IIITNTERI PI)RTANiAN REPL:BLIK INDONFSiA
PERATURAN#8ilt?fl
F""'H"1*i&5prEpllff
JNDoNESTA
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERTANIAN TAHUN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN I'ANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk mencapai empat target sukses pembangunan pertanian diperlukan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/Balai Perbenihan, Pembangunan/Rehabilitasi UPTD/Balai Proteksi
Pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi Tanaman, (UPTD)/Balai Perbibitan dan Laboratorium Kesehatan Hewan, Pengembangan Prasarana dan Sarana Air, Pengembangan Prasarana dan Sarana Lahan, Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat, Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Pembangunan/ Perbenihan/Perbibitan dan Rehabilitasi/Renovasi Tempat Penampungan Susu dan Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U); b. bahwa untuk membantu Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota dalam penyediaan fisik prasarana dan sarana pertanian, Pemerintah Pusat perlu mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Bidang Penanian Tahun 2014; c. bah.,va berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalarn huruf a, huruf b dar untuk menindaklanjuti Pasal 59 ayat (1) Peraturan Perr:erintah Nomor 55 Tahun 2O05 terrtang Dana
Perimbangan, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2014; Mengingat
:
Nomor 17 Tahun 2003 tentang (trmbaran Negara Republik Negara Keuangan
1. Undang-Undang
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor
5, Tambahan Lembaran
Repubtik Indonesia i'lomor 4355);
Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor
33 Tahun
2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2O06 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI3 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
58 Tahun 20O5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
10. Peraturan Pemerintah Nomor
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
45 Tahun 2013 tentang Pendapatan dan Anggaran Tata Cara Pelaksanaan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan kmbaran Negara
11. Peraturan Pemerintah Nomor
Republik Indonesia Nomor 5423); 12. Keputusan Presiden Nomor
84/P Tahun 20O9 tentang
Pembentukan Ihbinet Indonesia Bersatu II; 13, Peraturan Presiden Nomor
47 Tahun 20O9 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian lJegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 141);
(2) DAK Bidang Pertanian Provinsi meliputi: a. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi Penyediaan Sarana Pendukungnya;
UPTD/Balai Perbenihan dan
b. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai dan Penyediaan Sarana Pendukungnya;
Proteksi Tanaman
c. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Perbibitan dan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya.
(3) DAK Bidang Pertanian Kabupaten/Kota meliputi: a. Pembangunan Prasarana dan Sarana Air; b. Pembangunan Prasarana dan Sarana Lahan;
c. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Penyuluhan; d. Pembangu.nan
Lumbung Pangan Masyarakat dan Lantai Jemur dan/
atau Penyediaan Sarana Pendukungnya; e.
Pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi UPTD lBaJar Perbenihan/ Perbibitan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya;
f. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Tempat Penampungan Susu dan Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U) serta Penyediaan Sarana Pendukungnya. Pasal 4
Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2O14 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kegiatan pilihan, sehingga daerah dapat memilih satu atau beberapa kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebijakan daerah serta ketersediaan pagu anggaran. Pasal 5
Besarnya pagu anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian di Provinsi dan Kabupaten/ Kota Tahun 2014 setiap daerah sesuai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pasal 6
Penanggungiawab dan Pengelola Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2014 terdiri atas: a. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yaitu Dinas Provinsi yang membidangi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan b. Satuan Ke{a Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yaitu Dinas/Badair/Kantor Kabupaten/Kota yang membidangi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Penyuluhan Pertanian, Ketahanan Pangan dan/ atau sebutan lainnya di Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya. Pasal 7
Kegiatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3' tidak Capat dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2O14.
Pasal 8
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desenher
Salinan Peraturan irri disampaikan kepada Yth.: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; Menteri Keuangan; Menteri Dalam Negeri; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS; Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan; Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
Gubernur Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian seluruh Indonesia:
9. Bupati/Walikota Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian seluruh Indonesia.
5
DAFTAR ISI
BAB
BAB
I. PENDAHULUAN..... A. Latar belakang....... B. Maksud dan Tujuan... C. Sasarau.... D. Ruang Lingkup........
......... ....'........
...
I t
"""""" """ "" "" """ ' ' " """""""'
2 2 3
II, KEBIJAKAN DAN KEGIATAN PEMANFAATAN DAK BIDANG ......,..... 3 PERTANIAN TAHUN 2014 A. Kcbijakan DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 ........ '."" " " 3 B. Kegiatan Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2014"" 3 C. Tahapan.Perencanaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2014
Di Pusat........ D. Persyalai2n Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 20 14.. E. Pe laksanaan Pemanfaatan DAI{ Bidang Pcrtanian 'lahun 2014.. BAB
III.
KEGIATAN DAK BIDANG PERTANIAN
..'....4 """"""
4
..........5
PROVINSI..."
6
U[rID/ Balai Perbenihan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya.... 6 1. Pembangunan / Rehabilitasi/ Renovasi UPfD/ Balai Perbenihan Tanaman Pangan............ -......... .......... 6
A. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi
2. 3.
Pembangr-rnan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/ Balai Perbenihan Hortikultura............ . . ... . .... .....'...'-.. 7 Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UFrID/ Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan
dan Hortikultura (BPSBTPH).. ........... ... ..........'-.-.- 9 4. Pc mba ngu nan / Rehabr litasi/ Ren ovasi UFrID/ l0 Balai Perbenihan Perkebunan ..... . .......... B. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Re novasi UPTD/ Balai Protcksi Tanaman dan Penyediaan Sarana Pcndukungnya.. 11 1. Pembangunan / Rehabilitasi/ Rcnovasi UPID/ Baieii Proteksi Tanaman... . '..-.....'...,..'... .... 12
2.
Pembangunan / Re frabilitasi / Renovasi UP'I'D / Balai Proteksi Tanaman Perkebunan...
.......
15
C. Pembangunan/Rehabilitasi Renovasi UPTD/Balai
Perbibitan dan Laboratorium Keschatan hcwan dan 17 Penyediaan Sarana Penclukungnya.................-. 1. Pem bangunan / Reha bilitasi/ Renovasi UPTD/Balai . .... .....'....."' 17 Pcrbibitan.....
2.
Pembangu nan / Rehabilitasi/ Renovasi Bangunan
Laboratorium Kesehatan Hewan.....
.....
.....
1B
BAB IV. KEGIATAN DAK BIDANG PERTANIAN KABUPATEN/KOTA... T.9 A Pengembangan Prasarana dan Sarana Air ............................ 20 ....'...'......-... 20 1. Irigasi AirTanah
2. Irige.si Air Permukaan................... 3. Embung.. 4. Dam Parit.............. B.
Pembangunan Prasarana dan Sarana Lahan Jalan Pertantan... .. .. ......... .
............. 2I ....-.-.'. 21 .'........'......22
I
..........22 i. Pcmbangunan .Jalan Usaha'l'ani (.lUT) ............ .. ............ 22 ... ...23 2. Pcmbanguiran Jaian Produksi........ C. Pembangunan / Rehzrbilitasi/ Renovasi Balai Penyuluhan Pertaniair (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan ..................23 sarana Penyuluhan... 1. Prioritas Pemanlaatan DAK Bidang Pertanian ........ 23 Tahun 2014 untuk BPP di Kccamatan 2. Rehabilitasi/ Renovasi /Kantor BPP di Ke cam atan.......... 24 ..........-....24 3. Penyediaan Sarana Penyuluhan... 4. Pembangunan Kantor BPP di Keoamatan.............. ........... 24
5. D.
E.
Persyaratan Lokasi Pembangunan
............25 Kantor BPP di Kecamatan.............. Pembangunarr Lumbung Pangan Masyarakat clan Lantai Jcmur darr /atau Pcnyediaa n Sarana Pendukungnya............ 25 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi Balai Perbenihan dan Perbibilan selta Pcnyediaan Sarana Pendukungnya..... ..'...' 25
1. 2.
Pembangunan / Rehabilitasi/ Renovasi UPID/ Balai Perbenihan Tanaman Pangan' ........ - -.. -...
-'.. -...
-.... 26
Pcmbangunan/ Rchabilitasi/ Rcnovasi UPID/ Balai Pcr:ber-riharn FIortikultura . ... . . ....... .. .'.....'....-....27
3.
F.
Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPfD/
Balai Perbenihan Perkcbunan................. ....................... 29 4. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UFrfD/ ....................... 29 Balai Perbibitan Ternak..... Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Tempat Penampungan Susu dan Rumah Potong Hewarr Unggas (RPH-U) perta Penyediaan Sarana Pendukungnya......,.......... 30
1. 2.
Pcmbangunan / Rehabilitasi/ Renovasi Tempat .........'......'...' 30 Penampungan Susu (TPS).... Pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi Rumah Potong
Herlan Unggas BAB
V.
(RPH-U).........
PELAPORAN.............. A. Pembinaan.................. B. Pelaporan PEMBINAAN DAN
BABVI. PENUTUP..... Format l. Pagu Alokasi DAK Bidang Pertanian Tahun
.................'.' 3l
........,,..,,32
.." .'.'..... 32 .....'.'...... 33 ............35
2014 untuk Provinsi dan
Kabupaten/Kota; 2. Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2013.
vtl
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR i
TANGGAL
:
lT7/penrcntat/OT.140/lz/20t3 16 Desenber 201j
PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERTANIAN TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN
A.
L,atar belakang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun ke-5 (2010-2O14) mengarahkan pembangunan pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional melalui kontribusinya dalam pembentukan modal, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bio-energi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara dan sumber pendapatan masyarakat, serta berperan dalam pelestarian lingkungan melalui praktek budidaya pertanian yang ramah lingkungan, sehingga arah kebijakan dan strategi yang ditempuh pada RPJMN 2OIO-2OL4 difokuskan pada kesejahteraan ralcyat dalam aspek ekonomi dan pangan.
Dalam upaya meningkatkan peran strategis pertanian tersebut, Rencana Strategis Kementerian Pbrtanian tahun 2010-2014 telah menetapkan EMPAT TARGET SUKSES yang ingin dicapai Kementerian Pertanian yaitu: (1) pencapaian swasembada kedelai, gula dan daging sapi dan swasembada berkelanjutan untuk padi dan jagung; (2) peningkatan diversifikasi pangan; (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta (4) peningkatan kesejahteraan petani. Strategi pembangunan pertanian yang ditempuh difokuskan pada penanganan tujuh aspek dasar yang disebut TUJUH GEMA REVITALISASI, yaitu (1) revitalisasi lahan; (2) revitalisasi perbenihan dan perbibitan; (3) revitalisasi infrastruktur dan sarana; (4) revitalisasi sumber daya manusia; (S) revrtalisasi pembiayaan petani; (6) revitalisasi kelembagaan petani; dan (7) revitalisasi teknologi dan industri hilir. Pencapaian Empat Target Sukses tersebut tentunya tidak mudah, karena kebijakan, program dan kegiatan yang disusun harus mampu menjawab permasalahan mendasar dan isu strategis pembangunan pertanian saat ini, antara lain: (1) meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global, (2) terbatasnya ketersediaan infrastruktur, (3) belurn optimalnya sistem perbenihan dan perbibitan nasional, (4) terbatasnya akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usaha tani, (5) masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh, (6) masih rendahnya nilai tukar petani serta (7) kurangnya koordinasi antar pusat-daerah maupun antar sektor terkait.
Untuk menjawab berbagai permasalahan mendasar
tersebut, diatasi melalui kerangi:a regulasi dan kebijakan guna memberikan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya usaha pertanian, disamping itu juga melalui fasilitasi APBN guna menyediakan infrastruktur publik dan pemberdayaan petani. Sebagaimana diketahui bersama, pembangunan pertanian akan
mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing apabila dilaksanakan dengan pendekatan kawasan yang dikelola dengan sistem agribisnis. Efektivitas dan keberhasilan program pembangunan pertanian akan dicapai apabila di setiap kawasan dibangun dengan kegiatan yang terpadu dan rrutlti-gears, serta mampu mensinergiskan sumber-sumber pembiayaan yang ada antara lain dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, investasi swasta dan masyarakat. Dalam rangka menyediakan infrastruktur dasar di bidang pertanian pemerintah Kabupaten / Kota serta memiliki prioritas nasional akan dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian. Infrastruktur dasar di bidang pertanian tersebut antara lain: Balai Perbenihan Provinsi, Bdai Proteksi Provinsi, Balai Perbibitan dan l,aboratorium Kesehatan Hewan Provinsi serta Infrastruktur air dan lahan, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan, Lumbung Pangan Masyarakat, Balai Perbenihan/Perbibitan Kabupaten/Kota, Tempat Penampungan Susu, Rumah Potong Hewan Unggas.
yang menjadi urusan- Pemerintah Provinsi, dan
Guna mengarahkan pelaksanaan DAK Bidang Pertanian agar berjalan efektif dan efisiensi dalam pencapaian sasaran yang diharapkan, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2014. B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud Maksud ditetapkannya Petunjuk Teknis pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2OI4 ini sebagai acuan dalam penJrusunan RKA/DPA APBD Provinsi dan Kabupaten/ Kota, pemanfaatan dan pelaksanaan kegiatan serta pembinaan, pemantauan dan pelaporan DAK Bidang Pertanian.
2. Trrjuan Tujuan Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2Ol4 rni untuk:
a. menyediakan prasar€rna dan sarana fisik dasar pembangunan
pertanian; b. memperkuat kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan masyarakat; dan
c. meningkatkan kineda pembangunan pertanian di daerah. C. Sasaran
Sasaran Pengalokasian DAK Bidang Pertanian Tahun 2Ol4 pada SKPD lingkup Pertanian, yaitu:
1. SKPD
yang menangani Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan lingkup Provinsi;
Hortikultura,
2. SKPD yang menangani Bidang Pertanian,
Hortikultura,
Perkebunan, Peternakan, Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan lingkup Kabupaten/ Kota.
D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk Teknis pemanfaatan
DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 ini meliputi:
1. Kebljakan dan Kegiatan Pemanfaatan DAK Bidang pertanian;
2. Kegiatan DAK Bidang Pertanian Provinsi; 3. Kegiatan DAK Bidang Pertanian Kabupaten/ Kota; dan 4. Pembinaan dan Pelaporan DAK Bidang Pertanian. BAB II KEBIJAKAN DAN KEGIATAN PEMANFAATAN DAK BIDANG PERTANIAN TAHUN 2014
A.
Kebijakan DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 Kebijakan DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 diarahkan untuk: 1. mendukung pencapaian target surplus beras 10 (sepuluh) juta ton pada Tahun 2OL4 dan peningkatan produksi komoditas pertanian strategis lainnya dengan melakukan refoatsing kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 pada Pembangunan/perbaikan prasarana dan sarana dasar Pertanian di Provinsi dan Kabupaten / Kota.
