USO TELEKOMUNIKASI INDONESIA. 3.1 Kebijakan USO Telekomunikasi di Indonesia

BAB III PELAKSANAAN PENYEDIAAN KPU/USO TELEKOMUNIKASI INDONESIA

3.1 Kebijakan USO Telekomunikasi di Indonesia 3.1.1. Kerangka Hukum Dalam rangka mendorong peningkatan teledensitas, pemerintah telah mengambil langkah strategis dengan melakukan deregulasi di bidang telekomunikasi yang memberi kesempatan kepada swasta untuk turut serta memberikan pelayanan di bidang telekomunikasi, seperti tertuang dalam Undang-undang No. 36/1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah No. 52/2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Kewajiban pelayanan universal (Universal service obligation) telah diatur didalam Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi pasal 16 yang berbunyi : (1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa teiekomunikasi wajib memberikan kontribusi dalam pelayanan universal. (2) Kontribusi pelayanan universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan atau kompensasi lain. (3) Ketentuan kontribusi pelayanan universal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kewajiban pelayanan universal/Universal Service Obligation (KPU/USO) yang dilaksanakan oleh penyelenggara jaringan tetap lokal disimpulkan bahwa pelaksanaan KPU/USO tidak berjalan optimal sehingga pemerintah berinisiatif dan terdorong untuk mengambil alih tanggung jawab kewajiban pelayanan KPU dalam bentuk kompensasi lainnya. Oleh karena itu pemerintah melaksanakan pembangunan KPU/USO pada tahun 2003/2004 dengan dana dari APBN dengan mempertimbangkan untuk mencari sumber pendanaan lainnya yang sah. Karena selama ini penyelenggaraan telekomunikasi masih terfokus pada daerah komersial sehingga daerah non komersial kurang mendapat perhatian meskipun penyelenggara telekomunikasi masih mempunyai kewajiban untuk memberikan

34

Universitas Indonesia

Strategi implementasi..., Indra Pratama Prianova, FT UI, 2010.

35

kontribusi pelayanan universal dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi di daerah non komersial. Kewajiban para penyelenggara telekomunikasi tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Dalam

pelaksanaannya,

disebutkan

bahwa

definisi

KPU/USO

disektor

telekomunikasi merupakan “pemenuhan aksesibilitas bagi wilayah atau sebagaian masyarakat yang belum terjangkau oleh penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi”. Keputusan Menteri (KM) yang mengatur tentang penyelenggaraan telekomunikasi universal adalah No. 34 Tahun 2004. Dalam KM tersebut disebutkan tentang adanya Kewajiban Pelayanan Universal (USO) yaitu kewajiban yang dibebankan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi untuk memenuhi aksesibilitas bagi wilayah pelayanan universal. Akses dalam pengertian ini adalah penyediaan akses telekomunikasi di wilayah USO, sedangkan wilayah pelayanan universal adalah Desa atau sebutan lain dan atau Ibukota Kecamatan yang belum terjangkau akses telekomunikasi. Dalam penyelenggaraan USO, Menteri menetapkan (a) wilayah tertentu sebagai wilayah pelayanan universal, (b) jumlah kapasitas jaringan di setiap wilayah pelayanan universal, (c) jenis jasa telekomunikasi yang harus disediakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi di setiap wilayah pelayanan universal, dan (d) penyelenggara jaringan telekomunikasi yang mengoperasikan jaringan telekomunikasi di wilayah pelayanan universal. Wilayah tertentu seperti yang disebutkan dalam point (a) ditetapkan harus memenuhi kriteria: (a) belum terjangkau fasilitas telekomunikasi, (b) perbatasan dan atau rawan konflik, (c) yang diprioritaskan dekat dengan sentral yang sudah ada, dan (d) yang memiliki potensi ekonomi. Dalam hal penetapan wilayah USO, Pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informasi melimpahkan kewenangan penetapan penyelenggara jaringan telekomunikasi kepada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, antara lain dalam hal: (a) menetapkan skala prioritas wilayah/lokasi, (b) pemilihan teknologi yang sesuai dengan wilayah/lokasi, (c) penyusunan rencana pembangunan, dan (d) penyusunan pelaksanaan pembangunan. Pemerintah daerah (propinsi)



36

mempunyai kewajiban untuk pelaksanaan program USO dalam hal mengusulkan lokasi USO. 3.1.2 Pendanaan Dari aspek pendanaan, Program USO merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dan penyelenggara telekomunikasi dengan besaran kontribusi KPU/USO sebesar 0,75% dari pendapatan kotor yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Perhubungan dan diperkuat adanya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP-03.M.EKON/0l/2002 tentang Tim Terpadu Restrukturisasi Sektor Telekomunikasi. PP No. 28 Tahun 2005 menetapkan kontribusi operator untuk pembiayaan Program USO sebesar 0,75% dari pendapatan kotor operator. Peraturan Pemerintah tersebut juga mengatur bahwa penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari kontribusi kewajiban pelayanan universal hanya dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan penyelenggaraan telekomunikasi di wilayah pelayanan universal. Melalui kesepakatan antara pemerintah dan penyelenggara telekomunikasi disepakati besaran kontribusi KPU/USO sebesar 0,75% dari pendapatan kotor yang dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2005 tentang Tarif Atas jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Departemen Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan hasil evaluasi pembangunan KPU/USO yang dilakukan oleh pemerintah diperoleh rekomendasi bahwa skema pembangunan berbasis pengadaan barang masih kurang optimal. Berdasarkan DIPA Ditjen Postel Tahun Anggaran 2006, dana pembangunan KPU/USO bersumber dari kontribusi USO sesuai Surat Ijin Khusus Penggunaan Tahun 2006 Nomor : 184/MK.02/2006 tanggal 2 Mei 2006 dan diklarifikasi kembali dengan surat Menteri keuangan Nomor S-118/MK.2/2006 tanggal 5 September 2006. Pemerintah kemudian merubah skema pembangunan berbasis pengadaan barang menjadi skema penyediaan pelayanan universal berbasis pengadaan jasa berdasarkan hasil evaluasi

