UPAYA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA UNTUK MENASIONALISASIKAN PT. INALUM TAHUN Sri Murti Sarayini 1

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2015, 3 (2): 301-310 ISSN 0000-0000, ejournal.hi.fisip-unmul.org © Copyright 2015

UPAYA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA UNTUK MENASIONALISASIKAN PT. INALUM TAHUN 2013 Sri Murti Sarayini1 Abstrak PT. Inalum or Indonesia Asahan Alumunium is joint venture between the goverment of Indonesia with Jpan (NAA). That build on January 6 th 1976in Jakarta. PT. Inalum move in PLTA sector and smelting of alumunium bars (ingot). Based on agreement cooperation ended on Oktober 31yh 2013. In cooperation aim to manage PT. Inalum and benefit that fell very less for country. One of the examplewas the result of production in unripe export to Japan and recycle be the last product in there. So the add value that got was very less. After that the comparison share much more than Japan from Indonesia. With the cooperation that alot, will be get advance to Japan, so the goverment of Indonesia do nasiolalization of PT. Inalum. Therefore also Indonesia national interest in nasionalize the company. Now the whises of Japan for still continued the cooperation was Japan do lobies for contract extension and increased the capacity of smelting alumunium bars factory. And side of NAA also did new investation. Although side of Japan was do alot of way for contract extension but Indonesia still did nationalization and never extension that contract. Indonesia was do effort for nationalization of PT. Inalum and this result from that effort was paid compensationto Japan. Kata Kunci: Nationalization, National Interest, Negotiation. Pendahuluan Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan merupakan kebutuhan dalam rangka pembangunan nasional dan membawa negara Indonesia kedalam suatu alternatif pilihan, yaitu membangun dan mendatangkan modal asing.2Penanaman modal menjadi suatu hubungan ekonomi internasional yang tidak terelakkan.Sebagaimana hubungan ekonomi internasional lainnya, penanaman modal menjadi suatu tuntutan guna memenuhi kebutuhan suatu negara, perusahaan dan juga masyarakat. Hubungan tersebut terjadi karena masing-masing pihak saling membutuhkan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan atau kepentingannya. Adanya perbedaan geografis, kondisi wilayah, potensi sumber daya alam, kemampuan sumber daya manusia, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan Negara berada dalam 1

Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [email protected] 2 Ismail Sunny dan Rudioro Rochmat,Tinjauan dan pembahasan UUPMA dan Kredit luar Negeri, Pradnya Paramitha, Jakarta,1976, hal 12

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 3, Nomor 2, 2015: 301-310

interdepedensi.Negara penerima modal (host country) membutuhkan sejumlah dana dan teknologi dan keahlian (skill) bagi kepentingan pembangunan dalam bentuk investasi. Selain itu investor sebagai pihak yang berkepentingan untuk menanamkan modal memerlukan bahan baku, tenaga kerja, sarana prasarana, pasar, jaminan keamanan dan kepastian hukum untuk dapat lebih mengembangkan usaha dan memperbesar perolehan keuntungan.3 PT Inalum atau PT Indonesia Asahan Aluminium merupakan usaha patungan atauJoint venture antara Jepang dan Pemerintah Republik Indonesia yang bergerak di bidang peleburan alumunium batangan (ingot) dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).PT. Inalum didirikan sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, upaya untuk mendayagunakan Sungai Asahan sudah dilakukan pada masa pemerintahan Hindia Belanda dengan cara pembangunan pembangkit listrik di aliran sungai Asahan tersebut yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik Propinsi Sumatera Utara.pada tahun 1972 Pemerintah Indonesia mengadakan pelelangan terhadap pembangunan proyek PLTA dan Pabrik Peleburan Aluminium yang dijadikan satu paket untuk Penanaman Modal Asing (PMA), dan akhirnya Jepang menyatakan bahwa PLTA layak untuk dibangun dengan sebuah peleburan aluminium sebagai pemakai utama dari listrik yang dihasilkannya. Pada tanggal 7 Juli 1975 di Tokyo,pemerintah Republik Indonesia dan 12 Perusahaan Penanam Modal Jepang menandatangani Perjanjian Induk untuk PLTA dan Pabrik Peleburan Aluminium Asahan yang kemudian dikenal dengan sebutan Proyek Asahan.4dan pada tanggal 6 januari 1976 PT. Inalum didirikan diJakarta dan pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan SK Presiden No. 5/1976 yang melandasi terbentuknya Otorita Pengembangan Proyek Asahan sebagai wakil Pemerintah yang bertanggung jawab atas lancarnya pembangunaan dan pengembangan Proyek Asahan. Perbandingan saham antara Jepang dan Indonesia saat didirikan yaitu: 10% : 90%. Per Oktober 1978, perbandingan saham menjadi 25%: 75%, per Juni 1987 menjadi 41,13% : 58,87%, per 10 Februari 1998-2013 menjadi 41,12%: 58,88%.5Begitu lama perusahaan patungan Indonesia dan Jepang itu beroperasi, namun dirasakan bahwa manfaatnya begitu kecil bagi negara.Seluruh hasil produksi dalam bentuk mentah (ingot) diekspor ke Jepang dan kemudian semuanya diolah menjadi produk akhir di sana. Oleh karena hanya proses peleburan aluminium yang dilakukan di Asahan, maka nilai tambah yang didapatkan sangatlah kecil. Posisi direktur utama, direktur 3

