UPAYA MENGATASI PERMASLAHAN PETANI PESERTA KREDIT USAHA TANI (KUT) DENGAN MODEL PENDAMPINGAN DI SUMATERA UTARA Drs.MURBANTO SINAGA, MA Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara A. PENDAHULUAN Sejak bulan September 1999 di Wilayah Sumatera Utara telah dikerahkan sebanyak 436 Orang Tenaga Pendamping (TP) yang didistribusikan di 11 (sebelas) kabupaten. Penempatan TP tergantung atas beberapa pertimbangan antara lain; jumlah poktan , luas lahan, KUD serta masing-masing pertimbangan dan saran yang diberikan oleh Tim satpel Bimas di Kabupaten. Luas Wilayah Propinsi Sumatera Utara adalah 67.664,53 Km 2. dengan total jumlah penduduk 7.789.570 jiwa. Sedangkan luas lahan Pertanian seluruhnya adalah 823.909,5 ha. dengan jumlah poktan sebanyak 7. 939 kelompok dengan anggota kelompok tani berjumlah 170.195 orang. Selama kurun waktu ± 6 Bulan priode pendampingan, tentunya banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh petani bersama dengan tenaga pendamping di Daerah masing-masing, ada permasalahan petani yang mampu diatasi berkat kehadiran tenaga pendamping, adapula masalah-masalah dan kendala yang tidak bisa diselesaikan di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Propinsi meskipun TP bersama aparat terkait telah bekerja semaksimal mungkin. B. PERMASALAHAN Masalah-masalah yang ditemukan oleh para TP selama pendampingan di Wilayah Sumatera Utara jika disederhanakan adalah sebagai berikut: 1. Masalah saprotan.(sarana produksi pertanian). 2. Pemanfaatan Kredit Usaha Tani (KUT). 3. Kelembaggaan Ekonomi pedesaan (KUD/KOPTAN) 4. Produksi atau Output pertanian. 5. Dan lain-lain. C. PEMBAHASAN 1. Masalah saprotan. a. Pupuk Pupuk merupakan masalah yang sangat krusial khususnya sebelum penghapusan subsidisi harga pupuk. Pada umumnya para petani yang didampingi oleh tenaga pendamping mengeluh karena sulitnya memperoJeh pupuk yang sangat dibutuhkan oleh petani yang mereka dampingi. Selama periode tersebut (September s/d Maret 1998), pupuk Za, KCI, Sp 36 sangat sulit dicari, meskipun ada, harganya selain mahal, juga jauh diatas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Permasalahan ini timbul disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, belum optimalnya kordinasi antar instansi yang terkait, pengawasan distribusi pupuk yang lemah, dan adanya moral hazard
© 2003 Digitized by USU digital library
1
(tindakan tercela) dari oknum-oknum tertentu. Contohnya adalah; adanya tindakan penyeludupan pupuk ke luar negeri, demikian juga dengan banyaknya pengalihan pupuk dari yang seharusnya hak petani peserta KUT ke perkebunan atau tanaman non padi ,kedelai dan jagung (Palagung). Alasan kelangkaan pupuk di KUD-KUD maupun di gudang PT Pusri, sering sekali tidak dipercayai oleh petani akibat tidak konsistennya kebijakankebijakan yang telah diterapkan pada waktu sebelumnya. Sebagai contoh; kasus di Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun. Petani peserta KUT tidak bisa memperoleh pupuk sesuai dengan RDKK yang telah disetujui akan tetapi pihak lain bisa memperoleh pupuk dalam jumlah yang relatif banyak, contohnya; seperti kegiatan AMP (ABRI Manunggal Pertanian) yang sama sekali tidak mengalami kesulitan dalam perolehan pupuk. Kelangkaan pupuk juga membuktikan dampak negatip yakni, menimbulkan peluang penipuan bagi penyalur pupuk yang tidak bertanggung jawab. Dikabupaten Deli Serdang, ditemukan adanya pupuk palsu rodephospbaat hanya terdiri dari tanah hitam. Kasus lainnya, pupuk SP 36 banyak di jumpai bercampur batubata yang digiling halus. Tenaga pendamping dengan segala keterbatasan mereka berupaya mengatasi kelangkaan pupuk dengan berbagai cara misalnya dengan mengadakan dialog diskusi dengan pihak-pihak terkait. Pada setiap kali pertemuan rutin,tenaga pendamping (TP) tidak bosan-bosannya mengingatkan PT Pusri agar tetap menjaga keseimbangan supply dan demand terhadap pupuk. Perlu kordinasi yang lebih intensip antara PT Pusri dan BRI dalam hal mengantisipasi kebutuhan pupuk bagi petani peserta KUT. Perlunya ketepatan waktu pendistribusian pupuk sampai ketangan petani juga sering ditegaskan oleh TP dalam setiap pertemuan di tingkat Kabupaten maupun pada rapat-rapat posko dikecamatan maupun didesa. Sedikit banyaknya, upaya TP telah mempunyai arti bagi petani yang sedang didampingi, sebagai contoh di Kabupaten Tanah Karo, distribusi pupuk-sebelum pencabutan subsidi harga pupuk-prosesnya telah