnya belum semuanya terhubung.
Melihat fungsi dan peranan aspek tranasportasi dalam pengembangan wilayah, maka hubungan fungsional antara pusat ibu kota kabupaten/ibu kota kecamatan (nodes) dengan wilayah belangnya (hinterland) terutama berkaitan dengan fungsi dan peran kota sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, pusat perdagangan masih relatif rendah. Hal ini disamping kurangnya sarana dan prasarana transportasi juga pola penyebaran desa di pulau – pulau yang relatif jauh sehingga transportasi laut sangatlah diperlukan guna membuka keterisolasian daerah.
8.
Pendapatan masyrakat nelayan yang tidak stabil
Pendapatan masyarakat nelayan yang tidak stabil akan menjadi kelemahan bagi pembangunan sektor transportasi
di kabupaten ini karena sumber pendapatan
masyarakat nelayan umumnya berasal dari sumberdaya ikan. Tidak seperti
101
sumberdaya alam lainnya, seperti pertanian dan peternakan yang kepemilikannya jelas, sumberdaya ikan relatif sifatnya terbuka (open access) walau sebagian sudah diatasi dengan kepemilikan bagan, sehingga pihak bank maupun lembaga keuangan lainnya masih enggan memberikan pinjaman/kredit bagi masyarakat nelayan guna mengembangkan usahanya terutama pada sektor transportasi laut seperti kepemilikan kapal rakyat.
9.
Kurangnya keberpihakan penganggaran Pemerintah Kabupaten pada sektor transportasi laut
Dengan adanya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, telah memberikan kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur daerahnya sendiri.Dengan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD)tahun 2008 yang relatif kecil yakni sebesar Rp. 679.387. 397.343,- sangat sulit bagi pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhannya, hal tersebut juga membuat sulitnya pembagian anggaran untuk masing – masing sektor.Kurangnya keberpihakan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan sektor transportasi lautterlihat dalam pembagian anggaran yang cukup kecil yakni sekitar satu persen, kemudian untuk sektor transportasi darat sekitar lima persen, sektor transportasi udara sekitar nol koma dua puluh lima persen, sedangkan sebanyak lebih dari lima puluh persen untuk gaji pegawai.
10.
Rendahnya pendapatan perkapita masyarakat
Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan melihat pendapat perkapitanya. Informasi pendapatan perkapita penduduk seringkali sulit diperoleh dalam berbagai survei, sehingga pendekatan yang lebih tepat untuk mendapat informasi pendapatan penduduk yaitu dedngan pendekatan pengeluaran penduduk tersebut. Menurut data Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2007, pengeluaran rata – rata penduduk di kabupaten ini berada pada golongan pengeluaran 100.000 – 199.000 rupiah. Atau dengan kata lain sekitar
102
58,71% penduduk di kabupaten ini memiliki pendapatan antara 100.000 – 199.000 per bulan. Hal ini bila dibandingkan dengan biaya hidup saat ini sangatlah rendah, dengan kata lain pendapatan sebesar ini tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan melihat pendapatan masyarakat yang begitu kecil menjadikan masyarakat sangat sulit melakukan perjalanan untuk suatu tujuan yang tidak jelas.
6.1.2
Faktor Eksternal Beberapa faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pengembangan
transportasi laut antar pulau di Kabupaten Maluku Tenggara Barat terdiri dari peluang (opportunities) dan ancaman (threats). Faktor peluang meliputi: 1) secara geografis merupakan wilayah perbatasan, 2) merupakan salah satu daerah tertinggal, 3) termasuk dalam Konsep Gugus Pulau Propinsi Maluku 4)merupakan
Propinsi
Kepulauan, 5)letak Propinsi Maluku yang strategis. Sedangkan faktor ancaman yang berpengaruh meliputi: 1)memiliki rute pelayaran/jarak tempuh dari ibukota provinsi yang masih panjang, 2) kurangnya frekwensi pelayaran dari pihak PT. Pelni atau pihak swasta lainnya, 3) bias dari kebijakan pemerintah pusat yang berorientasi daratan, 4)iklim/cuaca yang tidak stabil, 5)ketidakstabilan ekonomi makro.
6.1.2.1 Peluang 6.
Secara geografis merupakan wilayah perbatasan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat mempunyai posisi yang strategis karena merupakan daerah perbatasan dan daerah terluar. Daerah perbatasan bukan lagi menjadi daerah belakang, tetapi akan diubah menjadi daerah depan karena keutuhan NKRI sangat tergantung dari kemajuan daerah perbatasan. Berbeda dengan daerah perbatasan lainnya yang sebagian berada di wilayah daratan, maka Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah merupakan daerah perbatasan kepulauan, sehingga untuk interkoneksi daerah, harus mendorong perkembangan sektor transportasi laut.
7.
Merupakan salah satu daerah tertinggal
103
Pembangunan daerah tertinggal merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu wilayah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi daerah yang maju dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya. Provinsi Maluku adalah salah satu provinsi yang memiliki kabupaten yang semuanya tertinggal. Salah satu pemicu ketertinggal suatu wilayah adalah keterbatasan infrastruktur yang tersedia di wilayah tersebut. Keberpihakan pemerintah pusat melalui kebijakan – kebijakannya bagi daerah tertinggal merupakan peluangbagi pengembangan infrastruktur transportasi laut terutama untuk membuka keterisolasian daerah.
8.
Termasuk dalam Konsep Gugus Pulau Maluku
Keterkaitan wilayah di Provinsi Maluku secara internal diwujudkan dalam pola interaksi antar pusat – pusat pertumbuhan dan permukiman di wilayah yang memiliki hirarki/jenjang sehingga membentuk pola jaringan transportasi wilayah secara regional. Pola interaksi tersebut ditunjukan oleh arah orientasi pelayanan dari tiap orde yaitu dari pusat pelayanan orde rendah kepada orde yang lebih tinggi.Berdasarkan pertimbangan potensi sumberdaya alam, kondisi wilayah kepulauan, akses antar pulau, kesenjangan ekonomi antar pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya, fungsi utama kota – kota sebagai simpul jasa dan kondisi sosial budaya maka untuk mewujudkan struktur tata ruang Provinsi Maluku secara internal, wilayah Maluku dibagi atas 12 gugus pulau. Kabupaten Maluku Tenggara Barat masuk dalam salah satu gugus pulau yakni Gugus Pulau kesepuluh yaitu Kepulauan Tanimbar yang berpusat di Kota Saumlaki.Untuk menunjang kebijakan tata ruang Pemerintah Provinsi Maluku maka sektor transportasi laut berperan sangat penting sebagai jembatan antar pusat – pusat pertumbuhan dan permukiman yang menghubungkan pusat yang satu dengan yang lainnya guna mobilisasi orang dan barang.
9.
Merupakan Provinsi Kepulauan.
104
Letak geografis dalam pembagian kemakmuran terhadap suatu daerah, baik melalui DAU, DAK, maupun alokasi fiscal lainya seperti dana penyesuaian infrastruktur daerah, tugas pembantuan, dana insentif daerah maupun adhoc; parameternya telah mengakomodasi perhitungan luas daerah dengan memasukan luas perairan sebagai bagian dari luas wilayah suatu provinsi. Jika sebelumnya, alokasi fiscal hanya menghitung luas daratan saja, maka sejak adanya regulasi mengenai provinsi kepulauan sejak saat itu pula telah terjadi peningkatan anggaran bagi provinsi kepulauan untuk menunjang sarana dan prasarana maritim, khususnya transportasi laut sebagai penghubung antar pula. Selain itu pula,pemerintah pusat telah menggalakkan kebijakan nasional dengan nama koridor ekonomi dan juga domestic connectivity. Semua kebijakan tersebut merupakan entry point akan bergairahnya sektor transportasi pada masa yang akan datang dan hal ini merupakan peluang pengembangan transportasi laut di wilayah provinsi kepualaun.
