Regulasi Telekomunikasi Indonesia & Kepastian Hukum

Regulasi Telekomunikasi Indonesia & Kepastian Hukum Jakarta, 30 April 2014 Nonot Harsono – anggota KRT 2009-2015

Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia (LKDI)

1/6/13

jujur, tanggung jawab, bijaksana

1

Misi Nasional NKRI • UU 17 thn 2007: Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005~2025 – Regulasi yang mengantisipasi konvergensi internet, telekomunikasi, dan penyiaran;

• Perpres 5 thn 2010: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2010~2015 – Indonesia Connected via Jaringan broadband nasional (pada 2014, 30% populasi dan 75% kota kabupaten terhubung broadband);

• Perpres 20 thn 2006: Dewan TIK Nasional 1/6/13


2

Penting, tapi siapa yang membangun? • Pemerintah minim DANA • Mengundang BUMN/BUMD/Swasta/Koperasi • Mengundang Investor asing Yang harus disediakan Pemerintah: • Iklim usaha yang sehat. • Kepastian hukum. • Regulasi yang menarik dan pasti (predictable, accountable, transparent).

3 Pilar : Teknologi – Pasar – Regulasi 1/6/13


3

Bagaimana menata penyelenggaraan telekomunikasi/ICT?

KERANGKA REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA 1/6/13


4

Regulasi Telekomunikasi • Undang-Undang 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. • Peraturan Pemerintah 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. • Peraturan Pemerintah 53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. • Beberapa Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Jaringan dan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. 1/6/13


5

Kerangka utama UU 36 thn 1999 Pasal 7 (1) Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi : a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi; b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi; c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus. Pasal 8 (1) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yaitu : a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN); b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); c. Badan usaha swasta; atau d. Koperasi. 1/6/13


6

UU 36 thn 1999: TELEKOMUNIKASI Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik Iainnya; 2. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi; 3. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio; 3. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi; 13. Menteri adalah Menteri yang ruang Iingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi. 1/6/13


7

Jaringan & Jasa Telekomunikasi Pasal 9 (1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi. (2) Penyelengara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, menggunakan dan atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi. (3) Telsus . . . . 1/6/13


8

Pasal tentang FREKUENSI-Radio Pasal 33 (1) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah. (2) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu. (3) Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. (4) Ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 34 (1) Pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya penggunaan frekuensi, yang besarannya didasarkan atas penggunaan jenis dan Iebar pita frekuensi. (2) Pengguna orbit satelit wajib membayar biaya hak penggunan orbit satelit. (3) Ketentuan mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 1/6/13


9

Penjelasan Pasal 33 Ayat (2): • Penggunaan frekuensi radio didasarkan pada ruang, jumlah getaran, dan lebar pita, yang hanya dapat digunakan oleh 1 (satu) pihak. Penggunaan secara bersamaan pada ruang, jumlah getaran, dan lebar yang sama atau berhimpitan akan saling mengganggu. • Frekuensi dalam telekomunikasi digunakan untuk membawa atau menyalurkan informasi. Dengan demikian agar informasi dapat dibawa atau disalurkan dengan baik tanpa gangguan, maka penggunaan frekuensinya harus diatur. Pengaturan frekuensi antara lain mengenai pengalokasian pita frekuensi dan peruntukannya. 1/6/13


10

Tindak PIDANA Telekomunikasi Pasal 53 (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling Iama 15 (lima belas) tahun. 1/6/13


11

PENYIDIKAN UU-Telekomunikasi Pasal 44 (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Iingkungan Departemen yang Iingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi. 1/6/13


12

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran Iaporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi; b. melakukan pemeriksaan terhadap orang dan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi; c. menghentikan penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku; d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka; e. melakukan pemeriksaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang diduga digunakan atau diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi; f. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi; g. menyegel dan atau menyita alat dan atau perangkat telekomunikasi yang digunakan atau yang diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi; h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi; dan . i. mengadakan penghentian penyidikan 1/6/13


13

Bagi Tugas Negara: UU 36/1999 & UU 16/2004

1/6/13


14

Dimana: Ketidakpastian HUKUM? • Menyusun “aturan main”/hukum  Eks & Legislatif – – – – –

Menentukan Tujuan dari “aturan main”/hukum Siapa saja yang seharusnya menyusun? Apa substansi yang harus dimuat di tiap level (UU/PP/PM)? Siapa & bagaimana mengawal “aturan main”/hukum Pasal penghubung dengan UU yang terkait (harmonisasi).

