Jurnal komunikasi, ISSN 1907-898X Volume 7, Nomor 2, April 2013
Urgensi Perubahan Kebijakan SDM RRI untuk Mendukung Transformasi Menjadi Radio Publik
Darmanto Peneliti Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Balitbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika Abstract It has been a decade after Radio Republik Indonesia (RRI) was set to be a public radio, but it has not shown a significant progress in the transformation process. Based on conceptual studies, it is known that there are many factors that make the transformation process of public radio become noticeably sluggish. One of the most prominent cause is the influential factor of human resources (HR). Civil servant status that carried by a majority of employees in RRI, is a major cause of HR problem. Hodling this status, they can not adapt to the demands of public radio. Therefore, it is necessary to change HR policies to be able to create people who will enhance the acceleration in transformation into public radio. In order to be effectively implemented, then it must be in the form of legislation. Keywords: HR policies, RRI, public radio, transformation
Abstrak Meskipun sudah satu dasawarsa Radio Republik Indonesia (RRI) ditetapkan menjadi radio publik, tetapi proses transformasinya terasa lamban. Berdasarkan kajian konseptual dapat diketahui adanya banyak faktor yang menjadikan proses transformasi menjadi radio publik terasa lamban. Salah satu penyebab yang dirasa paling menonjol pengaruhnya adalah faktor sumber daya manusia (SDM). Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang disandang oleh mayoritas karyawan RRI, menjadi sebab utama dari kronisnya permasalahan SDM karena tidak mampu menyesuaikan tuntutan kinerja sebagai radio publik. Oleh karena itu diperlukan adanya perubahan kebijakan SDM untuk dapat melahirkan orang-orang yang mampu mendorong terjadinya percepatan transpormasi menjadi radio publik. Agar kebijakan publik yang dimaksud bisa lebih efektif, maka wujudnya harus undang-undang. Kata Kunci: Kebijakan SDM, RRI, radio publik, transformasi
Pendahuluan
11, 12, dan 13 tahun 2005, dan itu pun
Terhitung sejak disahkannya Undang-
yang kelihatan dinamikanya cukup tinggi
undang
hanya LPP Nasional, yaitu RRI dan TVRI.
Lembaga
Penyiaran Penyiaran
tahun Publik
2002, (LPP)
usia di
Sedangkan
untuk
lembaga
penyiaran
Indonesia telah genap satu dasawarsa.
publik lokal wacananya masih sangat
Namun, implementasi pelaksanaan LPP
lemah, apalagi pelaksanaannya.
sendiri secara nyata baru dimulai setelah lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) No.
Akan dimaksudkan
tetapi,
artikel
untuk
ini
tidak
mendiskusikan 129
Jurnal komunikasi, Volume 7, Nomor 2, April 2013
keberadaan lembaga penyiaran publik
(SDM) atau pegawai, dan aspek lainnya,
secara keseluruhan seperti dimaksud pada
hampir tidak ada bedanya dengan ketika
Bagian Keempat Pasal 14-15 UU No.
RRI masih menjadi Unit Pelaksana Teknis
32/2002 dan aturan pelaksanaannya di
(UPT) Departemen Penerangan di era
tiga PP tersebut di aras. Pembahasan ini
Orde Baru. Dengan demikian wajar kalau
hanya akan diarahkan pada isu lambannya
kinerjanya tidak berbeda jauh dengan
proses
Republik
lembaga lain di jajaran pemerintahan.
Indonesia dari status sebelumnya sebagai
Sedangkan secara kultural, belum tampak
lembaga penyiaran pemerintah menjadi
adanya perubahan mendasar karena baik
Lembaga
Publik,
lingkungan sosial RRI maupun orang-
persoalan
orang yang ada di dalamnya sebagian
transformasi
Radio
Penyiaran
terutama
dikaitkan
(radio) dengan
Sumber Daya Manusia (SDM).
besar masih sama dengan era sebelumnya.
Sebenarnya ada banyak faktor yang
Dari
dua
kategori
besar
menyebabkan proses transformasi RRI
permasalahan yang dihadapi RRI saat ini,
dari
radio
jika ditelisik secara seksama maka yang
pemerintah (Orde Baru) menjadi radio
terasa paling krusial adalah di aspek SDM.
publik, berjalan lamban. Faktor-faktor
Permasalahan mendasar yang ada saat ini
tersebut
adalah
kedudukannya
secara
sebagai
garis
besar
dapat
dari
segi
kuantitas
dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor
jumlahnyamelebihi
struktural dan kultural. Merujuk pada
kualitasnya sangat rendah. Di sisi lain,
Wahyono, dkk (2011: 3-5), yang dimaksud
pihak manajemen tidak dapat berbuat
dengan faktor struktural adalah kekuatan
banyak untuk melakukan penataan ulang
yang datang dari luar dalam bentuk
secara radikal karena ada hambatan
peraturan perundangan yang berlaku.