10.
Letak Provinsi Maluku yang strategis.
Provinsi Maluku dan kabupaten – kabupaten di dalamnya mempunyai posisi yang penting karena berbatasan dengan negara tetangga yaitu Timor Leste dan Australia, serta sebagai salah satu gerbang kerjasama ekonomi berupa perdagangan ekspor dan impor dari dan menuju Timor Leste, Australia dan Papua New Guinea serta kerjasama di negara – negara Pasifik seperti Jepang, Korea dan Taiwan. Sebagai wilayah perbatasan tidak lagi menjadi yang terkebelakang tetapi adalah merupakan beranda terdepan untuk menjaga dan mengamankan sumber daya kelautan Indonesia agar tidak menjadi zona illegal fishing bagi kepentingan negara tetangga. Oleh sebab itu kabupaten – kabupaten yang berada di Provinsi Maluku akan berfungsi ganda yaitu sebagai pengaman kedaulatan negara dan sebagai pengaman resources kelautan dan perikanan di Indonesia. Dengan demikian dari posisi strategis tersebut akan melahirkan peluang ekonomi dan investasi disektor transportasi laut dan akan mempunyai prospek yang bagus.
105
6.1.2.2 Ancaman 6.
Memiliki rute pelayaran/ jarak tempuh dari ibu kota provinsi yang masih panjang.
Untuk melengkapi pelayanan kapal PELNI yang mempunyai lintasan multi port salah satunya Ambon –Saumlaki,tersedia kapal perintis yang doperasikan untuk melayani lintasan dengan jarak menengah dan jauh. Jarak lintasan kapal perintis terjauh adalah jarak lintasan Ambon – Saumlaki dengan total jarak pelayanan sejauh 3.230 mil yang ditempuh selama 25 hari untuk sekali voyage. Dengan jauhnya jarak pelayanan dan waktu tempuh yang begitu lama menjadikan transportasi laut di wilayah ini sangat penting dan mahal.
7.
Kurangnya frekwensi pelayaran dari pihak PT. Pelni atau pihak swasta lainnya
Dengan jauhnya jarak pelayanan mengakibatkan frekwensi kapal PELNI yang menyinggahi pelabuhan Saumlaki setiap 14 (empat belas) hari. Saat ini ada 2 kapal PELNI yang menyinggahi pelabuhan Saumlaki sehingga frekweksi kunjungan kapal PELNI setiap 7 hari yang melayani lintasan Ambon – Saumlaki. Untuk 5 (lima) unit kapal perintis maka frekwensi kunjungan kapal ke pelabuhan Saumlaki cukup bervariasi, yang terlama adalah untuk lintasan Ambon – Saumlakidengan waktu tempuh 25 hari untuk sekali voyage dengan jumlah voyage dalam satu tahun sebanyak 14 voyage.
8.
Bias dari kebijakan pemerintah pusat yang berorientasi daratan.
Selama 3 (tiga) dasa warsa lamanya, format pembangunan di Indonesia sangat berorientasi daratan (continental) dan melupakan pembangunan kelautan (maritime) yang walaupun geografis Indonesia adalah lautan,
maka hingga saat ini
perkembangan kelautan di Indonesia belum menggembirakan dibandingkan dengan perkembangan pembangunan kelautan di negara-negara maritim lainnya. Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau tetapi armada transportasinya sangat kurang dan sangat tertinggal; Indonesia memiliki panjang garis pantai terpanjang ke 2 (dua) di dunia
106
setelah Canada, namun disepanjang kawasan pantai dan pesisir tersebut merupakan kantong-kantong kemiskinan penduduk dan lingkungan kumuh.
9. Iklim/cuaca yang tidak stabil Karena kabupaten Maluku Tenggaran Barat berada diperairan laut dalam dan merupakan poros dari perjalanan arus antara laut dangkal (Laut Jawa) ke laut dalam (Laut Banda) maka didalamnya selalu terjadi fenonema alam di laut yaitu iklim yang ekstrim dan berubah ubahnya cuaca. Walaupun perjalanan arus tersebut mampu mengangkat nutrisi didasar laut yang dapat menjadi makanan ikan-ikan besar di laut dalam, namun iklim yang ekstrim tersebut dapat mengancam keamanan transportasi laut. Apalagi armada laut yang tersedia (kecuali yang alat transportasi yang disediakan oleh PT. PELNI) relative kecil dan sederhana sehingga bila terjadi ombak besar dan badai di laut maka moda transportasi laut tersbut tidak dapat beroperasi.
10.
Ketidakstabilan ekonomi makro
Ketidakstabilan ekonomi makro akan menjadikan pengembangan sektor transportasi laut menjadi sektor periferal, karena bila terjadi ketidakstabilan ekonomi makro maka alokasi investasi untuk pembangunan sektor transportasi laut menjadi terabaikan. Misalnya bila terjadi kenaikan suku bunga maka invetasi sektor transportasi laut akan turun. Bila suku bunga turun maka investasi disektor transportasi laut juga tidak otomatis naik karena investasi disektor transportasi laut masih digolongkan investasi beresiko tinggi. Bila terjadi kenaikan harga BBM maka transportasi laut juga secara langsung akan terkena dampaknya. Dengan demikian sektor transportasi laut merupakan sektor yang sangat prospek tapi juga sangat sensitif terhadap perkembangan eksternal (perekonomian makro).
Tahap Masukan (Input Stage) Pada tahap ini dilakukan analisis IFE (Internal Factors Evaluation) dan EFE (External Factor Evaluation). Analisis IFE – EFE tersebut didasarkan pada hasil identifikasi kekuatan dan kelemahan yang merupakan faktor strategi internal serta
107
identifikasi peluang dan ancaman yang merupakan faktor strategi eksternal. Pengisian matriks IFE-EFE dilakukan dengan memberikan bobot dan rating pada setiap faktor strategi internal dan eksternal tersebut.
