untuk FASKEL > KEGIATAN MANAJEMEN KEUANGAN > KEGIATAN LINGKUNGAN > KEGIATAN SOSIAL > KEGIATAN PAKET

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM D I R E K T O R AT J E N D E R A L C I P TA K A RYA

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI

MANDIRI

INFORMASI DASAR

PERKOTAAN

> KEGIATAN MANAJEMEN KEUANGAN > KEGIATAN LINGKUNGAN > KEGIATAN SOSIAL > KEGIATAN PAKET

untuk FASKEL

INFORMASI DASAR INFORMASI DASAR merupakan dana stimulan untuk mendorong masyarakat membangun modal sosial melalui pembelajaran kritis di tiga bidang (lingkungan, sosial dan ekonomi) yang dikenal sebagai Tridaya agar mandiri dalam menanggulangi persoalan kemiskinan dan mampu memberikan kontribusi pada peningkatan IPM serta pencapaian MDG’s di wilayahnya sehingga tolok ukur dari pembelajaran BLM dapat dilihat pada sejauh mana BLM dimanfaatkan oleh masyarakat secara bertanggung jawab dan proporsional sesuai PJM Pronangkis.

BLM INFOR MASI KEGIATAN MANAJEMEN KEUANGAN

Dana BLM merupakan asset masyarakat yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel sehingga ke depan diharapkan dana BLM akan menjadi dana abadi bagi masyarakat kelurahan/desa dalam penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

Program pinjaman bergulir

adalah merupakan salah satu pilihan dari berbagai alternatif kegiatan untuk p e n a n g g u l a n g a n k e m i s k i n a n . Prinsip pengelolaan Pemanfaat dana pinjaman bergulir 100% harus warga miskin yang tercantum dalam PJM dan adalah harus dimanfaatkan untuk kepentingan produktif yang dapat meningkatkan pendapatan dan atau k e s e j a h t e r a a n m e r e k a . Aturan Main Pinjaman Bergulir antara lain: a. Warga miskin bergabung dalam KSM. b. Pemetik manfaat adalah 100% warga miskin hasil PS. c. Warga miskin yang mempunyai usaha/memulai usaha baru. d. Pinjaman pertama perorang dalam KSM maksimal

KEGIATAN MANAJEMEN KEUANGAN 1

INFORMASI DASAR INFORMASI DASAR sebesar Rp 500.000,- dan pinjaman berikutnya maksimal sebesar Rp 2000.000,- apabila pinjaman KSM tersebut lancar, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggota KSM serta kemampuan UPK. e. Suku bunga ditetapkan sesuai dengan bunga pasar, dengan memperhitungkan: biaya dana, biaya operasional, biaya operasional BKM/LKM dan UP-UP serta laba yang ingin diperoleh, dan harus disetujui oleh warga, disesuaikan dengan kesepakatan antara BKM/LKM, UPK, dan masyarakat (dengan catatan penting: kebutuhan operasional UPK/BKM/LKM tercukupi dan KSM/masyarakat tidak keberatan serta tidak melebihi suku bunga pasar) dan bersifat tetap/flat. f. Jangka waktu pinjaman maksimal 1 tahun. g. Pembayaran angsuran ke UPK adalah bulanan. Sehubungan dengan itu sebaiknya jenis kegiatan usaha yang dibiayai bukan di sektor pertanian. Jenis usaha yang cocok untuk usaha mikro adalah: perdagangan, jasa dan industri rumah tangga. h. KSM mempunyai pengurus minimal 3 orang yang aktif. I. KSM mengadakan pertemuan rutin minimal bulanan dan mempunyai agenda yang jelas setiap kali pertemuan. j. Anggota KSM sepakat untuk melakukan tanggung renteng. k. KSM mempunyai tabungan yang dititipkan di UPK atau disimpan di Bank. l. KSM mempunyai pembukuan sederhana. m.KSM memiliki motivasi dan tanggung jawab tinggi untuk mengembalikan. n. KSM belum mempunyai akses atau belum terjangkau dari pelayanan lembaga keuangan.


INFORMASI DASAR INFORMASI DASAR Tata Cara KSM/Masyarakat Mengakses Dana Pinjaman Bergulir: a. Masyarakat membentuk/membangun KSM. b. Masing-masing anggota KSM mengajukan permohonan pinjaman kepada UPK melalui KSM. c. Pengurus KSM memverifikasi kelayakan usulan pinjaman anggota KSM. Usulan anggota yang layak kemudian direkap dan KSM mengajukan usulan ke UPK. d. Usulan KSM diverifikasi/dinilai UPK baik secara administrasi maupun survey lapangan. e. Usulan yang dinilai layak oleh UPK direkomendasi oleh UPK dan diajukan kepada BKM/LKM untuk mendapat persetujuan BKM/LKM melalui Rapat Penentuan Prioritas Usulan Kegiatan (RAPPUK). f. Setelah mendapatkan persetujuan BKM/LKM, UPK memberitahu KSM bahwa permohonannya telah disetujui dan memberitahu hari, tanggal dan bulan pencairan. Kemudian UPK mencairkan dana BLM ke KSM dengan menyiapkan dokumen seperti: Surat Perjanjian Kredit (SPK), Surat Pengakuan Hutang (SPH) dan sebagainya. g. UPK mencatat semua transaksi dengan KSM menurut standar pembukuan PNPM Mandiri secara tepat waktu dengan pencatatan yang benar. KSM yang Dinyatakan Layak: a. Telah mendapatkan sosialisasi pembentukan KSM dari relawan/BKM/LKM. b. Telah melakukan FGD dinamika kelompok tentang perumusan visi, misi dan tujuan pembentukan kelompok yang difasilitasi oleh relawan pendamping. c. Mempunyai pengurus yang dipilih dari, oleh dan untuk anggotanya, yang berjumlah minimal 3 orang. d. Mempunyai pencatatan keuangan walaupun sederhana. e. Melakukan pertemuan rutin bulanan dengan agenda yang jelas. f. Semua anggota sepakat untuk bertanggung renteng. g. Semua anggota sepakat untuk menabung di KSM.


INFORMASI DASAR INFORMASI DASAR h. Telah mempunyai susunan aturan main kelompok yang disusun secara musyawarah. I. Telah mempunyai rencana kerja kelompok sesuai fokus kegiatan KSM. j. Telah melakukan berbagai pertemuan kelompok bulanan secara rutin. Usulan KSM yang Dinyatakan Layak: a. Usulan KSM ada di PJM. b. Usulan KSM sesuai BAPPUK. c. Pemetik manfaat adalah 100% warga miskin hasil PS. d. Putaran Usaha baik usaha anggota peminjam menguntungkan dan dapat dikembangkan. e. Tabungan untuk tanggung renteng minimal 10% dari kredit yang disetujui. f. Jumlah Penghasilan keluarga minus Jumlah Biaya keluarga = Minimal 2x Angsuran. g. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mengembalikan. Semua transaksi harus dicatat, disetujui dan dilaporkan oleh Sekretariat kepada BKM/LKM serta diarsip yang terkait dengan pengelolaan dana BLM sedangkan untuk dana bergulir dicatat, disetujui dan dilaporkan oleh UPK kepada BKM/LKM serta diarsip. Pencatatan transaksi atau pembukuan tersebut harus sesuai dengan standar pembukuan PNPM Mandiri Perkotaan. Selanjutnya laporan keuangan harus dibuat oleh Sekretariat BKM/LKM dan UPK secara rutin tiap bulan dan ditempel minimum di 5 tempat strategis serta d i b e r i k a n k e p a d a L u r a h , P J O K / C a m a t , K M W / F a s i l i t a t o r. Agar dana pinjaman bergulir dapat dikelola secara transparan dan akuntabel maka fasilitator secara rutin tiap bulan melakukan pengukuran kinerja pembukuan sekretariat BKM/LKM dan UPK. Selanjutnya hasil pengukuran tersebut disampaikan kepada BKM/LKM, UPK dan Korkot/KMW. Bilamana dalam pengukuran kinerja telah ditemukan hal-hal atau catatan yang sekiranya belum sesuai aturan main PNPM/SOP maka fasilitator berkewajiban untuk memberikan asistensi/coaching kepada BKM/LKM, Sekretaris dan UPK untuk perbaikan ke depan.