2. mendukung penyediaan kebutuhan infrastruktur dan pelayanan
dasar pertanian pada kawasan pengembangan komoditas strategis nasional.
3. mendukung penyediaan prasarana dan sarana laboratorium skala prioritas, kesiapan SDM pengelola laboratorium dan memperhatikan asas manfaat.
B.
Kegiatan Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2Ol4
Kegiatan pemanfaatan DAK Bidang pertanian Tahun 2OL4 di
prioritaskan untuk: Kegiatan DAK Bidang Pertanian Provinsi meliputi (1) pembangunanT Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai perbenihan dan penyediaan sa-rana pendukungnya, (2) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UptD/Balai Proteksi Tanaman dan penyediaan sarana pendukungnya dan (3) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Bafai perbibitan dan
Laboratorium Kesehatan Hewan serta penyediaan pendukungnya.
sarana
Adapun Kegiatan DAK Bidang Pertanian Kabupaten/ Kota meliputi (l) Pengembangan Prasarana dan Sarana Air mencakup lrigasi Air Tanah, Irigasi Air Permukaan, Embung dan Dam parit, (2) pengembangan Prasarana dan Sarana Jalan Pertanian mencakup Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi, (3) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan penyediaan Sarana Penyuluhan, (4) Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan lantai jemur dan atau penyedian sarana pendukungnya, (S) pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi UPTD/Balai perbenihan/ perbibitan dan penyediaan sarana pendukungnya, dan (6) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi Tempat Penampungan Susu dan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) serta penyediaan sarana pendukungnya.
C. Tahapan Perencanaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 di pusat Tahapan Perencanaan DAK Bidang pertanian Tahun 2014 sebagai berikut:
l. Surat Kementerian
Keuangan Nomor S-BO/MK.7 /2O13 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penyampaian laporan DAK Tahun 2OL2 dan Persiapan Pengalokasian DAK Tahun 2014;
2. Surat Kepala Biro Perencanaan Kementerian pertanian
Nomor
lO7lKU.3IOlA.llOll2OI3 taaggal 22 Januari 20l3 tentang Usulan
3.
4.
5.
Kebutuhan Pendanaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2Ol4; Sosialisasi Juknis Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2013 dan pengumpulan data teknis DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 serta evali.lasi dan pelaporan DAK Bidang Pertanian Tahun 2012 yang dilaksanakan di 2 (dua) wilayah yaitu Wilayah Barat tanggal 21 - 23 Maret 2013 di Bandung - Jawa Barat dan wilayah Timur tanggal 26 - 28 Maret 2013 di SurabayaJawa Timur; Pengiriman data teknis DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk dilakukan perhitungan alokasi anggaran DAK Bidang Pertanian Tahun 2OL4 untuk provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Kriteria Umum, Khusus dan Teknis; Hasil Pengolahan data teknis DAK Bidang pertanian oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dibahas dengan Badan Anggaran DPR-RI;
6.
Kesepakatan alokasi anggaran DAK Bidang pertanian Tahun 2014 antara Badan Anggaran DPR-RI dengan Menteri Keuangan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang alokasi anggaran DAK Bidang Pertanian Tahun 2Ol4 lingkup provinsi dan Kabupaten/Kota;
7.
Pelaksanaan penelahaan rencana kerja dan anggar€rn (RKA) DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 provinsi dan Kabupaten/ Kota oleh Biro Perencanaan dan Eselon I terkait bulan November 2013; Penyusunan dan Penetapan Petunjuk Teknis pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2OL4 oleln Menteri pertanian; dan
8. 9.
D.
Pencantuman daftar alokasi anggaran dan format laporan DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Format 1, Format 2a, dan Format 2b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Persyaratan Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2Ol4
Persyaratan Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2OI4 antara lain:
1.
Sebagai komitmen dan tanggungiawab pemerintah provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan kegiatan DAK Bidang pertanian Tahun 2014, maka Provinsi dan Kabupaten/Kota penerima DAK Bidang Pertanian wajib menyediakan Dana Pendamping ApBD Provinsi dan Kabupaten/ Kota tahun 2O14 sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai DAK yang diterimanya untuk membiayai kegiatan fisik; 4
2.
Selain penyediaan Dana Pendamping sebesar l0% (sepuluh persen) untuk membiayai kegiatan lisik, masih diperlukan dukungan dana APBD diluar dana pendamping 10% (sepuluh persen) tersebut yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah untuk kegiatan operasional (non fisik) antara lain: (1) biaya administrasi, (2) biaya desain perencanaan dan penyiapan frsik, (3) biaya pemeliharaan prasarana, sarana dan peralatan, (4) biaya seleksi Calon Petani/Calon Lokasi (CP/CL) dan Survei Investigasi Desain (SID), serta (5) koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
3. Dalam rangka meningkatkan kinerja
penyediaan prasarana dan sarana pertanian, maka DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 disinergikan dengan anggaran Dekonsentrasi dan T\rgas Pembantuan di Provinsi dan Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota serta sumbersumber pembiayaan lainnya.
E.
Pelaksanaan Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2014
1.
2. 3.
4. 5. 6. 7.
8.
Pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 untuk pen5rusunan RKA/DPA DAK Bidang Pertanian secara teknis mengacu kepada Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2014, sedangkan secara administrasi keuangan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus di Daerah; Pemanfaatan sisa anggaran DAK Bidang Pertanian Tahun 2013 dan tahun-tahun sebelumnya dapat digunakan kembali di Tahun 2O14 dengan menggunakan Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2013 dan 2014; Penggunael sisa anggaran DAK Bidang Pertanian Tahun 2013 dan tahun-tahun sebelumnya untuk menambah target dan capaian sasaran kinerja kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2013 yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2013: Sisa anggaran DAK Bidang Pertanian Tahun 2013 dan tahun-tahun sebelumnya tidak boleh digunakan sebagai dana pendamping APBD Tahun 2014; Penggunaan sisa anggaran DAK Bidang Pertanian Tahun 2013 tidak perlu menggunakan dana pendamping dari APBD Tahun 2014; Sisa €rnggaran DAK Bidang Pertanian Tahun 2013 tidak dapat dialokasikan untuk kegiatan DAK diluar Bidang Pertanian; SKPD lingkup Pertanian yang tidak menggunakan sisa anggaran DAK Bidang Pertanian Tahun 2013 untuk kegiatan DAK Bidang Pertanian di Tahun 2014, maka akan dikenakan sanksi (hnishment) bagt SKPD tersebut dalam perhitungan alokasi DAK Bidang Pertanian Tahun 20151 Pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2OI2, yaitu Kegiatan secara Kontraktual yang merupakan kegiatan fisik untuk membangun/ merehabilitasi/merenovasi prasarana dan sarana fisik dasar di bidang pertanian dengan akun belanja barang/jasa dan belanja modal:
5
9. Hibah DAK Bidang Pertanian yaitu barang/asset Daerah yang
bersumber dari anggaran DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 dapat dihibahkan kepada lembaga swadaya/kelompok masyarakat selaku penerima hibah apabila di pandang lebih efrsien, efektif dan bermanfaat. Mekanisme hibah barang/asset Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah; 10. Revisi kegiatan DAK Bidang Perlanian Tahun 2Ol4 agar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. Hal-hal khusus lainnya, pada Angka 25 Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 menyatakan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti dana darurat, dana bencana alam dan pelaksanaan kegiatan dalam keadaan damrat dan/mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara: (1) menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD; (2) menJrusun RKA SKPD dan mengesahkan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; (3) Ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, atau dicantumkan dalam LRA, apabila Pemerintah Daerah telah menetapkan perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD. BAB III KEGIATAN DAK BIDANG PERTANIAN PROVINSI
Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya. UPTD/ Balai Perbenihan Bidang Pertanian meliputi Balai Perbenihan Tanaman Pangan (Balai Benih Padi dan/atau Balai Benih Palawija), Balai Perbenihan Hortikultura, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) serta Balai Perbenihan Perkebunan.
Pembangunan fisik bangunan UPTD/Balai Perbenihan harus dilahan bersertifrkat hak milik pemerintah Provinsi dan sebelum dilakukan pembangunan agar didahului dengan desain perencanaan dan pengawas€ul.
Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi kantor UPTD/Balai Perbenihan dapat dilengkapi dengan penyediaan sarana penunjangnya antara lain: listrik/genset, Air Conditioner (AC) dan sumur/pompa air serta tempat penampungan air. 1.
Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi
UPID/Balai
Perbenihan
Tanaman Pangan
Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2Ol4 untuk Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi dan penyediaan aarana pendukung UPfD/ Balai Perbenihan Tanaman Pangan yang memiliki tugas dan fungsi perbanyakan benih sumber mencakup:
a. Pembangunan UPTD/ Balai Perbenihan Tanaman Pangan
Jenis dan luas maksimal bangunan baru terdiri atas: 1) Bangunan Kantor (Ruang Kepala,Staff, dan Ruang Tamu) 2OO m2; gsnih (termasuk Cool Storagel 2) Gudang 2OO m2i 3) Gudang Peralatan 150 m2; 4) Gudang Prosessing/Werk loods 300 m2; 5) Gudang Saprodi 50 m2; 6) Laboratorium 20 m2i 7) Lantai jemur 100 mz; 8) Pagar UPTD/Balai
Ukuran panjang dan lebar (luas) bangunan dapat disesuaikan
kondisi wilayah setempat. b. Rehabilitasi/Renovasi UPID/Balai Perbenihan yang meliputi bangunan kantor, gudang benih, gudang peralatan, gudang prosessing, gudang saprodi, laboratorium, lantai jemur dan pagar;
c. Penyediaan sarara pengairan arttara lain pembangunan sumur dalam (deep roell), embung, Iong storage, jaringan/ saluran irigasi teknis, pintu air berikut sarana pendistribusiannya (pipa, selang, dan pompa air); d. Penyediaan peralatan produksi antara Iatn mini iractor, hand tractor, mist blouer, twnd sprayer, power spraAer, cangkul, arft/parang, alat mesin panen, kendaraan roda 3 (tiga) dilengkapi dengan bak angkut, landak dan mesin pemotong
rumput;
e. Penyediaan peralatan pengolahan/penyimpanan Benih antara lain power tlvesLer, silo, dryer, box dryer, seed cleaner, grader, winnower seed cleaner, bag closer dan timbangan; f. Penyediaan peralatan Laboratorium antara lain moi.sture tester, germinator, timbangan analitik, thermohggrograpl4 meja kemlrrnian dan mechanical diuiden
.
g. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi Jalan Usaha Tani Balai Perbenihan; dan
di areal
h. Dukungan sarana roda-2 (dua) untuk Petugas Benih Tanaman (PBT) Pangan PNS sesuai kebutuhan. 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi
UPTD/Balai perbenihan
Hortikultura Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2OI4 untuk Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi dan penyediaan sarana pendukung UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Hortikultura yang memiliki tugas dan fungsi perbanyakan benih Hortikultura mencakup:
a. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Perbeirihan Hortikultura yang meliputi:
l) Kantor Balai; 2) Gudang peralatan; 3) Pagar kantor Balai; dan 4)
Jalan kebun Balai.
b. Prasarana dan sarana mendukung
pengembangan perbenihan
Hortikultura meliputi: 1) Pengembangan Benih Tanaman Buah, komponennya dapat mencakup: a) P,embangunanTrehabilitasi/renovasi
Screen House, untuk Blok Fondasi (BF) dan Blok Penggandaan Mata Tempel (BPMT) komoditas jeruk. Dengan spesifikasi sebagai berikut atap net 1O0 mesh, rangka besi, pondasi batu kali, dinding net 100 mesh, pintu masuk ganda dan jaringan irigasi (springkle). Ukuran minimal Screen House Uaitu 168 I/P; b) Pembangunan shading net (rumah bayang), dengan spesilikasi sebagai berikut atap net, rangka besi, dan pondasi batu kali. Ukuran minimal Stnding net gaitu 168 ilP; c) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi gudang benih;
Penyediaan sarana pengairan yaitu pompa air dan instalasinya; dan e) Penyediaan alat dan mesin produksi benih yaitu pouer spraVer, mini tractor, kendaraan roda 3 (tiga) dilengkapi d)
dengan bak angkut. 2)
Pengembangan
Benih Tanaman Sayuran dan
Tanaman
Biofarmaka, komponennya dapat mencakup:
a)Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi laboratorium kultur jaringan; b) Pembangunan/ Rehabilitasi/
Renovasi screen Lnuse benih
kentang dengan ukuran minimum 300 fr2, dengan spesifikasi: fondasi batu kdi di sekeliling bangunan screen; rangka baja ringan berlapis galuanic; screen: bahan PE Monovilamen, beranyaman rajut, warna putih, angin yang
tembus 47 (l5o/ol, mesh 36158 lubang/cm linear, berat ILO gram/ mmz; pintu masuk screen dibuat ganda (pintu pertama menuju ruang yang terdapat bak desinfektan, pintu kedua menuju tempat pertanaman); terdapat bak semen untuk desinfektan; jaringan irigasi untuk penyiraman tanaman; pompa air jet pump diesel dan bak nutrisi; c) Pembangunan shading net (rumah bayang) untuk benih cabe ukuran minimum 2OO m2, dengan spesifikasi sebagai berikut untuk shading atap tipe anyaman rajut, warna putih transparan, tingkat pencahayaan 76 - 8lo/o, pencahayaan yang tembus 66 - 7lo/o, angin yang tembus 38 - 43o/o,
lubang/cm2: 73, mesh lubang pori: 38, bahan PE monovilamen; fondasi batu kali di sekeliling bangunan screen; rangka baja ringan berlapis galuanic; untuk screen sgmpping: bahan PE Monouilamen, beranyaman rajut, warna
putih transparan, tingkat pencahayaan 68 -
73o/o,
pencahayaan yang tembus 63 - 690/o, angin yang tembus 20 29o/o, lubangf cm.2:. 127, mesh (lubang pori): 66; terdapat
jaringan irigasi untuk penyiraman tanaman; pompa air jet pump diesel1'
8
d) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi gudang
benih bawang
merah, bawang putih dan tanaman obat dengan minimum luasan 75 m2, dengan spesifikasi bangunan pennanen (beton), terdapat para-para kayu bertingkat di dalam seluruh bangunan (untuk bawang merah dan putih), ventilasi dan sirkulasi udara di dalam bangunan harus cukup dan terdapat sarana perapian/cerobong pengasapan apabila gudang dibangun di dataran tinggi; e) Penyediaan sarana pengairan yaitu pompa air dan instalasinya; dan f) Penyediaan alat dan mesin produksi benih yaif.t pouer sprager, mini tractor, kendaraan roda 3 (tiga) dilengkapi dengan bak angkut. 3) Pengembangan
Benih Tanaman Florikultura, komponennya
dapat mencakup:
a) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi screen house benih krisan dengan spesifikasi sebagai berikut: pondasi batu kali, rangka bangunan; pintu dan rak perakaran dari besi, atap plastic W I4o/o, dinding dengan insect sreen, sarana irigasi lengkap dengan bak penampungan air, paralon dan springkle, sarana penerangan dengan lampu TL. Ukuran minimal 300 mz; b) Pembangu^an shading net (rumah bayang) urtuk leattrer leaf dengan spesifikasi sebagai berikut: paranet 70 - 75%o, mulsa
plastic hitam perak, bambu petung, instalasi air (bak penampungan, sumur, pompa, tnnd spragefl;
c) Penyediaan sarana pengairan instalasinya;
yaitu pompa air
dan
d) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi laboratorium kultur jaringan; e) Penyediaan peralatan laboratorium kultur jaringan; dan f) Penyediaan alat dan mesin produksi benih antara la)n power spraAer, mini tractor, kendaraan roda 3 (tiga) dilengkapi dengan bak angkut. 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTpH)
Dalam memenuhi kebutuhan untuk pengawasan dan sertifikasi benih maka prasarana dan sarana Balai harus sesuai standar BPSB Tanaman Pangan dan Hortikultura. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) terdiri dari: a. Pembangunan kantor BPSRTPH Jenis bangunan kantor BPSBTPH antara lain: 1) Ruangan kantor: a) Ruang Administrasi/TU; b) Ruang Penilaian
Varietas; o
c) Ruang Sertifikasi Benih; d) Ruang Pengawasan Pemasaran; dan
el Ruang Laboratorium: iaboraturium kering, laboraturium basah, ruang arsip benih dan ruang bahan peninjauan. 2l Green House/ Rumah Kaca; dan 3) Ruang Pertemuan/Aula.