6.1.3
Matriks Evaluasi Faktor Internal (IFE) Matriks valuasi Faktor Internal (IFE) merupakan hasil dari identifikasi faktor –
faktor strategis internal Kabupaten Maluku Tenggara Barat berupa kekuatan dan kelemahan yang berpengaruh terhadap pengembangan transportasi laut antar pulau dalam rangka peningkatan pembangunan ekonomi daerah. Hasil evaluasi faktor internal berdasarkan jawaban dari responden dan diperoleh nilai dan bobot serta rating di masing – masing faktor kekuatan dan kelemahan. Matriks evaluasi faktor internal dapat dilihat pada tabel 6.1. Berdasarkan tabel 6.1 terlihat bahwa faktor – faktor internal (kekuatan) yang mempunyai pengaruh atau tingkat kepentingan relatif tertinggi dalam pengembangan transportasi laut antar pulau dalam rangka peningkatan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah : 1) peranan sektor transportasi laut sangat penting untuk menggerakan sektor – sektor hulu dan hilirnya dengan bobot rata – rata dari 8 responden sebesar 0,1352, kemudian diikuti dengan 2) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri dengan bobot rata – rata 0,1240 seterusnya 3) memiliki pulau – pulau besar dan kecil dengan bobot rata – rata sebesar 0,1148, diikuti dengan
4) memiliki potensi sumberdaya alam di tiap
kecamatan dengan bobot rata – rata sebesar 0,0794 kemudian 5) dilihat dari interaksi antar pulau merupakan karakter wilayah produksi dengan bobot rata – rata sebesar 0,0732. Faktor – faktor internal (kelemahan) yang mempunyai pengaruh atau tingkat kepentingan relatif tertinggi dalam pengembangan transportasi laut antar pulau dalam rangka peningkatan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah :1) infrastruktur sarana dan prasarana yang kurang memadai dengan bobot rata – rata sebesar 0,1124 diikuti dengan, 2) rendahnya pendapatan perkapita masyarakat dengan bobot rata – rata sebesar 0,0960 dan dilanjutkan dengan 3)
108
pendapatan masyarakat nelayan yang tidak stabil dengan bobot rata – rata sebesar 0,0924, 4) hubungan antara pusat ibu kota kabupaten dengan wilayah belakangnya belum semuanya terhubung dengan bobot rata – rata sebesar 0,0918, 5) kurangnya keberpihakan penganggaran Pemerintah Kabupaten pada sektor transportasi laut dengan bobot rata – rata sebesar 0,0807.
Tabel 6.1Matriks IFE dari Strategi Pengembangan Transportasi Laut Antar Pulau Dalam Rangka Peningkatan Pembangunan Ekonomi Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat NO
VARIABEL
A. KEKUATAN 1 Memiliki pulau – pulau besar dan kecil Memiliki potensi sumberdaya alam di 2 tiap kecamatan Peranan sektor transportasi laut sangat 3 penting untuk menggerakan sektor – sektor hulu dan hilirnya Dilihat dari interaksi antar pulau 4 merupakan karakter wilayah produksi Pemerintah Daerah memiliki 5 kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri
BOBOT
RATIN G
SKOR
0,1148
4
0,4305
0,0794
3
0,2582
0,1352
4
0,4902
0,0732
4
0,2653
0,1240
4
0,4494
0,1124
1
0,1546
0,0918
1
0,1262
0,0924
2
0,1618
0,0807
3
0,1311
0,0960
3
0,1801
B. KELEMAHAN 1 2 3 4 5
Infrastruktur sarana dan prasarana yang kurang memadai Hubungan antara pusat ibu kota kabupaten dengan wilayah belakangnya belum semuanya terhubung Pendapatan masyarakat nelayan yang tidak stabil Kurangnya keberpihakan penganggaran Pemerintah Kabupaten pada sektor transportasi laut Rendahnya pendapatan perkapita masyarakat JUMLAH
1,0000
2,6473
109
Selanjutnya hasil evaluasi faktor internal (IFE) berdasarkan wawancara dengan 8 responden menunjukan bahwa penilaian peringkat (rating) tertinggi pada faktor internal (kekuatan) adalah memiliki pulau – pulau besar dan kecil, peranan sektor transportasi laut sangat penting untuk menggerakan sektor – sektor hulu dan hilirnya,dilihat dari interaksi antar pulau merupakan karakter wilayah produksi sertaPemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri dengan nilai masing – masing sebesar 4 artinya adalah memiliki pulau – pulau besar dan kecil, peranan sektor transportasi laut sangat penting untuk menggerakan sektor – sektor hulu dan hilirnya serta Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri pengaruhnya ”sangat kuat” dalam pengembangan transportasi laut antar pulau. Peringkat berikutnya adalah memiliki potensi sumberdaya alam di tiap kecamatandengan nilai masing – masing sebesar 3, artinya bahwa faktor – faktor tersebut pengaruhnya ”cukup kuat” dalam pengembangan transportasi antar pulau di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Penilaian peringkat kelemahan pada faktor internal yang mesti menjadi perhatian utama adalahinfrastruktur sarana dan prasarana yang kurang memadai dan hubungan antara pusat ibu kota kabupaten dengan wilayah belakangnya belum semuanya terhubung dengan nilai rating masing – masing 1, artinya kedua faktor tersebut kondisinya ”sangat lemah”. Kemudian dilanjutkan dengan pendapatan masyarakat nelayan yang tidak stabil, kurangnya keberpihakan penganggaran Pemerintah Kabupaten pada sektor transportasi laut dan rendahnya pendapatan perkapita masyarakat dengan nilai rating 2 artinya faktor – faktor tersebut kondisinya ”tidak begitu lemah”. Matriks evaluasi faktor internal menghasilkan skor tertimbang sebesar 2,6473 yang menunjukan bahwa secara internal pengembangan transportasi laut antar pulau di Kabupaten Maluku Tenggara Barat direspon dengan cukup baiksebagaimana diperlihatkan pada Tabel 6.1
110
6.4.4
Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE) Matriks evaluasi faktor eksternal (EFE) merupakan hasil identifikasi faktor –
faktor strategi eksternal Kabupaten Maluku Tenggara Barat berupa peluang dan ancaman yang telah diberi bobot dan rating. Berdasarkan hasil evaluasi faktor eksternal berdasarkan jawaban dari responden dan diperoleh nilai dan bobot serta rating di masing – masing faktor peluang dan ancaman. Matriks evaluasi faktor eksternal dapat dilihat pada Tabel 6.2. Berdasarkan Tabel 6.2 faktor – faktor eksternal (peluang) yang mempunyai pengaruh atau tingkat kepentingan relatif tertinggi dalam pengembangan transportasi laut antar pulau dalam rangka peningkatan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah (1) merupakan salah satu daerah tertinggaldengan bobot rata – rata dari 8 responden sebesar 0,1439, kemudian diikuti dengan (2) letak Propinsi Maluku yang strategis dengan bobot rata – rata sebesar 0,1139 (3) secara geografi merupakan wilayah perbatasandengan bobot rata – rata sebesar 0,0970 selanjutnya (4) termasuk dalam Konsep Gugus Pulau Malukudengan bobot rata – rata sebesar 0,0949, (5) merupakan Propinsi Kepulauan dengan bobot rata – rata sebesar 0,0768. Selanjutnya faktor – faktor eksternal (ancaman) yang mempunyai pengaruh atau tingkat kepentingan relatif tertinggi dalam pengembangan transportasi laut antar pulau dalam rangka peningkatan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah (1) kurangnya frekwensi pelayaran dari pihak PT. Pelni atau pihak swasta lainnyadengan bobot rata – rata 0,1140 kemudian (2) iklim/cuaca yang tidak stabil dengan bobot rata – rata sebesar 0,1023, selanjutnya (3) memiliki rute pelayaran/jarak tempuh dari ibu kota provinsi yang masih panjangdengan bobot rata – rata sebesar 0,0941,
(4) bias dari Kebijakan Pemerintah Pusat yang berorientasi
daratan dengan bobot rata – rata sebesar 0,0912 dan (5) ketidakstabilan ekonomi makro dengan bobot rata – rata sebesar 0,0717.
