Upaya Hukum Bank dalam Mengatasi Kredit Macet..Sahrul 100

GaneÇ Swara Vol. 7 No.2 September 2013

UPAYA HUKUM BANK DALAM MENGATASI KREDIT MACET DENGAN JAMINAN FIDUSIA SAHRUL Fak. Hukum Univ. Muhammadiyah Mataram

ABSTRAKSI Kehadiran perbankan dalam era masa kini sangat dibutuhkan oleh seluruh elemen masyarakat terutama dalam memberikan bantuan modal guna pengembangan dunia usaha yang sekarang sedang melaju pesat, namun perlu diperhatikan bahwa dalam pengucuran pinjaman tersebut pihak perbankan harus penuh kehatiahatian dan memenuhi prinsip 5 C, karena pemberian pinjaman sangat penuh resiko, guna mengurangi resiko tersebut diperlukan adanya suatu jaminan sebagai agunan atas pemberian pinjaman, baik jaminan berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, serta upaya hukum yang jelas manakala terjadi kredit macet. Keywords : Upaya Bank, terhadap kresit macet dengan Jaminan Fidusia

PENDAHULUAN Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah memajukan kesjahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan di segala bidang harus dilakukan dengan memperhatikan keserasian, keselarasan dan berkeseimbangan berbagai unsur pembangunan, diantaranya adalah pembangunan dibidang ekonomi, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah juga memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yan relatif tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka peningkatan taraf hidup orang banyak. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa bank adalah : “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak“. Sektor perbankan sebagai lembaga keuangan selain berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, juga berfungsi untuk memberikan kredit. Mengingat fungsi lembaga perbankan sebagai pusat lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, maka besar kemungkinan didalam lembaga tersebut terjadi perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan dan hambatan terhadap keamanan dan kelancaran lalu lintas pembayaran giral dan peredaran uang serta perkreditan (Anonim, 1992 : 8). Aktivitas perbankan pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah funding yaitu mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dan kedua memberi pinjaman ke masyarakat atau dikenal dengan istilah kredit. Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pada Pasal 1 butir 11 ditegaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan oleh itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Di dalam praktek perbankan yang lazim di Indonesia, pada umumnya perjanjian kredit bank yang dipakai adalah perjanjian standar atau perjanjian baku yang klausul-klausulnya telah disusun sebelumnya oleh bank (Sutan Remy Sjahdeini, 1993 : 3). Dengan demikian nasabah sebagai calon debitur mau atau tidak mau harus menyepakatinya. Bank dalam hal ini tentunya mempunyai kedudukan yang kuat dibandingkan dengan nasabah sebagai calon debitur. Dasar mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyebutkan “kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain.”