• Menterjemahkan “aturan main”/hukum  APH – Siapa yang diberi kewenangan menterjemahkan

• Menerapkan “aturan main”/hukum  Hakim – Mengabaikan tujuan (asbabun nuzul). – Mengabaikan pembagian kewenangan. 29 Oktober 2013

konvergen mendukung tujuan nasional

15

contoh kasus:

Kominfo vs. Kejagung dalam kasus iM2-indosat 1/6/13

kerancuan regulasi teknis dan hukum pidana kerancuan tipitel – tipikor – kepatuhan regulasi kerancuan Regulator dan APH Kejaksaan kerancuan Kominfo - Kejaksaan – BPKP kerancuan tentang Kerugian Negara kerancuan tersangka Korporasi atau Orang kerancuan tentang intervensi dan Leadership jujur, tanggung jawab, bijaksana

16

RINGKASAN KASUS • Salah paham tentang Frekuensi dan jaringan radio seluler;  mungkin karena sangat teknis • Akibatnya, IM2 dituduh menggunakan kavling frekuensi Indosat; • Karena itu disangka harus membayar biaya hak penggunaan frekuensi (BHP-frek); • Lalu disangka tidak memenuhi kewajiban kepada negara; • Sangkaan TIPITEL dibungkus TIPIKOR. 1/6/13


17

Judul Perkara

Apakah “iM2 menggunakan jaringan 3G milik Indosat” adalah tindak pidana ?? Jwb: tentu saja tidak, karena jaringan dibangun memang untuk dimanfaatkan oleh sebanyak mungkin pengguna. 1/6/13


18

UU 36 thn 1999: TELEKOMUNIKASI Pasal 33 (1) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah. (2) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu. (3) Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. (4) Ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 34 (1) Pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya penggunaan frekuensi, yang besarannya didasarkan atas penggunaan jenis dan Iebar pita frekuensi. (2) Pengguna orbit satelit wajib membayar biaya hak penggunan orbit satelit. (3) Ketentuan mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 1/6/13


19

Dalam konteks Telekomunikasi

PAHAM SALAH MELAHIRKAN SANGKAAN & DAKWAAN SALAH 1/6/13


20

Dakwaan JPU (yang juga penyidik) Surat Dakwaan No.Reg. Perkara: PDS-23/JKT.SL/12/2012

1/6/13


21

Laporan Wartawan Tribunnews.com Nurmulia Rekso P

PT Indosat Mega Media (IM2) menurut Kejagung tidak pernah mengikuti seleksi pelelangan pita jaringan bergerak seluler IMT-2000 pada pita frekuensi 2,1 GHz. Akan tetapi PT IM2 menyelenggarakan jaringan itu melalui kerjasama yang dibuat antara PT IM2 dengan Indosat Tbk. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI, Noor Rahmad, saat ditemui wartawan di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (18/01/2012) mengatakan: "IM2 notabene tidak punya hak memanfaatkan jalur tadi, karena tidak pernah lelang, tidak pernah membayar kewajiban-kewajiban". 1/6/13


22

Kilas Balik (Januari 2012)

1/6/13


23

DAFTAR DAKWAAN YG DIPAKSAKAN • Indosat mengalihkan izin frekuensi; • Indosat & IM2 menggunakan bersama (sharing) pita frekuensi; • IM2 menggunakan frekuensi tanpa izin; • IM2 tidak membayar BHP-frekuensi; • Tidak ikut lelang frekuensi, maka tidak berhak menggunakan jaringan seluler. • dst. 1/6/13