111
Tabel 6.2.Matriks EFE dari Strategi Pengembangan Transportasi Laut Antar Pulau Dalam Rangka Peningkatan Pembangunan Ekonomi Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat N O
VARIABEL
BOBO T
RATIN G
SKO R
A. PELUANG 1
Secara geografi merupakan wilayah perbatasan
0,0970
4
2
Merupakan salah satu daerah tertinggal
0,1439
4
3
Termasuk dalam Konsep Gugus Pulau Maluku
0,0949
3
4
Merupakan Propinsi Kepulauan
0,0768
3
5
Letak Propinsi Maluku yang strategis
0,1139
4
0,339 5 0,557 7 0,320 2 0,259 3 0,398 8
B. ANCAMAN Memiliki rute pelayaran/jarak tempuh dari ibu kota provinsi yang masih panjang Kurangnya frekwensi pelayaran dari pihak PT. Pelni atau pihak swasta lainnya Bias dari Kebijakan Pemerintah Pusat yang berorientasi daratan
0,0941
2
0,1140
1
0,0912
1
4
Iklim/cuaca yang tidak stabil
0,1023
2
5
Ketidakstabilan ekonomi makro
0,0717
2
JUMLAH
1,0000
1 2 3
0,164 7 0,156 8 0,125 5 0,166 3 0,152 3 2,641 1
Selanjutnya hasil evaluasi faktor eksternal (EFE) dari respon wawancara dengan 8 responden menunjukkan bahwa penilaian peringkat peluang pada faktor eksternal yang harus menjadi perhatian utama pada pengembangan transportasi laut antar pulau dalam rangka peningkatan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah merupakan salah satu daerah tertinggal,secara geografi merupakan wilayah perbatasan, letak Propinsi Maluku yang strategis dengan nilai rating 4 artinya bahwa faktor tersebut mempunyai peluang ”sangat tinggi” dalam pengembangan transportasi laut antar pulau dalam rangka peningkatan pembangunan
112
ekonomi daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Peringkat berikutnya adalahtermasuk dalam Konsep Gugus Pulau Maluku danmerupakan
Propinsi
Kepulauan dengan nilai rating 3 artinya bahwa faktor tersebut mempunyai peluang ”cukup tinggi” dalam pengembangan transportasi laut antar pulau dalam rangka peningkatan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Penilaian peringkat ancaman pada faktor eksternal yang harus menjadi perhatian utama adalah kurangnya frekwensi pelayaran dari pihak PT. Pelni atau pihak swasta lainnya danbias dari Kebijakan Pemerintah Pusat yang berorientasi daratan dengan masing – masing rating sebesar 1, artinya bahwa faktor – faktor tersebut memberikan ”ancaman yang tinggi” bagi pengembangan transportasi laut antar pulau dalam rangka peningkatan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Kemudian dilanjutkan dengan memiliki rute pelayaran/jarak tempuh dari ibu kota provinsi yang masih panjang, iklim/cuaca yang tidak stabil dan ketidakstabilan ekonomi makro dengan nilai peringkat sebesar 2, artinya faktor – faktor tersebut memberikan ancaman yang cukup tinggi bagi pengembangan transportasi laut antar pulau dalam rangka peningkatan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Matriks evaluasi faktor eksternal menghasilkan skor tertimbang sebesar 2,6411 yang menunjukan bahwa secara eksternal faktor peluang dan ancaman bagi pengembangan transportasi laut antar pulau dalam rangka peningkatan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat direspon dengan cukup baik sebagaimana tersaji dalam Tabel 6.2. Selanjutnya Gambar 6.1 memperlihatkan bahwapengembangan transportasi laut antar pulau dalam rangka peningkatan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat direspon dengan cukup baik.
TOTAL FAKTOR STRATEGI INTERNAL Kuat 4,0 TOTAL SEKTOR FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL
Rata - Rata 3,0
2,0
Lemah 1,0
Tinggi
113
3,0 Menengah
2,0 Rendah
I
II
III
VI
V
VI
VIII
IX
VII
1,0
Gambar 6.1. Analisis Internal – Eksternal 6.5
Tahap Penggabungan (Matching Stage) Tahap selanjutnya adalah tahap penggabungan (matching stage) dengan teknis
matriks Strengths – Weaknesses – Opportunities -Threats (SWOT) atau kekuatan – kelemahan – keluang – kncaman. Analisis SWOT ini didasarkan pada informasi yang diturunkan dari tahap input untuk mencocokan kekuatan dan kelemahan internal dengan peluang dan ancaman eksternal. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan alternatif strategi yang layak secara efektif pada pengembangan transportasi laut antar pulau dalam rangka peningkatan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Dari hasil analisis SWOT diperoleh 14 (empat belas) alternatif strategi dalam pengembangan transportasi laut antar pulau. Secara jelas matriks SWOT dapat dilihat pada Gambar 6.2.
v)
Strategi S – O (Strengths – Opportunities) Strategi S-O merupakan penggabungan atau pencocokan antara faktor internal
(kekuatan) dengan faktor eksternal (peluang) dengan cara menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Dari hasil analisis yang dilakukan diperoleh empat strategi, yaitu pertama menambah moda kapal rakyat guna menghubungkan pulau – pulau terpencil. Strategi ini dirumuskan dengan melihat kekuatan Kabupaten Maluku Tenggara Baratyang memiliki pulau–pulau besar dan kecil dengankekayaan sumberdaya alam yang menyebar di tiap-tiap
114
Kekuatan (Strenghts) Faktor Internal
Faktor Eksternal
Peluang (Opportunities)
Kelemahan (Weaknesses)
S1= Memiliki pulau – pulau besar dan kecil, W1=Infrastruktur S2= Memiliki potensi sumbersarana dan daya alam di tiap kecamat- an, prasarana yang kurang memadai, S3= Peranan sektor transportasi laut sangat penting untuk W2=Hubungan antara menggerakansektor–sektor pusat ibu kota hulu dan hilirnya, kabupaten dengan S4= Dilihat dari interaksi antar wilayah pulau merupakan karakter belakangnya belum wilayah produksi, semuanya S5= PemerintahDaerah memiliki terhubung, kewenangan untuk menga- tur W3=Pendapatan keuangannya sendiri masyarakat nelayan yang tidak stabil, W4=Kurangnya keberpihakan penganggaran PemKab pada sektor transportasi laut, W5=Rendahnya pendapatan perkapita masyarakat Strategi S – O
Strategi W – O
5. Menambah moda kapal rakyat 5. Peningkatkan sistim O1= Secara geografis guna menghubungkan pulau – kapal pengawas merupakan pulau terpencil (S1,S2,S3,S4, pantai guna wilayah perbatasan, O1,O2,O3,O4,O5) mengawasi jalur O2= Merupakan salah 6. Membangun prasarana translintas damai laut satu daerah portasi laut (S1,S2,O1,O2, O3) (W1,W2,O1,O3,O5) tertinggal, 7. Meningkatkan moda kapal 6. Mendorong O3= Termasuk dalam perintis pemerintah pusat Konsep Gugus (S1,S2,S3,S4,S5,O1,O2,O3,O4, untuk meningkatkan Pulau Maluku, O5) pengangga ran bagi O4= Merupakan 8. Mendorong pemerintah pusat transportasi laut di wi Propinsi Kepuuntuk membuka pelabuhan laut -layah perbatasan lauan, internasional (S3,S4,O5) (W3,W4,W5, O1,O5) O5= Letak Propinsi 7. Membuka jalur
115
Maluku strategis,
Ancaman (Threats)
yg
pelayanan, khususnya bagi daerah hinterland guna membuka keterisolasian daerah (W2, O1,O2,O3,O4,O5) 8. Memberikan subsidi bagi pelayanan kapal rakyat (W3,W5,O2,O3,O4,O 5)
Strategi S – T
Strategi W – T
T1=