pembangunan

yang

memberikan

konsekuensi

tidak

dapat

dilaksanakannya surat ijin khusus penggunaan PNBP tahun 2006.



37

Konsekuensi reformasi kebijakan KPU/USO diantaranya adalah dengan menyusun peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur mengenai KPU/USO dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2005 tentang Tarif Atas jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Departemen Komunikasi dan Informatika (khususnya Pasal 4). Kemudian pada perkembangannya pada tanggal 16 Januari 2009, Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (KKPU) telah ditetapkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dan kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligation/USO) hanya dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan penyelenggaraan telekomunikasi di wilayah pelayanan universal. Maksud dari wilayah pelayanan universal antara lain adalah perdesaan atau sebutan lain, daerah perintisan, daerah terpencil, daerah perbatasan, serta daerah yang belum terjangkau akses dan atau jaringan telekomunikasi. Besaran KKPU yang diatur didalam Peraturan Pemerintah tersebut adalah sebesar 1,25% dari pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi per tahun buku.

3.1.3 Kelembagaan Dalam proses penyusunan peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur mengenai KPU/USO tersebut ditemukan beberapa substansi yang bertentangan dengan pengelolaan keuangan di Departemen Keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut proses penerbitan peraturan pemerintah dimaksud dibatalkan. Sebagai alternatif

pada

tanggal

6

September

2006

Departemen

Keuangan

merekomendasikan pembentukan unit kerja yang dapat menerapkan pola pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, Ditjen Postel mengusulkan pembentukan Satuan Kerja Sementara yang menangani khusus penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informatika perdesaan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU kepada Menteri Komunikasi dan Informatika. Usulan



38

tersebut

kemudian disetujui dan ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan

Informatika pada tanggal 8 Nopember 2006 berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 32/PER/M.Kominfo/11/2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Sementara Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan. Pada tanggal 29 Nopember 2006 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menyetujui usulan pembentukan Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan melalui Surat Persetujuan Nomor : B/2735/M.PAN/11/2006. Berdasarlan surat persetujuan tersebut pada tanggal 30 Nopember 2006 ditetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 35/PER/M.Kominfo/11/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan. Sesuai hasil penilaian dari Tim Penilai Usulan Penerapan PPK-BLU tahun 2006 yang dituangkan dalan Berita Acara Nomor BA-03/PB.6/2006 tanggal 5 Desember 2006 diambil kesimpulan bahwa BTIP Depkominfo telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan PPKBLU. Berdasarkan berita acara tersebut ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1006/KMK.05/2006 tentang

Penetapan Balai Telekomunikasi dan

Informatika Perdesaan pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada tanggal 21 Desember 2006.

3.1.4 Perkembangan Kebijakan dan Regulasi KPU/USO Telekomunikasi di Indonesia Sektor telekomunikasi dan

organisasinya

telah

konvergen,

kewenangan

Departemen Komunikasi dan Informatika sudah merilis USO Telekomunikasi melalui beberapa perubahan metode penyediaan, hingga menemukan bentuk yang efisien dan ekonomis. Dari sisi operasional penyediaan KPU/USO telah diatur berdasarkan

Peraturan

Menteri

32/PER/M.KOMINFO/10/2008

Komunikasi

tentang

dan

Kewajiban

Informatika Pelayanan

Nomor Universal

Telekomunikasi, khususnya Pasal 4, dalam bentuk antara lain : Penyediaan jasa akses internet dilaksanakan agar desa WPUT siap dengan kemampuan internet



39

(desa pinter) guna mengatasi kesenjangan digital yang akan didorong dengan percepatan penyediaan jasa akses internet dimulai dari tingkat kecamatan WPUT. Bahwa

Peraturan

Menteri

Komunikasi

dan

Informatika

Nomor

32/PER/M.KOMINFO/10/2008 menggantikan Peraturan Menteri sebelumnya yaitu

Peraturan

Menteri

11/PER/M.KOMINFO/04/2007

Komunikasi tentang

dan

Kewajiban

Informatika Pelayanan

Nomor Universal

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 38/PER/M.KOMINFO/09/2007. Adapun Wilayah Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) telah ditetapkan oleh Menteri sebanyak 38.471 desa yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Nomor 145 /KEP/M.KOMINFO/04/2007 Tentang Penetapan Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi telah menetapkan wilayah pelayanan universal telekomunikasi (WPUT) berdasarkan usulan : Pemerintah Daerah, Instansi terkait dan Masyarakat selanjutnya dievaluasi berdasarkan data potensi desa dari Badan Pusat Statistik dengan mempertimbangkan: a.