Rakhmawati Rosyidah, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Bayumedia Publishing,Malang, 2003, hal 3. 4 http://id.scribd.com/doc/100791034/Sejarah-Singkat-PT-INALUM 5 Siti Nuraisyah Dewi, Arie Dwi Budiawati,http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/464804/kembalinya-inalumke-pangkuan-ibu-pertiwidiakses pada9 Desember 2013. 302

Upaya RI Menasionalisasikan PT.Inalum Tahun 2013 (Sri Murti Sarayini)

keuangan dan umum dipegang Jepang sehingga leluasa mengutak-atik keuangan.Bahkan harga bahan baku yang dipasok oleh mitra konsorsium Jepang juga lebih mahal dari harga pasar hingga biaya produksi meningkat dan pendapatan sangat kecil. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia melakukan suatu langkah besar dengan melakukan nasionaliasi terhadap PT Inalum (Indonesia Asahan Aluminium) per 1 November 2013. Selain itu langkah ini diambil setelah pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan termination agreement (pengakhiran kerjasama) 30 tahun pengelolaan Inalum yang berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Jepang dalam Master Agreement for the Asahan Hydroelectric and Aluminium Project (MA) pada 7 Juli 1975, kontrak kerjasama berakhir pada 31 Oktober 2013.6 Kerangka Dasar Teori Nasionalisasi Nasionalisasi adalah pengambilalihan perusahaan asing yang kemudian menjadi milik nasional atau negara yang dikuasai oleh pemerintah untuk penerapan kebijaksanaan ekonomi negara.Nasionalisasi merupakan pengambilalihan kepemilikan atas sektor ekonomi, industri, keuangan serta lembaga pelayanan oleh pemerintah.7 Alasan dilakukannya nasionalisasi yaitu: 1. Nasionalisasi adalah untuk memenuhi dana negara guna melangsungkan aktifitas kesejahteraan sosial yang disebabkan tidak adanya penghasilan negara yang memadai 2. Kebijakan negara menghendaki dilakukannya nasionalisasi. 3. Perusahaan asing dianggap hanya pengaliran devisa kenegaraan asing dengan retriasi keuntungan kenegaraannya. 4. Kecurangan terhadap aktifitas bisnis dan menggunakan hal itu sebagai pijakan negara penjajah dalam menguasai daerah jajahan, perusahaan asing, perusahaan multinasional. 5. Nasionalisme sebagai upaya untuk menghilangkan pemerintahan yang kolonial. Berdasarkan konsep diatas Pemerintah melakukan nasionalisasi PT. Inalum karena masa kontrak kerjasama antara Jepang dan Indonesia telah berakhir.Nasionalisasi PT. Inalum yang dilakukan oleh pemeritah RI karena adanya eksploitasi sumber daya alam dari pihak asing, banyak perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia mereka mengelolasumber daya alam

6

Ferdian Nevri Putra,http://bem.feb.ugm.ac.id/nasionalisasi-pt-inalum-olehpemerintah-indonesia/, diakses pada 11 februari 2014 7 Tsani Burhan M, Hukum dan Hubungan Internasional,Liberty, Yogyakarta, 1990, hal 51 303