Memiliki rute 4. Membuka jalur pelayanan ke 4. Mendorong peran pelayaran/ jarak pulau-pulau yang memiliki serta pemerintah tempuh dari sumberdaya alam provinsi&pemeibukota provinsi (S1,S2,S3,S4,S5,T1,T2) rintah pusat untuk yang masih 5. Membangun rute pelayanan berpihak dalam panjang, dengan type port to port (S1, transportasi laut T2= Kurangnya S4,T1,T2) (W4, T3) frekwensi pela6. Meningkatkan fasilitas per- 5. Mendorong pihak yaran dari pihak alatan keselamatan pela- yaran perbankan dalam PT. Pelni atau (S1,S5,T4) memberikan kredit pihak swasta bagi pengusaha lainnya, kapal rakyat (W3, T3= Bias dari W4,W5,T3,T5) Kebijakan Peme6. Mendorong rintah Pusat yang keberpihakan sektor berorien-tasi swasta untuk berdaratan, investasi pada moda T4= Iklim/cuaca yang trans- portasi laut tidak stabil, (W4,T3,T5) T5= Ketidakstabilaneko nomi makro, Gambar 6.2. Matriks SWOT Perumusan Strategi Pengembangan Transportasi Laut Antar Pulau Dalam Rangka Peningkatan Pembangunan Ekonomi Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat
116
kecamatandan juga peranan sektor transportasi sangat penting untuk menggerakan sektor–sektor hulu dan hilirnya karena dilihat dari interaksi antar pulau merupakan karakter wilayah produksiuntuk memanfaatkan peluang bahwa secara geografis merupakan wilayah perbatasan, merupakan salah satu daerah tertinggal,termasuk dalam konsep gugus pulau Maluku, merupakan propinsi kepulauan dan letak Propinsi Maluku yang strategis. Kedua, membangun prasarana transportasi laut. Alternatif strategi ini dirumuskan dengan melihat kekuatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang memiliki pulau – pulau besar dan kecil dengan kekayaan sumberdaya alam yang menyebar di tiap-tiap kecamatan dan juga peranan sektor transportasi sangat penting untuk menggerakan sektor–sektor hulu dan hilirnya serta dilihat dari interaksi antar pulau merupakan karakter wilayah produksi dan juga Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri, untuk memanfaatkan peluang bahwa secara geografis merupakan wilayah perbatasan, merupakan salah satu daerah tertinggal,termasuk dalam konsep gugus pulau Maluku, merupakan propinsi kepulauan dan letak Propinsi Maluku yang strategis. Alternatif strategi ketiga yakni meningkatkan moda kapal perintis. Strategi ini dirumuskan dengan melihat kekuatanKabupaten Maluku Tenggara Barat yang memiliki pulau – pulau besar dan kecil dengan kekayaan sumberdaya alam yang menyebar di tiap-tiap kecamatan dan juga peranan sektor transportasi sangat penting untuk menggerakan sektor–sektor hulu dan hilirnya serta dilihat dari interaksi antar pulau merupakan karakter wilayah produksi dan juga Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri, untuk memanfaatkan peluang bahwa secara geografis merupakan wilayah perbatasan, merupakan salah satu daerah tertinggal,termasuk dalam konsep gugus pulau Maluku, merupakan propinsi kepulauan dan letak Propinsi Maluku yang strategis. Keempat, mendorong pemerintah pusat untuk membuka pelabuhan laut internasional, strategi ini dirumuskan dengan melihat sektor transportasi sangat penting untuk menggerakan sektor–sektor hulu dan hilirnya serta dilihat dari interaksi
117
antar pulau merupakan karakter wilayah produksi, untuk memanfaatkan peluang bahwa letak Provinsi Maluku yang strategis.
vi)
Strategi S – T (Strengths – Threats) Strategi S-T merupakan penggabungan atau pencocokan antara faktor internal
(kekuatan) dengan faktor eksternal (ancaman) dengan cara menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Dari hasil analisis diperoleh tiga alternatif strategi yaitu pertama membuka jalur pelayanan ke pulau-pulau yang memiliki sumberdaya alam. Strategi ini dirumuskan dengan melihat kekuatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang memiliki pulau – pulau besar dan kecil dengan kekayaan sumberdaya alam yang menyebar di tiap-tiap kecamatan dan juga peranan sektor transportasi sangat penting untuk menggerakan sektor–sektor hulu dan hilirnya serta dilihat dari interaksi antar pulau merupakan karakter wilayah produksi dan juga Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri untuk mengatasi ancaman memiliki rute pelayaran / jarak tempuh dari ibukota provinsi yang masih panjang dan kurangnya frekwensi pelayaran dari pihak PT. Pelni atau pihak swasta lainnya. Kedua, membangun rute pelayanan dengan type bandul (end to end). Alternatif strategi ini dirumuskan dengan melihat kekuatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang memiliki pulau – pulau besar dan kecil serta dilihat dari interaksi antar pulau merupakan karakter wilayah produksi untuk mengatasi ancaman rute pelayaran / jarak tempuh dari ibukota provinsi yang masih panjang dan kurangnya frekwensi pelayaran dari pihak PT. Pelni atau pihak swasta lainnya. Alternatif strategi yang ketiga yakni meningkatkan fasilitas peralatan keselamatan pelayaran.Strategi ini dirumuskan dengan melihat kekuatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang memiliki pulau – pulau besar dan kecil dan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri untuk mengatasi ancaman rute pelayaran / jarak tempuh dari ibukota provinsi yang masih panjang dan kurangnya frekwensi pelayaran dari pihak PT. Pelni atau pihak swasta lainnya.
vii)
Strategi W – O (Weaknesses – Opportunities) 118
Strategi W – O merupakan penggabungan atau pencocokan antara faktor internal (kelemahan) dengan faktor eksternal (peluang) dengan cara meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Dari hasil analisis diperoleh empat alternatif strategi yaitu pertama peningkatkan sistim kapal pengawas pantai guna mengawasi jalur lintas damai laut. Alternatif strategi ini dirumuskan dengan melihat Kabupaten Maluku Tenggara Barat memiliki infrastruktur sarana dan prasarana yang kurang memadai dan hubungan antara pusat ibu kota kabupaten dengan wilayah belakangnya belum semuanya terhubung untuk memanfaatkan peluang secara geografis merupakan wilayah perbatasan, termasuk dalam konsep gugus pulau Maluku dan letak Propinsi Maluku yang strategis. Alternatif strategi
kedua
yakni
mendorong
pemerintah
pusat
untuk
meningkatkan penganggaran bagi transportasi laut di wilayah perbatasan.Alternatif strategi ini dirumuskan dengan melihat pendapatan masyarakat nelayan yang tidak stabil,kurangnya keberpihakan penganggaran Pemerintah Kabupaten pada
sektor
transportasi laut danrendahnya pendapatan perkapita masyarakat untuk memanfaatkan peluang secara geografis merupakan wilayah perbatasan dan letak Propinsi Maluku yang strategis. Alternatif strategi ketiga yakni membuka jalur pelayanan, khususnya bagi daerah hinterland guna membuka keterisolasian daerah. Strategi ini dirumuskan untuk meminimalkan kelemahan darihubungan antara pusat ibu kota kabupaten dengan wilayah belakangnya belum semuanya terhubunguntuk memanfaatkan peluang bahwa secara geografis merupakan wilayah perbatasan, merupakan salah satu daerah tertinggal,termasuk dalam konsep gugus pulau Maluku, merupakan propinsi kepulauan dan letak Propinsi Maluku yang strategis. Alternatif strategi keempat yakni memberikan subsidi bagi pelayaran kapal rakyat.Strategi ini dirumuskan dengan melihat pendapatan masyarakat nelayan yang tidak stabil danrendahnya pendapatan perkapita masyarakat untuk memanfaatkan peluang bahwa merupakan salah satu daerah tertinggal,termasuk dalam konsep gugus pulau Maluku, merupakan propinsi kepulauan dan letak Propinsi Maluku yang strategis.