Belum tersedia jaringan telekomunikasi; dan/atau

b.

Belum tersedia layanan telekomunikasi berbasis komunal seperti telepon umum dan atau warung telekomunikasi;

c.

Belum tersedia layanan internet umum dan atau warung internet.

Pada tahun 2008 telah dilakukan evaluasi terhadap wilayah pelayanan universal telekomunikasi (WPUT) yang telah dibangun dan/atau disediakan oleh Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler. Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit, Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal dengan Layanan Mobilitas Terbatas (FWA) dan Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal yang semula 38.471 desa sehingga menjadi 31.824 desa sebagai bagian dari WPUT perdesaan yang telah ditetapkan dalam ketentuan dimaksud yang selanjutnya tertuang didalam Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 247/DIRJEN/2008 tentang Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) Beban Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (KKPU) Telekomunikasi. Selain itu Program KPU/USO juga diamanat sebagai salah satu program strategis pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan sektor riil yaitu :



40

a.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 yang merupakan tindaklanjut dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM, dimana didalam butir 23, mengharuskan pembangunan telekomunikasi perdesaan harus selesai pada bulan September tahun 2009;

b.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009, tanggal 28 Mei 2008, tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009, Bab 24 Pembangunan Perdesaan, Sub Bab A. Kondisi Umum Hal. II.24-3 butir 6 huruf (v), dinyatakan bahwa Sasaran Pembangunan Tahun 2009 adalah meningkatnya pelayanan infrastruktur di perdesaan yang ditandai oleh jasa akses telekomunikasi di 38.471 desa, dan internet di 500 desa (program KPU/USO), tersedianya infrastruktur pemancar televisi di wilayah blank spot dan perbatasan di 19 Propinsi, sehingga kebijakan yang patut ditempuh sehubungan dengan arah pembangunan perdesaan melalui Upaya penyediaan akses telekomunikasi dan infrastruktur pemancar televisi.

c.

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 5 Februari 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005 – 2025, bahwa Pembangunan Pos dan Telematika diarahkan untuk mendorong terciptanya masyarakat berbasis informasi (knowledge-based society), Bab IV.1 Arah Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005 – 2025 Huruf D butir 31 Hal. 84, sebagai langkah untuk mengatasi Kesenjangan Digital sebagaimana tertuang didalam Lampiran Bab II, Huruf D butir 3, Hal 25 -26.

d.

Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004 – 2009 Bab 33, Butir 3.3.1 Bagian IV.33-64 yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perintisan, atau daerah perbatasan, serta daerah yang tidak layak secara ekonomis di 38.471 desa sebagai langkah menuju masyarakat informasi di Indonesia.



41

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 48/PER/M.KOMINFO/11/2009 tentang

Penyediaan Jasa Akses Internet Pada

Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan, bahwa Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) adalah pusat sarana dan prasarana penyediaan layanan jasa akses internet di Ibukota kecamatan yang dibiayai melalui dana Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi diarahkan terwujudnya akses layanan internet di 5.748 desa di Ibu Kota Kecamatan (IKC) pada tahun 2010. Layanan Penyediaan Jasa Akses Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan mencakup penyediaan PLIK di WPUT Internet Kecamatan berbasis pemberdayaan masyarakat desa melalui kerjasama dan sosialisasi serta pendampingan di PLIK sesuai dengan karakteristik wilayah, Penyediaan layanan PLIK berbasis Internet Sehat dan Aman (INSAN) berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3.2 Pembangunan Fastel USO Pelaksanaan Program USO tahun 2003 dan 2004 Untuk mengatasi permasalahan rendahnya teledensitas di daerah perdesaan dan sekaligus membuka isolasi informasi di perdesaan, pada tahun 2003 Pemerintah Indonesia telah memulai pembangunan fasilitas telekomunikasi (fastel) perdesaan melalui Program Universal Service Obligation (USO) dengan konsep 1 desa 1 fastel. Dalam PP No.52/2000 disebutkan bahwa definisi USO di sektor telekomunikasi merupakan “pemenuhan aksesibilitas bagi wilayah atau sebagian masyarakat yang belum terjangkau oleh penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi”. Secara umum, USO adalah suatu kebijakan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses terhadap layanan komunikasi, berbasis pada komunitas, melalui fasilitas akses publik seperti mekanisme pembayaran telepon umum (perdesaan) untuk jasa telepon yang disediakan. Pelaksanaan Program USO yang telah dijalankan pada tahun 2003 dan 2004 sepenuhnya merupakan program pemerintah pusat. Dari aspek perencanaan, pendanaan, dan pembangunannya seluruhnya dilaksanakan dengan kendali penuh dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan.



