UPAYA PENINGKATAN MANFAAT RENCANA TATA RUANG DALAM MEKANISME PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KOTA MEDAN T E S I S

UPAYA PENINGKATAN MANFAAT RENCANA TATA RUANG DALAM MEKANISME PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KOTA MEDAN

TESIS

Oleh :

BAHRIAN EFFENDI 057003010 / PWD

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2007

Bahrian Effendi: Upaya Peningkatan Manfaat Rencana Tata Ruang Dalam Mekanisme Perencanaan Program Pembangunan Di Kota Medan, 2007. USU e-Repository © 2008

UPAYA PENINGKATAN MANFAAT RENCANA TATA RUANG DALAM MEKANISME PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KOTA MEDAN

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains Dalam Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh :

BAHRIAN EFFENDI 057003010 / PWD

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2007


Judul Penelitian

: Upaya Peningkatan Manfaat Rencana Tata Ruang Dalam Mekanisme Perencanaan Program Pembangunan di Kota Medan

Nama Mahasiswa

: Bahrian Effendi

Nomor Pokok

: 057 003 010

Program Studi

: Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan (PWD)

Menyetujui,

Prof.Dr.Ir.A.Rahim Matondang, MSIE Ketua

lic.rer.reg.Sirojuzilam,SE Anggota

Ketua Program Studi

Prof.Bachtiar Hassan Miraza

Ir.Budi Derita Sinulingga, M.Si Anggota

Direktur

Prof.Dr.Ir.T.Chairun Nisa B, MSc

Tanggal Lulus :29 Oktober 2007


UPAYA PENINGKATAN MANFAAT RENCANA TATA RUANG DALAM MEKANISME PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KOTA MEDAN ABSTRAK Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap kesesuaian antara program pembangunan dengan rencana tata ruang, ternyata pemanfaatan rencana tata ruang untuk program pembangunan di kota Medan masih belum seperti yang diharapkan/direncanakan. Penyusunan program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Medan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) ternyata menggambarkan sangat rendahnya pemanfaatan rencana tata ruang Kota Medan. Ada indikasi bahwa dalam forum musrenbang yang dimulai dari Kelurahan kurang memperhatikan Rencana Tata Ruang Kota. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan upaya peningkatan pemanfaatan rencana tata ruang kota dalam mekanisme perencanaan program pembangunan di Kota Medan. Penggalian facktor penyebab kurang dimanfaatkannya rencana tata ruang untuk pemrograman pembangunan dilakukan dengan studi pustaka dan penelitian lapangan. Studi pustaka dilakukan untuk pencarian faktor-faktor umum, sedangkan wawancara terhadap pelaku forum musrenbang digunakan untuk mencari factor-faktor penyebab secara khusus di Kota Medan. Analisa dilakukan secara kualitatif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa rencana tata ruang kota Medan masih kurang dimanfaatkan, adapun faktor-faktor yang ditemui di lapangan antara lain adalah kualitas dari rencana tata ruang itu sendiri (tidak sesuai dengan di lapangan, kurangnya sosialisasi rencana tata ruang, pendistribusian dokumen rencana tata ruang tidak sampai ke kelurahan dan kecamatan, rendahnya kualitas aparat, serta factor perubahan dan kecenderungan perkembangan, serta tidak transparan. Upaya yang perlu dilakukan guna meningkatkan pemanfaatan rencana tata ruang di Kota Medan, adalah sebagai berikut : *

* * * * *

Menjadikan rencana tata ruang sebagai salah satu pedoman dalam mengajukan usulan program pembangunan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG). Meningkatkan kualitas rencana tata ruang. Meningkatkan sosialisasi tentang rencana tata ruang. Mendistribusikan rencana tata ruang secara merata. Meningkatkan kemampuan aparat dan kelembagaan. Menyusun rencana tata ruang yang mampu mengantisipasi perubahan dan kecenderungan perkembangan.

Kata kunci :

Manfaat rencana tata ruang dan perencanaan program pembangunan


EFFORT OF INTENSIFYING THE UTILIZATION OF LAND-USE PLANNING IN THE MECHANISM OF DEVELOPMENT PROGRAM PLANNING IN THE CITY OF MEDAN ABSTRACT Based on the observation done on the conformity between depelopment program and land use planning, it is found out that the utilization of land use planning for development program carried out by the city government of Medan through a development planning meeting reveals the poor utilization of land-use planning of Medan. It is indicated that in the forum of development planning meeting commencing from the Kelurahan (rural village) level, town land use planning is not much paid attention. This study is intended to formulate the effort of intensifying the utilization of town land-use planning in the mechanism of development program planning in the city of Medan. Library and field researchs were conducted to find out the causing factor of why land-use planning is not much used in programming the development. Library research was carried out to find the general factors and interviews were done to those participating in the forum of development planning meeting to find out the causing factors wich especially exist in Medan. The data obtained were qualitatively analyzed. The result of this study reveals that town land-use planning is not intensely used in Medan because of the poor quality of the land-use planning itself (does not conform with what is done), land-use planning is not much socialized, the distribution of land-use planning document does not reach the sub-district (kecamatan) and rural village (kelurahan), poor quality of human resources, a factor change and tendency of development, and non-transparancy. The effort needed to intensify the use of land-use planning in Medan are : * to make the land-use planning as one of the guidance in proposing a development program in the forum of development planning meeting (MUSRENBANG) * to improve the quality of land-use planning * to increase the socialization of land-use planning * to evenly distribute the land-use planning * to improve the quality of human resourch avalaible * to formulate a land-use planning that can actipate the change and tendency of development.

Key word : The utilization of land-use planning and development program planning


KATA PENGANTAR Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat-Nya jugalah tesis ini dapat terselesaikan. Substansi yang diangkat sebagai kasus penelitian ini adalah berkaitan dengan Upaya Peningkatan Manfaat Rencana Tata Ruang dalam Mekanisme Perencanaan Program Pembangunan di Kota Medan. Tema ini perlu dibahas mengingat sampai dengan saat ini, rencana tata ruang hanya digunakan dalam kaitan dengan perijinan. Padahal rencana tata ruang ini dapat pula digunakan sebagai arahan bagi pemerintahan di Kelurahan dan Kecamatan dalam mengajukan usulan rencana pembangunan di wilayah masing-masing maupun bagi masyarakat, serta dapat dijadikan acuan dalam penyusunan usulan program, terutama jika menyangkut masalah lokasi rencana pembangunan. Tesis ini merupakan sebuah karya yang mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu tidak lupa penyusun sampaikan ucapan terima kasih kepada: 1. Bapak Prof. Bachtiar Hassan Miraza, SE sebagai Ketua Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, SPS, Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Kasyful Mahalli, SE, M.Si sebagai Sekretaris Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, SPS, Universitas Sumatera Utara.


3. Bapak Prof.DR.Ir. A. Rahim Matondang, MSIE sebagai Ketua Komisi Pembimbing, yang telah memberi saran, dukungan, pengetahuan dan bimbingan kepada penyusun hingga tesis ini selesai. 4. Bapak lic.rer.reg. Sirojuzilam, SE sebagai dosen pembimbing yang telah memberi saran, dukungan, pengetahuan dan bimbingan kepada penyusun hingga tesis ini selesai. 5. Bapak Ir. Budi Derita Sinulingga, M.Si sebagai dosen pembimbing yang telah memberi saran, dukungan, pengetahuan dan bimbingan kepada penyusun hingga tesis ini selesai. 6. Bapak Drs. Rujiman, MA sebagai dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan-perbaikan pada tesis ini. 7. Bapak Wahyu Ario Pratomo, SE, M.Ec sebagai dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan-perbaikan pada tesis ini. 8. Bapak/Ibu Dosen di Program Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, SPS, Universitas Sumatera Utara, yang namanya tidak bias disebutkan satu persatu, atas pengajaran dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusun mengikuti perkuliahan. 9. Bapak/Ibu Staf Administrasi Sekolah Pasca Sarjana Program Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, SPS, Universitas Sumatera Utara, yang telah memberi dukungan dan bantuan.


10. Bapak Camat Medan Belawan, Camat Medan Labuhan, Camat Medan Deli, Camat Medan Area, Camat Medan Kota, Camat Medan Tuntungan serta jajarannya yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data-data di masingmasing wilayahnya. 11. Ibunda tercinta Hj. Siti Erlam Harahap dan Ayahanda Amilin Dalimunthe (Alm) yang telah memberi harapan, dorongan, semangat dan do’a selama ini. 12. Istriku Deny Siregar, SE yang selama ini dengan penuh kesabaran telah memberi dukungan dan semangat kepada penyusun. 13. Anak-anakku Nurul Safira Dalimunthe, Mayra Izzaty Erzamira Dalimunthe, Syakira Amilia Andini Dalimunthe yang dengan penuh pengertian kepada penyusun. 14. Rekan-rekan Stambuk 2005 di Sekolah Pasca Sarjana Program Perencanaan Wilayah dan Perdesaan Universitas Sumatera Utara. Penyusun menyadari bahwa tesis yang dikerjakan sebatas kemampuan ini, masih jauh dari kesempurnaan, semoga tesis ini bermanfaat bagi yang memerlukan.

Medan, September 2007

Penyusun


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama

: BAHRIAN EFFENDI

Tempat/Tanggal Lahir

: Sigalangan,Tap.Sel, 10 September 1969

Alamat

: Jl. Universitas No. 48 Medan

Pekerjaan

: PNS

Agama

: Islam

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Warga Negara

: Indonesia

Nama Orang tua Laki-laki

: Amilin Dalimunthe

Nama Orang tua Perempuan : Hj. Siti Erlam Harahap

PENDIDIKAN FORMAL

SD Negeri No. 142509 Sigalangan : Lulus tahun 1982 SMP Negeri Sigalangan

: Lulus tahun 1985

SMA Negeri XI Medan

: Lulus tahun 1988

Universitas Darma Agung Medan

: Lulus tahun 1994

PENGALAMAN KERJA

-

1998 s/d 2001 sebagai Pegawai Negeri Sipil bertugas di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah

-

2002 s/d sekarang bertugas di Pemerintah Kota Medan.


DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK ..................................................................................................

i

ABSTRACT.................................................................................................

ii

KATA PENGANTAR .................................................................................

iii

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ....................................................................

vi

DAFTAR ISI................................................................................................

vii

DAFTAR TABEL........................................................................................

ix

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................

x

DAFTAR LAMPIRAN................................................................................

xi

BAB I

: PENDAHULUAN.....................................................................

1

1.1. Latar Belakang .................................................................

1

1.2. Perumusan Masalah .........................................................

7

1.3. Tujuan Penelitian .............................................................

8

1.4. Manfaat Penelitian ...........................................................

8

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA............................................................

9

2.1. Pemanfaatan Rencana Tata Ruang...................................

9

2.2. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Medan, Sifat dan Fungsinya..........................................................

26

2.3. Rencana Detail (sub-sub wilayah)...................................

28

2.4. Mekanisme Perencanaan Program Pembangunan............

35

2.5. Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ..................................................................

42

2.6. Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan ................................................

44

2.7. Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota ..........................................................

45


2.8. Hasil Penelitian Terdahulu...............................................

46

2.9. Kerangka Berfikir ............................................................

47

BAB III : METODE PENELITIAN ..........................................................

50

3.1. Lokasi Penelitian..............................................................

51

3.2. Populasi dan Sampel .......................................................

52

3.3. Metode Pengumpulan Data .............................................

53

3.4. Defenisi Operasional........................................................

56

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN............................................... ...

60

4.1.

Deskripsi Wilayah............................................................

60

4.2.

Gambaran Umum Responden ..........................................

62

4.3.

Hasil Penelitian ...............................................................

64

4.3.1. Analisis terhadap Keterlibatan Responden dalam Forum Musrenbang...................................

64

4.3.2. Analisis Pengetahuan/Pemahaman Responden tentang Rencana Tata Ruang Kota Medan ..........

67

4.3.3. Analisis Pemanfaatan Rencana Tata Ruang Kota Medan dalam Pembangunan Wilayah ........

71

Pembahasan......................................................................

76

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN..................................................

85

4.4.

5.1.

Kesimpulan ......................................................................

85

5.2.

Saran

86

.............................................................................

DAFTAR PUSTAKA


DAFTAR TABEL Tabel

Judul

Hal

Tabel 3.1 Daftar Populasi dan sampel Kecamatan Medan Belawan..............

52

Tabel 3.2 Ciri-ciri Metode Kualitatif .............................................................

55

Tabel 4.1. Komposisi Umur Responden ........................................................

63

Tabel 4.2. Komposisi Pekerjaan Responden ..................................................

64

Tabel 4.3. Persentase Responden yang Terlibat dalam Forum Musrenbang Tahun 2007 ....................................................................................

66

Tabel 4.4. Alasan Ketidakhadiran Responden dalam Forum Musrenbang Kota Medan ...................................................................................

67

Tabel 4.5. Pendapat/Alasan Responden tentang adanya Rencana Tata Ruang Kota Medan .......................................................................

68

Tabel 4.6. Pendapat/Alasan Responden tentang Maksud dan Tujuan Rencana Tata Ruang Kota Medan ................................................................

69

Tabel 4.7. Alasan Responden berkaitan dengan Pengetahuan terhadap Maksud dan Tujuan Rencana Tata Ruang Kota Medan.................

70

Tabel 4.8. Persentase Pemanfaatan Rencana Tata Ruang Kota Medan ..........

72

Tabel 4.9. Alasan Responden berkaitan dengan Penggunaan RTR Kota Medan dalam Penyusunan Usulan Program Pembangunan...........

76


DAFTAR GAMBAR Gambar

Judul

Hal

Gambar 2.1. Contoh Rencana detail suatu wilayah ..................................... ..

34

Gambar 2.2. Kerangka Berfikir..................................................................... ..

47

Gambar 2.3. Aliran Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kota.......

48


DAFTAR LAMPIRAN Lamp

Judul

1.

Questioner Penelitian

2.

Peta Rencana Perluasan Kota Medan

3.

Peta Konsep Pengembangan

4.

Peta Sub Pusat Kota

5.

Peta Kawasan Industri

6.

Peta Pengembangan Eks Bandara Polonia

7.

Peta Wilayah Metropolitan Medan Urban Development Project

8.

Peta Flood Control Program

9.

Peta Drainage Program

10.

Peta Sewerage Program

11. Peta Solid Waste Program 12 . Peta Struktur Kota Medan Tahun 2005 13.

Peta Pembagian Wilayah Pengembangan & Pembangunan

14.

Peta Pembagian Wilayah Pengembangan & Pembangunan Tahun 2005

15.

Peta Rencana dan Realisasi Sub Pusat Kota Kotamadya Medan Tahun 1974 - 1993

16.

Peta Hirarki Jalan

17.

Peta Lokasi Perumahan Real Estate dan Perumnas

18.

Peta Area Perbaikan Kampung/KIP (MUDP II)

19.

Peta Penggunaan Tanah Eksisting

20.

Arah Perkembangan Fisik Kota Medan Tahun 1990.


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang mengatur tentang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Rencana Tata Ruang. Pasal 22 ayat 3 menyebutkan bahwa rencana tata ruang kabupaten/kota merupakan pedoman antara lain untuk : a. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. b. Terwujudnya keterpaduan, keterikatan dan keseimbangan antar wilayah kabupaten/kota. c. Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat di wilayah kabupaten/kota. d. Pelaksanaan

pembangunan

dalam

memanfaatkan

ruang

bagi

kegiatan

pembangunan. Pasal 22 ayat 4 menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota menjadi dasar untuk penerbitan perjanjian lokasi pembangunan. Pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang (beserta pembiayaannya) yang didasarkan atas rencana tata ruang. Dalam Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 ditegaskan bahwa penyelenggaraan pemanfaatan ruang tersebut berkaitan


dengan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama. Memperhatikan peraturan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, sehingga pemanfaatan ruang tidak akan bertentangan dengan rencana tata ruang. Rencana tata ruang merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan yang berisi kebijaksanaan strategis dan program-program pemanfaatan ruang dalam jangka waktu perencanaan (Sujarto, 1990). Oleh karena itu, rencana tata ruang harus bersifat realistis operasional yang berfungsi sebagai alat koordinasi bagi program-program pembangunan dari berbagai sumber pendanaan, sebagai wujud pemanfaatan ruang (Kartasasmita, 1996). Rencana tata ruang memiliki waktu perencanaan jangka panjang dan jangka menengah, sesuai dengan jenis rencananya. Pemerintah melaksanakan pembangunan. Untuk melaksanakan pembangunan terlebih dahulu menyusun rencana program pembangunan tahunan. Rencana program pembangunan tahunan disusun berpedoman pada rencana jangka menengah dan merupakan perspektif rencana jangka panjang. Rencana program pembangunan tersebut dijabarkan lagi ke dalam kegiatan pembangunan tahunan daerah sesuai dengan tahun anggaran (Tjokroamidjoyo, 1990). Jadi, pada hakekatnya pemanfaatan rencana tata ruang terwujud dalam rencana program pembangunan tahunan dalam bentuk program-program pembangunan. Program pembangunan tahunan disusun melalui suatu mekanisme perencanaan program pembangunan.


Namun kenyataannya di lapangan, rencana tata ruang ini kurang dimanfaatkan. Dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan oleh kelurahan dan kecamatan, sering terjadi penyusunan program rencana pembangunan hasil musrenbang tidak mengacu kepada rencana tata ruang. Alasan yang dikemukakan para pelaksana dan peserta musrenbang selalu bahwa mereka tidak memiliki dokumen rencana tata ruang, kalaupun mereka memilikinya belum tentu bisa mengaplikasikannya baik di lapangan maupun penjelasan kepada peserta musrenbang yang lain karena latar belakang aparatur di kelurahan dan kecamatan bisa dikatakan tidak pernah dari tamatan sarjana teknik.

