UPAYA MELINDUNGI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DARI KORUPSI (TERMASUK GRATIFIKASI DAN FRAUD) Oleh: Drs. Purwadi, MM, ME Inspektur Jenderal Kemenkes RI
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
BATAM, 9 – 12 DESEMBER 2015
STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (PERPRES 55 Tahun 2012)
Jangka Panjang (2012-2025) Visi Terwujudnya kehidupan berbangsa yang bersih dari korupsi dengan didukung oleh sistem nilai budaya yang berintegritas
Jangka Menengah (2012-2014) Terwujudnya tata kepemerintahan yang bersih dari korupsi dengan kapasitas pencegahan dan penindakan serta sistem nilai budaya yang berintegritas 12/23/2015
2
PERJALANAN KEBIJAKAN NASIONAL AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
Inpres 5/2004 Percepatan Pemberantasan Korupsi Inpres 9/ 2011 Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 Inpres No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012
Inpres No. 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013
Inpres 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014
Inpres 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015
3
4
Aksi PPK Menuju Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang bersih (clean government)
• Aksi • PPK • • •
Inpres 5/2004 Inpres 7/2011 Inpres 1/2013 Inpres 2/2014 Inpres 7/2015
REFORMASI BIROKRASI Kepemerintahan yang baik
(good governance)
5
9 PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI 1. Penataan Struktur Birokrasi 2. Penataan Jumlah dan Distribusi PNS 3. Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS secara terbuka 4. Profesionalisasi PNS 5. Pengembangan Sistem Eletronik
6. Peningkatan Pelayanan Publik 7. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur 8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri
9. Efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja PNS. 6
ARAHAN BAPAK PRESIDEN RI (PELUNCURAN INPRES NO. 7 TAHUN 2015 – 26 MEI 2015)
• Saya ingin, aksi-aksi yang ada dalam Inpres dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, " Tidak hanya formalitas …” • Saya sering menyampaikan untuk membangun sistemnya karena itu akan jadi pagar yang besar, tembok yang besar dalam pencegahan korupsi. Kalau masalah ada yang loncat pagar itu penegakan hukum.
7
NAWACITA PRESIDEN JOKOWI - JK
8
8
9
9
Pondasi Mewujudkan Kemenkes Bersih & Bebas KKN
28 Sept 2015 30 April 2015 27 Maret 2014 & 24 Sept 2014 12 Maret 2014 18 Juli 2012 21 Feb 2011 & 7 Maret 2011
16 Des 2010 Komitmen Tata Kelola Pemerintahan yg Baik
Komitmen Menkes dg Pimpinan UPT/Kadinkes/Dir RSUD se Indonesia
Pencanangan ZI menuju WBK
Komitmen Pengendalian Gratifikasi dg Stake Holder
Permenkes 14/2014 ttg Pengendalian Gratifikasi & Kepmenkes 306/2014 ttg Juknisnya
MoU Kemenkes dg PPATK
MoU Kemenkes dg LPSK
10
NILAI - NILAI KEMENTERIAN KESEHATAN
P I R E C
PRO RAKYAT
INKLUSIF RESPONSIF
EFISIEN & EFEKTIF BERSIH/CLEAN Nilai – nilai Kemenkes adalah modal dasar yang mengamanatkan bahwa: Tujuan program kesehatan harus dicapai melalui kegiatan yang baik, benar dan bersih serta terhindar dari tindak pidana korupsi. 11
1
2
KEJUJURAN
4
3
KEPEDULIAN
5
KEDISIPLINAN
7
6
TANGGUNG JAWAB
8 KESEDERHANAAN
KEMANDIRIAN
KERJA KERAS
9
KEBERANIAN
KEADILAN
JUPE MANDI TANGKER SEBEDIL
12
Pengelolaan Anggaran Belum Akuntabel
Aksi PPK
Program Kesehatan Belum Optimal
TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DAN BERSIH
SEHAT TANPA KORUPSI adalah Pesan utama untuk komunikasi anti korupsi Kemenkes Hal ini mengingat bahwa korupsi akan merampas hak masyarakat untuk sehat. (Permenkes 232/2013 ttg: Strategi Komunikasi PBAK Kemenkes 2013) 12/23/2015
13
13
1 tahun menjelang MEA : dimana kita berada saat ini ? • Tahun 2013, indeks daya saing global (Global Competitiveness Index/GCI) Indonesia peringkat 34 dari 144 negara, sebagaimana dilansir WEF (World Economic Forum) dalam Global Competitiveness Report 20142015. • Di level ASEAN, peringkat Indonesia masih kalah dari tiga negara tetangga, yaitu Singapura di peringkat 2, Malaysia di 20, dan Thailand di 31. • Indonesia dianggap lemah dalam penanganan suap di sektor pelayanan public (indeks 106) dan menjamin keamanan (indeks 104). • Indonesia juga dinilai lemah dalam memperbaiki sektor kesehatan dan pendidikan dasar. Terlihat pada penurunan peringkat tiga tahun terakhir (posisi 64 Th 2011, posisi 70 Th 2012, dan 72 Th 2013).