42

Peran pihak swasta dilibatkan khususnya dalam proses pengadaan fastel melalui para kontraktor penyedia peralatan. Sedangkan pengelolaan fastel di desa-desa terpasangi diserahkan kepada masyarakat desa, yang sebagian besar oleh kepala desa dan tokoh masyarakat. Tahap pertama pembangunan USO dibidang telekomunikasi dilaksanakan pada tahun 2003 dan 2004 sebanyak 5.354 sst dengan skema pembangunan akses telekomunikasi dan informatika perdesaan, dengan sumber dana APBN sebagai berikut : 1. Dana USO hanya untuk satu tahun anggaran ; 2. Berbasis Kontrak Pengadaan Barang (Asset Milik Pemerintah) ; 3. Pengadaan Hanya Untuk Satu Tahun Anggaran Yang Bersangkutan (Single Year) ; 4. Pengoperasian dan Pemeliharaan Merupakan Kegiatan Terpisah ; 5. Resiko Pemeliharaan dan Pengelolaan ditanggung oleh Pemerintah ; Pembangunan fastel melalui Program USO yang telah dilaksanakan masih merupakan tahap awal dan dapat dikatakan sebagai pilot project. Program USO yang telah dibangun pada tahun 2003 dan 2004 didanai penuh oleh anggaran pemerintah pusat. Pendanaan untuk pelaksanaan tahun 2003 dan tahun 2004 bersumber dari APBN murni sebesar + Rp 90 Milyar . Selanjutnya pemerintah pada tahun 2005 telah mengeluarkan PP. 28 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika.

Sehingga diharapkan

pendanaan atas pembangunan USO tidak lagi bergantung pada APBN murni melainkan dari sumber pendapatan negara bukan pajak berupa kontribusi USO sebesar 0,75% dari Gross Revenue para penyelenggara telekomunikasi. Sumber dana yang diambil sebesar 0,75% dari operator dimaksud diharapkan dapat memenuhi target pelaksanaan pembangunan USO telekomunikasi disetiap desa minimal 1 desa 1 sst di seluruh wilayah Indonesia sampai dengan tahun 2012. Pada tahun 2003 pemerintah melakukan penunjukan langsung terhadap dua kontraktor yaitu PT. Pasifik Satelit Nusantara dan PT. Citra Sari Makmur dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur kewajiban pelayanan universal



43

sebanyak 3010 desa dengan teknologi masing-masing 2975 desa dengan teknologi PFS dan 35 desa dengan teknologi VSAT. Selanjutnya pada tahun 2004 pemerintah melakukan pembangunan melalui tender terbuka yang dengan menggunakan 5 (lima) teknologi antara lain:

Teknologi Portable Fixed Satellite (PFS) sebanyak 1617 sst yang dilaksanakan oleh PT. Pasifik Satelit Nusantara (PT. PSN);

Teknologi Very Small Apperture Terminal (VSAT) sebanyak 15 sst dilaksanakan oleh PT. Citra Sari Makmur (PT. CSM);

Teknologi Radio sebanyak 386 sst yang dilaksanakan oleh PT. Telkom Divre I Sumatera;

Teknologi Seluler sebanyak 314 sst yang dilaksanakan oleh PT. Mandara Seluler Indonesia;

Teknologi berbasis internet protocol/IP-Based sebanyak 288 sst di 9 desa yang dilaksanakan oleh PT.PSN.

3.3 Pelaksanaan Program KPU/USO Telekomunikasi pada tahun 2007 Pada tahun 2007, pemerintah telah melaksanakan program penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika perdesaan KPU/USO namun telah dinyatakan gagal karena tidak ada satupun peserta pelelangan yang memenuhi dokumen pemilihan sehingga berdasarkan peraturan yang berlaku segera dilakukan pelelangan ulang. Namun atas kegagalan lelang dimaksud pemerintah dalam hal ini Departemen Komunikasi dan Informatika Cq Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan tersangkut kasus hukum di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan kasus hukum tersebut telah selesai dan dinyatakan Incraht (berkekuatan hukum tetap) pada tanggal 26 September 2008 sehingga proses pelaksanaan pelelangan untuk penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan KPU/ pada tahun 2007 yang tertunda menjadi kegiatan di tahun 2008.



44

3.4 Pelaksanaan Pelaksanaan KPU/USO melalui program Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan KPU/USO Tahun 2008 Pemerintah melakukan perombakan terhadap prinsip dan kebijakan pelaksanaan penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika perdesaan dengan membentuk Badan Layanan Umum (BLU) Balai Telekomunikasi dan Informatika perdesaan (BTIP) untuk melaksanakan program penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika perdesaan tersebut. Adapun prinsip dan kebijakan terhadap pelaksanaan program KPU/USO yang pada akhirnya dilaksanakan pada periode tahun 2008 adalah sebagai berikut : a. Prinsip Program USO The Lowest Subsidy • Bahwa Program KPU/USO mengutamakan efisiensi biaya dengan memberikan subsidy seminimal mungkin. Affordability • Willingness to pay : Kemampuan daya beli masyarakat terhadap layanan telekomunikasi yang akan digelar melalui program KPU/USO. • Ability to pay : Kemauan masyarakat untuk mengeluarkan sejumlah biaya dalam menggunakan layanan ini. Sustainability • Ketersinambungan layanan yaitu bahwa layanan telekomunikasi KPU/USO diharapkan tidak berhenti pada suatu periode tertentu namun harus dapat berlanjut atau berkesinambungan sehingga dapat mendorong adanya multiplayer effect terhadap ekonomi wilayah umumnya dan perkembangan telekomunikasi khususnya.

b. Kebijakan KPU/USO 1) Kebijakan Pendanaan a) Sumber dana KPU/USO semula dari APBN menjadi kontribusi dari Operator telekomunikasi sebesar 1,25% dari Gross Revenue yang bersifat Earmark (dana KPU/USO khusus untuk KPU/USO) dan untuk saldo akhir dana KPU/USO diberlakukan sebagai saldo awal tahun berikutnya;



