Oleh : Kepala Balai Penelitian Kehutanan Manado

2 .1 Program dan Kegiatan Daerah untuk Mencapai Target Penurunan Emisi: Pengalaman Pembangunan Permanent Sampling Plot (PS P) dan Rencana Pengelolaan PSP Pasca 2014 di Provinsi Sulawesi Utara Oleh : Kepala Balai Penelitian Kehutanan Manado Dalam kajian yang dilaksanakan oleh Ditjen Planologi Kementrian Kehutanan pada cahun 2011 centang penemuan Tingkat Emisi Referensi (Reforence Emission Level, REL), Su lawesi U tara berada pada ururan ke-26 dari 33 Provinsi di Indonesia. Sulawesi Utara dapat berkontribusi dalam penurunan em isi sebesar 0,46% atau 18.892.216 Ton C02e dari total target penurunan emisi Indonesia sampai tahun 2020 melalui skenario Business As Usual atau tan pa ada rencana aksi. Permasalahan cekanan cerhadap hutan masih ringgi dan lahan kriris masih cu kup luas, sehingga perlu suaru program dan kegiatan daerah dalam rangka penurunan emisi. Program dan kegiatan tersebut diantaranya: 1. Pemantapan kawasan konservasi dan lindung 2. Pembangunan Hu tan Tanaman Rakyat (HTR), Hu tan Rakyat (HR) maupun kegiacan Rehabilicasi Hutan (RHL) 3. Menekan laju perusakan hucan dan pengurangan eksploicasi sumberdaya alam secara berlebihan 4. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan (ecotottrisrn and environrnental services) 5. Pengembangan usaha skala kecil (small scale enterprise). 6. Pengembangan energi terbarukan seperci mikrohidro di kawasan penyangga dan desa terpenci l. I

2.1.1 Pembangunan Permanent Sampling Plot (PSP)

l

Pem bangu nan PSP di Provinsi Sulawesi U tara merupakan kerjasama antara Pus Ii tbang Perubahan] klim dan Kebijakan dengan Balai Penel irian Kehuranan M anado, dalam kerangka Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) yang dibangun pad a rahun 2012. Tujuan dari pembangunan PSP ini adalah untuk mendukung sistem penghirnngan dan pelaporan karbon beserta perubahannya yang dapar diverifikasi (M easurable, Reportable and Verifiable), yaitu Srok Karbon Hu can di Provinsi Sulawesi Urara. Lokasi PSP di Provinsi Sulawesi Utara rerdapat di kawasan KPHP Poigar, CagarAlam Tangkoko - Dua Saudara dan Hurnn Lindung Gunung Tumpa. Prosiding Workshop Strategi Moni1oring dan Petaporan Plot Sampd Pronancn d1 Prov1nsi Sulawesi U1ara

19

Tabel 2. Lokasi Pembangunan Plot

1.

KPHP Poigar

2.

CA Tangkoko-Dua Saudara

3.

HLGunung Tumpa

• Hutan Dataran Rendah • Hutan Pegunungan • Hutan Pantai • Hutan Dataran Rendah • Hutan Pegunungan • Hutan Lumut • Hutan Datar.an.Rendah Total

3 3 3 3 3 3 4

22

Kompon en biomasa yang diukur mengacu pada SNI 7724: 2011 tentang "Pengukuran dan Pcnghicungan Cadangan Karban - Pengukuran Lapangan unrnk Penaksiran Cadangan Karban Hucan (Ground Based Forest CarbonAccozmting)", yaicu: 1. BiomasaAras Permukaan (Pohon , Tiang, Pancang, Semai, Tumbuhan Bawah)

2. Biomasa Bawah Permukaan (Ahr) 3. Serasah 4. Nekromasa (Kayu Mari) Tahapan kegiaran pembangunan PSP di lapangan yaitu: 1. Pengangkutan patok

2. Pemasangan pacok 3. Pengukural1 dimarer pohon

4. Pengukui:an dimensi nekromassa

5. Penandaan diameter dan cagging nomor pohon 6. Pengambilan contoh serasah 7. Pengukuran rumbuhan bawah

8. Pcnimbangan conroh serasah 9. Pengeringan conroh

20

Smnegi Monnonng PSP tmtuk Mencapa1Target RAO dan SRAP Provins1

~.

Tabel 3. Hasil Rekapitulasi Total Biomassa lokasi dan Tipe Hutan

I

.

I. CA Tangkoko·Dua Saudara Hutan Pantai Hutan Dataran Rendah Hutan Dataran Tinggi Hutan Lumut II. KPHP Poigar Hutan Dataran Rendah Hutan Dataran Tinggi Ill. Hl Gunung Tumpa Hutan Dataran Rendah

Total Biomasa (ton/ha)

159.20 149.29 159.27 159.09

58.91 55.24 58.93 58:86

0.094 8.54 7.23 4.44

3.90 5.72 3.48 7.58

222.10 218.79 228.92 229.97

150.45 180.72

55.66 66.87

0.027 0.134

5.14 4.00

211.27 251.72

344.44

127.44

0.0031

3.22

475.10

Kctcrangan: mmggunakan persamaan dan Sadan litbang Kehu1anan Toto/ dry weight=O, 1728{DBH)1-Ul'

Biomassa tiap lokasi ton/Ha

-g

500

llS

300

.