struktural.
kebutuhan,
tetapi
Sedangkan faktor kultural bersifat laten
Sebagian besar SDM RRI sekarang
dan muncul dari lingkungan sosial yang
ini adalah warisan Orde Baru yang
kemudian
dalam
berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil
perilaku
(PNS). Dalam aturan kepegawaian PNS,
bentuk
termanifestasikan
sikap
mental
dan
manusia.
manajemen
Secara
struktural,
tidak
mudah
memecat
peraturan
pegawai yang sebenarnya sudah tidak
landasan
dibutuhkan lembaga karena kinerjanya
hukum bagi operasionalisasi LPP RRI
rendah dan justru hanya menambah
sekarang ini belum mampu mendorong
beban. Oleh karena itu, pihak manajemen
terjadinya
harus tetap mempekerjakan SDM yang
perundangan
Aspek
yang
menjadi
perubahan
sumber
secara
radikal.
pembiayaan,
model
sebenarnya
sudah
tidak
mampu
pengelolaan lembaga, struktur organisasi,
menyesuaikan
sistem manajemen Sumber Daya Manusia
hasilnya akan tetap mengecewakan.
130
dinamika
zaman,
dan
Darmanto, Urgensi Perubahan Kebijakan SDM RRI untuk Mendukung Transformasi Menjadi Radio Publik
Dalam
hal
pembinaan
karier
diperoleh melalui keterlibatan penulis
pegawai, pihak manajemen juga harus
dalam sejumlah riset tentang RRI, sebagai
mengikuti
narasumber
aturan
perundangan
yang
berlaku bagi PNS. Karenanya sering
dan
fasilitator
dalam
sejumlah kegiatan di RRI.
terjadi, ada pegawai yang dipromosikan karena menurut peraturan perundangan kepegawaian memang memenuhi syarat,
Kerangka Konseptual Sebelum
tetapi dari aspek profesionalisme sebagai
mendiskusikan
lebih
broadcaster sangat rendah. Ketika hal itu
lanjut, kiranya perlu adanya pembatasan
sering terjadi maka dengan sendirinya
konseptual tentang apa yang dimaksudkan
berpotensi
dengan urgensi perubahan kebijakan SDM
merusak
iklim
kerja
di
lingkungan RRI. Pegawai yang syarat
RRI.
formalnya
untuk
untuk menghindari timbulnya perbedaan
struktural,
persepsi antara penulis dengan pembaca
tetapi secara profesionalisme diakui oleh
artikel. Sehubungan dengan hal tersebut,
teman-teman mereka, biasanya kemudian
maka pada bagian ini hendak dijelaskan
membentuk kelompok yang memosisikan
apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh
diri
penulis
diangkat
belum
memenuhi
menjadi
sebagai
pejabat
pihak
yang
merasa
dimarginalisasikan dan pada akhirnya menibulkan suasana disharmoni.
Batasan konseptual dimaksudkan
tentang
perubahan
kebijakan
SDM RRI. Dalam
kehidupan
sehari-hari
Bertitik tolak dari latar belakang
masyarakat sudah familier menggunakan
tersebut, artikel konseptual ini akan
istilah kebijakan (policy term) seperti
memfokuskan
isu
“kebijakan
urgensi perubahan kebijakan SDM RRI
pendidian,
untuk
kebijakan Pemda, kebijakan sekolah” dan
pembahasan mendorong
pada
percepatan
pertanian, kebijakan
kependudukan,
transformasi menjadi radio publik. Kajian
lainnya.
ini
dipertukarkan dengan tujuan (goals),
bertujuan
untuk
mengidentifikasi
Istilah
kebijakan
kebijakan
permasalahan struktural di bidang SDM
program,
yang
proses
standard, proposal, dan grand design.
transpormasi RRI dari lembaga penyiaran
Penggunaan istilah kebijakan mempunyai
pemerintah menjadi radio publik dan
banyak dimensi seperti analisis kebijakan,
berusaha
perumusan kebijakan, menunjuk pada
berpotensi
menghambat
menemutunjukkan
alternatif
pemecahan yang perlu diambil. Kajian ini didasarkan
pada
keputusan
sering
(decisions),
pengertian.
sumber-sumber
Secara khusus, penggunaan istilah
kepustakaan yang relevan, pengalaman
“kebijakan” menunjuk pada perilaku aktor
empirik selama 20 tahun bekerja di RRI,
(bisa pejabat atau lembaga) dalam bidang
maupun
tertentu untuk konteks yang pragmatik.