119
viii)
Strategi W – T (Weaknesses – Threats) Strategi W-T merupakan penggabungan atau kombinasi antara faktor internal
(kelemahan) dengan faktor eksternal (ancaman) dengan cara meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman. Dari hasil analisis diperoleh tiga alternatif strategi yakni pertama mendorong peran serta pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk berpihak pada transportasi laut.Alternatif strategi ini dirumuskan untuk meminimalkan peluang kurangnya keberpihakan penganggaran Pemerintah Kabupaten pada sektor transportasi laut untuk mengatasi ancaman bias dari Kebijakan Pemerintah Pusat yang berorientasi daratan. Alternatif strategi yang kedua yakni mendorong pihak perbankan dalam memberikan kredit bagi pengusaha kapal rakyat. Strategi ini dirumuskan untuk meminimalkan kelemahan pendapatan masyarakat nelayan yang tidak stabil, kurangnya keberpihakan penganggaran Pemerintah Kabupaten pada
sektor
transportasi lautdanrendahnya pendapatan perkapita masyarakat untuk mengatasi ancaman bias dari Kebijakan Pemerintah Pusat yang berorientasi daratan dan ketidakstabilan ekonomi makro. Alternatif strategi yang ketiga yakni mendorongkeberpihakan sektor swasta untuk berinvestasi pada moda transportasi laut.Strategi ini dirumuskan untuk meminimalkan kelemahan kurangnya keberpihakan penganggaran Pemerintah Kabupaten pada sektor transportasi laut untuk mengatasi ancaman bias dari Kebijakan Pemerintah Pusat yang berorientasi daratan dan ketidakstabilan ekonomi makro.
6.6
Tahap Pengambilan Keputusan Tahap selanjutnya dari perumusan strategi adalah tahap pengambilan
keputusan dengan menggunakan analisis QSPM (Quantitative Strategic Planning matrix). Analisis ini ditujukan untuk menentukan prioritas strategi pengembangan transportasi laut antar pulau dalam rangka peningkatan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Analisis QSPM dilakukan dengan cara memberikan nilai kemenarikan relatif (Attractive Score = AS) pada masing – masing faktor internal maupun eksternal. Strategi yang mempunyai total nilai kemenarikan
120
relatif (Total Attractive Score = TAS) yang tertinggi merupakan prioritas strategi. Setelah dilakukan analisis dan perhitungan nilai TAS seperti padalampiran11,maka diperoleh matriks perencanaan strategik kuantitatif seperti pada Tabel6.4. Kebijakan dan strategi pengembangan transportasi laut antar pulau dalam rangka peningkatan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat diperoleh peringkat sebagai berikut seperti pada Tabel 6.3. 15. Membangun prasarana transportasi laut, 16. Menambah moda kapal rakyat guna menghubungkan pulau – pulau terpencil 17. Meningkatkan moda kapal perintis 18. Membuka jalur pelayanan, khususnya bagi daerah hinterland guna membuka keterisolasian daerah, 19. Memberikan subsidi bagi pelayaran kapal rakyat 20. Membuka jalur pelayanan ke pulau-pulau yang memiliki sumberdaya alam 21. Mendorong pemerintah pusat untuk meningkatkan
penganggaran bagi
transportasi laut di wilayah perbatasan, 22. Mendorong keberpihakan sektor swasta untuk berinvestasi pada moda transportasi laut, 23. Mendorong peran serta pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk berperan dalam transportasi laut, 24. Membangun rute pelayanan dengan type bandul (end to end) 25. Meningkatkan fasilitas peralatan keselamatan pelayaran, 26. Mendorong pihak perbankan dalam memberikan kredit bagi pengusaha kapal rakyat 27. Peningkatkan sistim kapal pengawas pantai guna mengawasi jalur lintas damai laut, 28. Mendorong Pemerintah Pusat untuk membuka pelabuhan laut internasional. Tabel 6.3.Hasil Analisis QSPM dalam Perumusan Strategi Pengembangan Transportasi Laut Antar Pulau dalam rangka Peningkatan Pembangunan Ekonomi Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat
121
NO.
Alternatif Strategi
Menambah moda kapal rakyat guna menghubungkan pulau – pulau terpencil 2 Membangun prasarana transportasi laut 3 Peningkatan moda kapal perintis Mendorong Pemerintah Pusat untuk membuka 4 pelabuhan laut internasional Membuka jalur pelayanan ke pulau-pulau yang 5 memiliki sumberdaya alam Membangun rute pelayanan dengan type bandul (end 6 to end Meningkatkan fasilitas peralatan keselamatan 7 pelayaran Peningkatkan sistim kapal pengawas pantai guna 8 mengawasi jalur lintas damai laut Mendorong pemerintah pusat untuk meningkatkan 9 penganggaran bagi transportasi laut di wilayah perbatasan Membuka jalur pelayaran khususnya bagi daerah 10 hinterland guna membuka keterisolasian daerah 11 Memberikan subsidi bagi pelayanan kapal rakyat Mendorong peran serta pemerintah provinsi& 12 pemerintah pusat untuk berperan dalam transportasi laut Mendorong pihak perbankan dalam memberi kredit 13 bagi pengusaha kapal rakyat Mendorong keberpihakan sektor swasta untuk 14 berinvestasi pada moda transportasi laut Sumber: Hasil Analisis 1
6.7
Nilai TAS
Prioritas
6,88
2
6,92 6,69
1 3
4,86
14
6,40
6
5,75
10
5,63
11
5,29
13
6,25
7
6,52
4
6,43
5
5,81
9
5,54
12
5,83
8
Perancangan Program Rumusan perancangan program diambil berdasarkan strategi pengembangan
transportasi laut antar pulau dalam rangka peningkatan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat seperti pada tabel 6.3. Program – program dibawah ini merupakan beberapa implementasi strategi yang diperoleh dari hasil analisis internal – eksternal dan analisis QSPM.
Strategi dan Program
122
5.
Membangun prasarana transportasi laut. Program: a. Pembangunan dermaga lokal dan tambatan perahu di beberapa kecamatan, Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan interaksi antar kecamatan dengan cara membangun dermaga lokal dan tambatan perahu, karena selama ini penduduk yang memiliki perahu – perahu kecil tidak bisa berlabuh untuk mengangkat hasil bumi dengan baik. b. Pembangunan dermaga bongkar muat di ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Program ini dimaksud untuk meningkatkan kualitas kepelabuhanan dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan membangun dermaga bongkar muat barang yang terpisah dari dermaga penumpang mengakibatkan kinerja bongkar muat barang akan meningkat. c. Rehabilitasi dermaga Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Program ini dikususkan untuk peningkatan kualitas dermaga itu sendiri. d. Pembangunan fasilitas pelabuhan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Program ini dimaksudkan agar lingkungan dermaga seperti tempat parkir, perkantoran, toilet dapat berfungsi dengan baik.