INFORMASI DASAR INFORMASI DASAR Pembukuan Sekretariat BKM/LKM meliputi: a. Bukti Kas Masuk, Bukti Kas Keluar dan Bukti Pemindahbukuan. b. Buku Bank. c. Buku Kas. d. Buku Dana Sarana dan Prasarana dasar Lingkungan. e. Buku Dana Sosial. f. Buku BOP. g. Buku Dana Bergulir. h. Buku Inventaris. I. Buku Titipan Dana UPK. j. Laporan Pemasukan dan pengeluaran Uang BKM/LKM.


INFORMASI DASAR INFORMASI DASAR Pembukuan UPK meliputi: a. Bukti Kas Masuk, Bukti Kas Keluar dan Bukti pemindahbukuan. b. Buku Kas. c. Catatan Uang Masuk. d. Catatan Uang Keluar. e. Kartu pinjaman KSM. f. Buku Inventaris. g. Buku Pendapatan dan Biaya. h. Buku Besar dan Neraca Saldo. I. Laporan Laba Rugi. j. Neraca. k. Buku Kolektibilitas dan Tingkat Pengembalian. Rekening BKM/LKM harus atas nama lembaga yang ditandatangani oleh 3 orang anggota BKM/LKM. Rekening BKM/LKM boleh dalam bentuk GIRO/ Tabungan dengan menggunakan Bank Pemerintah sedangkan rekening UPK juga atas nama lembaga dalam bentuk Tabungan dengan menggunakan Bank Pemerintah dan ditandatangani oleh 1 orang anggota BKM/LKM dan 2 orang UPK (Manager dan Kasir) bila asset dana bergulir > Rp 150 juta dan RR > 80% atau ditandatangani 2 orang BKM/LKM dan 1 UPK jika asset dana b e r g u l i r < R p 1 5 0 j u t a d a n R R < 8 0 % . BKM/LKM, UPK, Relawan dan Kelompok Peduli berkewajiban membina dan merawat KSM.

BKM/LKM berkewajiban untuk melakukan RAT/MUT (Rapat/Musyawarah

Tahunan) dan mengauditkan diri tiap tahun kepada pihak independen (KAP/ Kantor Akuntan Publik, KJA/Koperasi Jasa Akuntan, LPM/Lembaga Pengabdian Masyarakat) dengan biaya swadaya/sumber dana yang diambilkan dari BOP/Biaya Operasional BKM/LKM.


INFORMASI DASAR INFORMASI DASAR Kegiatan Lingkungan adalah komponen kegiatan yang

INFOR MASI KEGIATAN LINGKUNGAN

salah satunya dapat didanai oleh BLM PNPM Mandiri Perkotaan dan terkait dengan pengadaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang melibatkan masyarakat serta disertai adanya pengendalian mutu dan adanya proses pengawasan, pengelolaan serta pemeliharaan guna mendukung kebutuhan masyarakat s e s u a i c i t a - c i t a m e r e k a .

Indikator Kinerja yang terkait dengan Kegiatan

Infrastruktur adalah: 1. Kelompok sasaran utama adalah masyarakat miskin 2. Prasarana dan sarana yang dibangun masyarakat minimum 20% lebih murah dibandingkan dengan pola pembangunan yang tidak berbasis masyarakat. 3. Hasil pembangunan berkualitas tinggi. Salah satu ukuran kualitas yang dipergunakan adalah umur bangunan minimum 5 tahun. 4. Penerima manfaat puas dengan perbaikan pelayanan infrastruktur yang diberikan.

Maksud Pelaksanaan Kegiatan Lingkungan

adalah agar terjadi proses pembelajaran membangun lingkungan untuk mencapai kehidupan yang layak serta memenuhi kebutuhan masyarakat sejalan dengan usaha yang mendukung penanggulangan kemiskinan.

KEGIATAN LINGKUNGAN KEGIATAN LINGKUNGAN 7

INFORMASI DASAR INFORMASI DASAR Sedangkan tujuan secara umum dari Pelaksanaan Kegiatan Lingkungan adalah meningkatkan pelayanan prasarana semi publik dan kelompok dengan mengutamakan kualitas untuk mencapai umur pelayanan minimal 5 tahun serta didukung adanya O&P (operasi dan pemeliharaan).

Pelaksanaan Kegiatan Lingkungan melibatkan 4 (empat) unsur

utama, yaitu: 1. Unsur Pemerintah Desa. 2. Masyarakat, melalui BKM/LKM dan KSM. 3. Laki-laki dan perempuan berpartisipasi dalam seluruh program infrastruktur. 4. Kelompok PEDULI: Tokoh Masyarakat. Keempat unsur tersebut akan belajar saling mendukung kegiatan agar kegiatan lingkungan yang dilaksanakan tidak saja mendukung kebutuhan masyarakat desa/kelurahan namun juga kebutuhan wilayah yang lebih luas untuk mendukung peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pengamanan Lingkungan dan Sosial dikenal dengan Safeguard

merupakan salah satu langkah pengamanan dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul akibat adanya pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur. Pola pengamanan meliputi seluruh tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dijelaskan berikut ini: t Tahap Perencanaan

:

Persiapan penyusunan proposal perlu memperhatikan aspek yang terkait dengan safeguard lingkungan seperti : Ø Fungsi dan lokasi pembangunan memiliki kesesuaian dengan tata ruang setempat, Ø Memperhatikan kondisi sekitar seperti adanya garis sempadan pantai dan sungai serta kemungkinan terjadinya longsor.


INFORMASI DASAR INFORMASI DASAR Aspek yang terkait dengan safeguard sosial seperti: Ø Penyepakatan secara tertulis pola kontribusi lahan milik masyarakat pada lokasi pembangunan infrastruktur untuk mencegah terjadinya permasalahan. Ø Peran serta kaum rentan dan penduduk asli dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur. t Tahap Pelaksanaan

Konstruksi terutama terkait dengan aspek

safeguard lingkungan seperti : Ø Pada pembangunan MCK perlu memperhatikan perletakan septictank dan pembuangan limbah cair rumah tangga terhadap sumber-sumber air bersih sekitar seperti sumur perorangan maupun komunal. Ø Pada pembangunan yang memanfaatkan sumbersumber air perlu memperhatikan kemungkinan terdapatnya logam-logam berat seperti merkuri (sepanjang pantai) atau besi dan mangan. Ø Pengadaan dan penggunaan material kayu ber SKSHH/FAKO untuk jumlah minimal 3 kubik. t Tahap Pasca

Konstruksi terkait dengan pemanfaatan hasil – hasil

pembangunan antara lain: Ø Menjaga dan memelihara kualitas air yang dipergunakan sehari – hari seperti tidak terkena sumber pencemaran baru. Ø Menjaga hasil pembangunan yang melalui lahan milik masyarakat yang telah disepakati pola pemanfaatannya. Seperti pada pembangunan jaringan jalan, perpipaan air bersih maupun saluran pembuangan, perlu diperhatikan konsep penggunaan yang mendukung terpeliharanya prasarana sehingga diperoleh umur manfaat minimal 5 thn.