data
dan
informasi
yang
131
Jurnal komunikasi, Volume 7, Nomor 2, April 2013
Sedangkan sifatnya
untuk ilmiah,
kepentingan penggunaan
yang
Kebijakan publik lahir dari tarik-
istilah
menarik kepentingan yang melibatkan
“kebijakan” saja, dirasa kurang memadai
sedikit
sehingga
dimensi politik, hukum, dan dimensi
muncul
istilah
“kebijakan
tiga
dimensi
sekaligus,
yaitu
publik” (Winarno, 2008: 15-16). Dalam
manajemen.
artikel ini, istilah kebijakan (policy term)
publik
digunakan
untuk
sistem politik yang berlaku. Dalam sistem
merujuk pada makna pragmatik maupun
politik yang demokratis, kebijakan publik
konsep kebijakan publik.
lahir
secara
bergantian
Secara
politis,
merupakan
lewat
kebijakan
representasi
proses
demokratis
dari
dan
Adapun definisi tentang kebijakan
ditujukan untuk kepentingan bersama.
publik itu sendiri banyak ragamnya.
Dari aspek hukum sangat jelas bahwa
Namun,
pendapat
kebijakan publik merupakan fakta hukum
sejumlah ahli seperti Thomas R. Dye,
yang bersifat mengikat terutama bagi
Richard Rose, Carl Friedrich, James
seluruh
Anderson, dan Amir Santoso; Winarno
Sedangkan
mendefinisikan kebijakan publik sebagai
kebijakan publik perlu direncanakan dan
serangkaian instruksi dari para pembuat
dilaksanakan oleh pemerintah beserta
keputusan kepada pelaksana kebijakan
organisasi eksekutif yang dipimpinnya,
yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-
yaitu birokrasi (Nugroho, 2012: 93).
berangkat
dari
cara untuk mencapai tujuan tersebut (Winarno, 2008: 19).
penyelenggara dari
pemerintahan.
aspek
manajemen,
Mengacu pada berbagai pendapat tersebut,
maka
penggunaan
istilah
juga
kebijakan dalam studi ini lebih merujuk
mendasarkan pendapatnya dari berbagai
kepada makna kebijakan publik. Dengan
ahli
publik
demikian yang dimaksud kebijakan SDM
oleh
RRI adalah keputusan politik dari para
Dwidjowijoto,
yang
mendefinisikan
adalah
kebijakan
kebijakan yang
dibuat
administratur negara atau administratur
penyelenggara
publik atau segala sesuatu yang dikerjakan
pemerintahan untuk melahirkan produk
dan
hukum berkenaan dengan keberadaan
yang
tidak
dikerjakan
oleh
SDM
membuat
mendorong percepatan transformasi RRI
publik
adalah
Tujuannya
maupun
pemerintah. Dengan demikian pihak yang kebijakan
RRI.
negara
menjadi
mengatur
atau
produk hukum yang dibuat tergantung
kehidupan publik, dan mempunyai efek
pada kedudukan si pembuat. Produk
eksternalitas
hukum
27).
bersama
(Dwidjowijoto, 2006: 23-
yang
publik.
dibuat
Adapun
untuk
pemerintah negara dengan maksud untuk kehidupan
radio
adalah
oleh
jenis
para
penyelenggara negara pada umumnya berupa Undang-undang, sedangkan yang dibuat oleh penyelenggara pemerintahan
132
Darmanto, Urgensi Perubahan Kebijakan SDM RRI untuk Mendukung Transformasi Menjadi Radio Publik
berupa
Peraturan
Pemerintah
dan
9. Memiliki
turunannya.
bekerja
Mengacu
pada
radio
kompetensi
publik? inti
tim
guna
produk
yang
10. Memiliki kemampuan intelektual yang baik;
BBC
sebagai lembaga penyiaran publik yang
untuk
berkualitas;
apa yang dapat mendorong percepatan menjadi
dalam
menghasilkan
Substansi kebijakan SDM seperti transformasi
kemampuan
11. Memiliki
semangat
pengabdian
sudah terpercaya (Shankleman, 2000:
untuk membuat yang terbaik bagi
112-120 dan 166-168), kualifikasi SDM
RRI sebagai radio publik;
yang dibutuhkan oleh RRI agar dapat mempercepat transformasi menjadi radio
12. Memiliki sense artistik yang tinggi di bidang siaran radio; dan
publik, yaitu: 1. Mempunyai komitmen mendalam terhadap
tujuan
Peraturan dan perundangan yang
lembaga
menjadi dasar hukum manajemen SDM
penyiaran publik; 2. Mempunyai
13. Memiliki daya kreativitas tinggi.
sikap
anti
komersialisme;
RRI sekarang ini sangat tidak mungkin dapat melahirkan SDM yang memenuhi kriteria
tersebut
di
atas.