Jakarta, 18/09/2014 sumber : kemenkeu.go.id 14
Problem Korupsi Indonesia: Korupsi Birokrasi dan Korupsi Politik
Jasa Kesehatan dipersepsikan korup oleh masyarakat
Skala 1-5, Skor 1 berarti tidak korup sama sekali, sedangkan Skro 5 berarti sangat korup Sumber: Global Corruption Barometer (2013)
15
Korupsi vs Gratifikasi 16
17
KASUS ANAS URBANINGRUM Dugaan gratifikasi PLTS : diduga menerima mobil Alphard Dugaan gratifikasi perguruan tinggi diduga menerima uang Dugaan gratifikasi proyek Hambalang diduga menerima Harrier
18
7 Klasifikasi Korupsi Merugikan Keuangan Negara
1 2 Konflik Kepentingan
7
3
KORUPSI Perbuatan Curang
Suap
Gratifikasi
6 4 Pemerasan
5
Penggelapan dalam Jabatan 19
30 Jenis Delik Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999 jo UU 20/2001) Delik yg terkait dg kerugian keuangan negara Delik pemberian sesuatu/janji kpd Peg Neg/PN (Penyuapan)
Pasal 2(1); 3 Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps, 5(2); Ps 12 a,b; Ps 11; Ps 6(1) a,b; Ps 6(2); Ps 12 c,d
Delik penggelapan dalam jabatan
Pasal 8; 9; 10 a,b,c
Delik perbuatan pemerasan
Pasal 12 huruf e,f,g
Delik perbuatan curang Delik benturan kepentingan dalam pengadaan Delik Gratifikasi
Pasal 7 (1) huruf a,b,c,d; Ps 7 (2); Ps 12 huruf h
Merupakan delik-delik yg diadopsi dari KUHP (berasal dari pasal 1 ayat 1 sub c UU no. 3/71)
Pasal 12 huruf i Pasal 12B jo Pasal 12C
Dari 30 jenis di atas, yang cukup sering dijumpai di dunia usaha : Pemerasan dlm jabatan; penyuapan; benturan kepentingan & GRATIFIKASI. 20
PERATURAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN: 1. PERMENKES NO 14 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENKES 2. KEPMENKES No. HK.02.02/MENKES/ 306/2014 TENTANG JUKNIS PENGENDALIAN GRATIFIKASI
12/23/2015
21
21
LATAR BELAKANG ATURAN GRATIFIKASI
Netral & Wajar
Sekedar tanda terimakasih dan sah sah saja
“SERING” kali terkait dengan jabatan serta kemungkinan adanya benturan kepentingan (COI)
22
PP NO. 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 4 Angka 8 sbb :
PNS DILARANG MENERIMA HADIAH ATAU SUATU PEMBERIAN APA SAJA dari siapapun juga yang
Setiap
berhubungan dengan jabatan dan/ atau pekerjaannya.
