URGENSI PENERAPAN PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus di Kawasan Industri Medan)
TESIS
Oleh :
YUSRA 982105034 / HK
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2001 Yusra : Urgensi Penerapan Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup…, 2001 USU Repository © 2007
URGENSI PENERAPAN PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus di Kawasan Industri Medan) Y u s r a 1 Bachtiar Agus Salim2 Muhammad Daud2 Syamsul Arifin2 INTISARI Penelitian ini dimotivasi oleh keluhan masyarakat Kelurahan Mabar, khususnya yang berdekatan dengan KIM (Kawasan Industri Medan). Mereka sangat keberatan dengan aktivitas korporasi industri di KIM karena mencemari lingkungan di darat, air dan udara. Sebagian dari mereka kesehatannya terganggu. Hal menarik untuk diamati adalah belum efektifnya k o n t r o l h u k u m d a l a m m e n g e n d a l i k a n k e g i a t a n i n d u s t r i i t u s e r t a kecenderungan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Sanksi administratif, demikian pula sanksi perdata telah gagal melindungi masyarakat menjadi korban. Prinsip pencegahan dan keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan hidup diabaikan. Sesungguhnya urgensi penerapan pidana sudah layak. Namun, untuk dapat dipertanggungjawabkan secara objektif, perlu penelitian mengenai latar belakang urgensinya. Ingin diketahui pula bentuk pertanggungjawabannya serta sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap korporasi itu. Oleh karena keresahan masyarakat telah berlangsung sejak periode 1994/1995, sanksi administratif dan sanksi perdata telah gaga!, sedang sanksi pidana belum dimanfaatkan, terkesan ada kendala. Penelitian ini juga ingin mengetahui kendala itu. Tujuannya untuk menyusun solusi alternatif guna mengatasi kendala penerapan pidana terhadap korporasi. Atas dasar itu, menarik pula menjadikannya sebagai studi kasus. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Pendekatan yang dipakai dalam membahas masalah tersebut adalah kombinasi antara yuridis normatif dan yuridis sosiologis (empiris). Lokasi penelitian di Kelurahan Mabar. Sasaran penelitian tidak hanya terhadap peristiwa yang telah lalu, tapi akan di teliti kecenderungannya pada masa kini. Sampel yang ditentukan secara purposive sebagai sumber data adalah 23 (dua puluh tiga) orang yang pernah berdemonstrasi. Untuk melengkapi data tersebut ditentukan informan baik dari instansi terkait, tokoh masyarakat setempat maupun korporasi industri di
1
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah, Takengon.
2
Fakultas Hukum USU, Medan.
Yusra : Urgensi Penerapan Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup…, 2001 USU Repository © 2007
KIM. Alat pengumpul data adalah kuesioner yang dilengkapi dengan wawancara, selain pengamatan Iangsung peneliti di lapangan. Pencarian data tidak memfokuskan pada aspek kuantitatif, tapi kualitatif. Sesuai dengan sifat penelitian deskriptif, penentuan sampel secara purposive dan aspek kualitatif dari data yang dikumpulkan, maka analisa yang dipakai adalah analisa kualitatif. Kesulitannya korporasi yang menjadi sasaran penelitian tidak mengisi kuesioner yang dikirimkan. Begitupun proses penelitian yang dilakukan bukanlah tanpa hasil. Hasil penelitian mengenai latar belakang pentingnya penerapan pidana terhadap korporasi yang meiakukan TPLH (Tindak Pidana Lingkungan Hidup) di KIM, berangkat dari alasan pentingnya perlindungan korban, prinsip pencegahan dan bertambahnya pelaku korporasi, yaitu selain PT.Medan Canning juga PT.Juta Jelita, PT.Red Ribbon dan PT.Indokarya Tetap Cemerlang. Terdapat peluang penerapan pidana secara primum remedium. Bentuk pertanggung jawaban pidananya adalah korporasi yang harus bertanggung jawab dengan asas strict liability dan pembuktian terbalik. Sanksi pidana berupa, 1) pidana denda, 2) ganti kerugian pada korban. Selain itu perlu tindakan tata tertib sementara dengan penghentian kegiatan yang menimbulkan pencemaran. Kendalanya, 1) partisipasi masyarakat menurun karena tidak ada jaminan keamanan, 2) belum terpadu perumusan pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana terhadap korporasi dan belum ada sanksi pidana ganti kerugian dan Tindakan Tata Tertib Sementara di dalam UU No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), 3) Belum ada pedoman penerapan sanksi yang dapat menentukan kapan berbagai jenis sanksi diterapkan. Berbagai kendala ini sekaligus menandakan tidak adanya keterpaduan dalam perumusan pidana dalam UUPLH, yang berimplikasi pada kekeliruan penerapan. Solusi alternatifnya adalah, 1) pembentukan aparat polisi khusus (institusi khusus). 2) pertanggungjawaban pidana mutlak (strict liability) dan pembuktian terbalik dapat diterapkan. Biaya menjalankan prosedur lebih murah. Jadi, asasnya “fakta sudah berbicara sendiri”. Perlu penyempurnaan sanksi baik pidana maupun tindakan tata tertib, 3) Harus ada pedoman penerapan sanksi dan perlindungan bagi masyarakat yang menjadi saksi bagi kepentingan penyidikan delik lingkungan.