INFORMASI DASAR INFORMASI DASAR Pengadaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman pasti membutuhkan lahan yang memungkinkan terjadinya pemanfaatan lahan milik masyarakat. Sebagai bentuk dari keswadayaan masyarakat atas kesadaran pentingnya pengadaan pembangunan infrastruktur ini maka terjadi berbagai bentuk kontribusi lahan. Perlu kita sadarkan bahwa pemanfaatan lahan tersebut dapat menyebabkan pelepasan hak atau pengurangan pemanfaatan pemilik dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan fungsi infrastruktur yang akan dibangun. Maka dari itu perlu diberikan informasi yang jelas terhadap berbagai peluang yang mungkin sebelum dilakukannya penyepakatan seperti : Ø Penyerahan lahan secara sukarela tanpa paksaan (hibah tanah). Ø Penggunaan lahan secara bersyarat dengan ganti rugi atas nilai tanah yang diserahkan. (Biaya ganti rugi tidak dapat dibiayai oleh BLM namun harus dengan swadaya masyarakat). Ø Ijin penggunaan/pakai lahan bersyarat dalam jangka waktu tertentu (minimal umur konstruksi tahun) atau selama fasilitas yang direncanakan untuk dibangun dipergunakan dengan fungsi yang sama. Ø Ijin dilalui atas lahan yang dipergunakan untuk prasarana yang b erbentuk jaringan perpipaan atau sejenis.


INFORMASI DASAR INFORMASI DASAR Daftar terlarang atau yang umumnya dikenal dengan Negative List,

merupakan salah satu bentuk penyaringan khusus yang dilaksanakan PNPM Mandiri Perkotaan untuk mengurangi berbagai dampak yang t i m b u l d i m a s a m e n d a t a n g .

Adapun hal-hal yang terkait dengan Daftar Terlarang ini antara lain : Ø Penggunaan bahan bangunan yang mengandung asbes, terutama pada bangunan yang fungsinya terkait langsung pada masyarakat pengguna seperti rumah, bangunan sekolah, MCK maupun pasar. Asbes ditemukan pada material atap untuk perbaikan fungsi-fungsi tersebut. Ø Perikanan. Ø Penggunaan dan produksi bahan yang mengandung pestisida dan CFC dilarang untuk didanai untuk mengurangi timbulnya racun yang berbahaya serta mengurangi dampak pemanasan obal akibat terkikisnya ozon. Ø Produksi bahan yang mengandung tembakau dilarang untuk mencegah timbulnya berbagai penyakit yang menyerang fungsi pernafasan dan kesehatan. Ø Pemanfaatan bahan – bahan yang mengandung limbah B3 dilarang untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan yang membahayakan kehidupan. Ø Pekerjaan yang terkait dengan penebangan hutan dilarang untuk mencegah terjadinya berbagai bencana alam dan pemanasan global. Ø Pembangunan yang terkait dengan fungsi peribadatan dan kegiatan militer/para militer. Ø Pembangunan di kawasan yang dilindungi oleh Dinas Lingkungan Hidup.


INFORMASI DASAR INFORMASI DASAR Pengadaan barang dan alat adalah bagian yang harus dipenuhi sebelum

dilaksanakannya pembangunan infrastruktur untuk mendukung proses pelaksanaan dan peningkatan kualitas pekerjaan. Hal – hal yang dilakukan antara lain: Ø Pengadaan barang dan alat akan meliputi proses survei harga material di minimum 3 toko/pemasok. Ø Menyepakati bersama strategi pengadaan bahan bangunan maupun sewa peralatan konstruksi yaitu pengadaan sekaligus (sistem paket) atau pembelian perjenis. Ø Pelaksanaan pengadaan mengikuti tata cara yang telah disepakati bersama antara KSM/Panitia dengan pemasok/toko seperti tatacara pengadaan langsung untuk nilai biaya pekerjaan sampai dengan 15 juta maupun tata cara pengadaan secara terbuka untuk nilai biaya pekerjaan yang lebih besar dari 15 juta. Sedangkan untuk material yang tidak tersedia di tempat dengan tidak ada batasan nilai biaya, maka dilakukan pengadaan dengan metoda khusus yang disetujui KMW .

Community contracting

adalah salah satu bentuk kesepakatan perjanjian antara BKM/LKM dengan KSM mengenai serah terima pekerjaan dan BLM. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini antara lain : Ø Hal – hal yang terkait dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan yaitu; Lingkup kegiatan, dokumen perjanjian kerja, jangka waktu pelaksanaan serta nilai perjanjian kerja. Ø Hal-hal khusus yang masuk dalam perjanjian seperti hak dan kewajiban pelaksana perjanjian, tahap pencairan dana, penyelesaian pekerjaan dan pemeliharaan hasil pekerjaan. Ø Sedangkan hal – hal umum yang perlu diatur dalam perjanjian untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul selama pelaksanaan pekerjaan seperti: sanksi, force majeure dan penyelesaian perselisihan.


INFORMASI DASAR INFORMASI DASAR Papan Nama Proyek

merupakan informasi dasar yang harus dimiliki pada setiap pembangunan infrastruktur.

Informasi yang perlu tercantum dalam Papan Nama Proyek ini antara lain : Ø Wilayah administratif kegiatan (kelurahan, kecamatan & kabupaten). Ø Jenis Kegiatan. Ø Volume Ø Biaya Kegiatan Ø Waktu pelaksanaan (jangka waktu) Ø Lokasi kegiatan Ø Pelaksana (Nama KSM) Ø Penanggung jawab (Nama BKM/LKM) Ø Nama Konsultan Managemen Wilayah

disepakati. Papan nama proyek harus terpasang sebelum dimulainya pekerjaan di lokasi yang telah direncanakan. Jangka waktu pemasangan adalah selama proyek berlangsung dan durasi waktu pemeliharaan pasca proyek yang


INFORMASI DASAR INFORMASI DASAR Pelaksanaan pekerjaan di tahap pasca konstruksi merupakan sebagian dari lingkup kerja Tim Pengelola Pemanfaatan & Pemeliharaan yang harus terbentuk pada saat Community Contracting ditandatangani. Tim ini harus mulai bekerja sejak tahap persiapan (proses MP2K) hingga pasca konstruksi.

Tugas

dari Tim ini adalah memastikan terlaksananya kegiatan sesuai dengan proposal yang telah diverivikasi. Tim ini juga perlu membuat rencana kegiatan pelaksanaan, rencana pengadaan anggaran pemeliharaan dan aturan – aturan main yang disepakati bersama masyarakat pemanfaat.

Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Infrastruktur

Pelaksanaan Pekerjaan Infrastruktur akan terbagi dalam 4 (empat) tahap yaitu: 1. Tahap Persiapan, 2. Tahap Perencanaan, 3. Tahap Pelaksanaan Konstruksi, dan 4. Tahap Paska Konstruksi

1. Tahap Persiapan Tahap persiapan dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu: - Review program infrainfrastruktur dalam PJM dan review data infrastruktur dalam PS - Pemilihan UPL - Pembentukan KSM/POKJA/Panitia Fisik - Coaching BKM/LKM,UPL dan sekretariat mengenai pengelolaan kegiatan infrastruktur dan pembukuan keuangan infrastruktur - Coaching KSM/Pokja mengenai pembuatan proposal.