475.1

400

:!::. I/) I/)

e 200 ,2 100 al

0

231.4

224.1

I

I

I

CA Tangkoko Dua Saudara

I

KPHP Poigar

HL Gunung Tumpa

Lokasi

Cambar 3. Pengukuran Biomassa terhadap 3 lokasi Hasil konversi biomassa pada keciga lokasi PSP dapar dilihac pada table di bawah berikuc:

Prosiding Workshop S1rategi Monitoring clan Pelaporan P101 Sampel Ptrmanen

d1 Provins1 Sulawesi Utara

21

1 Tabel 4. Hasil Konversi Biomassa pada Lokasi PSP -

-

-

-

Lokasi PSP

Biomassa (!onjha)

Carb9n (ton/ha)

C02 (tonjha)

CA Tangkoko-Dua Saudara

224,1 231,4 475,1 310,2

105,3 108,8 223,3 145,8

386,2 398,8 818,8 534,6

KPHP Poigar HL Gunung Tumpa Rata-rata

Biomasa pertipe hutan (ton/ha)

.,I 350 300 250 b"1omasa 200 150 100 50 0 1.-~======"'...::::::::==:::::~~-====:.;__~-====~

Hutan Pantai

Hutan Dataran Rendah

Hutan Dataran linggi

Hutan Lumut

Cambar 4. Biomasa pada tingkat tipe hutan Biomasa perkomponen ( 0/o) s erasah

20/o n e kromasa

1°/o B a w a h permukaan

26°/o

:tas p e rrrukaa n

71°/o

Cambar 5. Komposisi biomasa pada tiap komponen

22

Suacegi Monnoring PSP untuk Mcncapai Target RAD dan SRAP Pr~nsi

Rencana pasca cahun 2014 adalah:

l. Melakukan 'Pengukuran pada P SP yang sudah dibangun sccara berkala 2. Pcngelolaan dan Pcmantauan Plot bersama pengelola dan Masyarakac 3. Mcningkackan koord inasi dengan para pihak ( BPKH, Biro SDA, Dishuc, BLH, dan masyarakac) 4. Perccmuan hasil monitoring secara periodik bersama para pihak Rata-rata cotal biomassa per ekosiscem di hman pamai sebesar 222,10 con/ha, hucan dararart rendah sebesar 301,95 ton/ha, hutan dataran tinggi sebcsar 240,32 ron/b.a clan hutan lumut sebesar 229,97 ton/ha. Kendala dan tantangan lebih banyak cer kait kondisi lapanga11. -Pemancauan biornassa dalam plor pengukurari perlu dihksanakan secara berkala untuk mengecahui perubahan biomassa berdasarkan hasil pengukuran awal. Pengclolaan dan pemantauan plot melibatkan pengelola kawasan dan masyarakat sekicar.

2 .2 Strategi dan Kebijakan Provinsi Sulawesi Utara untuk Mencapai Target Penurunan Emisi : P~ngalaman dari Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Oleh: Ir. Royke 0. Roring, Msi, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Ucara Rencana Aksi Nasional Pcnurunan Emisi Gas Ru mah Kaea (RAN-GRK) adalah wujud komittnen Indonesia untukmenuruohn pemanasan global/ emisi GRK secara sukarcla. Komicmen ini. disampaikan Pres.iden RI dalam G20 M'eeting (P icrsbu tg, September 2009). Indonesia berkomitmen untuk menurunkan cmisi sebesar 26% unmk usaha sendiri adan 41% dengan dukungan inrernasional.

RAN-GRK merupakan upaya dengan pendekatan ganda guna untuk mengalokasikan upaya·upaya mirigasi. Penyusunan RAN-GRK dilaksanakan linras scktoral dengan meljbarkan scktor pertanian, Kehutanan Lahan Gambut, Eaergi dan Transponasi, Tnduscri , limbah serta Kegiatan pendukung lainnya. Penyusunan RAN-GRK pun dilakukan secara regional dengan Pengembangan RcncanaAkst Dacrah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaea ( RAD -GRK). f>rosiding Workshop StratcgiMonitoring dan f>elaporan Plot Sampel Permancn d1 Provlns1Sulawesi U!aril

23

Komitmen Presiden pada G-20 Pittsburgh dan COP15 Menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2020

'

26%

26+15=41%

_____ Upaya Sendirl d an Dukungan i nternasional

Upaya sendiri \

'----------

•

)

,/

PERPRES61/ 2011 TTG RAN GRK IN PRES 71/2012 TTG IVENTA RISASAI GRK SEB MENDAGRI BAPPENAS KEMEN LH

Cambar 6. Komitmen Presiden pada G-20 Peran pemerincah dalam penyusuoan RAN maupun RAD GRK adalah berkoordinasi anrara pusat dan daerab. Pemerintahan daerah me rupakan sub sistem pemcrintahan secara nasional setta memiliki peran yang signifikan daJam mewujudkan pencapaian target nasional melalui Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam kewenangannya masing-masing.

>

~- --------------- -- ---------------- ~, I

/

1

PERAN PROVINS!