Selain itu

sosialisasi dari instansi yang bertanggungjawab menyusun rencana tata ruang ini ke kelurahan dan kecamatan tidak pernah, mereka mendengar tentang dokumen rencana tata ruang ini hanya dari rapat-rapat yang dilaksanakan di pemerintah kota atau bahkan hanya dari isu-isu saja, kalau secara langsung diampaikan kepada aparatur kelurahan dan kecamatan hal ini belum pernah dilaksanakan ataupun serah terima dari pejabat sebelumnya. Mekanisme perencanaan program pembangunan dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan forum musrenbang daerah (Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/987/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif). Forum musrenbang daerah diselenggarakan melalui urutan proses sebagai berikut : Tahap 1

Forum Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan (Forum Musrenbang Desa/Kelurahan)


Tahap 2

Forum

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang)

Kecamatan. Tahap 3

Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota.

Forum Musrenbang mempunyai kedudukan serta fungsi yang penting dan strategis dalam mengefektifkan, mengoptimalkan proses perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam rangka meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi kebijakan, pencapaian

tujuan,

sasaran,

program

dan

kegiatan

pembangunan

daerah.

Penyelenggaraan forum musrenbang ditujukan untuk menghasilkan kesepakatan dan komitmen di antara pelaku pembangunan atas isu strategis, kegiatan dan perkiraan anggaran pembangunan tahunan daerah, dimana pengambilan keputusannya dilakukan secara partisipatif dengan berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah. Forum musrenbang kota menghasilkan usulan program pembangunan yang diperlukan guna menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja. Forum

Musrenbang

kota

menghasilkan

usulan

rencana

program

pembangunan. Untuk menyusun usulan program pembangunan, forum Musrenbang kota melakukan proses seleksi terhadap usulan program pembangunan dari tingkat kecamatan (forum musrenbang kecamatan) dan usulan program pembangunan dari dinas, badan, lembaga dan kantor di tingkat kota. Untuk menyusun usulan program pembangunan, forum musrenbang kecamatan melakukan proses seleksi terhadap usulan program pembangunan dari tingkat kelurahan (forum musrenbang kelurahan) dan usulan rencana program pembangunan dari unit kerja kecamatan. Untuk


menyusun usulan program pembangunan, forum musrenbang kelurahan melakukan proses seleksi terhadap usulan rencana program pembangunan secara partisipatif, yaitu usulan dari masyarakat melalui peserta forum musrenbang kelurahan. Program pembangunan yang membutuhkan ruang harus berpedoman pada rencana tata ruang (UU No.24 Tahun 1992), dengan kata lain dalam menyusun program pembangunan harus memanfaatkan rencana tata ruang.

Pada saat ini

rencana tata ruang belum terkait dengan sistem pelaksanaan pembangunan di daerah penelitian, sehingga kurang operasional dalam penerapannya, sebagai akibatnya rencana tata ruang kurang diperhatikan dalam forum musrenbang. Pandangan tersebut menjelaskan bahwa, rencana tata ruang kurang dijabarkan ke dalam rencana program pembangunan tahunan yang dibahas dalam forum koordinasi pembangunan, akibatnya ada program yang sesuai dengan rencana tata ruang dan ada program yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Sesuai atau tidaknya usulan program/proyek yang dibahas dalam forum dengan rencana tata ruang, ditentukan oleh kesesuaian lokasi program dengan rencana tata ruang (Oetomo, 1998). Program yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang akan menimbulkan ketidak konsistenan dalam pemanfaatan ruang yang ada. Untuk mendalami hal tersebut, dipilih Kota Medan sebagai daerah studi. Pemerintah Kota Medan untuk melaksanakan

pembangunan,

terlebih

dahulu

menyusun

rencana

program

pembangunan melalui mekanisme perencanaan program pembangunan. Kota Medan telah memiliki rencana tata ruang. Rencana tata ruang wilayah Kota Medan


ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 1995. Dalam Perda Kota Medan Nomor 4 Tahun 1995, Pasal 1 menyebutkan bahwa rencana umum tata ruang kota (RUTRK) pada prinsipnya diarahkan untuk memperoleh gambaran perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian serta fungsi ruang atau lahan Kotamadya Daerah Tingkat II Medan saat ini dan untuk masa mendatang, guna menentukan aspek strategis dan struktur kota yang berdaya guna, tepat guna serta mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan kota sehingga dapat terjaga kelangsungan dan kelestariannya. Namun di kelurahan dan kecamatan ada indikasi bahwa Rencana Tata Ruang tidak dijadikan pedoman dalam pengajuan rencana program-program pembangunan baik oleh masyarakat maupun pengusaha. Pemerintah Kota Medan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Kota Medan pada Tahun 2005 melakukan evaluasi terhadap rencana tata ruang wilayah Kota Medan. Hasil evaluasi yang telah dilakukan untuk kesesuaian antara program pembangunan yang membutuhkan ruang (baik program pembangunan yang telah maupun yang sedang dilaksanakan) terhadap rencana tata ruang. Evaluasi dilakukan untuk mengukur materi struktur pemanfaatan ruang (jenis, lokasi, luasan), struktur utama tingkat pelayanan (pusat pelayanan), sistem utama transportasi dan sistem utama jaringan utilitas. Hasil evaluasi tersebut menyimpulkan bahwa pemanfaatan rencana tata ruang dalam program pembangunan di Kota Medan tetap masih rendah.


1.2. Perumusan Masalah Masih

rendahnya

pemanfaatan

rencana

tata

ruang

dalam

program

pembangunan di Kota Medan menunjukkan perlu usaha untuk meningkatkan pemanfaatan rencana tata ruang. Usaha-usaha tersebut antara lain melalui perumusan usaha meningkatkan penggunaan rencana tata ruang dalam mekanisme perencanaan program pembangunan. Perumusan usaha dengan cara mengurangi bahkan menghilangkan faktor-faktor penyebab tidak digunakannya rencana tata ruang dalam proses penyusunan usulan program pembangunan. Oleh karena hal tersebut, studi ini akan merumuskan faktor penyebab tidak digunakannya rencana tata ruang pada proses pengusulan program pembangunan dalam forum koordinasi pembangunan. Berdasarkan temuan faktor-faktor tersebut, dilakukan perumusan usaha-usaha yang perlu dilakukan guna mengurangi atau menghilangkan faktor-faktor penyebab tidak dipergunakannya rencana tata ruang dalam proses penyusunan rencana program pembangunan. Dalam penelitian ini, persoalan rendahnya pemanfaatan rencana tata ruang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Apakah rencana tata ruang kota telah dimanfaatkan sebagai pedoman perencanaan pembangunan kota Medan ? 2. Faktor-faktor

apakah

yang

menghambat pemanfaatan rencana tata ruang

tersebut ?


1.3. Tujuan Penelitian Bertolak dari permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk merumuskan upaya peningkatan pemanfaatan rencana tata ruang dalam mekanisme perencanaan program pembangunan di Kota Medan yang diurai dalam 2 (dua) tujuan, yaitu : 1. Untuk mengetahui sejauhmana pemanfaatan rencana tata ruang dalam mekanisme perencanaan program pembangunan 2. Perumusan faktor-faktor apa yang menghambat pemanfaatan rencana tata ruang dalam mekanisme perencanaan program pembangunan di Kota Medan.

1.4. Manfaat Penelitian 1. Bagi perencana kota merupakan masukan sebagai bahan pertimbangan di dalam mengembangkan konsep-konsep, atau teori-teori rencana kota pada umumnya, khususnya dalam menyusun indikasi program-program pelaksanaan rencana tata ruang 2. Bagi Pemerintah Kota Medan, terutama instansi yang berkepentingan dengan rencana kota (seperti Dinas Tata Kota dan Bappeda), dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam usaha meningkatkan pemanfaatan rencana tata ruang dalam program pembangunan.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.

Pemanfaatan Rencana Tata Ruang Pada dasarnya, penataan ruang bertujuan agar pemanfaatan ruang yang

berwawasan lingkungan, pengaturan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan budi daya dapat terlaksana, dan pemanfaatan ruang yang berkualitas dapat tercapai. Upaya penataan ruang un juga dilakukan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dalam kaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataannya. Penataan ruang secara umum memiliki pengertian sebagai suatu proses yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan atau pemanfaatan ruang, dan pengendalian pelaksanaan atau pemanfaatan ruang yang harus terkait satu sama lain. Jadi di dalam penataan ruang terkandung sebagai pengertian mengenai tata ruang yang komprehensif. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak (UU No.24 Tahun 1992, Pasal 1). Hal tersebut juga dikemukakan oleh Djoko Sujarto (2002) yang menyebutkan bahwa tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang yang merupakan wadah kehidupan. Penataan ruang (UU No.24 Tahun 1992, Pasal 1) mencakup proses perencanaan tata ruang, proses pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang mana satu dengan lainnya saling berkait.

9 Bahrian Effendi: Upaya Peningkatan Manfaat Rencana Tata Ruang Dalam Mekanisme Perencanaan Program Pembangunan Di Kota Medan, 2007. USU e-Repository © 2008

Langkah awal penataan ruang adalah penyusunan rencana tata ruang. Rencana tata ruang diperlukan untuk mewujudkan tata ruang yang memungkinkan semua kepentingan manusia dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, rencana tata ruang merupakan bagian yang penting dalam proses pembangunan, bahkan persyaratan untuk dilaksanakannya pembangunan, baik bagi daerah-daerah yang sudah tinggi intensitas kegiatannya maupun bagi daerah-daerah yang baru mulai tumbuh dan berkembang (Kartasasmita, 1997). Rencana tata ruang merupakan (Sujarto,1992): 1. Penjabaran rencana penataan ruang suatu wilayah secara integral dari suatu kebijaksanaan dan rencana pembangunan wilayah. 2. Rumusan tata ruang yang menyangkut arahan penetapan wilayah lindung, wilayah budi daya dan pemanfaatan serta penggunaan lahan bagi suatu wilayah, jaringan prasarana serta penataan wilayah konservasi yang ditinjau dalam kaitan yang menyeluruh dan integral menyangkut pengaruhnya dengan bagian bawah bumi dan angkasa. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak (Pasal 1 UU No. 24 Tahun 1992). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota adalah rencana tata ruang wilayah administrasi kabupaten dengan tingkat ketelitian peta skala 1:100.000 sampai dengan 1:150.000 dengan jangka waktu perencanaan 10 tahun. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota merupakan penjabaran dari rencana tata ruang provinsi ke dalam tujuan dan strategi pelaksanaan


pemanfaatan ruang, rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang, rencana umum tata ruang dan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang. Tujuan perencanaan tata ruang wilayah kota adalah mewujudkan rencana tata ruang kota yang berkualitas, serasi dan optimal, sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan daerah serta sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung lingkungan. Fungsi rencana tata ruang wilayah kota adalah: 1. Sebagai penjabaran dari rencana tata ruang provinsi dan kebijakan regional tata ruang lainnya. 2. Sebagai matra ruang dari pembangunan daerah. 3. Sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kota. 4. Sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar wilayah kota dan antar kawasan serta keserasian antar sektor. 5. Sebagai alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta. 6. Sebagai pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan. 7. Sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang 8. Sebagai dasar pemberian izin lokasi pembangunan skala besar. Lebih jauh, rencana tata ruang kota dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan maupun pelaksanaan program pembangunan di wilayah kota yang bersangkutan:


1. Bagi departemen/instansi pusat dan pemerintah provinsi, digunakan dalam penyusunan program-program dan proyek-proyek pembangunan lima tahunan dan tahunan secara terkoordinasi dan terintegrasi. 2. Bagi pemerintah kota, digunakan dalam penyusunan program-program dan proyek-proyek pembangunan lima tahunan dan tahunan di wilayah kota yang bersangkutan. 3. Bagi pemerintah kota dalam penetapan investasi yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan swasta, digunakan sebagai acuan dalam perijinan pemanfaatan ruang serta pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah kota. Materi dalam rencana tata ruang kota memuat 4 (empat) bagian utama yaitu: 1. Tujuan pemanfaatan ruang wilayah kota, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan kemanan, yang meliputi: a. Tujuan pemanfaatan ruang b. Konsep pembangunan tata ruang kota c. Strategi pembangunan tata ruang kota 2. Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota, yang meliputi: a. Rencana struktur tata ruang, yang berfungsi memberi arahan kerangka pengembangan wilayah, yaitu: -

Rencana sistem kegiatan pembangunan

-

Rencana sistem permukiman perdesaan dan perkotaan

-

Rencana sistem prasarana wilayah


b. Rencana pola pemanfaatan ruang, yang ditujukan sebagai penyebaran kegiatan budidaya dan perlindungan. 3. Rencana umum tata ruang wilayah, meliputi: a. Rencana pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya. b. Rencana pengelolaan kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan tertentu. c. Rencana pembangunan kawasan yang diprioritaskan. d. Rencana pengaturan penguasaan dan pemanfaatan serta penggunaan ruang wilayah. 4. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota Pengendalian merupakan upaya-upaya pengawasan, pelaporan, evaluasi dan penertiban

terhadap

pengelolaan,

penanganan

dan

intervensi

sebagai

implementasi dari strategi pengembangan tata ruang dan penatagunaan sumber daya alam, agar kegiatan pembangunan yang memanfaatkan ruang sesuai dengan perwujudan rencana tata ruang kota yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka rencana tata ruang merupakan suatu rencana yang mengikat semua pihak, yang berbentuk alokasi peruntukan ruang di suatu wilayah perencanaan. Rencana tata ruang dengan demikian merupakan keputusan publik yang mengatur alokasi ruang, dimana masyarakat, swasta dan pemerintah perlu mengacunya. Oleh karena itu, suatu rencana tata ruang akan dimanfaatkan untuk diwujudkan apabila dalam perencanaannya sesuai dan tidak bertentangan dengan kehendak seluruh pemanfaatnya serta karakteristik dan kondisi wilayah perencanaannya, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam


pemanfaatan ruang bagi para pemanfaatnya. Dilengkapi dengan kesadaran pertimbangan pembiayaan dan waktu, maka dengan kata lain suatu rencana tata ruang harus disusun dalam suatu wawasan yang lengkap dan terpadu serta operasional, yang tentu saja tingkat operasionalnya disesuaikan dengan tingkat hirarki dan fungsi dari rencana tata ruang tersebut (Patta, 1995). Selain itu, rencana tata ruang hendaknya (Kiprah, 2001:22): 1. Quickly yielding: rencana tata ruang mampu menganalisis pertumbuhan dan perkembangan daerah, menghasilkan langkah-langkah serta tahapan-tahapan dan waktu pelaksanaan pembangunan untuk kurun waktu tertentu. 2. Political friendly. demokratisasi dan transparansi sudah menjadi kebutuhan dalam seluruh rangkaian proses penyusunannya. Pengetahuan-pengetahuan rencana tata ruang mulai dari rembug desa hingga penetapan oleh DPRD sangat menentukan kewibawaan rencana tata ruang. 3. User friendly. Mudah dimengerti dan dipahami oleh segenap lapisan masyarakat. Sosialisasi perlu dilakukan terus menerus, sehingga masyarakat mudah memahami rencana dan perkembangan yang terjadi. 4. Market friendly. Rencana tata ruang membuka peluang kepentingan dunia usaha dan rencana penanaman investasi dengan memperhatikan rencana tata guna tanah yang sesuai dengan peruntukannya. 5. Legal friendly. Mempunyai kepastian hukum dan masyarakat dapat memperoleh kemudahan-kemudahan untuk melakukan investasinya.


Lebih lanjut, suatu rencana tata ruang akan berhasil bila memenuhi kriteria/unsur-unsur: 1. Disusun berdasarkan orientasi pasar. Rencana tata ruang memiliki peluang bagi aktor atau stakeholders mengikuti dan mengisi tata ruang tersebut. 2. Mempunyai batasan-batasan yang jelas terutama menyangkut kewenangan masing-masing aktor dan stakeholders agar mempunyai kepastian hukum yang jelas. 3. Disusun untuk mengurangi dampak psikologis yang berkembang di dalam masyarakat dan mengakomodasikan berbagai kepentingan pelaku pembangunan, baik kelompok minoritas (misalnya pengembang, kontraktor) maupun mayoritas (masyarakat). 4. Mempunyai informasi yang jelas mengenai tahapan pelaksanaan pembangunan dan kapan rencana tersebut dilaksanakan. 5. Memiliki konsep pembangunan fisik, sosial dan ekonomi yang pasti, masyarakat mengetahui alokasi pembangunan dan pengembangan, sehingga diperoleh informasi daerah/kawasan yang dapat dikembangkan dan dipertahankan. 6. Disusun untuk membangun kebersamaan, memperoleh kesepakatan dengan menunjukkan pula kelemahan dan kelebihan rencana tata ruang serta dampak yang akan ditimbulkannya, baik positif maupun negatif. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa rencana tata ruang diharapkan mampu menjawab rencana pelaksanaan pembangunan. Diperlukan suatu alternatif planning, yaitu bahwa rencana tata ruang yang meliputi berbagai alternatif


rencana dengan berbagai kelemahan dan kelebihan masing-masing serta segala konsekuensinya. Alternatif tersebut merupakan pilihan-pilihan yang mempunyai resiko kegagalan pembangunan yang terkecil. Kegiatan pembangunan dan gerakan masyarakat yang makin dinamis menimbulkan konflik penggunaan lahan yang makin rumit dan sukar diatasi sehingga membangkitkan berbagai masalah sosial dan budaya. Berbagai sektor pembangunan membangun di dalam ruang yang sama dan masing-masing melakukan pembangunan menurut peraturan perundangan sektornya. Kondisi ini semakin lama menimbulkan konflik antara berbagai kepentingan. Oleh karena itu, sejak tahun 1992 diberlakukan Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang dirancang untuk memadukan berbagai pengaturan ruang yang bersifat sektoral menjadi suatu kesatuan yang saling berkait dan memberi tempat bagi keperluan semua sektor dan semua orang serta memelihara fungsi lingkungan hidup. Undang-undang tersebut merumuskan kawasan budidaya dan kawasan lindung serta ketentuan-ketentuan perencanaan dan penggunaan ruang yang lebih maju tidak hanya dari aspek fisik ruang, tetapi juga aspek ekonomi, sosial, budaya, ekonomi serta pertahanan dan keamanan. Pada dasarnya, penataan ruang bertujuan agar pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan, pengaturan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan budi daya dapat terlaksana, dan pemanfaatan ruang yang berkualitas dapat tercapai. Upaya penataan ruang juga dilakukan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dalam kaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataannya.