Indonesia, tetapi rakyat Indonesia tidakmemperoleh manfaat apapun dari adanya investasi asing tersebut. Kepentingan Nasional Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton : " Kepentingan nasional merupakan tujuan mendasar serta faktor yang paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri, kepentingan nasional merupakan konsepsi umum, tapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan ,keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi.8 Istilah kepentingan nasional berkaitan dengan beberapa kumpulan citacita tujuan suatu bangsa yang berusaha dicapainya melalui hubungan dengan negara lain, dengan kata lain gejala tersebut merupakan suatu normatif, atau konsep umum kepentingan nasional. Arti kedua yang sama pentingnya biasa bersikap deskriptif, dalam pengertian deskriptif, kepentingan nasional dianggap sebagai tujuan yang harus dicapai suatu bangsa secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah. Kepentingan nasional dalam pengertian deskriptif berarti memindahkan metafisika ke dalam fakta (kenyataan). Dengan kata lain kepentingan nasional serupa dengan para perumus politik luar negeri. Berdasarkan teori diatas Pemerintah memiliki kepentingan yang harus dipertimbangkan untuk mensejahterakan Indonesia baik untuk pusat maupun untuk daerah. Dilihat dari segi ekonomi kepentingan Indonesia adalah salah satunya dilihat dari Industri aluminium yang mempunyai prospek yang baik. Jika Inalum dipegang oleh Pemerintah Indonesia seutuhnya maka akan mendorong tumbuh dan berkembangnya kesejahteraan masyarakat dan perekonomian regional serta pengembangan industri alumunium nasional. Negosiasi Negosiasi dapat di definisikan sebagai: The process where interested parties resolve dispute, agree upon courses of action, bargain for individual or collective adventage, and/or attempt to craft outcomes which serve their mutual interests. (proses perundingan dua pihak yang bertikai baik sifatnyaindividual maupun kolektif untuk mencari solusi penyelesaian bersama yang saling menguntungkan).9

8

Jack C, Plano and Roy Olton, The International Dictionary. Third Edition.Penerjemah: Wawan Jiianda. England: Clio Press Ltd.1982, hal.7 9 Mukhsin Jamil. Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik. Walisongo Mediaton Centre (WMC): Semarang, 2007, hal. 89 304


Negosiasi menurut Hendraman dan Srie Haryati Martono adalah serangkaian diskusi antar individu atau kelompok dengan latar belakang yang berbeda untuk mendapatkan kesepakatan.10 Pada umumnya negosiasi digunakan untuk permasalahan yang terlalu pelik dimana para pihak masi beretikat baik dan sedia untuk duduk bersama untuk memecahkan masalah.11 Berdasarakan teori diatas untuk menasionalisasikan PT. Inalum Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah negara, salah satu peranan pemerintah dalam menasionalisasikan PT. Inalum adalah dengan mengupayakan PT. Inalum menjadi milik Indonesia secara utuh melalui negosiasi. Metode Penelitian Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, teknik yang digunakan adalah teknik library researchPenelitian ini juga menggunakan data penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berdasarkan survey yang mendalam mengenai kasus tersebut, dan analisanya tidak menggunakan perhitungan dalam sistem statistik. Dalam penulisan penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian yaitu tentang kepentingan nasional dan upaya Indonesia dalam menasionalisasikan PT. Inalum tahun 2013. Hasil Penelitian Dalam penelitian ini hal yang mendasari terjadinya nasionalisasi PT. inalum adalah sesuai dengan UU No. 2 tahun 1959 PT. Inalum dan badan hukum berada di wilayah Indonesia, dan pada dasarnya ketimpangan ekonomi merupakan hal yang mendorong terjadinya nasionalisasi, menurut pasal 33 tahun 1945 nasionalisasi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selain itu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, tetapi pada kenyataannya yang tercantum dalam pasal tersebut selama bekerja sama dengan pihak Jepang, pihak Jepanglah yang memegang kendali semua atas perusahaan tersebut dan manfaat yang dirasakan sangat kecil oleh Indonesia. Mengingat besarnya jumlah impor produk alumunium yang semakin meningkat, Kementerian Perindustrian terus berupaya mendorong pengembangan industri aluminium dalam negeri. Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengatakan pengambilalihan saham Inalum akan berdampak positif 10

Usman Husein, Manajeman Teori dan Praktik. Bumi Aksara. Jakarta,2013 Sutiyoso Bambang ,Penyelesaian Sengketa Bisnis. Citra Medika, Yogyakarta,2006. 11