INFORMASI DASAR INFORMASI DASAR 2. Tahap Perencanaan Tahap perencanaan akan meliputi: - Penyusunan proposal oleh KSM/Pokja/Panitia yang terdiri dari desain teknis dan anggaran biaya - Penilaian kelayakan proposal oleh UPL,BKM/LKM serta Tim Fasilitator - Coaching KSM/Pokja mengenai O&P dan pembukuan keuangan infrastruktur - Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (jika diperlukan) serta kontrak masyarakat - Pembentukan Tim Operasi dan Pemeliharaan - Tidak boleh dilaksanakan kegiatan infrastruktur sebelum KSM/Pokja mendapatkan coaching infrastruktur dan pembukuan keuangan - KSM/Pokja/Panitia mendapat amanat masyarakat untuk mengelola kegiatan infrastruktur yang trasparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Tahap Pelaksanaan Konstruksi Tahap pelaksanaan konstruksi akan meliputi: a. Persiapan pelaksanaan konstruksi berupa - Pelaksanaan rembug persiapan pelaksanaan konstruksi (MP2K) - Pelaksanaan konstruksi baru dapat dilakukan jika MP2K sudah dilaksanakan dan disepakati keputusannya - Dipastikan pembentukan institusi operasi dan pemeliharaan infrastruktur yang dibangun. b. Pelaksanaan konstruksi berupa : - Pengawasan persiapan (termasuk tersedianya papan nama proyek) - Pelaksanaan dan pelaporan konstruksi oleh masyarakat - Pembuatan laporan infrastruktur (termasuk dokumentasi foto kemajuan kegiatan) dan laporan keuangan - Pelaksanaan Sertifikasi Teknis sebelum pengajuan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAP2).


INFORMASI DASAR INFORMASI DASAR 4. Tahap Pasca Konstruksi Tahap pasca konstruksi akan meliputi: - Coaching UPL/BKM/LKM kepada KSM - Pelaksanaan O&M KSM yang diawasi UPL/BKM/LKM.


INFORMASI DASAR INFORMASI DASAR Peran dan Tugas Lurah/Kepala Desa TAHAP PERENCANAAN 1. Dukungan penuh terhadap kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan. 2. Mengetahui seluruh kebutuhan masyarakat yang terkait dengan kegiatan infrastruktur. 3. Memastikan BKM/LKM dapat mendukung proses perencanaan ini.

TAHAP PELAKSANAAN KONSTRUKSI 1. Mengetahui jenis kegiatan, panitia pelaksana dan lokasi kegiatan infrastruktur. 2. Sinkronisasi kegiatan sehingga tidak tumpang tindih dengan kegiatan lain. 3. Memberikan dukungan ( komitmen) terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. 4. Memfasilitasi Pembentukan Organisasi Pemanfat dan Pemelihara Prasarana. 5. Memantau pelaksanaan kegiatan infrastruktur di wilayahnya. 6. Memfasilitasi Peningkatan Swadaya Masyarakat 7. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang mungkin muncul di tingkat kelurahan.

TAHAP PASCA KONSTRUKSI 1. Memfasilitasi Kegiatan Pemanfatan dan Pemeliharaan prasarana yang telah dibangun melalui PNPM Mandiri Perkotaan, termasuk melakukan channeling pendanaan guna peningkatan prasarana. 2. Melakukan Pembinaan kepada Organisasi Pemanfaat & Pemelihara prasarana 3. Mensosialisasikan organisasi P&P yang sudah ada, baik kepada masyarakat umum maupun kepada pihak pemerintah.


INFORMASI DASAR INFORMASI DASAR Peran dan Tugas BKM/LKM/UPL TAHAP PELAKSANAAN KONSTRUKSI 1. Mengetahui Jenis kegiatan, Panitia Pelaksana dan lokasi kegiatan infrastruktur 2. Sinkronisasi kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan sehingga tidak tumpang tindih dengan kegiatan lain 3. Memfasilitasi KSM dalam pendetailan penyusunan Jadwal Kerja, Rencana Pengadaan Bahan/Alat, Rencana Pemeliharaan, Rencana Tenaga Kerja, pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan 4. Menyiapkan perjanjian kerjasama pelaksanaan kegiatan lingkungan ] antara KSM dengan BKM/LKM 5. Memfasilitasi penandatangan perjanjian kerjasama pelaksanaan kegiatan lingkungan antara KSM dengan BKM/LKM 6. Menyelenggarakan Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K) bagi semua KSM Lingkungan 7. Memfasilitasi KSM dalam Pengadaan Bahan/Alat, terutama pengadaan yang bernilai diatas Rp. 15 Juta 8. Memfasilitasi pencairan dana kepada Panitia 9. Memfasilitasi, mengawasi dan mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan Panitia termasuk memberikan penguatan teknik konstruksi maupun administrasi kegiatan kepada KSM 10. Prasarana yang dibangun tidak boleh masuk dalam daftar List negatif 11. Prasarana yang dibangun tidak boleh menimbulkan Dampak Lingkungan dan Sosial 12. Prasarana yang dibangun harus berkualitas baik dan bermanfaat minimal 5 tahun 13. Menfasilitasi pembentukan Organisasi Pemanfaat & Pemelihara 14. Dana BLM tidak boleh dipakai untuk biaya ganti rugi apapun 15. Tanah dan Tanaman yang terkena lahan proyek harus ada surat hibahnya 16. Memfasilitasi Peningkatan Swadaya Masyarakat 17. Menyelenggarakan rembug/musyawarah pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan KSM 18. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang mungkin muncul di tingkat kelurahan.


INFORMASI DASAR INFORMASI DASAR TAHAP PASCA KONSTRUKSI 1. Memfasilitasi Kegiatan Pemanfatan dan Pemeliharaan prasarana yang telah dibangun melalui PNPM, termasuk melakukan channeling pendanaan guna peningkatan prasarana. 2. Melakukan Pembinaan kepada Organisasi Pemanfaat & Pemelihara prasarana 3. Menginventarisasi prasarana/infrastruktur yang tidak berfungsi/rusak; 4. Mensosialisasikan organisasi O&P yang sudah ada, baik kepada masyarakat umum maupun kepada pihak pemerintah;


INFORMASI DASAR INFORMASI DASAR Peran dan Tugas KSM/Panitia TAHAP PERSIAPAN 1. Mengikuti Pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Tim KMW 2. Pengorganisasian Kesiapan KSM/Panitia 3. Pendetailan Rencana Kerja & Manajemen KSM/Panitia 4. Sosialisasi Kegiatan KSM/Panitia

TAHAP PERENCANAAN KSM/Panitia melaksanakan/membuat rencana kerja yang lebih rinci dan jelas, yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur yang menjadi tanggungjawabnya. Beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh KSM/ Panitia pada tahap ini mencakup : 1. Survey dan Identifikasi : dilakukan untuk Swadaya Masyarakat, Teknik Infrastruktur, Harga Satuan Upah/Bahan/Alat, Masalah Lingkungan & Daftar Kegiatan Terlarang (Negatif List), serta Calon Tenaga Kerja 2. Dokumentasi (Photo-photo) Infrastruktur kondisi awal/nol prosen (0%) a) Suplemen Teknis : Penjelasan Kegiatan & Administrasi KSM Lingkungan 9 b) Suplemen Teknis : Penjelasan Kegiatan & Administrasi KSM Lingkungan 10 3. Pembuatan Desain/gambar-gambar perencanaan sederhana 4. Pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelaksanaan Pekerjaan 5. Pembuatan Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan 6. Penyusunan Struktur Organisasi & Tim Pelaksana Pekerjaan 7. Pembuatan Surat Pernyataan Kesanggupan Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana 8. Penyusunan Dokumen Proposal Pelaksanaan


