,00 (Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung diluar belanja hibah. IV.B.11. Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil

IV.B.11. Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil

11. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Dimensi penduduk dalam pembangunan memiliki kedudukan yang sangat penting dan sangat berpengaruh dalam perkembangan serta kemajuan pembangunan wilayah, penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, dengan dilaksanakannya Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai nilai strategis di bidang perencanaan, pengembangan dan penanganan permasalahan pembangunan. Idealnya kebijakan kependudukan digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan dan menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan. Hal ini lebih kita kenal sebagai konsep pembangunan berwawasan kependudukan. Langkah awal dalam mewujudkan konsep pembangunan berwawasan kependudukan adalah melaksanakan pembangunan di bidang administrasi kependudukan terlebih dahulu. Pemerintah telah memfokuskan pembangunan di sektor kependudukan pada bidang penataan administrasi kependudukan dengan kegiatan percepatan pembangunan database kependudukan, penertiban administrasi kependudukan serta pengembangan dan penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Selaras dengan rencana kerja pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo berkomitmen melaksanakan program penataan administrasi kependudukan melalui kegiatan sebagai berikut : a. Peningkatan pelayanan bidang pencatatan sipil; b. Sosialisasi Elektronik KTP (e-KTP); c. Pemeliharaan jaringan online dan sitem SIAK Depdagri; d. Penyegaran operator KTP dan Pembantu Bendahara Penerima KTP di Kecamatan. Penjabaran dari Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dapat diuraikan sebagai berikut :

a. PROGRAM DAN KEGIATAN Sejalan dengan arah kebijakan tersebut pada Tahun 2011 telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan tetap memfokuskan pada tertib administrasi kependudukan serta adanya tuntutan data yang akurat dan didukung oleh proses pelayanan yang tepat dan cepat dimana pada saat sekarang ini telah menjadi suatu kebutuhan krusial. Kemajuan teknologi informasi dalam mendukung berbagai kegiatan, termasuk pelayanan administrasi kependudukan merupakan suatu tuntutan yang tidak bisa diabaikan. Untuk mendukung dan mewujudkan tujuan tersebut, melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 telah dialokasikan sebesar Rp 2.901.897.000,00 (Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung diluar belanja hibah dan bantuan) atau sebesar 0,28% dari total APBD Tahun 2011 yang berjumlah Rp. 1.014.666.738.473,00 dari alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.765.476.043,00 atau 95,3% dari alokasi yang diberikan. Realisasi anggaran sebesar 95,3% menunjukkan telah terjadinya efisiensi sebesar 4,7% dari anggaran yang diberikan. Adapun program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

104


Tabel IV.B.11.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2011 No. A 1 2 3 B 1 a b c 2

Program Belanja Langsung Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS Insentif Pajak / Retribusi Daerah Belanja Hibah Total

Alokasi (Rupiah) 1.393.623.000,00 435.000.000,00

Realisasi (Rupiah) 1.347.455.139,00 422.731.500,00

59.660.000,00

57.275.895,00

898.963.000,00

867.447.744,00

1.508.274.000,00 1.508.274.000,00 1.248.974.000,00 159.300.000,00 100.000.000,00 2.901.897.000,00

1.418.020.904,00 1.418.020.904,00 1.208.621.730,00 151.906.500,00 57.492.674,00 2.765.476.043,00

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2011 (diolah)

b. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Penataan Administrasi Kependudukan dilaksanakan untuk terciptanya tertib administrasi kependudukan. Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan berupa : 

Peningkatan pelayanan bidang pencatatan sipil dengan melaksanakan pengadaan sarana prasarana pelayanan pencatatan sipil. Latar Belakang diadakannya kegiatan adalah untuk terciptanya lembaga yang kondusif bagi terselenggaranya pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil yang profesional serta peningkatan pelayanan di bidang pencatatan sipil sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik yang profesional cepat, tepat dan mudah;