berjalan dengan lancar. Kondisi bisa tercapai karena adanya motivasi dan kemauan yang kuat dari aparat terkait, khususnya Kepala Daerah beserta jajaranya. Dikabupaten Karo, setiap petani peserta KUT memiliki kartu kendali, dimana setiap pengambilan pupuk dicatatkan berapa kilogram jumlah untuk setiap pengambilan. Dengan para ini dapat dirumuskan apakah setiap petani sudah mendapatkan haknya atau belum. Kartu kendali penyaluran pupuk ini disebut "Kartu Merah ". Sayangnya ada petani yang salah menafsirkan arti kartu merah tersebut sehingga tidak berani memakai kartu merah ini, akibat trauma korban politik komunis di zaman orde lama dahulu... Langkah-langkah lain yang dilakukan adalah bekerja sama dengan dengan aparat-aparat terkait untuk mengusahankan pupuk alternatip/subtitusi, sedangkan upaya menghindarkan pupuk palsu, khusus rodephosphat, tenaga pendamping merekomendasikan untuk dihentikan distribusinya. Penyelesaian secara hukum bagi elemen yang menyelewengkan pupuk juga pernah dilakukan contohnya : kasus penyelewengan pupuk oleh oknum KUD yang proses penyelesaiannya ditindak lanjuti sampai ditingkat pengadilan dikabupaten Tapanuli Utara.
© 2003 Digitized by USU digital library
2
b. Benih Kelangkaan benih-benih padi, kedelai, dan jagung juga merupakan faktor kendala yang mempengaruhi pencapaian program aksi pemberdayaan masyarakat tani secara maksimal. Pada saat dimulainya musim tanam, petani mengalami kesulitan benih karena terbatasnya pasokan benih berlabel dari Sang Hyang Sri dan PT Petani, akibatnya harga gabah berlabel menjadi relatip lebih mahal sampai di tangan petani. Kasus ini terjadi dikabupaten Karo, Langkat, Labuhan Batu, Dairi dan Kabupaten Deli Serdang Akibat langkanya bibit berlabel, sering pula ditemukan bibit berlabel tetapi palsu (Minusrezoplus). Masalah lain adalah bibit yang sampai ketangan petani telah rusak dan tidak tepat jumlah, kasus ini terjadi di Kecamatan Balige Tapanuli Utara. Untuk benih jagung berlabel palsu (pioneer) terjadi di Kecamatan Kutalimbaru Deli Serdang dan Kabupaten Asahan. langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh para tenaga pendamping. guna mengatasi kendala akibat langkanya benih adalah dengan cara menggalakkan penangkaran benih di daerah yang langka benih berlabel. Hambatan yang dialami oleh Tenaga pendamping dalam hal mengglalakkan penangkaran benih adalah adanya " Image" petani bahwa benih berlabel adalah yang paling terjamin dan hanya PT.Sang Hyang Sri dan PT Pertani yang berhak mendistribusikan benih berlabel, Meskipun demikian “penjabalan” berhasil membantu mengatasi kelangkaan benih. b. Obat-obatan/Pestisida Permasalahan yang dihadapi oleh TP di Wilayah Pendampingan adalah adanya unsur pemasaran produk-produk tertentu untuk dimasukan kedalam penyusunan RDKK. oleh sebagian formulator. Sampai sekarang belum ditemukan solusi yang tepat agar unsur pemaksaan ini tidak terulang lagi. c. Air/Irigasi Khusus untuk sawah iri~lasi, masalah yang paling serius adalah banyaknya saluran-saluran irigasi yang rusak yang sebagian besar sampai sekarang belum mengalami perbaikan. Untuk daerah pendampingan tertentu seperti di Tapanuli Utara, seluruh irigasi berfungsi dengan baik namun debit air yang di perlukan untuk mengairi lahan volumenya sangat berkurang/minim. Petani di Taput mensinyalir bahwa kondisi debit air yang minim ini berkaitan erat dengan penebangan hutan oleh salah satu industri bahan baku kertas (Pulp) yang berlokasi di Tapanuli Utara, Kelangkaan air akibat masalah saluran irigasi dan debiti air yang minim semakin parah akibat adanya musim kering yang berkepanjangan. Sebagai jalan keluar ataupun solusi yang diambil oleh para tenaga penndamping adalah mendiskusikannya dengan instansi terkait misalnya PEMDA dan PU pengairan Meskipun demikian hasilnya untuk tingkat Kabupaten belum ada, (tidak bisa dipecahkan di tingkat kabupaten). Secara Umum Permasalahan-permasalahan petani peserta KUT di Sumut dapat di rinci sebagai berikut: 1. Pembentukan poktan tidak sesuai prosedur (tidak melalui poktan), banyak pihak yang bukan petani memperoleh KUT. Contoh : pengurus salah satu OKP di Kabupaten langkat. 2. Pengalihan Plafond KUT, yakni platon BRI disatu kabupaten yang tidak tercapai dapat ditranster ke BRI kabupaten lain yang permintaan KUT telah melebihi plafond. Demikian juga halnya transfer pia fond antar bank, misalnya dari BUKOPIN ke BRI. 3. Penyaluran KUT oleh BUKOPIN.