Upaya Hukum Bank dalam Mengatasi Kredit Macet ………………………..Sahrul

100

GaneÇ Swara Vol. 7 No.2 September 2013 Perjanjian kredit mempunyai fungsi sebagai alat bukti akan adanya ikatan kredit antara nasabah dan bank. Dilihat dari kedudukan hukumnya, perjanjian kredit merupakan perjanjian induk, sedangkan perjanjian lainnya merupakan perjanjian accesoir. Karena fungsinya sebagai alat bukti, maka suatu perjanjian kredit harus memuat hal-hal penting yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam kaitannya dengan tenggang waktu yang pemberian kredit, semakin lama waktu yang diberikan maka masa resiko yang ada menjadi semakin tinggi. Oleh karena itu, di dalam pemberian kredit, bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dan prinsip prudential banking (prinsip kehati-hatian bank). Untuk mengurangi resiko tersebut, maka jaminan pemberian kredit debitur untuk melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap caracter (watak), capacity (kemampuan), capital (modal), collateral (agunan), dan condition (prospek usaha dari debitur). Agunan merupakan salah satu unsur jaminan kredit, bersama-sama dengan unsur-unsur lain bank dapat memperoleh keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan utangnya. Agunan dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Dalam praktek, bank di dalam memberikan kredit selalu meminta barang jaminan, apakah barang bergerak ataupun barang tidak bergerak. Hal ini tergantung dari nilai kredit yang diminta. Menurut Sutan Remy Sjahdeini (1993 : 14), hak jaminan adalah hak yang diberikan kepada seorang kreditur kedudukan yang lebih baik karena : 1). Kreditur didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan atas tagihan penjualan benda tertentu atau sekelompok benda tertentu milik debitur dan/atau, 2). Adanya benda tertentu milik debitur yang dipegang oleh kreditur yang berharga bagi debitur dan dapat memberikan suatu tekanan psikologis terhadap debitur untuk memenuhi kewajibannya dengan baik terhadap kreditur. Disini adanya semacam tekanan psikologis kepada debitur untuk melunasi hutang-hutangnya, adalah karena benda yang dipakai sebagai jaminan umumnya merupakan barang yang berharga baginya. Sifat manusia untuk mempertahankan apa yang berharga dan telah dianggap atau diakui telah menjadi miliknya menjadi bagian dasar hukum jaminan. Lebih lanjut Sutan Remy Sjahdeini (1993 : 17), menyatakan bahwa di samping itu hak jaminan kebendaan sesuai dengan sifat-sifat hak kebendaan, ia memberikan warna tertentu yang khas yaitu : 1). Mempunyai hubungan langsung dengan atau atas benda tertentu milik debitur,2). Dapat dipertahankan maupun ditujukan kepada siapa saja, 3).Mempunyai sifat droit de suit artinya hak tersebut mengikuti bendanya ditangan siapapun berada, 4).Dapat dipindahtangankan atau dialihkan kepada orang lain. Atas dasar ciri-ciri tersebut maka benda jaminan pada hak jaminan kebendaan harus benda yang dapat dialihkan dan mempunyai nilai jual ekonomis. Menurut hukum perdata terdapat 2 jenis jaminan kredit ( Gatot Supramono, 1997 : 58-63 )yaitu : 1). Hak jaminan perorangan (personal guaranty), yaitu jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si debitur, 2).Hak jaminan kebendaan (personlijke en zakelijke zekerheid), yaitu jaminan yang dilakukan oleh kreditur dengan debiturnya, ataupun antara kreditur dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban si debitur bila diperlukan. Hak jaminan kebendaan yang meliputi : Hak Tanggungan (Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996), Hipotik (S. 1937 Nomor 190) dan Fidusia (Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999). Lembaga jaminan fidusia atau penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan, yang diatur dalam Undangundang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia ini adalah lembaga jaminan yang dikenal berdasarkan “Bierbronvery“ Arrest 25 Januari 1992. Timbulnya lembaga ini dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kredit dengan jaminan benda-benda bergerak, namun masih memerlukan benda-benda itu untuk dapat dipakai. Hal yang menarik dalam perjanjian dengan jaminan fidusia adalah yang berpindah hanyalah hak miliknya atas benda itu, sebagai jaminan atas dasar kepercayaan, sedangkan bendanya sendiri tetap berada ditangan si berutang, sehingga tetap dapat dipergunakan.

Tujuan Penulisan Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam dunia perbankan dan upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh pihak perbankan apabila terjadi kredit macet dengan jaminan fidusia.


101

GaneÇ Swara Vol. 7 No.2 September 2013

METODE PENULISAN Tulisan ini menggunakan sumber kepustakaan kemudian dianalisis secara deskritif

PEMBAHASAN Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Dalam Dunia Perbankan Dalam hal prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh bank dalam hal ini tetap mengacu pada penilaian yang menggunakan analisis 5 C yaitu : character (watak), capacity (kemampuan), capital (modal), collateral (jaminan), dan condition of economi (kondisi ekonomi). Analisis tersebut berkaitan dengan prinsip kehatihatian bank (prudential banking principle). Adapun uraian dari 5 C di atas sebagaimana diuraikan oleh Kasmir (2004: 117-119) adalah sebagai berikut : 1. Character Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat di percaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti : cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar. 2. Capacity Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat ‘kemampuannya”dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. 3. Capital Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dari laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya. Analisis capitaljuga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman. 4. Colleteral Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. 5. Condition Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil. Pemberian kredit tetap melakukan penilaian dengan menggunakan Five C of Credit Analisys tersebut dan harus dipenuhi oleh para nasabah (debitur). Penilaian ini dilakukan secara umum kepada semua calon nasabah (debitur) tidak ada perbedaan dalam penilaian pemberian kredit, baik itu calon nasabah yang berstattus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun sebagai pengusaha atau wiraswasta dan juga termasuk kepada golongan ekonomi kecil dan menengah. Pemberian kredit pada bank konvensional sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 harus melakukan penilaian yang seksama. Penilaian ini dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa nasabah (debitur) mempunyai kemampuan dan kesanggupan untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Prinsip pemberian kredit / five C of Credit Analisys, jaminan merupakan salah satu syarat dalam penilaian bank untuk memberikan kredit. Berkaitan dengan ketentuan di atas pada umumnya bank, menetapkan prosedur kredit yang harus dilalui atau di tempuh terlebih dahulu oleh nasabah apabila ingin mengajukan permohonan kredit adalah sebagai berikut:


102

GaneÇ Swara Vol. 7 No.2 September 2013 1. Informasi Informasi disini maksudnya ialah pihak bank memberikan informasi terlebih dahulu kepada calon nasabah tentang hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan yang harus di lengkapi dalam mengajukan suatu permohonan kredit. 2. Mengisi permohonan kredit Adapun hal-hal yang termuat dalam surat permohonan kredit antara lain: Keterangan mengenai pemohon kredit, Keterangan mengenai kredit yang diminta, Keterangan mengenai jaminan, Keterangan lain-lain. 3. On the spot (survey) Pihak perbankan meninjau secara langsung objek beserta tempat tinggal/tempat bekerja sebagaimana yang telah di isi pada keterangan pemohon beserta objek yang akan dijadikan jaminan, apakah sesuai dengan surat permohonan yang telah diajukan dan untuk mengetahui berapa maksimal taksiran kredit yang akan diberikan kepada nasabah tersebut. 4. Penjadwalan kredit Setelah dilakukan survey pihak perbankan menganalisa hasil survey tersebut dan menetapkan jumlah kredit yang akan diberikan kepada nasabah beserta menentukan hari, tanggal (jadwal) kredit tersebut akan dicairkan dan menginformasikan tentang penjadwalan pencairan kredit tersebut kepada nasabah, setelah adanya suatu kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank, langkah selanjutnya yaitu realisasi kredit. 5. Realisasi Realisasi maksudnya disini adalah pencairan atau pengucuran kredit dari pihak bank kepada nasabah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Namun pada saat realisasi ini sebagaimana lazimnya terlebih dahulu pihak debitur harus menandatangani beberapa arsip terkait dengan bentuk atau cara pengembalian pinjaman tersebut serta penyerahan barang jaminan berupa berkas-berkas kendaraan (BPKB) yang dijadikan sebagai barang jaminan. 6. Pembinaan atau pengawasan. Langkah pembinaan atau pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa nasabah tersebut selalu eksis dalam menggunakan atau memanfaatkan kredit yang telah dikeluarkan. Adapun formulir permohonan kredit biasanya memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Keterangan Mengenai Permohonan Kredit, antara lain memuat hal-hal sebagai berikut : Nama pemohon / NIP , Tempat tanggal lahir ,Pangkat/Golongan, Alamat Kantor , Nomor Telpon, Alamat Rumah, Nomor Telpon, Alamat Tempat Usaha, Nomor Telpon, Pekerjaan / Jabatan, Usaha Pokok, (izin usaha terlampir), Usaha Sampingan 2. Keterangan Mengenai Kredit yang diminta yang meliputi : Alasan pengajuan kredit, Jumlah kredit yang di minta, Jangka waktu kredit, Tujuan penggunaan kredit (Konsumtif, Menambah modal usaha,Penganeka ragaman usaha lain, Membuka usaha baru), Kesanggupan angsuran ( mingguan/ 2 minggu/ bulan), Sumber pengembalian angsuran ; 3. Keterangan Mengenai Jaminan (Jenis Barang ; 1.Nomor …), Taksiran Harga, Warkat Jaminan, persetujuan diadakan pengikatan (legalitas pengadilan negeri/hak tanggungan/fidusia 4. Keterangan lain-lain (Pinjaman ke ; a. 1). Apakah ada hubungan dengan bank ; 2). Saldo dana yang ada pada bank; b. 1). Apakah ada hubungan dengan Bank Lain, kalau ada dalam hubungan apa; 2). Saldo dana pemohon pada bank lain ; c. Sudahkah di penuhi kewajiban Fiskal ; d. Hutang-hutang atas/tanggungan Pemohon pada pihak ke III ; Ketentuan permohonan kredit sebagaimana yang tertera dalam surat permohonan kredit di atas, sejalan dengan pendapat Kasmir (2004: 120) dimana menguraikan unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas antara lain : 1. Kepercayaan Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan. Oleh karena itu sebelum kredit berani dikucurkan harus dilaku.kan penelitian dan penyelidikan lebih dulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara interen maupun dari eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi pemohon kredit sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etika baik nasabah terhadap bank.