23
HASIL ASSESSMENT PERSEPSI BUDAYA ANTI KORUPSI PEGAWAI DI 10 SATKER TERPILIH
Persepsi Gratifikasi
68%
Kebutuhan Pribadi
64%
Peraturan/Ketentuan Kerja
83%
Mitra Kerja non Aparatur
85%
Mitra Kerja Superior
94%
Mitra Kerja Inferior
84%
Rekan Sejawat
80%
Sikap Kepemimpinan
77% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Kebutuhan hidup & Gratifikasi Skor Nilai Terendah Rata-rata Pegawai beranggapan : Pendapatan belum cukup untuk kebutuhan hidup, Gratifikasi adalah hal wajar 24
Apa itu Gratifikasi? 25
Gratifikasi adalah... Pemberian dalam arti luas
Penjelasan Pasal 12 B UU No.31/1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:
26
PENGERTIAN GRATIFIKASI
Gratifikasi
Gratifikasi adalah : Pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangan (penjelasan Pasal 12 B Ayat(1) UU 31/1999 jo UU 20/2001)
27
KATEGORI GRATIFIKASI Gratifikasi
Tidak Dianggap Suap
Terkait Kedinasan
Dianggap Suap
Tidak Terkait Kedinasan 28
Gratifikasi yang dianggap suap Gratifikasi yang diterima oleh Aparatur Kementerian Kesehatan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas penerima
JIKA SAYA TIDAK MENJABAT SEBAGAI DIREKTUR/PPK/DOKTER/..... APAKAH MEREKA AKAN MEMBERI GRATIFIKASI ???
APAKAH GRATIFIKASI YANG DITERIMA MEMPENGARUHI KEWAJIBAN SAYA UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN SEBAIK-BAIKNYA KEPADA MASYARAKAT ??? 29
Karakteristik Umum: Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap Dan Tidak Wajib Dilaporkan BERLAKU UMUM (Jenis, persyaratan, dan nilai sama dan memenuhi prinsip kewajaran/kepatutan) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat
Dipandang sebagai wujud ekspresi, keramah-tamahan 30
SEGITIGA SUAP – GRATIFIKASI - PEMERASAN
Gratifikasi
Penyuapan
“Pasif”
“Transaksional ”
Pengusaha/ Masyarakat
Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara
Pengusaha/ Masyarakat
Pemerasan “Aktif”
Pengusaha/ Masyarakat 31
GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN Karena hubungan keluarga, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan.
Penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lain paling banyak Rp1.000.000,00.
terkait musibah atau bencana paling banyak Rp1.000.000,00;
Sesama Pegawai pada pisah sambut, pensiun, promosi, dan ulang tahun (tidak berbentuk uang) paling banyak Rp300.000,00 dengan total pemberian Rp1.000.000,00 dalam 1 th dari pemberi yang sama;
Sesama rekan kerja paling banyak (tidak dalam bentuk uang) Rp200.000,00 dengan total pemberian Rp1.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
hidangan atau sajian yang berlaku umum; 32
GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan;
keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum;
manfaat bagi seluruh peserta koperasi atau organisasi pegawai berdasarkan keanggotaan yang Berlaku Umum;
Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang Berlaku Umum;
penerimaan hadiah, beasiswa atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai/kode etik; 33
PELAPORAN GRATIFIKASI KPK
15 hari
30 hari
UPG Kemenkes
5 hari 5 hari
UPG Unit Utama 5 hari
UPG Unit Pelaksana Teknis
Aparatur Kemenkes
12/23/2015
34
SELF ASSESSMENT PELAPORAN GRATIFIKASI 1.Apakah ada aturan atau kode etik yang melarang penerimaan tersebut ? 2.Apakah ada kegiatan kedinasan yang dilakukan bersama-sama dengan pihak pemberi saat itu ? 3.Apakah publikasi atas penerimaan tersebut akan membuat anda merasa malu atau apakah pemberian dilakukan secara terbuka atau tertutup (sembunyi-sembunyi) ? 4.Apakah setidaknya patut diduga seseorang memberikan gratifikasi karena pemberi berpikir bahwa anda memiliki jabatan di sebuah instansi, terkait pengambilan keputusan, pelayanan atau perizinan ? 5.Apakah nilai pemberian gratifikasi tersebut wajar atau tidak ?
6.Apakah nilai moral pribadi anda memperbolehkan sebuah gratifikasi diterima ? Apabila jawaban dari salah satu dari pertanyaan reflektif di atas adalah “Ya”, maka penerimaan 35 tersebut sebaiknya ditolak, atau jika terpaksa diterima segera dilaporkan.