24

Perspektif Regulasi Telekomunikasi

PENJELASAN TEKNIS

1/6/13


25

Logika Kejaksaan

Jaringan

Frekuensi

Internet Global

akses internet

Core-network INDOSAT

IM2 Penyedia Jasa akses internet

akses internet

BTS

Frek.: 2.1 GHz

Pelanggan IM2

Jaringan 3G Indosat

oleh LSM pelapor dan Kejaksaan, yang begini ini dipahami sebagai “menggunakan frekuensi”

Kerjasama IM2-Indosat: IM2 menggunakan jaringan 3G milik Indosat yang mana jaringan 3G itu menggunakan frekuensi 2.1GHz. 1/6/13


26

PP 52 tahun 2000 Pasal 12 Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib memenuhi setiap permohonan dari calon pelanggan jaringan telekomunikasi yang telah memenuhi syarat-syarat berlangganan jaringan telekomunikasi sepanjang jaringan telekomunikasi tersedia.

1/6/13


27

Penjelasan pasal 12: • Kewajiban memenuhi setiap permohonan dari setiap calon pelanggan jaringan telekomunikasi sepanjang jaringan telekomunikasi tersedia dimaksudkan agar penyelenggara jaringan telekomunikasi bersikap terbuka dan tidak melakukan diskriminasi terhadap calon pelanggannya. • Yang dimaksud dengan syarat-syarat berlangganan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pelanggan jaringan telekomunikasi seperti izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi, sertifikasi perangkat yang dipergunakan, cakupan pelayanan, dan jenis jasa yang akan diselenggarakan. 1/6/13


28

Ilustrasi PENGGUNAAN BERSAMA PITA FREKUENSI sharing frekuensi milik Indosat ???

5MHz Core-network Indosat

2,5MHz

BTS

Pita Frek.: 2.1GHz blok 7

2,5MHz

Ada 2-set SINKRONISASI Jaringan seluler ! Core-network IM2

BTS

Pita Frek.: 2.1 GHz blok 7

2-jaringan radio mendapat alokasi frekuensi yang SAMA, maka keduanya tidak akan dapat beroperasi karena pasti saling mengganggu, kecuali bila kedua sinyal radio tersebut tidak muncul di waktu dan area yang sama. Caranya: (1) keduanya bergantian; (2) berbeda wilayah; (3) rekayasa teknologi membuat kedua sinyal tidak saling mengganggu (di-sinkronisasi). 11/8/12

29

Disangka ini: Pasal 14, 15, dan 30 PP 53 thn 2000 Pasal 14 (1) Menteri dapat menetapkan penggunaan bersama pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio. (2) Penetapan pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio yang digunakan secara bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dikoordinasikan dengan pengguna yang sudah ada atau antar pengguna. (3) Penetapan penggunaan bersama pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio harus memenuhi prinsip efisiensi dan tidak saling mengganggu. (4) Pelaksanatan penetapan penggunaan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mengikuti ketentuan internasional. Pasal 15 Penggunaan bersama pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio dapat berbentuk pembedaan waktu, wilayah, atau teknologi. Pasal 30 Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio bagi penggunaan bersama pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio dibebankan secara penuh kepada masing-masing pengguna. 1/6/13


30

kerjasama INDOSAT – IM2 Pelanggan IM2 akses internet

Core-network INDOSAT

akses internet

BTS

Frek.: 2.1 blok A

via jaringan Indosat

IM2 Penyedia Jasa akses internet

Core-network IM2

BTS

Frek.: 2.1 blok A

IM2 tidak membangun BTS (jaringan seluler) sehingga tidak bisa dikatakan telah menggunakan frekuensi, karena pengguna frekuensi adalah pemilik BTS (jaringan seluler). IM2 hanyalah penyedia-akses-internet (ISP) yang dapat diakses melalui jaringan Indosat. 11/8/12

