URAIAN TUGAS BALAI PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KEPALA BALAI (1) Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan mempunyai
tugas
pokok
membantu
kepala
dinas
dalam
melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dibidang perbenihan dan proteksi tanaman kehutanan dan perkebunan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Balai
Perbenihan
dan
Proteksi
Tanaman
Kehutanan
dan
Perkebunan, mempunyai fungsi: a. Perumusan rencana teknis operasional Balai; b. Pelaksanaan
pelayanan
dalam
bidang
perbenihan
meliputi
pengadaan, pengelolaan dan peredaran benih tanaman serta pembinaan varietas dan pelestarian plasma nutfah; c. Pelaksanaan pelayanan dalam bidang proteksi tanaman meliputi pengamatan, peramalan, identifikasi, analisis dampak kerugian hasil/fenomena iklim dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) beserta faktor yang mempengaruhinya; d. Pelaksanaan kebijakan teknis perbenihan dan proteksi tanaman kehutanan dan perkebunan; e. Pengelolaan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1), Kepala Balai mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. Merumuskan rencana teknis operasional Balai; b. Melaksanakan
pelayanan
dalam
bidang
perbenihan
meliputi
penyediaan, pengujian, pengawasan dan pengendalian benih/bibit bermutu dan sertifikasi; c. Melaksanakan pelayanan dalam bidang proteksi tanaman meliputi pengamatan, peramalan, identifikasi, taksasi kehilangan hasil dan dampak anomali fenomena iklim serta pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); d. Melaksanakan
pembinaan
benih/bibit tanaman;
penangkar,
pengada
dan
pengedar
e. Melaksanakan identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal; f. Melaksanakan pelestarian plasma nutfah; g. Melaksanakan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT; h. Melaksanakan
pengembangan
teknologi
Pengendalian
Hama
Terpadu (PHT); i. Mengelola data dan informasi kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman; j. Melaksanakan
koordinasi
teknis
pengembangan
jaringan
dan
kerjasama laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman; k. Mengelola ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; l. Menyusun laporan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
SUB BAGIAN TATA USAHA (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja, evaluasi, pelaporan,pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian serta data dan informasi. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1), Subag TU mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. Menyiapkan bahan, mengolah dan menyusun rencana kerja; b. Melaksanakan adminstrasi keuangan; c. Melaksanakan kegiatan kearsipan, pengelolaan perpustakaan dan surat menyurat; d. Melaksanakan pengelolaan inventaris aset balai; e. Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban, keamanan dan perlengkapan dan Kehumasan; f. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. SEKSI PRODUKSI DAN SERTIFIKASI BENIH (1) Seksi Produksi dan Sertifikasi benih mempunyai tugas membantu Kepala Balai dalam melaksanakan kegiatan di bidang perbenihan tanaman; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi dan Sertifikasi benih Tanaman mempunyai rincian tugas:
a. Menyiapkan bahan, mengolah dan menyusun rencana kerja; b. Melaksanakan
penyediaan,
pengelolaan
dan
pendistribusian
benih/bibit; c. Menyiapkan bahan inventarisasi, identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal; d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelestarian plasma nutfah dan kebun koleksi/arboreteum; e. Pembinaan penangkar, pengada dan pengedar benih/bibit tanaman; f. Menyiapkan
bahan
sertifikasi
sumber
benih
dan
melakukan
pengujian mutu benih/bibit; g. Menyiapkan bahan evaluasi kinerja varietas unggul yang telah dilepas; h. Memberikan pelayanan teknik perbenihan tanaman; i. Menyiapkan bahan koordinasi teknis pengembangan jaringan dan kerjasama operasional laboratorium perbenihan; j. Melaksanakan pengelolaan instalasi perbenihan sesuai dengan fungsinya; k. Memberikan pelayanan data dan informasi bidang sertifikasi tanaman; l. Menyusun laporan sesuai dengan tugas dan fungsinya. SEKSI PROTEKSI TANAMAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN BENIH (1) Seksi Proteksi Tanaman dan Pengawasan Peredaran Benih mempunyai tugas membantu Kepala Balai melaksanakan kegiatan di bidang proteksi tanaman dan pengawasan peredaran benih. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Proteksi dan Pengawasan Peredaran Benih mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. Penyusunan rencana kerja Seksi; b. Melaksanakan pelayanan dalam bidang proteksi tanaman meliputi peramalan, pengamatan, identifikasi dan pengendalian OPT serta faktor yang mempengaruhinya; c. Melaksanakan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT;
d. Melaksanakan pengembangan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas, pelepasan dan pengawasan agens hayati OPT, pengawasan peredaran benih dan bibit tanaman dalam wilayah provinsi; e. Melaksanakan pengembangan teknologi pengendalian OPT