b. Rehabilita.si/ renovasi kantor BPSBTPH
rehabilitasi/ renovasi kantor BPSBTPH antara lain ruangan kantor, rumah kaca, ruang pertemuan. c. Penyediaan sarana dan prasarana pengairan yang antara lain pembangunan sumur dalam (deep uelt), pompa air dan instalasinva). d. Penyediaan peralatan laboratorium/ sub laboratorium antara lain Seed Devider, Timbangan digital, timbangan kapasitas 1,2 Kg, timbangan analitik, electrical moisture tester, Germinator elektik suhu berganti, Germinator elektrik suhu tetap, ruang perkecambahan dengan suhu terkendali, Laminar Jlou cabinet, Seed puitg workable, Seed puritg blouer, ouen dan perlengkapanflya, microskope stereo, mikroscope compund, kanrera, alat pendingrn (AC), Refigerator, kalkulator (mini compet), hand counter, blouer, mesin ketik, bak kecarnbah, luxmeter, glasstuare, rak arsip benih, kursi laboratorium, flling cabinet, rak untuk blangko dan komputer.
Jenis
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Perkebunan Provinsi
UPTD/Balai
Perbenihan
Guna memenuhi kebutuhan untuk peningkatan mutu benih perkebunan, maka diperlukan pembangunan/ rehabilitasi/
renovasi UPTD/Balai Perbenihan Perkebunan serta penyediaan prasarana dan sarana balai yang harus sesuai standar Balai Perbenihan Perkebunan.
Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/balai perbenihan perkebunan serta penyediaan sarana pendukungnya mencakup: a. Pembangunan Kantor UPTD/Balai Perbenihan Perkebunan.
Jenis dan luas bangunan kantor UPTD/Ba1ai perbenihan Perkebunan dengan ukuran maksimal terdiri atas: 1) Ruang Kepala Balai 20 lJ:'2; 2) Ruang Tata Usaha 40 m2 3) Ruang Pelayanan Teknis 40 m2 40 m2 4) Ruang Jabatan fungsional 60 m2 5) Ruang Pertemuan 24O m2 6) Ruang Laboratorium 20 m2; 7) Ruang Penyimpanan Benih 20 m2; 8) Gudang 15 m2; 9) Garasi 30 m2; 10) Tempat parkir 50 mz; 11) Rumah Kaca 16 m2; 12) Toilet (uPrD/Balai). 13) Pagar Kantor
Ukuran panjang dan lebar
(luas) ruangan
dapat disesuaikan
dengan kondisi wilayah setempat. 10
b.Rehabilitasi/Renovasi UPTD/ Balai Perbenihan Perkebunan yang terdiri atas: 1) Rehabilitasi UPTD/Balai Perbenihan Perkebunan yaitu memperbaiki/mengganti semua elemen bangunan yang rusak. 2) Renovasi UPTD / Balai Perbenihan Perkebunan yaitu merubah/menambah/memperluas bangunan yang ada. c. Penyediaan Perkebunan
Sarana Pendukung
UPTD/
Balai
Perbenihan
Penyediaan sarana pendukung UPTD/Balai Perbenihan mencakup:
l) Penyediaan sarana laboratorium daya kecambah benih antara
latn Germinator (wadah perkecambahan), pengepres, wadah plastik, meja kursi pengujian, petridish bertutup, pinset,
loupe, termometer, rak plastik, gelas ukur (ukuran 25 ml, 50 ml dan 100 ml), gelas piala (ukuran 100 ml, 250 ml dan l00O ml), tabung reaksi, lemari es dan timbangan; 2) Penyediaan sarana laboratorium mutu benih antara lain Timbangan Analitik, Meia Kemurnian, Ginder, Alat Pengukur Kadar Air, Desikator, Inkubator/ Eksikator, Duiden Petridish bertutup, Mikroskop, Corong, Prnsef, Meia Kursi penguiian, Thbrmometer, Timbangan Kasar, Ouen, Magnifer lamp, Loupe, Seng kemurnian, Sarung Tangan; 3) Penyediaan sarana laboratorium kesehatan benih antara lain Masker, Sarung Tangan, Jangka Sorong, Timbangan Analitik, Timbangan Kecil, Loupe, Pinset, Scalpel, Petridbh bertutup, Erlenmeger, Bunsen, Mikroskop, Meja Kaca; 4) Penyediaan sarana rumah kaca antara lain Rak Kayu/Besi, Gembor, Tlermometer, Hugrometer, Kran Air/ Slang Air, Penggaris/Meteran, Bak Perkecambahan; 5) Penyediaan sarana ruang penyimpanan contoh benih antara lain AC, Rak Penyimpan Benih, Timbangan, Kantong Plastik, Meja dan Kursi; dan 6) Penyediaan kendaraan roda-2 (dua) untuk Pengawas Benih Tanaman (PBT) Perkebunan PNS sesuai kebutuhan.
B. Pembangunan / Rehabilitasi /Renovasi UPTD lBalat
Proteksi
Tanaman dan Penyediaan Sarana pendukungnya
Balai
Proteksi/ Perlindungan Tanaman di Provinsi merupakan kelembagaan Perlindungan Tanaman (pangan, hortikultura, dan perkebunan) yang melaksanakan kewenangan di bidang pengamatan/pemantauan dan pengendalian OPT serta dampak perubahan iklim. Pembangunan fisik bangunan UPTD/Balai Proteksi Tanaman harus dilahan bersertifikat hak milik pemerintah Provinsi dan sebelum ciilakukan pembangunan agar didahului dengan desain perencanaan dan pengawasan.
Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi kantor UPTD/Balai Proteksi Tanaman dapat dilengkapi dengan penyediaan sarana penunjangnya antara lain: listrik/genset, Air Conditioner (AC) dan sumur/pompa air serta tempat penampungan air.
1l
l.Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Proteksi Tanaman Balai proteksi tanaman mempunyai fungsi meliputi: a.
Pelayanan diagnostik OPT, xtrveilanslpengamatan
OPT,
penerapan teknologi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan
ramah lingkungan. Fungsi tersebut dilaksanakan oleh Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit TPH (LPHP TPH) di wilayah/ kawasan lintas Kabupaten/ Kota; b.
Pelayanan pengendalian OPT dilaksanakan
oleh
Brigade
Proteksi Tanaman (BPT); dan c. Pemantauan dan analisis residu pestisida serta Pengawasan peredaran pestisida.
Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman sebagai UPTD / Balai yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Gubernur.
Anggaran DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 hanya dapat digunakan untuk pembangunan/ perbaikan prasarana, sarana dan peralatan yang berumur ekonomis panjang, meliputi:
a.Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Proteksi Tanaman yaitu BPTPH, Laboratorium/Instalasi Pengamatan Hama dan Penyakit Tanaman Pangan dan Hortikukltura (LPHPTPH) dan Laboratorium pestisida:
-
-
BPTPH (ukuran bangunan maksimal) 1) ruang kepala balai 2) ruang administrasi pelayanan teknis 3) ruang staf 4) ruang rapat/ pertemuan 5) kamar mandi 6) dapur 7) gudang peralatan/bahan
36 m2 36 mz
3m2 6m2 20 m2
LPHP (ukuran bangunan maksimal)
ruang kepala Laboratorium 2) laboratorium hama 3) meja laboratorium 4) laboratorium penyakit 5) laboratorium diagnosis dan koleksi OPT 6) ruang voucher spesimen OPT 7) laboratorium Agens Hayati 8) ruang pertemuan 9) ruang administrasi pelayanan teknis 10) ruang staf lll green tause 12) gudang peralatan/bahan 1)
-
36 m2
LaboratoriumPestisida 1) ruang Kepala Laboratorium Pestisida 2) ruang Preparasi Residu Pestisida 3) ruang Preparasi Mutu Pestisida 4) ruang Instnrmen Aas dan Spektoplwtometer 5) ruang Timbangan (neraca analitik)
12 m2
45 m2 3,5 m2 45 m2 45 m2 12 m2 45 m2 24 m2 24 m2 24 m2 45 m2
20
rfi
12 rn2
l8
m2 15 m2 36 m2
6
rn2
l2
6) 7) 8) 9)
ruang GC dan Clvomatographi ruangHPLC ruang penerima sampel/tobbg ruang staf analisis lO) gudang bahan kimia 11) toilet
12 12 24 L2
m2 m2 mz m2 3,5 rnz
Pe ralatan / Mesin LPHP dan Sarana Pendukung Laboratorium Pemanfaatan laboratorium (LPHP) dalam rangka diagnosis, surueilans dan koleksi, serta perbanyakan agens hayati dan
b. Penyediaan
pestisida nabati, yaitu terdiri
dari alat/mesin untuk
Iaboratorium Hama, laboratorium Penyakit, laboratorium Agens Lnyati, Screen House dan gudang. Peralatan Standar Laboratorium Pestisida: - GC-MS, GC
-
HPLC Spectophotometer Neraca analitik digital
Ultra T\rrrax Spesifikasi Peralatan Standar Laboratorium adalah sebagai berikut:
l) Alat
pengolah
d,ata/
di
UPTD BPTPH
Laboratory Work Stationf Personal
Computer
Core i5-24005,836; 6GB DDR3; 1TB HDD; VGA Nuidia GeFore GT525M lGB; 23" WLED Touctscreen. 2) Air Conditioner(ACl Model Inuerter CS-S18MKP split; 2 PK; Wattage 290-j,7OO (1,a4Qu; Dimensi (PxLxT : 1070 x 290 x 235mm).
3l
Compound Microscope
T\tbe (Suiueled from 8"-33" continuouslg); Illumination (Integrated 35 W halogen lamp); Egepieces (10 x for field of view of 2O mm); ftand (S-position nosepiee, stoge drive ight); CCD basic resolution (1388 x 1038 = 1..4 megap*els); pixel size (4.65 pm x 4.65 pm); Sensor size (6.3 mm x 4.9 mm, equiualent 1/2" (diagonal 7.9 mm); Spectral range (Approx. 4O0 nm-700 nm, IR-Filter); Max. file size per image (Approx. 4.3 MB at 1388 x 1038 pixels at 3 x 8 bits); (24 bit color dcpth); Readoui of subframes (Freelg selectable); Signal amplification (24 dB analog); Digitization (3 x 8 bits/pixel); Interfae (FireWire IEEE 1394a (400 megabits/s); Range of Integration time (1 ms up to 4 s); Liue image (15 fps at 1388 x 1O38 pixels, full frame; 26 fps at 768 x 520 pixels, subframe; 28 fps at 600 x 480 pixels, subframe); Housing 45 mm x 45 rnm x 44.5 mm; Power supplg (8-36 V, 3.5 W pouer supplg; Ambient condition +5" to +45" Celsiug max. 80ok relatiue tumitg, Include Computer, LCD Monitor and Printer. 4) Stereo Zoom Microsape Z,oom range (20 : 1); Eyepieces (WPL 1Ox/23 Br. Foc); Objectives (Plan Apo S l.Ox); Magnification 7.5x ... 150x; Object Field (mm) 30.7 ... 1.5; FWD (mm) 60; Tte ergofitbe viewing angle (behteen 5 and 45 degrees); CCD bo,sic 13
resolution (1388 x 1038 = 1.4 megapixels); Pixel siz.e (4.65 pm x 4.65 pm); Sensor size (6.3 mm x 4.8 mm, equiualent 1/2" (diagonal 7.9 mm); Spectral range (Approx. 400 nm-70o nm, IR-Fitter); Max. file size per image (Approx. 4.3 MB at 1388 x 1038 pixels at 3 x 8 bits); (24 bit color depth); Readout of atbframes (ROI) Fteetg selectable; Signal amplification (24 dB analog); Digitization (3 x I bits/pixel); Interfae (FireWire IEEE 1394a (400 megabits/ s); Range of integration time (1 ms up to 4 s); Liue image (15 fps at 1388 x 1O38 pixels, fullframe; 26 fps at 768 x 520 pixels, subframe; 28 fps at 60O x 480 pixel.s, subframe; Housing (45 mm x 45 mm x 44.5 mm); Power supplg (8-36 V, 3.5 W power supplA prouided bg FireWire bus from PC @rtemal power supplg onlg for notebook operation reEired); Ambient condition (+5" to +45" CeLsil-ts, max. SOok
relatiue tumitg, (operation)
no
condensation,
free
air
ciranlation reqtired. Keg benefits :_Exellent 3D-effea up b tte higlest magnification Comfortable, secttrelg reproducible otrzerational and antrol concept Seamless integration into the modular sgstem of the SteREO Disauery generation.
5l
kit Komponen gunting ganti titik halus; pisau bedah tanpa pegangan; 21 blades; dua tang; dua jarum; kait ranta dan Di,secting
kaca pembesar.