31

INDOSAT

IM2

11/8/12

32

1/6/13


33

Kesimpulan: • Tidak ada kasus, hanya salah ngerti tentang jaringan radio dan frekuensinya. • BHP-frekuensi telah dibayar oleh Indosat karena Indosat yang memiliki jaringan seluler2,3 trilyun/tahun • Seperti PBB tanah dan mall, penyewa tempat tidak perlu lagi membayar PBB. Maka PT iM2 membayar biaya jaringan kepada Indosat. Kerancuan: • Menegakkan UU 36/1999 dengan UU 31/1999 • Penyidik menuduh melanggar Peraturan Menteri, sedangkan Menteri menyatakan tidak melanggar. 1/6/13


34

Sudahkah dipikirkan?

DAMPAK BURUK DAKWAAN & PUTUSAN YANG SALAH 1/6/13


35

Pungutan Ganda Negara • Ada 200-san content provider yang menjual konten melalui jaringan, maka “kerugian negara”-nya = 200 x 1.3T = 260T. • Penjual aplikasi melalui jaringan seluler, maka akankah disangka ada kerugian negara 10 operator x 1.3T = 13 Trilyun. • Ada 200 juta pelanggan menelpon melalui jaringan seluler, akankah diharuskan membayar sebesar 200-juta x 1.3 trilyun = 260-juta-Trilyun. • Seluruh sistem-MUX akan diwajibkan membayar BHPfrekuensi kali sebanyak penggunanya; padahal seharusnya hanya 1-kali saja. • Sekitar 35.000 mesin ATM yang menggunakan VSAT, haruskah membayar semua kewajiban seperti kewajiban pemilik satelit? 1/6/13


36

Dampak ekonomi • World-Bank menyatakan bahwa penetrasi broadband ke 10% populasi akan meningkatkan GDP 1.38% (untuk Indonesia sekitar 130 trilyun). • Saat ini penetrasi broadband di Indonesia baru kurang dari 5% dan target RPJMN adalah 30% di 2014. • Cara tercepat meningkatkan penetrasi broadband adalah melalui jaringan seluler karena jaringan kabel jauh lebih mahal dan perlu waktu lebih lama. • Maka pemaksaan paham yang salah oleh penyidik dan JPU dapat mengakibatkan target peningkatan penetrasi hingga 25% populasi di 2014 menjadi terhambat. • Bila sikap dan perilaku jaksa ini menghambat 10% saja penetrasi broadband, maka jaksa penyidik dan JPU berpotensi merugikan negara sekitar 130 trilyun rupiah. 1/6/13


37

Tim Penyidik seharusnya: • • • • • • •

Mematuhi UU 16/2004: Kejaksaan RI, pasal 33. Mematuhi UU 36/1999: Telekomunikasi ps 44. Mematuhi KUHAP; pasal 1 dan pasal 6. Mematuhi Perpres 53 thn 2010: Disiplin PNS. Mengawal UU 17/2007: RPJP 2005~2025; Mengawal Perpres 5 tahun 2010: RPJMN 2010~2014; Tidak Merugikan Korporasi & individu, dan mencegah Kebohongan Publik . • Mencegah persangkaan palsu yang bisa melanggar KUHP pasal 317-318 ; • Mencegah pencemaran wibawa Kejagung; • Menyelamatkan perekonomian negara, dst. 1/6/13


38

Tugas APH • Turut mengawal program pembangunan nasional, bukan menghambat apalagi merongrong; • Jangan mengambil kewenangan regulator teknis karena semua regulasi teknis dalam berbisnis adalah bersifat pembinaan, bukan untuk memenjara orang;

1/6/13


39

Akhir kata

TERIMA KASIH…

1/6/13


40

Regulasi Telekomunikasi Indonesia & Kepastian Hukum

Recommend Documents