305


bagi kepentingan nasional. Hal itu disebabkan Inalum merupakan satu-satunya perusahaan peleburan aluminium di Asia Tenggara yang memiliki fasilitas lengkap.Menurutnya, saat ini industri aluminium memiliki prospek yang baik dan memiliki profitabilitas yang cukup tinggi sehingga diharapkan menjadi langkah menuju integrasi industrialisasi nasional. Jika dilihat dari aspek teknis, finansial, dan hukum, pengelolaan Inalum dalam kondisi baik.Berdasarkan kajian aspek teknis, seluruh aset Inalum yang terdiri dari PLTA, PPA, dan fasilitas penunjang lainnya dalam kondisi baik.Dari aspek finansial, kondisi keuangan Inalum saat ini relatif baik dinilai dari sisi profitabilitas, likuiditas, dan struktur permodalannya.Sementara itu, dari aspek hukum, pada umumnya tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di bidang korporasi, perjanjianperjanjian dengan pihak ketiga, perizinan, ketenagakerjaan, aset, asuransi, litigasi, dan fasilitas penunjang terkait lainnya.Selain itu kepentingan Nasional Indonesia untuk menasionalisasikan PT. Inalum adalah untuk memajukan pertumbuhan ekonomi, demi kepentingan industri dan juga kesejahteraan masyarakat khususnya daerah.Dilihat dari segi ekonomi industri aluminium mempunyai prospek yang baik, Industri aluminium smelting memiliki profitabilitas baik . Peleburan alumina menjadi aluminium ingot dinilai mempunyai peningkatan nilai tambah yang signifikan.Nasionalisasi PT Inalum merupakan langkah menuju Intergrasi Industrialisasi Indonesia, selain itu dilihat dari sumber daya manusia Indonesia telah mampu mengelola sendiri PT. Inalum. Ada beberapa kendala yang menghambat mengapa proses pengambilalihan Inalum dari Nippon Asahan Aluminium/NAA belum juga selesai yaitu mengenai perbedaan nilai buku PT Inalum yang akan dijadikan dasar bagi jumlah uang yang harus dibayarkan pemerintah RI ke NAA. Apabila proses penentuan nilai buku tidak transparan, maka bisa saja dibengkakkan, yang selisihnya kemudian masuk kantong oknum-oknum penguasa. Oleh karena itu, dibutuhkan jasa akuntan yang transparan dan tidak memihak Jepang, selain pada nilai buku hambatan selanjutnya berasal dari internal Indonesia. Kendala lainnya terdapat pada sikap keinginan Jepang yang masih ingin melanjutkan kerjasama tersebut. sebelum masa berlaku Build, Operate and Transfer (BOT) selesai, NAA telah menyampaikan permintaan perpanjangan kontrak kepada pemerintah melalui surat No. SCNA-001 tertanggal 26 November 2009.NAA melakukan lobi-lobi untuk perpanjangan kontrak tersebut yaitu dengan melakukan investasi baru sebesar USS367 juta atau sekitar Rp 3,3 8 triliun. DPR ingin mengetahui rencana bisnisdari Inalum pascapengambilalihan. Sebab DPR masih menunggu bisnis plan pascaakuisisi akhir Oktober 2013. akan ke arah mana Inalum ini dibawa, apakah swasembada aluminium, bauksit atau dari sisi manajemen dan lainnya, Menurutnya, rencana bisnis akan menentukan arah bisnis Inalum, baik dari jenis industri hingga manajemen ke 306