Penataan ruang secara umum memiliki pengertian sebagai suatu proses yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan atau pemanfaatan ruang, dan pengendalian pelaksanaan atau pemanfaatan ruang yang harus terkait satu sama lain. Jadi di dalam penataan ruang terkandung sebagai pengertian mengenai tata ruang yang komprehensif. Berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, kegiatan penataan ruang terdiri dari perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan demikian, penataan ruang pada dasarnya meliputi pengertian manajemen ruang. Menurut undang-undang tersebut, disebutkan pula bahwa rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Atas dasar penjelasan tersebut maka rencana tata ruang disusun melalui proses perencanaan yang disertai

kesadaran

sepenuhnya

akan

aspek

pemanfaatan

ruang

dalam

opersionalisasinya dan aspek pengendalian dalam implementasi dan evaluasinya. Dengan kesadaran ini maka produk perencanaan tata ruang sejak awal disusun berdasarkan suatu wawasan keahlian yang telah mempertimbangkan aspek operasionalisasinya, sesuai dengan tingkatan hirarkis dan fungsional dari rencana tata ruang yang ingin dihasilkan. Dampak logisnya adalah suatu rencana tata ruang, dari pemikiran, maksud dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya, sudah seyogianya adalah dokumen hukum yang siap diimplementasikan (Patta, 1995).


Penataan ruang harus menghasilkan rencana tata ruang yang mempunyai daya antisipasi tinggi terhadap perkembangan dan tidak kalah cepat dengan kebutuhan pembangunan, disamping itu harus bersifat realistis operasional dan benar-benar mampu berfungsi sebagai instrumen koordinasi bagi program-program pembangunan dari berbagai sumber pendanaan (Kartasasmita, 1996). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Taylor (1982) bahwa perencanaan yang baik adalah rencana yang memiliki respon dan fleksibilitas yang tinggi terhadap adanya perubahan. Hal ini tentunya memerlukan pengelolaan dan sistem yang mampu untuk mendefinisikan dan melakukan pemutakhiran data sebagai umpan balik dalam perencanaan. Kegiatan pembangunan dan gerakan masyarakat yang makin dinamis menimbulkan konflik penggunaan lahan yang makin rumit dan sukar diatasi sehingga membangkitkan berbagai masalah sosial dan budaya. Berbagai sektor pembangunan membangun di dalam ruang yang sama dan masing-masing melakukan pembangunan menurut peraturan perundangan sektornya. Kondisi ini semakin lama menimbulkan konflik antara berbagai kepentingan. Oleh karena itu, sejak tahun 1992 diberlakukan Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang dirancang untuk memadukan berbagai pengaturan ruang yang bersifat sektoral menjadi suatu kesatuan yang saling berkait dan memberi tempat bagi keperluan semua sektor dan semua orang serta memelihara fungsi lingkungan hidup. Undang-undang tersebut merumuskan kawasan budidaya dan kawasan lindung serta ketentuan-ketentuan perencanaan dan penggunaan ruang yang lebih maju tidak hanya dari aspek fisik


ruang, tetapi juga aspek ekonomi, sosial, budaya, ekonomi serta pertahanan dan keamanan. Pada dasarnya, penataan ruang bertujuan agar pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan, pengaturan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan budi daya dapat terlaksana, dan pemanfaatan ruang yang berkualitas dapat tercapai. Upaya penataan ruang juga dilakukan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dalam kaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataannya. Penataan ruang secara umum memiliki pengertian sebagai suatu proses yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan atau pemanfaatan ruang, dan pengendalian pelaksanaan atau pemanfaatan ruang yang harus terkait satu sama lain. Jadi di dalam penataan ruang terkandung sebagai pengertian mengenai tata ruang yang komprehensif. Berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, kegiatan penataan ruang terdiri dari perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan demikian, penataan ruang pada dasarnya meliputi pengertian manajemen ruang. Menurut undang-undang tersebut, disebutkan pula bahwa rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Atas dasar penjelasan tersebut maka rencana tata ruang disusun melalui proses perencanaan yang disertai

kesadaran

sepenuhnya

akan

aspek

pemanfaatan

ruang

dalam

opersionalisasinya dan aspek pengendalian dalam implementasi dan evaluasinya.


Dengan kesadaran ini maka produk perencanaan tata ruang sejak awal disusun berdasarkan suatu wawasan keahlian yang telah mempertimbangkan aspek operasionalisasinya, sesuai dengan tingkatan hirarkis dan fungsional dari rencana tata ruang yang ingin dihasilkan. Dampak logisnya adalah suatu rencana tata ruang, dari pemikiran, maksud dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya, sudah seyogianya adalah dokumen hukum yang siap diimplementasikan (Patta, 1995). Penataan ruang harus menghasilkan rencana tata ruang yang mempunyai daya antisipasi tinggi terhadap perkembangan dan tidak kalah cepat dengan kebutuhan pembangunan, disamping itu harus bersifat realistis operasional dan benar-benar mampu berfungsi sebagai instrumen koordinasi bagi program-program pembangunan dari berbagai sumber pendanaan (Kartasasmita, 1996). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Taylor (1982) bahwa perencanaan yang baik adalah rencana yang memiliki respon dan fleksibilitas yang tinggi terhadap adanya perubahan. Hal ini tentunya memerlukan pengelolaan dan sistem yang mampu untuk mendefinisikan dan melakukan pemutakhiran data sebagai umpan balik dalam perencanaan. Rencana tata ruang merupakan pedoman operasionalisasi dari pemanfaatan ruang. Pasal 22 ayat 3 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 menyebutkan, bahwa rencana tata ruang akan berfungsi sebagai pedoman untuk : 1) Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten/ kota 2) Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota serta keserasian antar sektor. 3) Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat.


Proses pemanfaatan ruang terdiri dari kegiatan dan rincian kegiatan sesuai dengan tingkatan pemerintah. Kegiatan dan rincian tersebut antara lain (Oetomo, 1996) : 1) Pengaturan kawasan lindung dan budidaya 2) Penetapan kebijaksanaan insentif dan disinsentif 3) Penyelarasan antara program pembangunan dan rencana tata ruang Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Pasal 15 menjelaskan bahwa : 1) Pemanfaatan tata ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya yang didasarkan atas rencana tata ruang. 2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Untuk memanfaatkan ruang dikembangkan perangkat insentif dan disinsentif. Perangkat insentif merupakan pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang selaras dengan tujuan rencana tata ruang, perangkat disinsentif merupakan pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak selaras dengan tujuan rencana tata ruang (Oetomo, 1996). Unsur-unsur perencanaan pembangunan yang perlu diperhatikan antara lain : (Tjokroamidjojo, 1990) 1) Kebijaksanaan dasar atau strategi dasar yang juga disebut sebagai tujuan, arah, sasaran dan prioritas pembangunan


2) Kerangka rencana makro yang dihubungkan dengan berbagai variabel pembangunan 3) Perkiraan sumber-sumber pembangunan 4) Program investasi dan administrasi pembangunan Menurut Friedman (1987) perencanaan pembangunan harus memiliki, mengetahui dan memperhitungkan beberapa unsur pokok, yaitu : 1) Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya. 2) Jangka waktu untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut 3) Masalah-masalah yang dihadapi 4) Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya 5) Kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk melaksanakannya 6) Orang, organisasi atau badan pelaksana Perencanaan terdiri dari rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana tahunan. Rencana tahunan merupakan bagian dan peralatan dalam pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka panjang. Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan terlebih dahulu menyusun rencana pembangunan tahunan. Rencana jangka menengah dijabarkan ke dalam rencana tahunan dengan cara penyusunan kebijaksanaan dan program kegiatan yang lebih konkrit, sehingga perencanaan menjadi lebih bersifat operasional (Tjokroamidjojo, 1990). Agar suatu rencana dapat dilaksanakan, maka perencanaan harus memuat isi yang operatif dan diterjemahkan dalam program kegiatan spesifik, cara ini disebut sebagai perencanaan


operasional tahunan. Dalam hal ini perencanaan jangka menengah lebih merupakan pedoman pengarahan kegiatan dan perkembangan yang harus ditempuh, perlu disesuaikan setiap tahun pelaksanaan sesuai dengan perkembangan kemajuan dan perubahan-perubahan. Selain itu, perencanaan operasional tahunan memberikan kerangka koordinasi dalam pembangunan. Untuk menyusun rencana operasional tahunan langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah (Tjokroamidjojo, 1990) : 1) Mengadakan tinjauan terhadap keadaan tahun yang lalu dalam pelaksanaan pembangunan dan mengadakan perkiraan perkembangan untuk tahun yang akan datang. 2) Suatu perkiraan mengenai perkembangan untuk tahun mendatang merupakan unsur penting dalam penyusunan rencana operasional tahunan 3) Melakukan penelitian sumber-sumber yang dibutuhkan dan tersedia bagi pembangunan, khususnya sumber-sumber pembiayaan, sumber-sumber bahan vital 4) Merumuskan tujuan dan perkiraan hasil pelaksanaan pembangunan untuk tahun yang bersangkutan dalam rangka realisasi rencana jangka menengah serta kebijaksanaan jangka pendek lainnya 5) Menyusun

kerangka

kebijaksanaan

pembangunan

yang

konsisten

guna

mendukung pelaksanaan pembangunan


6) Menyusun rencana sektoral yang terdiri dari berbagai program pembangunan yang konsisten sesuai dengan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan rencana tahunan, selaras dengan prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya. Program ini kemudian dirinci kedalam berbagai proyek pembangunan dengan rencana pembiayaannya. Rencana pembangunan tahunan baru akan bersifat operasional apabila anggarannya tersedia. Rencana tahunan daerah harus tercermin dalam anggaran belanja daerah, demikian pula rencana anggaran belanja harus mencerminkan program-program pembangunan dan tujuan pembangunan. Memperhatikan uraian tentang pemanfaatan ruang dan rencana pembangunan tahunan daerah di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam menyusun rencana pembangunan tahunan daerah harus berpedoman kepada rencana tata ruang. Rencana operasional tahunan memuat program-program sektoral tertentu untuk mendukung pencapaian tujuan rencana. Program-program tersebut kemudian diperinci dalam proyek-proyek dan selanjutnya tiap proyek dikaitkan dengan rencana pembiayaan. Dalam studi ini penyusunan rencana pembiayaan tidak dibahas. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa di dalam menyusun rencana program pembangunan tahunan harus selaras dengan rencana tata ruang. Rencana pembangunan tahunan disusun melalui suatu mekanisme perencanaan program pembangunan dalam suatu forum koordinasi pembangunan. Koordinasi pembangunan adalah suatu proses interaksi melalui komunikasi dan dialog antar pelaku pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan


keterpaduan dan sinergi program pembangunan bagi upaya pencapaian tujuan, sasaran, pemanfaatan sumber daya dan pemecahan konflik kepentingan (Kustiwan, 2002). Usaha pembangunan menghendaki adanya kebijaksanaan dan program pembangunan. Perencanaan maupun pelaksanaan untuk mencapai kebijaksanaan maupun program pembangunan tersebut dilakukan oleh banyak instansi pemerintahan dan

masyarakat.

Berbagai

pelaksanaan

program

dan

pencapaian

sasaran

pembangunan merupakan kegiatan yang bersifat antar sektor dan antar lembaga. Kurangnya koordinasi sering merupakan hambatan dalam pelaksanaan berbagai jenis kegiatan dan program pembangunan. Koordinasi perlu dilakukan pada tingkat perencanaan program pembangunan. Pada tingkat perencanaan ini perlu diperhatikan pembagian tugas pelaksanaan yang akan dilakukan oleh berbagai lembaga atau badan pemerintah, dengan demikian badan atau lembaga pemerintah dapat mengetahui secara jelas wilayah tanggung jawabnya. Untuk berkomunikasi dan berkoordinasi pelaksanaan berbagai program diperlukan forum koordinasi pelaksanaan pembangunan, karena (Kunarjo, 1992) : 1. Perlu ditentukan secara jelas siapa yang atau lembaga mana yang diserahi mengkoordinasikan program 2. Perlu menyusun program pelaksanaan pembangunan secara baik 3. Dalam pelaksanaan program, dasar prinsip fungsionalisasi perlu dituangkan ke dalam rangkaian prosedur yang serasi, jelas dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut


4. Perlu diciptakan hubungan kerja yang baik 5. Perlu diusahakan koordinasi dalam proses penyusunan rencana program dan rencana pembiayaannya Forum koordinasi

untuk

menyusun

program pembangunan

tahunan

diselenggarakan melalui suatu mekanisme penyusunan program pembangunan dalam bentuk forum koordinasi pembangunan partisipatif.

2.2. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Medan, Sifat dan Fungsinya Sifat rencana umum tata ruang kota Medan adalah dinamis dan berkelanjutan, sehingga suatu rencana tidak bersifat permanen tetapi fleksibel dan dinamis. Pasal 33 Permendagri Nomor 2 Tahun 1987 menyatakan bahwa kegiatan peninjauan kembali rencana kota tersebut lebih ditujukan untuk menjaga keseimbangan pelaksanan pembanmgunan antara satu tahap dengan tahap berikutnya secara terpadu baik antar sub sektor maupun untuk penyesuaian perubahan di bidang sosial ekonomi dan fisik. Rencana umum tata ruang kota Medan berfungsi sebagai acuan informasi yang dapat dipakai sebagai basis dalam upaya penanganan pembangunan fisik di kawasan kota Medan dan memberikan arahan pembangunan fisik di kawasan pinggiran Kota Medan.

Acuan informasi ini harus mudah dimengerti oleh

masyarakat umum dan segala unsur yang terkait. Tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang yang merupakan wadah kehidupan yang mencakup ruang daratan, ruang lautan dan ruang


udara termasuk didalamnya tanah, air, udara dan benda lainnya serta daya, yang merupakan suatu keadaan kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara keberlangsungan hidupnya (Sujarto, 1992). Menurut Wetzling (1978), tata ruang terkait dengan segala sesuatu yang berada di dalam ruang sebagai wadah penyelenggaraan kehidupan sehingga menunjukkan distribusi tindakan manusia dan kegiatannya untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tata ruang merupakan jabaran dari produk perencanaan fisik. Di sisi lain, Foley (1967) beranggapan bahwa kerangka konsepsi tata ruang meluas menyangkut wawasan yang disebutnya sebagai wawasan bukan ketataruangan di samping adanya wawasan ketataruangan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa struktur fisik sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non fisik seperti organisasi, pola sosial budaya dan nilai kehidupan komunitas (Wheaton, 1974 dan Porteous, 1977). Tata ruang mengandung arti penataan segala sesuatu yang berada di dalam ruang sebagai wadah penyelenggaraan kehidupan. Tata ruang pada hakekatnya merupakan lingkungan fisik dimana terdapat hubungan organisatoris antara berbagai macam obyek dan manusia yang terpisah dalam ruang tertentu (Rapoport, 1980). Jadi berfungsinya suatu tatanan ruang akan sangat ditentukan oleh komponenkomponen pembentuknya yang merupakan perwujudan tatanan aktivitas. Dengan kata lain, penataan ruang merupakan proses pengalokasian aktivitas atau kegiatan yang pada dasarnya merupakan penjabaran perkembangan ekonomi dan sosial.


2.3. Rencana Detail (sub-sub wilayah) Pengertian perencanaan dikemukakan oleh beberapa ahli, yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Perencanaan dibutuhkan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari sumber-sumber yang tersedia (Friedmann, 1987). Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberikan hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada. Friedmann (1987) menyatakan bahwa perencanaan merupakan kegiatan yang sistematis untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber yang tersedia dalam rangka meminimalkan konflik. Sama halnya dengan Friedman, Dusseldorp (1980) menyatakan bahwa secara harfiah perencanaan dapat diartikan sebagai proses kegiatan sebelum tindakan sesungguhnya dilakukan. Perencanaan tersebut dapat berupa satu kegiatan atau bagian dari satu kegiatan yang dilakukan secara sadar oleh manusia. Dalam lingkup pengertian yang umum, perencanaan dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dengan memperhatikan segala keterbatasan dan pembatasan yang ada guna mencapai suatu tujuan secara efisien dan efektif (Sujarto, 1985). Tjokroamidjojo (1996) menyebutkan beberapa pengertian perencanaan, antara lain: 1. Perencanaan merupakan proses mempersiapkan secara sistematis kegiatankegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. 2. Perencanaan merupakan suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien.


3. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif. Sujarto (1990) menyebutkan terdapat unsur-unsur pokok yang terkandung dalam perencanaan, yaitu: 1. Unsur keinginan atau cita-cita; 2. Unsur tujuan dan motivasi; 3. Unsur sumber daya alam, manusia, modal dan informasi; 4. Unsur upaya hasil guna dan dayaguna; 5. Unsur ruang dan waktu. Perencanaan merupakan kegiatan penyiapan strategi (serangkaian rumusan tindakan) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Dengan perkataan lain perencanaan merupakan penentuan tujuan pokok (tujuan utama) beserta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan pada prinsipnya merupakan kegiatan yang berorientasi pada masa depan, atau dengan perkataan lain perencanaan merupakan seperangkat kegiatan yang dilakukan sebelum kegiatan tersebut terjadi (Greed, 1996). Menurut Diaz (1983) bahwa perencanaan perlu dilakukan oleh karena terbatasnya sumber daya (manusia, alam dan modal) yang dimiliki oleh manusia sedangkan kebutuhan yang harus dipenuhi tidak terbatas. Oleh karena itu perlu dilakukan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan


dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia dengan menentukan urutan prioritas kegiatan. Jika perencanaan dipandang sebagai alat atau cara untuk mencapai tujuan pembangunan dengan lebih baik, maka sangat kuat alasannya mengapa perencanaan itu sangat diperlukan (Tjokroamidjojo, 1996): 1. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapat suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan. 2. Dengan perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan (forecasting) terhadap halhal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin. 3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara terbaik. 4. Dengan perencanaan, dilakukan penyusunan skala prioritas. 5. Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan dan evaluasi. Perencanaan menurut Conyers (1994) didefinisikan sebagai suatu proses yang bersinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Berdasarkan definisi tersebut berarti ada 4 elemen dasar perencanaan yaitu:


1. Merencana berarti memilih. Perencanaan merupakan proses memilih diantara berbagai kegiatan yang diinginkan karena tidak semua yang diinginkan tersebut dapat dilakukan dan tercapai secara simultan. 2. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya yang berarti bahwa perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana penggunaan sumber daya yang tersedia sebaik-baiknya. 3. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. 4. Perencanaan untuk masa depan, dalam arti bahwa tujuan-tujuan perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang akan datang dan oleh karena itu perencanaan berkaitan dengan masa depan. Sedangkan menurut Kunarjo (2002) pada dasarnya secara umum perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu. Dengan definisi tersebut maka perencanaan mempunyai unsur-unsur: 1. Berhubungan dengan hari depan, 2. Mendesain seperangkat kegiatan secara sistematis, 3. Dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Hirschman (1973) dikemukakan bahwa perencanaan merupakan bagian dari salah satu tipe pembangunan. Perencanaan dilaksanakan karena diyakini bahwa dengan melalui perencanaan yang dinyatakan secara mandiri sebagai bagian dari proses pembangunan, diharapkan pembangunan akan mencapai hasil yang lebih baik. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam proses pembangunan, perencanaan


merupakan

sarana

campur

tangan

pemerintah

dalam

mengarahkan

dan

mengendalikan keadaan menuju perubahan sesuai dengan yang diharapkan dan bentuk sarananya adalah program dan proyek. Berdasarkan beberapa pengertian dan unsur pokok perencanaan, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perencanaan mengandung beberapa hal pokok, antara lain: 1. Ancangan bertindak di masa yang akan datang sehingga merupakan cita-cita yang bertujuan, bersasaran dan berstrategi kebijaksanaan; 2. Untuk merealisasikan cita-cita dan tujuan diperlukan minimasi penggunaan sumber-sumber dan maksimasi hasil; 3. Menggunakan matra waktu dan ruang. Dengan memperhatikan apa yang telah diuraikan diatas, maka fungsi perencanaan dalam proses pembangunan adalah sangat diperlukan dan mempunyai fungsi yang strategis, karena tanpa adanya perencanaan yang baik yang pada hakekatnya adalah merupakan alat atau cara untuk mencapai tujuan pembangunan, maka kegiatan tidak akan dapat dilaksanakan dengan berdaya guna dan berhasil guna dan akibatnya akan terjadi pemborosan sumber daya. Rencana sub wilayah juga memudahkan pengisian dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, maka perlu dibuat tindak lanjut berupa rencana pelaksanaannya, dimana diharapkan rencana terakhir ini memiliki pengakuan hukum dengan tujuan kepentingan pengaturan tertib pembangunan terutama dalam pengelolaan fisik kota.


Pengelolaan fisik kota pada hakekatnya adalah merupakan pemanfaatan ruang-ruang perkotaan bagi maksud dan tujuan sosial ekonomi, dimana dengan motif di atas tercermin suatu keadaan persaingan antara berbagai kepentingan peruntukan penggunaan tanah. Peruntukan penggunaan tanah menyangkut pengertian adanya penglokasian kegiatan penduduk kota dalam usaha mencapai maksud-maksud sosial dan ekonomi. Persaingan yang kurang sehat dapat mengakibatkan kekacauan pada pola perkembangan daerah terbangun di dalam kota. Sehingga keadaan ini dapat menimbulkan keadaan lingkungan kehidupan yang kurang menyenangkan seperti kekacauan lalu lintas, pengotoran lingkungan, pengrusakan nilai-nilai visual, dan lain sebagainya.


8 M-

12 M -

8 M-

15 M12 M -

8 M

20 M - 8

Sumber : Tugas Mata Kuliah Rencana Tata Ruang

Gambar 2.1.Contoh Rencana Detail Suatu Wilayah


2.4. Mekanisme Perencanaan Program Pembangunan Mekanisme perencanaan program pembangunan di daerah didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.050/987/SJ, Tahun 2003 tentang Program Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pembangunan Partisipatif. Prosedur perencanaan pembangunan kota terdiri dari tiga tahap : (1)

Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan,

(2)

Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan,

(3)

Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota. Pembangunan pada dasarnya adalah usaha untuk memperbaiki suatu kondisi,

bukan justru menghasilkan hal-hal yang merugikan, misalnya meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat yang maju, dari negara dengan tingkat ekonomi rendah menjadi tinggi, dari kondisi yang tidak aman menjadi aman, dan sebagainya. Oleh karena itu perlu dirumuskan terlebih dahulu visi, misi, dan tujuan pembangunan agar lebih fokus dan tidak salah sasaran. Pada umumnya perencanaan pembangunan harus memiliki, mengetahui dan memperhitungkan beberapa unsur pokok, yaitu (Friedmann, 1987): 1. Tujuan akhir yang dikehendaki; 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; 3. Jangka waktu untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut; 4. Masalah-masalah yang dihadapi; 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;


6. Kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk melakukannya; 7. Orang, organisasi atau badan pelaksananya; 8. Mekanisme pemantauan dan evaluasi. Dalam konteks yang sama, Tjokroamidjojo (1996) menyebutkan unsur-unsur perencanaan pembangunan, meliputi: 1. Kebijaksanaan dasar atau strategi dasar yang juga disebut sebagai tujuan, arah, sasaran dan prioritas pembangunan; 2. Kerangka rencana makro yang dihubungkan dengan berbagai variabel pembangunan; 3. Perkiraan sumber-sumber pembangunan; 4. Konsistensi uraian tentang kebijaksanaan; 5. Program investasi; 6. Administrasi pembangunan. Menurut Conyers (1994), perencanaan pembangunan cenderung untuk dianggap bukan hanya sebagai kegiatan terbatas saja, tetapi sebagai bagian dari suatu proses pembangunan yang kompleks, melibatkan beberapa kegiatan berikut: 1. Identifikasi tujuan umum dan kenyataan yang ada. 2. Formulasi strategi pembangunan yang luas guna mengatasi kenyataan yang ada. 3. Penterjemahan strategi yang ada ke dalam bentuk rencana dan proyek. 4. Implementasi program dan proyek. 5. Pemantauan terhadap implementasi dan hambatan yang timbul untuk pencapaian tujuan serta kenyataan.


Perencanaan pembangunan dapat disusun berdasarkan empat kriteria yaitu jangka waktu, ruang lingkup, tingkat keluwesan dan arus informasi. Dilihat dari jangka waktu, perencanaan pembangunan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu (Kunarjo, 2002): 1. Perencanaan Jangka Panjang (sekitar 10 sampai dengan 25 tahun) Dalam perencanaan jangka panjang ini sasarannya belum dapat disajikan secara kuantitatif, tetapi biasanya hanya dicerminkan dengan sasaran yang kualitatif yaitu berupa kebijakan yang akan ditempuh. Hal ini wajar mengingat dalam kurun waktu yang panjang, faktor-faktor eksternal sulit untuk diperhitungkan sehingga sasaran secara kuantitatif belum bisa disajikan. 2. Perencanaan Jangka Menengah Perencanaan jangka menengah mempunyai kurun waktu 4 sampai dengan 6 tahun. Dalam perencanaan jangka menengah ini, walaupun sasarannya masih bersifat umum, tetapi secara kasar telah dapat dilihat arah sasaran sektor dan subsektornya. Perencanaan jangka menengah biasanya dikaitkan dengan kebutuhan politis yang didasarkan karena jangka waktu yang disesuaikan dengan jabatan para penguasa pemerintahan. Biasanya jangka waktu lima tahunan adalah jangka waktu yang ideal mengingat jangka waktu tersebut cukup untuk memberi waktu bagi para penguasa untuk mengelola rencana program dan proyek pembangunan yang telah disusun.


3. Perencanaan Jangka Pendek Perencanaan jangka pendek atau dapat juga disebut Perencanaan Operasional Tahunan ini biasanya mempunyai kurun waktu 1 tahun. Karena jangka waktunya yang pendek maka sasaran-sasarannya dapat disajikan secara lebih konkrit. Dilihat dari sudut penyimpangan antara rencana dan sasaran yang akan dicapai, perencanaan jangka pendek mempunyai penyimpangan yang lebih kecil dibandingkan dengan perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. Walaupun tampaknya terpisah-pisah, tetapi antara perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek semuanya saling berkaitan. Perencanaan jangka pendek merupakan penjabaran dari perencanaan jangka menengah, dan selanjutnya perencanaan jangka menengah merupakan bagian dari perencanaan jangka panjang. Jadi sasaran-sasaran dalam perencanaan pembangunan jangka pendek tidak terlepas dari garis-garis kebijakan yang ditentukan dalam perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang. Selanjutnya Kunarjo (1992) menyebutkan bahwa dilihat dari prosedurnya maka perencanaan pembangunan terdiri dari 2 pendekatan, yaitu pendekatan perencanaan dari atas ke bawah (top-down planning) dan pendekatan perencanaan dari bawah ke atas (bottom-up planning). Yang disebut “atas” disini dapat berarti pemerintah pusat atau unit perencanaan nasional atau juga dapat berarti perencanaan makro. Sebaliknya yang disebut “bawah” dapat berarti pemerintah daerah atau departemen atau juga dalam tingkat mikro/proyek.


Di dalam perencanaan regional, pendekatan perencanaan dari atas ke bawah disebut “prosedur fungsional”. Menurut prosedur ini, rencana nasional atau sejenisnya menentukan fungsi-fungsi yang mungkin dijalankan oleh berbagai wilayah dalam proses pembangunan secara keseluruhan selama periode rencana dalam waktu yang akan datang. Menurut prosedur ini pula, rencana nasional merupakan kerangka dasar bagi kegiatan-kegiatan pembangunan nasional yang kegiatan-kegiatannya secara terperinci dirumuskan dalam rencana sektoral dan regional dan merupakan kerangka dasar bagi rencana-rencana, program dan proyek lokal atau daerah. Sedangkan pendekatan perencanaan dari bawah ke atas disebut “prosedur berdasarkan sumber daya”, sebab rencana pembangunan didasarkan pada penilaian mengenai potensi wilayah (fisik, ekonomi dan sosial) agar dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan menjamin partisipasi penduduk setempat, dan merupakan rencana-rencana lokal yang dirumuskan secara mendasar baik oleh penduduk setempat atau oleh para pimpinan pemerintahan setempat (Dusseldorp, 1980). Namun kedua pendekatan perencanaan ini memiliki kelemahan masingmasing. Pendekatan perencanaan dari atas ke bawah apabila tidak memperhatikan arus informasi yang didukung oleh perencanaan dari bawah ke atas, maka pendekatan itu hanya akan menghasilkan dokumen perencanaan teoritis atau hanya menghasilkan proyek-proyek yang tidak efisien karena proyek yang dilaksanakan berlebihan atau tidak dibutuhkan oleh rakyat setempat sehingga mengakibatkan pemborosan dana dan juga rakyat setempat merasa tidak berkepentingan untuk berperan serta.


Demikian pula pendekatan perencanaan dari bawah ke atas, apabila tidak selaras dengan perencanaan dari atas ke bawah, maka sebagian besar rencana lokal itu tidak dapat dilaksanakan dan ini akibatnya akan mengecewakan rakyat (Kunarjo, 1992). Dan selanjutnya menurut ESCAP (Economic and Social Commision for Asia and Pacific) ada dua hal kelemahan sistem perencanaan dari bawah ke atas yaitu sangat kurangnya tenaga-tenaga perencana yang cukup terlatih dan kurangnya data dan informasi yang cukup tentang daerah. Oleh karena itu, perencanaan di negara yang sedang berkembang selalu mempunyai kecenderungan “top-down bias” (ESCAP, 1979). Oleh karena itu, dalam perencanaan pada tingkat wilayah kedua pendekatan di atas harus dilaksanakan secara terpadu yaitu dengan merumuskan perencanaan program dan proyek berdasarkan aspirasi masyarakat dan potensi wilayah berdasarkan pendekatan dari bawah ke atas yang diintegrasikan menjadi suatu kerangka dasar regional yang mendukung tujuan nasional yang telah dirumuskan berdasarkan pendekatan dari atas ke bawah, dengan mengatasi kelemahan masingmasing pendekatan perencanaan pembangunan diatas. Hal ini merupakan tugas para perencana regional untuk memadukan kedua pendekatan perencanaan pembangunan diatas dengan menyusun rencana pembangunan regional yang mempergunakan secara optimal potensi regional dan menyesuaikannya dengan kerangka dasar yang terdapat pada tingkat nasional (Dusseldorp, 1980). Perencanaan pembangunan dapat dinilai baik jika mempunyai beberapa persyaratan sebagai berikut (Kunarjo, 2002):


1. Perencanaan harus didasari dengan tujuan pembangunan, 2. Perencanaan harus konsisten dan realistis, 3. Perencanaan harus dibarengi dengan pengawasan yang kontinu, 4. Perencanaan harus mencakup aspek fisik dan pembiayaan, 5. Para perencana harus memahami berbagai perilaku dan hubungan antar variabel ekonomi, 6. Perencanaan harus mempunyai koordinasi. Dalam konteks perencanaan daerah, terdapat dua jenis perencanaan yaitu Pola Dasar Pembangunan yang merupakan produk rencana pembangunan daerah untuk jangka panjang, dan rencana tata ruang wilayah sebagai rencana spasial (ruang) jangka panjang yang merupakan matra (dimensi) spasial dari Pola Dasar Pembangunan. Penjabaran rencana dalam bentuk pembangunan jangka menengahnya dikenal dengan nama Program Pembangunan Daerah (Propeda). Dari propeda tersebut disusun rencana atau program tahunan daerah yang terdiri dari berbagai program/proyek pembangunan. Dalam penentuan proyek tersebut, dilakukan pula proses penganggarannya yang dikenal dengan istilah musrenbang. Berdasarkan hasil musrenbang tersebut kemudian akan dilakukan pembahasan untuk menghasilkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Todaro dalam Bryant dan White (1987) mengemukakan bahwa pembangunan adalah proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolut.


Secara ringkas, pembangunan dapat diartikan sebagai proses rekayasa untuk meningkatkan kualitas hidup dengan memanfaatkan berbagai sumber daya pendukungnya melalui perubahan tatanan lingkungan hidup serta kehidupan secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicanangkan pembangunan tersebut maka dilaksanakan berbagai program yang terdiri dari berbagai proyek atau kegiatan.

2.5. Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Tujuan forum musrenbang adalah menyepakati usulan kegiatan yang mampu memecahkan masalah masyarakat. Caranya ada tiga : (1) menghimpun usulan program pembangunan, (2) mengevaluasi kegiatan yang telah dikerjakan tahun sebelumnya, (3) mengidentifikasi masalah dan merumuskan usulan kegiatan yang berbasis masalah. Keluaran Forum Musrenbang ada 3 (tiga) : (1) kesepakatan usulan kegiatan yang mampu dilaksanakan, (2) kesepakatan usulan kegiatan yang akan diteruskan pada forum musrenbang kecamatan, (3) memilih wakil sebagai peserta dalam diskusi forum musrenbang kota. Penyelenggara forum Musrenbang adalah panitia yang berperan sebagai (1) fasilitator musyawarah, (2) mempersiapkan materi dan, (3) mengirimkan hasil musyawarah ke forum Musrenbang Kecamatan. Proses penyelenggaraan forum Musrenbang terdiri dari 3 (tiga) tahap : (1) persiapan, (2) proses pelaksanaan dan (3) paska musyawarah. Persiapan terdiri dari :


1. Membentuk panitia pelaksana forum musrenbang 2. Panitia mengidentifikasi masalah dan menurunkan menjadi usulan kegiatan melalui proses partisipatif. 3. Panitia mengumpulkan usulan kegiatan dan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya. 4. Panitia mengundang peserta musyarawah pada hari dan tempat yang telah ditentukan. Proses pelaksanaan forum, terdiri dari : 1. Menyepakati tata tertib untuk peserta musyawarah dan kriteria membagi usulan kegiatan : (a) kelurahan mengerjakan sendiri dan (b) terus ke forum musrenbang kecamatan. 2. Memfasilitasi pengambilan keputusan tentang usulan yang masuk kategori (a) atau (b). 3. Memilih wakil kelurahan untuk menjadi peserta musrenbang kecamatan. Proses paska pelaksanaan, terdiri dari : 1. Utusan sebagai peserta forum koordinasi musrenbang kecamatan. 2. Lurah membuat surat pengantar untuk menghadiri forum koordinasi musrenbang kecamatan., dengan lampiran kesepakatan tentang usulan kegiatan dan usulan yang perlu peningkatan kualitas dari instansi teknis serta menetapkan usulan yang bisa dikerjakan sendiri dan mengumumkan kepada masyarakat.