INFORMASI DASAR INFORMASI DASAR PELAKSANAAN KONSTRUKSI 1. Wajib mendapatkan coaching-coaching yang dilaksanakan UPL/faskel berupa coaching infrastruktur dan pembukuan keuangan sebelum pelaksanaan kegiatan 2. Memperoleh amanat masyarakat untuk mengelola kegiatan infrastruktur yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan 3. Menyampaikan Jadwal Kerja, Rencana Pengadaan Bahan/Alat, Rencana Pemeliharaan, Rencana Tenaga Kerja, Tim Pelaksana Kegiatan yang lebih rinci kepada UPL sebelum MP2K/PCM; Memastikan Tim O&P turut serta dalam MP2K 4. Pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelaksanaan Pekerjaan 5. Pembuatan Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan 6. Penyusunan Struktur Organisasi & Tim Pelaksana Pekerjaan 7. Pembuatan Surat Pernyataan Kesanggupan Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana 8. Penyusunan Dokumen Proposal Pelaksanaan Kegiatan. TAHAP PELAKSANAAN KONSTRUKSI 1. Wajib mendapatkan coaching2 yang dilaksanakan UPL/faskel berupa coaching infrastruktur dan pembukuan keuangan sebelum pelaksanaan kegiatan 2. Memperoleh amanat masyarakat untuk mengelola kegiatan infrastruktur yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan 3. Menyampaikan Jadwal Kerja, Rencana Pengadaan Bahan/Alat, Rencana Pemeliharaan, Rencana Tenaga Kerja, Tim Pelaksana Kegiatan yang lebih rinci kepada UPL sebelum MP2K/PCM; Memastikan Tim O&P turut serta dalam MP2K 4. Melaksanakan Musyawarah Pengadaan Bahan/Alat, Musyawarah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan 5. Memastikan prasarana yang dibangun tidak boleh masuk dalam daftar List negatif 6. Prasarana yang dibangun tidak boleh menimbulkan Dampak Lingkungan dan Sosial


INFORMASI DASAR INFORMASI DASAR 7. Membangun Prasarana dengan kualitas baik dan bermanfaat minimal 5 tahun 8. Membuat administrasi, termasuk photo-photo, laporan-laporan pertanggungjawaban kegiatan dan mengarsipkannya 9. Melakukan musyawarah untuk Membentuk Organisasi Pemanfaat & Pemelihara (O&P) Prasarana yang dibangun, termasuk menyusun Rencana Kerja dan aturan main yang diperlukan 10. Melakukan penggantian atau perbaikan prasarana yang diperintahkan oleh konsultan/UPL 11. Mendorong Peningkatan Swadaya Masyarakat, minimal merealisasikan seluruh swadaya yang telah disepakati sebelumnya 12. Mendorong pelibatan masyarakat sebanyak-banyaknya dalam pelaksanaan kegiatan 13. Dana BLM tidak boleh dipakai untuk biaya ganti rugi apapun 14. Membuat Papan Nama/Informasi Proyek sehingga dapat diketahui oleh masyarakat umum 15. Aktif melakukan penyelesaian permasalahan yang mungkin muncul akibat pelaksanaan kegiatannya. TAHAP PASCA KONSTRUKSI Merupakan Organisasi Pemanfaat dan Pemelihara Prasarana yang telah dibangun dengan tugas-tugas pokok, antara lain : 1. Melalui Musyawarah Anggota, Menyusun dan menetapkan aturan main Organisasi P&P 2. Menyusun rencana kegiatan pemeliharaan secara rutin dan periodik 3. Mendata dan menginventarisir kerusakan prasarana 4. Menyusun rencana biaya pemeliharaan 5. Melaksanakan pemeliharaan/perbaikan kerusakan prasarana, termasuk melakukan peningkatan layanan apabila memungkinkan 6. Mencari/menggali sumber-sumber dana pemeliharaan 7. Menyusun laporan-laporan pertanggungjawaban kegiatan pemeliharaan 8. Mensosialisasikan organisasi O&P yang telah terbentuk, termasuk rencana kerjanya baik kepada masyarakat umum, penerima manfaat maupun pemerintah.


INFORMASI DASAR INFORMASI DASAR Peran dan Tugas Masyarakat Umum Melalui pembangunan prasarana dan sarana lingkungan permukiman ini diharapkan masyarakat tumbuh kesadaran untuk turut serta berpartisipasi dan berkontribusi langsung dalam pembangunan. Hal ini dapat terjadi jika terbangun kesediaan berswadaya baik tenaga, pikiran maupun dana tunai serta material demi perbaikan kondisi lingkungan mereka. Sehingga diharapkan pembangunan prasarana dan sarana yang salah satunya akan didukung melalui PNPM Mandiri Perkotaan akan dilaksanakan secara demokratis; Dari,oleh dan untuk masyarakat. Terlebih masyarakatpun merasa memiliki hasil-hasil pembangunan yang mereka laksanakan sendiri.

TAHAP KONSTRUKSI 1. Prasarana yang dibangun harus dipelihara bersama oleh warga pemanfaat 2. Prasarana yang dibangun tidak boleh masuk dalam daftar List negatif 3. Prasarana yang dibangun tidak boleh menimbulkan Dampak Lingkungan dan Sosial 4. Prasarana yang dibangun harus berkualitas baik dan bermanfaat minimal 5 tahun 5. Memahami konsep kontribusi lahan sebagai bagian dari keswadayaan masyarakat 6. Memantau pelaksanaan kegiatan lingkungan 7. Memastikan dana BLM tidak boleh dipakai untuk biaya ganti rugi apapun 8. Mengetahui Jenis kegiatan, Nilai dan Penggunaan dana, Panitia Pelaksana dan lokasi kegiatan infrastruktur 9. Membantu penyelesaian permasalahan yang mungkin muncul akibat pelaksanaan kegiatannya.


INFORMASI DASAR INFORMASI DASAR TAHAP PASCA KONSTRUKSI 1. Selaku warga penerima manfaat, aktif dan terlibat langsung melaksanakan kegiatan pemeliharaan, termasuk mengikuti semua forum-forum musyawarah, membuat kesepakatan aturan – aturan main dan mentaati semua keputusan yang diambil 2. Mendukung dan Memberikan kontribusi pendanaan kegiatan pemeliharaan, misalnya swadaya atau iuran warga pemanfaat 3. Mengetahui Ketua/Pengurus Organisasi O&P.