Dengan
3. Memiliki etos pelayanan publik;
demikian, arah perubahan kebijakan SDM
4. Mempunyai integritas moral yang
RRI
tinggi;
diharapkan
lahirnya
5. Memiliki komitmen yang dalam terhadap tugas dan ketrampilan
pegawai
dapat
mendorong
yang
memenuhi
kualifikasi sebagai broadcaster lembaga penyiaran publik.
membuat program acara siaran radio; 6. Memiliki
Belenggu Peraturan Perundangan profesionalisme
yang
tinggi di bidang siaran radio; 7. Memiliki memproduksi
Kondisi
riil
SDM RRI saat ini
masih jauh dari kualifikasi ideal seperti
kemampuan
dipaparkan di atas. Mengapa? Sebab,
program-program
sebagian besar dari 6.000 pegawai RRI di
yang bagus dan orisinal untuk
seluruh
jenis subyek yang variatif, serta
sebagai PNS hasil rekrutmen pada era
menarik perhatian segala macam
Orde Baru dengan dasar hukum UU No. 8
kelompok selera dan kepentingan;
Tahun 1974. Oleh karena itu rata-rata usia
8. Memiliki bekerja
kemampuan secara
silang
Indonesia
saat
ini
berstatus
untuk
mereka di atas 40 tahun dan sebagian
antara
besar berada di rentang usia antara 45-55
stasiun induk dengan jaringan;
tahun sehingga sudah mendekasi masa 133
Jurnal komunikasi, Volume 7, Nomor 2, April 2013
pensiun. Sedangkan sebagian
lainnya
Upah Minimum Provinsi (UMP). Kondisi
merupakan pegawai kontrak yang di
tersebut
lingkungan RRI lebih populer dengan
masalah baru dan cenderung merusak
sebutan PBPNS (Pegawai Bukan PNS).
suasana kerja karena ada kecemburuan di
PBPNS merupakan rekrutmen di era
antara mereka. Kalangan PNS karena
reformasi, terutama setelah RRI resmi
merasa
menjadi Lembaga Penyiaran Publik pada
mendelegasikan
tahun
PBPNS.
2005,
didasarkan
dan
pada
pengangkatannya Surat
Keputusan
Direktur Utama LPP RRI.
hukum
yang
senior
timbulnya
lebih
banyak
pekerjaan
Akan
tetapi,
kepada
pihak
PBPNS
sesungguhnya berat hati melaksanakan tugas-tugas yang ada. Mereka merasa
Dengan demikian terdapat dua dasar
mengakibatkan
berbeda
dalam
hanya “dimanfaatkan” oleh
seniornya
padahal fasilitas negara yang diberikan ke PNS
jauh
lebih
banyak
Pertama, manajemen kepegawaian bagi
dibandingkan
yang
mereka
terima
yang
(Darmanto, dkk, 2011).
manajemen
kepegawaian
berstatus
PNS
di
RRI.
dilakukan
pihak
berdasarkan UU No. 8 Tahun 1974
Terdapat persoalan krusial dengan
tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang
adanya dualisme status kepegawaian di
kemudian diubah dengan UU No. 43
RRI.
Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU
keterbatasan, maka kajian ini akan lebih
No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
diarahkan pada permalahan SDM RRI
Kepegawaian,
yang
serta
peraturan
Namun
mengingat
berstatus
PNS.
sejumlah
Alasannya,
pelaksanaannya. Kedua, manajemen SDM
dibandingkan yang PBPNS, jumlah PNS di
bagi PBPNS dilaksanakan berdasarkan
RRI
kebijakan direksi LPP RRI dengan dasar
pengaruhnya lebih besar. Di samping itu
hukum Pasal 41 ayat (1 dan 3) Peraturan
karena
Pemerintah
2005
kepegawaian untuk PNS adalah undang-
tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio
undang, maka implikasinya juga jauh
Republik Indonesia (LPP RRI).
lebih kompleks. Untuk mengubah salah
Nomor
12
Tahun
jauh
lebih
dasar
banyak
hukum
sehingga manajemen
studi
satu ketentuan yang ada dalam UU
sebelumnya, diketahui bahwa perbedaan
dibutuhkan proses politik yang panjang
status kepegawaian di lingkungan RRI
dan anggaran yang besar. Sedangkan
telah menimbulkan masalah tersendiri.
untuk perubahan kebijakan SDM bagi
PBPNS sebagai tenaga kontrak tidak
mereka yang berstatus PBPNS cukup
memiliki jaminan untuk bekerja di RRI
diselesaikan di internal RRI.