1 1

.._____

'

\

1

KAB/ KO-r'•A DI WrL.NYA 1

I I

me11goordi11asika11

Pe11yele119garaa11 ur11sa11

pemerintaha11 daerah

'

I

'---------------------- - ----- -------~

/

Cambar 7. Ketentuan PP No. 23 tahun 2011 & PP 19 (Cub sbg wakil pem pusat)

24

S1ra1cg1 Mon11onng PSP untuk Mencapa1Target RAO dan SRAP Provmsi

Keterkairan aturan dengan upaya penurunan emisi GRK dapat dilihat pada

Gambar dibawah ini

r------------------------------ --------------------------------------------------------1 ) a;

I

lll1 .

- _ ---

I

I I

! I I

I'I

: I I

'

~f.n~ ... i~.,,I' 1!:!007 [C'U-.ua111-

·----

I'

-~

•,

Cambar 8. Keterkaitan aturan dengan upaya penurunan emisi CRK dapat dilihat pada Cambar dibawah ini Issue Perubahan Iklim Sebagai Urusan Wajib Y...ng D icanggulangi Bersama Lingkungan Hidup merupakan Urusan Wajib Daerah (UU No. 32 tahun 2004)

PERPRES 61/11 TTG GRK

•

G U BERNUR

Pembagian Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan Hid up (Pusat, Provinsi, d;rn Kabupaten/Kota) (PP No. 38 Tahun 2007)

Tfm Koord .Penyu:aun RAD-GRK

P.J•w•b

: a-"bor-n ur

K•tua S•kretc•rlll Aneeot•

: Sekr etarJs, 04oera.h : Kepah• B~ppedn : Kep•I• $KPD

tereobune dola.m

Organisasi Daerah (PP No. 41 tahun 2007)

Tahapan Perencanaan Daerah Permendagri No.54 I 2010 tentang Pelaksanaan PP No.8 /2008 (RKPD/RPJMD/RENSTRASKPD)

Pok.JP•pok,J;11

RAO - GRK (Pera tu ran Gubernur Nomor: 56 Tahun 2012)

Gambar 9. Hubungan kebijakan Pemerintah dengan Pemda dalam pencapaian penurunan ECRK Prosid1ng Workshop S1ra1cgi Monimnng dan Pelaporan Ploi Sampcl Permanen di Provms1 Sulawt'S1Utara

25

URUSAN UNGKUNGAN HIDUP(PERUBAHAN IKUM) UU N o.32~HUN 2004

..

PRESI OEN KOMITMEN INTERNASIONAL RAN-GRK

MENJAOI URUSAN WAJIB DA ERAH PP No.38/ 2007: PEMBAGJANURUSAN PEMERINTAHAN

--.

ORGANI SASI PERANGKAT OAERAH PP No.41

I

200 7

PERENCANAAN OAERAH PP No.8 I 2008

PERGUB

PERMENOAGRI No.54 / 2010: RKPD/RPJMO/RENSTRA SKPD

RAD·GRK

~

1 GU8ERNUR

Luar

It

Negerl Masyaraka

BUPATI / WALIKOTA

..

DAK-t.H

APBD

F

St akeholde

r lain1>ya

5,. a t<>

Cambar 10. Issue Perubahan lklim Sebagai Urusan Wajib RPJPN

APBN

RAN-GRK

RAD-GRK

RPJPD

RPJMD

RKPD

RENSTRA

RENJA SKPD

SKPD

APBD

Cambar 11. RAD-CRK Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah (Provinsi)

26

Srmegi Moo11or1ng PSPunu1ltMencapa1Targc1 RAD <1anSRAPProY1os1

Strategi D an Kebijaka.n Pemerintah Provrnsi Sulut D alam Rangka Penut unao Emisi Gas Rumab Kaea. Pecatu ran Gubernur Nomor. 56 Tahun 2012 Teotang RcneanaAksi D aerah Penruunan Emisi Gas Rumah Kaea Prov. Sulut.

2.2.1 Sektor Kehutanan l. 2. 3. 4.

Pengembaogan Pengelolaan Hucan Berbasis Spasial Penataan Ruang untuk kejelasan dan kepasrian wil;ayah berbasis spasial Mempcrbaiki kritcria dan standard pengelolaan hman lesrari Penguatan ke lembagaan KPH agar bisa sccara opcrasional sampai pada cingkat tapak. 5. Memasukbn aturan-aturan lokal (atoran adat) dalam kebijakan daetah. 6. POKJAsebagai forum koordinas i dan bllkan eksekutor, yang akan rnemberikan rekome11dasi dan menggerakkan para plhak di daerah.

2.2.2 Sektor Transportasi Yang Dilaksanakan Pada Tahun 2013 lni

1. Pelatihan Smart Driving Sebesar 0,003 Co2eg 2. Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT)/Trans Kawanua Sebesar 0,029 Co2eg 3. Andalalin (Analisis Dampak Lalu Lintas) Sebesar 0,082 Co2eg. 4. Arcs Sebesar 0,066 Co2cg 5. Awak Kcndaraan Umum Teladao (A.KUT) Sebesar 0,003 Co2eg. 6. Pelapr Pelopor KeselamatanJalan Sebesar 0,002 Co2eg. 7. PeremajaanArmadaAngkutan Umum 0,021 Co2eg Tahun 2016.