6)
GPS
Mappirq Features: Updatable, Routes, BuiIt-In Maps; Number of Wagpoints: 2000; Displag Features: Color Displag, TFT Displag; Displag Size: 2.6 "; Screen Resolution: 160 x 240; Built-In Memory Storage Capacitg: 4.3G8; Media Tlpe Compatibilitg: MicroSD Card, USB Driue; Wired Connectiuitg: USB; Battery Ltfe: Up to 76 Hours; Includes: .. USB Cable, Carabiner Clip, Instruchon Manual; Power Source: Batteries; Protectiue Qualities: Waterproofi Dimensions: 6,3 " H x 1.4 " W x 2.4 " D; Weight: 0.6 Lb. 7l Kamera DSLR
Approx. 5.1" x 3.9" x 3.1 " / 129.9 x 99.7 x 77.99 mm; 12.6 MP; CMOS ; Singgle Lens Kit; RGB pimary nlor filters; (1) Manual Cleaning (2) Dust Delete Data aquisition and appendirq. 8)
Autoclaue (Sterilisasi Basah) Model: SX-300 ( 44L) , SX-500 ( sBL) , SX-7oo ( 79L); Operating temperahre range Stenlizing 1OS < 135" C0.019 < 0.212Mpa; Heating 45 < 104' CO < 0.015Mpa; Warming 45 < 95' C;
Maximum operating pressure 0.263MPa
O.2SMpa;
Temperature Displag Digital; Pressure gauge Displag Analog; Displag range 0 < 0.4Mpa; Heat source 7.5kW electric teater 2kW etectric leater 3kW electric heater; Time Dbplag Digital Displag; Warming Vaiable: 0 - 99hours; Chamber dimen'sions E 325 x 553mm E 325 x 733mm 370 x 774mm.
'E
e)
Microlitre Centrifuge (Mikro 200 Capacity : 24 x 1.5 - 2.0 m)
t4
lO) Shaker
Control: P.I.D microprocessor; Shaking Speed: 30-3O0 rpm
(tlrpm); Shaking Motion: Reciprocating; Timer: O-5O0 tnurs; Setting: Digital; Displag: LCD; Moximum Capacitg: 7.5Kg; Platfurm Size: 330x350 mm; Erteior Si-z,e: 400x350x15o mm; Voltage: AC 220V 50/60H2; Pouer: 25W; Weight: 15Kg; Warrantg: 1 gear. 11) Kompor Gas + Tabung
l2l
Ouen (Sterilisasi Kering)
13) Laminair
Air Flow
Extemal Dimensions: 1950 x 750 x 1175 mm; (Width x Depth) 76.8" x 29.5" x 46.3"; Intemal Work Zone (1870 x 550 x 570 mm 73.6" x 21.7" x 22.4"); Air Volume (At Initial Velocity) (1727 cmh (+/-192 cmh) 1O16 cfm (+/-113 cfm)); Maximum Power Consumption / Cunent (1631W/ 7.09A); Net Weight (Apprortmate) 208 kgs /443 lbs; Mox Shipping Weight 297 kgs / 655 lbs; Max Shipping Dimensions (2100 x 950 x 1730 mm); (W x D x H) (82.7" x 37.4" x 64.2'); Max Shipping Volume (3.45 cbm
/
115.0 cbfl.
l4) Perajang Kompos 15) Blender J set Dispersing element, I sel R 182 Boss Head, 1 set RH3 strap clamp, 1 set R1827 Plate Stand, 1 set Filtration Unit. 16l Box for Glass Specimen TLbes
l7l Sprayer l8l Power Sprager I9l &aing Fog 20) Jaring Serangga
c. Penyediaan peralatan untuk mendukung operasional Brigade Proteksi Tanaman (BPT) dalam rangka gerakan pengendalian OPT antara lain knapsack spraAer, power sprauer dan stuing fog. d. Pengadaan Penyediaan Mobilitas Lapangan berupa kendaraan roda-2 (dua) bagi petugas Pengendali Organisme Pengganggu T\rmbuhan (POPI) PNS sesuai kebutuhan. 2. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi
UPTD/Balai
Proteksi
Tanaman Perkebunan
/Balai Proteksi Tanaman Perkebunan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) atau Balai yang menangani periindungan perkebunan di Provinsi. UPTD atau Balai Proteksi Tanaman Perkebunan dibentuk sebagai upaya mengoptimalkan perangkat perlindungan di daerah yang terdiri dari Laboratorium Lapangan, Laboratorium Utama Pengendalian Hayati (LUPH), Laboratorium Sub Lab Hayati dan Unit Pembinaan dan Perlindungan Tanaman UPTD
(UPPT) Perkebunan.
Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Proteksi Tanaman Perkebunan dan penyediaan sarana pendukungnya mencakup: 15
a.
Pembangunan kantor Perkebunan
UPTD /
Bdai Proteksi
Tanaman
Jenis dan luas bangunan kantor UPTD/ Balai Proteksi Tanaman perkebunan dengan ukuran maksimal terdiri atas:
1) Laboratorium pengendalian hama
30 o2;
2) Laboratorium Pengendalian penyakit dan gulma 3) Laboratorium Agens Pengendali Hayati 4) Ruang Kepala 5) Rriang tata usaha 6) Ruang Jabatan Fungsional 7) Ruang pertemuan 8) Dapur 9) Gudang
30 -z; 30 -z;
1O)
Kamar mandi (2 buah)
11) Rumah Kaca
l2) Asi'ama peserta pelatihan 13) l,antai
jemur
14) Kebun demplot 15) Koridor penghubung bangunan 16) Pagar
kantor
18
mz;
18
m2;
60 i"z;
60 a2; 7,5 rr2; 7,5 7,5 50
.rr2;
m2;
r.,z;
25O rrz;
500 nz; 5O0O
-z;
(UPTD/Balai) (UPTD/Balai)
Ukuran panjang dan lebar (luas) ruangan dapat disesuaikan
dengan kondisi n'ilayah setempat. b. Rehabilitasi/Renovasi dilakukan terhadap kantor UP/ID/ Balai Proteksi Tanaman Perkebunan yang struktur kelembagaannya telah ditetqpkan dengan SK Gubernur I Kepala Daerah Provinsi. c, Penyediaan Sarana Pendukung UPTD/ Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Penyediaan Sarana Pendukung UPTD/ Baiai Proteksi Tanaman Perkebunan meliputi peralatan pengendalian Brigade Proteksi Tanainan Perkebunan dan sarana Laboratorium: 1)
Peralatan pengendalian Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan antara lain: Mist Blouer, Pouter sprager (PS-3O), fogger, gergaji mesin, bor batang knapsack, spraAer, pompa jinjing, pompa pungung, selang isap, selang, nozle, kantong air, perlengkapan pengamanan petugas pemadam kebakaran dan alat pertanian kecil (APK).
Penyediaan Sarana laboratorium antara lain: kulkas, autoclaps, couerslips mikroskop, slide mikroskop, sweet net, timbangan analitik, erlemenger, disecting set, telesap binocula6 hand nunter, AC, PH meter, altimeter, tabung reaksi dan gelas ukur; 3) Penyediaan Sarana meubelair asrama peserta pelatihan antara lain: tempat tidur, lemari pakaian, meja belajar, kursi, 2)
uthite board; T6
Sarana ke{a Ruang kepala, ruang TU, ruang pertemuan, ruang jabatan fungsional antara lain: meja kursi kerja, kardek, lemari arsip, dan uhite board; dan
4) Penyediaan
5)
C.
Penyediaan Kendaraan roda-2 (dua) untuk Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan pemantau kebakaran lahan dan kebun PNS sesuai
kebutuhan. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Pembibitan dan Laboratorium Kesehatan Hewan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Laboratorium Kesehatan Hewan yang dimaksud adalah kelembagaan Pemerintah Provinsi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang melaksanakan fungsi pelayanan pembibitan ternak, pembibitan hijauan pakan ternak, dan pelayanan kesehatan hewan.
Pembangunan
fisik bangunan UPTD/Balai Perbibitan
dan
Laboratorium Kesehatan Hewan harus dilahan bersertifikat hak milik pemerintah Provinsi dan sebelum dilakukan pembangunan agar didahului dengan desain perencanaan dan pengawasan. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi kantor UPID/ Balai Perbibitan dan Laboratorium Kesehatan Hewan dapat dilengkapi dengan
penyediaan sarana penunjangnya antara lain: listrik/genset, Air Conditioner (AC) dan sumur/pompa air serta tempat penampungan air.
Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi
UPID Perbibitan
dan
Laboratorium Kesehatan Hewan sebagai berikut: 1. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Perbibitan UPTD dimaksud terdiri dari Balai Pembibitan Ternak (sapi, kerbau, babi, kambing, domba, itik dan ayam lokal) dan Pembibitan HPT (Hijauan Pakan Ternak). Termasuk dalam hal ini adalah Balai Inseminasi Buatan Daerah (BIBD). Anggaran DAK Tahun 2014 diprioritaskan untuk pembangunan/ Rehabilitasi/Renovasi kantor Balai, kandang ternak, pembukaan dan peremajaan kebun HPT, dan sarana pendukungnya antara lain: a. Pembangunan UPTD Pembangunan UPID diprioritaskan untuk UPTD Pembibitan
Ternak yaitu pengadaan bangunan kantor baru
secara
keseluruhan termasuk penyediaan sarana penunjangnya. Jenis dan luas maksima-l bangunan kantor UPTD baru, adalah sebagai berikut: 20 m2; 1) Ruang Kepala 40 m2 2) Ruang Tata Usaha 40 m2 Teknis Pelayanan 3) Ruang 4) Ruang Jabatan Fungsional 4O m2 60 m2 5) Ruang Pertemuan
6) Ruang Penyimpanan 7) Gudang Peralatan 8) Gudang Pakan 9) Garasi 10) Tempat 1 1l Toilet
parkir
3O m2 20 m2 60 m2 l5 mz 3O mz 16 m2
t7
Jenis bangunan lainnya seperti kandang, ruang penetasan, bangunan pengolah limbah, pagar, laboratorium, shelter, bangunan penanganan ternak (cattle yard/, pembukaan dan peremajaan HPI disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat. b. Rehabilitasi/Renovasi UPTD
Rehabilitasi/renovasi UPID dapat digunakan untuk bangunan kantor, kandang ternak, laboratorium, gudang peralatan, gudang pakan, garasi, toilet, pengolahan limbah ternak, shelter, cattle gard, dan pagar kantor. c. Penyediaan Sarana Pendukung UPTD
Sarana pendukung UPTD terdiri dari: peralatan renrding (timbangan, tongkat, pita ukur, identitas ternak, computer dan printef, chopper, hand traktor, sarana pengangkut rumput, mesin tetas, peralatan penampung semen(dummg, artiftcial uagina
set'1,
peralatan prossesing semen (mikroskop, timbangan
d@ital, leating, layar monitor, cool toP,
inanbator, spektronik, hnemocgtometer, alat/mesin printer straru, rak stra ut, container freezing, antainer storage, dan peraiatan sterilisasf, kendaraan roda-2 (dua)' kendaraan roda-3 (tiga) dilengkapi dengan bak pengangkut dan instalasi air.
fiilling-sealing, PH meter,
2.Pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi Bangunan Laboratorium Kesehatan Hewan
Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi bangunan laboratorium kesehatan hewan dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat keamanan biologis (Bioseatritg I'euetl.
Acuan tata ruang Pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi laboratorium kesehatan hewan dan sarana pendukungnya antara lain: a. Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan Tipe B, ukuran maksimal 1000 m2, antara lain: ruang kepala laboratorium; 2l ruang administrasi; el ruang pertemuan; 4) ruang penerima sampel; 1)
s)
laboi.aforium (makro patologi, parasitologi, bakteiitbgi,
serologi, virologi, ruang pembuatan media,ruang penyimpanan media, ruang sterilisasi ruang ganti pakaian dan biomobkier); 6) kandang hewan Percobaan; 7) ruang pemeriksaan; 8) gudang peralatan/ bahan; 9) bangunan/sarana pengolahan limbah; 10) kamar mandi/wc; 11) Pagar Laboratorium Kesehatan Hewan.
b.Rehabili'"asi/Renovasi Laboratorium Kesehatan Hewan yaitu memperbaiki/mengganti/rnenambah atau memperluas elemen bangunan laboratorium yang rusak. c. Penyediaan peralatan Laboratorium Kesehatan Hewan antara lain: Peralatan Makro Patotogi (meja otopsi untuk hewan kecil, gergaji tulang, pisau nekrop si, scalpel, pinset anatomis dan sirurgis serta
l8
gunting); Peralatan Bakteriologi (refrigerator (2-8oC), freezer (O20oC), ina.tbators (45oC, 37oC, 25oC), mikroskop (dipoint), analgtical balances, pH meter, Botol Durham, Autoclaue, StomacLter, Bacterial counter, mikropipet, multi ctnnnel pipet, tabung reaksi (5m1, 10m1, lSml, 2Oml), bunsen bumer, pippete uolumetrix (1m1, 2ml, Sml, 10ml), botol duran (10oml dan 25oml) dan Erlenmeger); Peralatan Virologi (refrigerator 2-8oC, Freezer O-(-
30oC), mixers, entrifuges, mikroskop lfluorescent, binocular (inuerted for tissue anlhtre obseruationsl, analgtical balance, pH meter, Iaminar flota cabinet, Erlenmeger, gelas ukur, trypsinazer, gelas beku, deep freez,er -70oC atau liquid nitrogen tank dan glass warel; Peralatan Serologi (lemari pendingin refrigerator 2-8oC, centrifuge, pH meter dan I unit ELISA + computer settirry (ELISA Reader) ultra sonicl; Peralatan Parasitologi (centrifuge, lemai pendingin refrigerator, mikroskop, botol pewarnaan, stop uatclg pipet uolumetrk local, sentifuge hematocrit dan glass warQ dan peralatan penunjang (sarung tangan, masker, penutup kepala, gogle, sepatu boot dan warepackl. d. Penyediaan Peralatan Incenerator. e. Pengadaan kendaraan roda-2 (dua) untuk Petugas medik ueterinary dan paramedlk ueterinary PNS sesuai kebutuhan. BAB IV KEGIATAN DAK BIDANG PERTANIAN KABUPATEN/KOTA
Kegiatan DAK. Bidang Pertanian Kabupaten/Kota meliputi Pengembangal Prasarana dan Sarana Air yang mencakup: Irigasi Air Tanah, Irigasi Air Permukaan, Embung dan Dam Parit. Pengembangan Prasarana dan Sarana Lahal/Jalan Pertanian yang mencakup: Jalan Usaha Tani (JUT) dan Ja1an Produksi, Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Penyuluhan, Pembangunart Lumbung Pangan Masyarakat dan Lantai Jemur dan atau Penyediaan Sarana
Pendukungnya, Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan/Perbibitan dan Penyediaan Sarala Pendukungnya.
Pembangunan / Rehabilitasi/Rcnovasi Tempat Penampungan Susu dan Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U) serta Penyediaan Sarana Pendukungrrya.
Kabupaten/ Kota yang sering dilanda kekeringan dan kebanjiran agar memprioritaskan pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 untuk pengembangan prasarana dan sarana air. Untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian maka diperlukan pengembangan Jalan Usaha Tani (JUT) yang difokuskan pada sentra tanaman pangan dan pengembangan jalan produksi difokuskan pada sentra tanaman hortikultura, perkebunan dan peternakan.