Berdasarkan
hasil
selamanya. Besaran gaji yang mereka
Berdasarkan hasil kajian, sebagian
terima juga tidak sebesar yang diterima
isi dari UU No.43/1999 sebenarnya sudah
PNS karena standar gaji mereka adalah
sesuai
134
dengan
semangat
demokrasi.
Darmanto, Urgensi Perubahan Kebijakan SDM RRI untuk Mendukung Transformasi Menjadi Radio Publik
Dalam UU ini terdapat larangan bagi
harus netral, mandiri, dan independen
Pegawai
dari semua kekuatan politik yang ada.
Negeri
agar
tidak
menjadi
anggota/dan atau pengurus partai politik,
Ketika mindset pegawai RRI masih
dan harus netral dari semua pengaruh
tebelenggu oleh kesadaran sebagai PNS
kepentingan golongan maupun partai
yang tidak berani kritikal kepada atasan
politik, serta tidak diskriminatif dalam
dan
memberikan
pemerintah,
pelayanan
masyarakat
(Pasal
sesungguhnya
3).
sangat
kepada Prinsip
sesuai
ini
dengan
merasa
adanya
menjadi tentu
bagian
sulit
percepatan
dari
diharapkan
transformasi
RRI
menjadi radio publik.
semangat RRI sebagai radio publik. Akan
tetapi,
pada
bagian
kewajiban (Pasal 4), semangatnya masih
Implikasi Status Kepegawaian
sama dengan UU No. 8/1974, yaitu bahwa
Status kepegawaian karyawan RRI
setiap Pegawai Negeri wajib setia dan taat
yang didominasi oleh PNS merupakan
kepada Pancasila, UUD 1945, Negara, dan
warisan Orde Baru yang ditumbangkan
Pemerintah. Klausul ini dengan sendirinya
oleh gerakan Reformasi pada Mei 1998.
membuat PNS di lingkungan RRI sulit
Pada
untuk bersikap netral dan kritikal kepada
merupakan
pemerintah
Pemerintahan
karena
mereka
merasa
masa
Orde UPT
Baru dari
Presiden
posisi
RRI
Deppen.
Oleh
Abdurahman
itu
Wahid (Gus Dur), Deppen dibubarkan
sendiri. Apalagi jika dikaitkan dengan
dengan alasan bahwa masalah informasi
manajemen PNS seperti diatur dalam Bab
menjadi urusan masyarakat sendiri. Akan
III UU No.43/1999 bahwa kebijaksanaan
tetapi, RRI sebagai lembaga penyiaran
manajemen
menjadi
bagian
dari
pemerintah
yang
mencakup
tetap dianggap vital dan karenanya tidak
standar,
prosedur,
ikut dibubarkan seperti institusi induknya,
formasi, pengangkatan, pengembangan
Deppen. RRI tetap berusaha eksis melalui
kualitas sumber daya PNS, pemindahan,
berbagai upaya. Setelah menolak menjadi
gaji,
bagian dari Departemen Perhubungan,
penetapan
PNS norma,
tunjangan,
pemberhentian,
hak,
kesejahteraan, kewajiban,
dan
RRI
kemudian
memilih
menjadi
kedudukan hukum; semua itu berada di
Perusahaan Jawatan (Perjan) sambil terus
tangan
Kepala
mengupayakan adanya payung hukum
semakin
yang lebih kuat untuk menjadi radio
PNS
publik. Pada akhirnya lahir UU No.
sepenuhnya berada di bawah kendali
32/2002 tentang Penyiaran dan PP No.
eksekutif sehingga mempersulit proses
12/2005 sebagai aturan pelaksanaan bagi
penguatan RRI sebagai radio publik yang
keberadaan LPP RRI (Darmanto, 2012:
Presiden
Pemerintahan. memperjelas
Hal bahwa
selaku ini posisi
44-46). . 135
Jurnal komunikasi, Volume 7, Nomor 2, April 2013
Meskipun secara yuridis status RRI
tahun
1999,
pemimpin
yang
yang semula merupakan UPT Deppen,
mengendalikan RRI tetap sama meskipun
kemudian menjadi Perjan, dan akhirnya
jabatannya menggunakan nomenklatur
sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP),
yang berlaku di lingkungan Perjan. Masa
tetapi orang-orang yang ada di dalamnnya
itu
tetap sama. Jadi, ibarat sebuah keluarga
pertengahan
mereka masih menempati rumah dan
dilantiknya direksi yang baru sesuai PP
pekarangan yang sama, anggota keluarga
No. 12/2005.