Peran dan Tugas Faskel Teknik/CD/Ekonomi TAHAP PERSIAPAN · Review program infrastruktur dalam PJM dan review data infrastruktur dalam PS · Pemilihan UPL · Pembentukan KSM/POKJA/Panitia Fisik · Coaching BKM/LKM,UPL dan sekretariat mengenai pengelolaan kegiatan infrastruktur dan pembukuan keuangan infrastruktur · Coaching KSM/Pokja mengenai pembuatan proposal

Peran dan Tugas Faskel Teknik TAHAP PERENCANAAN · Persiapan penyusunan proposal yang termasuk di antaranya aspek yang terkait dengan safeguard seperti : fungsi dan lokasi pembangunan sesuai dengan tata ruang setempat, memperhatikan kondisi sekitar seperti adanya garis sempadan pantai dan sungai serta lokasi harus berada pada lahan yang memiliki status tanah yang jelas · Penyusunan proposal oleh KSM/Pokja/Panitia yang terdiri dari desain teknis dan anggaran biaya · Penilaian kelayakan proposal oleh UPL,BKM/LKM serta Tim Fasilitator


INFORMASI DASAR INFORMASI DASAR Peran dan Tugas Faskel Teknik/CD/Ekonomi TAHAP PERSIAPAN · Review program infrastruktur dalam PJM dan review data infrastruktur dalam PS · Pemilihan UPL · Pembentukan KSM/POKJA/Panitia Fisik · Coaching BKM/LKM,UPL dan sekretariat mengenai pengelolaan kegiatan infrastruktur dan pembukuan keuangan infrastruktur · Coaching KSM/Pokja mengenai pembuatan proposal

Peran dan Tugas Faskel Teknik TAHAP PERENCANAAN · Persiapan penyusunan proposal yang termasuk di antaranya aspek yang terkait dengan safeguard seperti : fungsi dan lokasi pembangunan sesuai dengan tata ruang setempat, memperhatikan kondisi sekitar seperti adanya garis sempadan pantai dan sungai serta lokasi harus berada pada lahan yang memiliki status tanah yang jelas · Penyusunan proposal oleh KSM/Pokja/Panitia yang terdiri dari desain teknis dan anggaran biaya · Penilaian kelayakan proposal oleh UPL,BKM/LKM serta Tim Fasilitator · Coaching KSM/Pokja mengenai O&P dan pembukuan keuangan infrastruktur · Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (jika diperlukan) serta kontrak masyarakat · Pembentukan Tim Operasi dan Pemeliharaan · Tidak boleh dilaksanakan kegiatan infrastruktur sebelum KSM/Pokja mendapatkan coaching infrastruktur dan pembukuan keuangan.


INFORMASI DASAR INFORMASI DASAR TAHAP KONSTRUKSI Tahap pelaksanaan konstruksi akan meliputi : a. Persiapan pelaksanaan konstruksi berupa · Pelaksanaan rembug persiapan pelaksanaan konstruksi (MP2K) · Pelaksanaan konstruksi baru dapat dilakukan jika MP2K sudah dilaksanakan dan disepakati keputusannya · Dipastikan pembentukan institusi operasi dan pemeliharaan infrastruktur yang dibangun. b. Pelaksanaan konstruksi berupa : · Pengawasan persiapan · Pelaksanaan dan pelaporan konstruksi oleh masyarakat · Pembuatan laporan infrastruktur (termasuk dokumentasi foto kemajuan kegiatan) dan laporan keuangan · Pelaksanaan Sertifikasi Teknis sebelum pengajuan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAP2) TAHAP PASCA KONSTRUKSI Selama masih bertugas, melakukan tugas-tugas : · Pelaksanaan laporan pertanggungjawaban kegiatan konstruksi · Tahap pelaksanaan BLM selanjutnya dari kegiatan · Coaching UPL/BKM/LKM kepada KSM mengenai operasi dan pemeliharaan · Pelaksanaan O&M KSM yg didampingi oleh UPL/BKM/LKM.


INFORMASI DASAR INFORMASI DASAR Peran dan Tugas Faskel CD TAHAP KONSTRUKSI Tahap pelaksanaan konstruksi akan meliputi : Persiapan pelaksanaan konstruksi berupa · Pelaksanaan rembug persiapan pelaksanaan konstruksi (MP2K) · Pelaksanaan konstruksi baru dapat dilakukan jika MP2K sudah dilaksanakan dan disepakati keputusannya · Dipastikan pembentukan institusi operasi dan pemeliharaan infrastruktur yang dibangun.

TAHAP PASCA KONSTRUKSI Selama masih bertugas, melakukan tugas-tugas : a. Melakukan Pembinaan (termasuk coaching-coaching) kepada Organisasi Pemanfaat & Pemelihara prasarana yang sudah terbentuk b. Memfasilitasi kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan mengidentifikasi Organisasi P&P yang tidak aktif, termasuk sarana dan prasarana yang sudah tidak berfungsi/rusak.

Peran dan Tugas Faskel Ekonomi TAHAP KONSTRUKSI a. Memfasilitasi penyusunan administrasi dan laporan keuangan KSM (Nota, Kuitansi, RPD,LPD, LPJ) b. Memfasilitasi pertanggungjawaban akhir keuangan Kegiatan Lingkungan.

TAHAP PASCA KONSTRUKSI Selama masih bertugas, melakukan tugas-tugas : a. Melakukan Pembinaan (termasuk coaching-coaching) kepada Tim pengelola Pemanfaat & Pemelihara prasarana yang sudah terbentuk b. Memfasilitasi kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan termasuk disepakatinya aturan–aturan main di antara masyarakat.


INFORMASI DASAR INFORMASI DASAR Tujuan Kegiatan Sosial

INFOR MASI KEGIATAN SOSIAL

1. Memperkuat ikatan sosial (social cohesion) dengan menggalang kepedulian/solidaritas, kebersamaan, dan menumbuhkan kepercayaan dengan menggerakkan kapasitas sosial di masyarakat. 2. Meningkatkan pendapatan dan/atau mengurangi pengeluaran masyarakat paling miskin dan rentan melalui peningkatan pelayanan sosial langsung bagi kelompok masyarakat paling miskin dan masyarakat rentan, yaitu: terbebas dari kemiskinan dan kelaparan, mendapatkan layanan kesehatan untuk semua balita, peningkatan kesehatan ibu, mendapatkan kesempatan wajib belajar 9 tahun, terbebas dari penyakit HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya. 3. Menumbuhkan kebiasaan untuk mengelola program sosial yang berkelanjutan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai evaluasi kegiatan. Prinsip-prinsip Kegiatan Sosial 1. Prioritas penerima adalah kelompok masyarakat miskin paling miskin dan kelompok rentan. Penerima manfaat harus masuk dalam daftar Ps2 yang sudah disepakati masyarakat. 2. Berkelanjutan. Program sosial harus memperhatikan aspek keberlanjutan baik dari sisi pendanaan, jenis kegiatan, pengelolaan maupun pemanfaatannya . Artinya kegiatan sosial tidak boleh bersifat santunan karitatif sesaat.

KEGIATAN SOSIAL

KEGIATAN SOSIAL 28

INFORMASI DASAR INFORMASI DASAR 3. Kegiatan sosial dilaksanakan berdasarkan kriteria yang disepakati masyarakat, misalnya tingkat pelayanan, kemendesakan, kebutuhan, ketersediaan sumber daya, dan lain-lainnya. 4. Tidak menimbulkan ketergantungan baru. Program sosial sedapat mungkin tidak menecemari modal sosial dengan menimbulkan ketergantungan warga miskin dan rentan terhadap dana santunan. Program sosial harus memberikan penguatan kapasitas bagi kelompok paling miskin dan rentan agar mampu mandiri keluar dari kemiskinan. 5. Partisipasi dan kemitraan. Program sosial harus dapat menggerakkan potensi kapasitas sosial masyarakat dan kemitraan dengan kelompok peduli untuk saling membantu kelompok paling miskin dan rentan yang ada di wilayahnya. 6. Responsif gender. Program sosial harus memperhatikan keseimbangan, kesetaraan, dan keadilan bagi laki-laki dan perempuan baik sebagai pengelola maupun sebagai pemanfaat kegiatan. 7. Transparan. Perencanaan, pelaksanaan, monitoring, serta evaluasi untuk jenis kegiatan dan penerima manfaat program sosial harus disebarluaskan kepada seluruh masyarakat melalui berbagai saluran media seperti pertemuan, papan informasi, leaflet, dan lain-lainnya. 8. Akuntabel. Pengelolaan kegiatan sosial dipertanggungjawabkan melalui laporan rutin dan laporan pertanggungjawaban setahun sekali oleh KSM, UPS, dan BKM/LKM.