Sosialisasi Elektronik KTP dilaksanakan dengan sosialisasi elektronik KTP kepada desa/kelurahan dan kecamatan dalam rangka peningkatan kesadaran akan arti pentingnya dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil serta untuk adanya penataan administrasi kependudukan, sehingga penyebaran informasi tentang elektronik KTP (E-KTP) sampai kepada masyarakat dan dapat dipahami serta dimengerti oleh masyarakat. Melalui kegiatan Pemuktahiran Data Kependudukan dengan Elektronik KTP (E-KTP) yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional diharapkan dapat terwujud data kependudukan yang dapat dipergunakan sebagai data/bahan/masukan untuk pembangunan database kependudukan Kabupaten Wonosobo, disamping sebagai dasar dalam pemberian NIK kepada setiap penduduk, untuk mendukung tertib administrasi kependudukan, tertib administrasi pelayanan publik, pelaksanaan Pemilu/Pemilukada. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 83 ayat (1) diamanatkan bahwa data Kependudukan yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan


105


tersimpan dalam Database Kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan. E-KTP memuat Biodata, pas photo, tanda tangan, kode keamanan sidik jari dan rekaman elektronik database penduduk dalam bentuk chip, serta terkonsolidasi dari daerah ke data Center Pusat, sehingga tidak dimungkinkan lagi adanya data penduduk ganda. EKTP dapat mendukung peningkatan keamanan negara sebagai dampak positif dari tertutupnya peluang KTP ganda dan KTP palsu, dimana selama ini para pelaku kriminal, termasuk teroris selalu menggunakan KTP ganda KTP palsu, sehingga sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat; 

Pemeliharaan Jaringan Online dan Sistem SIAK Depdagri untuk mewujudkan dan

mengembangkan sistim penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang berbasis SIAK dengan menyiapkan alat dan perangkat yang memadai sehingga dapat tersusun database Kependudukan di Kabupaten Wonosobo yang valid berbasis desa yang berimplikasi pada tersedianya database yang akurat dalam pelayanan informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 

Penyegaran operator KTP dan pembantu bendahara penerima KTP di kecamatan yang dilaksanakan melalui pelatihan bagi operator KTP dan bendahara penerima KTP di kecamatan agar tersedia tenaga yang profesional dalam penanganan administrasi kependudukan dan pelayanan pencatatan sipil.

Hasil dan manfaat yang diraih dalam penyelenggaraan Program Pelayanan Administrasi Kependudukan adalah meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan sekaligus tersedianya tenaga yang profesional dalam pelayanannya untuk menata administrasi dengan data valid berbasis desa dengan adanya kesadaran penuh dari masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program pelayanan administrasi perkantoran dalam urusan kependudukan dan catatan sipil dimaksudkan untuk mendukung pelayanan adminstrasi kependudukan yang dilakukan oleh SKPD pengampu Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil. Kegiatan yang dilakukan adalah Penyediaan jasa surat menyurat; Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; Penyediaan jasa administrasi keuangan; Penyediaan Alat Tulis Kantor; Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; Penyediaan makanan dan minuman; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah; Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor, kota dan pasar; serta Penyelesaian pekerjaan kantor. Hasil dan manfaat yang diraih dalam penyelenggaraan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran sehingga menunjang dan memperlancar pelaksanaan pekerjaan serta tersedianya sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung pelayanan umum pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.


106


Program Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini juga dimaksudkan untuk mendukung kelancaran dalam melaksanakan urusan kependudukan dan catatan sipil melalui kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor; serta Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor. Hasil dan manfaat yang diraih dalam penyelenggaraan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah terlaksananya pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas, kendaraan dinas operasional, meubelair, alat kantor, perlengkapan kantor sehingga menunjang dan memperlancar pelaksanaan pekerjaan serta tersedianya gedung kantor, sarana dan prasarana komputer yang mendukung kenyamanan dan mempercepat pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Penanganan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil berupa KTP, KK, akte kelahiran dan dokumen lainnya sudah cukup optimal. Adapun kelemahan yang masih sering terjadi antara lain kesadaran penduduk untuk melaporkan setiap peristiwa penting kependudukan dan catatan sipil masih rendah, padahal hal ini berpengaruh besar bagi kesempurnaan administrasi kependudukan. Capaian kinerja urusan Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Wonosobo mengalami peningkatan dari Tahun 2010 dan penyelenggaraan urusan ini berdampak pada :  Sistem informasi kependudukan yang lebih akurat;  Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;  Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap dokumen administrasi kependudukan, yang ditandai dengan meningkatnya Prosentase jumlah penduduk wajib KTP yang memiliki KTP dan KK, seperti tersaji tabel berikut :

Tabel IV.B.11.2 Jumlah Pemilik Akte Kelahiran di Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2011 No.