45

b) Pendanaan berbasis Dukungan Pembiayaan Terendah (Least Cost Subsidy/The Lowest Subsidy) atas kontrak layanan yang disepakati (Service Based Contract); 2) Kebijakan Asset Pemerintah membeli layanan pusat layanan jasa akses internet, sehingga kepemilikan asset sepenuhnya ada pada operator. 3) Kebijakan dalam Periode Layanan a) Untuk periode layanan Desa Berdering dan pilot project 100 Desa Pinter adalah 5 tahun (tahun jamak/multiyears) b) Untuk periode layanan Pelayanan Internet Kecamatan (LIK) berupa Kios BTIP adalah 4 tahun (48 bulan) (tahun jamak/multiyear). 4) Kebijakan dalam Pengoperasian dan Pemeliharaan a) Pengoperasian dan Pemeliharaan merupakan bagian dari service yang akan dibeli oleh Pemerintah yang dituangkan dalam kontrak. b) Resiko kegagalan dalam pengelolaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab operator telekomunikasi. 5) Kebijakan dalam Penerapan Tarif Layanan Tarif yang dibebankan kepada masyarakat ditetapkan adalah sesuai mekanisme

pasar dengan

memperhatikan

kemampuan

daya

beli

masyarakat; 6) Kebijakan dalam Penggunaan Teknologi (Neutral Technology & Single Platform) Teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan program KPU/USO adalah teknologi

netral.

Hal

ini

dimaksudkan

agar

pemerintah

dapat

meningkatkan pelanggan internet dan pengguna internet serta terutamanya kepada kemudahan akses informasi. Namun demikian pemerintah menetapkan bahwa teknologi apapun yang akan digunakan dalam pelaksanaan KPU/USO tersebut harus dapat memenuhi kriteria tertentu yang akan ditetapkan dalam dokumen pemilihan, yang secara garis besar



46

antara lain: Infrastruktur yang dibangun sudah harus data ready minimal kecepatan 56,6 Kbps

untuk Desa Pintar dan sesuai dengan dokumen

pemilihan, dan minimal kecepatan 256 Kbps untuk Layanan Internet Kecamatan (LIK) berupa Kios BTIP di kecamatan WPUT dan sesuai dengan dokumen pemilihan. 7) Kebijakan dalam Pemilihan/Penetapan Target Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi adalah wilayah yang belum terjangkau fasilitas jaringan dan atau jasa telekomunikasi seperti daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perintisan atau daerah perbatasan serta daerah yang tidak layak secara ekonomis. Berdasarkan kondisi tersebut Pemerintah telah menetapkan sejumlah 5.748 SSL Layanan Internet Kecamatan (LIK) kecamatan berupa Kios BTIP sebagai bagian dari percepatan desa pintar yang pada tahun 2008 hanya dilaksanakan proyek percontohan untuk 100 desa terseleksi. Dalam rangka penyediaan akses telekomunikasi dan informatika perdesaan, Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) dibagi menjadi 11 Blok Wilayah yang meliputi: •

Blok wilayah I untuk Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara

dan

Sumatera Barat; •

Blok wilayah II untuk Jambi, Riau, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung;

•

Blok wilayah III untuk Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung;

•

Blok wilayah IV untuk Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat;

•

Blok wilayah V untuk Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan;

•

Blok wilayah VI untuk Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah;

•

Blok wilayah VII untuk Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara;

•

Blok wilayah VIII untuk Papua dan Irian Jaya Barat;

•

Blok wilayah IX untuk Maluku dan Maluku Utara;

•

Blok wilayah X untuk Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Bali;



47

•

Blok wilayah XI untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten.

Gambar 3.1 Peta Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan KPU/USO

Adapun target pembangunan penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika perdesaan KPU/USO lebih rinci dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.1. Target Pembangunan Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi Dan Informatika Perdesaan KPU/USO

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PROPINSI

NANGGROE ACEH DARUSSALAM SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU JAWA BARAT JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR

Desa WPUT

3,611 2,809 1,695 701 751 1,752 969 793 141 90 1,038 1,551 19 1,436



48

BANTEN BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI BARAT SULAWESI TENGGARA GORONTALO MALUKU MALUKU UTARA PAPUA IRIAN JAYA BARAT

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

JUMLAH

530 139 198 2,031 954 1,131 914 798 474 744 905 236 929 184 710 576 2,247 768 31,824

Jumlah WPUT mengalami perubahan dari tahun 2007 yang semula berjumlah 38.471 desa menjadi 31.824 desa setelah pada tanggal 8 Oktober 2008 PT. Telkomsel menyampaikan data bahwa Program Merah Putih akan dibangun di 6.936 desa berupa Telepon Berbasis Komunal pada Th. 2008 – 2009. Berdasarkan data PT. Telkomsel tersebut, BTIP melakukan pengolahan data kembali hingga akhirnya ditetapkan desa WPUT sejumlah 31.824 desa yang dituangkan kedalam Perdirjen Postel No: 247/DIRJEN/2008 tentang Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) Beban Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (KKPU) Telekomunikasi tanggal 10 Oktober 2008 . Sementara dalam pelaksanaan tender dibagi menjadi 7 (tujuh) paket pekerjaan Penyediaan Akses Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan KPU/USO terdiri dari : 1) Paket Pekerjaan I meliputi wilayah terdiri dari Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Propinsi Sumatera Utara, dan Propinsi Sumatera Barat; 2) Paket Pekerjaan II meliputi wilayah terdiri dari Propinsi Jambi, Propinsi Riau, Propinsi Kepulauan Riau, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Propinsi Bengkulu, Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Lampung; Universitas Indonesia