KEGIATAN SOSIAL

KEGIATAN SOSIAL 29

INFORMASI DASAR INFORMASI DASAR Kelompok Sasaran

1. Prioritas penerima manfaat langsung program sosial adalah masyarakat miskin, paling miskin dan kelompok rentan, laki-laki maupun perempuan, berdasarkan kriteria yang disepakati oleh seluruh masyarakat. 2. Penerima manfaat program sosial adalah kelompok masyarakat produktif dan nonproduktif (penduduk berusia kurang dari 16 tahun atau di atas 65 tahun). 3. Penerima manfaat langsung program sosial dapat berbentuk kelompok maupun perorangan.

Sumber Pendanaan

1. Kegiatan sosial dalam PNPM Mandiri Perkotaan tidak tergantung pada dana BLM PNPM semata karena berorientasi pada upaya mengoptimalkan semua potensi sumber daya yang ada, baik internal maupun eksternal. 2. Alokasi dana BLM untuk kegiatan sosial maksimum 10%. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan yang disusun masyarakat dapat terealisasi secara optimal sesuai kebutuhan warga masyarakat, sebagaimana tertuang dalam PJM Pronangkis. 3. Kegiatan sosial yang melebihi 10%, dapat diupayakan pendanaannya dari berbagai sumber lain.

KEGIATAN SOSIAL

KEGIATAN SOSIAL 30

INFORMASI DASAR INFORMASI DASAR Pengelola Kegiatan Sosial 1. Kegiatan sosial dilaksanakan oleh KSM/kepanitiaan. Setiap warga masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota KSM kegiatan sosial, baik tua-muda, kaya-miskin, laki-laki maupun perempuan. Anggota KSM dapat terdiri dari pengelola dan pemanfaat langsung dari kegiatan sosial, namun dengan syarat penerima manfaat adalah warga miskin (terdaftar dalam PS-2). 2. Penanggung jawab kegiatan sosial adalah UPS (Unit Pengelola Sosial) BKM/LKM. UPS memverifikasi setiap usulan KSM Sosial dan melakukan monitoring dan supervisi terhadap progres kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM Sosial. Secara periodik, KSM Sosial memberikan pelaporan, keuangan maupun capaian kegiatan sosial kepada UPS-BKM/LKM. Sedangkan BKM/LKM secara rutin wajib melaksanakan pertanggungjawaban periodik kepada masyarakat.

Kegiatan-kegiatan Sosial 1. Pendidikan: perpustakaan/taman baca, termasuk perpustakaan berjalan, Kejar Paket A dan B, taman belajar anak dan keluarga (misal play group, TK A dan B), dan lain-lain. 2. Kesehatan: klinik sehat untuk warga miskin, asuransi kesehatan untuk warga miskin, pemeriksaan kesehatan rutin untuk jenis penyakit tertentu, pelatihan kader kesehatan, penanganan kasus balita kurang/rentan gizi, penyadaran kesehatan tentang penggunaaan jamban keluarga, dukungan untuk posyandu dan pos lansia, dan lain-lain. 3. Infrastruktur: perbaikan rumah secara bergulir untuk jompo, pengelolaan sampah menjadi kompos, perbaikan kampung, arisan jamban bergulir, dan lain-lainnya.

KEGIATAN SOSIAL

KEGIATAN SOSIAL 31

INFORMASI DASAR INFORMASI DASAR 4. Kegiatan sosial bergulir, misalnya: perguliran hewan ternak (sapi, kambing, bebek, ayam, ikan), perguliran bahan baku kerajinan, pengembangan bibit tanaman produktif, dan lain-lain. 5. Kegiatan sosial produktif, misalnya: penyewaan alat (pompa air, generator, alat pesta, mesin perontok padi, dll), pembuatan pupuk organik, dan lain-lain. 6. Kegiatan sosial pendukung kegiatan ekonomi, misalnya: pelatihan, penguatan kapasitas masyarakat paling miskin untuk berkelompok, mengelola usaha dan menabung melalui pinjaman tanpa bunga dan inisiasi tabungan kelompok, dan lain-lain.

Kegiatan Murni Santunan Dana BLM PNPM tidak dapat digunakan untuk kegiatan murni santunan. Dana kegiatan murni santunan hanya diberikan dari hasil pengembangan dana kegiatan lain atau kemitraan dengan pihak lain. Contoh dana pengembangan kegiatan lain adalah dana pembagian jasa pinjaman bergulir atau dana penyisihan keuntungan kegiatan sosial produktif. Contoh dana dari kemitraan lain adalah kemitraan dengan BAZIS atau dana CSR dari perusahaan di sekitar wilayah kelurahan/desa.

KEGIATAN SOSIAL

KEGIATAN SOSIAL 32

INFORMASI DASAR INFORMASI DASAR PAKET adalah komponen program PNPM Mandiri untuk

INFOR MASI KEGIATAN PAKET

mendorong dan memperkuat kemitraan sinergis antara masyarakat, pemerintah daerah serta kelompok peduli sehingga upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan serta melembaganya proses pembangunan yang bersifat p a r t i s i p a t i f d i t i n g k a t k o t a .

Maksud Pelaksanaan Kegiatan PAKET PNPM adalah

agar terjadi proses pembelajaran kemitraan dan gerakan bersama oleh seluruh pelaku di tingkat kabupaten/kota sehingga terjalin sinergi upaya-upaya penanggulangan k e m i s k i n a n d i w i l a y a h n y a .

Tujuan secara umum dari pelaksanaan kegiatan PAKET

adalah melembagakan masyarakat, pemerintah membangun wilayahnya lingkungan permukiman p r o d u k t i f d a

kemitraan sinergis antara dan kelompok peduli untuk dalam rangka menciptakan yang layak huni, nyaman, n b e r j a t i d i r i .

Dalam pelaksanaan PAKET melibatkan 3 (tiga) unsur utama, yaitu: 1. Pemerintah Kota/Kabupaten, melalui Dinas-Dinas (SKPD). 2. Masyarakat, melalui BKM/LKM atau organisasi masyarakat lainnya. 3. Kelompok Peduli: LSM, universitas, tokoh masyarakat, dunia usaha swasta, dan lain-lain.

PAKET PNPM

PAKET PNPM 33

PAKET PNPM

INFORMASI DASAR INFORMASI DASAR Ketiga unsur tersebut akan belajar bermitra mulai tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kegiatan PAKET, baik melalui Panitia K e m i t r a a n m a u p u n K P K - D d a n K B P.

Tahapan Pelaksanaan PAKET

Secara garis besar seluruh kegiatan PAKET terdiri atas 5 siklus utama dan akan berulang setiap tahapan pelaksanaan PAKET selama tiga tahap (kecuali seleksi kota yang hanya dilakukan satu kali di setiap kota), yaitu: 1. Persiapan daerah (kampanye media, pembentukanPOKJA). 2. Perencanaan (pembentukan PAKEM, penyusunan proposal). 3. Penetapan proposal penerima PAKET (penilaian proposal, penetapan proposal kegiatan). 4. Pelaksanaan kegiatan. 5. Pelaporan dan evaluasi.