2.2.3 Sektor Energi Kegiacan aksi mitigasi dilakukan dengan pemanfaatan energi terbarukan ( OffGrid) dengan program petnbangun.ao Pembangkit Lisu-i k Tenaga Surya Solar .Home System (PLTS SHS) Dan Pembangunan Pemhangkit Listi:ik Tenaga Surya Penernngan Jalan Umum (PLTS P] U). Dari program dan kegiatan tersebut, penurunan emisi gas rumah kaca yang bcrhasil dicapai pada cahun 2011 adalah sebesar 54,24 Ton Co2e dan pada tahun 2012 adalah sebesar 84,58 ton C02e.

2.2.4 Sektor Limbah Program Mirigasi yang dilakukan dalam mcnurunkan emisi GRK dari sektor limbah:

l. Minimasi sampah dengan cara penambahan jumlah TPST

ProSJding Workshop Smuegi Moonoong dan Pel
di Provin5' Sulawesi uw,1

27

2. Rchabilirasi TPA 3. Penggunaan Jamban Septic Tank dan lPAL Komunal Kemajuan RAD Sulawesi Utara dari Sektor Limbah, dianraranya:

1. Sk Cub. rencang Pokja Rad Grk Suluc 2. Persiapan Pelacihan l nvencarisasi RAD GRK Sulawesi Urara melibackan Kabuparen/Kora dan lnsransi terkair Provinsi 3. Pengumpulan data 4. Analisis data menggunakan Worksheet/Excel 5. Mendapatkan data BAU sektor limbah 6. Penyusunan mitigasi Emisi GRK Keberhasi lan penurnnan grk sangat tetgantung dari kepasrian pembagian cugas dan wewenang pemec inrah dan pemda, dprd maupun pemangku kepcntingan dalam perencatJ aan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan scrta pendanaannya. Penguacan rim koordinasi di ungkar Provinsi sebaiknya ditunjang dengan keberadaan rim koordinasi di cingkar kab/kota. Rencana target capaian penurunan grkd terincgrasi kedalam dokrenda. Pembinaan dan pengawasan secara umum maupun reknis dilaksanakan secara berjenjang dan sesuai dengan rugas dan fungsinya.

2.3 Konsep dan Metode Sistem MRV dalam REDD+ Oleh: Dr. IWayan S. Dharmawan MRV (Monitoring, Reporting and Verification) atau dalam bahasa Indonesia rransparan, konsisren, komparabel, lengkap dan akurat merupakan salah satu komponen pencing pela.ksanaan REDD+ . .Dalam BALI ACTION PI.AN (1 b ii) diseburkan bahwa perlu dilakukanAksi Mic:igasi Nasional ( NAMA) oleh negaraberkembang dalam kontek pembangunan berkelanjutan da11 didukung oleh alih teknologi, pendanaan dan pem bangunan kapasiras yang dapat diukur, dilaporkan dan diverilikasi SaJah saru kebijakan Nasional terkait perubahan iklim adalah rargec nasional unruk menurunkan emisi 26% di bawah emisi baseline pada tahu n 2020, yang celah dinyarakan oleb Presiden RI. Dalam UU No.32 rahun 2009, bcrkaitan dengan Perlindungan dan Pengel olaan Lingkungan , pemerincah wajib mengorganisir inven tarisasi nasional. Dalam upaya penurunan emisi ini Juga dibuac Perarnran Presiden cencang RAN-GRK dan Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional.

28

Str.neg1 Monuonng PSPuruuk Menaipa1 Targe1 RAO dan SRAP Provm;i

Indonesia sebagai negara yang termasuk dalam non-annex I harus melakukan Aksi mirigasi termasuk laporan inveotori GRK yang harus dikomunikasikan melalui laporan nasional ( national co1111mmication), setiap 2 rahun sekali berdasarkan keputusan COP Aksi pengurangao emisi suatu negara arau Indonesia dalam hal ini harus measurable ( dapat diukur), r1_Jortable (dilaporkan secara transparan) dan verifiable ( dapat d iverifikasi) sesuaiArahan presiden Indonesia yang menyacakan bahwa Negara kita harus siap dengan MRV sesuai standar internasional. Penghirungan Reference Emisssion Level (REL) dilakukan secara nasional dengan implementasi di sub nasional (provinsi/kabupacen/unir manajemen dengan penggabungan). Konsep MRV adalah: l. Monicoring adalah Proses koleksi data, penyediaan data dasar. Data berasal dari pengukuran lapangan, data dari deteksi dengan remote sensing 2. Reporting adalah Proses pelapor:an secara formal basil pcnilaian kepada UNFCCC ( format sesuai dengan standar yang telah dibuat oleh IPCC Guidelines and GPG). 3. Veri~cacion adalah Proses verifikasi formal terhadap laporan-laporan hasil. Penghitungan Stok Karban

(+) SERAPAN

(-) EMISI

• Citra Sateltte IPCCGL

• Pengukuran di lapangan: 1. Biomasadi atas tanah 2. Biomasa di bawah tanah 3. Sisa kayu mati 4. Serasah 5. tanah

• Stok Karban periodik • Biofisik • Ancaman dan resiko • Aspek sosekbud · Tata kelola

Verifying

Lembaga Penilai lndependen

Pencapaian Target Penurunan Emisi

Cambar 12. Konsep MRVatau Monitoring, pelaporan dan verifikasi

Prosldlng Workshop Stra1egi Mooi1ormg dan Pelaporan Plot Sampel Permancn d1 PrO'lln11Svla~i U1ara

29

Kategorisasi Penggunaan Lahan Menurut IPCC

' Lahan Hutan (Forest Land)

!:

:

Hutan tK Hut.ln Primer Primer Gambut tlutan Primer Mangrove

1

Hut.an Skunder lK

~ Hut~n Skunder Gambut

l I:

i Lahan Pertanian (Crop land)

!