2.6.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tujuan forum musrenbang kecamatan adalah memadukan dan mensinergikan

hasil forum musrenbang kelurahan dalam satu wilayah kecamatan, dengan usulan dari instansi pemerintah kota. Caranya adalah (1) sinergikan hasil usulan forum musrenbang kelurahan dari semua kelurahan dalam kecamatan, dengan usulan instansi tingkat kota yang berlokasi pada kecamatan bersangkutan, (2) memilah usulan yang akan dibiayai APBD Kota dengan sumber biaya lainnya. Keluaran forum Musrenbang Kecamatan adalah : (1) pemilahan usulan sumber biaya dan (2) kesepakatan rangking usulan kegiatan pembangunan dengan biaya APBD. Kemudian (3) wakil terpilih dari kecamatan sebagai peserta forum Rakorbang Kota. Penyelenggara forum musrenbang kecamatan adalah Camat dengan bantuan panitia yang bertugas mempersiapkan, memfasilitasi dan menyelesaikan perumusan hasil forum musrenbang kecamatan. Proses pelaksanaan forum Musrenbang Kecamatan terdiri dari 3 (tiga) tahap : (a) persiapan, (b) pelaksanaan dan (c) paska Musrenbang Kecamatan. Persiapan forum Musrenbang Kecamatan terdiri dari : 1. Camat menetapkan panitia dan fasilitator pelaksana forum Musrenbang Kecamatan. 2. Panitia mengoptimalkan usulan kelurahan melalui penyempurnaan dari instansi terkait


3. Panitia memadukan berbagai usulan kelurahan dengan usulan instansi pemerintah kota. 4. Panitia memilah usulan kegiatan berdasarkan (a) tiga bidang pembangunan (renstra kota) dan (b) sumber biayanya yaitu APBD Kota dan sumber lainnya (APBD Propinsi, APBN dan Swasta). 5. Panitia mengundang peserta forum musrenbang mecamatan pada waktu dan tempat yang ditentukan. Pelaksanaan forum Musrenbang Kecamatan terdiri dari kegiatan : 1. Pembukaan dan menyepakati tata tertib forum musrenbang kecamatan. 2. Panitia memfasilitasi penyepakatan prioritas usulan kegiatan untuk dimajukan dalam forum Rakorbang kota. Prioritas ini dibuatkan indikator dan bobot sesuai kesepakatan peserta dan renstra kota. 3. Peserta memilih wakil kecamatan sebagai peserta dalam Rakorbang Kota. Pasca forum musrenbang kecamatan, Camat mengirimkan surat pengantar hasil forum musrenbang kecamatan ke Bappeda dengan lampiran prioritas usulan kegiatan.

2.7. Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Tujuan forum Musrenbang Kota adalah untuk menghasilkan kesepakatan dan komitmen stakeholder atas program dan kegiatan yang relevan dengan dan menjadi bahan untuk arah kebijakan umum kota untuk mendapat biaya pelaksanaan dari APBD, hasil ini diprioritasi, dengan ukuran yang disepakati.


Keluaran forum musrenbang kota adalah usulan kegiatan beserta sumber pembiayaannya. Penyelenggara forum musrenbang kota adalah Walikota cq. Bappeda dengan bantuan panitia. Panitia bertugas menyiapkan, melaksanakan dan menyelesaikan rakorbang sampai tuntas. Ada tiga kategori kegiatan musrenbang : (a) persiapan, (b) pelaksanaan dan (c) paska koordinasi. Pelaksanaan forum Musrenbang Kota mencakup kegiatan : 1. Pembukaan dan penyepakatan tata tertib acara 2. Pembagian kelompok menurut bidang 3. Memfasilitasi penyepakatan prioritas (peringkat) usulan kegiatan

2.8. Hasil Penelitian Terdahulu Studi empiris mengenai upaya peningkatan manfaat rencana tata ruang ini oleh Munawaroh (2003) menunjukkan bahwa diperoleh beberapa kesimpulan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis sebagai salah satu pedoman kebijakan pembangunan yang memberikan arahan lokasi pembangunan belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh instansi dan kecamatan yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Hal ini dapat diketahui karena sebagian besar (84,6%) instansi ternyata tidak menggunakan rencana tata ruang tersebut dalam penyusunan usulan program walaupun jika dilihat dari program/proyek yang diusulkan telah ada yang sesuai dengan lokasi arahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis yaitu rata-rata per tahun sebesar 35,27% dari seluruh program/proyek yang diusulkan.


2.9. Kerangka Berfikir

Tata Ruang

Perencanaan Tata Ruang

Rencana Tata Ruang Sebagai Pedoman Pembangunan •

•

•

Rencana Tata Ruang Wilayah Rencana Detail Tata Ruang Kota

Pemanfaatan Ruang

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Faktor-faktor penghambat : 1. Kualitas Rencana Tata Ruang

2. Sosialisasi Rencana Tata Ruang

3. Akomodatif

Rencana Teknik Ruang Kota

Program Pembangunan Kota Gambar 2.2. Kerangka Berpikir


INPUT

PROSES

OUTPUT

Identifikasi Masalah & Dokumen Lain

Musrenbang Kelurahan Draft Usulan Kegiatan pembangunan

Usulan Kelurahan

Musrenbang Kecamatan

Usulan Kecamatan MUSRENBANG

Swasta APBD propinsi/pusat

Usulan Dinas, Kantor & Badan

Gambar 2.3. Aliran Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kota Sumber : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.050/987/SJ/2003

Keterangan :

Usulan sifatnya bottom up Usulan sifatnya top – down Umpan balik usulan yang disetujui


Dalam prosesnya perencanaan itu berasal dari bawah dengan mengidentifikasi wilayah, menerima masukan dari masyarakat, dan memperhatikan dokumendokumen yang menyangkut wilayah tersebut, kemudian kita susun dalam suatu draft yang akan kita ajukan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan. Out put dari musrenbang kelurahan merupakan bahan untuk pedoman sementara bagi masyarakat untuk merencanakan pembangunan baik itu untuk bangunan pribadi maupun bangunan milik umum, juga untuk mengetahui apa saja yang akan diusulkan nantinya dalam forum musrenbang kecamatan. Dalam musrenbang kecamatan, draft dari kelurahan yang ada di kecamatan tersebut dikumpulkan untuk diselaraskan, termasuk usulan pembangunan-pembangunan jalan setapak antar kelurahan yang bertetangga nantinya tidakbersilangan pada titik temu kedua jalan tersebut. Di kecamatan, semua draft usulan kelurahan dibahas, mana yang lanjutan (perlu usulan susulan), mana yang prioritas dan mana yang bisa ditunda. Dari hasil musrenbang kecamatan dapat diperoleh lagi draft usulan yang akan diajukan pada waktu musrenbang kota, pada musrenbang kota draft usulan pembangunan yang diterima tidak hanya dari kecamatan, tapi juga dari sekretariat pemerintah kota, kantor, dinas dan badan. Hasil musrenbang kota ini ada yang diselenggarakan langsung oleh pemerintah kota pelaksanaannya (melalui pihak swasta/tender) dan sebagai bahan acuan juga untuk masyarakat luas untuk merencanakan pembangunan daerah tersebut baik secara pribadi/swasta dan ada yang diteruskan ke propinsi untuk selanjutnya juga diteruskan ke pusat.


BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, pelaksanaan penelitian dilakukan di perpustakaan dan lapangan. Penggunaan metode penelitian deskriptif dalam studi ini sesuai dengan tujuan dan sasaran studi. Data yang digunakan dalam studi ini diperoleh dari hasil komunikasi dengan responden, responden dalam hal ini adalah peserta forum koordinasi pembangunan. Data diperoleh melalui wawancara, hasil dari pelaksanaan wawancara menjadi data yang sifatnya kualitatif. Metode kualitatif berdasar pada filsafat fenomenologis naturalistik yang mengutamakan penghayatan dan pemaknaan perilaku manusia dari pikiran-pikiran mereka. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan, menuliskan, dan melaporkan suatu peristiwa. Analisis deskriptif dilakukan pada penyusunan hasil wawancara dan penggalian faktor penyebab tidak digunakan rencana tata ruang pada proses penyusunan usulan program pembangunan. Hasilnya diharapkan dapat dijadikan dasar perspektif. Hal ini dilakukan pada waktumenemukenali faktor sebagai penyebab peserta forum koordinasi pembangunan tidak menggunakan rencana tata ruang pada proses penyusunan usulan rencana program pembangunan. Penelitian kausal bermaksud mencari kemungkinan sebab akibat, dengan cara memperhatikan akibat yang sekarang ada dan mencari kemungkinan penyebabnya berdasarkan data yang dikumpulkan. Dalam studi, hal ini dilakukan dalam merumuskan faktor yang


menyebabkan peserta forum koordinasi pembangunan tidak menggunakan rencana tata ruang, metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Penelitian deskriptif digunakan untuk merumuskan tindakan untuk memecahkan masalah. Dalam studi, ini dilakukan pada waktu merumuskan upaya peningkatan pemanfaatan rencana tata ruang melalui mekanisme perencanaan program pembangunan di Kota Medan.

3.1. Lokasi dan Waktu Lokasi penelitian adalah sebagian wilayah Kota Medan. Memperhatikan luasan wilayah penelitian dan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan peneliti, seperti keterbatasan waktu penelitian, biaya dan tenaga, maka perlu ditetapkan wilayah penelitian. Lokasi penelitian kecamatan/kelurahan ditentukan berdasarkan typologi kecamatan/kelurahan di wilayah Pemerintah Kota Medan. Tipologi Kelurahan pada Pemerintah Kota Medan terdiri dari 5 (lima) : 1. KAWASAN INDUSTRI DAN PERGUDANGAN. 2. KAWASAN PERDAGANGAN DAN PERTOKOAN. 3. KAWASAN PERMUKIMAN INTI KOTA. 4. KAWASAN PERMUKIMAN PINGGIRAN. 5. KAWASAN PANTAI. Penelitian ini dilaksanakan mulai awal Mei 2007 sampai dengan Juli 2007.


3.2. Populasi dan Sampel Dari kelima tipologi tersebut di atas diperoleh lokasi penilitian 6 (enam) kecamatan dengan perincian populasi dan sampel sebagai berikut : Tabel 3.1. Daftar Populasi dan sampel No.

Jabatan/ Status

Medan Medan Medan Medan Medan Medan Jumlah Belawan Labuhan Deli Area Kota Tuntungan

1.

Camat

1

1

1

1

1

1

6

2.

Sekretaris Camat

1

1

1

1

1

1

6

3.

Lurah

2

2

4

4

4

4

20

4

Pegawai Kelurahan

2

2

1

1

1

1

8

5.

Ketua LPM

2

2

2

2

2

2

12

6.

Masyarakat

1

1

2

2

1

1

8

Jumlah

9

9

11

11

10

10

60

Sumber : Diolah dari Data Primer, 2007

Dikaitkan dengan studi, maka pemilihan sampling bertujuan untuk mengumpulkan pandangan, tanggapan yang dapat menjelaskan dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang faktor yang menyebabkan rendahnya pemanfaatan rencana tata ruang dalam pengusulan program pembangunan. Secara praktis, sampel yang diambil merupakan sampel non probabilitas atau non random atau lebih rincinya adalah teknik sampling bertujuan (purpossive sampling). Menurut


(Patton, 1990) purpossive sampling memiliki kelebihan berupa kemampuannya untuk memilih kasus yang kaya akan informasi. Dengan kata lain, melalui purposive sampling, sampel yang diambil merupakan representasi dari kelompoknya dan dapat memberikan informasi yang spesifik berdasarkan pandangan dan kepentingan kelompok tersebut, sebanyak dan seakurat mungkin.

3.3. Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan (Tarigan, 2001). Metode pengumpulan data sangat berkaitan erat dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan (Usman, 2001). Secara garis besar, metode pengumpulan data dalam penelitian dibagi atas survei primer dan sekunder. Survei primer dilakukan secara langsung ke obyek penelitian di lapangan, sedangkan survei sekunder tidak langsung ke lapangan, tetapi melalui penelitian tentang dokumen-dokumen yang berkaitan dengan studi. Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Metode survei primer yang dilakukan dalam studi ini adalah wawancara. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden (Singarimbun, 1989). Menurut Muhajir (1989) yang dimaksud dengan kegiatan wawancara adalah suatu proses mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang


dinamakan panduan wawancara (interview guide). Data yang diperoleh bersifat kualitatif, tidak menutup kemungkinan diperolehnya informasi-informasi lain yang mendukung data yang dimaksud. Pemilihan metode analisa ini terkait dengan jenis data yang digunakan dalam studi ini, penilaian mengenai faktor-faktor penyebab rendahnya pemanfaatan rencana tata ruang dalam pengusulan program pembangunan dapat lebih mendalam dengan menggunakan data kualitatif. Kekuatan data kualitatif terletak bagaimana data tersebut dapat menggambarkan secara utuh kejadian alamiah dengan latar belakang alamiah pula, sehingga diperoleh pemahaman yang kuat tentang kehidupan yang sebenarnya (Miles, and Huberman, 1992). Data kualitatif dengan penekanannya pada pengalaman hidup manusia, sangat cocok untuk menggali persepsi, asumsi, penilaian dan prasangka manusia (Van Manen dalam Miles, and Huberman, 1992). Oleh karena masalah pengusulan program pembangunan yang diangkat dalam studi ini sangat berkaitan dengan manusia atau kelompok manusia dalam suatu bentuk organisasi yang sifatnya heterogen dan memiliki kepentingan yang bervariasi, maka penilaian-penilaian yang diberikan tidak dapat dikuantitatifkan. Kuantifikasi data dapat menimbulkan bias pemahaman. Bias pemahaman juga dapat terjadi bila narasumber tidak mengerti atau bila responden menyensor sendiri atau memberikan informasi yang kurang benar, baik sengaja maupun tidak (Enderud H. dalam Mikkelsen, 1999), hal ini dapat diminimalisasi pada waktu pelaksanaan wawancara.


Tabel 3.2 Ciri-ciri Metode Kualitatif Ciri-ciri Sifat data

Metode Kualitatif Data mencerminkan interpretasi yang mendalam dan menyeluruh atas fenomena tertentu (kasus). Data dikelompokkan dalam kelas-kelas, tidak menurut urutan angka, membumi, peka dan beragam. Berfokus pada variasi, nilai-nilai yang ekstrim, penyimpangan, problematik dan perspektif.

Metode pengumpulan data

Wawancara semi struktur, partisipasif, introspeksi

Formulasi pertanyaan dan jawaban

Pertanyaan terbuka, dengan spesifikasi jawaban yang longgar, kemungkinan untuk spesifikasi jawaban selama proses menurut panduan wawancara. Pertanyaan dan jawaban berlangsung secara dua arah antara penanya dan responden

Pemilihan responden

Maksimalisasi informasi menjadi pedoman pemilihan responden, siapa yang memiliki pengetahuan tertentu ?, setiap responden mungkin merupakan orang yang ahli dibidangnya

Sumber kesalahan

Bila responden tidak mengerti atau bila responden menyensor sendiri informasi atau memberikan informasi yang kurang benar secara tidak sengaja atau secara strategis

Keputusan terhadap relevansi data

Dikontrol dan kemungkinan diubah bersama dalam proses oleh responden dan peneliti

Penetapan waktu analisis

Sering paralel dengan pengumpulan data

Penggunaan metode Jarang standar analisis Sumber : Enderud H. dalam Miles and Huberman, (1992)


3.4. Defenisi Operasional a. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya (UU Nomor 24 Tahun 1992, Pasal 1). b. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak (UU Nomor 24 Tahun 1992, Pasal 1) c. Penataan ruang adalah usaha untuk merencanakan jumlah penggunaan lahan untuk keperluan tertentu dan pada tempat yang tepat, termasuk di dalamnya mengatur hubungan antara pemukiman dengan tempat bekerja, tempat sekolah, tempat belanja, tempat hiburan dan lain-lain yang semuanya juga sangat tergantung pada jaringan jalan di kota dan pemilihan rencana penggunaan lahan (Sinulingga, 2005). d. Perencanaan adalah sebuah proses untuk menetukan langkah-langkah di masa depan melalui beberapa pilihan-pilihan. Menurut Lewis Keeble (dalam Sujarto, 1985) perencanaan adalah keseluruhan kegiatan dalam memecahkan masalah guna mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan bersama, proses ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya sebaik-baiknya melalui seleksi oftimasi alternatif Davidoff dan Reiner (dalam Sujarto, 1985). Menurut Friedman (1987) perencanaan merupakan kegiatan yang sistematis untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber yang tersedia untuk meminimalkan konflik.


Menurut J. Branch (1983) perencanaan adalah proses aktivitas yang berkelanjutan dan merumuskan apa yang dapat dilakukan dan diinginkan untuk masa depan serta bagaimana mencapainya. Sedangkan menurut Conyers (1984) perencanaan adalah proses yang kontiniu menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin, guna mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa depan.

Dapat disimpulkan bahwa

perencanaan adalah suatu proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa depan guna mencapai tujuan yang diinginkan, serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. e. Rencana tata ruang adalah hasil dari perencanaan tata ruang (UU Nomor 24 Tahun 1992, Pasal1). f. Pemanfaatan

ruang

adalah

rangkaian

program

kegiatan

pelaksanaan

pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang.

Sedangka pembiayaan program

pemanfaatan ruang merupakan mobilisasi, prioritas dan alokasi pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan. Pemanfaatan ruang didasarkan atas rencana tata ruang.

Dengan kata lain bahwa pemanfaatan ruang merupakan

pelaksanaan dari rencana tata ruang (UU Nomor 24 Tahun 1992, Pasal 15 dan 16, penjabaran).


g. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang.

Pengawasan tersebut merupakan usaha untuk menjaga

kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang.

Penertiban merupakan usaha mengambil tindakan agar

pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud.

Penertiban terhadap

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dilakukan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Bentuk sanksi tersebut dapat berupa sanksi administrasi, sanksi perdata atau sanksi pidana (UU Nomor 24 Tahun 1992, Pasal 17 dan 18, penjabaran). h. Rencana tata ruang kota, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 pasal 22 ayat (1) tentang Penataan ruang, merupakan rencana umum tata ruang sebagai penjabaran dari rencana tata ruang wilayah propinsi atau rencana tata ruang kawasan perkotaan metropolitan ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota/kawasan perkotaan adalah kebijaksanaan yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi dan dibudidayakan serta wilayah yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam jangka waktu perencanaan. i. Rencana detail tata ruang kawasan perkotaan merupakan penjabaran dari rencana umum tata ruang wilayah kota/kabupaten ke dalam rencana pemanfaatan ruang kawasan perkotaan. Rencana detail tata ruang kawasan perkotaan adalah rencana pemanfaatan ruang bagian wilayah kota/kawasan perkotaan secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-


program pembangunan perkotaan. Rencana detail tata ruang kawasan perkotaan juga merupakan rencana yang menetapkan blok-blok peruntukan pada kawasan fungsional perkotaan, sebagai penjabaran “kegiatan” ke dalam wujud ruang, dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan dalam kawasan fungsional, agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional (Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan, Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional, 2002).


