VARIABEL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PROVINSI BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI
: Daerah Istimewa Yogyakarta
Sub Urusan
Kewenangan Provinsi
1 Profile Kependudukan
Penyusunan profil kependudukan Provinsi
No
Variabel Umum Variabel Teknis
1. Jumlah Tingkat Pengembangan Kualitas Penduduk 2. Jumlah Tingkat Mobilitas Penduduk
3. Jumlah Tingkat Perlindungan Penduduk 4. Jumlah Tingkat Pengembangan Wawasan Penduduk 5. Jumlah Tingkat Pertumbuhan Penduduk
Jumlah Penduduk
Besarnya APBD
Luas Wilayah
Ketersediaan Data Ada
Tidak Ada
Sumber Data
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Masukan Daerah
Pasal 12 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014, administrasi kependudukan termasuk urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dalam Pasal 15 ayat (2) Urusan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran UU ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. Dalam hal ini kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah :
No
Sub Urusan
Kewenangan Provinsi
Variabel Umum Variabel Teknis
Jumlah Penduduk
Besarnya APBD
Luas Wilayah
Ketersediaan Data Ada
Tidak Ada
Sumber Data
Masukan Daerah
a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.
2 Pendaf1. Kebijakan taran Penduduk
1. Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala provinsi.
UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
No
Sub Urusan
Kewenangan Provinsi
Variabel Umum Variabel Teknis
Jumlah Penduduk
Besarnya APBD
Luas Wilayah
Ketersediaan Data Ada
Tidak Ada
Sumber Data
PP No. 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota , pada Lampiran J. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
2. Sosialisasi
3. Penyelenggaraan
1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pemutakhiran data penduduk skala provinsi.
1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala provinsi.
idem
idem
Masukan Daerah
No
Sub Urusan
Kewenangan Provinsi 4. Pemantauan dan Evaluasi
2 Pencatatan Sipil
Variabel Umum Variabel Teknis
1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala provinsi.
5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala provinsi.
6. Pengawasan
1. Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala provinsi.
1. Kebijakan
2. Sosialisasi
3. Penyelenggaraan
1. Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala provinsi. 1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala provinsi.
1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala provinsi.
Jumlah Penduduk
Besarnya APBD
Luas Wilayah
Ketersediaan Data Ada
Tidak Ada
Sumber Data
idem
idem
idem
idem
idem
idem
Masukan Daerah
No
Sub Urusan
Kewenangan Provinsi 4. Pemantauan dan Evaluasi
3 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Variabel Umum Variabel Teknis
1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala provinsi.
5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala provinsi.
6. Pengawasan
1. Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala provinsi.
1. Kebijakan
2. Sosialisasi
1. Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala provinsi.
1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala provinsi.
Jumlah Penduduk
Besarnya APBD
Luas Wilayah
Ketersediaan Data Ada
Tidak Ada
Sumber Data
idem
idem
idem
idem
idem
Masukan Daerah
No
Sub Urusan
Kewenangan Provinsi 3. Penyelenggaraan
Variabel Umum Variabel Teknis
1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala provinsi.
2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala provinsi.
3. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta sarana jaringan komunikasi data di provinsi.
4. Penyelenggaraan komunikasi data kependudukan skala provinsi. 5. Pembangunan replikasi data kependudukan di provinsi. 6. Pembangunan bank data kependudukan provinsi. 7. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk skala provinsi.
Jumlah Penduduk
Besarnya APBD
Luas Wilayah
Ketersediaan Data Ada
Tidak Ada
Sumber Data
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
Masukan Daerah
No
Sub Urusan
Kewenangan Provinsi
Variabel Umum Variabel Teknis
8. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan provinsi. 4. Pemantauan dan Evaluasi
4 Perkembangan Kependudukan
1. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala provinsi.
5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala provinsi.
6. Pengawasan
1. Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala provinsi.
1. Kebijakan
1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala provinsi.
Jumlah Penduduk
Besarnya APBD
Luas Wilayah
Ketersediaan Data Ada
Tidak Ada
Sumber Data
idem
idem
idem
idem
idem
Masukan Daerah
No
Sub Urusan
Kewenangan Provinsi
Variabel Umum Variabel Teknis
2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala provinsi.
2. Sosialisasi
1. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi.
Jumlah Penduduk
Besarnya APBD
Luas Wilayah
Ketersediaan Data Ada
Tidak Ada
Sumber Data
idem
idem
Masukan Daerah
No
Sub Urusan
Kewenangan Provinsi 3. Penyelenggaraan
4. Pemantauan dan Evaluasi
Variabel Umum Variabel Teknis
1. Pengkajian efektivitas kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi.
1. Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi.
Jumlah Penduduk
Besarnya APBD
Luas Wilayah
Ketersediaan Data Ada
Tidak Ada
Sumber Data
idem
idem
Masukan Daerah
No
Sub Urusan
Kewenangan Provinsi 5. Pembinaan dan Fasilitasi
6. Pengawasan
Variabel Umum Variabel Teknis
1. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi.
1. Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi.
Jumlah Penduduk
Besarnya APBD
Luas Wilayah
Ketersediaan Data Ada
Tidak Ada
Sumber Data
idem
idem
Masukan Daerah
No
Sub Urusan
Kewenangan Provinsi
5 Perencana 1. Kebijakan an Kependud ukan
2. Sosialisasi
3. Penyelenggaraan
Variabel Umum Variabel Teknis
1. Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala provinsi.
1. Fasilitasi dan sosialisasi indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala provinsi. 1. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan pada tataran horizontal, vertikal, dan diagonal antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah pengelola bidang kependudukan skala provinsi.
2. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala provinsi.
Jumlah Penduduk
Besarnya APBD
Luas Wilayah
Ketersediaan Data Ada
Tidak Ada
Sumber Data
idem
idem
idem
idem
Masukan Daerah
No
Sub Urusan
Kewenangan Provinsi
Variabel Umum Variabel Teknis
3. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran skala provinsi.
4. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik. 5. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala provinsi.
4. Pemantauan dan Evaluasi
1. Fasilitasi dan sosialisasi indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala provinsi.
Jumlah Penduduk
Besarnya APBD
Luas Wilayah
Ketersediaan Data Ada
Tidak Ada
Sumber Data
idem
idem
idem
idem
Masukan Daerah
No
Sub Urusan
Kewenangan Provinsi 5. Pembinaan
6. Pengawasan
Variabel Umum Variabel Teknis
1. Bimbingan teknis, advokasi, fasilitasi, dan sosialisasi indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala provinsi.
1. Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala provinsi.
Jumlah Penduduk
Besarnya APBD
Luas Wilayah
Ketersediaan Data Ada
Tidak Ada
Sumber Data
idem
idem
Masukan Daerah