~

Lahan Pemukiman (Settelement) Lahan Lainnya (Other Lands)

HTI Lahan Gambut

!

EE 1 ;

HTll~li

HT! ~naon

HTI liinnya

Sawah

:,·

Pemmian campuran

l

Monokvltur

,

lE :

:

:

AFberbasis bu<>h2~n

Kebun Sawit Kcbun Karel

! ! I

o

~ Kolam 1kan,

:

AF berb&.sis kafet

AF bcrba.sis Damar

Embung kecil

~ Kebun Kopl 1

Kebun Cokhtt

r~· l
Pemv~iman, perumal>a Sampai pada tingkat apa kito do pot mengukur perkampunga~ perubahan /uas on tar kotegori fohan don

:

f

:,

~ Agroforestri Multltrata

Padang • lang.,.lang

Oanau, badt>n i!lr

! l

Terdegradasi Rincan

:

Sernak8e1ukar

-JY sungol, rawa, dam

!

i

+

---,-.> Belukar rawa gambut

;

T~egr.tdilsi Be~t

1

Penani;>n semusitn u:: PertJntan sen1usim Gambut Tanaman tahunan £"mb1.tt

'

Lahan Basah (Wetland)

HTl i.nan Kerlng (LI<)

:

:

:

i

Hutan SkundB Mangrove

1~maman tahunc:in LK

:

: :,

~ Terdetradasi sedan.1

:

i

Lahan Semak/Alang2

(Grass Iand)

:::

Padang pasir

~~=~':~one

pengukuron stok karban, foktor emlsi dan seropan oleh berbagaijenis tutupan fohon poda berbagai sistem pengefalaan hutan don lohan (pemvpukan, pengo/aon air irigosi, po/a tonam, liming, pembvkaan Johan di/)???

Gambar 13. Kategori Penggunaan Lohan menurut IPCC Concoh cabulasi format pelaporanhasil perhitungan emisi dengan menggunakan JPCC GL 2006 dari kehutanan dan perubahan lahan (LULUCF) untuk lahan hutan dan lahan percanjan.

Tabel 5. Kategori Penggunaan Lohan

.... Kategori Penggunaan Lahan Total (Toga/ Land UseCatego11) A Lahan Hutan tetap sebagai Lahan Hutan (FL remaining FL) A.1.

Lahan Hutan cetap sebagai Lahan Hutan (FL remaining FL)

A.2. Lahan menjadi lahan Hutan (Land convened to FL • Lahan Pertanian menjadi Lahan Hutan (CL converted to FL) • Padang rumput menjadi L.ahan Hutan (Cl converted FL) • Lahan Basah menjadi Lahan Hutan (WL converted to FL) • Pemukiman menjadi Lahan Hutan (S converted to FL) • Lahan Lain menjadi L.ahan Hutan (OL converted to FL) B. Lahan Penanian (Crop Land)

30

Slra1cg1 Mo1111onng PSP umuk Mencapa1 Target RAD dan SRAP Provm;1

r,Emis1/serae!!J~Q!I , _ '(TonCQ ,_e)liil

r (

..

----_

-_--

Emisi/serapan C02 (Ton co?_e)

Kateiori_~ umber.~ misi ~an ~e~p:n

B.l. Lahan Pertanian tetap sebagai Lahan Pertanian (CL remaining CL) B.2. Lahan menjadi Lahan Pertanian (Land conve1ted to CL) • Lahan Hutan menjadi Lahan Pertanian (FL converted to CL) • Padang Rumput menjadi Lah an Pertanian (CL converted to CL) • Lahan Basah menjadi Lahan Pertanian (WL conve1ted to CL) • Pemukiman menjadi Lahan Pertanian (Sconverted to CL) • Lahan Lain menjadi Lahan Pertanlan (OL converted to CL)

Verifikasi diperlukan untuk: 1. U n.cuk memas tikan berapa besar penurunan emisi sesuai hasil, cernkur, transparan, dan konsisten sepanjang waktu. 2. Dasar penetapao ReferensiEm.lsi Level (REL). 3. Metode pengukuran yang digunakan. 4. Memasti kan ada/tidalmya pen gali.hao emisi (d isplacement of activities/ cmisstons). 5. Memascikan konsiscensi dengan persyaratan di bawah UNFCCC. 6. Memasrikan cercapainya cransparansi dan kcadilan dalam pembagian insenrif kegiatan REDD+. Pelaksanaan MRV Pengurangan Emisi Kehucanan dapat dilihat pada bagan berikuc:

BPDAS

(2) BP2HP

BPDAS&PS

+ 1 BUK I

'::l [

.....