Apa itu
FRAUD (KECURANGAN)
Perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun
kelompok secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. (The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE ))
PENGERTIAN FRAUD/KECURANGAN DALAM JKN
Tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program jaminan kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan. (Pasal 1 Permenkes Nomor 36 Tahun 2015)
KECURANGAN PESERTA • • • • •
Memalsukan status kepesertaan Memalsukan kondisi kesehatan Memberikan gratifikasi Memanipulasi penghasilan Mengajukan Klaim palsu
KECURANGAN PETUGAS BPJS • Klaim palsu • Memanipulasi manfaat yang seharusnya tidak dijamin • Menahan pembayaran ke faskes • Membayarkan dana kapitasi tidak sesuai ketentuan
KECURANGAN PROVIDER FKTP Memanfaatkan dana kapitasi tidak sesuai dengan ketentuan; Memanipulasi Klaim pada pelayanan yang dibayar secara nonkapitasi; Menerima komisi atas rujukan ke FKRTL; Menarik biaya dari peserta; Melakukan rujukan pasien yang tidak sesuai
KECURANGAN PROVIDER FKRTL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Upcoding Cloning Phantom billing Inflated bills Service unbundling or fragmentation Self-referral Repeat billing Prolonged Length of stay Type of room charge Cancelled services
11. No medical value 12. Standard of care 13. Unnecessary treatment 14. Phantom Visit 15. Phantom procedur 16. Readmisi 17. Melakukan rujukan untuk keuntungan pihak tertentu 18. Meminta tambahan biaya pada pasien yang menerima manfaat sesuai haknya
KECURANGAN PENYEDIA OBAT &ALKES/INDUSTRI FARMASI • Tidak memenuhi kebutuhan obat dan/atau alkes sesuai ketentuan • Melakukan kerjasama dengan pihak lain mengubah obat dan/atau alkes yang tercantum dalam e-catalog dengan harga tidak sesuai dengan e-catalog
Pencegahan Kecurangan JKN
FKTP FKRTL
PENCEGAHAN KECURANGAN JKN Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus membangun sistem pencegahan Kecurangan JKN di FKTP melalui:
Di FKTP
1. Penyusunan kebijakan dan pedoman pencegahan Kecurangan JKN mendorong seluruh sumber daya manusia di FKTP bekerja sesuai etika, standar profesi, dan standar pelayanan. 2. Pengembangan pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada kendali mutu dan kendali biaya membentuk tim pencegahan Kecurangan JKN di FKTP 3. Pengembangan budaya pencegahan Kecurangan JKN sebagai bagian dari tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang baik.
PENCEGAHAN KECURANGAN JKN FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan harus membangun sistem pencegahan Kecurangan JKN melalui: 1. Penyusunan kebijakan dan pedoman pencegahan Kecurangan JKN mampu mengatur dan mendorong seluruh sumber daya manusia FKRTL bekerja sesuai etika, standar profesi, dan standar pelayanan.
Di FKRTL
2. Pengembangan pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada kendali mutu dan kendali biaya, dilakukan melalui: a. Penggunaan konsep manajemen yang efektif dan efisien; b.Penggunaan teknologi informasi berbasis bukti; dan c. Pembentukan tim pencegahan Kecurangan JKN di FKRTL. 3. Pengembangan budaya pencegahan Kecurangan JKN sebagai bagian dari tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang berorientasi kepada kendali mutu dan kendali biaya
PRINSIP PENGEMBANGAN BUDAYA PENCEGAHAN KECURANGAN JKN SEBAGAI BAGIAN DARI TATA KELOLA ORGANISASI
1.Transparansi; 2.Akuntabilitas; Di FKRTL
3.Responsibilitas; 4.Independensi; dan 5.Kewajaran.
PRINSIP PENGEMBANGAN BUDAYA PENCEGAHAN KECURANGAN JKN SEBAGAI BAGIAN DARI TATA KELOLA KLINIK 1. Ketepatan kompetensi dan kewenangan tenaga kesehatan; Di FKRTL
2. Penerapan standar pelayanan, pedoman pelayanan klinis, dan clinical pathway; 3. Audit klinis; dan 4. Penetapan prosedur Klaim.
TIM PENCEGAHAN KECURANGAN JKN 1. Tim terdiri atas unsur dinas kesehatan, organisasi profesi, BPJS Kesehatan, dan asosiasi fasilitas kesehatan. 2. Tugas Tim :
Di FKTP
a.Menyosialisasikan kebijakan, pedoman, dan budaya baru yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya; b.Mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kelola klinik yang baik; c.Melakukan upaya pencegahan, deteksi dan penindakan Kecurangan JKN di FKTP; d.Menyelesaikan perselisihan Kecurangan JKN; e.Monitoring evaluasi; dan
f. Pelaporan.