49

3) Paket Pekerjaan III meliputi wilayah terdiri dari Propinsi Kalimantan Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, Propinsi Kalimantan Timur, dan Propinsi Kalimantan Selatan; 4) Paket Pekerjaan IV meliputi wilayah terdiri dari Propinsi Sulawesi Utara, Propinsi Gorontalo, Propinsi Kepulauan Sulawesi Tengah, Propinsi Sulawesi Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara; 5) Paket Pekerjaan V meliputi wilayah terdiri dari Propinsi Papua, dan Propinsi Papua Barat; 6) Paket Pekerjaan VI meliputi wilayah terdiri dari Propinsi Bali, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT); 7) Paket Pekerjaan VII meliputi wilayah terdiri dari Propinsi Banten, Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Propinsi Jawa Timur. Tender penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika perdesaan telah menetapkan PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) sebagai pemenang untk paket pekerjaan 1, 2, 3, 6, dan 7. Sedangkan untuk paket pekerjaan 4 dan 5, tender telah menetapkan PT. Indonesia Comnet Plus (Icon+) sebagai pemenang. Pemenang tender Program Desa Berdering dan Desa Pinter secara lengkap dapat dilihat dari tabel berikut. Tabel 3.2. Daftar Pelaksana Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan

Paket

Lokasi

1.

Propinsi NAD, Propinsi Sumatera Utara, dan Propinsi Sumatera Barat Propinsi Jambi, Propinsi Riau, Propinsi Kepulauan Riau, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Propinsi Bengkulu, Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Lampung Propinsi Kalimantan Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, Propinsi Kalimantan Timur, dan Propinsi Kalimantan Selatan

2.

3.

Jumlah Satuan Sambungan Layanan (SSL) 8.115

Pelaksana Penyedia PT. Telkomsel

5.197

PT. Telkomsel

3.797

PT. Telkomsel



50

4.

5. 6. 7.

Propinsi Sulawesi Utara, Propinsi Gorontalo, Propinsi Kepulauan Sulawesi Tengah, Propinsi Sulawesi Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara Propinsi Papua, dan Propinsi Papua Barat Propinsi Bali, Propinsi (NTB, dan Propinsi NTT Propinsi Banten, Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Tengah, Propinsi DIY, dan Propinsi Jawa Timur Total

4.758

PT. Icon+

3.015

PT. Icon+

2.368

PT. Telkomsel

4.574

PT. Telkomsel

31.824

Sebagai pelaksana penyedia jasa akses telekomunikasi dan informatika perdesaan untuk paket pekerjaan 1,2,3,6 dan 7, PT. Telkomsel diberi kewajiban untuk membangun fasilitas telekomunikasi dan informatika perdesaan di 24.051 desa untuk Desa Berdering (telepon perdesaaan) dan 69 Desa Pinter (internet di 100 desa desa sebagai Pilot Project). Sedangkan PT. Icon+ sebagai pemenang untuk paket pekerjaan 4 dan 5 berkewajiban membangun 7.773 SSL untuk Desa Berdering dan 31 Desa Pinter. Program Desa Berdering dan Desa Pinter adalah kegiatan penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika perdesaan berbasis tingkat wilayah desa sehingga akses layanan yang dibangun akan tersedia minimal 1 SSL teleponi dan 1 layanan akses internet.

3.5 Penyediaan Pusat Layanan Jasa Akses Internet Kecamatan KPU/USO Sebagai tindak lanjut terhadap pengembangan program Desa Berdering dan Desa Pinter,

secara

paralel

Kementerian

Komunikasi

dan

Informatika

(KEMKOMINFO) telah mencanangkan Program Internet Kecamatan pada akhir Bulan Nopember 2009 yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 48/PER/M.KOMINFO/11/2009 tentang Penyediaan

Jasa

Akses

Internet

Pada

Wilayah

Pelayanan

Universal



51

Telekomunikasi Internet Kecamatan yang merupakan rangkaian dari Kebijakan Pelayanan Universal Telekomunikasi / Universal Service Obligation (KPU/USO). Pada prinsipnya Penyediaan Pusat Layanan Jasa Akses Internet Kecamatan KPU/USO adalah tersedianya Penyediaan Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dalam bentuk Kios BTIP di kecamatan sejumlah 5.748 SSL yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia (kecuali DKI Jakarta) yang memungkinkan terselenggaranya layanan internet dan penyebaran informasi lainnya, sebagaimana digambarkan pada gambar di bawah ini.

2) 3)

1)

SIMM-LIK (JAKARTA)

1)

Gambar 3.2 Gambar topologi jaringan end to end Penyediaan Pusat Layanan Jasa Akses Internet Kecamatan KPU/USO

Sedangkan pada pelaksanaan kegiatan Pusat Layanan Jasa Akses Internet Kecamatan KPU/USO dilakukan dengan 3 (tiga) tahap, yaitu tahap Penyediaan Layanan Internet Kecamatan (PLIK), tahap Penyediaan Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan (SIMM-LIK) dan tahap Penyediaan Akses Internet SIMM-LIK seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.