Pemilihan kota/kabupaten penerima dana PAKET akan dilakukan oleh Satker PNPM pusat atas rekomendasi Tim Penilai Inter Departemen berdasarkan usulan yang disampaikan oleh kabupaten/kota yang ingin menjadi pelaksana PAKET yang telah memenuhi persyaratan sebagai calon pelaksana PAKET, sebagai berikut: 1. Terbentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD)/Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). 2. KPKD/TKPKD telah menggerakkan Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) sehingga telah aktif melaksanakan kegiatannya. 3. Memiliki dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dan Perencanaan Jangka Menengah (PJM) Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) kota/kabupaten, yang disusun oleh KPKD/ TKPKD secara partisipatif dengan melibatkan unsur pemerintah (dinasdinas), masyarakat dan kelompok peduli, melalui kegiatan KBP. 4. Mengalokasikan dana APBD kota/kabupaten (program dinas) sebagai kontribusi untuk pelaksanaan kegiatan PAKET.

PAKET PNPM

PAKET PNPM 34

PAKET PNPM

INFORMASI DASAR INFORMASI DASAR Peran dan Tugas POKJA PAKET PJOK PAKET (tingkat kota/kabupaten) sebagai penanggungjawab pelaksanaan PAKET mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: 1. Menyebarluaskan usulan kegiatan PAKET ke seluruh wilayah kabupaten/ kota. 2. Menyiapkan Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) PAKET (yang ditandatangani Panitia Kemitraan, Pokja PAKET dan PJOK). 3. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (berdasarkan SPPB yang telah ditandatangani) kepada Kepala SKS PNPM untuk ditindaklanjuti dengan pencairan dana PAKET sesuai alokasi yang ditetapkan. 4. Menerima dan menyusun laporan penyerapan dan penggunaan dana dari Panitia Kemitraan. 5. Menyampaikan laporan penyerapan dan penggunaan dana PAKET kepada Pemerintah kota/kabupaten setempat serta Kepala SKS, dengan ditembuskan ke KPK-D dan KMW. 6. Melakukan pemeriksaan atas kemajuan kegiatan sebelum memberikan persetujuan pencairan dana berikutnya

Peran dan Tugas PAKEM PAKET Panitia Kemitraan adalah panitia yang dibentuk bersama antara BKM/LKM dengan dinas terkait dan/atau kelompok peduli dalam rangka kolaborasi melakukan kegiatan/subproyek bersama. Tugas pokok Panitia Kemitraan adalah: 1. Menyusun proposal bersama kegiatan/subproyek yang akan diajukan untuk memeperoleh dana PAKET (dari PJM Pronangkis Kelurahan dan PJM Kabupaten/Kota). 2. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang dianggap dapat membantu melaksanakan kegiatan/subproyek bersama tersebut, termasuk dalam hal mendapat tambahan dukungan pendanaan dan bantuan teknis teknologis.

PAKET PNPM

PAKET PNPM 35

PAKET PNPM

INFORMASI DASAR INFORMASI DASAR 3. Melakukan pengurusan ke PJOK dan Pokja PAKET dalam rangka mensukseskan kegiatan/subproyek tersebut. 4. Melaksanakan kegiatan/subproyek, dimulai dengan dana swadaya (dari dinas dan masyarakat) dan kemudian baru menggunakan dana PAKET.

Alokasi Dana PAKET Alokasi dana PAKET PNPM kepada pemerintah kota/kabupaten terpilih akan dilakukan melalui mekanisme penganggaran yang biasa dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah kota/kabupaten. Untuk kota/kabupaten yang terpilih sebagai lokasi PAKET, akan menerima stimulan dana PAKET sebesar antara Rp 4,5 sampai dengan Rp 7,5 milyar per kota/kabupaten (sesuai dengan kriteria jumlah BKM/LKM), yang akan dialokasikan dalam tiga tahap, sebagai berikut:

PAKET PNPM

PAKET PNPM 36

PAKET PNPM

INFORMASI DASAR INFORMASI DASAR Penilaian dan Penetapan Proposal PAKET Pokja PAKET melakukan verifikasi proposal kegiatan yang diajukan panitia kemitraan, agar memenuhi kelayakan pelaksanaan kegiatan, antara lain sebagai berikut: 1. Tingkat kemitraan yang diukur dari proses kebersamaan dan kerjasama sinergi antara BKM/LKM dengan dinas pemerintah kota/kabupaten dan/atau kelompok peduli yang tercermin dalam proses pengajuan usulan tersebut (mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan pelestarian kegiatan). 2. Efektifitas terhadap pencapaian tujuan penanggulangan kemiskinan (hasil yang diharapkan dari usulan kegiatan tersebut berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan penanggulangan kemiskinan), serta cakupan pemanfaat kegiatan/proyek/subproyek. 3. Tingkat kontribusi keswadayaan pihak pengusul (Dana Pendamping Panitia Kemitraan) dalam usulan kegiatan yang diajukan sesuai ketentuan PAKET (minimal 50% sampai dengan 70% dari jumlah dana yang diusulkan).

Penetapan proposal kegiatan akan ditentukan berdasarkan kriteria prioritas yang telah disepakati bersama dan ditetapkan oleh Pokja PAKET.

Alur Pencairan Dana PAKET Panitia Kemitraan melengkapi berkas pencairan BLM PAKET sesuai dengan persyaratan yang ada, selanjutnya diajukan ke PJOK, POKJA PAKET dan KMW untuk diverifikasi, kemudian KMW akan meneruskan ke Satker PBL di Propinsi. Satker PBL Propinsi akan mengeluarkan SPM kepada KPPN untuk mentransfser dana PAKET sesuai pengajuan PAKEM dari Bank pelaksana ke rekening Panitia Kemitraan.

PAKET PNPM

PAKET PNPM 37

PAKET PNPM

INFORMASI DASAR INFORMASI DASAR Monitoring dan Pelaporan Kegiatan PAKET Sesuai dengan dasar pelaksanaan proyek PAKET, yaitu kemitraan antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan kelompok peduli, kegiatan monitoring akan dilakukan oleh seluruh pelaku PNPM Mandiri Perkotaan sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.

Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Panitia Kemitraan PAKET yang kemudian laporan tersebut akan diserahkan kepada Pokja PAKET, yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan PAKET di kota/kabupaten.

PAKET PNPM

PAKET PNPM 38

PAKET PNPM

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM D I R E K T O R AT J E N D E R A L C I P TA K A RYA

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI

MANDIRI

PERKOTAAN

Untuk Informasi Lebih Lanjut Dapat Menghubungi : Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) .......................................... Provinsi ................................................................................... Jalan ................................................................................... Telepon ................................................................................... Fax ................................................................................... E-mail ...................................................................................

Korkot .....................................

Jalan .................................................................................. Telepon ................................................................................... Fax ................................................................................... E-mail ...................................................................................

Posko Tim Faskel ..................

Jalan ................................................................................... Telepon ................................................................................... Fax ................................................................................... E-mail ...................................................................................

PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (PPM)

SMS: 0817 148 048 Po Box 2222 JKPMT Website: www.p2kp.org I www.pnpm-perkotaan.org E-mail: [email protected] [email protected]

untuk FASKEL > KEGIATAN MANAJEMEN KEUANGAN > KEGIATAN LINGKUNGAN > KEGIATAN SOSIAL > KEGIATAN PAKET

Recommend Documents