TIM PENCEGAHAN KECURANGAN JKN 1. Tim terdiri atas satuan pemeriksaan internal, komite medik, perekam medis, Koder, dan unsur lain yang terkait.. 2. Tugas Tim :
Di FKRTL
a. Melakukan deteksi dini Kecurangan JKN berdasarkan data Klaim pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh FKTRL; b. Menyosialisasikan kebijakan, regulasi, dan budaya baru yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya; c. Mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kelola klinik yang baik;
d. meningkatkan kemampuan Koder, serta dokter dan petugas lain yang berkaitan dengan Klaim; e. melakukan upaya pencegahan, deteksi dan penindakan Kecurangan JKN;; f. Monitoring evaluasi; dan g. Pelaporan.
UPAYA PENCEGAHAN KECURANGAN JKN 1. Peningkatan kemampuan KODER; Di FKTP & FKRTL
2. Peningkatan kemampuan DOKTER dan PETUGAS LAIN yang berkaitan dengan Klaim; dan
3. Peningkatan MANAJEMEN FASILITAS KESEHATAN dalam upaya deteksi dini.
PENINGKATAN KEMAMPUAN KODER 1. Identifikasi faktor-faktor penting atau meningkatkan akurasi koding untuk mencegah kesalahan; 2. Edukasi tentang pengetahuan Kecurangan JKN;
3. Pelatihan dan edukasi koding yang benar;
Di FKRTL
4. Penyesuaian beban kerja Koder dengan jumlah tenaga dan kompetensinya; dan 5. Meningkatkan interaksi dengan staf klinis dalam rangka 6. Memastikan diagnosa primer dan sekunder.
PENINGKATAN KEMAMPUAN DOKTER & PETUGAS LAIN 1. Pemahaman dan penggunaan sistem koding yang berlaku;
Di FKRTL
2. Melakukan edukasi dan pemberian pemahaman tentang langkah-langkah pencegahan dan sanksi Kecurangan JKN; 3. Meningkatkan ketaatan terhadap standar prosedur
operasional; dan 4. Menulis dan memberikan resume medis secara jelas, lengkap dan tepat waktu.
PENINGKATAN MANAJEMEN FASILITAS KESEHATAN 1. Penguatan tugas Koder sebagai pendamping verifikator, investigator, dan auditor internal; 2.
Melakukan surveilans data atau audit data rutin;
3. Penggunaan perangkat lunak untuk pencegahan Kecurangan JKN;
Di FKRTL
4.
Membuat panduan praktik klinik pada setiap jenis layanan dengan mengimplementasikan clinical pathway.
5.
Membentuk tim edukasi kepada pasien dan tenaga kesehatan.
6.
Membuat kebijakan prosedur dan pengendalian efektif untuk menghalangi, mencegah, mengetahui, melaporkan, dan memperbaiki potensi Kecurangan JKN
PENGADUAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN • Setiap orang yang mengetahui adanya tindakan Kecurangan JKN dapat melakukan pengaduan secara tertulis. • Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan fasilitas kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau Dinas Kesehatan Provinsi. • Pengaduan harus memuat paling sedikit: a. identitas pengadu; b. nama dan alamat instansi yang diduga melakukan tindakan Kecurangan JKN; dan c. alasan pengaduan.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN • Dilakukan oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. • Binwas di rumah sakit dapat melibatkan badan pengawas rumah sakit, dewan pengawas rumah sakit, perhimpunan/asosiasi perumahsakitan, dan organisasi profesi. • Binwas di FKTP dapat melibatkan asosiasi fasilitas kesehatan dan organisasi profesi. • Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan melalui: a. advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis; b. pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan c. monitoring dan evaluasi.
SANKSI ADMINISTRATIF • Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat memberikan sanksi administratif bagi fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan penyedia obat dan alat kesehatan.
• Sanksi administratif dapat berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/atau
c. perintah pengembalian kerugian akibat kecurangan JKN kepada pihak yang dirugikan.
website = www.itjen.kemkes.go.id email =
[email protected]
59