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Wilayah Wilayah Kota Medan terdiri dari 21 kecamatan, 151 kelurahan. Kota Medan memiliki luas 26.510 Hektar (265,10 Km 2) atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan kota/kabupaten lainya, Kota Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil, tetapi dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Secara geografis kota Medan terletak pada 3° 30' – 3° 43' Lintang Utara dan 98° 35' - 98° 44' Bujur Timur. Untuk itu topografi kota Medan cenderung miring ke utara dan berada pada ketinggian 2,5 - 37,5 meter diatas permukaan laut (www.pemkomedan.go.id). Secara administratif , wilayah kota Medan berbatasan dengan a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka. b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Deli Serdang. c. Sebelah Barat dengan Kabupaten Deli Serdang. d. Sebelah Timur dengan Kabupaten Deli Serdang. Kota Medan telah memiliki rencana tahapan pertama master plan, yaitu berupa rencana kota yang berguna bagi pedoman dan dasar bagi tindakan pembangunan di masa-masa mendatang. Sebagai suatu pedoman rencana kota ini masih sangat masi memerlukan interpretasi lebih lanjut. Sebagai suatu rencana kota,


master plan hanya memuat pengarahan-pengarahan dan ketentuan-ketentuan bagi pelaksanaan pembangunan kota atas dasar tujuan pencapaian pola pengembangan daerah perkotaan yang serasi dengan cita-cita kesempurnaan lingkungan kehidupan dan wadah penghidupan masyarakat kota. Akan tetapi sifat dari pengarahan dan ketentuan yang dimuat harus disertai oleh berbagai tahapan pekerjaan dengan maksud mempermudah pengisian secara sempurna usul-usul yang dikemukakan oleh tahapan sebelum master plan itu sendiri, atau sekaligus dapat dikatakan sebagai pekerjaan peninjauan kembali dan penyempurnaan tahap sebelumnya master plan kota Medan. Kota Medan dimasa yang akan datang direncanakan menurut tahapan pertama master

plan

atas

beberapa

wilayah

perkembangan

dengan

pusat-pusat

peetumbuhannya. Menurut perkembangannya tersebut menurut hierarkinya terdiri dari wilayah perkembangan terbesar dengan pusat pertumbuhan utama dan subwilayah atau lingkungan dengan pusat pertumbuhan kedua. Untuk selanjutnya setiap sub wilayah akan direncanakan lebih detail agar usaha pengembangan setiap sub wilayah dapat dilakukan dengan kontrol dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan maksud-maksud pengembangan daerah perkotaan pada tahap pertama master plan kota Medan. Mengenai rencana sub wilayah kota Medan adalah merupakan rencana yang termaksud untuk memperjelas rencana-rencana tentang tata ruang, pada rencana sub wilayah ini akan diperjelas tentang pola pengembangan fisik kota berupa rencana peruntukan tanah secara detail serta pola jaringan jalan. Pada rencana sub wilayah peruntukan penggunaan tanah direncanakan dengan pertimbangan-pertimbangan yang lebih mendalam, dimana pada setiap sub-wilayah


direncanakan kesatuan-kesatuan lingkungan tempat kediaman terkecil terlihat secara jelas peruntukan tersebut. Dengan demikian usaha-usaha pengembangan setiap subwilayah akan lebih dapat diarahkan kepada rencana peruntukan yang tepat dan usaha pengawasan akan lebih dipermudah. Pada pokoknya rencana sub wilayah kota Medan ini ditujukan kepada perencanaan pengembangan daerah-daerah transisi dan daerah-daerah perluasan yang direncanakan sesuai tahapan master plan kota Medan. Dengan demikian daerahdaerah terbangun yang sudah dianggap sesuai dengan fungsinya adalah merupakan batas bagi daerah perencanaan sub wilayah ini.

4.2 Gambaran Umum Responden Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, ada baiknya jika dipaparkan terlebih dahulu mengenai deskripsi responden dalam penelitian ini.

4.2.1 Umur Umur responden yang diteliti berkisar 1 orang (1,66 %) kurang dari 21 tahun, 7 orang (23,75 %) berumur 21 – 30 tahun, 9 orang (15 %) responden yang berumur dari 31 – 40 tahun, kemudian ada 23 orang (38,33 %) responden yang berumur 41 – 50 tahun, 14 orang (23,33 %) responden yang berumur 51 – 60 tahun dan 6 orang responden yang berumur diatas 60 tahun, seperti komposisi tabel di bawah ini.


Tabel 4.1 Komposisi Umur Responden No.

Umur (Tahun)

Jumlah (Orang)

%

1.

< 21

1

1.66

2.

21 – 30

7

11,66

3.

31 – 40

9

15,00

4.

41 – 50

23

38,33

5.

51 – 60

14

23,33

6.

> 60

6

10,00

Jumlah

60

100


4.2.2 Pekerjaan Pekerjaan responden yang paling banyak adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan perincian sebagai berikut, dari 60 responden dalam penelitian ini 35 orang (58,33 %) adalah PNS, kemudian disusul oleh Pensiunan 8 orang (13,33 %) Pedagang sebanyak 7 orang (11,66 %), Wiraswasta 5 orang (8,33 %) dan Nelayan 4 orang (6,66 %), sedangkan Petani hanya 1 orang (1,66 %). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 4.2 Komposisi Pekerjaan Responden No.

Pekerjaan

Jumlah (Orang)

%

1.

Petani

1

1,66

2.

Nelayan

4

6,66

3.

Pedagang

7

11,66

4.

PNS

35

58,33

5.

Pensiunan

8

13,33

6.

Wiraswasta

5

8,33

Jumlah

60

100


4.3 Hasil Penelitian 4.3.1 Analisis terhadap Keterlibatan Responden dalam Forum Musrenbang Perencanaan dapat dipandang sebagai proses untuk menentukan tujuan apa yang akan dicapai pada masa yang akan datang, dan mengklarifikasi tahapan-tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut (Kay, 1999). Dalam proses pembangunan, perencanaan merupakan langkah awal yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan tersebut. Bila perencanaan dilakukan dengan baik dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak, maka tujuan yang akan dicapai dapat terwujud. Dalam hubungannya dengan tata ruang, maka rencana tata ruang merupakan kerangka dan prinsip-prinsip untuk memberikan arahan lokasi pembangunan dan


infrastruktur. Rencana tata ruang terdiri dari kumpulan tindakan-tindakan untuk menyusun dan mengimplementasikan strategi, rencana, kebijakan dan proyek, dan untuk mengatur lokasi, waktu pelaksanaan dan bentuk pembangunan. Perencanaan yang disusun tersebut idealnya harus dimulai dari unsur Pemerintahan yang terkecil seperti Desa/Kelurahan. Salah satu forum yang dapat digunakan untuk melakukan perencanaan pembangunan tersebut adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Untuk mengetahui sejauh mana parisipasi responden dalam forum Musrenbang

baik tingkat Kelurahan maupun Kecamatan pada Pemerintah Kota

Medan, maka dalam penelitian ini telah dikumpulkan data tentang keterlibatan responden dalam Musrenbang yang dalam hal ini para responden dibagi ke dalam 6 kelompok yaitu : Camat, Sekretaris Kecamatan (Sekcam), Lurah, Pegawai Kelurahan, Ketua LPM (Lembaga :Pemberdayaan Masyarakat) dan Masyarakat biasa. Pertanyaan yang diajukan antara lain adalah pernah tidaknya mereka hadir dalam forum tersebut dan alasan jika mereka tidak pernah mengadirinya. Dari hasil wawancara terhadap 60 orang responden, maka diperoleh data sebagai berikut :


Tabel. 4.3 Persentase Responden yang Terlibat dalam Forum Musrenbang Tahun 2007 Musrenbang Kelurahan Jabatan Tidak Pernah pernah mengikuti mengikuti Camat 100 Sekcam 100 Lurah 100 Pegawai Kelurahan 100 Ketua LPM 100 Masyarakat 87,5 12,5 Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner

Musrenbang Kecamatan Tidak Pernah pernah mengikuti mengikuti 100 100 100 50 50 50 50 87,5 12,5

Musrenbang Kota Medan Tidak Pernah pernah mengikuti mengikuti 100 50 50 20 80 100 8,3 91,7 37,5 62,5

Dari tabel 4.3 terlihat bahwa persentase responden yang mengikuti Musrenbang tingkat Kelurahan menunjukkan angka yang cukup besar untuk tiap tingkatan jabatan, bahkan untuk mereka yang menjabat sebagai Camat, Lurah dan Pegawai Kelurahan, semuanya pernah terlibat dalam forum Musrenbang. Untuk masyarakat biasa, mereka yang terlibat dalam kegiatan Musrenbang Kelurahan mencapai 87,5 persen, sedang Ketua LPM yang pernah terlibat dalam forum ini mencapai 100 persen. Dalam forum Musrenbang tingkat Kecamatan, persentase keterlibatan responden tidak berbeda jauh dengan persentase keterlibatan responden dalam Musrenbang Kelurahan.

Untuk jabatan Camat, Sekcam dan Lurah persentase

keterlibatannya mencapai angka 100 persen, sedang untuk tiga jabatan di bawahnya mulai dari

Pegawai Kelurahan, Ketua LPM dan masyarakat biasa, angkanya

bervariasi antara 50-87,5 persen. Dalam Musrenbang yang diadakan oleh Pemerintah Kota Medan, keterlibatan responden berkisar antara 8,3-100 persen, hanya Camat yang

100 persen pernah mengikuti forum Musrenbang yang diadakan oleh

Pemerintah Kota.


Bila ditelusuri lebih lanjut, ketidakhadiran responden dalam forum Musrenbang tingkat Kota Medan adalah karena mereka tidak diundang dalam kegiatan tersebut. Tabel. 4.4 Alasan Ketidakhadiran Responden dalam Forum Musrenbang Kota Medan Jabatan Alasan ketidakhadiran Camat Sekcam Tidak diundang Lurah Tidak diundang Pegawai Kelurahan Tidak diundang Ketua LPM Tidak diundang Masyarakat Tidak diundang Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner

Persentase 50 50 100 100 100

4.3.2 Analisis Pengetahuan/Pemahaman Responden tentang Rencana Tata Ruang Kota Medan Salah satu ciri Rencana Tata Ruang yang baik adalah user friendly, yang berarti bahwa rencana tata ruang dapat dipahami oleh para penggunanya. Oleh karena itu, selain faktor pengetahuan terhadap adanya Rencana Tata Ruang, pemahaman terhadap materi Rencana Tata Ruang menjadi kebutuhan yang tak kalah pentingnya. Berikut ini akan dilakukan analisis terhadap tingkat pemahaman responden terhadap Rencana Tata Ruang Kota Medan. Dari hasil wawancara dengan responden, diperoleh data bahwa jawaban responden cukup bervariasi dalam hal pengetahuan mereka tentang Rencana Tata Ruang Kota Medan. Untuk kelompok responden yang mempunyai jabatan di Kecamatan seperti Camat dan Sekretaris Camat, persentase mereka yang mengetahui Rencana Tata Ruang Kota Medan masih tinggi yaitu 100 persen, namun untuk level di bawahnya seperti Lurah, Pegawai Kelurahan, Ketua LPM dan masyarakat biasa,


persentase responden yang mengetahuinya hanya sebesar 16,6 persen sampai dengan 75 persen, bahkan untuk Pegawai Kelurahan, hanya 25 persen responden dalam kelompok ini yang mengetahui Rencana Tata Ruang Kota Medan. Tabel. 4.5 Pendapat/Alasan Responden tentang adanya Rencana Tata Ruang Kota Medan Rencana Tata Ruang Kota Medan Tidak Tidak Jabatan Pernah Pernah Mengetahui mengetahui pernah melihat membaca melihat Camat 100 0 50 50 50 Sekcam 100 0 50 50 75 Lurah 75 25 15 85 10 Pegawai Kelurahan 25 75 12,5 87,5 Ketua LPM 16,6 83,4 8,3 91,7 Masyarakat 37,5 62,5 25 75 12,5 Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner

Tidak pernah membaca 50 25 90 100 100 87,5

Tabel 4.5 menujukkan bahwa tingkat pengetahuan responden tentang keberadaan Rencana Tata Ruang Kota Medan masih belum memadai, terutama untuk level masyarakat biasa dan kelurahan, hal ini mengisyaratkan bahwa sosialisasi masih perlu ditingkatkan. Untuk mengetahui lebih jauh akan pemahaman responden akan isi, maksud dan tujuan Rencana Tata Ruang Kota Medan, maka dalam penelitian ini telah diajukan berbagai pertanyaan sehubungan dengan hal tersebut yang hasilnya dapat disajikan dalam tabel 4.6 berikut :


Tabel. 4.6 Pendapat/Alasan Responden tentang Maksud dan Tujuan Rencana Tata Ruang Kota Medan Pengetahuan tentang Rencana Tata Ruang Kota Medan Megetahui maksud/tujuan Tidak mengetahui Camat 50 50 Sekcam 50 50 Lurah 25 75 Pegawai Kelurahan 12,5 87,5 Ketua LPM 16,6 83,4 Masyarakat 12,5 87,5 Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner Jabatan

Pengetahuan responden tentang maksud/tujuan Rencana Tata Ruang Kota Medan belum menunjukkan angka yang maksimal, dari 6 golongan responden yang diteliti, hanya kelompok Camat dan Sekcam yang cukup besar persentasenya mengetahui maksud/tujuan Rencana Tata Ruang Kota Medan tersebut. Ada 50 persen Camat dan Sekcam yang mengetahui, sedang untuk kelompok Lurah, hanya 25 persen responden yang mengetahui maksud/tujuan rencana tata ruang Kota Medan, artinyasangat sedikit yang mengetahui maksud/tujuan rencana tata ruang ini. Untuk

mengetahui

penyebab/alasan

sebagian

responden

yang

tidak

mengetahui maksud/tujuan Rencana Tata Ruang Kota Medan, maka Tabel berikut menyajikan datanya :


Tabel 4.7 Alasan Responden berkaitan dengan Pengetahuan terhadap Maksud dan Tujuan Rencana Tata Ruang Kota Medan N0 1.

Pengetahuan terhadap maksud dan tujuan Mengetahui/mengerti

Alasan

Persentase

Sosialisasi Memiliki dokumen RTRW Bidang pekerjaan berkaitan dengan RTRW Mencaritau sendiri ke BAPPEDA Mengetahui dari Pimpinan/rekan kerja

20,0 6,6

Jumlah 2

Tidak mengetahui

Jumlah Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner

Tidak pernah ada sosialisasi Tidak memiliki dokumen RTRW Tidak memiliki kepentingan dengan RTRW

33,3 6,6 33,3 100 44,4 44,4 11,2 100

Berdasarkan Tabel 4.7 tersebut, diketahui bahwa responden mengetahui rencana tata ruang karena bidang pekerjaan berkaitan dengan rencana tata ruang dan mengetahui dari pimpinan/rekan kerja merupakan alasan terbesar darimana responden tahu akan isi, maksud dan tujuan rencana tata ruang kota Medan dengan persentase terbesar masing-masing mencapai 33,3 persen, diikuti oleh mereka yang pernah mengetahuinya dari sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Pemko Medan. Sedangkan responden yang tidak mengetahuinya mengemukakan alasan tidak adanya sosialisasi (44,4 persen) sebagai penyebab ketidakmengertian mereka tentang rencana tata ruang kota Medan tersebut. Alasan kedua sebagai penyebabnya adalah responden tidak memiliki dokumen rencana tata ruang tersebut (44,4 persen) serta tidak memiliki dokumen


rencana tata ruang serta tidak memiliki kepentingan dengan rencana tata ruang (11,2 persen). Terlihat adanya kontradiksi alasan bahwa responden yang menyatakan mengetahui adanya rencana tata ruang kota Medan diperoleh melalui sosialisasi, sedangkan bagi responden yang tidak mengetahuinya justru menyatakan bahwa tidak pernah dilakukan sosialisasi mengenai rencana tata ruang kota Medan. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa sosialisasi yang telah dilakukan tidak menyebar dan merata ke seluruh komponen mulai dari instansi terkait, kecamatan, kelurahan sampai kepada masyarakat biasa, walaupun mungkin hal ini telah diupayakan melalui forumforum yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang, namun penyebarannya terbatas hanya sampai pihak yang merasa memerlukannya.

4.3.3

Analisis Pemanfaatan Rencana Tata Ruang Kota Medan dalam Pembangunan Wilayah Penyusunan usulan program dan proyek pembangunan yang sesuai dengan

rencana tata ruang bertujuan untuk terwujudnya keselarasan antara program pembangunan dengan rencana tata ruang yang ada sehingga rencana tata ruang tidak hanya dilihat sebagai aspek prosedural dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, tetapi juga sebagai kegiatan yang dapat menunjang tercapainya sasaran-sasaran pembangunan. Oleh karena itu, rencana tata ruang merupakan salah satu kebijakan yang strategis di daerah.