52

Tabel 3.3 Tabel Sub Kegiatan dalam Penyediaan Pusat Layanan Jasa Akses Internet Kecamatan KPU/USO

No. 1. 2.

3.

Penyedia Jumlah Paket Barang/Jasa Pekerjaan Penyediaan Layanan Internet Internet Service 11 Paket Pekerjaan Kecamatan (PLIK) Provider (ISP) Penyediaan Sistem Informasi IT System 1 Paket Pekerjaan Manajemen dan Monitoring Integrator Layanan Internet Kecamatan (SIMM-LIK) Penyediaan Akses Internet Internet Service 1 Paket Pekerjaan SIMM-LIK Provider (ISP) / Network Access Provider (NAP) TOTAL 13 Paket Pekerjaan Sub Kegiatan

3.5.1 Pelaksanaan Penyediaan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) Program tersebut menyediakan layanan akses internet di kecamatan melalui penyediaan 5.748 Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) berupa 1 unit Server PLIK dan 5 unit Personal Computer (PC) client yang akan disediakan oleh Internet Service Provider (ISP) yang ditunjuk sebagai pemenang lelang yang diselenggarakan oleh Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (BTIP) dari 11 Paket Pekerjaan yang ditawarkan. Tabel 3.4. Target Pembangunan Penyediaan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK)

Paket I II

III

IV

Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Sumatera Utara Jumlah Sumatera Barat Jambi Bengkulu Riau Jumlah Sumatera Selatan Lampung Kep. Bangka Belitung Kep. Riau Jumlah Jawa Barat Banten Jumlah

Kecamatan / PLIK 250 337 597 176 125 118 145 564 182 149 81 78 490 448 206 654



53

V

Jawa Tengah DIY Jumlah Jawa Timur Jumlah Bali NTB NTT Jumlah Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Jumlah Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Jumlah Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Jumlah Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Jumlah Total

VI VII

VIII

IX

X

XI

478 113 591 538 538 90 125 213 428 173 156 132 158 619 84 74 103 207 468 128 72 135 335 88 224 152 464 5.748

Berdasarkan target wilayah sebagaimana dimaksud dalam tabel di atas, prioritas utama yang menjadi target penyediaan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) adalah desa dengan status Ibu Kota Kecamatan (IKC) berjumlah 4.128 Kecamatan (sumber data Potensi Desa BPS diolah berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No.145 Tahun 2007 tentang Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi / WPUT) Terhadap jumlah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam tabel di atas sebanyak 5.748 PLIK, merupakan target penyediaan dalam rangka mengantisipasi hal-hal sebagai berikut : Pemekaran

wilayah

Pemerintah

Daerah

yang

berdampak

pada

penambahan jumlah Kecamatan;



54

Karakteristik wilayah perdesaan IKC dengan teritorial yang sangat luas sehingga membutuhkan lebih dari 1 (satu) PLIK; Karakteristik pertumbuhan ekonomi dan industri serta tingkat kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi sehingga membutuhkan lebih dari 1 (satu) PLIK. Skema Penyediaan Pusat Layanan Jasa Akses Internet Kecamatan KPU/USO pada prinsipnya melanjutkan skema sebelumnya yaitu pada Program Desa Berdering dan Desa Pinter dengan perbandingan sebagai berikut. Tabel 3.5. Perbandingan Skema Desa Berdering dan Desa Pinter dengan PLIK

No. 1

Substansi Penyediaan

Kebijakan Desa Berdering dan Desa Kecamatan Pinter Pinter Penyediaan Akses / Penyediaan Akses / layanan layanan dan Pusat Pembelajaran Informasi Akses Internet dan Teleponi, SMS, akses Content internet - Kecepatan transfer data (troughput) sekurangkurangnya sebesar 56 Kbps (donwlink) yang diukur dari CPE ke perangkat penyelenggara Jartaplokal KPU Telekomunikasi - Latensi maksimal 750 ms yang diukur dari CPE ke Indonesia Internet Exchange (IIX) sebagai referensi pengukuran. - Packet loss maksimal 2% yang diukur dari CPE ke Indonesia Internet Exchange (IIX) sebagai referensi pengukuran.

- Kecepatan transfer data (troughput) sekurangkurangnya sebesar 256 Kbps (donwlink) dan 128 Kpbs (uplink) dimana referensi pengukurannya dilakukan dari server PLIk ke SIMMLIK; - Latensi 750 ms dimana referensi pengukurannya dilakukan dari server PLIK ke SIMMLIK; - Packet loss maksimal 2% dimana referensi pengukurannya dilakukan dari server PLIK ke SIMMLIK.

Penetapan lokasi di Desa WPUT

Penetapan lokasi di Desa Ibu Kota Kecamatan



55

2

3.