depan. Sehingga pemaparan mengenai hal tersebut tentulah merupakan hal yang penting selain itu adanya keinginan Pemerintah Provinsi Umatera Utara dan 10 daerah kabupaten/kota dikawasan Inalum yaang ingin ikut andil menjadi pemegang saham inalum.Komisi VI DPR RI menerima keinginan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara beserta 10 pemerintah kabupaten/kota se-kawasan Danau Toba dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Asahan/Daerah Strategis Proyek Asahan untuk berpartisipasi memiliki saham Inalum.Namun, dengan catatan, kepemilikan Pemerintah RI dipertahankan minimal 70 persen, dan Komisi VI DPR akan mengawasi pelaksanaan hasil rapat kerja ini melalui Panja Inalum. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menasionalisasikan PT. Inalum menjadi milik Indonesia dimana Otorita Pengembangan Proyek Asahan sebagai wakil Pemerintah yang bertanggung jawab atas lancarnya pembangunan dan pengembangan Proyek Asahan dibentuk berdasar SK Presiden No. 5/1976. Pada tanggal 19 Desember 2007. Rapat koordinasi di Kementerian Keuangan memutuskan kontrak Inalum tidak akan diperpanjang. Menperin M.S. Hidayat ditunjuk sebagai Ketua Tim Negosiasi Inalum, berdasarkan Keppres.18 Februari 2011.Tim negosiasi Inalum dan Jepang dijadwalkan bertemu. Di mana, pihak Jepang akan menyampaikan argumentasi untuk melanjutkan kepemilikan atas Inalum. Sedangkan Indonesia akan menyampaikan keinginan untuk meningkatkan performa inalum. Pada 3 Juli 2012, Kemenkeu meminta agar DPR untuk menyetujui pengambilalihan aset Inalum. Diusulan penggunaan dana investasi untuk meningkatkan kapasitas pemerintah termasuk hak-hak yang diperoleh melalui perjanjian atau kerjasama. Pemerintah akan menambah anggaran dana dalam APBN 2012 sebesar 2 triliun dan APBN 2013 sebesar Rp5 triliun untuk mengambil alih Inalum. Kemudian pada tanggal 25 Juni 2013, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk membentuk rapat Panja untuk membahas detail mengenai pembahasan pengambilalihan Inalum. Enam Rapat Kerja Pemerintah dengan Komisi XI kembali di Gedung Nusantara I Senayan, Jakarta, tanggal 30/10/2013 antara pemerintah yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, Kepala BPKP, Konsultan dan Tim Perunding, dan 31 anggota Komisi XI yang hadir, akhirnya diperoleh persetujuan nilai transfer kepemilikan (pengambilalihan) Inalum dengan berpegang pada hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebesar US$558 juta, Angka yang disepakati ini, seperti dijelaskan Kepala BPKP Mardiasmo, merupakan jumlah dari hasil audit BPKP per 31 Maret 2013 dan proyeksi sampai 31 Oktober 2013. Proses negosiasi yang belum memberikan kepastian besar angka pengambilalihan Inalum, membuat DPR menyepakati nilai maksimal sesuai besaran dalam APBNP 2013 yakni Rp7 triliun dengan maksimal transaksi sesuai angka BPKP, US$558 juta.

307


Dukungan sebelumnya juga diberikan Komisi VI dalam Raker bersama empat menteri, 22/10/2013. Ada lima rekomendasi yang disampaikan Ketua Komisi VI DPR RI Airlangga Hartanto. Pertama, persetujuan usaha tim perunding proyek Asahan dan meminta pengambilalihan bisa terlaksana. Kedua, menyetujui pembayaran share transfer sesuai master agreement.Ketiga, pengelolaan Inalum akan tetap berada di bawah Kementrian BUMN. Keempat, menerima keinginan Pemerintah Sumut beserta 10 kabupaten/ kota untuk memiliki saham Inalum. Kelima, Komisi VI mengawasi pelaksanaan hasil rapat ini melalui Panja Inalum.Selain itu, persetujuan akuisisi Inalum juga diberikan oleh Komisi VII. Menurut Menteri ESDM Jero Wacik, ikut andilnya Komisi VII dalam persetujuan pengambilalihan disebabkan Kementerian ESDM yang notabene di bawah pengawasan Komisi VII memiliki wewenang di sektor energi. Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI dan Pemerintah dalam rangka membahasan usulan nilai transfer kepemilikan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) sedianya dilakukan pada tanggal (24/10/2013), namun tak menghasilkan keputusan karena hanya dihadiri oleh 16 anggota DPR, menurut ketua komisi XI, Oly Dondokambey mengingat ini menyangkut persetujuan nilai transaksi yang tidak kecil, maka saya usulkan rapat ini kita tunda sampai mayoritas anggota hadir dalam rapat. Menteri Keuangan ChatibBasri mengingatkan DPR RI akan pentingnya penyelesaian seluruh proses yang diperlukan untuk menyelesaikan nasionalisasi PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dalam waktu yang cepat. “Pasalnya keputusan persetujuan pencairan anggaran untuk transfer kepemilikan Inalum hingga saat ini belum juga diputuskan,” kata dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI mengenai persetujuan pencairan anggaran untuk proses transfer kepemilikan Inalum, di Gedung Nusantara I, tanggal 24/10/2013. Penandatanganan pengakhiran kontrak kerja dengan Jepang mengenai Inalum sedianya dilakukan esok harinya, namun terpaksa diundur karena belum ada keputusan dari Komisi XI DPR, menurut Menperin M.S. Hidayat seusai acara Rakornas Memberdayakan Investor dan Produk Lokal Indonesia untuk Menjadi Pemain Utama di Pasar Global. Untuk menyelesaikan masalah tersebut kedua belah pihak mengadakan perundingan yang diadakan di Singapura pada tanggal 12 November 2013 dan hasil dari MoU tersebut menghasilkan 5 point yaitu: pertamaKedua belah pihak sepakat tak akan membawa masalah perbedaan nilai buku Inalum terkait dengan transisi pengakhiran kerjasama NAA di Inalum ke arbitrase internasional. Kedua, ada titik temu soal nilai buku Inalum, yaitu sebesar US$ 556 juta.Artinya angka nilai buku sudah turun dari kesepakatan kedua pihak sebelumnya sebesar US$ 558 juta.Namun, masih perlu ada audit.Ketiga, proses transisi kepemilikan saham NAA di Inalum akan dilakukan dengan transfer saham. Skema ini mengalami perubahan dari kesepakatan sebelumnya yang berpegang pada transfer aset, yang risikonya 308