~

I

PHKA

B~~K

1•

.__

(1A) engukuran, monltorinQ dan (3) pelaporan kegiatan . PLANOLOGI I . .I BPKH 18 (1B) Pengukuran-monitoring dan • pelaporan perubahan tutupan hutan ...... (data remote sensing) {COP) (2) Verifikasi intern dan pelaporan KORNAS (3) Verifikasi (perubahan tutupan huta (KLH) .. J dan stok karbon) dan pelaporan (4) (5) Kemenhut l<e KORNAS (4} Verifikasi data seluruh sektor dan pelaporan ke SET UNFCCC (5) Review tingkat global

,uN~~cc

Cambar 14. Pelaksanaan MRVPengurangan Emisi Kehutanan Prosiding Workshop Srralegi Mon1tonng dan Pel~ran Plot Sampcl Pcrmanen di Pl'O'\'lllS1 Sulawesi U1ara

31

Yang harus dilakukan dalam mendukung sistem MRV ad al ah:

1. Penccapan REL/RL_pada ringkac Provinsi/Kabupaten/Koca 2. Penyusunan PERDA_uncuk invencarisasi GRK 3. Penecapan Lembaga D ae rah yang bertanggungjawab dalam mengkoordinasi.kan pelaksanaan lnventarisasi GRK 4. Pcdo roao/Panduan untuk pengumpulan data akciviras, faktor emisi dan perhitungan emisi dan serapan karbon 5. Pelaksanaan kegiatan Training baik dalam pengumpulan data dan MRV rnaupun penerapan REL/RL pada tingkat rapak dan perhirungan emisi dan serapan karbon 6. Rencana perbaikan sistcm MRV_dan inventarisasi GRK ke depan Metode Sistem MRV 1. Sistem MRVNasional/ Sub Nasional hendaknya dapar mcn;embacani gap ancara kecersediaan citra sacelit remote sensi ng dengan daca invencori masa lampau 2. Kombinasi remotesensi1~(turupan hucan) dan inventori lapangan (dara biomassa) yang diperoleh dari dukungan daca dari PSP 3. Merode yang dipilih dalam Monitoring(M) cergamung pada "Biaya danAkses Kemudahan dalam Mendaparkan Ciera Sacelic Resolusi Tinggi". 4. Menentukan cingkat Tier/kedecilan monitoring Tingkar kecelician yang dipakai dimulai dari Tier 1, Tier 2 dan Tier 3, semakin cinggi Tier yang digunakan semakin rumic metode yang digunakan.

1. Tier 1 menggunakan persamaan dasar (basic equation) dan default EF (yang disediakan dalam JPCC Guideline) 2. Tier 2 metoda ya~g digunakan lebih detail a. Digunakan persamaan yang sedikit lebih kompleks [Sumber: Worksheet IPCC Guidelines, 2006] 6. Pengukuran langsung data emisi c. Merode lebih rinci (fakcor emisi lokal/serapan lokal) 3. Tier 3 Merode paling rinci (faktor emisi/serapan lokal, modeling dan stmzpLing) Tingkac Tier/ kedetilan mecode Monitoring (M) akan sangat menencukan bencuk Reporting/Pelaporan ( R) dan Verification/Verifikasi (V) acau dengan kata lain monitoring menencukan tingkac akurasi, reliabilita.s dan validicas daca pcmantauan cmisi/serapan sekcor LULUCF

32

Strategi Monuonng PSP uniukMencapa1Target RAD dan SRAP Provins•

Beberapa mecode Monitoring yang telah dikembangkan:

..

Tingkar I nrernasional : IPCC GL 2006, Voluntary Carbon Standard (VCS) Tingkat Nasional

SNI 7645:2010 ( K.lasifikasi Penutup Lahan) dan SNl 7724:2011 (Pengukurao Karbon Lapangan )

Contoh regulasi cerkaic sisrem MRV adalah MRV dalam pengusahaan hucan dalam rangka implemencasi REDD+ di Indonesia yang dicuangkan dalam Peraturan Dicjen BPK N0.3/2010 Tentang Siscem MRVPada Pengusahaan Hutan. Pengukuran dihutan tanarnan: 1. 1nven tori H utan (homogenousJ even age): a. Um ur 1 cahu n: sampling intensity 0.2%; b. Unmr setengah daur: sampling intensity 0,5%; c. Umur tebang: sa1npiing intensity 1%; Peta digital, Remote Sensing a. Forrmat: Shapejile (.sbp) geographic lacitude-longirude coordinates b. a) area dan nomor blok, b) blok d.an pusar koordinar, c) jenis canaman yang ditanam d) tahun penanaman, dan e) persencase rumbuh tanaman 2. Pengukuran di HutanNam Invencori Hutan: a. Pada umur 1 tahun: sampling intensir:y 0,2%; 6. Pada umur setengah daur: sampling intensity 0,5%; c. Pad a umur cebang: samp ling intensity 1%; Pad a cebang pill11 tat1atn jalur (TPTJ): a. Pada umur 1 tahun: sampling intensity 0,2%; b. Pad a umur setengah daur: sampling intensity 0, 5% ; c. Pada umur tebang: timbercrm~ing 100%; Peta digital 3. Measm·ement dalam Pemanenan a. Peta dan tabel isian: blok, volume kayu dan jenis tanaman b. Disupervisi oleh lembaga kehmanan berserrilikat dalam perencaoaan dan pcngelolaan hucan, pemanenan hutan dao timber cruising ProSK!ing Wolkstiop Sir.neg. Monuonng dan Pdaporan Plol Sampcl Pcrmanen di Prov1n~1 Sulawesi Utara