Dalam penelitian ini pemanfaatan rencana tata ruang dalam pengusulan program pembangunan di wilayah responden, dikumpulkan melalui kuesioner. Dari hasil wawancara dengan responden, diperoleh data bahwa mereka belum sepenuhnya memanfaatkan rencana tata ruang kota Medan dalam penetapan kebijakan

pokok,

program

rencana

pembangunan,

memproses

izin-izin,

pengusulan/permohonan pajak/retribusi serta sebagai pengendali pelaksanaan pembangunan wilayah. Persentase responden yang memanfaatkan rencana tata ruang kota Medan ini masih berkisar antara 8,3 sampai dengan 50 persen untuk setiap kelompok responden. Bila dibandingkan antar kelompok, mereka yang menjabat sebagai Camat/Sekretaris Camat lebih tinggi persentase pemanfaatannya dibandingkan dengan mereka yang berada di bawahnya. Tabel. 4.8 Persentase Pemanfaatan Rencana Tata Ruang Kota Medan

Jabatan Camat Sekcam Lurah Pegawai Kelurahan Ketua LPM Masyarakat

Penetapan kebijakan pokok 50 33,3 20 8,3 -

Pemanfaatan Tata Ruang Kota Medan dalam Program Pengusulan Pengendali Proses rencana /permohonan pelaksanaan izin-izin pembangunan izin-izin pembangunan 50 50 50 50 33,3 33,3 16,6 16,6 20 40 40 20 16,6 8,3 12,5 12,5 -

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner

Tabel 4.8 menggambarkan bahwa masih banyak responden yang belum memanfaatkan

Rencana

Tata

Ruang

Kota

Medan

dalam

merencanakan


pembangunan, hal ini dapat berakibat terhadap ketidaksesuaian usulan program dengan realisasi di lapangan sehingga dapat menyebabkan kesenjangan antara target dan realisasi yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Tata Ruang Kota Medan. Masih adanya usulan yang tidak sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Kota Medan menunjukkan bahwa terdapatnya informal planning

(seperti yang

diistilahkan Briassoulis) dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Instansi. Kenyataan bahwa informal planning berjalan beriringan atau tergabung dengan formal planning memang selalu terjadi, karena terbukti dari tahun ke tahun persentase informal planning tersebut selalu ada dan malah justru usulan yang informal tersebut yang dilaksanakan. Lebih jauh berdasarkan wawancara dengan responden disebutkan bahwa program/proyek yang berada di luar mekanisme pengusulan program/proyek selalu saja terjadi dalam bentuk alokasi untuk usulan yang berasal dari anggota legislatif atau program dari Instansi Pemerintah atasannya (dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Provinsi) yang tidak dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Pemerintah Daerah. Sering pula proses bottom up ini dikalahkan oleh superioritas rencana sektoral yang bersifat top down , artinya dalam waktu yang sama Pemerintah Pusat melalui jalur departemen (sektoral) juga menyusun rencana pembangunan sektoral yang terutama nantinya akan dilaksanakan di daerah dengan sumber pendanaan APBN. Perencana daerah sering harus atau bahkan tinggal menunggu rencana yang telah dibuat oleh Pusat kemudian menyesuaikan perencanaan asli daerahnya dengan rencana yang telah disusun oleh Pusat (Indrawati, 1994).


Untuk alasan yang pertama, berdasarkan hasil wawancara dengan Bappeda, diketahui bahwa anggota legislatif mempunyai porsi 20 persen dari jumlah program dan proyek yang diusulkan untuk dapat direalisasikan. Selain itu, banyak keputusan yang lebih atas (dalam susunan organisasi kepemerintahan) dari Bappeda mempengaruhi proses penyusunan usulah program maupun penentuan prioritas program yang akan dibahas dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Hal ini biasanya sulit diantisipasi, mengingat kekuatan Bappeda dalam hal ini relatif

lemah. Misalnya keputusan pelaksanaan program yang

dikeluarkan langsung oleh Walikota dengan atasan tertentu. Sekalipun secara formalitas hal ini dibahas terlebih dahulu dalam forum diskusi resmi, akan tetapi biasanya keputusan sudah dicapai sebelumnya. Sedangkan untuk alasan kedua yang menyatakan bahwa program yang diusulkan merupakan program Pemerintah tingkat atasnya (Pusat atau Provinsi) yang tidak dikonsultasikan dengan Pemerintah Daerah, sejak diberlakukannya otonomi daerah,

bentuk

program

tersebut

semakin

berkurang

karena

pengelolaan

program/proyek telah diserahkan kepada Pemerintah daerah masing-masing kecuali program/proyek yang

kewenangannya masih berada di tingkat Nasioanl atau

Provinsi seperti jalan Nasional dan jalan Provinsi. Walaupun demikian, usulan program yang telah sesuai dengan mekanisme pun seringkali tidak seluruhnya dapat direalisasikan mengingat adanya keterbatasan sumberdaya terutama dalam hal pendanaan. Selain itu besarnya jumlah dana tiap program/proyek yang diusulkan oleh setiap Instansi ataupun Kecamatan dapat juga mempengaruhi direalisasikan atau tidaknya usulan tersebut.


Tetapi seringkali terjadi, program/proyek yang diusulkan berubah bentuk dan jumlah dana yang diusulkan jumlahnya berkurang karena adanya penyesuaian antara program yang diusulkan dari masyarakat melalui Kecamatan dengan program yang diusulkan Dinas serta adanya alokasi dana untuk program lain. Bappeda selaku koordinator penyusunan program, keterbatasan jumlah dana, terutama di era otonomi ini yang menerapkan sistem Dana Alokasi Umum yang mengharuskan Pemerintah Daerah mengalokasikan secara proporsional dana yang diterima untuk kegiatan rutin dan pembangunan, menyebabkan banyaknya usulan program yang tidak dapat direalisasikan atau jumlah dana yang dialokasikan tidak sesuai dengan yang diusulkan. Berdasarkan analisis sebelumnya, diketahui bahwa masih terdapat usulan rencana yang tidak memanfaatkan Rencana Tata Ruang, sebagai salah satu pedoman. Penggunaan Rencana Tata Ruang sebagai salah satu kriteria dalam penyusunan usulan program pembangunan di Kota Medan dipengaruhi oleh beberapa alasan. Secara detail, persentase masing-masing alasan digunakan dan tidak digunakannya Rencana Tata Ruang dalam penyusunan program pembangunan dapat dilihat pada Tabel 4.9.


Tabel 4.9 Alasan Responden berkaitan dengan Penggunaan RTR Kota Medan dalam Penyusunan Usulan Program Pembangunan

N0 1.

2

Penggunaan Rencana Tata Alasan Persentase Ruang Menggunakan Adanya arahan bahwa rencana tata ruang 33,30 harus digunakan dalam penyusunan program Rencana tata ruang membantu penyusunan 41,70 prioritas program dan proyek Rencanana tata ruang memberikan arahan 25 dalam penentuan lokasi kegiatan Jumlah menggunakan 100,00 Tidak Tidak ada ketentuan bahwa rencana tata ruang menggunakan harus digunakan sebagai salah satu kriteria 16,00 penyusunan usulan Rencana tata ruang tidak memberikan tahapan pelaksanaan program dan arahan penggunaan 23,50 lahan yang jelas Tidak menerima atau memiliki dokumen 31,80 rencana tata ruang Rencana tata ruang tidak sesuai lagi dengan 28,70 kondisi saat ini Jumlah yang tidak menggunakan 100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner

4.4 Pembahasan Suatu rencana tata ruang yang telah disusun dijadikan pedoman untuk segala pembangunan yang diadakan, baik oleh pihak pemerintah dan masyarakat haruslah berpedoman kepada rencana tata ruang (Sinulingga, 2005). Alasan-alasan yang mempengaruhi kurangnya pemanfaatan rencana tata ruang yang dalam hal ini rencana sub-sub wilayah, dalam penyusunan usulan program adalah bahwa bagi responden yang menggunakan rencana tata ruang menyatakan


bahwa rencana tata ruang membantu dalam menentukan skala prioritas program yang akan diusulkan, rencana tata ruang memberikan arahan dalam penentuan lokasi kegiatan dan adanya arahan bahwa rencana tata ruang harus digunakan dalam penyusunan usulan program . Alasan yang terbesar (41,7 persen) yang dinyatakan responden adalah bahwa rencana tata ruang membantu dalam penyusunan prioritas program dan proyek walaupun dari segi waktu pelaksanaan yang direncanakan dalam indikasi program rencana tata ruang banyak yang tidak sesuai. Walaupun demikian, tercantumnya usulan tersebut dalam indikasi pelaksanaan program rencana tata ruang dapat membantu Instansi dalam memberikan prioritas usulan program. Kurangnya pemanfaatan rencana tata ruang dapat dilihat dari : 1. Di dalam rapat musyawarah perencanaan pembangunan, peserta belum memahami dengan jelas ada ketentuan bahwa rencana tata ruang adalah pedoman penyusunan program pembangunan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Perda Kota Medan Nomor 4 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan, sebab kurangnya sosialiasi atau kalaupun disosialisasikan kepada kecamatan dan kelurahan biasanya hanya rencana umum tata ruang (bukan rencana sub-sub wilayah atau rencana detail tata ruang), sehingga perencana pembangunan/masyarakat melihatnya sekilas saja. Apabila rencana sub-sub wilayah atau rencana detail tata ruang disosialisasikan ataupun bukunya disebarkan ke kecamatan dan kelurahan timbul lagi masalah, karena para perencana pembangunan maupun masyarakat yang ada di kecamatan dan kelurahan ternyata tidak mampu membaca dokumen tersebut secara detail (bahasanya terlalu teknis).


2. Bahwa para perencana pembangunan belum memahami cara membaca rencana tata ruang sehingga timbul keengganan untuk mempedomaninya dalam penyusunan usulan program dan proyek pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang bertujuan untuk terwujudnya keselarasan antara program pembangunan dengan rencana tata ruang yang ada sehingga rencana tata ruang tidak

hanya

dilihat

sebagai

aspek

prosedural

dalam

penyelenggaraan

pembangunan daerah, tetapi juga sebagai kegiatan yang dapat menunjang tercapainya sasaran-sasaran pembangunan., sebab rencana tata ruang ini tidak diresosialisasikan terhadap pejabat-pejabat baru yang disebabkan adanya perubahan jumlah instansi sebagai akibat diberlakukannya otonomi daerah dan adanya mutasi atau pengalihan tugas di antara aparatur dimana setiap adanya perubahan dan mutasi pegawai tersebut tidak disertai dengan penyerahan dokumen-dokumen yang terkait dengan bidang tugasnya, demikian pula dengan dokumen rencana tata ruang, sehingga instansi yang baru dibentuk atau aparatur yang baru menjalani tugas di instansi tersebut tidak mengetahui lagi keberadaan rencana tata ruang di instansinya. Sebagai instansi yang paling bertanggung jawab dalam penyusunan rencana tata ruang, seharusnya setelah selesai disusun langsung disebarkan ke seluruh instansi Pemerintah Kota Medan, dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur organisasi di lingkungan pemerintah daerah menyebabkan sosialisasi rencana tata ruang perlu dilakukan secara terus menerus agar posisi rencana tata ruang dalam proses pembangunan dapat dipahami oleh seluruh aparatur.


3. Kenyataan menunjukkan rencana tata ruang dalm hal ini rencana sub-sub wilayah, tidak didistribusikan secara transparan sehingga para perencana pembangunan tidak dapat mempedomaninya (andainya diapun mengerti) dan sulitnya memperoleh informasi tentang keberadaan rencana tata ruang, selain itu kenyataan juga menunjukkan bahwa ternyata rencana tata ruang sebagai salah satu kebijakan pembangunan yang memberikan arahan lokasi pembangunan yang merupakan penjabaran spasial (keruangan) dari Pola Dasar Pembangunan Kota Medan, tidak digunakan dalam penyusunan usulan program pembangunan., instansi tidak memiliki dokumen rencana tata ruang, rencana tata ruang tidak memberikan arahan lokasi yang jelas. Alasan yang terbesar mempengaruhi penggunaan rencana tata ruang ini adalah instansi tidak memiliki dokumen rencana tata ruang (25,8 persen) dan rencana tata ruang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi (22.7 persen). Oleh karena itu selain rencana tata ruang perlu juga adanya rencana arahan lokasi yang lebih rinci untuk penentuan lokasi pembangunan yang disampaikan pada pemerintah kecamatan, kelurahan dan masyarakat umum. 4. Dari kajian tentang keadaan dan sifat rencana sub-sub wilayah sebagai rencana tata ruang, ternyata rencana tata ruang ini tidak mudah diaflikasikan karena dibuat tidak berdasarkan peta dasar yang akurat dan pola rencananya sangat ideal dalam bentuk kavling dan pola jaringan jalan yang teratur serta tidak sesuai dengan kondisi di lapangan (Sinulingga,2005).


Rencana tata ruang sering tidak memperhatikan peta dasar suatu wilayah, hal itu terjadi di lapangan, karena yang tertera dalam peta rencana tata ruang terutama mengenai letak jalan, sangat sering berbeda jauh di lapangan.

Seandainya

rencana tata ruang yang diikuti, maka dengan resiko harus membebaskan tanah yang ternyata di lapangan jalan tersebut berada di atas bangunan/lahan masyarakat, tidak pada jalan yang telah ada sebelumnya. Kalau mengikuti jalan yang telah ada, maka dengan resiko merombak peta rencana tata ruang. Sebaikbaiknya rencana tata ruang kota untuk dapat diterapkan memerlukan pembebasan tanah jauh sebelum pembangunan dilaksanakan, tetapi karena hal itu tidak dilaksanakan maka yang sering terjadi adalah perencana pembangunan meletakkan bangunan dimana ada tersedia lahan kosong karena sudah mendesak. Banyak para perencana pembangunan tidak tahu bahwa tujuan dari perencanaan tata ruang kota pada umumnya adalah : a. Penyediaan ruang yang cukup untuk setiap jenis penggunaan secara efisien untuk kenyamanan bagi lingkungan kegiatan manusia kota. b. Kemudahan hubungan antara bagian-bagian kota mencakup antar pemukiman dan dengan tempat pekerjaan, pusat pelayanan maupun lokasi rekreasi. c. Menghindari penggunaan lahan yang berdekatan secara tidak harmonis, misalnya lokasi industri dan permukiman. d. Melestarikan dan bahkan memperkuat bagian-bagian kota yang telah mempunyai bentuk-bentuk yang baik.


e. Menghilangkan kondisi-kondisi buruk yang tidak dikehendaki, misalnya permukiman kumuh. (Sinulingga, 2005) Hal ini menunjukkan kembali bahwa rencana tata ruang dalam hal ini rencana sub-sub wilayah tidak didistribusikan dan tidak disosialisasikan secara transparan sehingga para perencana pembangunan tidak dapat mempelajarinya untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pengusulan program pembangunan, andainyapun dia dapat membaca dan mengerti. 5. Sebaik-baiknya rencana kota untuk dapat diterapkan memerlukan pembebasan tanah jauh sebelum pembangunan dilaksanakan, tetapi yang sering terjadi ialah perencana pembangunan meletakkan bangunan dimana ada tersedia tanah karena sudah mendesak. Lokasi dan jenis bangunan harusnya sesuai dengan tata ruang. Hal ini kelihatannya mudah tetapi pelaksanaannya mengalami kendala yang tidak kecil di lapangan. Pemilik tanah ingin membangun pertokoan ataupun pergudangan yang dianggap sangat berpotensial mendatangkan keuntungan, tetapi kenyataannya dalam rencana kota lokasi tersebut diperuntukkan untuk perumahan. Dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tersebut seharusnya para pemilik lahan tersebut tidak dapat menikmati fasilitas umum lainnya sebagai akibatnya, namun kenyataannya tetap dapat menikmatinya. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi kepada instansi-instansi lainnya.. Kegagalan dalam pemanfaatan rencana tata ruang ini pun terjadi di beberapa Negara dimana di antaranya disebutkan bahwa rencana tata ruang tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang terjadi di masyrakat (Briassoulis, 1997), adanya


perubahan arah pembangunan seperti yang terjadi di Taiwan dimana titik berat pembangunan berubah menjadi pembangunan berorientasi ekspor yang tentunya telah mengubah penggunaan ruang dan pembangunan yang terjadi tidak mengacu pada rencana tata ruang yang telah disahkan melalui Urban and Regional Planning Law (Chou, 1998). Menurut Balbo (1993), salah satu faktor kegagalan rencana tata ruang adalah terlalu lambatnya rencana dalam mengikuti perkembangan yang terjadi sebagai akibat dari jangka waktu perencanaan yang biasanya untuk prediksi jangka menengah sampai dengan jangka panjang. Sedangkan faktor kegagalan lain yang dikemukakan oleh Rakodi (2001) bahwa rencana tata ruang disusun dengan tidak memperhatikan

ketersediaan

sumberdaya

maupun

implementasinya,

tidak

fleksibelnya arahan pemanfaatan ruang, standar-standar yang diacu dalam penyusunan rencana tidak diterima oleh para aktor pembangunan dan para politisi yang membahas maupun yang mengesahkan rencana tata ruang tersebut memiliki perspektif jangka pendek. Rencana tata ruang dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan rakyat, itulah prinsipnya. Tempat tinggal (pemukiman) yang layak bagi rakyat adalah salah satu syarat pokok bagi pencapaian itu. Rencana tata ruang juga berarti menyangkut membangun sumber daya manusia dalam pengertiannya yang holistik. Dalam konteks pembangunan kota, kita perlu mengingat bahwa kota itu didinamisasi dan dihidupi oleh rakyatnya. Dengan begitu, segala bentuk penataan ruang seharusnya mengacu pada investasi sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Dan faktor tempat tinggal yang layak sangat mendasar bagi investasi sumber daya manusia untuk


mengembangkan segala aspek. Jelas sampai sekarang usaha-usaha pemerintah belum cukup memadai untuk menanggulangi masalah ini. Sementara developer semakin merajalela menguasai ruang kota dengan rencana tata ruang yang tidak betul-betul dimanfaatkan. Jika dikaitkan dengan kondisi Otonomi Daerah sekarang ini, maka alasan lain yang menarik dalam Rakodi (2001) ini bahwa rencana yang diatur tidak memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pendapatan daerah. Hal ini menarik karena pada era Otonomi Daerah ini, Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih memberikan kontribusi pendapatan yang salah satunya dapat dilakukan melalui pajak dan retribusi daerah. Walaupun demikian tidak dipungkiri bahwa kebutuhan masyarakat merupakan hal yang utama karena jika kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi maka secara tidak langsung kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan kerelaan masyarakat untuk membayar sejumlah biaya atas pemakaian sejumlah fasilitas yang disediakan Pemerintah akan semakin besar sehingga secara tidak langsung pula dapat meningkatkan pendapatan daerah. diketahui bahwa pada umumnya penyimpangan terhadap rencana tata ruang kota justru berawal dari kebijaksanaan pemerintah. Hal ini berarti pemerintah daerah sebagai penanggung jawab rencana tata ruang kota dirasa kurang konsekuen dalam melaksanakan pembangunan kota. Sebagai penyebab utama kurang efektifnya rencana tata ruang kota (dengan indikator adanya berbagai penyimpangan) adalah selain kurang adanya koordinasi antar dinas/instansi, juga kurang dilibatkannya unsur masyarakat, sehingga aspirasi masyarakat kurang terakomodasikan di dalam rencana tata ruang kota.