Kata kuncinya: 1. korporasi sebagai pelaku delik lingkungan hidup 2. pertanggungjawaban pidana 3. sanksi pidana 4. penerapan pidana 5. pencegahan, keterpaduan dan keseimbangan
Yusra : Urgensi Penerapan Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup…, 2001 USU Repository © 2007
URGENCY OF PUNISHMENT APPLICATION AGAINST CORPORATION IN THE LIVING ENVIRONMENT OFFENCES (Case Study in Medan Industry Area) Y u s r a 1 Bachtiar Agus Salim2 Muhammad Daud2 Syamsul Arifin2
ABSTRACT This research is motivated by people complaint of Kelurahan Mabar, particularly those are near Medan Industry Area. They disagree for activity of industry in that area because the operation can result in land, water and air pollution. Some people had suffered from health disturbance. The interesting case to note is the ineffective law control in controlling the industry activities. The administrative sanction and civil sanction have failed to prevent the people from victims. Precautionary principle and equilibrium in management of environment has been abandoned. As a result, it is urgently to enforce of punishment. However, for objectively responsible, it is important to i n v e s t i g a t e t h e u r g e n c y b a c k g r o u n d . I t i s a l s o i mp o r t a n t t o k n o w responsibility forms and criminal sanction to be practiced against the corporation. Because of the peoples complaints has been lasting since period of 1994/1995, administrative and civil law sanction failed, while criminal sanction has been unpracticed, this then seems as a real obstacles. This research also aims at involving the obstacle for analyses. The principal objektive is to arrange alternative solution to overcome the punishment of application obstacle against the corporation. Therefore, this is an interesting case study. This research is descriptive. The approach used discussing the problems is combination between normative and sociologic (empirical). Location of research is at Kelurahan Mabar. The target of research is not only placed to previous events, but also and analyses will be directed to current tendency. Sample is determined purposively as data resources consisting of 23 peoples who have ever conducted demonstration (protest). To make the data complete, information also was gained from pertaining instances, people figures or from corporation in Medan Industry Area itself. The instrument used to collect the data is questionnaire followed by interview, and direct
1
Muhammadiyah College of Law of Aceh Tengah, Takengon.
2
Law Faculty of North Sumatera University.
Yusra : Urgensi Penerapan Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup…, 2001 USU Repository © 2007
Survey to site (field research). The collection of data does not only focus to quantitative aspect, rather than qualitative. For this descriptive determination of sample purposively and qualitative aspect of collected data, then the analyses used is qualitative. The problem in this case that, corporation as target, did not complete the questionnaire sent. But the research process also gave a considerable result. The result of research regarding the importance background of adopting punishment against corporation implementing environmental offences in KIM, depart from the importance of protection to victim, precautionary principle and increased corporation actor, i.e., in addition to PT.Medan Canning also PT.Juta Jelita, PT.Red Ribbon and PT. Indokarya Tetap Cemerlang. There is a chance of adopting punishment application as premium remedium. The form of criminal liability is corporation will bear responsible through strict liability principles. Criminal sanction consists of, 1) fine, 2) compensation ti victim. In addition, it is important to enforce temporary treatment by stopping the activities resulting in pollution. But there are several obstacle to do this, such as, 1) decreased people participation due to the lack of security, 2) the lack of integrated formulation of criminal liability and criminal sanction against corporation, particularly such as compensation and temporary treatment in act of the Republic of Indonesia No.23 of 1997 concerning Management of the Living Environment, 3) the absence of sanction enforcement guideline to determine for when the certain types of sanction to be adopted. This all obstacles indicate that the absence of integration in formulation of punishment in law, that implicates to management. The alternative solution are, 1) formulation of special policies (special institution), 2) the strict liability responsible can be practiced; this has less cost, so the principle is 'the thinks speak for itself'. It is important to make criminal sanction, punishment or treatment to be perfect, 3) there must be a guideline for sanction adoption. People’s protection as a witness to investigation interest of environment offences.
Keywords:
1.
2. 3. 4. 5.
Corporation as criminal actor on environment offences Criminal responsibility Criminal sanction Punishment application Precautionary integrity and equilibrium
Yusra : Urgensi Penerapan Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup…, 2001 USU Repository © 2007