103

GaneÇ Swara Vol. 7 No.2 September 2013 2. Kesepakatan Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing- masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan. 3. Jangka waktu Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (di bawah I tahun), jangka menegah (1 samapi 3 tahun), atau jangka panjang (di atas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. 4. Resiko Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah, maupun oleh resiko yang tidak sengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya. 5. Balas jasa Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya adininistrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syari’ah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

Upaya pihak perbankan apabila terjadi kredit macet dengan jaminan fidusia. Banyak paktor yang menyebabkan adanya kredit macet yaitu factor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal antara lain : (Analisa kurang jeli, Jaminan tidak sesuai dengan jumlah pinjaman, lokasi nasabah yang jauh susah untuk dijangkau terutama bagi bank perkreditan rakyat yang memiliki yunit ditingkat kecamatan, Barang jaminan tidak semua diikat dengan jaminan fidusia akan tetapi hanya dileges didepan notaris dengan pertimbangan biaya leges lebih murah dengan kisaran Rp. 75.000 dibanding dengan biaya pendaftaran fidusia yang memakan biaya sampai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), berdasarkan pertimbangan yang akan didaftarkan fidusia apabila nilai pinjaman di atas Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sementara pinjaman yang dibawah Rp. 10.000.000 (sepuluhjuta rupiah) hanya dileges didepan notaries (Hasil wawancara dengan Bapak Iwan Widarta, Salah Satu Pergawai PDBPR NTB, 23 Oktober 2012 Faktor ekternal (Nasabah) antara lain : Usaha yang macet/ bangkrut, Pengalihan kredit/pengoperan barang jaminan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dari pihak bank, Nasabah keluar negeri, Terjadinya perceraian Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak bank pada umumnya untuk menghindari terjadinya kredit macet adalah sebagai berikut : 1. Survei keadaan barang yang dijadikan jaminan. Langkah ini dilakukan semata-mata untuk mengecek fisik dari objek kendaraan yang akan dijadikan barang jaminan, apakah sesuai dengan yang tertera di dalam formulir. Disamping itu juga untuk memastikan berapa maksimal pinjaman yang akan dicairkan bagi nasabah tersebut. 2. Daftar Rincian Gaji/Penghasilan . Disamping adanya barang jaminan pihak perbankan pada umumnya juga mensyaratkan adanya dilampirkan daftar rincian gaji/ penghasilan bagi nasabah yang akan mengajukan pinjaman. Hal ini dilakukan agar lebih meyakinkan lagi apakah nasabah tersebut mampu mengembalikan pinjaman atau kreditnya tersebut. Daftar rincian gaji akan diwajibkan untuk dilampiri bagi nasabah yang apabila nasabah tersebut tidak mempunyai suatu usaha tertentu yang dapat dijadikan jaminan tambahan sementara apabila nasabah yang mempunyai usaha tertentu tidak diwajibkan untuk melampirkan rincian daftar gaji. 3. Sumber usahanya. Sumber usaha merupakan acuan yang utama bagi pihak bank untuk memberikan pinjaman kepada nasabah, dimana sumber usaha ini akan menentukan besar kecilnya anggunan kredit yang akan dicairkan oleh bank. Sementara barang jaminan merupakan jaminan tambahan untuk lebih meyakinkan terhadap pinjaman atau kredit yang diajukan oleh nasabah.