Namun demikian, Friedmann dalam Briassoulis (1997) menyatakan bahwa perencanaan adalah tindakan, implementasi rencana merupakan bagian integral dari proses perencanaan. Oleh karena itu, pemanfaatan rencana tata ruang merupakan salah satu wujud implementasi rencana dalam proses perencanaan pembangunan secara keseluruhan. Rencana tata ruang kota ini sangat berpengaruh terutama terhadap masyarakat kota. Pelaksanaan pemanfaatan ruang berarti setiap kegiatan, program dan proyek-proyek harus selalu mengacu pada zona pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dengan melihat hak mastarakat dalam menikmati ruang tersebut. Hak-hak tersebut adalah hak menikmati manfaat ruang dan mendapat penggantian yang layak atas kondisi yang dialami akibat pelaksanaan pembangunan dan perubahan ruang. Tegasnya, setiap pembebasan tanah masyarakat harus diimbangi dengan penggantian yang layak baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Olehnya, pengaturan pemanfaatan ruang ini butuh peran serta yang terkoordinasi antara instansi pemerintah dengan seluruh rakyat.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka diperoleh suatu gambaran bahwa Rencana Tata Ruang Kota Medan sebagai salah satu pedoman kebijakan pembangunan yang memberikan arahan lokasi pembangunan belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh kecamatan dan kelurahan yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Hasil analisis menunjukkan alasan yang mempengaruhi kurangnya pemanfaatan rencana tata ruang dalam penyusunan usulan program adalah : 1. Diketahui bahwa hanya sebagian kecil (13,6 persen) kecamatan dan kelurahan yang menggunakan rencana tata ruang sebagai pedoman penyusunan rencana program pembangunan. 2. Kualitas rencana tata ruang yang dinilai tidak akomodatif oleh responden karena kurang memperhatikan kebutuhan dan aspirasi, tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini karena kecenderungan perkembangan masyarakat, serta tidak memberikan tahapan pelaksanaan program dan arahan penggunaan lahan yang jelas karena tidak sesuai dengan peta dasar atau kondisi di lapangan sehingga tidak dijadikan pedoman perencanaan pembangunan kota Medan. Masih kurangnya sosialisasi rencana tata ruang kepada seluruh aparatur di kecamatan dan kelurahan, karena


masih ada aparatur yang tidak mengetahui adanya rencana tata ruang, tidak mengetahui isi rencana tata ruang, tidak paham membaca dokumen rencana tata ruang dan masih banyak instansi yang belum memiliki dokumen rencana tata ruang tersebut bahkan masih ada sebahagian aparatur yang beranggapan bahwa dokumen rencana tata ruang adalah dokumen rahasia. 3. Tidak digunakannya rencana tata ruang dalam penyusunan usulan program dapat saja merupakan kondisi yang dapat ditemui di berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia mengingat aturan dalam penyusunan rencana tata ruang maupun mekanisme penyusunan usulan program pembangunan yang diacu adalah sama. Meskipun

demikian,

tingkat

pemanfaatan

maupun

faktor-faktor

yang

mempengaruhi tidak digunakannya rencana tata ruang dalam penyusunan usulan program akan berbeda antara kabupaten/kota yang satu dengan kabupaten/kota yang lain.

5.2. Saran Beberapa rekomendasi yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan adalah sebagai berikut: 1. Memperbaiki kualitas rencana tata ruang agar dapat dimanfaatkan dalam penyusunan usulan program pembangunan dan agar rencana tata ruang tersebut benar-benar dapat dioperasionalisasikan yang dapat dilakukan dengan cara merevisi rencana tata ruang Kota Medan yang sekarang berlaku. Perbaikan kualitas rencana tata ruang ini dapat dimulai dengan perbaikan dalam proses


pembuatan rencana tata ruang tersebut yang harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: a. Pelibatan semua aktor pembangunan pada tahap persiapan rencana maupun pada proses pembuatan rencana. b. Penggunaan data yang akurat dan teknik analisis yang baik sehingga menghasilkan rencana tata ruang yang memberikan alokasi ruang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan lebih operasional. 2. Mensosialisasi rencana tata ruang Kota Medan kepada seluruh Instansi dan Kecamatan/Kelurahan yang dilakukan secara intensif dan kontiniu (terus menerus) berupa: a. Penyebarluasan dokumen rencana beserta peta-petanya. b. Publikasi kepada masyarakat melalui media cetak, website, papan informasi, buku rencana yang dicetak khusus untuk konsumsi masyarakat dan dunia usaha. c. Pameran pembangunan. 3. Memberikan prioritas yang lebih tinggi kepada usulan program/proyek yang sesuai dengan rencana tata ruang. 4. Melaksanakan pelatihan yang menyangkut pengetahuan dan wawasan penataan ruang baik kepada seluruh aparatur instansi di lingkungan Pemerintah Kota Medan maupun kepada masyarakat/wiraswasta, khususnya kepada aparatur Kelurahan dan Kecamatan.


5. Penggunaan rencana tata ruang oleh instansi sebagai salah satu kriteria dalam penyusunan usulan program, perlu diatur dalam satu ketentuan misalnya melalui Keputusan Walikota yang pelaksanaannya dilakukan secara konsisten. 6. Mendistribusikan rencana tata ruang yang dalam hal ini rencana sub-sub wilayah dan rencana detail tata ruang kepada instansi terkait di jajaran Pemerintah Kota Medan dan Masyarakat.


DAFTAR PUSTAKA

Andi Oetomo (1996), Otoritas Penataan Ruang di Indonesia, Suatu Pengantar, Bahan Pra Pasca Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung. Bryant, Carolie dan Louise G. White (1987), Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang. Terjemahan Rusyanto L. Simatupang. Jakarta: LP3ES. Conyers, Diana (1984), An Introduction to Development Planning in The Third World, John Wiley & Sons, New York. ………..(1994), Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar, Terjemahan: Susetiawan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Diaz, Hiran D. (1983), Manual for Training in Rural Development Planning, Bangkok: AIT. Djoko Sujarto (1985), Proses Perencanaan, Departemen Planologi, FTSP Institut Teknologi Bandung, Bandung. ………..(1990), Proses dan Metode Perencanaan Tata Ruang Wilayah Yang Tanggap terhadap Dinamika Pembangunan Daerah. Bandung: Jurusan Teknik Planologi FTSP Institut Teknologi Bandung. Dusseldorp, Van (1980), Framework For Regional Planning in Developing Countries, Wegeningen, International Institute for Land Reclamation and Improvement. ESCAP. (1979), Guidelines for Rural Centre Planning, New York: United Nations. Foley, Donald. (1967), An Approach to Metropolitan Spatial Structure. Pennsylvania: University Of Pennsylvania Press. Friedman, John. (1987), Planning In The Public Domain, From Knowladge to Action. Princenton: Princenton Univ. Press. Greed, Clara (1996), Implementing Town Planning: The Role of Town Planning in The Development Process. London: Longman.


Hirschman, Albert O. (1973), Development Project Observed, Washington DC: The Brooking Institutions. Iwan Kustiwan (2002), Pelaksanaan Rencana. Seri Kuliah Tambahan Pengantar Perencanaan Wilayah dan Kota, ITB, Bandung. Kartasasmita, Ginanjar (1996), Pembangunan Untuk MemadukanPertumbuhan dan Pemerataan CIDES, Jakarta.

Rakyat.

………..(1997), Administrasi Pembangunan. Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia, Jakarta: LP3ES. Keputusan Menteri Dalam Negeri Surat Edaran Nomor 050/987/SJ/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pembangunan Partisipatif. Kunarjo (1992), Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan, UI Press, Jakarta. ………..(2002), Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). Mikkelsen, Britha (1999), Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Miles, Matthew and Huberman, Michael (1992), Analisis Data Kualitatif, Universitas Indonesia, Press, Jakarta. Munawaroh, Nina (2003), Pemanfaatan Rencana Tata Ruang Dalam Penyusunan Usulan Program Pembangunan di Kabupaten Ciamis, Tesis, Tidak Dipublikasikan, ITB, Bandung. Noeng Muhadjir, (1989), Metodologi Penelitian Kualitatif. Rake Sarasin, Yogyakarta. Patton, Michael (1990), Qualitative Evaluation and Research Methods. Sage Publication Press, California. Perda Kota di dalam Nomor 4 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang (RUTRK) Koamadya Daerah Tingkat II Medan, Tahun 2005.


Rapoport, Amos. (1980), Human Aspects-In Urban Forum-Towards a Man Environment Aproach to Urban Form and Design. Oxford: Pergoman International Library Of Science, Technology Engineering and Social Science. Singarimbun, Masri (1989), Metode Penelitian Survai. LP3ES, Jakarta. Sinulingga, Budi D. (2005), Pembangunan Kota : Tinjauan Regional dan Lokal. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Tarigan, Ari Krisna Mawira (2001), Perumusan Kriteria Seleksi Program/Pryek Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Perkotaan (Studi Kasus Kota Bandung), Tugas Akhir Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung. Tjokroamidjojo, Bintoro (1990), Pengantar Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta. .............. (1996), Perencanaan Pembangunan, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang beserta Penjelasannya. Usman, Husaini (2001), Metodologi Penelitian Sosial, PT.Bumi Aksara, Jakarta Wetzling, W. (1978), Spatial Planning. London: Hutchinson Of London.

ARTIKEL Kiprah. (2001), “Kiprah Rencana Tata Ruang dalam Pembangunan Perkotaan”. Kiprah, no. 2 Tahun I, November, hal. 22. Patta, Johny (1995), “Rencana Tata Ruang: Dokumen Hukum yang Siap Diimplementasikan”. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, no. 18, April, hal. 32-34. Soejarto, Djoko (1992), “Wawasan Tata Ruang”. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Bandung : Edisi Khusus Juli, hal. 3-8. Wheaton, W. (1974), “A Comparative Static Analysis Of urban Spatial Structure”, Illionis : Journal of Economic Theory, hlm. 223-237.


Lampiran 1 Questioner Penelitian

DATA RESPONDEN

Nama

:

Umur

:

Alamat

:

Pekerjaan

:

Jabatan

:

Kelurahan

:

Kecamatan

:

SEKOLAH PASCA SARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2007


Lanjutan Lampiran 1 Kepada Yth. : Bapak/Ibu di Tempat

Dengan Hormat, Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan tentunya juga selalu mendapat ridho serta hidayahnya, Amin..... Bersama dengan ini, kami mahasiswa dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara menyampaikan beberapa pertanyaan yang menyangkut dengan judul penelitian kami, yaitu : UPAYA PENINGKATAN MANFAAT RENCANA TATA RUANG DALAM MEKANISME PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KOTA MEDAN Kami berharap Bapak/Ibu berkenan menjawab pertanyaan kami ini. Jawabanjawaban yang diberikan oleh Bapak/Ibu nantinya akan kami gunakan untuk melengkapi bahan dalam penyusunan tugas akhir (Tesis) kami. Demikian yang dapat kami sampaikan, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Medan,

M e i 2007-10-03 Salam Hormat,

Bahrian Effendi Nim. 057003010


Lanjutan Lampiran 1

PERTANYAAN

A. Keterlibatan Responden dalam forum Musrenbang.

1.

Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti forum Musrenbang Kelurahan ? Jika Pernah, berapa kali Bapak/Ibu mengikutinya ? Jika Tidak, apa alasannya ? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

2.

Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti forum Musrenbang Kecamatan ? Jika Pernah, berapa kali Bapak/Ibu mengikutinya ? Jika Tidak, apa alasannya ? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

3.

Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti forum Musrenbang Pemerintah Kota Medan ? Jika Pernah, berapa kali Bapak/Ibu mengikutinya ? Jika Tidak, apa alasannya ? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________


Lanjutan Lampiran 1

B. Pengetahuan/Pemahaman Responden tentang Rencana Tata Ruang Kota Medan 4.

Apakah Bapak mengetahui, bahwa di wilayah Bapak/Ibu telah ada Rencana Tata Ruangnya ? Jika Ya, darimana Bapak/Ibu mengetahuinya ? Jika Tidak, apa alasannya ? (kemudian lanjut ke pertanyaan terakhir). ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

5.

Apakah Bapak/Ibu pernah melihat dokumen Rencana Tata Ruang

untuk

wilayah Bapak/Ibu ? Jika Ya, dimana Bapak/Ibu melihatnya ? Jika Tidak, apa alasannya ? (kemudian lanjut ke pertanyaan terakhir). ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

6.

Apakah Bapak/Ibu pernah membaca dokumen Rencana Tata Ruang Kota Medan? Jika Pernah, Apa pendapat Bapak/Ibu tentang Rencana Tata Ruang Kota Medan tersebut ? Jika Tidak, apa alasannya ? (kemudian lanjut ke pertanyaan terakhir). ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________


Lanjutan Lampiran 1

7.

Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui isi dari Rencana Tata Ruang Kota Medan ? Jika Sudah, Bagaimana pendapat Bapak/Ibu isi dari Rencana Tata Ruang Kota Medan tersebut ? Jika belum, apa alasannya ? (kemudian lanjut ke pertanyaan terakhir). ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

8.

Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui maksud dan tujuan dari Rencana Tata Ruang Kota Medan ? Jika Sudah, Bagaimana pendapat Bapak/Ibu maksud dan tujuan dari Rencana Tata Ruang Kota Medan tersebut ? Jika belum, apa alasannya ? (kemudian lanjut ke pertanyaan terakhir). ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

9.

Apakah Bapak/Ibu memanfaatkan Rencana Tata Ruang Kota Medan dalam penetapan kebijakan pokok tentang pemanfaatan ruang di wilayah Bapak/Ibu ? (Mohon Bapak/Ibu jelaskan) ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________


Lanjutan Lampiran 1

10.

Apakah Bapak/Ibu memanfaatkan Rencana Tata Ruang Kota Medan dalam memprogram rencana pembangunan di wilayah Bapak/Ibu ? (Mohon Bapak/Ibu jelaskan). ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

11.

Apakah Bapak/Ibu memanfaatkan Rencana Tata Ruang Kota Medan dalam memproses izin-izin di wilayah Bapak/Ibu ? (Mohon Bapak/Ibu jelaskan). ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

12.

Apakah Bapak/Ibu memanfaatkan Rencana Tata Ruang Kota Medan dalam pengusulan/permohonan pajak/retribusi di wilayah Bapak/Ibu ? (Mohon Bapak/Ibu jelaskan). ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

13.

Apakah Bapak/Ibu memanfaatkan Rencana Tata Ruang Kota Medan sebagai pengendali pelaksanaan pembangunan di wilayah Bapak/Ibu ? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________


Lanjutan Lampiran 1

C.

Rencana Tata Ruang Kota Medan dimanfaatkan dalam pemrograman pembangunan.

14. Pada waktu menyusun usulan program pembangunan, apakah Bapak/Ibu memanfaatkan Rencana Tata Ruang Kota Medan ? Jika ya, bagaimana peran Rencana Tata Ruang Kota Medan dalam proses penyusunan usulan program pembangunan dari wilayah Bapak/Ibu ? Jika Tidak, alasan apa yang menyebakan Bapak/Ibu tidak memanfaatkan Rencana Tata Ruang Kota Medan, apakah karena faktor : a. Kualitas Dokumen Rencana Tata Ruang. b. Kualitas Aparat dan Kelembagaan. c. Perubahan dan Kecenderungan (Trend) perkembangan. d. Perumusan Pemanfaatan Rencana Tata Ruang e. Penyebarluasan/Sosialisasi Isi Dokumen Rencana Tata Ruang. (Mohon Bapak/Ibu jelaskan, apabila ada pendapat lain). ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 15.

Apakah waktu proses penyusunan usulan program pembangunan dari wilayah Bapak/Ibu telah ada peraturan tentang pemanfaatan Rencana Tata Ruang Kota Medan ? Jika Ya, Apa komentar Bapak/Ibu ? Jika Belum, menurut Bapak/Ibu faktor apa yang perlu diperhatikan ? (selain factor pada nomor 14, kemudian lanjut dengan pertanyaan terakhir). ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________


Lanjutan Lampiran 1

16. Apakah dalam forum musrenbang yang Bapak/Ibu ikuti telah menggunakan Rencana Tata Ruang sebagai salah satu criteria dalam menseleksi usulan program pembangunan ? Jika Sudah, Apa komentar Bapak/Ibu ? Jika Belum, menurut Bapak/Ibu faktor apa yang perlu diperhatikan untuk mendukung bila ada peraturannya ? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

D. Saran dan Harapan tentang Upaya Peningkatan Manfaat Rencana Tata Ruang dalam Mekanisme Perencanaan Program Pembangunan. 17.

Saran dan Harapan tentang Kualitas Rencana Tata Ruang. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

18.

Saran dan Harapan tentang Sosialisasi Isi Dokumen Rencana Tata Ruang. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Medan,

Mei 2007

________________________


UPAYA PENINGKATAN MANFAAT RENCANA TATA RUANG DALAM MEKANISME PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KOTA MEDAN T E S I S

Recommend Documents