© 2003 Digitized by USU digital library
3
4. Harga gabah turun dratis, dari harga basah Rp.1400 menjadi Rp. 500/kg. sebab Bulog tidak mempunyai dana. 5. Prioritas poktan pencairan KUT. antara petani yang baru dengan yang lama 6. Siapa LSM yang berkesempatan untuk membina Poktan dan kaitanya dengan KUT. pupuk alternatif. 7. RDKK Fiktif. 8. Minimnya buku petujuk penyaluran KUT yang terbaru di tengah-tengah Masyarakt tani. IKHTIAR TEMUAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH DI PROPINSI SUMATERA UTARA PERIODE SEPTEMBER 1998 S/D MARET 1999 I.PRODUKTIVITAS MASALAH 1. Benih berlabel bantuan Pemda yang sampai kepetani benih suda rusak tidak tepat jumlahnya. KASUS: Kecamatan Balige (Kab.Tap.Utara)
SOLUSI 1. Telah diganti dengan benih berlabel lainnya (Dinas Pertanian Tk II Tap.Utara)
2. Benih berlabel mahal. KASUS: Deli Serdang,Langkat, Lab.Batu, Dairi & Dati II Lainnya.
2. Telah dikoordinasikan dengan tim teknis Kabupaten untuk menetapkan harga standar untuk benih.
3. Imej petani berlabel
3. Menggunakan sistem jabal
yang salah tentang benih
4. Bibit Kedelai berlabel kurang (minus rizoplus) KASUS: Kabupaten Karo
4. Belum ada solusi sampai dengan penggantian bibit/benih baru
5. Terdapat bibit jagung berlabel palsu KASUS: Benih jagung pioner 8 di Kecamatan Kutalimbaru deli serdang, Asahan 6. Benih Padi IR 64 rusak (kosong) KASUS: Deli serdang
© 2003 Digitized by USU digital library
4
II.PUPUK MASALAH 1. Za, KCL,Sp 36 yang langka & mahal
SOLUSI 1. Mengusahakan pupuk subtitusi /alternatif Menekan PT. Pusri agar suplai yang lebih banyak 2. Distribusi yang tidak tersupervisi baik 2.Pengawasan distribusi dari Pemda oleh dinas terkait (Camat, Bupati) dengan KASUS: Penyeludupan pupuk menganjurkan kartu merah (Kartu kendali pengambilan pupuk di Tanah Karo) 3. AMP (ABRI Manunggal Pertanian) yang 3. Tidak ada solusi diambil dari pusri dan KUT 5000 ha Kab.Karo menyerobot pupuk (Kabupaten Simalungun Kec.P.Bandar) 4. Pupuk palsu 4.Dihentikannya distribusi KASUS: Rodephoshat yang berisi tanah Rodephosphat hitam di Deli Serdang 5. Sp 36 yang dicampur batu bata 5. Tidak ada solusi 6. HET yang bervariasi 6. Penerapan HET yang standard dan diawasi 7. PT.Pusri menahan pupuk bagi KUT 7. PT.Pusri berkoordinasi dengan BRI yang akan CO dalam penebusan pupuk III. AIR/IRIGASI No 1
MASALAH Irigasi rudak belum diperbaiki
2
Debit air kurang karena penebangan hutan oleh PT.Indorayon Utama Musim kering yang berkepanjangan
3
SOLUSI Usaha swadaya dan koordinasi dengan Dinas Pemda PU Pengairan Tidaktersolusi di Tingkat Kabupaten Belum ada solusi
IV. OBAT-OBATAN MASALAH Formulator sering memaksakan produk untuk dimasukkan ke RDKK
SOLUSI Tidak tersolusi
V. LAIN-LAIN No 1
2
MASALAH Perubahan lahan Kasus: - Tanaman pangan beralih ke tanaman keras di Kab. Simalungun dan Deli Serdang - Tanaman pangan beralih ke hortikultura di Kab.Simalungn, Karo dan Dairi Alsintan (Alat Mesin Pertanian) yang sederhana
© 2003 Digitized by USU digital library
SOLUSI Mensarankan KUT
Bantuan mesin mekanis
5