masih sama, dan kartu identitas yang
berlangsung
sampai
dengan
2005
dengan
tahun
Kehadiran
Parni
Hardi
sebagai
dimiliki juga sama, tetapi “terpaksa” harus
Direktur Utama di era LPP periode I
mengubah
untuk
sebenarnya memberikan harapan baru
bahwa
karena mempunyai visi jelas dan wibawa,
“papan
meyakinkan
namanya”
kepada
publik
lembaga itu benar-benar sudah berubah
tetapi
mengikuti amanat perundang-undangan
terinternalisasikan dengan baik dan yang
yang
bersangkutan tidak menjabat lagi, maka
berlaku.
Padahal
sesungguhnya
karena
belum
sempat
hampir semua belum berubah, kecuali
hasilnya
pada struktur organisasi yang kemudian
Celakanya, yang terjadi kemudaian adalah
mengenal adanya Dewan Pengawas dan
upaya “deparnihardisasi” sehingga potret
Dewan Direksi.
kepemimpinan yang kuat semakin hilang.
belum
sempat
mengakar.
Karena yang ada di dalam ruang
Pegawai RRI semakin kehilangan sosok
dengan “papan nama baru” adalah orang-
kepemimpinan yang kuat dan mampu
orang yang sama, dengan sendirinya
membawa gerbang RRI menjadi radio
kultur yang berkembang juga masih sama.
publik yang ideal.
Sebab untuk bisa terjadinya perubahan budaya
organiasi
dikatakan
kritis, masa transisi dari UPT menuju
Schein, dan Kotler at al. dalam Tika
radio publik tidak ada pemimpin baru
(2008:
yang hadir di RRI. Sebaliknya, yang
97),
unsur
seperti
Dengan demikian, pada masa-masa
terpenting
yang
diperlukan adalah kepemimpinan yang
terjadi
kuat. Perubahan budaya organisasi hanya
penguatan
mungkin terjadi jika ada pemimpin baru
terbentuk. Bahkan pilihan kelembagaan di
yang dapat mengambil langkah-langkah
masa transisi adalah Perjan dikandung
untuk melembagakan budaya baru dengan
maksud agar tidak ada risiko terhadap
menciptakan
status kepegawaian mengingat pilihan
pola-pola
baru,
berupa
simbol-simbol, keyakinan, dan struktur. Faktor kepemimpinan baru dan kuat
adalah
konsolidasi
kultur
yang
untuk
sudah
lama
karyawan RRI tetap ingin menjadi PNS. Seperti diketahui bahwa Perjan memang
itu tidak ditemukan di RRI selama masa
membolehkan
transisi. Ketika Deppen dibubarkan akhir
sebagai PNS, sehingga dengan sendirinya
136
pegawainya
berstatus
Darmanto, Urgensi Perubahan Kebijakan SDM RRI untuk Mendukung Transformasi Menjadi Radio Publik
pilihan status itu sejak awal sudah
secara tiba-tiba dan langsung mampu
menimbulkan dilema tersendiri bagi RRI
menyesuaikan diri dengan tuntutan era
untuk menjadi radio publik (Darmanto,
baru RRI sebagai radio publik.
2004: 244-246).
Seandainya hendak dikatakan telah
Pilihan status untuk tetap sebagai
ada perubahan budaya organisasi, maka
PNS mengindikasikan adanya keengganan
menurut Paul Bate dalam Sobirin (2007:
untuk
338-342)
berubah.
ketahui,
Padahal
birokrasi
seperti
kita
masih
tahap
di
deformasi, yaitu perubahan budaya yang
Indonesia sejak awal memang sudah
sesungguhnya belum terjadi, tetapi masih
bermasalah karena sarat dengan politisasi.
sebatas gagasan dan kesadaran bahwa
Oleh karenanya pembangunan etos kerja
perubahan budaya sangat diperlukan. Jadi
pun
masih
mengalami
pemerintahan
tingkatannya
feodalisasi
di
mana
bawahan dalam penyelesaian pekerjaan hanya
berorientasi
pada
ada
tingkatan
lagi,
yaitu
rekonsiliasi, akulturasi, dan enactive.
petunjuk
Pada level deformasi ini sebenarnya
pimpinan, dan minim inisiatif karena
membutuhkan
takut salah sehingga yang tampak adalah
dukungan dari berbagai pihak
marginalisme
aparat
internal maupun eksternal. Sayangnya,
birokrasi bawah (Dwiyanto, dkk, 2006:
pada level pimpinan puncak RRI (Dewan
29).