104

GaneÇ Swara Vol. 7 No.2 September 2013 4. Menyempurnakan sistem dan prosedur sebaik mungkin. Terkait sistem dan prosedur yang belum sempurna. namun sebagai bank yang baik, janganlah bertindak di luar sistem dan prosedur. Dengan kata lain janganlah melanggar sistem dan prosedur yang berlaku. Suatu sistem yang telah mencakup konsekuensi yang jelas, pembagian tanggungjawab, pembagian tugas, ketentuan dan wewenang. 5. Hindari subjektivitas Setiap petugas kredit tampil di depan nasabah adalah selaku bank sebagai perusahaan atau lembaga. Karena itu petugas sama sekali tidak boleh tampil membawakan pribadinya. 6. Miliki prinsip Setiap bank yang baik akan memegang prinsip-prinsip tertentu. Prinsip ini tertuang jelas dalam Kode Etik Bank Indonesia. Setidaknya memegang prinsip prudential atau kehati-hatiaan memberikan kredit. 7. Miliki harga diri dan kehormatan. Bank harus bisa menjaga harga diri agar tidak tergelincir. Hal ini mengingat bank mengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Karena itu bank harus mampu menjaga nama baik, citra diri dan kehormatan bank. 8. Lengkapi dokumen sebelum realisasi kredit. Jangan mau merealisir kredit sebelum dokumen lengkap, kecuali dokumen tertentu yang bisa dilengkapi menyusul. Pengalaman sudah menunjukkan bahwa celah inipaling banyak digunakan oleh nasabah nakal guna rnemperdayakan bank. 9. Awasi pencairan kredit Amatilah dengan cermat dan teliti setiap rupiah pencairankredit. Kemana arahnya penggunaan uang tersebut. Jika pencairan kredit bertahap, maka janganlah direalisir sekaligus. 10.Lakukan pengawasan kredit Setelah kredit dicairkan, lakukanlah pengawasan dan pemantauan secara rutin dan insidentil, agar di persempit celah penyimpanganpenggunaan kredit. 11.Kuatkan iman dan jangan lemah. Tugas bank adalah tugas yang selalu berhadapan dengan uang, karena itu mungkin banyak godaan, terutama ajakan melakukan kolusi dari nasabah nakal. Karena itu kuatkanlah iman dan jangan lemah, karena tugas anda adalah masa depan anda, serta taruhan jangka panjang. 12.Buatlah kebijakan kredit yang tepat Semestinya setiap bank memiliki kebijakan kredit yang jelas dan terarah. Setidak-tidaknya setiap bank mempunyai semacam garis besar kebijaksanaan perkreditan yang dapat digunakan sebagai acuan oleh para petugas kredit. 13.Peganglah prinsip pemberian kredit dengan konsekuen. Peganglah prinsi pemberian kredit 5 C dalam menangani kredit bermasalah, tindakan yang paling direkomendasikan adalah : a).Membuat putusan kredit yang tepat pada waktu dilakukan proses pemberian kredit, b).Melakukan identifikasi permasalahan kredit sedini mungkin (Mahmoemuddin,2004 : 124) Upaya di atas semata-mata dalam rangka sikap berhati-hati dan penuh perhitungan yang matang dalam melakukan kegiatan perkreditan. Hal tersebut diperlukan karena pemberian kredit mengandung resiko, dengan demikian dunia perbankan terhindarkan dari laju pertumbuhan pinjaman perbankan yang berlebihan sehingga terjaga kestabilan moneter dan kesehatan perbankan itu sendiri. Adapun tindakan yang dilakukan oleh pihak perbankan dalam kredit macet dengan jaminan fidusia menurut Bapak Iwan Widarta, Salah Satu Pergawai PDBPR NTB, 23 Oktober 2012 yaitu: 1).Terlebih dahulu diberikan somasi atau teguran, setelah disampaikan teguran apabila tidak ada respon dari nasabah tersebut maka akan ditindak lanjuti dengan tahapan berikutnya yaitu, 2). Barang jaminannya ditarik, setelah barang yang dijadikan jaminannya tersebut ditarik oleh pihak perbankan, maka sebelum melakukan pelelang terhadap barang atau objek tersebut pihak perbankan masih memberikan kesempatan kepada pihak debitur (nasabah) untuk menebus barang atau objek jaminan tersebut. 3). Apabila dalam tenggang waktu yang telah diberikan debitur atau nasabah tersebut tidak menebusnya maka tindakan barang jaminan akan dilelang dengan melimpahkan kepada lembaga pelelangan. Ketentuan atau tahapan penanganan kredit macet di atas sejalan dengan pendapat Muhammad Djumhana (2004 : 430433), yaitu dengan menempuh berbagai tingkatan pendekatan penyelesaian kredit bermasalah secara administrasi perkreditan, guna menekan kesulitan seminimal mungkin maka diperlukan penanganan kredit bermasalah yang tepat. Sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP,