33

c. Timber grading dapat diupload dalam www.pubh.dephuc.go.id or www.puhh. dephut.nct. 4. Reporting/ Pelaporan a. Up date seciap rahun b. Dara dapat diakses oleh publik c. Bantuan teknis tersedia untuk para pengusaha peroanfaatan huran

5. Verifikasi a. Up date setiap tahun b. Dara dapat diakses oleh publik c. Bancuan ceknis tersedia unruk para pengusaha pemanfoatan hu tan

2.4 Overview dan Lessons Learned dari Pembangunan PSP untuk Monitoring Karbon Hutan pada Kegiatan FCPF Tahun 2012 Oleh: Mega Lugina, S.Huc, M.For.Sc Perubahan ikl1m adalah berubahnya iklim yang diakibarkan kngsung atau cidak langsung oleh akciviras manusia schingga menyebabkan perubahan komposisi acmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang reramati pada kurun wakrn yang dapat dibandingkan. Tingkat kegawacan perubahan iklim global yang disebabkan oleh em isi karbon ke atmosfer tercermin dalam dokumen /Kyoto Protokol da.n U12ited Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang menekankan penringnya usaha ke arah pengurangan emisi karbon serta penyerapan karbon atmosfor. Kerusakan hutan, kebakaran dan pembalakan liar merupakan akriviras yang akan mcnambah jumlah karbon di atmosfer. sebanyak 60% emisi di indoncsia disebabkan olch perubahan lahan dan kebakaran gambut. Indonesi a sebagai negara dengan luas l1utan tropis keriga di dunia berpocensi menjadi ncgara penyerap emisi karbon. Total emisi Indonesia pada tahun 2006: 1,79 Gr C0 2c ( cermasuk akibat perubahan tucupan lahan dan kebakaran lahan gambut). Lebih dari 60% emisi di Indonesia berasal dari perubahan tutupan lahan dan kebakaran gambuc (SNC, 2010). Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 26% dengan kemampuan sendiri arau 41 %dcngan bancuan intcrnasional. Dalam rangka penurunan

34

Scra1egi Mon11on11g PSP uniuk McncapaiTargei RAD dan SRAP Pr0111nsi

emisi cersebut maka dibuat Peraturao Presiden No. 61/2011 cencang RAN GR.K. RAN-GRK merupakan dokumen rcncana kerja unmk pdaksanaan berbagai kegiacan baik yang secara langsung maupun tidak laogsung menurunkan emisi G RK. RANGRK mengamanatkan pemerintah Provimi uncuk menyusun RAD GRK. Hampir scmua Provinsi sudah selesai menyusun RAD GRK. Dalam penyusunan RAD GRK informasi cadangan karbon lokal sangac penting untuk dikecahui. Perlu kica kccahui bahwa biomassahutan sangadah relevan dengan isu perubahan iklim, karena dari keseluruhan karbon hutao ± 50% diantaranya tersi mpan dalam vegecasi hucan , seperci yang redihar pada gambar dibawah berikut:

FOTOSINTESIS

FOTOSINTAT

~

PENYUSUN BIOMASSA

Penggunaan beberapa metodologi untuk pendugaan cadangan karbon hutan (VCS, IPCC Gl 2006 dan lainlain)

_

~

SNI 7724

___., PENDUGAAN v C02

Cambar 15. Metodo/ogi pendugaan cadang karbon hutan The Fomt Carbon Partnership Facility (FCPF) adalab program yang didanai oleh 18 lembaga donor dan dikoordinaslkan oleh World Bank. FCPF menyusu n suatu kerangka dan proses persiapan REDD+ yang dapat membantu negara-negara parcisipan FCPF dalam mdakubn persiapan REDD+. Dalam rangka mendukung pelaksanaan REDD +, perhitungan cadangan karbon harus berdasarkah tingkat kerincian yang tinggi untuk meningkatkan akurasi perhitungan. Tujuan pembaogunan PS.P yang dilakukao oleh FCPF-Puspijak tahun 2012 adalah: 1. Membangun PSP di berbagai tipe hutan di cingkar Provinsi 2. M embangun database cadangan karbon uotuk setiap ripe hucan di ring.be Provinsi 3. Melakukan monitoring cadangan karbon butan di cingkar Provinsi

PrOS1ding Workshop Stcategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampcl Pcrrnanen d• Pmvin~ Slilawes1 Utara

35

Output dai-i kegiacan pembangunan PSP ini adalah : 1. Terbangunnya PSP uncuk monitoring cadangan karbon di cingkac Provinsi

2. Tersedianya database pcrtumbuhan pohon pada berbagai tipe hucan 3. Tcrsedianya database cadangan biomasa dan karbon di 5 carbon pools (AGB, BGB, serasah, nekromas, tanah) di tingkat Provinsi Terdapat 5 (lima) kriteria dalam pemiliban lokasi PSP, yaitu: Aman , A.ksesibil itas, Kecerwakilan, Keberlanjutan, Status kawasan. Pada cahun 2012, FCPF- Puspijak celah melaksanakan pembanguoan PSP di lima Provinsi dengan berbagai tipe hutan. Keli ma Provi nsi tersebut diantaranya sebagai berikut: 1. Prop. Sumatera Barac celah rnembuat 15 PSPyang mewaki .li cipe hucan sekunder,