Pengawas
di
kalangan
dan
legitimasi
Dewan
berupa
Direksi)
baik
yang
Begitu juga karakter birokrasi masa
seharusnya menjadi motor penggerak
Orde Baru, cenderung memperlihatkan
mobilisasi dukungan untuk kepentingan
kuatnya
sebagai
legitimasi, justru tidak berbuat banyak.
representasi kehadiran negara ke dalam
Mereka masih memperlihatkan kultur
kehidupan masyarakat dan menciptakan
birokrasi gaya lama dengan melakukan
strategi
feodalisasi melalui ritual kunjungan ke
penetrasi
politik
birokrasi
korporatisme
negara
(Dwiyanto, 2006:35-36). Padahal, seluruh
stasiun
pegawai RRI yang ikut menyongsong era
Feodalisasi birokrasi di lingkungan RRI
reformasi, yaitu masa transisi menuju
juga
radio publik adalah hasil rekrutmen di era
pengangkatan pejabat struktural yang
Orde Baru yang berwatak otoritarian,
sarat
hegemonik,
mempunyai
antarpersonal dewan pengawas maupun
komitmen melayani kepentingan publik.
dewan direksi terhadap calon mereka
Dengan
mereka
masing-masing
dibentuk dalam budaya organisasi yang
pencitraan diri.
dan
sendirinya,
otoritarian,
tidak
karena
hegemonik,
dan
daerah
tanpa
diperlihatkan dengan
jelas dalam
kontestasi
untuk
hasilnya. proses dukungan
kepentingan
rendah
Akibat belum berubahnya budaya
komitmen dalam pelayanan publik, maka
organisasi, maka yang terjadi kemudian
rasanya mustahil mereka dapat berubah 137
Jurnal komunikasi, Volume 7, Nomor 2, April 2013
adalah
konflik
kultural
yang
tidak
kalangan
PNS.
Akan
tetapi,
selama
berkesudahan di internal RRI. Mayoritas
regulasi yang menjadi dasar rekrutmen
pegawai RRI ingin tetap berada pada zona
dan manajemen pegawai RRI masih UU
nyaman sebagai PNS karena tidak perlu
No. 8/1974 dan UU No.43/1999 beserta
bersusah payah setiap tahun mengalami
peraturan pelaksanaannya, hal itu jelas
kenaikan gaji, setiap dua tahun sekali
tidak akan pernah mampu menyelesaikan
menerima kenaikan gaji berkala, setiap
permasalahan secara mendasar.
empat
tahun
pangkat,
mengalami
dan
kecil
kenaikan
Sehubungan
dengan
itu
maka
kemungkinan
diperlukan adanya perubahan kebijakan
mengalami Pemutusan Hubungan Kerja
publik terkait dengan manajemen SDM
(PHK)
RRI agar mampu mendorong terjadinya
selama
pelanggaran Budaya
tidak
hukum
melakukan
kategori
birokrasi
yang
berat.
percepatan transformasi RRI dari lembaga
demikian
penyiaran pemerintah menjadi lembaga
berlawanan dengan apa yang dibutuhkan
penyiaran
untuk dapat mewujudkan radio publik
hukum
yang ideal.
manajemen SDM RRI sekarang berupa
publik. yang
dipakai
undang-undang,
Melihat kondisi SDM RRI yang ada sekarang ini, tentu kita tidak dapat banyak
dasar
dengan
produk dalam
sendirinya
produk hukum yang akan dibuat sebagai
Kebutuhan Perubahan
berharap
Berhubung
untuk
pengganti harus satu level, yakni undangundang. Dalam
terjadinya
sejarahnya,
percepatan transformasi menjadi radio
publik,
publik.
permasalahan strategis seperti RRI dan
Selama
pegawai
RRI
masih
apalagi
menyangkut
didominasi oleh PNS dengan sendirinya
produk
kultur
undang, tidak pernah lahir begitu saja.
yang
feodalisasi
mereka ciptakan adalah
kreativitas,
dalam
pelayanan
pengabdian
untuk
undang-
Oleh karena itu dibutuhkan perjuangan
komitmen
yang keras untuk mendesakkan kepada
dan
etos
para pembuat kebijakan publik bahwa
memberikan
yang
permasalahan tersebut sangat mendesak
minim rendah
publik,
terbaik pada RRI cenderung rendah. Faktanya, sebagai radio publik RRI membutuhkan tenaga yang memenuhi kualifikasi seperti tersebut sebelumnya. Kualifikasi pegawai seperti itu tidak akan terpenuhi jika hanya mengandalkan pegawai yang ada saat ini, terutama dari 138
berupa
inisiatif,
birokrasi,
miskin
hukumnya
yang
kebijakan
untuk dibuatkan regulasi. Mengingat isu ini tidak menarik dan bahkan cenderung mengganggu kenyamanan pegawai RRI yang berstatus PNS, dan pemerintah juga punya agenda sendiri, maka mau tidak mau kalangan masyarakat sipil (civil society)
yang
harus
aktif
memperjuangkan, melakukan advokasi,
Darmanto, Urgensi Perubahan Kebijakan SDM RRI untuk Mendukung Transformasi Menjadi Radio Publik
dan mendesakkannya di tengah agenda
upaya perubahan kebijakan SDM RRI
para pembuat kebijakan.
tersebut
harus
masyarakat
diperjuangkan
sipil
dan
oleh
pendukung
demokratisasi media pada umumnya.