6.
Menambah moda kapal rakyat guna menghubungkan pulau – pulau terpencil. Program: i. Studi kelayakan guna menambah moda kapal rakyat, Studi kelayakan ini digunakan untuk menilai layak atau tidaknya penambahan moda kapal rakyat serta dampak yang ditimbulkan dari penambahan moda kapal rakyat. j. Koordinasi dengan para stakeholder guna penambahan moda kapal rakyat, Program ini dilakukan dengan menyelenggarakan rapat – rapat untuk mendapat masukan guna menambah moda kapal rakyat. k. Mendorong pihak perbankan untuk memberikan pinjaman murah kepada pengusaha kapal rakyat,
123
Program ini dilakukan dengan mengadakan rapat – rapat antara Pemda dengan pihak perbankan guna memberikan pinjaman kepada pengusaha kapal rakyat.
l. Penambahan jumlah armada pelayaran rakyat, Program ini diarahkan untuk menambah moda kapal bagi kelompok – kelompok nelayan, mengingat interaksi antar pulau paling mudah dan murah hanya dapat dilakukan dengan moda ini.
7.
Meningkatkan moda kapal perintis e. Pembuatan studi kelayakan penambahan kapal perintis, Studi kelayakan ini digunakan untuk menilai layak atau tidaknya penambahan moda kapal perintis serta dampak yang ditimbulkan dari penambahan moda kapal perintis. f. Pengadaan kapal barang perintis, Program ini dibuat agar dapatmengangkut hasil bumi (komoditas) yang selama ini dikuasai oleh segelintir orang, sehingga monopoli dapat dihindari. g. Pengadaan kapal penumpang perintis, Program ini dibuatmengingat jumlah kapal perintis yang menyinggahi Kabupaten Maluku Tenggara Barat saat ini kurang dari permintaan. h. Pemeliharaan dan pengoperasian kapal perintis Program ini dimaksudkan untuk pengoperasian dan pemeliharaan kapal perintis yang ada.
8.
Membuka jalur pelayaran khususnya bagi daerah hinterland guna membuka keterisolasian daerah,Program: d. Studi kelayakan pembukaan rute pelayaran baru, Studi kelayakan ini digunakan untuk menilai layak atau tidaknya membuka jalur baru bagi kapal rakyat dan kapal perintis serta dampak yang ditimbulkan dari pembukaan jalur baru tersebut.
124
e. Penambahan frekwensi pelayaran bagi kapal – kapal perintis, Program ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat guna menambah frekwensi pelayaran bagi kapal perintis. f. Membuka jalur pelayaran baru bagi kapal – kapal rakyat dan kapal perintis, Program ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat guna membuka jalur pelayaran baru bagi kapal rakyat dan kapal perintis.
15. Memberikan subsidi bagi pelayaran kapal rakyat, Program: e. Rapat Koordinasi dengan para stakeholder di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Program ini dilakukan dalam bentuk rapat – rapat antara para stakeholder. f. Pemberian subsidi bagi pelayaran kapal rakyat, Program ini dilakukan untuk meringankan masyarakat dalam pembayaran terutama ongkos angkut, dengan cara memberikan subsididi bagi pengusaha kapal rakyat.
16. Membuka jalur pelayanan ke pulau-pulau yang memiliki sumberdaya alam Program: h. Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat guna pembukaan jalur pelayaran baru, Program ini dilakukan dengan menyelenggarakan rapat – rapat untuk mendapat masukan guna membuka jalur pelayaran baru. i. Studi kelayakan pembukaan jalur pelayaran ke pulau-pulau yang memiliki sumberdaya alam, Studi kelayakan ini digunakan untuk menilai layak atau tidaknya membuka jalur pelayaran baru serta dampak yang ditimbulkan dari pembukaan jalur pelayaran ke pulau-pulau yang memiliki sumberdaya alam. j. Studi pemelihan dan penetapan lokasi pelabuhan,
125
Studi ini dilakukan setelah studi kelayakan guna menentukan posisi – posisi strategis letak pelabuhan/dermaga.
17. Mendorong pemerintah pusat untuk meningkatkan penganggaran bagi transportasi laut di wilayah perbatasan, Program: h. Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka penganggaran sektor transportasi laut, Program ini dilakukan dengan menyelenggarakan rapat – rapat dengan Pemerintah Pusat guna keberpihakan penganggaran ke sektor transportasi laut. i. Studi banding ke provinsi/negara yang tela maju sektor transportasi lautnya, Program ini dimaksudkan untuk membuka wawasan bagi para pengambil keputusan, terutama dalam merencanakan transportasi laut di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. j. Pembuatan blue print sektor transportasi laut di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Program ini dilakukan dengan menyelenggarakan rapat – rapat, monitoring dan evaluasi untuk mendapat perencanaan ke depan (blue print) di sektor transportasi laut Kabupaten Maluku Tenggara Barat. k. Subsidi operasional kapal perintis Program ini dimaksudkan untuk memberikan subsidi bagi operasional kapal perintis, sehingga dapat mengurangi tarif kapal perintis.
18. Mendorong keberpihakan sektor swasta untuk berinvestasi pada moda transportasi laut, Program: f. Rapat Koordinasi antara para pemangku kepentingan
126
Program ini dilakukan dengan menyelenggarakan rapat koordinasi antar pemangku kepentingan sehingga Pemerintah Daerah dapat mendorong sektor swasta untuk berinvestasi padatransportasi laut. g. Penyusunan kebijakan investasi swasta pada moda transportasi laut, Penyusunan kebijakan investasi swasta pada moda transportasi sangat perlu dilakuakan
oleh
Pemerintah
Daerah
mengingat
kedua
pihak
saling
membutuhkan. 19. Mendorong peran serta pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk berperan dalam transportasi laut, Program: e. Pengadaan public service obligation (PSO) kepada kapal – kapal PT. Pelni Program ini dilakukan dengan cara rapat kordinasi dengan Pemerintah Pusat agar selalu memberikan PSO kepada PT. Pelni terutama untuk daerah tertinggal dan pulau – pulau terpencil. f. Review tataran transportasi lokal (tatralok) Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Saat ini Kabupaten Maluku Tenggara Barat sudah memiliki tatralok tapi perlu direview karena secara administrasi kabupaten ini telah terbagi menjadi Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya.
20. Membangun rute pelayanan dengan type bandul (end to end) Program: g. Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat Program ini dilakukan dengan mengadakan rapat koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk mengatur rute pelayaran sehingga tidak terjadi jarak tempuh yang jauh yang mengakibatkan waktu tempuh menjadi lama, h. Studi kelayakan sistem rute pelayaran Studi ini dilakukan untuk melihat waktu tempuh yang layak dan dampak yang ditimbulkan terhadap kesejahteraan masyrakat. i. Studi pemilihan dan penetapan lokasi pelabuhan
127
Studi ini dilakukan setelah studi kelayakan guna menentukan posisi – posisi strategis letak pelabuhan/dermaga.