diselesaikan melalui arbitrase. Keempat, kedua pihak menyepakati akan menunjuk auditor independen terkait nilai nilai buku sementara yang disepakati US$ 556 juta. Apapun hasil audit akan disepakati oleh kedua pihak, termasuk soal konsekuensi kurang atau lebih dari nilai US$556 juta. Kelima, setelah ada termination agreement, pemerintah Indonesia bisa langsung melakukan pembayaran tanpa melalui proses arbitrase. Untuk melanjutkan perundingan menjelang pengakhiran kerjasama, Indonesia mengirimkan 5 orang tim ke Jepang dan Jepang menyatakan bahwa menyepakati dengan harga US$ 556,7 juta. Kementerian Perindustrian berharap pengakhiran kerjasama PT Inalum dengan NAA dapat dilakukan di Indonesia sebelum 12 Desember 2013, karena pada 12-13 Presiden akan ke Jepang menghadiri Asean Japan. Termination agreement dilakukan pada 9 Desember 2013. Sedangkan proses pengambilalihan saham sendiri butuh waktu 10 hari dan selesai pada 19 Desember 2013. Kesimpulan Alasan Indonesia menasionalisasikan PT. Inalum yaitu Industri aluminium mempunyai prospek yang baik,Industri aluminium smelting memiliki profitabilitas baik, PT Inalum merupakan satu-satunya perusahaan peleburan aluminium di Asia Tenggara yang memiliki fasilitas lengkap seperti pabrik carbon plant, reduction plant dan casting plant dan siap dikembangkan lebih lanjut.Nasionalisasi PT Inalum merupakan langkah menuju Intergrasi Industrialisasi Indonesia. Pengambilalihan Inalum merupakan inisiasi dari pertumbuhan industri aluminium nasional secara terintegrasi yang meliputi pengembangan industri untuk bahan baku, smelter, power plant dan pemrosesan menjadi produk bernilai tambah. Pemerintah melakukan nasionalisasi PT. Inalum karena selain masa kontrak kerjasama antara Jepang dan Indonesia telah berakhir.Nasionalisasi inalum merupakan salah satu upaya untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya kesejahteraan masyarakat dan perekonomian regional serta pengembangan industri alumunium nasional. Nasionalisasi PT Inalum diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan bahan baku alumunium di dalam negeri dengan baik. Daftar Pustaka Buku Ismail Sunny dan Rudioro Rochmat,Tinjauan dan pembahasan UUPMA dan Kredit luar Negeri, Pradnya Paramitha, Jakarta,1976, hal 12 Jack C, Plano and Roy Olton, The International Dictionary. Third Edition.Penerjemah: Wawan Jiianda. England: Clio Press Ltd.1982, hal.7

309


Mukhsin Jamil. Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik. Walisongo Mediaton Centre (WMC): Semarang, 2007, hal. 89 Rakhmawati Rosyidah, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Bayumedia Publishing,Malang, 2003, hal 3. Usman Husein, Manajeman Teori dan Praktik. Bumi Aksara. Jakarta,2013 Sutiyoso Bambang ,Penyelesaian Sengketa Bisnis. Citra Medika, Yogyakarta,2006. Tsani Burhan M, Hukum dan Hubungan Internasional,Liberty, Yogyakarta, 1990, hal 51 Website http://id.scribd.com/doc/100791034/Sejarah-Singkat-PT-INALUM Ferdian Nevri Putra,http://bem.feb.ugm.ac.id/nasionalisasi-pt-inalum-olehpemerintah-indonesia/, diakses pada 11 februari 2014 Siti Nuraisyah Dewi, Arie Dwi Budiawati,http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/464804/kembalinyainalum-ke-pangkuan-ibu-pertiwidiakses pada9 Desember 2013

310

UPAYA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA UNTUK MENASIONALISASIKAN PT. INALUM TAHUN Sri Murti Sarayini 1

Recommend Documents