105

GaneÇ Swara Vol. 7 No.2 September 2013 tanggal 29 Mei 1993, secara operasional penanganan penyelamatan kredit bermasalah dapat ditempuh melalui beberapa cara, yaitu : a. Penjadwalan kembali (rescheduling) yaitu perubahan syarat yang menyangkut jadwal pembayaran dan ataujangka waktunya b. Persyaratan kembali (reconditioning) yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit. c. Penataan kembali (restructuring) yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa : penambahan dana bank dan/atau ; konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali. Penyelesaian seperti di atas merupakan langkah yang merupakan alternatif sebelum dilakukan penyelesaian melalui lembaga yang lebih bersifat yudisial. Selain penyelesaian melalui tindakan secara administrasi, terhadap kredit yang sudah pada tahap kualitas macet maka penangananya lebih banyak ditekankan melalui beberapa upaya yang lebih bersifat pemakaian kelembagaan hukum, yaitu di antaranya: 1). Melalui Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (BUPLN), langkah ini dilakukan apabila nasabah setelah dilakukan eksekusi tidak juga melakukan pelunasan atas sejumlah pinjaman beserta bunganya maka pihak PD BPR NTB Lombok Tengah Cabang Batu Kliang (kreditur) akan melimpahkan objek sitaan tersebut atau barang yang dijadikan jaminan untuk dilakukan penjualan dengan cara meminta bantuan kepada Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara yang mewilayahi dimana kreditur atau objek tersebut berada, guna untuk menjualkan objek tersebut. 2). Melalui Badan Peradilan, langkah ini dilakukan apabila dalam melakukan eksekusi secara langsung (eksekutorial) oleh pihak bank mengalami hambatan atau perlawanan dari pihak nasabah (debitur) atau dengan kata lain nasabah tidak mau menyerahkan secara suka rela objek yang dijadikan jaminan sehingga dalam hal ini pihak kreditur mengajukan permohonan ke pengadilan agar diletakan sita eksekusi terhadap objek yang dijadikan jaminan.

PENUTUP Simpulan Berdasarkan uraian di atas dapat simpulkan sebagai berikut : 1. Adapun prosedur pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam dunia perbankanyaitu : memberikan informasi kepada calon nasabah, mengisi permohonan kredit, ondo spot (survey), analisis kredit, penjadwalan kredit, realisasi, pembinaan/pengawasan. 2. Upaya pihak perbankan apabila terjadi kredit macet dengan jaminan fidusia antara lain: terlebih dahulu diberikan somasi atau teguran, barang jaminannya ditarik dan barang jaminan akan dilelang dengan melimpahkan kepada lembaga pelelangan.

DAFTAR PUSTAKA Anonim 1992. Laporan Akhir Penelitian Masalah-masalah Hukum Kejahatan Perbankan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departeman Kehakiman Jakarta Effendi Perangin,1987.Praktek Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit, Rajawali, Jakarta Sutan Remy Sjahdeini,1993.Kebebasan Berkontrak dan Pelindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Bank Indonesia, Institut Bangkir Indonesia, Jakarta Gatot Supramono, 1997.Perbankan dan Masalah Kredit, Cet. 2 Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, Kasmir, 2004, Dasar-Dasar Perbankan, PTRaja Grafindo Persada, Jakarta Mahmoemuddin, 2004., Melacak Kredit Bermasalah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta


106

Upaya Hukum Bank dalam Mengatasi Kredit Macet..Sahrul 100

Recommend Documents