secara
terpadu meliputi kulturteknis, mekanis, biologis dan kimiawi; f. Memberikan
pelayanan
data
dan
informasi
bidang
proteksi
tanaman; g. Menyiapkan bahan koordinasi teknis pengembangan jaringan dan kerjasama operasional laboratorium proteksi tanaman; h. Melaksanakan pemantauan benih impor wilayah provinsi; i. Menyiapkan bahan analisis data serangan dan perkembangan OPT serta taksasi kehilangan hasil akibat serangan OPT; j. Melaksanakan pengelolaan instalasi sesuai dengan fungsinya; k. Menyusun laporan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BALAI PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BANTEN KEPALA BALAI (1) Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten mempunyai tugas pokok membantu
kepala
dinas
dalam
melaksanakan
kegiatan
teknis
operasional Dinas di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya yang meliputi perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan dan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan Taman Hutan Raya Banten. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten, mempunyai fungsi: a. Penyusunan rencana teknis operasional Balai; b. Pelaksanaan perencanaan pengelolaan kawasan; c. Pelaksanaan perlindungan; d. Pelaksanaan
pengawetan
keanekaragaman
hayati
dan
ekosistemnya; e. Pelaksanaan pemanfaatan kawasan hutan, tumbuhan dan satwa; f. Pelaksanaan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan; g. Pelaksanaan kegiatan administrasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan pelaporan. (3) Kepala Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. Merumuskan rencana operasional Balai; b. Menyelenggarakan inventarisasi potensi kawasan, penataan kawasan, dan penyusunan rencana pengelolaan; c. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan beserta ekosistemnya; d. Menyelenggarakan pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya; e. Menyelenggarakan pemanfaatan kawasan, tumbuhan dan satwa; f. Menyelenggarakan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan; g. Menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat; h. Menyelenggarakan pengkajian teknis dalam rangka pengembangan, pengawetan, pemanfaatan kawasan dan evaluasi kesesuaian fungsi; i. Merumuskan pertimbangan teknis dalam rangka pemberian ijin pemanfaatan kawasan;
j. Menyelenggarakan administrasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan pelaporan; k. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi; l. Menyusun laporan sesuai dengan tugas dan fungsinya. SUB BAGIAN TATA USAHA (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pengelolaan administrasi, keuangan, umum dan kepegawaian serta data dan informasi. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1), Subag TU mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. Menyiapkan bahan, mengolah dan menyusun rencana kerja; b. Melaksanakan adminstrasi keuangan; c. Melaksanakan pemungutan retribusi, iuran serta penerimaan lainnya; d. Melaksanakan kegiatan kearsipan, pengelolaan perpustakaan dan surat menyurat; e. Melaksanakan pengelolaan inventaris aset balai; f. Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban, keamanan dan perlengkapan dan Kehumasan; g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
SEKSI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI (1) Kepala
Seksi
Perlindungan
melaksanakan
perlindungan
dan dan
Rehabilitasi rehabilitasi
mempunyai kawasan
tugas beserta
ekosistemnya. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. Menyusun program dan rencana kerja seksi; b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data perlindungan, rehabilitasi dan restorasi kawasan; c. Melaksanakan perlindungan, rehabilitasidan restorasi kawasan; d. Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan masyarakat daerah penyangga;
e. Melaksanakan pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya; f. Menyiapkan bahan kerjasama pengelolaan meliputi perlindungan, rehabilitasi, restorasi dan pemberdayaan masyarakat daerah penyangga; g. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis pengambilan kebijakan Balai; h. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan; i. Menyusun laporan sesuai dengan tugas dan fungsinya. SEKSI PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN (1) Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pemanfaatan dan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a.
Menyusun program dan rencana kerja seksi;
b.
Melaksanakan inventarisasi potensi kawasan;
c.
Melaksanakan penataan blok pengelolaan kawasan;
d.
Melaksanakan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan;
e.
Menyiapkan bahan pertimbangan teknis pengembangan dan pemberian ijin pemanfaatan kawasan;
f.
Melaksanakan pemanfaatan tumbuhan dan satwa;
g.
Menyiapkan bahan kerjasama pengelolaan meliputi penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi;
h.
Menyiapkan bahan promosi dan publikasi;
i.
Melaksanakan pelayanan dan pengembangan usaha;
j.
Melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
k.
