Updated ACWG – G20 Sujanarko - KPK
Disampaikan dalam Dialog kebijakan – G20 Hotel Cemara, 5 Juni 2014
Pendahuluan Indonesia aktif sebagai anggota G20 ACWG mulai KTT G20 Seoul 2010, pada saat itu ditunjuk sebagai co – chairs bersama Perancis. Beberapa inisiatif dari ACWG meeting pertama adalah : 1. Beneficiary regime 2. Comply terhadap FATF recommendation 3. Political Expose Person (PEP) 4. Strengthening Anti Corruption bodies Khusus untuk pengutaan anti corruption bodies telah diimplementasikan dengan penyelengaraan international conference yang dihadiri perwakilan dari benua Asia, Eropa, Australia, Amerika, & Afrika menghasilkan Jakarta Statement / Principles (sesuai dengan amanat UNCAC artikel 36. Jakarta Statement sudah masuk kedalam resolusi state parties di pertemuan UNCAC, Panama 2013. Pada tahun 2014, dimasukkan beberapa inisiatif baru, Indonesia bersama Mexico & US memasukan serta mendorong tata kelola Industri Ekstraktif.
Fokus 2014 • Implementasi UNCAC • Foreign Bribery: – legislation and enforcement – Private Sector
• • • • •
Anti Money Laundering Regime Deny Entry and Safe Heaven Proceeds of Corruption Transparency of Beneficial Ownership International Cooperation
Fokus 2014 • • • • • • •
Whistleblower Protection Anti Corruption Authorities Judiciary Integrity Public Sector Business Sector Public Private partnership Anti Corruption Growth
Implementasi UNCAC • Laporan UNDOC terkait UNCAC – Semenjak Februari 170 negara telah meratifikasi UNCAC, 2 negara G20 member belum meratifikasi yaitu : Jerman & Jepang
• Penyuapan Pejabat Asing – Sekretariat G20 menyiapkan Quisioner terkait dengan pengaturan dan pemidanaan foreign bribery
Beneficiary Ownership • Transparency of Beneficiary Ownership – Beneficiary Ownership diperluas dengan susunan pengelola perusahaan . Didorong untuk dibangunnya rejim PEP (Political Expose Person)
• Pencegahan Korupsi; Asset Disclosure – Bank Dunia dan OECD sedang menyiapkan draft paper on Good Practise on Asset Disclosure, Beberapa negara anggota G20 telah menerapkan regulasi terkait dengan Illicit enrichment.
Public Sector • Mempromosikan transparansi Fiskal & Budget sesuai dengan artikel 9 UNCAC. • Asset disclosure Menyetujui proposal dari World Bank & OECD terkait format pelaporan
• Procurement Mempromosikan E Procurement Langkah – langkah World Bank terkait procurement dapat dijadikan acuan
• Education Pendidikan mencakup sector public dan swasta
• Kriminalisasi Pejabat Publik Mencari langkah menghindari kriminalisasi pada pejabat Publik
Private Sector • Procurement Mempromosikan E Procurement Langkah – langkah World Bank dapat dijadikan acuan
• Education Pendidikan mencakup sector swasta
• Sektor Usaha Melakukan inisiatif langkah kolektif untuk memberantas Korupsi di sector swasta khususnya di sector UMKM
Public Private Partnership • Industri Ekstraktif UK menawarkan stocktaking paper pada transparansi di Industri Ekstraktif Tahun 2015 – 2016 area focus dari Public Private Partnership adalah Industri Ekstraktif pada sektor Tambang, Perikanan, Kehutanan, Kontraktor, Health Care, Farmasi, & Telekomunikasi
Lembaga Peradilan • Anti Corruption Bodies Setiap negara anggota G20 menjamin lembaga anti Korupsi memiliki kewenangan yang memadai dan independen
• Judiciary Mempromosikan dan menjaga independensi peradilan dalam memberantas Korupsi. Seperti : Promoting Whistleblower system, mempromosikan integrity pada stakeholder pengadilan Diantara prinsip yang dipromosikan adalah Banglore Principles: Independensi, Ketidak berpihakan, Integritas Pribadi, Kepantasan, Kesetaraan, Kecakapan dan Kecermatan
• Asset Recovery Disepakati negara g20 memberikan informasi mengenai panduan dan profil asset recovery yang berlaku di negara masing-masing.
International Cooperation • Money Laundering Sektor Pajak: Selain mempertimbangkan kejahatan pajak sebagai proceed of crime money laundering, juga perlu regulasi dan pengaturan lebih detail terkait kejahatan pajak, transparansi pajak, & Tax heaven Perluasan pengelolaan informasi, diantaranya adalah : Beneficiary Ownership information, CDD, & Company Information
• Asset Recovery Disepakati negara g20 memberikan informasi mengenai panduan dan profil asset recovery yang berlaku di negara masing-masing.
• Denial entry & save heaven Sekretariat sedang mempersiapkan framework kerjasama terkait denial entry & safe heaven