Penyelenggara

Penyelenggaraan

Peserta Penyelenggara jaringan telekomunikasi

Peserta Internet Service Provider (ISP)

Maksimal tarif pungut Rp. 3000,-/jam (PM Kominfo No. 32/2009)

Maksimal tarif pungut Rp. 2000,-/jam (dokumen kontrak)

Minimal 1 SSL untuk 1 desa

Minimal 1 SSL untuk 1 Kecamatan dengan 1 Server dan 5 PC Client

Selain perbedaan skema antara PLIk dengan Desa Pinter seperti tabel di atas, ada satu hal yang perlu digaris bawahi bahwa konsep PLIK bukanlah warnet pada umumnya,

dimana

pengguna

dapat

mengakses

internet

secara

bebas

menggunakan browser atau aplikasi standar internet lainnya. Terdapat aplikasi portal yang menjadi tampilan awal setelah pengguna melalukan proses login melalui aplikasi. Aplikasi portal tidak hanya sebagai hyperlink menuju suatu aplikasi ataupun konten yang dikehendaki oleh pengguna, namun juga merupakan single point of view bagi pengguna, karena aplikasi portal menampilkan semua aplikasi dan layanan yang dapat diakses/digunakan oleh pengguna seperti aplikasi perkantoran (office), konten dan lain sebagainya

Gambar 3.3 Contoh konsep aplikasi portal SIMMLIK



56

Tender penyediaan Penyediaan Pusat Layanan Jasa Akses Internet Kecamatan KPU/USO pada tanggal 12 Maret 2010 telah menetapkan beberapa perusahaan, secara lengkap dapat dilihat dari tabel berikut : Tabel 3.6 Daftar Pelaksana Penyediaan Pusat Layanan Jasa Akses Internet Kecamatan KPU/USO

Paket

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Lokasi

Jumlah Satuan Sambungan Layanan (SSL) Propinsi NAD, Sumatera Utara, 597 dan Sumatera Barat Propinsi Sumatera Barat, Jambi, 564 Bengkulu dan Riau Propinsi Sumatera Selatan, 490 Lampung, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau Propinsi Jawa Barat dan Propinsi 654 Banten Propinsi Jawa Tengah dan 591 Daerah Istimewa Yogyakarta Propinsi Jawa Timur 538 Propinsi Bali, Nusa Tenggara 428 Barat dan Nusa Tenggara Timur Propinsi Kalimantan Barat, 619 Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur Propinsi Maluku, Maluku Utara, 468 Irian Jaya Barat dan Papua Propinsi Sulawesi Utara, 335 Gorontalo dan Sulawesi Tengah Propinsi Sulawesi Barat, 464 Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara Total 5.748

Pelaksana Penyedia

PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom) PT. Jastrindo Dinamika PT. Jastrindo Dinamika PT. Sarana Insan Muda Selaras PT. Sarana Insan Muda Selaras PT. Jastrindo Dinamika PT. Aplikanusa Lintas Arta PT. Aplikanusa Lintas Arta PT. Aplikanusa Lintas Arta PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom) PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom)

Pada tanggal 15 April 2010 telah berlangsung penanda-tanganan kotrak pengadaan penyediaan pusat layanan jasa akses internet kecamatan KPU/USO antara BTIP Ditjen Postel - Kementerian Kominfo dengan PT Lintasarta untuk Paket Pekerjaan 7, Paket 8 dan Paket 9, maka dilanjutkan pada tanggal 7 Mei 2010 telah berlangsung pula penandatanganan kontrak antara BTIP dengan PT Telkom untuk Paket Pekerjaan 1, Paket 10 dan Paket 11. Universitas Indonesia


57

Kemudian pada bulan April 2010 disusul dengan penanda-tanganan kontrak antara BTIP dengan PT Jastrindo Dinamika untuk Paket Pekerjaan 2, Paket 3 dan Paket 6 dan juga antara BTIP dengan PT Sarana Insan Muda Selaras untuk Paket Pekerjaan 4 dan Paket 5. Diharapkan seluruh rangkaian pekerjaan setiap paket tersebut dapat diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan terhitung sejak ditanda-tangani kontrak untuk setiap paket, terkecuali untuk Paket 9 mengingat kondisi topografi dan geografisnya memiliki tingkat kesulitan yang paling tinggi, sehingga durasi waktunya menjadi 7 bulan.

3.5.2 Pelaksanaan Penyediaan Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan (SIMMLIK) SIMMPLIK merupakan tindak lanjut fase ke-2 setelah penyediaan layanan akses internet di wilayah pelayanan universal telekomunikasi internet kecamatan atau lebih di kenal dengan PLIK (Pusat Layanan Internet Kecamatan). SIMMPLIK sebagai pusat manajemen dan monitoring yang di operasikan oleh BTIP sebagai unit pelaksana teknis kegiatan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan PLIK. SIMMPLIK adalah sebuah pintu gerbang (gateway) informasi untuk perdesaan yang disebut sebagai Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) yang dioperasikan oleh Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (BTIP). Setiap PLIK berjumlah 5.748 Satuan Sambungan Layanan (SSL) wajib terhubung dengan SIMMPLIK untuk mendapatkan layanan internet kecamatan berupa koneksi internet dan konten-konten yang disediakan oleh SIMMPLIK



58

3.5.2 Pelaksanaan Penyediaan Akses Internet Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan (SIMM-LIK) Sebagai salah satu sub kegiatan dari Penyediaan Pusat Layanan Jasa Akses Internet Kecamatan KPU/USO adalah penyediaan koneksi internet bulk (internasional dan lokal) ke Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan (SIMM-LIK) sebagai pusat pengendali seluruh Layanan Internet Kecamatan (LIK) yang terletak di sisi BTIP untuk memberikan layanan online pada setiap LIK Kios BTIP yang terkontrol secara terpusat dari BTIP.



USO TELEKOMUNIKASI INDONESIA. 3.1 Kebijakan USO Telekomunikasi di Indonesia

Recommend Documents