Menyusun laporan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BALAI PELAYANAN PEREDARAN HASIL HUTAN KEPALA BALAI (1) Kepala Balai mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan kegiatan pelayanan peredaran hasil hutan dan melaksanakan kewenangan desentralisasi serta kewenangan yang tidak/belum dapat dilaksanakan oleh Kab/Kota, atau dilaksanakan secara bersama-sama yang menyangkut peredaran hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana teknis operasional Balai; b. Pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian peredaran hasil hutan; c. Pelaksanaan
pendataan,
pengawasan
pemuatan
dan
pembongkaran hasil hutan; d. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen legalitas hasil hutan; e. Pelaksanaan koordinasian dan fasilitasi teknis peredaran hasil hutan; f. Pelaksanaan pelayanan penerbitan dokumen legalitas hasil hutan; g. Pengkajian dan analisis teknis operasional pengendalian peredaran hasil hutan; h. Pengelolaan
ketatausahaan,
keuangan
dan
kepegawaian
pengujian,
pengelolaan
Balai; i. Pelaksanaan
bimbingan
teknis
dokumen peredaran hasil hutan. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Balai mempunyai tugas sebagai berikut : a. Merumuskan rencana operasional pelayanan peredaran hasil hutan berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan; b. Melaksanakan pengukuran,
pengawasan, pemuatan
sesuai ketentuan;
dan
pemeriksaan, pembongkaran
pengujian, hasil
hutan
c. Melaksanakan pengendalian kegiatan peredaran hasil hutan yang keluar dari wilayah Provinsi Banten sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. Melaksanakan pengendalian penelitian keabsahan dokumen hasil hutan yang masuk ke wilayah Provinsi Banten sesuai dengan peratuaran perundang-undangan; e. Melaksanakan pendistribusian dan penyimpanan dokumen legalitas hasil hutan; f. melaksanakan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
tugas
penguji dan memberikan bimbingan teknis; g. Melaksanakan pemeriksaan dan penelitian persediaan bahan baku industri pengolahan hasil hutan; h. Melaksanakan
monitoring,
evaluasi
dan
pengawasan
penggunaan dokumen peredaran hasil hutan serta laporan peredaran hasil hutan; i. Melaksanakan
pengawasan,
pengujian
pemanfaatan
peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi; j. Pelaksanaan
pengesahan
registrasi
dokumen
Faktur
Angkutan Kayu Olahan Industri dan TPT; k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi. l. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsi. SUB BAGIAN TATA USAHA (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja, evaluasi, pelaporan,pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian serta data dan informasi. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1), Subag TU mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. Menyiapkan bahan, mengolah dan menyusun rencana kerja; b. Melaksanakan adminstrasi keuangan; c. Melaksanakan kegiatan kearsipan, pengelolaan perpustakaan dan surat menyurat; d. Melaksanakan pengelolaan inventaris aset balai; e. Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban, keamanan dan perlengkapan dan Kehumasan;
f. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. SEKSI PENGAWASAN PEREDARAN HASIL HUTAN (1) Seksi Pengawasan Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengawasan, koordinasi, pembinaan
dan
bimbingan teknis penyelenggaraan peredaran hasil hutan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(2),
Kepala
Seksi
Pengawasan
Peredaran
Hasil
Hutan
mempunyai tugas sebagai berikut : a. Melaksanakan
pendataan
dan
inventarisasi
industri
pengolahan kayu; b. Melaksanakan
pendataan
dan
inventarisasi
penangkar
tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi; c. Melaksanakan
pengawasan
kegiatan
pemuatan
dan
pembongkaran kayu; d. Melaksanakan
pengendalian
kegiatan
peredaran
kayu,
tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi, keluar dan masuk wilayah Provinsi Banten; e. Melaksanakan pengawasan, pemanfaatan dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi; f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan peredaran hasil hutan; g. Melaksanakan pembinaan terhadap industri pengolahan hasil hutan; h. Melaksanakan
monitoring
serta
evaluasi
mutasi
kayu,
realisasi produksi dan penerimaan kayu bulat di industri pengolahan kayu; i. Melaksanakan
pengelolaan,
pendistribusian
peredaran hasil hutan; j. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsi.
dokumen
SEKSI PENGUJIAN HASIL HUTAN (1) Seksi Pengujian Hasil Hutan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan
pengujian
hasil
hutan,
koordinasi,
pembinaan
dan
bimbingan teknis penyelenggaraan pengujian hasil hutan. (2) Uraian Tugas Seksi Pengujian Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan, mengolah, dan menyusun rencana kerja; b. Melaksanakan pengujian dan pengukuran pada kegiatan pemuatan dan pembongkaran hasil hutan; c. Melaksanakan pemeriksaan dokumen legalitas hasil hutan keluar masuk ke wilayah Provinsi Banten; d. Melaksanakan
pemeriksaan,
penelitian,
dan
persediaan
bahan baku industri pengolahan hasil hutan; e. Melaksanakan pemeriksaan legalitas dokumen asal dan tujuan hasil hutan; f. Melaksanakan pemeriksaan fisik tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kegiatan ekspor/impor; g. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pengujian hasil hutan; h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsi.