Penutup Berdasarkan paparan pemikiran tersebut di muka, dapat disimpulkan bahwa proses transpormasi RRI dari radio
Daftar Pustaka
pemerintah menuju radio publik seperti
Darmanto, A. 2004. “Dilema Status Perjan
diamanatkan
oleh UU Penyiaran tahun
RRI
Menuju
2002, berjalan lamban dan masih jauh
Radio
Publik”,
dari harapan. Ada banyak persoalan yang
Komunikasi Vol. 2, Nomor 2,
melingkupinya, tetapi salah satu faktor
September-Desember.
penting yang cukup dominan adalah
Yogyakarta:
Jurusan
Ilmu
kondisi
Komunikasi
FISIP
UPN
SDM
yang
secara
kuantitas
melebihi kebutuhan, tetapi dari aspek kualitas
cenderung
penyebab
rendahnya
rendah.
Faktor
kinerja
pegawai
adalah karena status mereka sebagai PNS sehingga kultur yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan aktual RRI sebagai radio publik yang harus bersikap netral, mandiri, dan independen, tetapi kritikal terhadap
semua
kekuatan
politik
dengan
itu
maka
solusi yang ditawarkan adalah perlunya perubahan
kebijakan
publik
terkait
dengan keberadaan SDM RRI. Tentu saja, produk kebijakan yang diperlukan adalah dalam bentuk Undang-undang agar satu level dengan dasar hukum yang dipakai
Darmanto, Puji Rianto, Anang Hermawan, dan Wisnu Martha Adiputra. 2011. Laporan Pemetaan Pro 1 dan Pro 2 Radio Republik Indonesia Tahun 2011. Jakarta: Direktorat
Program
ProduksiLPP
RRI
Darmanto.
2012.
“Inisiator
Dan (tidak
Cahyono (ed.), Radio Melintas Zaman.
Jakarta
dan AJI Yogyakarta. Dwidjowijoto,
Riant
Nugroho.
Negara-negara
mengganggu
kenyamanan mayoritas pegawai RRI, dan
Jakarta:
agenda
Komputindo.
untuk
menarik
dan
Yogyakarta: Dit PP LPP RRI
tersebut
sangat
bukan
Pemimpin” dalam M. Faried
Kebijakan
pemerintah
Ilmu
“Veteran” Yogyakarta.
sekarang. Mengingat perubahan kebijakan akan
Jurnal
dipublikasikan).
termasuk pemerintah. Sehubungan
Terwujudnya
Publik
2006. untuk
Berkembang.
Elex
Media
kembali RRI di bawah naungannya, maka 139
Jurnal komunikasi, Volume 7, Nomor 2, April 2013
Dwiyanto, Agus, dkk. 2006. Reformasi
Tika, Moh. Pabundu. 2008. Budaya
Birokrasi Publik di Indonesia.
Organisasi dan Peningkatan
Yogyakarta:
Kinerja Perusahaan. Jakarta:
Gadjah
Mada
University Press.
PT Bumi Aksara
Nugroho, Riant. 2012. Public Policy. Jakarta:
Elex
Media
Komputindo.
tentang
Penyiaran
Lembaga
Publik
Radio
Republik Indonesia.
BBC and CNN Perbandingan Organisasi
Media
(terj.: Kresno Saroso). Jakarta: Kantor Berita 68 H. Sobirin,
Ahmad.
Budaya
2007.
Aplikasinya
Kehidupan
dalam
Organisasi.
Yogyakarta: UPP STIM YKPN. .
140
Pokok-pokok
Kepegawaian. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian. Wahyono, S. Bayu, dkk. 2011. Ironi Eksistensi Regulator Media di Era
Organisasi: Pengertian, Makna dan
tentang
tentang Perubahan atas UU No.
Shankleman, Lucy Kung. 2000. Inside Budaya
tentang Penyiaran. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002
Demokrasi.
Yogyakarta:
PR2Media dan Yayasan Tifa. Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta: MedPress.