Kabupaten/Kdta yang mempunyai potensi areal sawah irigasi teknis agar memprioritaskan pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 untuk pembangunan / rehabilitasi/ renovasi balai perbenihan/ perbibitan dan penyedian sarana pendukungnya'
Kabupaten/Kota yang mempunyai potensi areal pertanian -agar memprioritaskan pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2O14 untu-k Pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi kantor BPP di Kecamatan dan penyedia€ur sarana peny uluhan.
l9
Untuk Kabupaten/ Kota yang mempunyai potensi lahan kering maupun
persawahan dapat dibangun lumbung pangan masyarakat dan lantai jemur dalam rangka mewujudkan cadangan pangan masyarakat sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat.
Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai potensi pengembangan
sapi
perah dapat dibangun UPTD/Balai Perbibitan Ternak dan tempat penampungan susu, sedangkan yang mempunyai potensi potong dan sapi
pengembangan unggas dapat dibangun rumah potong hewan unggas.
Dana DAK dapat digunakan untuk pengadaan kendaraan operasional roda2 (dua) bagi Mantri Tani, Petugas Teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Petugas Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuat kebutuhan yang belum memiliki kendaraan roda-2 (dua). Pembangunan/ Rehabilitasi/
Renovasi Prasarana
dan
sarana
Kabupaten/Kota
A.
Pengembangan Prasarana dan Sarana Air
Penyediaan prasarana dan sarana air yang dialokasikan dalam DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 diarahkan untuk membangun fasilitas sumber air baru melalui pembangunan irigasi air tanah, pembanguilan irigasi air permukaan, dan pembangunan embung, serta Dam parit yang digunakan untuk dimanfaatkan sebagai suplesi air irigasi mendukung usaha Tanaman Pangan.
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengembangan prasarana dan sarana air di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, apabila dibutuhkan kendaraan operasional Roda-2 (dua) untuk Mantri Tani (PNS) dapat diadakan sesuai kebutuhan.
Kegiata-n DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 untuk penyediaan dan Pengembangan Irigasi Air Tanah, Irigasi Air Permukaan, Pembangunan Embung dan Dam Parit sena dapat dilengkapi jaringan/ saluran irigasi.
.sebelum pelaksanaan pernbangunan fasilitas sumber dilengkapi dengan Surueg Inuestigasi Desain (SID).
J.
air baru, perlu
Irigasi Air Tanah Kegiatan irigasi air tanah merupakan pemanfaatan air tanah dalam
dan air tanah dangkal yang dinaikkan ke permukaan untuk dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi.
Komponen irigasi air tanah, antara lain: sumur bor/gali, pornpa air dan perlengkapannya, rumah pompa, dan jaringan irigasi air tanah, dengan uraian sebagai berikut: a. Pembangunan sumur dengan cara pengeboran atau digali untuk Daerah yang mempunyai potensi air tanah cukup baik. b. Penyediaan pompa air dan perlengkapannya agar rnenggunakan jenii pompa sentifugal ataupun submersibel, yang digerakan denga.t penggerak motor diesel/ bensin, motor listrik ataupun tenaga surya. c. Pembangunan rumah pompa air berupa bangunan permanen dan cukup kuat untuk menahan getaran mesin dengan pengamanan yang baik untuk pompa yang berkapasitas besar atau disesuaikan dengan kebutuhan. d. Pembangunan
Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) untuk
mengaliikan air dari PomPa air ke lahan usaha tani'
20
2. Irigasi Air Permukaan
Kegiatan irigasi
air
permukaan merupakan pemanfaatan air air bekas galian tambang)
permukaan (sungai, danau, mata air,
dimana pada lokasi tersebut mempunyai potensi air permukaan. Kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam pengembangan irigasi air permukaan, antara lain: pompanisasi, hidram, pipanisasi, kincir air, dan bendung kecil, dengan uraian sebagai berikut: a. Pompanisasi yaitu upaya mengambil air dari sumber air perrnukaan yang diangkat dengan mempergunakar pompa air, serta didistribusikan dengan menggunalan saluran terbuka atau saluran tertutup. Sumber tenaga bagi pompa air ini dapat menggunakan BBM, listrik, kincir angin, maupun panel surya. b. Hidram adalah upaya mengambil air dari sumber air permukaan (sungai dan danau) dengan menaikkan air dari tempat yang lebih rendah ketempat yang lebih tinggi dari sumber air. Sistem ini menggunakan prinsip beda tinggi dan tekanarr air. c. Pipani.sasi, yaitu upaya untuk menyalurkan sumber air permukaan dengan menggunakan pipa, dimana dalam penyalurannya dapat dibantu dengan m€nggunakan pompa ataupun memanfaatkan gaya gravitasi.
d. Kincir air, yaitu untuk menaikan sumber air permukaan dengan memanfaatkan tenaga dari aliran/arus air. Pada umunrnya kincir air terdiri dari poros, lingkaran roda yang dilengkapi dengan tabung dan sudu-sudu yang dipasang pada sekeliling roda. 3. Embung
Embung adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam untuk menampung air limpasan (run offl serta sumber air lainnya, yang selanjutnya dialirkan ke lahan pertanaman sehingga dapat berfungsi sebagai suplesi air bagi tanaman pangan dalam usaha pertanian. Dalam pembangunan embung yang dibiayai melalui DAK Bidang Pertanian Tahun 2Ol4 perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: a. lokasi sesuai dengan peruntukan dan harus dapat memenuhi kaidah-kaidah konservasi air. b. Lahan yang digunakan untuk pembangunan embung merupakan lahan bbbas atas sengketa dan dibuktikan dengan penetapan keputusan Bupati/Walikota. c. Kondisi ftsik tanah pada lokasi pembangunan embung " fidalc porus" dan merupakan daerah pertanian tanaman pangan yang memerlukan pasokan air dari embung sebagai suplesi air irigasi. Bila kondisi tanah lokasi embung " porus" maka dasar embung harus dilapis (Ilinning / plastik/tanah liat I geotekstitl. d. Bangunan embung terdiri atas kolam sesuai kondisi lapangan dengan kapasitas minimal 8O0 ms, bendung dan pelimpas (pada pelimpas perlu dibuat kolam olak), pintu penguras, pintu irigasi/ saluran pemasukan (inlet), pintu irigasi / saluran pengeluaran (outlet).
e. Sebagai bangunan suplesi air irigasi maka air dari embung harus
dibuatkan saluran irigasi untuk mendistribusikan air dari pintu outlet sampai ke petakan lahan usaha tani penerima manfaat 2T
4. Dam Parit Dam parit merupakan bangunan untuk meninggikan permukaan air dengan membendung aliran permukaan atau sungai kecil yang mempunyai potensi sebagi sumber air irigasi.
Dalam membangun Dam parit yang dibiayai melalui DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: a. Dam Parit dibangun dengan membendung aliran air untuk meninggikan muka air dari sungai dan mengalirkan langsung ke Iahan usaha tani. b. Bangunan Dam Parit harus memperhatikan kemudahan dalam membendung dan mendistribusikan air serta struktur tanah yang kuat untuk pondasi bendung. c. Bangunan Dam parit yaitu talud/j agaan (free board), bangunan bendung/ pelimpas, pengendali/pintu air, pintu penguras' saluran irigasi, dan kolam olak. d. Konstruksi Dam parit yaitu talud/jagaan dan bendung yang terbuat dari pasangan batu dan kolam olak batu/ beton bertulang.
B.
Pembangunan Prasarana dan Sarana Lahan/Jalan Pertanian 1.
Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)
Jalan usaha tani yaitu prasarana transportasi pada kawasan pertanian tanaman pangan untuk pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian serta mengangkut hasil produk pertanian dari lahan pertanian menuju tempat pengumpulan sementara, tempat pengolahan atau pasar.
jalan usaha tani yang dibiayai melalui DAK Bidang Pertanian Tahun 2O14 perlu memperhatikan beberapa hal sebagai Pengembangan
berikut:
a.
Pembuatan jalan usaha tani yaitu membuat jalan usaha tani baru sesuai kebutuhan;
b.
Rehabilitasi jalan usaha tani yaitu memperbaiki kualitas jalan usaha tani yang sudah rusak tanpa peningkatan kapasitas; dan Peningkatan kapasitas jalan usaha tani yaitu jalan usaha tani yang sudah ada ditingkatkan tonase/kapasitasnya sehingga bisa dilalui oleh kendaraan yang lebih berat/lebih besar.
c.
kbar badan jalan usaha tani minimal dapat dilalui kendaraan roda-3 (tiga) dan dibuatkan tempat untuk berpapasan, sedangkan kapasitasnya disesuaikan dengan jenis komoditas yang akan diangkut dan alat angkut yang akan digu.nakan.
Spesifikasi dan komponen jalan usaha tani (balat jalan, badan, jalary saluran drainase, goronggorong dan jembatanl disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.
22
2.
Pembangunan Jalan Produksi
Jalan produksi yaitu prasarana transportasi yang dibangun pada kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan yang sudah ada tanaman / ternak yang di miliki petani Hortikultura, Perkebunan dan Petemakan. Jalan produksi ditujukan untuk pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian serta mengangkut hasil produk pertanian dari lahan
pertanian menuju tempat pengumpulan sementara, tempat pengolahan atau pasar.
Pengembangan jalan produksi yang dibiayai melalui DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: a. Pembuatan jalan produksi yaitu membuat jalan produksi baru sesuai kebutuhan; b.
Rehabilitasi jalan produksi yaitu memperbaiki kualitas jalan produksi yang sudah rusak tanpa peningkatan kapasitas; dan
c. Peningkatan kapasitas jalan produksi yaitu jalan produksi yang sudah ada ditingkatkan tonase/kapasitasnya sehingga bisa dilalui oleh kendaraan yang lebih berat/lebih besar.
Lebar badan jalan produksi minimal dapat dilalui kendaraan roda 4
(empat)
dan dibuatkan tempat untuk berpapasan,
sedangkan
kapasitasnya disesuaikan dengan jenis komoditas yang akan diangkut dan alat angkut yang akan digunakan.
Spesifikasi dan komponen jalan produksi (balat jalan' badan jala4 saluran drainase, goronggorong dan jembatan) disesuaikan dgngan kebutuhan lapangan.
C.
Pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Penyuluhan
Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan adalah kelembagaan penyuluhan pemerintah pada tingkat Kecamatan sebagai tempat pertemuan para penyuluh dan pelaku utama (petani) untuk
melaksanakan kegiatan penyuluhan dan proses pembelajaran antara lain: percontohan/demplot, Latihan dan Kunjungan (LAKU), kaji terap, peny._,sun"tt dan pengembangan materi penyuluhan spesifik lokasi, serta pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama (petani)'
Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dapat dilengkapi dengan sarana penunjang berupa: listrik/genset, Air Conditioner (AC), sumur/pompa air dan tempat penampungan air.
1.
Prioritas Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 untuk BPP di Kecamatan
a.Kabupaten/KotayangtelahmemilikikantorBPPdiKecamatan bangunannya msak, maka pemanfaatan DAK yang -nla".tgkondisi Pertanian Tahun 2OL4 diproritaskan untuk rehabilitasi/renovasi Kantor BPP di Kecamatan;
23
b. Kabupaten/Kota yang telah memiliki kantor BPP di Kecamatan dan kondisinya baik, maka pemanfaatannya diprioritaskan untuk pengadaan sarana penyuluhan berupa: seperangkat alat bantu
2
pembelajaran untuk penyrrluhan pertanian di kantor BPP di Kecamatan dan pembangunan pagar (pagar untuk Kantor BPP, bukan pagar untuk lahan BPP di Kecamatan) serta pengadaan kendaraan Roda-2 (dua) untuk penyuluh pertanian Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai kebutuhan; c. Kabupaten/ Kota yang telah memenuhi kriteria poin a dan b tersebut di atas, maka pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 untuk pembangunan Kantor BPP di Kecamatan yang baru. Rehabilitasi/Renovasi Kantor BPP di Kecamatan Rehabilitasi kantor BPP di Kecamatan yaitu memperbaiki/mengganti semua elemen bangunan yang rusak.
Renovasi bangunan BPP
di Kecamatan yaitu
memperbaiki/ yang ada' merubah/ menambah/ memperluas bangunan
3
Penyediaan Sarana Penyrrluhan
Penyediaan sarana penl'uluhan dapat digunakan untuk membeli seperangkat alat bantu pembelajaran penyuluhan Pertanian BPP di Kecamatan dan penyediaan kendaraan roda-2 (dua) bagi penyuluh pertanian PNS sesuai kebutuhan. Seperangkat alat bantu pembelajaran penyrrluhan Pertanian BPP di Kecamatan untuk memenuhi standar pelayanan minimal antara lain: LCD projector, Screen, wireless, megaphone, MIC, televisi, VCD/ DW plager, white board, tape recorder, computer (desktop dan laptop), pinter, displag, meubelair (kursi dan meja rapat) dan digital camera (Photo dan Video).
DAK Bidang Pertanian Tahun 2OI4 dapat digunakan untuk penyediaan prasarana dan sarana lahan percontohan antara lain: Hand tractor Roda-2 (dua) dan Pompa Air.
4
Pembangunan Kantor BPP di Kecamatan
Jenis dan luas bangunan kantor BPP di Kecamatan maksimal terdiri atas:
a. Ruang Kepala balai b. Ruang rapat/ Pertemuan
9
c. Ruang fungsional/ penyuluh d. Ruang perpustakaan e. Ruang peragaan f tuorkshoP
20 m2;
f.
10 m2;
Ruang pengolahan data
g. Ruang dapur dan kamar mandi h. Rumah dinas Kepala balai i. Pagar Kantor BPP
n'P;
40 m2; 15 m2;
12 m2; dan
64 rn2t
Ukuran panjang dan lebar (luas) ruangan serta bentuk bangunan dapat disesuaikan dengan standar dan kondisi wilayah setempat'
24
5
Persyaratan Lokasi Pembangunan Kantor BPP di Kecamatan
Persyaratan lokasi pembangunan kantor BPP di Kecamatan antara lain letak lahan strategis, mudah dijangkau oleh pelaku utama dan pelaku usgha serta mendukung prasarana dan sarana penyuluhan untuk mengoptimalkan fungsi BPP di Kecamatan. Selain untuk pembangunan Kantor BPP di Kecamatan, maka lahan BPP juga dapat digunakan sebagai tempat percontohan sesuai dengan potensi wilayah/ komoditas unggulan Daerah setempat. Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Lantai Jemur dan/ atau. Penyediaan Sarana Pen dukungnya
D.