Indikator

1 2

Jumlah penduduk Jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran Jumlah penduduk yang belum memiliki Akta Kelahiran Jumlah Akta Kelahiran diterbitkan Prosentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran Prosentase penduduk yang tidak memiliki Akta Kelahiran.

3 4 5 6

Tahun 2010 892.803

2011 898.236

574.129

545.333

318.674

352.903

67.550

38.754

64.31%

60,71 %

35.69%

39,29 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


107


Tabel IV.B.11.3 Jumlah Pemilik KTP di Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2011 No. 1 2 3 4 5 6

Tahun

Indikator Jumlah penduduk wajib KTP Jumlah penduduk wajib KTP yang memiliki KTP Jumlah penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP Jumlah KTP yang diterbitkan Prosentase jumlah penduduk wajib KTP yang memiliki KTP Prosentase jumlah penduduk wajib KTP yang tidak memiliki KTP

2010

2011

661.326

685.388

638.198

684.423

23.128

965

109.611

115.412

96.50%

99,86 %

3.50%

0,14 %


Tabel IV.B.11.4 Jumlah Pemilik KK di Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2011 No. 1 2 3 4 5 6

Tahun

Indikator Jumlah Kepala Keluarga Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki Kartu KK Jumlah Kepala Keluarga yang tidak memiliki Kartu KK Jumlah Kartu KK diterbitkan Prosentase jumlah Kepala Keluarga yang memiliki Kartu KK Prosentase jumlah Kepala Keluarga yang tidak memiliki Kartu KK

2010

2011

246.606

258.825

245.573

258.696

1.033

129

59.778

48.100

99.58%

99,95 %

0.42%

0,05 %


Tabel IV.B.11.5 Data Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan

No.

Dokumen Administrasi Kependudukan

1

Akte Kelahiran

2

KTP

3

KK

Kepemilikan Oleh Masyarakat Kondisi Tahun 2010 64,31% 638.198 ---------X 100% = 96,50% 661.326 99,58%

Tahun 2011 60,71% 684.423 ---------X 100% = 99,86% 685.388 99,95%

Sumber : Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil


108


Dari tabel tersebut di atas dapat dikatakan bahwa kepemilikan dokumen administrasi berupa KTP dan KK relatif meningkat. Sedangkan Akte Kelahiran mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2010. Namun hal ini lebih dikarenakan adanya kebijakan baru yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Juli 2010 yang salah satu ketentuannya menyebutkan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Sehingga penerbitan akte kelahiran oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyesuaikan dengan ketetapan yang ditetapkan oleh pengadilan. Hal tersebut berkat kerja keras semua pihak yang terus berupaya untuk mengatasi permasalahan administrasi kependudukan dengan terus menerus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan antara lain dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada kepala desa/kelurahan, BPD dan tokoh masyarakat dan kegiatan jemput bola akte kelahiran dan dokumen kependudukan.

c. PERMASALAHAN DAN SOLUSI  Pelaksanaan urusan kependudukan dan catatan sipil saat ini hanya terbatas pada permasalahan administrasi kependudukan dan catatan sipil (dokumen KTP, KK, akte kelahiran, pencatatan perkawinan dan kematian), hal ini menyebabkan semakin jauhnya perwujudan konsep pembangunan berwawasan kependudukan dimana pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan didasarkan pada kebijakan kependudukan;  Dengan mempertimbangkan faktor geografis, diperlukan suatu upaya untuk selalu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;  Data kependudukan yang belum akurat;  Kesadaran penduduk untuk melaporkan setiap peristiwa penting kependudukan dan pencatatan sipil masih rendah, padahal hal ini berpengaruh besar bagi kesempurnaan administrasi kependudukan. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan upaya-upaya sebagai berikut :  Perlunya pemahaman lebih lanjut tentang urusan kependudukan dan pencatatan sipil agar hal tersebut menjadi nilai strategis didalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan demi terwujudnya konsep pembangunan berwawasan kependudukan;  Perlunya perbaikan kependudukan;

manajemen

pengelolaan

dan

sistem

pelaporan

data

 Pemutahiran Data Kependudukan;  Perlunya intensifikasi pemahaman masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui sosialisasi, disminasi maupun melalui sarana prasarana dan media-media yang tersedia.


109

,00 (Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung diluar belanja hibah. IV.B.11. Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Recommend Documents