21. Meningkatkan fasilitas peralatan keselamatan pelayaran, Program: g. Pengadaan alat – alat SAR Posisi Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang terletak diantara Laut Banda dan Laut Arafura membuat wilayah ini sangat membutuhkan perhatian dalam segi keselamatan pelayaran untuk itu program pengadaan alat – alat SAR sangat mutlak untuk dilakukan. h. Pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran ( rambu suar dan menara suar) Karena memiliki banyak pulau – pulau besar dan kecil maka sarana bantu navigasi sangat diperlukan di wilayah ini. i. Pelatihan sumberdaya manusia guna meningkatkan keselamatan pelayaran, Sumberdaya manusia
merupakan
tulang
punggung penggerak
sektor
transportasi laut untuk itu perlu selalu diberi pelatihan mengenai keselamatan pelayaran.
22. Mendorong pihak perbankan dalam memberikan kredit bagi pengusaha kapal rakyat, Program: g. Rapat Koordinasi dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Penghasilan masyarakat nelayan tidak sama dengan petani, masyarakat nelayan berpenghasilan sangat minim, oleh karena itu rapat koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan pihak perbankan sangat diperlukan guna keberpihakan pihak perbankan dalam memberikan kredit bagi masyarakat nelayan terutama bagi para pengusaha kapal rakyat. h. Studi kelayakan pemberian kredit bagi pengusaha kapal rakyat
128
Diperlukan suatu studi kelayakan pemberian kredit bagi pengusaha kapal rakyat, sehingga bisa diketahui dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat nelayan. i. Penyusunan kebijakan pemberian kredit bagi kapal rakyat, Diperlukan suatu kebijakan dari Pemerintah Daerah bagi perbankan yag memberikan kredit bagi masyarakat nelayan.
23. Peningkatkan sistim kapal pengawas pantai guna mengawasi jalur lintas damai laut,Program: e. Pengadaan kapal patroli Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Posisi Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang terletak di wilayah perbatasan, terutama dengan Australia membuat kabupaten ini sangat memerlukan kapal patroli KPLP untuk mengawasi jalur lintas damai laut. f. Pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP), Mengingat Kabupaten Maluku Tenggara Barat memiliki banyak pulau – pulau dan letaknya di perbatasan maka pembangunan sarana bantu navigasi perlu dilakukan. g. Pelatihan sumberdaya manusia Untuk mengamankan jalur lintas damai laut sangat diperlukan sumberdaya manusia yang handal oleh karena itu pelatihan-pelatihan bagi para pegawai KPLP harus dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan.
24. Mendorong Pemerintah Pusat untuk membuka pelabuhan laut internasional Program: e. Rapat Koordinasi antara para pemangku kepentingan, Program ini dilakukan dengan mengadakan rapat koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk membuka pelabuhan laut internasional, mengingat posisi Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang cukup strategi. f. Studi kelayakan pelabuhan laut internasional,
129
Studi ini dilakukan untuk melihat apakah layak Kabupaten Maluku Tenggara Barat memiliki pelabuhan internasional dan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat nelayan.
Selengkapnya perancangan program dan pola pembayaran dapat dilihat pada Tabel 6.4 di bawah ini.
Tabel 6.4. Rancangan Program Pengembanngan Transportasi Laut Antar Pulau Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Daerah Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat NO.
1
2
3
Alternatif Strategi
Membangun prasarana transportasi laut
Menambah moda kapal rakyat guna menghubungkan pulau – pulau terpencil
Peningkatan moda kapal perintis
Alternatif Program e. Pembangunan dermaga lokal dan tambatan perahu di beberapa kecamatan, f. Pembangunan dermaga bongkar muat di ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Barat g. Rehabilitasi dermaga Kabupaten Maluku Tenggara Barat h. Pembangunan fasilitas pelabuhan Kabupaten Maluku Tenggara Barat m. Studi kelayakan guna menambah moda kapal rakyat, n. Koordinasi dengan para stakeholder guna penambahan moda kapal rakyat, o. Mendorong pihak perbankan untuk memberikan pinjaman murah kepada pengusaha kapal rakyat, p. Penambahan jumlah armada pelayaran rakyat, e. Pembuatan studi kelayakan penambahan kapal perintis f. Pengadaan kapal barang perintis g. Pengadaan kapal penumpang perintis h. Pemeliharaan dan pengoperasian kapal perintis
Pola Pembayaran APBD APBN APBN APBN
APBD APBD APBD APBN
APBD APBN APBN APBN
130
4
5
6
7
Membuka jalur pelayaran khususnya bagi daerah hinterland guna membuka keterisolasian daerah Memberikan subsidi bagi pelayanan kapal rakyat Membuka jalur pelayanan ke pulau-pulau yang memiliki sumberdaya alam Mendorong pemerintah pusat untuk meningkatkan penganggaran bagi transportasi laut di wilayah perbatasan
d. Studi kelayakan pembukaan rute pelayaran baru e. Penambahan frekwensi pelayaran bagi kapal – kapal perintis, f. Membuka jalur pelayaran bagi kapal – kapal rakyat dan kapal perintis. g. Rapat Koordinasi dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, h. Pemberian subsidi bagi pelayaran kapal rakyat k. Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat guna pembukaan jalur pelayaran baru, l. Studi kelayakan pembukaan jalur baru, m. Studi pemelihan dan penetapan lokasi pelabuhan l. Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka penganggaran sektor transportasi laut, m. Studi banding ke provinsi/negara yang telah maju sektor transportasi lautnya, n. Pembuatan blue print sektor transportasi laut di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, g. Subsidi operasional kapal perintis
APBD APBN APBN
APBD APBN
APBD APBD APBN
APBD APBD APBD APBN
Tabel 6.4. (lanjutan)
8
Mendorong keberpihakan sektor swasta untuk berinvestasi pada moda transportasi laut
h. Rapat Koordinasi antara para pemangku kepentingan n. Penyusunan kebijakan investasi swasta pada moda transportasi laut
APBD APBD
131
9
10
Mendorong peran serta pemerintah provinsi & pemerintah pusat untuk berperan dalam transportasi laut Membangun rute pelayanan dengan type bandul (end to end )
11
Meningkatkan fasilitas peralatan keselamatan pelayaran
12
Mendorong pihak perbankan dalam memberi kredit bagi pengusaha kapal rakyat
13
14
g. Pengadaan public service obligation (PSO) kepada kapal – kapal PT. Pelni, h. Review tataran transportasi lokal (tatralok) Kabupaten Maluku Tenggara Barat j. Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat k. Studi kelayakan sistem rute pelayaran l. Studi pemilihan dan penetapan lokasi pelabuhan j. Pengadaan alat – alat SAR k. Pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran (rambu suar dan menara suar) l. Pelatihan sumberdaya manusia guna meningkatkan keselamatan pelayaran j. Rapat Koordinasi dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat k. Studi kelayakan pemberian kredit bagi pengusaha kapal rakyat l. Penyusunan kebijakan pemberian kredit bagi kapal rakyat
Peningkatkan sistim kapal h. Pengadaan kapal patroli KPLP pengawas pantai i. Pembangunan sarana bantu navigasi guna pelayaran (SBNP), mengawasi jalur j. Pelatihan sumberdaya manusia lintas damai laut Mendorong Pemerintah b. Rapat Koordinasi antara para Pusat untuk pemangku kepentingan, membuka h. Studi kelayakan pelabuhan laut pelabuhan laut internasional internasional
APBN APBD
APBD APBD APBN
APBN APBN APBN
APBD APBD APBD
APBN APBN APBN
APBD APBD
132