2. 3. 4. 5.

agroforestry dan semak belukar. Prop. Sumatera Selacan eel ah mcrnbuatl2 PSP yang mewaki li hutan alarn primer, sekunder, hutan rakyar dan hutan gambuc sekunder. Prop. Sulawesi Utara telah membuar 22 PSPyang mewakili hutan pancai, hucan dataran cinggi, hucan dacaran rendah dan hutan lurnut. Prop. Nusa Tenggara Barat celah membuat 22 PSP yang rnewakili hutan pantai, hucan dacaran tinggi , hucan dataran rendah dan hutan lumuc. Prop. Maluku celah membuac 12 PSP yang mewakili hutan alam primer dan · sekunder.

Mecode Pelaksanaan Pembangunan PSP yaicu 1) Scracifikasi lapangan, 2) Pembangunan PSP, 3) Pengukuran biomasa pada 5 karbon pool: Permukaan atas tanah, permukaan bawah ranah , serasah dan tumbuhan bawah, tanah, dan kayu mati (nekromas).

2.4.1 Cadangan karbon di Nusa Tenggara Barat Cadangan karbon terbesar di HKm Santong yaitu di hutan primer, diikuti huta11 sekunder dan hucan terdegradasi. U ntuk lokasi di KHDTK Rarung, cdangan karbon terbesar terdapac pad a plot yang mewahli ekosisrem ampupu dan yang cerendah pad a plot vegerasi catnpuran. Untuk PSP di lokasi hucan mangrove Jerowaru Lombok Timur karbon certinggi terdapa pada hutan mangrove vegecasi rapat, diikuci hutan mangrove vegecasi sedang dan karbon terendah terdapat di mangrove vegecasi rusak.

36

S1mcg1Momtonng PSPuntuk Mencapa1 Target RAO dan SRAPProv1ns1

Pembangunan Plot Ukur untuk lnventarisasi Pohon dan Destructive Sampling untuk Beberapa Pohon Terpilih

10 'n

T

= =

'"T

1 m x 1 m serasah tumbuhan bav.;ah 2 m x 2 m semai (DBH < 2 5 cm} 5 m x 5 m = pancang (DBH 2.5 - 9 9 cm) 10 m x 10 m =tiang (DBH 10 0 - 19 9 .cm} 20 m x 20 rn pohon (DBH ,;:. 20 O cm}

• = tutupan

=

ta;uk yang cliu kL1r

=garis

transek untuk penguk uran kayL1 mati

Cambar 16. Plot lnventarisasi pohon dan Destrukctive Sampling 2.4.2 Cadangan karbon di Ambon Cadangan karbon cerbesar yai tu di huran primer Pulau Ambon ebesar 44 5 ton C/ha dan .karbon terendah di hutan sekunder Pulau Serarn.

2.4.3 Cadangan karbon di Sumatera Selatan I-Iasil perhitungan ya11g dilaporkan belum selesai dan masih mernpakan hasil dalam bentuk berat basah biomasa. Masih perlu menyelesaikan perhitungan biomasa kering dan cadangan karbon dari kelima pool karbon. Monitoring PSP acau pengukuran ulang di rabun 2013 akan dilaksanakan dengan sumber pendanaan dari DIPAPuspijak rahun 2013. Untuk tahun-tahun berikutnya monitoring PSP diharapka.n dapat dilaksanakan oleh pihak cerkaic dengan pengukuran karbon hutan ( BalaiPenelitian Kehmanan, Dinas Kehuranan, BPKH, di!.) Uncuk iculah besok kira akan melakukan fGD pasca 2014, akan sayang sekali jika PSP cidak dilakukan pengukuran ulang. Prosidlng Wof~op Strategi Monitormg dan Pelaporan Plot Sampel Permanen di PrO'llOSi Sulawesi Utara

37

.

Monitoring dan pelaporan PSP pasca FCPF (2015) dilakukan seciap 3 cahun sekali. Laporan hasil monitoring PSP diserahkan kepada para pihak terkaic dan Puspijak. Kita banyak mendapat saran uncuk melakukan pelacihan cencang pengukuran biomasa huran di cingkat masyarakac, perlu dJakukan monitoring cadangan karbon hucan secara periodik dan perlu roelibackan pengelola kawasan, masyarakat sekitarnya dan Perlu membangun PSP di kawasan yang belum terwakili ekosistemnya. L'lntangan kedepan uncuk PSP ini adalah Scracegi pengelolaan dan pembiayaan monitoring PSPFCPF pasca 2014 yang memerlukan komitmen pihak cerkafr umuk mengalokasikan anggaran, Rancangan sistem pemantauan karbon hutan FCPF dan Harmonisasi sistem pemancauan karbon hutan FCPF dengan tools-tools lain terkait dengan catbon accotmting.

38

Strcl!cg1MonitoringPSP umuk MeocapaiTarget RAD dan SRAP Provinsi