Lumbung Pangan Masyarakat merupakan sarana penyimpanan pangan
pokok dalam mewujudkan cadangan pangan masyarakat untuk antisipasi masa paceklik (masa tanam), gejolak harga dan bencana alam. Pembangunan lumbung pangan masyarakat dan lantai jemur serta penyediaan sarana penunjangnya perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. lokasi lumbung pangan masyarakat berada di Sentra Produksi dan atau Daerah rawan pangan; 2. Kelompok€asaran adalah kelompok afrnitas atau kelompok lumbung pangan atau kelompok tani atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan);
3. 4.
5. 6.
Kelompok sasaran tersebut belum pernah mendapat fasilitas yang sama (pembangunan fisik lumbung) pada saat yang bersamaan atau pada tahun-tahun sebelumnYa; Kelompok yang tahun-tahun sebelumnya pernah mendapat fasilitas frsik lumbung pangan, bisa mendapat fasilitas lantai jemur dan atau rice milling unit (RMU) pada tahun berikutnya, agar lumbung pangan dapat berfungsi lebih optimal; Khusus untuk pengadaan RMU hanya dapat disediakan pada lumbung pangan di sentra Produksi Padi; Lahan tempat pembangunan lumbung pangan masyarakat dan lantai jemur disediakan oleh kelompok alinitas atau kelompok lumbung pangan atau kelompok tani atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan);
7.
Kapasitas lumbung pangan masyarakat berukuran maksimal 6O ton per Unit;
8.
Sebelum pembangunan lumbung pangan masyarakat didahului
9. E.
dengan desain perencanaan dan pada saat pelaksanaan
pembangunan dilakukan pengawasan; dan Desain perencanaan dan pengawasan untuk pembangunan lumbrrng pangan masyarakat dan lantai jemur dibiayai dari dana APBD diluar dana pendamping frsik sebesar 1O 7o.
Pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi Balai Perbenihan serta Penyediaan Sarana Pendukungnya
dan Perbibitan
penyediaan prasarana dan sarana balai perbenihan/perbilitan dibangun di atas tanair milik Pemerintah Kabupaien/Kota yang sejak awal sudah dipersiapkair untuk balai perbenihan/perbibitan dalam bentuk legal 25
formal: peraturan daerah, peraturan Bupati/Wa-likota atau surat keputusan Bupati/Walikota. DAK tidak boleh digunakan untuk
mernbangun Balai Perbenihan/Perbibitan yang status tanahnya belum jelas. Penyediaan prasarana dan sarana balai perbenihan/perbibitan juga bisa untuk kelembagaan yang sudah dalam bentuk UPTD yang tupoksinya untuk pengembangan perbenihan/ perbibitan. Disamping untuk membangunan Balai Perbenihan/ Perbibitan, DAK juga
bisa digunakan untuk merehabilitasi atau merenovasi
UPTD
Perbenihan/ Perbibitan yang ada.
Pembangunan fi sik bangunan UPTD / Balai Perbenihan/ Perbibitan harus dilahan bersertifikat hak milik pemerintah Kabupaten/ Kota. Sebelum dilakukan pembangunan agar didahului dengan desain perencanaan dan pengawasan. Biaya untuk desain perencanaan dan pengawasan dalam pembangunan fisik harus disediakan dari APBD (di luar 10 % dana pendamping APBD).
Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi kantor UPTD/Bdai Perbenihan/ Perbibitan di Kabupaten/Kota dapat dilengkapi dengan penyediaan sarana penunjangnya antara lain: listrik/genset, Air Conditioner (AC) dan sumur/pompa air serta tempat penampungan air.
1.
'
Pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan penyediaan sarana pendukungnya. Dalam memenuhi kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana Balai Benih sesuai dengan standar Balai Benih Tanaman Pangan (Padi dan Palawija) terdiri dari: a.
Jenis dan luas bangunan Balai Benih yang dibangun baru maksimal terdiri atas: 1) Bangunan kantor (ruang kepala,staf, ruang 2) Gudang benih (termasu'E cool storagel 3) Gudang peralatan
4) Gudang prosessing/ urerk loods 5) Gudang saprodi 6) Lab
tamu)
5O m2;
lOO m2;
150 m2; 100 m2;
50 mz;
20 m2; 100 m2;
UPTD/Baiai
Ukuran panjang dan lebar (luas) bangunan dapat disesuaikan dengan kondisi wilaYah setemPat. b. Rehabilitasi/renovasi UPTD / Balai Perbenihan meliputi bangunan kantor, gudang benih, gudang peralatan, gudang prosessing, gudang saprodi, laboratorium, lantai jemur dan pagar.
c. Penyediaan sarana pengairan antara lain pembangunan s3mul storage, jaringan/ saluran irigasi d.alam (deep 'piniu u.,elQ, embung, longpendistribusiannya (pipa, selang, air berikut sarana teknis, dan pompa air).
antara lain mini tractor, han'd power spraaer, 9m lul: sprager, traitor, misi blouter, arit/parang, alat mesin panen, kendaraan roda-3 (tiga) dilengkapi dengan bak angkut, landak dan mesin pemotong rumput'
d. Penyediaan peralatan produksi -hantd
26
e. Penyediaan peralatan Pengolahan/Penyimpanan Benih antara lain power thresher, silo, dryer, box dryer, seed cleaner, grader, ruinnotuer seed cleaner, bag closer dan timbangan.
f.
Penyediaan peralatan Laboratorium antara lain moishre tester, germinator, timbangan analitik, thermohygrograph, meja kemurnian dan mechanical diuider.
g. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi
jalan usaha tani di
areal
balai benih.
2.
Pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi Balai Perbenihan Hortikultura
Anggaran DAK di prioritaskan
untuk
Pembangunan/ Rehabilitasi/
Renovasi UPTD/Balai Perbenihan dan penyediaan sarana pendukungnya, termasuk di daiamnya kelengkapan prasarana, sarana, dan peralatan untuk berfungsinya Balai Perbenihan Hortikultura. Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 iranya dapat digunakan untuk prasarana, sarana dan peralatan yang bemmur ekonomis panjang.
a.Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Hortikultura meliputi: 1)
UPID/Balai
Perbenihan
Kantor balai;
2) Gudang peralatan; 3) pagar
kantor balai;
4)jalan kebun balai; 5) Penyediaan listrik/genset dan sumur/pompa air. b. Prasararra
dan sarana mendukung pengembangan perbenihan
Hortikultura meliputi: l)Pengembangan Benih Tanaman Buah, komponennya dapat mencakup:
Pembangunan/rehabilitasi/renovasi Screen House, untuk Blok Fondasi (BF) dan Blok Penggandaan Mata Tempel (BPMT) komoditas jeruk. Dengan spesifikasi sebagai berikut Atap net 100 mesh, Rangka besi, Pondasi batu kali, Dinding net 100 mesh, Pintu masuk ganda dan Jaringan irigasi (Spingklel. Ukuran minimal Screen House gaitu 168 IUP; b) Pembangunan shading net (rumah bayang)' Dengan spesilikasi sebagai berikut atap net, rangka besi, dan pondasi batu kali. Ukuran minimal Shading net gaitu 168 IUP;
a)
c) Pcmbangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi gudang benih; d)
Penyediaan sarana pengairan
yaitu pompa air
dan
instalasinya
alat dan mesin produksi benih antara lain power sp,rager, mini tractor, kendaraan roda 3 (tiga) dilengkapi
e) Penyediaan
dengan bak angkut.
27
2)
Pengembangan
Benih Tanaman Sayuran dan
Tanaman
Biofarmaka, komponennya dapat mencakup:
a)Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi laboratorium kultur jaringan.
Renovasi screen tnuse benih kentang dengan ukuran minimum 300 fr2, dengan spesifikasi: fondasi batu kali di sekeliling bangunan screen; rangka baja ringan berlapis galuanic; screen: bahan PE Monovilamen, beranyaman rajut, warna putih, angin yang tembus 47 ft5%), mesh 36/58 lubang/cm linear, berat 110
b) Pembangunan/ Rehabilitasi/
gram/ mm2; pintu masuk screen dibuat ganda (pintu pertama menuju ruErng yang terdapat bak desinfektan, pintu ke dua menuju tempat pertanaman); terdapat bak semen untuk desinfektan; jaringan irigasi untuk penyiraman tanaman; pompa air jet pump diesel dan bak nutrisi. c) Pembangun an stnding net (rumah bayang) untuk benih cabe ukuran minimum 2OO m2, dengan spesifikasi sebagai berikut
untuk shading atap tipe anyaman rajut, warna putih transparan, tingkat pencahayaan 76 - 8Lo/o, pencahayaan yang tembus 66 - 7lo/o, angin yang tembus 38 - 43o/o, lubang/cm2: 73, mesh lubang pori: 38, bahan PE
monovilamen; fondasi batu kali di sekeliling bangunan screery rangka baja ringan berlapis galuanic; untuk screen sampping: bahan PE Monouilamen, beranyaman rajut, warna putih transparan, tingkat pencahayaan 68 - 7 3o/o, pencahayaan
yang tembus 63 - 690/o, angin yang tembus 20 - 29o/o, lubang/cm2: 127, mesh (lubang poil: 66; terdapat jaringan irigasi untuk penyiraman tanaman; pompa air jet pump diesel. d) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi gudang benih bawang merah, bawang putih dan tanaman obat dengan minimum luasan 75 m2, dengan spesifikasi bangunan perrnanen (beton), terdapat para-para kayu bertingkat di dalam seluruh bangunan (untuk bawang merah dan putih), ventilasi dan sirkulasi udara di dalam bangunan harus cukup dan terdapat
sarana perapian/cerobong pengasapan apabila
gudang
dibangun di dataran tinggi. e)
Penyediaan sarana pengairan
yaitu pompa air
dan
instalasinya. Penyediaan alat dan mesin produksi benih antara lain pouter spraAer, mini tractor, kendaraan roda 3 (tiga) dilengkapi dengan bak angkut. 3) Pengembangan Benih Tanaman Florikultura' komponennya dapat mencakup: a) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi screen house benih krisan dengan spesilikasi sebagai berikut : pondasi batu kali' rangka bangunan; pintu dan rak perakaran dari besi' atap plastic W !4o/o, dinding dengan insect sreen, sarana irigasi iengkap dengan bak penampungan air, paralon dan springkle, sarana penerangan dengan lampu TL. Ukuran minimal 300 m2i
fl
28
b) Pembangunan shadirq
net (rumah bayang) untuk leather leaf
dengan spesifikasi sebagai berikut: paranet 70
-
75%, mulsa
plastic hitam perak, bambu petung, instalasi air
(bak
yaitu pompa air
dan
penampungan, sumur, pompa, hand sprayer); c)
Penyediaan sarana pengairan instalaginya;
d)Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi laboratorium kultur jaringan; e) Penyediaan peralatan laboratorium kultur jaringan; dan f) Penyediaan alat dan mesin produksi benih antara Iain pouer spraVer, mini tractor, kendaraan roda 3 (tiga) dilengkapi dengan bak angkut. 3.
Pembangunan/Rehabiiitasi/Renovasi
Balai
Perbenihan
Perkebunan.
Penyediaan prasarana dan sarana balai perbenihan perkebunan diprioritaskan untuk pembangunan/rehabilitasi/renovasi balai benih yaitu kebun induk, kebun entres, kebun bibit, gudang; rumah lindung (screen hutsel; jalan kebun, penyediaan peralatan produksi benih (termasuk kultur jaringan), penyediaan sarana pengairan (termasuk pompa air, sprinket) dan penyediaan sarana/ peralatan pembenihan. 4. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi Balai Perbibitan Ternak
Dalam rangka meningkatkan dan memenuhi
kebutuhan prasarana dan sarana UPTD, maka perlu dilakukan upaya untuk membangun/merehabilitasi/merenovasi UPID milik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, khususnya UPTD pembibitan ternak, hijauan pakan ternak, dan inseminasi buatan. Anggaran DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 diprioritaskan untuk Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi kantor, kandang ternak, dan sarana pendukung lainnya.
a. Pembangunan UPTD Perbibitan Ternak dan Hijauan
Pakan
Ternak (HPT) Pembangunan diprioritaskan untuk UPTD Pembibitan Ternak dan HPT secara keseluruhan termasuk penyediaan sarana penunjangnya. Jenis dan luas maksimal bangunan kantor UPTD baru, adalah sebagai berikut:
Kepala 2) Ruang Tata Usaha 3) Ruang Pelayanan Teknis l)
Ruang
4) Ruang Jabatan Fungsional 5) Ruang Pertemuan 6) Ruang PenyimPanan 7) Gudang Peralatan 8) Gudang Pakan 9) Garasi 1O) Tempat parkir 11) Toilet
20 mz 4O m2 40 m2 40 m2 60 m2 30 m2 20 m2 60 m2 15 m2 30 m2
29
Jenis bangunan lainnya seperti kandang, ruang penetasan, bangunan pengolah limbah, pagar, laboratorium, shelter, bangunan penanganan terr:ek (cattle garQ, pembukaan dan peremajaan HPT, pembukaan penggembalaan ternak, holding ground, dll disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat.
b.
c.
Rehabilitasi/Renovasi UPTD Rehabilitasi/renovasi UPTD dapat digunakan untuk bangunan kantor, kandang ternak, laboratorium, gudang peralatan, gudang pakan, garasi, toilet, pengolahan limbah ternak, shelter, cattle gard, dan pagar kantor. Penyediaan sarana pendukung UPTD
Sarana pendukung UPID terdiri dari: peralatan rearding (timbangan, tongkat, pita ukur, identitas ternak, computer datt printer), cLopper, tnnd traktor, sarana pengangkut rumput, mesin tetas, peralatan penampung semen (dummg, artificial uagirua setl, peralatan prossesing semen (mikroskop, timbangan digital, heating, layar monitor, aol top, incubator, haemocgtometer, fiilling'sealing, pH meter, spektronile, alat/mesin pinter straut, rak strau.t, container freezing,
mntainer storage, dan peralatan stenlisasr), kendaraan roda-2 (duai, kendaraan roda-3 (tigal, genset, dan instalasi air'
F.
Pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi Tempat Penampungan Susu (TPS) dan Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U) serta Penyediaan Sarana Pendukungnya
I
Pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi Tempat Penampungan Susu (rPS) Tempat penampungan susu adalah suatu usaha kelompok yang kegiatannya melakukan pengumpulan susu, untuk selanjutnya dijual dan atau untuk usaha pengolahan susu.
Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi tempat penampungan susu untuk memenuhi persyaratan hggiene-sanitasi dalam rangka penerapan jaminan keamanan pangan pada mata rantai produksi iusu segar di kelompoktani/gapoktan (sentra penghasil susu) yang ada di Kabupaten/Kota, meliputi: a. Pembangunan TPS, mencakuP:
Bangunan dengan ukuran maksimal 200 M2 yang terdiri dari ruang penampungan susu, pengolahan susu, pengujian kualitas susu dan ruang penyimpanan (cool rooml; 2) Ruang cuci peralatan susu (milk canl dengan ukuran maksimal 10 m2; 3) Tandon air dengan ukuran maksimal 5O m3; 4) Instalasi saluran air. b.Rehabilitasi/renovasi tempat penampungan susu mencakuD bangunan, ruang cuci perlatan susu, tandon air dan instalasi saluran air. c. Penyediaan peralatan dan penunjang TPS' mencangkup: 1) Cooling uni t (mitk tank, uater pump dan refrigerator unit) ; 1)
2l Water Heater; 30
3) Milkcan; 4) Peralatan p asteurisasi; 5) Pompa air;
6) Peralatan pengujian susu; 7) Listrik/Genset;
8) Kendaraan Roda-3 (tiga)
2
Pembangunan/ Rehabilitasi/ Unggas (RPH-U)
untuk sarana angkut susu.
Renovasi Rumah Potong Hewan
RPH-U adalah kompleks bangunan tempat pemotongan unggas dengan design dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higiene untuk menjamin keamanan dan kualitas produk unggas yang konsumsi masyarakat. RPH-U dibangun di daerah sentra produksi unggas atau sentra konsumen yang dikelola Pemerintah Kabupaten / Kota maupun swasta. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi RPH-U meliputi bangunan, peralatan utama dan peralatan pendukung yang terdiri dari: a. Pembangunan rumah potong maksimal 500 m2, yang meliPuti:
hewan unggas dengan luas
Bangunan RPH-U dengan luas maksimal 500 m2; 2) Kandang penampungan unggas ( ukuran maksimal 2OO m2 atau mampu menarnpung 3.000 ekor); 1)
3) Ruang Kantor; 4)
Ruang Area Kotor (temPat pengantungan unggas' tempat perendaman air panas, tempat pencabutan bulu, dan tempat pengeluaran jeroan);
5)
Ruang Area Bersih (tempat pencucian karkas, tempat
perendaman/pendinginan karkas, tempat penanganan dan perrimbangan karkas); 6) Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL); 7) Tandon air dengan ukuran maksimal 50 m3; 8) Drainase.
b. Rehabilitasi/Renovasi Rumah Potong Hewan unggas mencakup:
rrang produksi, kandang Penampungan unggas, instalasi pengolahan limbah, tandon air, dan drainase.
c. Penyediaan peralatan utama Rumah Potong Hewan Unggas antara lain: 1) Alat penggantungan unggas hidup (sackle tnlder); 2l Bak penamPungan darah; 3) Bak perebus air panas (scaldefl, yang dilengkapi dengan kompor dan tabung gas; 4l Alat pencabut bulu (Plucked; 5) Meja eviscerasi/ pengeluaran jeroan;
6)
Bak Pencucian karkas; 31
7l Bak perendaman/pendinginan 8) Meja penanganan karkas; 9)
karkas;
Timbangan;
10) Dipping kal
Mesin Pendukung Rumah Potong
Pisau;
2) Talenan;
3l Box/ crate; 4) Peralatan sanitasi;
5l Water sprageri 6) Genset; 7) Kendaraan roda-3 (tiga) sarana angkut unggas.
BAB V PEMBINAAN DAN PELAPORAN Pembinaan
1. Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan bersama-sama
Eselon-I lingkup Kementerian Pertanian terkait melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 lingkup Pertanian Provinsi dan atau Kabupaten/ Kota.
2. Dinas/Badan lingkup Pertanian Provinsi 3.
4.
5.
melakukan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 lingkup Pertanian Kabupaten/Kota. Kepala Dinas/Badan lingkup Pertanian Kabupaten/Kota melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Dinas/Badan lingkup Pertanian Provinsi dalam menyusun RKA- DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 untuk mensinergikan terhadap program/ kegiatan yang terkait dengan bidang pertanian. Mekanisme pengusulan data teknis DAK Bidang Pertanian Tahun 2015- unluk Dinas/Badan lingkup Pertanian Provinsi disampaikan oleh Kepala Dinas/Badan secara resmi ke Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian dengan tembusan Gubernur dan Eselon-I terkait.
Adapun sofiapg dan hardcopg dapat dikirim melalui Fax. (02i) - 78839618 dan atau emailke:
[email protected]. Mekanisme pengusulan -untuk data teknis DAK Bidang Pertanian
Dinas/Badan lingkup Pertanian Tahun 20f5 Kabupaten/ Kota harus disampaikan melalui Kepala oinaJ/eadan lingkup Pertanian Provinsi untuk diteruskan secara resmi G Sekretaris Jenderal cq' Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian dengan tembusan Bupati/Walikota dan Eselon I terkait. Adapun -s-o7t^copg dan naiacopg dapat dikirim melalui Fax. (O21) - 78839618 dan atau email ke:
[email protected].
32
6. Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 lingkup Pertanian Provinsi agar disampaikan oleh Kepala Dinas/Badan secara resmi ke Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian dengan
tembusan Gubernur dan Eselon-I terkait. Adapun sofiapg dan tnrdcopg dapat dikirim melalui Fax. (021)-78839618 dan
atau email ke:
[email protected]. 7. Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) DAK Bidang Pertanian Tahun 2Ol4 lingkup Pertanian Kabupaten/Kota harus disampaikan melalui Kepala Dinas/Badan lingkup Pertanian Provihsi untuk diteruskan dan disamoaikan secara resmi ke Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Peiencanaan Kementerian
Pertanian dengan tembusan Bupati/Walikota dan Eselonl terkait. Adapun soficopg dan hardcopg dapat dikirim melalui
Fax.
(021)-78839618
pa.
[email protected].
dan
atau
8. Biaya pembinaan, pen1rusunan data teknis,
email
ke:
pemantauan,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 lingkup Pertanian Provinsi dibebankan pada APBD Provinsi.
9. Biaya pembinaan, pen)'usunan data teknis, pemantauan, evaluasi kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.
1O.
Kepala Dinas/Badan Lingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tidak mengirimkan DPA DAK Bidang Pertanian Tahun 2Ol4 ke Sekretaris Jenderal Cq Kepala Biro
Perencanaan Kementerian Pertanian akan dikenakan Sanksi (Punishmentl terhadap alokasi anggaran DAK Bidang pertanian Tahun 2015.
B.
Pelaporan 1. Kepala Dinas/Badan lingkup Pertanian Provinsi pelaksana DAK Bidang Pertanian Tahun 2013 wajib menyamp,aikan lapgrSl triwulan dan tahunan tentang realisasi pelaksanaan DAK
Bidang Pertanian Tahun 2013 kepada Sekretaris Jenderal c'q' Kepali Biro Perencanaan Kementerian Pertanian, - dengan
tembrrsan Direktiir Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal/ Kepala Badan
lingkup Kementerian Pertanian terkait dan Gubernur terkait. 2. KepaTa Dinas/Badan lingkup Pertanian Kabu-paten / Kota pel-aksana DAK Bidang Pertanian - Tahun 2013 Yajiq henyampaikan laporan triwulan dan tahunan ler-ltang. re-alisa.si pelai<san'aan DAK-Bidang Pertanian lahgn 2O13 kepada Kep.ala binas/Badan lingkup Peltanian Provinsi untuk- diteruskan .dan disampaikan seiari resmi ke Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian, dengan tembusan
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Keme.nterian Keuangan, Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kemen-terian Pertanian terkait dan Bupati/Walikota terkait'
triwulan dan tahunan mengacu Pada format yang tertuang pada format laporan triwulanan dan tahunal """sri"l Suraf Edaran Bersama Kepala Bappenas, Menteri
3. Format laporan
Menteri Dalam Negeri, Nomor 0239/il{.PPN/ rr /2oos, sF-r722|MK-O7 l2OO8 €n Nomor Pelaksanaan Pemantauan Keuanqan dan
900/3556/Si dentang Petunjuk
Teknis Peiaksanaan d-an Evaluasi Pemanfztatan Dana Alokasi Khusus. 33
Laporan triwulanan yang ditujukan ke Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian paling lambat diterima minggu pertama setiap triwulan berakhir uia pos, fax (021-7804156, 78839618) dan atau email ke alamat biroren. kementan@email. com.
Untuk triwulan
a.
I
Maret) paling lambat diterima berupa laporan perenc€rnaan kegiatan
(Januari
-
minggu pertama April sebagaimana format 8 (khusus untuk laporan triwulan I, kolom yang digunakan hanya kolom 1 s/d 8); b. Untuk triwulan II (April - Juni) paling lambat diterima minggu pertama Juli; c. Untuk triwulan III (Juli - September) paling lambat diterima minggu pertama Oktober; d.
Untuk triwulan IV (Oktober - Desember) yang
sekaligus diterima minggu
sebagai laporan tahunan paling lambat pertama tahun berikutnya; dan e. Format laporan triwulan dan tahunan DAK Bidang Pertanian Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Format 2a dan Format 2b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 4. Laporan akhir tahun anggaran DAK Bidang Pertanian Provinsi
Tahun 2013 lingkup Pertanian Provinsi disampaikan oleh
Kepala Dinas/Badan kepada Sekretaris Jenderal c'q' Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian dengan tembusan
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup
Kementerian Pertanian terkait dan Gubernur terkait' 5. Laporan akhir tahun anggaran DAK Bidang Pertanian Tahun ZO1S tingkup Pertanian Kabupaten/Kota disampaikan oleh
Kepala Oit""7e"d"tt kepada Kepala Dinas/Badan tiryklp Pertanian Provinsi untuk diteruskan dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal c'q Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian dengan tembusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal/Kepala
Badan lingkup Kementerian Pertanian terkait
dan
Bupati / Walikota terkait.
akhir tahun anggaran DAK Bidang Pertanian Tahun 2Ol3 memuat gambaran umum' keluaran (output)' hasil
6. Laporan
(outcome), dampak (impact) dari kegiatan DAK Bidang Pertanian
anggaran' hambatan, dan masalah yang dihadapi, serta saran perbaikan di masa mendatang' salah 7. Hasil laporan DAK Bidang Pertanian Tahun 2O13 menjadi satu dasar penilaian dalam menetapkan alokasi anggaran DAK Bidang Pertanian Tahun 2O15' 8. Bagi SKPD lingkup pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan laporan -DAK. Bidang Pertanian iaftutt 2013 ke Sekretaris Jenderal Cq Kepala Biro Perencanaan
i"htrn iotg d"tt realisasi
akandikenakansanksi{Punishment|terhadappengalokasian anggaran DAK Bidang Pertanian Tahun 2015'
34
BAB VI PENUTUP
Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 sebagaimana diuraikan dalam Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Bidang Pertanial Tahun 2014 merupakan kegiatan pilihan, dimana Gubernur dan Bupati/Walikota dapat memilih kegiatan sesuai prioritas Daerah. Pemilihan kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 mengacu kepada
program kegiatan jangka menengah sesuai Renstra Kementerian Pertanian.
Agar pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2OL4 dapat berdaya dan berhasil guna, maka kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 disinergikan dengan kegiatan yang bersumber dari pendanaan lainnya (seperti dana Dekonsentrasi, dana T\rgas Pembantuan, APBD Provinsi dan Kabupaten / Kota serta sumber-sumber dana lainnya).
ANIAN NESIA,
35
Format
1.
ALOKASI DAK BIDANG PERTANIAN TA. 2OT4 BIDANG PERTANIAN
ProvinsiAceh Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Si
Kab. Aceh Tensah Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Timur
'datam
juta
11.445.080
4.218.440 6.371.280 6.189,860 4.120.210 4.589,220 5.528.460 7.677,400
Kab. Aceh Utara
Kab. Bireuen
6.705,570
Kab. Pidie Kab. Simeulue
3.901,130
Kota Banda Aceh Kota Saban Kota Lan Kota Lhokseumawe Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Ja Kab. Aceh Barat Daya
Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Tamian
Kab. Bener Meriah
2.816.480 2.928,140 2.596.150 5.173,450 4.695,790 5.780,700 5.167.320 5.039.830 5.594.830
Kab. Pidie Ja Kota Subulussalam
Provinsi Sumatera Utara Kab. Asahan
2.562.160 9.350.120 5.450.940
(dalam
BIDANG PERTANIAN
j
2 Kab. Dairi Kab. DeliSerdang
4.423.610 6.405.280
Kab. Karo Kab. Labuhanbatu
3.910,470
Kab. Lan
6.299.040
Kab. Nias
4.190,610
Kab. Simaluneun Kab. Tapanuli Selatan
6.140,450
Kab. TapanuliTengah
5.021.910
Kab. Tapanuli Utara Kab. Toba Samosir
Kota Biniai Kota Pematangsiantar Kota Tebing Tinggi Kab. Pakpak Bharat Kab. Nias Selatan Kab. Humba Kab. Serda
Hasundutan Bedaeai
Kab. Samosir Kab. Batubara Kab. Padane Lawas Kab. Pada
Lawas Utara
Kab. Labuhanbatu Selatan Kab. Labuhanbatu Utara Kab. Nias Barat
Kota Gunungsitoli
Provinsi Sumatera Barat Kab. Lima puluh Kota Kab.
2.748.820 2.557.590 2.824,460 4.087.460 4.350,420 4.492,720 6.060.300 4.793.810 4.234,360 3.794.940 3.722,480 3.321,110 4.284.840 3.367,280 2.652.230 7.792.220 4.625,120 7.271,890
BIDANG PERTANIAN
Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Padane Pariaman Kab. Pasaman Kab. Pesisir Selatan Kab. Sijunjung Kab. Solok Kab. Tanah Datar
(dalamj
4.947,700 6.469.910 5.510.390 7.387.830 5.374.450 5.511.550 6.537.870
Kota Bukitti Kota Padang Panjang
2.943,240
Kota Padang Kota Pavakumbuh
2.771,180
Kota Sawahlunto Kota Solok
3.017.030
Kota Pariaman Kab. Pasaman Barat
5.149.900
Kab. Dharmasra Kab. Solok Selatan
ProvinsiRiau Kab. Kamoar
Provinsi Kepulauan Riau Kab. Natuna Kab. Kepulauan Anambas ProvinsiJambi Kab. Batanghari Kab. Buneo Kab. Kerinci Kab. Merangin Kab. Muaro Jambi Kab. Sarolan
6.407,210 4.706.100 3.238.580 5.962,510
6.914.620 5.759.320 5.686.870 5.716.440 4.152.610
BIDANG PERTANIAN
Kab. Tebo
3.614,610
Kota Jambi
3.014.080
Kota Sungai Penuh
3.020,280
Provinsi Sumatera Selatan Kab. Lahat Kab. Musi Banyuasin
4.889,180 8.246,270
Kab. Musi Rawas
n Komering llir Kota Pasar Alam Kota Lubukli Kota Prabumulih Kab.
Kab. Banvuasin Kab.