VI. PEMAFAATAN KUT A. Petani MASALAH 1. Sulitnya membentuk kelompok tani karena areal pertanian tidak satu hamparan 2. Petani lebih cenderung dengan swadana 3. Kurangnya informasi tentang KUT kepada petani atau poktan 4. SDM petani yang rendah 5. Petani sengaja menyelewengkan dan KUT B. RDK dan RDKK No MASALAH 1 Adanya agunan untuk mengajukan RDKK (Kab.Labuhan Batu) 2 Banyak RDKK yang fiktif 3 4
Petani eks anggota partai terlarang sulit mengajukan pinjaman KUT (Kab.Karo) Formulir RDKK habis (Kab.Karo)
C.KUT No MASALAH 1 Realisasi KUT terlambat ke poktan 2 Tunggakan KUT yang cukup besar pada MT sebelumnya sehingga petani tersebut KUT-nya tidak cair 3 Adanya pemotongan dana KUT diluar kesepakatan poktan dengan KUD 4 Adanya tanbahan-tambahan persyaratan setelah uji petik 5
6 7 8 9
Adanya LSM yang menawarkan KUT dengan syarat yang ringan dan bunga yang sangat rendah (4,8% Kab.Asahan) PPL enggan mengurus KUT, karena biaya dibebankan kepadanya Adanya penambahan suku bunga oleh KUT (Kab.Karo) Dana di BRI kurang (hanya ada ±Rp. 200.000.000) RDKK tertahan di BRI, karena koperasi tidak punya klasifikasi
© 2003 Digitized by USU digital library
SOLUSI Meningkatkan intensitas kinerja PPL dalam menyampaikan informasi KUT dan organisasi kelompok tani, serta membuat peraturan yang lebih tegas terhadap petani yang “nakal”
SOLUSI Menganjurkan agar pengajuan RDKK tanpa agunan Pengawasan dan pendamingan secara selektif oleh TP dan PPL Diberi persamaan hak/kesempatan mengajukan pinjaman KUT Lebih selektif formulir
di
dalam
pembagian
SOLUSI Menambah jumlah TTA Dipertemukan petani yang menunggak KUT dengan Tim Teknis kabupaten (Tap.Utara) Diberi peringatan kepada pengurus KUD Mengurangi persyaratan yang ada dan memberi kelonggaran kepada petani dalam pencairan KUT Menginstruksikan kepada TP untuk melihat keberadaan LSM Menganjurkan kepada poktan untuk membantu PPL Koordinasi dengan BRI dan Kandepkop Belum terselesaikan Mengusahakan klasifikasi bagi poktan dari KUD bersangkutan
6
D. Mengembangkan Koperasi yang Berfungsi sebgai Lembaga Ekonomi Pedesaan No 1
2
MASALAH KUD tidak transparan, pengurus KUD tidak profesional dan belum siap menjadi eksekuting dalm penyaluran KUT Modal kerja KUD kecil
3
Kepengurusan bersifat nepotisme
4
KUD tidak memiliki mitra usaha
5
Kepercayaan anggota terhadap KUD kurang, karena RAT hanya dihadiri anggota-anggota tertentu Penyelewengan dana pinjaman BUMN (Kab.Dairi) Kegiatan KUD hanya efektif dalam proses pencairan KUT Penyelewengan pupuk oleh KUD sehingga petani penerima KUT merasa kewalahan
6 7 8
© 2003 Digitized by USU digital library
SOLUSI Memberikan pembinaan dan teguran secara intensif kepada pengurus KUD yang bermasalah Memberikan bantuan modal oleh pengusaha kepada KUD ataupun pengajuan permohonan modal kepada bank Mengganti pengurus dengan rapat anggota Membuat kerjasama dengan pengusaha Mengusahakan RAT dihadiri oleh semua anggota Kandepkop harus memberi teguran kepada KUD yang bersangkutan Kegiatan KUD diperluas dengan berbagai bidang usaha Pengawasan ketat dan adanya sistem pelaporan
7