8.259,330
2.505.280 2.642.320 14.839.720
n llir
7.019.330
Kab. Ogan Komering Ulu Timur Kab. n Komering Ulu Selatan Kab. Empat Lawa
Provinsi Ke
n Bangka Belitu
Kab. Banska Kab. Belitung
Kota Pangkal Pinan Kab. Baneka Selatan Kab. Bangka Te
5.806.720
4.267,510 5.200,790 3.931,000 3.826,980 2.499.880 3.768,030 3.732.030
Kab. Ba Kab. Belituns Timur
Provinsi Be Kab. Be
lu
lu Selatan Kab. Bengkulu Utara Kab. Rejang Lebo Kota Bengkulu
3.511.040 6.204.270 5.475.850 5.283.670 5.420.960
3.227,910
BIDANG PERTANIAN
(dalam
Kab. Kaur
4.756.890
Kab, Seluma
5.832,020 5.643.440 4.761,810 4.594.380 4.215.590 8.705,760
Kab. Mukomuko Kab. Lebo Kab. Kepahian Kab. Bengkulu Tengah
Provinsi Lampu Kab. Lampung Barat
5.030,1 10
Kab. Lampung Selatan
6.591.080
Kab. Lampung Te
7.543.050
Kab. Lamou Kab. Lampuns Timur Kab. Tan Kab. Tulang Bawa
Kab. Wav Kanan
Kota Metro Kab. Pesawaran Kab. Prin Kab. Mesuii Kab. Tulang Bawang Barat
Provinsi Jawa Barat Kab. Bandun Kab. Bekasi Kab. Bogor Kab. Ciamis Kab. Cianjur Kab. Cirebon Kab. Garut Kab. Indrama
4.242.940 9.304,930 7.557,850 6.368,520 7.470.130 3.740,640 6.130,270 5.436,990 5.058.490 4.987.210 14.564.310 9.322,540 8.213.290 9.436.430 12.565.590 7.730,400 9.752.470 9.080,810 17.927.150
BIDANG PERTANIAN
Kab. Karawang
12.81 1,960
Kab. Kunin Kab. Majalengka
10.251,890
Kab. Purwakarta Kab. Suban
5.548,230 11.429.270
Kab. Sukabumi
13.471.020
Kab. Sumeda
9.517,270
Kab. Tasikmal
Kota Cirebon Kota Tasikmala
2.552,610 2.865.490
Provinsi Banten Kab. Lebak
6.795,370
Kab, Pandegla
8.897,030
Kab. Seran
Kota Serang
ProvinsiJawa Ten Kab. Banjarnegara
2.810.970 21.147,960 5.829.510
Kab. Banvurnas Kab. Batan
7.298.490
Kab. Blora Kab. Bovolali
8.296.330
Kab. Brebes
11.325,740
Kab. Cilaca
12.433.250
Kab. Demak
7.825,130 11.072.690 6.6s7.500
Kab. G Kab. Jeoara
Kab. Karanganyar Kab. Kebumen
7.637.960
Kab. Kendal
6.575.200
BIDANG PERTANI.AN
I
(dalam
2
159 Kab. Klaten 150 Kab. Kudus 151 Kab. Magelang
L62 Kab. Pati 163 Kab. Pekalongan
t64
Kab. Pemalang
165 Kab. Purbalingga L66 Kab. Purworejo
t67 Kab. Rembang 168 Kab..Senrarang 169 Kab. Sragen 170 Kab. Sukoharjo
771 Kab. Tegal L72 Kab. Temanggung t73 Kab. Wonogiri 174 Kab. Wonosobo L75 Kota Magelang L76 Kota Pekalongan 777 Kota Salatiga
t78
Kota Surakarta
779 Kota Tegal xtv Provinsi Daerah lstimewa yogvakarta 180 Kab. Bantul 181 Kab. Gunung Kidul t82 Kab. Kulon Progo 183 Kab. Sleman XV ProvinsiJawa Timur L84 Kab. Bangkalan 185 Kab. Banyrlwangi
j
L r UPL(Ira
3
8.535,460
5.023.280 6.961.020 10.267.680 4.889.620 8.7s9,550 5.606,180 4.993.830 7.377.340 6.931.840 8.238,510 5.714.530 6.191.260 5.304.230 6.780,570 5.191.810 2.394,930 2.283,830 2.646.530 2.326,570 2.266,420 6.555,990 6.086,350 7.296,790 4.031,920 5.206,370 21.948,320 7.117,870 7.588.160
BIDANG PERTANIAN
Kab. Blitar
6.253.000
Kab. Bojonegoro
8.401.050
Kab. Bondowoso
6.887,350
Kab. Gresik Kab. Jember Kab. Jomba
Kab. Kediri Kab. Lamongan Kab. Lumaian
12.584,340 7.263.780 14.792.080 8.564.020
Kab. Madiun Kab. Masetan Kab. Mala
7.812.960 13.149,500
Kab. Moiokerto
6.591.010
Kab. Neaniuk Kab. Ngawi Kab. Pacitan Kab. Pamekasan
5.475.320 7.105,140
Kab. Pasuruan Kab. Ponoroso
7.358.100
Kab. Probolin
7.809.200
Kab. Sampang
9.264,650
Kab. Sidoario
6.405.430
Kab. Situbondo
8.639.800
Kab. Sumenep
5.940.270 5.881,260 7.855.480 7.290.220 2.688.470 2.232.520
Kab. Tren Kab. Tuban Kab. Tulunga
Kota Blitar Kota Madiun
lek
(dalam
BIDANG PERTANIAN
Kota Pasuruan Kota Probolinsso Kota Batu
Provinsi Kalimantan Barat Kab. Be Kab. Landak
2.437.100 2.651,860 3.201.430 7.887,090 4.780.230 6.641.700
Kab. Kapuas Hulu Kab. Ketapang Kab. Pontianak Kab. Sambas Kab. San
Kab. Sintan
Kota Singkawang Kab. Sekadau
Kab. Melawi Kab.
Utara
4.778.830 7 .571,140 5.707,720 5.791.980 2.798.190 4.525,870 4.099.010 4.610,370
Kab. Kubu Ra
Provinsi Kalimantan T Kab. Barito Selatan Kab. Barito Utara Kab. Kapuas
6.474.940 3.589,420 12.059,100
Kab. Kotawaringin Barat
5.491,680
Kab. Kotawarinsin Timur
7.686.770
Kota Palan Kab. Barito Timur
5.446,180
Kab. Pulans Pisau Kab. Gunung Mas
3.834,820
Kab. Lamandau
4.229,380 3.967,690
Kab. Sukamara
Kab. Katinean Kab. Seruvan
4.510.000
BIDANG PERTANIAN
Provinsi Kalimantan Selatan Kab. Banjar Kab. Barito Kuala
6.733.540
Kab. Hulu Sungai Selatan
6.463.810
Kab. Hulu SungaiTen Kab. Hulu Sungai Utara
5.212.200 7.222.644
Kab. Tanah Laut
6142.610
Kab. Tapin
6.923,130
Kota Banjarbaru
2.933.080
Provinsi Kalimantan Timur Kab. Kutai Barat Kab. Malinau Kab. Nunukan Provinsi Sulawesi Utara Kab. Bolaans Monsondow Kab. Minahasa Kab. Kepulauan Sangihe Kota Bitung Kota Manado Kab. Kepulauan Talaud Kab. Minahasa Selatan Kota Tomohon Kab. Minahasa Utara Kota Kotamo Kab. Bolaang Mongondow Utara Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kab. Minahasa Tenggara Kab. Bolaang Mongondow Timur Kab. Bolaang Mongondow Selatan
8.614.970
5.313,210 3.485.210
4.670.250 7.018.200 6.613.460 6.362.470 5.764.980 3.112,960 3.056,400 6.620.570 6.367.390 3.718.190 5.470.490 2.867.020 4.524,800 3.851.750 5.643,900 3.897,820
BIDANG PERTANIAN
Provinsi Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Gorontalo
Kota Gorontalo Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolaneo Kab. Gorontalo Utara
Provinsi Sulawesi T Kab. Ban Kab. Ban
i Kepulauan
Kab. Buol Kab. Toli-Toli
Kab. Don
6.594.830
4.768.580 5.797,820 2.997.820 5.628.100 4.970,040 4.642.350 6.951,740 6.399,450 3.682.260 4.783.970 4.358.850
la
Kab. Morowali Kab. Poso
Kota Palu Kab. Parigi Moutong Kab. Toio Una-Una
Kab. Siei
Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Bantaen Kab. Barru
4.312.380 6.067.920 3.199.030 7.299,970 3.896.260 5.452.320 9.647,800 5.067.200 5.175.230
Kab. Bone Kab. Bulukumba Kab. Enreka Kab. Gowa Kab.
jeneponto
Kab. Luwu Kab. Luwu Utara
5.516,120 6.523,740 6.053,010
5.172.830 7.177,190 6.067,570
(dalam juta rupiah)
BIDANG PERTANIAN
ALOI{ASI 1
2
296 Kab, Maros 297 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 298 Kab. Pinrang 299 Kab. Kepulauan Selayar 300 Kab. Sidenreng Rappang 301 Kab. Sinjai
302 Kab. Scppeng 303 Kab, Takalar 304 i(ab. Tana Toraia 30s Kab. Wajo 306 Kota Parepare 307 Kota Palopc 308 Kab. Luwu Timur 309 Kab, Toraja Utara XXIV Provinsi Sulawesi Barat 310 Kab. Majene 311 Kab. Mamuju 31.2 Kab.
Polewali Mandar
313 Kab. Mamasa 31,4 Kab.
Mamuiu Utara
xxv
Provinsi Sulawesi Tenggara 315 Kab. Buton 316 Kab. Konawe 317 Kab. Kolaka 318 Kab. lvluna
319 Kota Kendari
320 Kota Bau-bau 32r Kab. Konawe Selatan 322 Kab. Bombana
3
5.941,670 4.584,710 7.746,690 4.213,920 6.537,670 5.254,630 5.780,550 5.234,700 5.860,530 8.752,370 2.704,880 3.508,920 5.694,690 5.595,060 6.216,840 4.435,610 4.964,620 5.847,260 6.734,450 3.976,040 6.777,560 6.313,350 6.185,180 4.794,590 6.191 ,160
3.377,890 3.484,530
6.284,540 4.405,900
BIDANG PERTANTAN
Kab. Wakatobi
4.143,140 4.758,400 3.563.620 4.729.620 6.900,820 4.470.890
Kab. Kolaka Utara Kab. Konawe Utara Kab. Buton Utara
Provinsi Bali Kab. Bangli Kab. Buleleng
4,900,310
Kab. Gia Kab. Jembrana
Kab. Karangasem
4.706,950
Kab. Klun
5.312.380
Kab. Tabanan
Provinsi Nusa T
ra Barat
8.794,850
Kab. Bima
9.414.030
Kab. Dompu
5.780,900
Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Te Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa
9.601.290
Kota Mataram
3.549.810
Kota Bima
3.054.820 4.584.150
Kab. Sumbawa Barat
Kab. Lombok Utara
Provinsi Nusa T Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupan
Timur
9.153.150 3.769,100 4.705.150 3.794.230 5.075,030 4.954.190
BIDANG PERTANIAN
Kab. Lembata Kab. Ma Kab. Neada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tensah Selatan Kab. Timor Te
h Utara
Kota Kupan Kab. Rote Ndao Kab. Man
7.076.150 4.569.600 5.210.770 4.087.000 5.211.400 6.822.160
rai Barat
Kab. Naeekeo Kab. Sumba Barat
Kab. Sumba Te Kab. ManggaraiTimur Kab. Sabu Raiiua
Provinsi Maluku Kab. Maluku Ten ra Barat Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Ten
2.708.480 4.976.370 5.830.000 6.800.070 3.765.980 3.304,510 3.857.100 4.198.270
6.112,400
Kab. Buru Kota Ambon
2.493,690
Kab. Seram Bagian Barat
4.789.460
Kab. Seram Bagian Timur
3.438.480 2.456.150
Kota Tual Kab. Maluku Barat Da Kab. Buru Selatan
6.982.930 3.964.260
Provinsi Maluku Utara Kab. Halmahera Tengah
6.467,330 6.078.510
juta
BIDANG PERTANIAN
Kab. Halmahera Barat Kota Ternate Kab. Halmahera Timur Kota Tidore Keoulauan Kab. Kepulauan Sula Kab. Halmahera Selatan
5.354.450 3.824.640
4.662.870 3.732,920 4.441.480 3.702.350
Kab. Halmahera Utara Kab. Pulau Morotai
Provinsi
Pa
Kab. Jayapura Kab. Jayawi
Kab. Nabire Kab. Puncak Jaya Kab. Kepulauan Ya Kota Ja
4.101.740 9.125,560 6.843.170 6.898.600 3.960,350 5.119.510 5.059,120 3.524,220
Kab. Sarmi Kab. Keerom
4.20116A
Kab. Yahukimo
3.824.590
Kab. Pegunungan Bintan
8.138.050
Kab. Tolikara
8.038.080
Kab. Boven Dieoel
5.174,990
Kab. Asmat
4.353.240 4.675.220 4.655,230 9.469.730 8.325,400 6.733,410 4.729.830 4.492.040
Kab. Waro Kab. Mamberamo Kab. Yalimo
Kab. Lannv Ja Kab. Nduga Kab. Dosivai Kab. Deiyai
BIDANG PERTANIAN
Provinsi Papua Barat Kab. Sorong Kab. Manokwari Kab. Fakfak
Kota Sorong Kab. Sorong Selatan Kab. Raia Amoat Kab. Teluk Bintuni Kab. Teiuk Wondama
Kab. Kaimana Kab. Maybrat Kab. Tambrauw
(dalam
6.005,220 6.038.960 6.874,260 3.369.870 3.355.120 3.543,880 4.074,420 4.105.960 4.025.150 3.826,420 6.996.720 7.803,980
( di
EF ?:
ci
2
i
d
o
3 T
!|t
i5 tl
ttE!
i;!
'c
t
; Fi | 'il i s{1
J
s G' 'e ,i!
;E
??ift* !r i
EE$sit
;liE;$ii$l tg !gslg3e3 i: iiiii
Ei i
tt t!t!!i!!
iiiiiiiiii
2
5F
:,
I I ,EI
XXEXXJtd oFo69
r?iii iserg
!iiii iili iii s
;
$E
i;i
E
,tEliF
3-.or.
I
io,
g d.
d
5
g
FT
HT
x! ;fr
a
Bo :T
E* ix !
UP
E "TE
r ilE
F g .3
t gg! €I. tE sE E!
a
i E II{ Ei
il?$i
EEg.;rEEti
+E5
E?irlgBiil EbXETXXE
€EEEg
Ji
gg
,[;its
ss tsgg$g$$$
iE
EXiic€i€
rirS!!Ir!E !EE5E!gNES
F! ^> : 8!
E rsd !.eR e
II !Ei!EiEE r1? gEE ??Et???i F FFFF FFF STTETiJJiEX
ssfl3i
ila! [ $i€ E t**'-" a$
J-.-'c
